LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MELALUI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya buku ‘Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2004-2009’ dapat disusun dan diterbitkan sebagai informasi tentang perkembangan upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Kebutuhan akan adanya good governance dalam pengelolaan keuangan negara telah mensyaratkan pemerintah untuk terus membenahi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan publik. Selaku agent dari masyarakat, pemerintah tidak hentihentinya berupaya agar transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dapat terus ditingkatkan, antara lain melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang baik. Perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah telah menjadikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara menjadi semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah semakin membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) yang antara lain ditunjukkan dengan opini BPK terhadap LKKP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Opini disclaimer terhadap LKPP selama lima tahun berturutturut kerap menjadi sorotan publik dan para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan keuangan negara dengan mempertanyakan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Namun demikian, opini disclaimer tersebut memiliki makna yang berbeda setiap tahunnya karena adanya upaya perbaikan LKPP dari tahun ke tahun. Melalui pemaparan dalam buku ini, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai bahwa pemerintah telah terus berupaya untuk melakukan perbaikan serta terus memitigasi berbagai permasalahan keuangan negara, termasuk temuan BPK terhadap LKPP tersebut. Terhadap informasi yang diterima tersebut, pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan/input bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, khususnya melalui akuntansi dan pelaporan keuangan, di masa yang akan datang.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya buku ini dapat terselesaikan. Buku ini mencoba mengupas berbagai kemajuan (progress) dalam akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP), mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Adapun tujuan utama dari diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan informasi dari hasil reformasi keuangan negara khususnya pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Buku ini membahas berbagai kemajuan dalam penyusunan Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Penyajian dan Pengungkapan LKPP, aspek Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP, aspek Pengembangan Standar dan Sistem Akuntansi, dan aspek Sumber Daya Manusia. Hal-hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam setiap aspek tersebut beserta hasilnya dikupas secara rinci. Dengan berbagai perkembangan di masa kini, isu transparansi dan akuntabilitas merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan terutama sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005 dan berbagai aturan pendukung lainnya, telah turut mendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, buku ini juga memberikan fokus tersendiri bagi upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik yang baik. Melalui pemahaman terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, masyarakat khususnya para pelaku akuntansi dan pengelola keuangan pemerintah pusat dapat memperoleh informasi yang memadai tentang upaya-upaya penegakan tata kelola keuangan negara yang baik.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sonny Loho

ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

i

KATA PENGANTAR DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GRAFIK

iv

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR SINGKATAN

vi

PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MELALUI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009 Tujuan Kemajuan LKPP

1

ASPEK PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Meluasnya Cakupan Entitas Pelaporan Meluasnya Penyajian Komponen-Komponen Laporan Keuangan Meningkatnya Nilai Nominal yang Tersaji dalam LKPP Selisih Kurs Laporan Keuangan BUN Analisa Kebijakan Fiskal Catatan Penting Lainnya

5 5 6 11 12 13 14 15

ASPEK TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Ruang Lingkup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Sistem Pengendalian Intern Ketidakpatuhan kepada Ketentuan Peraturan PerUUan

19

ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI Peningkatan Kualitas Standar Akuntansi dan Peran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Peningkatan Kualitas Sistem Akuntansi Penggunaan Klasifikasi Anggaran yang Konsisten Penyampaian dan Opini LK K/L ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA Hasil Pelatihan PPAKP Tahun 2007 Hasil Pelatihan PPAKP Tahun 2008  

2 3

19 22 25 28 28 30 32 34 36 38 39

  iii   

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 1

Jumlah BA pada LKPP

6

Grafik 2

Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana

12

Grafik 3

Bunga Utang terhadap Total PNBP (%)

17

Grafik 4

Rasio Utang terhadap PDB

18

Grafik 5

Bagan Kerangka Umum SAPP

25

Grafik 6

Suspen

34

Grafik 7

Opini Pemeriksaan BPK atas LKKP Tahun 2006-2008

35

Grafik 8

Jumlah Peserta PPAKP 2007-2008

38

Grafik 9

Statistik Peserta PPAKP 2008 (%)

41

                           

iv   

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

Perkembangan Neraca Pemerintah Pusat (Dalam Triliun Rupiah)

11

Tabel 2

Entitas Pelaporan BAPP

13

Tabel 3

Penyebab Opini Disclaimer LKPP 2004-2008

21

Tabel 4

Produk KSAP

29

Tabel 5

Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah

31

Tabel 6

Penyampaian LKKL

34

Tabel 7

Rekapitulasi Peserta PPAKP Per Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008

40

Tabel 8

Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Miliar Rupiah)

42

Tabel 9

Neraca (Dalam Miliar Rupiah)

43

Tabel 10

Laporan Arus kas (Dalam Miliar Rupiah)

45

         

v   

DAFTAR SINGKATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

APBN BA Bapertarum BAPP BAS BDL BI BLU BNP2TKI BPH Migas BPK BPLS BPPK BPYBDS BRR BUMD BUMN BUN CaLK DAU DJKN DK/TP DPR ESDM GFS IMF INDRA K/L KDh Keppres KKKS KMK KPA KPPN KSAP LAK LHP LKBUN

Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara Bagian Anggaran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Bagian Anggaran Perhitungan Pembiayaan Bagan Akun Standar Bank Dalam Likuidasi Bank Indonesia Badan Layanan Umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Badan Pemeriksa Keuangan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Catatan atas Laporan Keuangan Dana Alokasi Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dewan Perwakilan Rakyat Energi dan Sumber Daya Mineral Government Finance Statistics International Monetary Fund Indonesian Debt Restructuring Agency Kementerian Negara/Lembaga Kepala Daerah Keputusan Presiden Kantor Kontrak Kerja Sama Keputusan Menteri Keuangan Kuasa Penggunan Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Komite Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Arus Kas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara vi 

 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

LKjPP LKKL LKPP LNS LRA PAN PBB PDB PEMDA Perdirjen PIP PMK PMU PNBP PP PPAKP PPK PPN PSAP RDI/RPD Rekompak

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

RKUN RPL SA-BAPP SA-BL SABMN SAI SA-IP SAK SAP SAPKPP SAPP SA-PP SA-TD SAU SAUP-H SDM SiAP SIKPA SILPA SIMAK-BMN

Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lembaga Non Struktural Laporan Realisasi Anggaran Perhitungan Anggaran Negara Pajak Bumi dan Bangunan Produk Domestik Bruto Pemerintah Daerah Peraturan Direktorat Jenderal Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Peraturan Menteri Keuangan Project Management Unit Penerimaan Negara Bukan Pajak Peraturan Pemerintah Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pusat Pengelolaan Komplek Pajak Pertambahan Nilai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas Rekening Kas Umum Negara Rekening Pemerintah Lainnya Sistim Akuntansi Bagian Anggran Perhitungan dan Pembiayaan Sistim Akuntansi Badan Lainnya Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara Sistem Akuntansi Instansi Sistim Akuntansi Investasi Permanen Sistim Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Sistim Akuntansi Pemerintah Pusat Sistim Akuntansi Penerusan Pinjaman Sistim Akuntansi Transfer ke Daerah Sistem Akuntansi Umum Sistim Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah Sumber Daya Manusia Sistim Akuntansi Pusat Sisa Kurang Penggunaan Anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara vii 

 

80 81 82 83 84 85

SKPKB SLA ToT UU WP WTP

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar subsidiary loan agreement Training of Trainers Undang-Undang Wajib Pajak Wajar Tanpa Pengecualian

viii   

 

PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MELALUI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2004 – 2009 Upaya pemerintah untuk memitigasi inefisiensi dalam manajemen keuangan publik melalui reformasi manajemen keuangan negara merupakan salah satu upaya untuk membuat Indonesia lebih sejalan (more into lines) dengan berbagai praktik manajemen keuangan negara modern. Upaya menyetarakan manajemen keuangan negara

tersebut

memiliki

tujuan

untuk

meningkatkan

efisiensi,

efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang negara yang antara lain bersumber dari para pembayar pajak (tax payers’ money).

Keberhasilan dalam penyusunan LKPP

Dalam upaya mewujudkan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 yang terbit pada tahun 2005, yaitu 60 tahun sejak Indonesia merdeka. Keberhasilan ini menjadi salah satu hallmark dalam sejarah reformasi

tata

kelola

pertanggungjawaban

atas

Pemerintahan pengelolaan

Indonesia.

Selain

keuangan

yang

sebagai dilaksanakan

bentuk oleh

pemerintah, LKPP juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Walaupun belum mencapai semua tuntutan dan persyaratan akan suatu laporan keuangan yang andal, patutlah diakui bahwa upaya pemerintah menyajikan laporan keuangan dari tahun ke tahun telah mengalami kemajuan yang signifikan yang menopang tercapainya prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan negara.

Pengungkapan yang seluasluasnya

Salah satu penyempurnaan yang dilakukan pemerintah atas LKPP adalah perluasan terhadap cakupan (scope) penyajian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu prinsip dalam pelaporan keuangan, yaitu melakukan pengungkapan yang lengkap (full disclosure). Pengungkapan yang lengkap dalam laporan keuangan diperlukan bukan semata-mata untuk meningkatkan transparansi, namun juga dimaksudkan agar para pengguna laporan keuangan memperoleh

 

1

pemahaman yang memadai atas praktik manajemen keuangan pemerintah. Adanya pemahaman yang optimal dari para pengguna laporan keuangan atas aktivitas pemerintah pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah. Berbagai kemajuan dalam akuntansi dan pelaporan yang mendukung terjaminnya IMF menyebutkan sistem akuntansi di Indonesia telah mampu memproduksi laporan keuangan yang relatif akurat

transparansi dan akuntabilitas juga dilaporkan oleh International Monetary Fund (IMF). Dalam laporannya yakni Report on Observance of Standards and Codes-Fiscal Transparency Module Indonesia 2006, IMF menyebutkan bahwa sistem akuntansi di Indonesia telah mampu memproduksi laporan tahunan yang relatif akurat atas pelaksanaan anggaran. Hal ini patut diakui sebagai bukti kinerja pemerintah terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Fenomena menarik lainnya yang disajikan dalam laporan IMF tersebut adalah penyajian aset yang semakin lengkap dari tahun ke tahun. Namun demikian, laporan IMF tersebut juga menyebutkan berbagai hal yang masih memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, seperti cakupan

pelaporan

keuangan

yang

belum

mencakup

keseluruhan

general

government dan signifikansi berbagai peraturan akuntansi yang belum sepenuhnya menjamin disiplin anggaran. Hal ini secara cepat telah direspon oleh pemerintah dimana satu tahun setelah laporan IMF tersebut diterbitkan pada tahun 2006, cakupan LKPP tahun 2007 telah semakin membaik dengan dilampirkannya laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari general government. Selain memberikan manfaat bagi pihak eksternal, yakni berupa penyusunan Manfaat untuk pihak eksternal dan internal

pertanggungjawaban keuangan negara kepada para stakeholders dan masyarakat secara luas, berbagai kemajuan yang dicapai juga memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak internal yakni pemerintah. Dari sisi pemerintah, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah mampu menjadi pendorong (stimulus) dalam meningkatkan kinerjanya. Stimulus ini mempengaruhi perilaku para pengelola keuangan negara untuk lebih berhati-hati dalam bekerja (prudent), profesional, dan mampu untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengelola keuangan negara.

Tujuan Di samping berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah, LKPP selama 5 (lima) tahun yakni LKPP tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 masih mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, patutlah dipahami bahwa LKPP dalam 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut tidak berada pada level yang sama dikarenakan kemajuan atas penyajian LKPP yang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Berbagai salah tafsir terhadap opini disclaimer tersebut perlu  

2

diklarifikasi untuk menjelaskan bahwa kemajuan LKPP dari tahun ke tahun merupakan sinyal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP sebagai hasil dari aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah mengalami kemajuan yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir ini. Salah satu progress yang dominan dari tahun ke tahun adalah meluasnya cakupan keuangan negara yang disajikan terutama terkait dengan meningkatnya nilai aset. Salah satu indikator peningkatan sistem akuntansi pemerintahan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah adalah berkurangnya nilai suspen sebagai dampak perbaikan sistem akuntansi dan meningkatnya jumlah kementerian negara/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dimaksud. Buku ini bertujuan untuk menyajikan informasi dari hasil reformasi keuangan negara dengan fokus akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Informasi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah untuk mengetahui kemajuan yang dicapai pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional. Pemahaman yang baik diharapkan pula dapat meningkatkan public awareness dan participation dalam mewujudkan good public governance. Informasi dalam buku ini meliputi kemajuan terkini dari LKPP yang diterbitkan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Paparan dalam buku ini akan dielaborasi seluas-luasnya (broad elaboration) dengan menyajikan berbagai bukti empiris atau supporting details yang mengkonfirmasi berbagai fenomena yang ada. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan dinamika permasalahan yang dihadapi pemerintah termasuk upaya yang telah dilakukan dan berbagai permasalahan yang masih memerlukan perhatian untuk mendapatkan solusi yang optimal.

Kemajuan LKPP Kemajuan (Progress) dari LKPP dapat dikaji dari penyajian laporan keuangan Empat aspek Peningkatan LKPP

pemerintah,

temuan

pemeriksaan

BPK

atas

laporan

keuangan,

aspek

pengembangan standar dan sistem akuntansi, serta aspek sumber daya manusia. Keempat aspek ini secara rinci akan dipaparkan pada bagian selanjutnya dalam buku ini. Di samping berbagai kemajuan yang meliputi empat aspek di atas, pemerintah

 

3

juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini terobservasi antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern, kurangnya komitmen dari unit pelaksana akuntansi, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang secara keseluruhan juga relatif memberikan dampak kurang baik bagi upaya yang dilakukan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKKL dan LKPP menunjukkan berbagai permasalahan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Berbagai kemajuan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah mengindikasikan bahwa reformasi manajemen keuangan negara telah berada pada jalur yang tepat, namun masih terdapat berbagai masalah yang masih perlu diselesaikan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Berbagai masukan baik berupa komentar dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dalam mencapai ultimate goal dari reformasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

 

4

ASPEK PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Salah satu penentu opini BPK adalah kecukupan pengungkapan

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu penentu opini BPK atas LKPP adalah kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) dalam laporan keuangan yang disajikan. Sejalan dengan perkembangan standar dan sistem akuntansi pemerintahan, LKPP dituntut untuk lebih transparan mengungkap hal-hal yang selama ini belum terlaporkan. Pengungkapan yang komprehensif dan transparan mengindikasikan sistem yang baik, data keuangan yang andal, dan transparansi yang memadai. Dengan demikian, LKPP dapat menjadi alat ukur, alat kendali dan alat perencanaan dari pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Meluasnya Cakupan Entitas Pelaporan LKPP sebagai pengganti PAN

LKPP tahun 2004 merupakan pengganti dari Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang telah dilaksanakan mulai tahun 1969. PAN dinilai tidak dapat lagi menjawab tantangan yang ada karena dihasilkan dari sistem akuntansi yang tidak memadai serta tidak disusun dari pelaksanaan akuntansi yang berjenjang. Selain itu LKPP dapat mengatasi kelemahan PAN yang tidak dapat menyajikan nilai aset dan kewajiban pemerintah karena disusun dari data yang menggunakan metode pembukuan tunggal (single entry). Seiring dengan makin kompleksnya pengelolaan keuangan negara, maka penyajian

Penyajian LKPP lebih komprehensif

LKPP dari tahun ke tahun dituntut untuk lebih komprehensif. Selama terbitnya LKPP dari tahun 2004, penyajiannya semakin baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai yang tersaji dalam laporan keuangan, antara lain data kas yang lebih terpercaya dan nilai aset yang makin mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Meluasnya cakupan entitas pelaporan dalam LKPP ditandai dengan meningkatnya jumlah Bagian Anggran (BA) yang dikompilasi dalam LKPP. Apabila LKPP tahun 2004 mengkompilasi laporan keuangan dari 55 BA, pada tahun-tahun selanjutnya jumlah ini terus meningkat, dimana pada LKPP tahun 2008 telah dikompilasi 74 BA dan 11 Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (BAPP) yang merupakan bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

 

5

Grafik 1. Jumlah BA pada LKPP

Meluasnya cakupan entitas pelaporan

Meluasnya cakupan entitas pelaporan juga ditandai dengan dimasukkannya aktivitas anggaran dari Lembaga Non Struktural (LNS) dan Badan Layanan Umum (BLU) mulai LKPP tahun 2006. Pada LKPP tahun 2007 ditambahkan suplemen laporan keuangan yang pada tahun-

Penambahan suplemen dalam LKPP

tahun sebelumnya belum ada. Suplemen ini memuat laporan terkait Penertiban Rekening Pemerintah pada K/L per 31 Desember 2007 yang meliputi rekening pemerintah lainnya di Bank Indonesia (BI), rekening penerimaan dan pengeluaran, serta rekening-rekening lainnya di Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Selain itu, sejak LKPP tahun 2008 pemerintah telah menyajikan Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dalam bentuk suplemen.

Meluasnya

Penyajian

Komponen-Komponen

Laporan

Keuangan Sejak LKPP 2004, komponen-komponen laporan keuangan disajikan secara Komponen penyajian LKPP semakin bertambah

komprehensif dan terarah. Pada LKPP tahun-tahun berikutnya, komponen penyajian semakin bertambah sehingga informasi yang dikandung lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan. Salah satu contoh perluasan penyajian komponen laporan keuangan adalah lebih dirincinya jenis-jenis perkiraan kas yang terdapat pada Neraca. Bila pada LKPP tahun 2004 hanya dikenal rekening ‘Kas BUN di BI’, ‘Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)’, ‘Kas Pemerintah Lainnya di BI’, ‘Kas di Bendahara Pengeluaran’, serta ‘Kas di Bendahara Penerimaan’, maka rekening kas bertambah dengan adanya ‘Kas di BLU’ dan ‘Kas Trust Fund’ pada LKPP tahun selanjutnya. Dengan demikian, transparansi penyajian cenderung meningkat.

 

6

Box 1. Perluasan Komponen LKPP Penyajian Belanja dan Pendapatan Sejak LKPP tahun 2004, pengungkapan belanja dan pendapatan disajikan secara lebih komprehensif dan terarah. Mulai LKPP tahun 2006, penyajiannya ditambahkan rincian belanja secara komparatif antara tahun 2006 dan 2005 sehingga lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan. Improvisasi lain pada LKPP 2007 adalah

ditambahkannya

perbandingan

rincian

belanja

menurut

jenis

dan

pengungkapan pendapatan dan belanja BLU. Pengungkapan ini meningkatkan kualitas penyajian LKPP. Selain itu, pada LKPP tahun 2008 telah dijelaskan perbedaan realisasi pembiayaan dan penyebabnya antara data BUN dan data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal lainnya yang cukup signifikan adalah adanya pengungkapan pendapatan hibah di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak terlaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sebagaimana diketahui bersama bahwa meskipun sistem akuntansi hibah belum selesai disusun pada saat itu,

tetapi

pemerintah

telah

berhasil

mengidentifikasi

dan

mengungkapkan

pendapatan hibah di luar mekanisme APBN dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat ditingkatkan dengan transparansi penyajian pendapatan hibah di luar APBN. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) Dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP, dana DK/TP yang berada di K/L mulai diungkapkan pada LKPP 2007. Sebagaimana diketahui dana DK/TP diperuntukkan bagi Gubernur/Bupati/Walikota yang disalurkan melalui K/L. Selama ini akuntabilitas dana tersebut relatif rendah mengingat kewenangan untuk pengalokasian dan penggunaannya berada di dua pihak yang berbeda, yaitu K/L dan pemerintah daerah. Sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk meningkatkan transparansi, pada penyajian LKPP 2007 pemerintah memilah dana K/L menurut kode kewenangannya dan menyajikan dana DK/TP ke dalam laporan. Dengan demikian diharapkan pengelolaan keuangan dana DK/TP di masa depan dapat lebih ditingkatkan dan diawasi. Rekening Kas BUN di BI Selama ini penyajian rekening BUN yang berada di BI masih disajikan dalam bentuk rupiah dan belum mengungkap rekening lainnya. Sejak LKPP 2007, rekening BUN

 

7

dalam bentuk valuta asing turut diungkap secara lebih terinci. Rekening ini merupakan reklasifikasi dari rekening pemerintah lainnya yang berada di BI. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di BI Kemajuan yang paling utama adalah pengungkapan RPL pada BI, antara lain pengungkapan rekening migas nomor 600.000411 pada CaLK yang pada periodeperiode sebelum tahun 2007 hanya disarikan dalam bentuk global saja. Sejak LKPP 2007 diungkapkan penjelasan khusus mengenai rekening migas ini. Di sini dikemukakan rincian saldo awal, mutasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir RPL yang disajikan dalam bentuk suplemen LKPP. Selama ini, pengelolaan rekening migas dinilai kurang transparan dan akuntabel karena dikelola di luar mekanisme APBN. Dengan pengungkapan yang lebih rinci, maka tuntutan yang selama ini diajukan oleh pemeriksa maupun para pengguna laporan keuangan dapat dipenuhi. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah pembentukan Pengelola Keuangan (PK) BLU. Secara formal pembentukan BLU sudah dimulai sejak tahun 2005, tetapi pelaporannya masih menemui berbagai kendala seiring dengan belum lengkapnya peraturan perundangan yang mengaturnya. Setelah perbaikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, maka pada LKPP 2007 Kas pada BLU dapat disajikan dengan transparan. Dalam penyajian ini diungkapkan kas yang terdapat pada BLU di 5 (lima) K/L yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dengan pengungkapan ini, maka dapat diketahui uang yang berada di BLU untuk kepentingan pengendalian kas.

Piutang Pajak Tambahan pengungkapan piutang pajak mulai disajikan sejak LKPP 2007 yang meliputi piutang pajak/pungutan ekspor. Selain itu juga dijelaskan nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang sedang diajukan sebagai keberatan dan banding disertai lampirannya. Sebagaimana diketahui, dalam SKPKB ini masih terdapat kemungkinan para Wajib Pajak (WP) untuk memenangkan perkara yang menjadi sengketa dan dapat menyebabkan piutang yang ada menjadi lunas ataupun menimbulkan utang bagi pemerintah. Oleh karena itu penanganan SKPKB haruslah lebih transparan sehingga tidak menimbulkan kesan piutang pajak yang ada menjadi  

8

hilang. Dalam konteks ini juga dijelaskan adanya sejumlah tunggakan pajak yang telah kedaluwarsa dan dalam proses penghapusan serta piutang yang telah dihapuskan. Bagian Lancar

Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah

(RDI/RPD) RDI/RPD merupakan rekening yang digunakan oleh pemerintah untuk menampung pembayaran utang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Pemerintah Daerah atas penerusan pinjaman kepada pemerintah sebelum masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pada tahuntahun sebelumnya bagian lancar RDI/RPD belum dapat dipisahkan dengan piutang jangka panjangnya. Hal ini akan menyulitkan proses penagihannya di masa yang akan datang dan dapat menimbulkan kesan pengelolaan piutang menjadi tidak akuntabel. Sejak LKPP 2007 bagian lancar RDI/RPD disajikan terpisah dengan piutang jangka panjangnya. Kemudian, penyajian RDI/RPD juga dilengkapi dengan penjelasan

dan

rincian

pokok

pinjaman

kepada

pemerintah

daerah

dan

BUMN/BUMD. Di sini juga diungkapkan penjelasan mengenai proses restrukturisasi RDI/RPD/penerusan pinjaman subsidiary loan agreement (SLA) untuk BUMN dan pemerintah daerah. Piutang Lain-Lain Penjelasan tentang perkembangan saldo dan pembayaran piutang di 18 Bank Dalam Likuidasi (BDL) mulai diungkapkan pada LKPP 2007. Pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil diungkapkan piutang uang pengganti di Kejaksaan Agung RI, piutang yang tekait dengan kewajiban BDL, dan piutang kelebihan rekapitalisasi atas Bank Danamon. Tambahan pengungkapan di tahun 2007 ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menangani piutang negara sekaligus mengisyaratkan transparansi pengelolaannya. Dana Bergulir Penyajian dana bergulir dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang berarti. Setelah pada LKPP 2006 diungkapkan dana bergulir yang berada di rekening penampungan pada Departemen Keuangan dan dana bergulir lainnya pada 5 (lima) K/L, pada LKPP 2007 diungkapkan tambahan berupa dana bergulir dalam bentuk hak tagih pada Departemen Keuangan yang semula masih tersebar di beberapa akun. Selain itu, diungkapkan pula dana bergulir yang terdapat di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang selama ini belum terungkap. Secara

 

9

keseluruhan, hal ini menjadikan pengungkapan dana bergulir menjadi lebih komprehensif. Investasi Sejak diterbitkan pertama kali pada LKPP 2004, perkiraan Investasi Non Permanen Lainnya telah disajikan. Pada LKPP tahun-tahun berikutnya, penjelasan pada perkiraan ini semakin luas dan lebih mendetail. Sebagai contoh pada LKPP 2007 ditambahkan penjelasan mengenai investasi melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Selain itu, ditambahkan pula penjelasan atas akun Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 11 BUMN di pos Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara. Pengungkapan investasi pemerintah ini meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan yang diharapkan. Sementara itu, pada investasi permanen lainnya ditambahkan pula penjelasan mengenai Yayasan Gedung Veteran dan Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA). Aset Tetap Nilai aset tetap pada LKPP semakin mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh penyajian dari hasil inventarisasi dan revaluasi aset tetap yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara. Selain itu juga diungkapkan aset tetap dari unit-unit fiskal register yang mengelola aset milik pemerintah, seperti BPH Migas. Penambahan lainnya yang cukup signifikan adalah pengungkapan aset tetap yang berasal dari konsolidasi BLU. Aset Lainnya (Dana yang Dibatasi Penggunaannya) Sejak tahun 2007 telah ditambahkan pengungkapan mengenai ekuitas Bapertarum yang berada pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Tambahan lainnya adalah pengungkapan Rekening Penjaminan pada Depnakertrans yang dikelola oleh K/L. Selain itu, sebagai hasil reklasifikasi dari aset lancar - uang muka pembelian aset tetap di Departemen Luar Negeri, disajikan pula kas Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas) dan komite beasiswa di BRR Aceh-Nias. Adapun kas Rekompak merupakan dana yang berasal dari grant/bantuan pihak eksternal yang secara definitif telah keluar dari kas negara, tetapi ditempatkan dalam rekening Project Management Unit (PMU) Rekompak untuk selanjutnya disalurkan ke penerima bantuan rumah atau kelompok penerima bantuan (kelompok pemukim). Utang kepada Pihak Ketiga Kemajuan lainnya pada LKPP adalah pengungkapan utang K/L kepada pihak ketiga.  

10

Apabila pada LKPP 2006 telah berhasil diungkapkan utang yang berada pada 5 (lima) K/L, rekening penjaminan pada Departemen ESDM, DAU, dan escrow account, maka pada LKPP 2007 terdapat tambahan pengungkapan yang mencakup 14 (empat belas) K/L, rekening penjaminan di Depnakertrans, dan utang dana bagi hasil kepada Pemda. Selain itu, diungkapkan juga utang subsidi kepada Perum BULOG, PT. KAI, PT. Pos Indonesia, PT. PERTAMINA dan PT. PLN. Pengungkapan ini terus bertambah pada LKPP 2008. Ekuitas Dana Lancar Lainnya Pada LKPP 2008 telah diungkapkan secara rinci perhitungan Ekuitas Dana Lancar Lainnya yang pada LKPP tahun-tahun sebelumnya belum pernah diungkapkan. Ekuitas Dana Lancar Lainnya terdiri dari perkiraan Kas dan Bank Pemerintah di luar Rekening BUN Nomor 502.000000 dan Rekening Kas di KPPN.

Meningkatnya Nilai Nominal yang Tersaji dalam LKPP Penyajian LKPP yang semakin luas mengakibatkan nilai nominal yang tersaji Peningkatan nilai nominal LKPP yang signifikan

meningkat secara signifikan. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Salah satu peningkatan nilai yang menjadi highlight dalam progress LKPP adalah peningkatan nilai aset dan ekuitas dana neto dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 1. Perkembangan Neraca Pemerintah Pusat (dalam triliun rupiah) No 1.

Uraian Aset

2005

2006

2007

2008

852

1.173

1.222

1.600

2.072

87

129

126

157

264

b. Investasi Jangka Panjang

465

650

665

691

712

c. Aset Tetap

229

345

443

673

69

314 78 

87

309

422

1.349

1.342

1.327

1.431

1.694

a. Jangka Pendek

126

138

105

140

181

b. Jangka Panjang

1.223

1.204

1.222

1.291

1.512

a. Aset Lancar

d. Aset Lainnya 2.

2004

Kewajiban

Dari tabel di atas dapat disimpulkan: 1. Peningkatan jumlah aset lancar, terutama kas dan piutang yang antara lain disebabkan oleh peningkatan volume APBN dan terjadinya SILPA yang cukup besar, khususnya pada tahun anggaran 2008.

 

11

2. Peningkatan investasi jangka panjang disebabkan adanya penambahan penyertaan modal pemerintah/negara, terutama pada BUMN, dan semakin meningkatnya ekuitas perusahaan negara. 3. Peningkatan aset lainnya terutama atas penyajian aset eks KKKS yang sejak tahun 2007 telah dicatat dengan menggunakan nilai perolehan, bukan nilai buku sebagaimana pelaporan pada LKPP tahun 2004 – 2006. 4. Peningkatan nilai aset tetap antara lain disebabkan oleh: – Perolehan aset tetap dari realisasi Belanja Modal. – Koreksi nilai aset tetap K/L berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Negara. – Konsolidasi Aset Tetap pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran. – Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang membaik sehingga aset tetap yang dicatat dan dilaporkan meningkat. – Hibah berupa aset tetap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Grafik 2. Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana

  Seperti terlihat pada grafik di atas, perkiraan Ekuitas Dana tidak lagi menunjukkan saldo negatif sejak LKPP 2007. Sementara itu, pada LKPP 2008 nilai Ekuitas Dana naik lebih dari dua (2) kali lipat dibanding nilai yang sama pada LKPP 2007.

Selisih Kurs Perkiraan selisih kurs pada neraca  

Mulai LKPP tahun 2007 disajikan perkiraan ’selisih kurs’ pada Neraca. Selisih kurs merupakan selisih yang timbul karena penjabaran nilai utang dalam mata uang asing 12

ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Pada LKPP 2007, perkiraan Selisih Kurs disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Lancar. Sementara pada LKPP 2008 telah disempurnakan dengan menyajikan selisih kurs pada dua (2) bagian, yaitu Selisih Kurs -yang berasal dari- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar dan Selisih Kurs -yang berasal dari- Utang Jangka Panjang yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Investasi.

Laporan Keuangan BUN Untuk pertama kalinya dalam LKPP tahun 2008 telah disajikan Laporan Keuangan LKBUN pertama kali disajikan pada LKPP Tahun 2008

BUN (LKBUN) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKBUN ini merupakan konsolidasi dari laporan keuangan entitas pelaporan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), data keuangan dalam pengelolaan BUN, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset pemerintah. Pengendalian BUN terhadap kekayaan yang dilaporkan seluruh entitas BUN ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Contoh pengendalian secara tidak langsung adalah penyertaan modal negara dan kekayaan pada Badan Lainnya. Rincian entitas pelaporan dalam LKBUN adalah sebagai berikut: Tabel 2. Entitas Pelaporan BAPP BA

Uraian

061

Cicilan Bunga Utang

062

Subsidi dan Transfer

069

Belanja Lain – lain

070

Dana Perimbangan

071

Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus

096

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

097

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri

098

Penerusan Pinjaman

099

Penyertaan Modal Negara

101

Penerusan Pinjaman sebagai Hibah*)

102

Penerusan Hibah*) Badan Lainnya (antara lain: yayasan. Lembaga Non Struktural di Lingkungan K/L)

*) tidak terdapat realisasi anggaran pada LKPP 2008

 

13

Analisa Kebijakan Fiskal Perbaikan dalam pengungkapan Analisa Kebijakan Fiskal

Pengungkapan analisa kebijakan fiskal terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada LKPP tahun 2004 dan 2005 penyajian analisa ini hanya mengungkap besaranbesaran makro secara umum. Mulai tahun 2006, analisa ini diungkap dengan lebih komprehensif dengan memuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil-hasil yang berhasil dicapai pemerintah selama tahun tersebut juga diungkapkan dengan lugas. Salah satunya keberhasilan pemerintah untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia dengan peluncuran Inpres No.6/2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi. Selanjutnya jika merujuk pada LKPP 2007 dan 2008, maka penyajian analisa kebijakan fiskal makin diperluas dengan mengungkapkan isu-isu terbaru di seputar ekonomi makro. Di sini disajikan perkembangan terakhir dari Inpres No. 6/2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi yang telah diformulasikan ke dalam UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Peran pemerintah dalam dunia global turut diungkap dalam analisa ini dengan mengulas hubungan climate change dengan pembangunan berkelanjutan. Peranan Indonesia dalam mewujudkan tata ekonomi global yang ramah lingkungan ini diungkap dengan lugas dan terarah. Pada analisa ini penyerapan anggaran dan akuntabilitas keuangan negara dibahas secara terbuka. Terlihat bahwa dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif baik, ternyata akuntabilitas keuangan masih belum diaplikasikan secara bersamaan. Terdapat kecenderungan bahwa kementerian negara/lembaga yang mempunyai penyerapan anggaran besar ternyata masih mendapatkan opini yang kurang baik dari BPK. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa akuntabilitas yang ada di kementerian negara/lembaga harus terus ditingkatkan. Dari sisi pendapatan, diungkapkan juga bahwa perbaikan aturan perpajakan, sesuai UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, telah berhasil menaikkan rasio perpajakan. Kemudian, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak antara lain diwujudkan dalam pengembangan BUMN. Keseluruhan kenaikan kinerja pemerintah ini kemudian diukur pengaruhnya terhadap sektor riil. Dari sini terlihat bahwa anggaran negara telah menjadi stimulus yang utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Keseluruhan kemajuan pemerintah yang diungkapkan secara transparan ini merupakan wujud keinginan untuk mengelola keuangan negara secara lebih akuntabel.

 

14

Catatan Penting Lainnya Pengungkapan hal-hal yang signifikan dalam LKPP

Beberapa tambahan pengungkapan yang cukup signifikan termuat dalam LKPP 2006 antara lain mengenai dana masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS, aset bersejarah, laporan keuangan BLU, penertiban rekening pemerintah, aset eks BPPN dan eks Cina, kewajiban pemerintah terkait subsidi beras, serta past service liabilities kepada PT. TASPEN dan PT. ASABRI. Penambahan pengungkapan di tahun 2007 antara lain langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara, perkembangan pembayaran rekapitalisasi Bank Danamon, unit bisnis di lingkungan TNI, dan disclosure sumber dana dan realisasi belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Berikut contoh pengungkapan signifikan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah pada LKPP 2007 dan 2008. Box 2. Pengungkapan dan Penyajian Signifikan Lainnya Rekening Minyak dan Gas (Migas) Selama ini rekening migas dinilai kurang transparan dan akuntabel karena dikelola di luar mekanisme APBN. Pengungkapan Rekening Penerimaan Migas 600.000411 dimulai pada LKPP TA 2007 yang disajikan dalam bentuk suplemen, sementara pada LKPP tahun 2008 dilengkapi dengan penyajian Production Sharing dan Lifting dari 64 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah berproduksi. Dengan pengungkapan ini diharapkan kebutuhan para pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi. Rekening Pemerintah Salah satu langkah konkret dalam reformasi perbendaharaan adalah penertiban terhadap rekening liar sehingga diharapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara dapat terwujud sebagaimana amanat undang-undang. Penertiban terhadap rekening liar ini juga merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu: 1. PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 2. PMK No. 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga; dan 3. PMK No. 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam rangka Pengelolaan

dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

 

15

Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Keuangan telah membentuk Tim Penertiban Rekening

Pemerintah

yang

tugas

pokoknya

antara

lain

meliputi:

(i)

pendataan/inventarisasi rekening pemerintah pada masing-masing kementerian negara/lembaga, dan (ii) pembahasan dan penetapan status rekening pemerintah. Dari hasil investigasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah, didapat data sebagai berikut: Sampai dengan 31 Desember 2008 pemerintah telah selesai membahas lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) rekening dengan hasil: setuju untuk terus digunakan (baik secara permanen maupun sementara), ditutup (dengan menyetor sisa dana ke Kas Negara/Non Kas Negara), serta dibahas lebih lanjut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: No A. 1.

Kelompok Rekening

Rek. Bend. Penerimaan (P) Rek. Bend. Pengeluaran (P)

3.

Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (diusulkan menjadi BLU) (S) Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga (S) Rek. Penampungan Dana Titipan (S) Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat (S) Rek. Penerimaan Non DIPA (S)

5. 6. 7.

Rupiah

Sub Total

7.061

1.295.168.423.447

1.739.018

19.315

4.920.302.629.662

226

13.668.285.521.808

49.806.419 €2.861.356 108.613.797

2.893

4.173.511.453.903

26.224.069

645

3.083.653.204.231

17.945.400

1.809

233.409.548.100

7.698.525

759 32.708

67.665.072.324 27.441.995.853.474

10.703.580 222.730.808 €2.861.356

B. Sudah Ditutup 1. Ditutup dan Disetor ke Kas 2.394 6.714.786.753.279 Negara 2. Ditutup dan Digabung ke Rek. 494 706.848.630.172 Pemerintah Lainnya 3. Ditutup dan Disetor ke Non Kas 1.027 473.151.097.664 Negara 4. Ditutup dan Disetor ke Kas 15 (KN) 37.106.398 Negara dan Non Kas Negara (NKN) 2.067.187.689 Sub Total 3.930 7.896.890.775.202 C. Tidak Terselesaikan/Terlaksana Pembahasannya 1. Penutupan yang belum / tidak 1.270 518.551.915.630 dilaksanakan 2. Tidak jelas identitas pemilik 431 56.377.966.227 rekening 3. Pembahasan deadlock 1.138 2.920.228.548

 

US $

Disetujui untuk Digunakan secara Permanen (P) atau Sementara (S)

2.

4.

Jumlah Rek.

14.751.930 36.562 151.666 7.304 42.854 14.990.316 219.446

16

(dokumen/informasi lengkap) Sub Total

tidak

TOTAL

2.839 39.477

577.850.110.405 35.916.736.739.082

219.446 237.940.570 €2.861.356

Dari rekening yang sudah ditutup dan rekening yang tidak terselesaikan pembahasannya telah dibekukan sebanyak 3.074 rekening senilai Rp1,22 triliun dan USD541,04 ribu. Selanjutnya investigasi lanjutan sedang dilakukan terhadap 4.520 rekening sebesar Rp2,49 triliun dan USD21,78 juta oleh KPK, BPKP maupun APIP K/L. Pengelolaan Utang Penyajian laporan keuangan yang lebih transparan juga ditunjukkan dalam pengelolaan utang pemerintah. Selama 4 tahun terakhir, pemerintah mampu mengelola utang dalam/luar negeri dengan baik. Hal ini terlihat dari komposisi pembayaran bunga utang terhadap total Pendapatan Negara dan Belanja Negara (PNBP) yang mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 3. Bunga Utang terhadap Total PNBP (%)

Selain itu, semakin membaiknya pengelolaan utang juga dapat ditunjukkan dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2008 yang semakin menurun sejak tahun 2005 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

 

17

Grafik 4. Rasio Utang terhadap PDB

R as io Utang  T erhadap P DB 47

39

50

36

33

%

40 30 20 10 0

 

2005

2006

2007

2008

18

ASPEK TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Sesuai dengan tuntutan akan reformasi hukum dan reformasi organisasi di negara Indonesia, terbitlah paket undang-undang bidang keuangan negara dengan tujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan

keuangan

negara

merupakan

salah

satu

pencapaian milestone dari pelaksanaan reformasi di bidang manajemen keuangan publik. Selanjutnya untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan yang telah disusun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dapat diyakinkan bahwa LKPP bebas dari kesalahan penyajian yang material dan telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPP mulai tahun 2004 hingga 2008 telah diperiksa oleh BPK dengan opini disclaimer. Opini disclaimer yang selama ini diberikan BPK didasarkan atas alasan antara lain: adanya pembatasan dan keterbatasan dalam ruang lingkup pemeriksaan, adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap

ketentuan

rekomendasi

BPK

peraturan ini,

perundang-undangan.

pemerintah

senantiasa

Terhadap

melakukan

temuan

perbaikan

dan untuk

mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas.

Ruang Lingkup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Perubahan drastis dalam proses perencanaan dan proses pelaporan

Sejak disahkannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

atas

Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara,

pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan drastis mulai dari proses perencanaan hingga ke proses pelaporan. Penerapan reformasi di bidang manajemen keuangan negara, termasuk di antaranya merubah proses pelaporan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kebocoran keuangan negara.

Unsur LKPP mencakup LRA, Neraca, LAK, dan CaLK

 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang pertama (LKPP 2004) merupakan pengganti dari Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang penyajiannya lebih komprehensif, karena LKPP tidak hanya mencakup Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi juga Neraca, Laporan Arus 19

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang manajemen keuangan negara, PAN dianggap tidak dapat lagi menjawab tantangan yang ada karena tidak dihasilkan dari sistem akuntansi yang memadai. Selain daripada itu sebagai satu-satunya laporan keuangan yang disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR), PAN dinilai kurang informatif karena pemerintah mengalami kesulitan untuk membuat Neraca dari data PAN yang menggunakan metode pembukuan tunggal (single entry).

LKPP juga meliputi dana APBN yang dikelola Pemda

Selain mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas pemerintah pusat (K/L) beserta jenjang struktural di bawahnya, LKKP 2004 juga telah meliputi transaksi keuangan yang berasal dari dana APBN yg dikelola oleh pemerintah daerah. Di samping itu laporan keuangan BUMN juga telah dilampirkan sebagai suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga diperoleh gambaran kekayaan negara yang utuh, termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dikelola secara terpisah oleh BUMN. Menanggapi temuan audit BPK terhadap LKPP 2004 yang antara lain menyatakan masih banyak anggaran yang dikelola secara non-budgeter, pemerintah berusaha memperbaiki kinerja LKPP tahun 2005 dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan lebih tertib dibandingkan dengan LKPP tahun 2004, antara lain dengan menyajikan data kas yang lebih terpercaya dan nilai aset yang makin mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Keandalan data yang semakin meningkat dalam LKPP 2005 ini tidak terlepas dari kewajiban rekonsiliasi seperti yang terdapat pada PMK No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya Neraca yang merupakan bagian dari LKPP 2005 memperluas cakupannya dengan menyajikan aktivitas anggaran dari lembaga negara/pemerintah yang menggunakan dana APBN namun belum merupakan entitas pelaporan dalam tahun anggaran 2005 antara lain Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain itu juga terdapat pengungkapan (disclosure) terhadap keuangan BP Migas dan Bapertarum untuk tahun 2005, meskipun laporan keuangan dari kedua badan tersebut belum terintegrasi dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005.

Pelaporan Lembaga Non Struktural

Pada LKPP tahun-tahun berikutnya ruang lingkup menjadi semakin bertambah. Pelaporan Badan Layanan Umum mulai disinggung pada LKPP 2006. Sedangkan pada LKPP 2007 pelaporan Lembaga Non Struktural seperti Dewan Pers mulai

 

20

dikonsolidasikan

pada

neraca

kementerian

negara/lembaga

yang

secara

organisatoris membawahinya. Selain itu informasi keuangan Lembaga Non Struktural juga di-disclose pada Catatan atas Laporan Keuangan LKPP 2007. Selanjutnya LKPP tahun 2008 melaporkan entitas pelaporan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan BUN. Pada tahun-tahun mendatang, laporan pertangungjawaban semua lembaga dan badan yang menggunakan dana APBN dalam kegiatannya diharapkan dapat dilaporkan pada LKPP sehingga masyarakat luas dapat menilai kinerja pemerintah. Selain itu, LKPP juga dapat menjadi alat ukur, alat kendali dan alat perencanaan dari pembangunan nasional yang berkesinambungan. Penyebab opini disclaimer semakin berkurang

Selama beberapa tahun ini, yaitu mulai dari LKPP 2004 sampai dengan LKPP 2008, jumlah temuan BPK yang menjadi penyebab opini disclaimer semakin berkurang sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3. Penyebab Opini Disclaimer LKPP 2004 – 2008 LKPP

Masalah Pembatasan lingkup pemeriksaan pajak Bagian

tertentu

dari

LKPP

tidak

didasarkan LKKL dan LKBUN

2004

2005

2006

2007

2008

V

V

V

V

Tidak ada pembatasan

V

V

V

V

V

V

V

V

Telah

Penerimaan perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya

diterbitkan

LKBUN Hanya

3,4

trilyun

rupiah

yang

belum

dapat direkonsiliasi Pengakuan pendapatan migas secara

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

belum

V

V

V

Administrasi dan kebijakan akuntansi

V

V

V

netto dari rekening migas (600.000411) Selisih realisasi belanja menurut KL dan BUN (suspen) Pencatatan penarikan utang luar negeri tidak terekonsiliasi Penertiban rekening belum dilakukan

Investasi

Permanen

PMN

belum

didasarkan pada data valid Pencatatan inventarisasi

aset dan

tetap

tidak

reveluasi

Pengungkapan

V

telah

memadai Selisih tidak signifikan

V  Dalam proses V 

V 

Selesai

Semakin baik

tertib, Dalam proses (masih berlanjut)

dilakukan

 

V

V 

21

aset eks BPPN dan aset KKKS tidak memadai Nilai outsatnding utang luar negeri tidak dapat diyakini Perbedaan fisik dan catatan SAL

V

V

V

V 

Outstanding telah

V

V

V

V

V 

sesuai

Sistem Pengendalian Intern Kelemahan dalam sistem pengendalian intern

Sejak pertama kali LKPP diperiksa oleh BPK, salah satu temuan audit yang menjadi sorotan adalah adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pemerintah pusat. BPK menilai bahwa proses penyusunan LKPP belum sepenuhnya sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat seperti yang dituntut dalam peraturan yang berlaku. Hal ini antara lain tercermin dalam perkiraan suspen yang merupakan akibat dari adanya perbedaan antara data Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang dikelola oleh Departemen Keuangan dengan data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ada di K/L.

Langkahlangkah penataan ulang sistem pengendalian intern

Sejalan dengan temuan pemeriksaan BPK ini dan tuntutan reformasi yang digaungkan dalam paket UU Keuangan Negara, pemerintah melakukan langkahlangkah penataan ulang sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah, termasuk perubahan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Apabila laporan pertanggungjawaban APBN pada tahun-tahun sebelumnya (berupa PAN) disusun berdasarkan laporan keuangan manual yang dibuat oleh Biro Keuangan masing-masing Kementerian Negara / Lembaga, maka LKPP tahun 2004 yang merupakan LKPP pertama telah mengikuti proses akuntansi yang berjenjang, dimulai dari tingkat satuan kerja (satker) hingga kementerian negara/lembaga. Meskipun LKPP 2004 belum disiapkan menggunakan sistem akuntansi terstruktur yang merujuk pada sebuah peraturan / ketentuan khusus namun pemerintah telah berusaha untuk merubah sistem akuntansi yang sentralisasi (terpusat) menjadi sistem akuntansi bertingkat dimana kebenaran dari laporan keuangan suatu unit akuntansi menjadi tanggung jawab langsung dari unit akuntansi tersebut. Sebagai laporan keuangan pertama yang berhasil disusun di masa reformasi

Kendala pada K/L

pengelola keuangan negara, LKPP 2004 tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Beberapa Kementerian Negara / Lembaga, terutama yang mempunyai banyak satker tersebar di daerah masih menyusun laporan keuangannya secara manual meski telah mengikuti proses akuntansi berjenjang. Hal ini sebagian besar disebabkan

 

22

ketidaksiapkan sumber daya manusia yang ada, di samping peralatan komputer dan sistem aplikasi yang ada masih bersifat sederhana. Selanjutnya LKPP tahun 2005 telah mengacu pada sistem akuntansi terstruktur yang Dasar hukum penyusunan LK

telah diformulasikan ke dalam PMK No. 59/PMK.06/2005. Di samping itu LKPP tahun 2005 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan terbitnya ketentuan ini, dasar hukum dari penyusunan laporan keuangan menjadi semakin kuat. Banyak Kementerian Negara / Lembaga bersiap diri dalam melaksanakan ketentuan ini dengan membentuk struktur organisasi akuntansi di lingkungannya serta melakukan pembinaan terhadap pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas akuntansi.

Pelaksanaan rekonsiliasi

Kemajuan lain dari penyusunan LKPP 2005 adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang telah mulai dilakukan di tingkat satuan kerja dan di tingkat wilayah. Dengan adanya ketentuan yang baru (PMK No. 59/PMK.06/2005), proses rekonsiliasi wajib dilakukan oleh semua level unit akuntansi yang ada sehingga diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan laporan keuangan yang dikelola Departemen Keuangan selaku pengelola fiskal negara menghasilkan angka yang sama.

Data K/L semakin andal

Sejak diberlakukannya ketentuan atas prosedur rekonsiliasi yang dilakukan mulai dari unit terbawah, laporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat kualitasnya karena data yang digunakan oleh K/L meningkat keandalannya. Efek positif lainnya dari keluarnya peraturan pelaksanan di bidang akuntansi ini adalah staff akuntansi Kementerian Negara/Lembaga baik di pusat maupun di daerah merasa terangkat moralnya karena kini proses pelaporan menjadi bagian yang penting dari siklus keuangan, hal mana kurang diperhatikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ketaatan Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan meningkat secara signifikan.

Tantangan atas SIMAK BMN

Untuk tahun anggaran 2006, pemerintah lebih intensif lagi dalam melaksanakan sistem akuntansinya dimana penyusunan LKPP dalam tahun ini masih mengacu pada PMK No. 59/PMK.06/2005. Secara umum pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berjalan lebih memuaskan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang harus dihadapi dalam penyusunan LKPP tahun 2006 ini terkait dengan pencatatan dan pelaporan aset dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SABMN yang kemudian berganti nama menjadi Sistem Informasi

 

23

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara atau biasa dikenal SIMAK BMN). Nilai aset yang tersaji dalam neraca pemerintah dinilai masih jauh dari kewajaran karena masih banyak satuan kerja yang belum melaksanakan SABMN. Sehingga nilai aset di tingkat pusat yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan di bawahnya menunjukkan nilai di bawah yang seharusnya. Di samping itu, aplikasi untuk mencatat nilai aset pada SABMN juga belum sempurna. Penyempurnaan SAPKPP

Berdasarkan kendala dan tantangan yang ada, pemerintah menyempurnakan PMK No. 59/PMK.06/2005 menjadi PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPKPP) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Penyempurnaan ini mendorong satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga untuk lebih mendayagunakan peran struktur organisasi Simak BMN sehingga pencatatan/pelaporan aset lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian PMK Nomor 102/PMK.05/2009  yang baru juga menetapkan bahwa data BMN harus direkonsiliasi. Rekonsiliasi data BMN dilakukan dua arah, baik antara data BMN Kementerian Negara/Lembaga dengan data Menteri Keuangan, maupun antara data Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik ditingkat satuan kerja (KPPN dengan KPKNL), tingkat wilayah (Kanwil Ditjen PBN dengan Kanwil DJKN) dan tingkat Pusat (Kantor Pusat Ditjen PBN dengan Kantor Pusat DJKN). Pemberlakuan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang SAPPP tidak hanya memperbaiki pelaksanaan sistem akuntansi pada Kementerian Negara/ Lembaga (SAI) saja. PMK ini juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dijalankan di Departemen Keuangan selaku pengelola fiskal. Bila aturan pada PMK No. 59/PMK.06/2005 lebih menitikberatkan pada sistem akuntansi instansi, maka PMK yang baru mengatur beberapa tambahan sistem akuntansi yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN seperti Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya.

Alur pelaporan DK/TP

Pemberlakuan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 juga memperbaiki alur pelaporan untuk DK/TP dimana pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) pada satu dinas akan memberikan informasi berapa sesungguhnya dana DK/TP yang diterima oleh dinas tersebut. Selain itu pembentukan koordinator wilayah juga akan memberikan informasi kepada Gubernur/Kepala Daerah (KDh) atas alokasi dana DK/TP di daerahnya sehingga tidak terjadi duplikasi pendanaan sebagaimana amanat pasal 87 UU Nomor 33 Tahun

 

24

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Grafik 5. Bagan Kerangka Umum SAPP

SAPP

DJKN

SABUN

SAI

SAK

SIMAK-

SiAP

SAUP&H

SA-IP

SA-BL

SABAPP

070,07 1

Kemayor an,

062,06 9

SA-PP

BMN

SAKUN

SA-TD

SAU

061,096,

099

097,101

098

Sementara itu, dengan adanya revaluasi dan inventarisasi kekayaan/barang milik negara pada tahun 2008 lalu, maka nilai aset dan ekuitas pemerintah terkoreksi secara positif pada neraca pemerintah tahun 2008. Dengan demikian LKPP tahun 2008 mengalami peningkatan kualitas sejalan dengan usaha-usaha pemerintah untuk terus memperbaiki pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah pusat. Perbaikan sistem akuntansi BUN

Di masa depan pemerintah berencana untuk memperbaiki sistem akuntansi Bendaharawan Umum Negara (BUN) yang selama ini masih menjadi kendala. Selain itu diharapkan pertanggungjawaban aktivitas hibah dan transfer lebih rapi lagi dengan telah diterbitkannya peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian tujuan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam paket undangundang keuangan negara dapat lebih ditegakkan.

Ketidakpatuhan kepada Ketentuan Peraturan PerUUan Penerimaan negara dari perpajakan dan keberadaan rekening pemerintah

Salah satu temuan dari BPK atas LKPP 2004-2008 adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang yang kerap menjadi sorotan dalam hal ini antara lain penerimaan negara dari perpajakan dan keberadaan rekening pemerintah yang kurang jelas penggunaannya. Terkait keterbatasan pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, telah dilakukan proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang putusannya sudah terbit. Selain daripada itu, pemerintah

 

25

juga melakukan langkah-langkah perbaikan di bidang pajak seperti: penyempurnaan aplikasi pelaporan perpajakan, penyusunan peraturan yang di dalamnya antara lain mengatur prosedur rekonsiliasi internal data pajak dan lain sebagainya. Sementara terhadap temuan atas rekening pemerintah, telah digulirkan Program Penertiban Rekening Pemerintah dimana sampai dengan akhir tahun 2008, lebih dari 2.000 (dua ribu) rekening pemerintah telah ditutup penggunaannya. Di masa depan diharapkan lebih banyak lagi kas negara yang dapat diselamatkan.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Hasil temuan lain dari pemeriksaan BPK adalah tidak disetornya penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke kas negara secara langsung. Terhadap masalah ini, terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan BPK. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, KKKS yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara dari KKKS ini disetor dalam bentuk tunai dan dalam bentuk minyak mentah. Setoran dalam bentuk minyak mentah disalurkan melalui Pertamina sebagai pihak pengelola yang ditunjuk oleh BP Migas sedangkan setoran tunai disetor ke rekening antara 600.000.411. Selanjutnya setoran tunai ini masih harus dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran seperti PBB Migas, fee BP Migas, PPN Reimbursment, pinjaman dana talangan, biaya kesalahan kurs dan koreksi buku. Selain itu terdapat setoran Pertamina dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari migas. Setelah seluruh pendapatan dan biaya ini diperhitungkan, total pendapatan negara dari sektor migas yang ada di rekening antara disetor ke kas negara melalui rekening 600.502.411. Penggunaan rekening antara ini kemudian menjadi temuan BPK yang antara lain menyebutkan bahwa realisasi penerimaan dari KKKS tidak disetor secara langsung ke kas negara. Adanya temuan ini merupakan akibat dari perbedaan pendapat antara BPK dan pemerintah dalam penerapan ketentuan keuangan negara serta pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi dan sistem akuntansi. BPK menyatakan bahwa pengelolaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan migas harus memenuhi asas bruto sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 16 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di pihak lain, pemerintah mengikuti pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bahwa penerimaan negara dari migas dapat diakui hanya setelah earnings

 

26

process selesai. Penerimaan migas yang ada pada rekening 600.000.411 masih harus memperhitungkan unsur-unsur under/over lifting, DMO, pengembalian PPN dan PBB. Selain itu, pengakuan pendapatan migas sebelum earnings process selesai akan berakibat pada dasar penetapan Dana Perimbangan yang tidak akurat, sehingga penerapan azas bruto dalam hal ini akan menyesatkan. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan asas netto dalam menghitung pendapatan UU Nomor 8 Tahun 2009

negara dari migas telah disepakati dengan DPR yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU dimaksud berbunyi “Yang dimaksud asas netto pada ayat ini adalah penerimaan minyak

bumi

dan

gas

alam

diakui

sebagai

penerimaan

negara

setelah

memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerja sama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam”. Upaya pemerintah untuk mengungkapkan (disclose) status rekening antara 600.000.411 telah dimulai sejak LKPP 2007. Pengungkapan ini terbuka untuk diaudit yang merupakan langkah perbaikan menuju LKPP yang transparan, reliable dan akuntable. Sebagai hasil dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, temuan terkait penerimaan dan penggunaan rekening migas di luar mekanisme APBN sudah tidak muncul lagi pada pemeriksaan BPK atas LKPP 2008.

 

27

ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI Peran standar dan sistem akuntansi

Standar dan sistem akuntansi memiliki peran yang cukup penting dalam reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh. Introduksi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2005 merupakan langkah awal dari -implementasi praktik akuntansi modern di Indonesia. Selanjutnya SAP memerlukan pengembangan lebih

lanjut

seiring

dengan

dinamika

dalam

reformasi

dimana

proses

pengembangannya menjadi faktor krusial penentu keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah pusat. Salah satu isu dalam aspek pengembangan standar dan sistem akuntansi adalah Check and balance mechanism

terkait dengan check and balance mechanism. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang memungkinkan pemerintah untuk menjamin keandalan data dalam LKPP. Melalui mekanisme check dan balance yang diperbaiki, setiap transaksi yang dilaporkan dapat terlebih dahulu diverifikasi pada berbagai tingkatan. Pada akhirnya, laporan keuangan yang andal mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan Kualitas Standar Akuntansi dan Peran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Meskipun penyusunan LKPP tahun 2004 belum dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang secara formal mengatur proses akuntansi sektor publik, namun secara prinsip penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN tersebut telah mengikuti standar baku yang sejalan dengan berbagai praktik akuntansi modern yang merupakan cikal bakal lahirnya standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Penyusunan SAP dimulai sebelum tahun 2005 dengan dibentuknya Komite Standar Pembentukan KSAP dan penyusunan SAP

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.84/2004 jo. Keppres No.2/2005. Proses pembentukan KSAP ini menandai era baru pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Peran utama KSAP adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan

SAP

sebagai

pondasi

implementasi

reformasi

akuntansi

pemerintahan.

 

28

Pada tahap awal di tahun 2005, KSAP berhasil menyusun 1 (satu) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang menjadi acuan pemerintah pusat/daerah dalam menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kesebelas pernyataan standar tersebut meliputi: 1. PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. Pada tahun 2005 tersebut, KSAP juga telah berhasil menyusun Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan sebagai pelengkap dari PSAP, yaitu: 1. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat; 2. Buletin Teknis 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penyempurnaan standar akuntansi ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui penyusunan buletin teknis, fatwa/pendapat dari komite dan produk lainnya untuk menjawab permasalahan akuntansi. Pada tahun 2006, KSAP mampu menerbitkan dua buletin teknis lagi yaitu Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan Konversi dan Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Di tahun berikutnya, pada tahun 2007 KSAP menyusun Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Sedangkan pada tahun 2008, KSAP menerbitkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang dan Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Tabel 4. Produk KSAP

Produk KSAP

 

Tahun 2005 2006 2007 2008

Pernyataan Standar 11 (sebelas) -

Buletin Teknis 2 (dua) 2 (dua) 1 (satu) 2 (dua) 29

Penyusunan standar akuntansi sebagai indikator kinerja KSAP mendukung pemerintah dalam melaksanakan reformasi akuntansi dan pelaporan. Penerbitan buletin teknis oleh KSAP merupakan wujud tanggung jawab KSAP dalam merespon kebutuhan pengguna akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan terbitnya buletin teknis ini, diharapkan pemahaman akan standar akuntansi pemerintahan dapat lebih ditingkatkan.

Rekomendasi komite standar

Komite Standar juga berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang terjadi di lingkup pemerintahan dengan memberikan rekomendasi/pendapat yang dapat digunakan untuk penetapan kebijakan akuntansi pemerintahan. Salah satu yang menonjol adalah dengan ditetapkannya fatwa mengenai Pelaporan Keuangan BP Migas pada tahun 2006. Dalam pendapat ini dikemukakan mengenai status pendapatan migas yang diperoleh dari kontrak kerja sama belum dapat diakui sebagai pendapatan negara pada saat pendapatan tersebut diterima oleh BP Migas dalam Rekening Migas 600.000411 karena earning process pendapatan tersebut belum selesai. Pendapatan migas baru dapat diakui masuk ke Kas Negara apabila telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara nomor 502.000000 setelah menghitung seluruh pengeluaran seperti biaya bagi hasil kepada kontraktor dan cost recovery.

Realisasi aset tetap

Implementasi dari standar akuntansi telah diformulasikan dalam penyusunan LKPP yang makin komprehensif pula. Sebagai contoh, pada LKPP 2004 dan 2005 pelaksanaan standar untuk melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang dihentikan penggunaannya belum berjalan. Akan tetapi pada LKPP 2006 dan 2007 kedua hal tersebut telah diakomodasi. Sebelum LKPP 2007, dana bergulir belum disajikan sesuai dengan standar yang tepat sehingga banyak ditemui kebingungan mengenai kategorisasi dana bergulir ini. Pemerintah selaku penyusun LKPP berkonsultasi dengan KSAP, kemudian menyusun metodologi penyajian yang jelas sesuai substansi dari dana bergulir tersebut dan jenis belanja yang digunakan dalam penyalurannya. Hasil formulasi inilah yang kemudian dituangkan dalam Buletin Teknis 07.

Peningkatan Kualitas Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan suatu prosedur manual dan terkomputerisasi dalam mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisarkan sampai  

30

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan

dengan melaporkan posisi dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Untuk menjamin agar sistem tersebut dapat berlangsung secara optimal, maka diperlukan mekanisme saling uji yang andal. Seiring dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi seperti yang

tercermin

dalam

UU

Keuangan

Negara,

pemerintah

terus

menerus

menyempurnakan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat seperti terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 5. Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun 2003

Sistem KMK 337/KMK.012/2003

2005 2005

PMK 13/PMK.06/2005 PMK 59/PMK.06/2005

2006

Perdirjen 24/PB/2006

2006

Perdirjen 66/PB/2006

2007 2007

PMK 91/PMK.05/2007 PMK 171/PMK.05/2007

2008 2008 2008

Perdirjen 51/PB/2008 PMK 86/PMK.05/2008 PMK 196/PMK.05/2008

2009 2009

Perdirjen 09/PB/2009 Perdirjen 38/PB/2009

2009 2009

PMK 40/PMK.05/2009 PMK 87/PMK.05/2009

2009 2009

PMK 102/PMK.05/2009 PMK 120/PMK.05/2009

Keterangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer Bagan Perkiraan Standar (BPS) 2 (dua) sub sistem utama: - Sistem Akuntansi Instansi - Sistem Akuntansi Pusat Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Rekonsiliasi dan Analisa Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Bagan Akun Standar (Revisi BPS) 2 (dua) sub sistem utama: - Sistem Akuntansi Instansi; terbagi atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) - Sistem Akuntansi BUN (menampung fungsi-fungsi menteri keuangan selaku BUN) Revisi Perdirjen 24/PB/2006 Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Rekonsiliasi Pajak Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN (Revisi Perdirjen 66/PB/2006) Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Rekonsiliasi Barang Milik Negara Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal cakupan dan mekanisme saling uji. Meskipun beberapa sub sub sistem saat ini masih belum sepenuhnya terbentuk dan/atau dalam tahapan penyempurnaan, tetapi kemajuan yang dicapai tidak dapat dipungkiri. Contohnya, temuan pemeriksaan BPK mengenai pengelolaan utang dan sistem akuntansi hibah yang masih belum tertata baik. Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem akuntansi dimaksud dimana pada tahun 2008 pemerintah telah berhasil menyelesaikan PMK mengenai Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) dan PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah pada  

31

tahun 2009. Sehingga pada tahun 2008 kualitas LKPP dapat meningkat seiring dengan pembagian peran, tugas, dan wewenang tersebut.

Penggunaan Klasifikasi Anggaran yang Konsisten Ketidakkonsistenan penggunaan mata anggaran

Klasifikasi anggaran yang sesuai dengan praktik internasional yang teruji turut berperan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Seperti yang diketahui,

salah

satu

pertanggungjawaban

permasalahan

anggaran

adalah

yang

dihadapi

ketidakkonsistenan

dalam penggunaan

proses mata

anggaran yang menyebabkan kinerja tidak terukur. Hal-hal yang direncanakan oleh kementerian negara/lembaga kerap mengalami deviasi pada tahap pelaksanaan anggaran, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Oleh karena itu, klasifikasi penganggaran yang digunakan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran perlu

mendapat

perhatian.

Dalam

konteks

sistem

akuntansi

pemerintahan,

pengklasifikasian ini dituangkan ke dalam bentuk kumpulan akun buku besar yang disebut dengan bagan akun standar (chart of account) yang disusun berdasarkan transaksi yang dilakukan (seperti utang, pembayaran, dan penyusutan) dan kategori administratif (operasi internal) yang memudahkan dalam mengukur kinerja secara keseluruhan. Dalam rangka memperbaiki konsistensi dalam pencatatan transaksi anggaran, pemerintah telah memperbaiki chart of account yang ditetapkan berdasarkan PMK No.13/PMK.06/2005

tentang

Bagan

Perkiraan

Standar

ke

dalam

PMK

No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar (BAS) ditetapkan dengan sasaran agar penyusunan laporan keuangan pemerintah dan kementerian negara/lembaga mampu memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan

pelaporan

kinerja

sehingga

mampu

meningkatkan

akuntabilitas

pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu. Bagan Akun Standar disusun dengan mengadaptasi standar international yakni Government Finance Statistics (GFS) yang diperlukan dalam konteks analisis makro ekonomi secara lebih luas dalam kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran yang terealisasi pada sektor pemerintahan. Bagan Akun Standar (BAS) selanjutnya dipergunakan dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada seluruh proses pengelolaan keuangan negara mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan baik oleh Bendahara Umum Negara maupun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan berlaku mulai tahun anggaran 2008. Adapun tujuan utama penyusunan BAS adalah sebagai berikut: 1. menyamakan istilah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan;  

32

2. meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah; dan 3. memudahkan pengawasan keuangan. Kendala penerapan Bagan Akun Standar

Penerapan/penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) juga masih mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala dimaksud adalah masih adanya ketidakkonsistenan penerapan Bagan Akun Standar (BAS) yang terobservasi pada penyusunan LKPP selama ini. Namun demikian, persentase terjadinya ketidakkonsistenan tersebut dari tahun ke tahun terus menurun seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai mekanisme akuntansi dalam keuangan negara. Kemajuan tersebut juga merupakan hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai sistem pencatatan yang konsisten dalam setiap tahapan penganggaran. Sebagai contoh, atas belanja yang menghasilkan aset tetap suatu satker seyogyanya mencatat perolehan aset tersebut dan menyajikannya dalam neraca satker yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya hal ini masih banyak yang tidak dilakukan. Selain itu, masih banyak pelaksanaan anggaran yang tidak mengacu pada prinsip akuntansi yang benar. Seperti pengalokasian belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan perolehan suatu aset tetap dimasukkan dalam kelompok belanja barang. Padahal apabila melihat definisinya, biaya tersebut selayaknya dimasukkan dalam kelompok belanja modal.

Perkembangan suspen

Dengan berkembangnya sistem dan standar akuntansi, diharapkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang antara lain ditunjukkan dengan penurunan besaran suspen dalam LKPP tahunan, seperti dijelaskan dalam box di bawah ini: Box 3. Suspen Suspen (suspend) merupakan perbedaan nilai pembukuan dari dua sub sistem yang dijalankan pemerintah, yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) oleh kementerian negara/lembaga dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) oleh Ditjen PBN dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kedua sub sistem ini mengindikasikan kualitas mekanisme check and balance yang dijalankan oleh pemerintah. Nilai suspen yang kecil mengindikasikan mekanisme saling uji yang semakin baik dan menyiratkan data laporan keuangan yang andal. Sebaliknya, selisih yang besar menunjukkan kualitas mekanisme saling uji yang tidak baik dan menyiratkan data laporan keuangan yang tidak andal. Sampai dengan saat ini, pemerintah masih mengakui bahwa data laporan keuangan yang dihasilkan belum seluruhnya andal. Akan tetapi, kualitas laporan keuangan dari

 

33

tahun ke tahun terus menunjukkan perbaikan signifikan yang ditandai dengan menurunnya nilai absolut suspen. Pada tahun 2004, suspen yang tercatat sebesar Rp10,3 miliar namun jumlah ini tidak menggambarkan hal yang sebenarnya mengingat pada saat itu laporan keuangan belum dihasilkan dari suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baku. Pada tahun 2005 pemerintah membuat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menerbitkan PMK No.59/PMK.06/2005 sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan dari suatu sistem yang lebih tertata. Suspen pada LKPP 2005 tercatat sebesar Rp1,9 triliun yang terus menurun pada LKPP tahun 2006 menjadi Rp916,7 miliar dan pada LKPP tahun 2007 menjadi Rp236,5 miliar. Sedangkan LKPP tahun 2008 mencatat angka suspen sebesar Rp58,7 miliar. Grafik 6. Suspen

Penyampaian dan Opini LK K/L Peningkatan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah juga Kualitas LKK/L

ditunjukkan dengan kualitas penyampaian LKPP yang semakin meningkat sehingga mulai LKPP tahun anggaran 2007 tidak ada lagi Kementerian Negara/Lembaga yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangannya. Berikut data jadwal penyampaian LK K/L: Tabel 6. Penyampaian LK KL Bagian Anggaran 2006 2007 2008

 

Tepat Waktu

77

81

83

Terlambat Tidak Menyampaikan Jumlah

4 81

81

83

34

Sementara itu, jumlah K/L yang mendapat perbaikan opini dari BPK juga bertambah, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini: Grafik 7. Opini Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2006-2008

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian TW: Tidak Wajar

WDP: Wajar Dengan Pengecualian TMP: Tidak Menyatakan Pendapat

Pada tahun anggaran 2007, terdapat 4 (empat) Bagian Anggaran yang termasuk entitas pelaporan keuangan namun tidak diperiksa/mendapat opini BPK, yaitu: Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah; Penerusan Hibah; BNP2TKI; dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tahun anggaran berikutnya (2008) BNP2TKI dan BPLS menjadi ‘Bagian Anggaran’ secara formal. Namun demikian BPLS telah menyampaikan laporan keuangannya secara resmi sejak tahun yang lalu.

 

35

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA Reformasi pengelolaan keuangan negara dapat dijalankan apabila didukung oleh Minimnya SDM yang berkualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di lingkungan kementerian negara/lembaga maupun Depertemen Keuangan sehingga tercipta sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, setelah kurang lebih 6 (enam) tahun reformasi keuangan negara bergulir, sinergi yang diharapkan belum tercapai secara optimal dikarenakan minimnya SDM yang berkualitas pada unit-unit pemerintahan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM (capacity building) untuk menyediakan kebutuhan tenaga yang andal dan kompeten. Pada satu sisi, jumlah pegawai pemerintahan relatif cukup banyak, namun pada sisi

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

lain dalam hal kompetensi akuntansi jumlah tersebut relatif sedikit. Untuk menjembatani kekurangan pegawai yang kompeten dan kelebihan jumlah pegawai yang potensial di atas, pemerintah telah mendisain suatu program pelatihan yang bertujuan membekali para pegawai yang berpotensi namun tidak memiliki kompetensi sehingga mendapatkan keterampilan yang terstandarisasi di bidang akuntansi dan keuangan negara. Program pelatihan tersebut dikenal dengan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang mempunyai tujuan utama: 1. Menciptakan SDM keuangan yang kompeten dalam menjalankan tugas di bidang

Keuangan Negara. 2. Menciptakan keterpaduan antara upaya peningkatan akuntabilitas keuangan

pemerintah dan pengembangan karier bagi SDM yang mengemban tugas tersebut. Dari program ini diharapkan tercapainya outcome berupa akuntabilitas keuangan negara yang andal. Hal ini dapat diukur melalui LKPP yang dihasilkan mendapatkan opini dari pemeriksa berupa “Wajar tanpa Pengecualian”. Untuk mencapai hasil ini diperlukan beberapa keluaran secara bertahap dan berkesinambungan antara lain: 1. SDM yang terdidik, ditandai dengan perolehan sertifikasi serta mengoptimalkan

penyebarannya melalui penempatan pada bidang tugas pengelolaan keuangan negara dengan titik berat pada penyusunan laporan keuangan; 2. Manajemen pengembangan karier berdasarkan kompetensi; 3. Pembuatan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang terdiri dari LRA,

Neraca, dan CaLK yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, sehingga

 

36

dapat diyakini kewajarannya oleh pemeriksa eksternal; 4. Imbalan ekstrinsik bagi para SDM yang terdidik dalam melaksanakan tugas

bidang keuangan negara. Untuk mencapai keluaran dan hasil yang diharapkan tersebut, maka tahapan Tiga sub program yang terintegrasi

program dibagi ke dalam 3 (tiga) sub program yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain, yaitu program pelatihan, rekrutmen, dan pemberian insentif. Program pelatihan mencakup kegiatan pembangunan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pemberian sertifikasi atau pernyataan memiliki komptensi melaksanakan tugas di bidang keuangan, misalnya kompetensi menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan. Program rekrutmen mencakup kegiatan rekrutmen SDM pada unit pengguna SDM, baik berupa kegiatan rekrutmen awal tenaga S1/DIII jurusan akuntansi maupun kebijakan pola mutasi/rotasi/promosi yang mempertimbangkan kompetensi khusus dan persyaratan telah mengikuti pelatihan dan/atau kebijakan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan sebelum seseorang dikenai kebijakan mutasi/rotasi/promosi tersebut. Sedangkan yang terakhir, program pemberian insentif mencakup pemberian insentif yang menarik bagi para SDM berkompeten/bersertifikasi yang telah melaksanakan tugas berkaitan dengan kompetensi tersebut. Dalam jangka panjang, sesuai dengan amanat untuk membentuk suatu jabatan fungsional pengelola perbendaharaan, maka pemberian insentif ini akan dilekatkan pada penyandang jabatan fungsional tersebut.

Pelaksanaan PPAKP

Program pelatihan PPAKP telah diadakan sejak tahun 2007. Peserta pelatihan akuntansi pemerintah ini diberikan kepada pegawai lama maupun pegawai baru yang menjalankan sistem akuntansi pemerintahan maupun yang akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan. Kebutuhan tenaga akuntansi pemerintahan untuk tingkat pusat adalah sekitar 40 ribu orang, sementara untuk tingkat daerah sekitar 30 ribu orang. Dari jumlah tersebut diharapkan sampai dengan akhir tahun 2008 telah terdidik 9.160 orang, sehingga program selanjutnya di masa yang akan datang tinggal 60.840 orang lagi yang harus dididik. Pada dua tahun pertama pelaksanaan, sasaran utama pelatihan ditujukan kepada: 1. Satker di lingkungan Departemen Keuangan; 2. Satker Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP); 3. Kementerian Negara/Lembaga dengan temuan pemeriksa yang signifikan; 4. Satker yang belum menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan 5.

 

Satker yang belum mampu menyusun laporan keuangannya secara mandiri.

37

Grafik 8. Jumlah Peserta PPAKP 2007-2008

Untuk mendukung terlaksananya program pelatihan ini, maka diadakan rekrutmen tenaga pengajar yang harus memenuhi kompetensi akademik yang memadai, memiliki pengalaman praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang cukup, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan transfer keilmuan dengan baik. Tenaga pengajar yang memenuhi spesifikasi ini diambil dari berbagai institusi melalui proses seleksi dan Training of Trainers (ToT) terlebih dahulu. Sementara itu, materi yang diajarkan meliputi paket Undang-undang Keuangan Negara, proses penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan operasionalisasi aplikasi akuntansi pemerintahan. Titik berat dari pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN), namun tetap diberikan porsi yang cukup agar peserta mengetahui proses penganggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran.

Hasil Pelatihan PPAKP Tahun 2007 Pada tahap awal kegiatan PPAKP tahun 2007 dilakukan pelatihan narasumber berupa Training of Trainers (ToT) dengan tujuan menyediakan tenaga instruktur di bidang akuntansi dan keuangan. Untuk tahun 2007 dibutuhkan sekitar 208 tenaga narasumber, dengan rincian 83 orang telah dilatih terlebih dahulu melalui proses pembekalan nara sumber dan sisanya sebanyak 125 orang diseleksi dalam kegiatan ToT. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah pelatihan untuk mendidik operator Sistem Akuntansi Instansi di lingkup Departemen Keuangan. Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, yaitu gelombang pertama dimulai dari tanggal 5 Nopember sampai dengan 6 Desember 2007 dengan peserta sebanyak 780 orang. Sementara gelombang kedua dimulai dari tanggal 12 Nopember sampai dengan 13 Desember  

38

2007 dengan peserta sebanyak 780 orang. Lokasi pelatihan pada tahun 2007 tersebar pada 13 lokasi di seluruh Balai Diklat Keuangan BPPK. Pelaksanaan pelatihan berlangsung dalam jangka waktu 28 hari yang meliputi 26 hari pelatihan dan 2 hari untuk ujian. Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara; 2. Perencanaan dan Penganggaran; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Manajemen Aset dan Utang; 5. Dasar-dasar Akuntansi; 6. Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Sistem Akuntansi Instansi (termasuk aplikasi) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara; 8. Analisa Laporan Keuangan; 9. Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan PPAKP untuk tahun 2008 diperluas, tidak hanya di lingkungan Departemen Keuangan, tetapi juga di Kementrian Negara/Lembaga lainnya.

Hasil Pelatihan PPAKP Tahun 2008 Sebelum pelatihan PPAKP tahun 2008 dimulai, pada awal tahun dilaksanakan pembekalan dan Training of Trainers (ToT) calon narasumber PPAKP 2008. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar sebanyak 125 orang. Dari dua kali pelaksanaan pelatihan bagi calon narasumber tersebut didapatkan hasil 121 orang dinyatakan lulus dan diberikan sertifikasi untuk mengajar dalam pelatihan PPAKP 2008. Para pengajar ini berasal dari berbagai instansi antara lain Departemen Keuangan, BPKP, dan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Pelatihan PPAKP tahun 2008 diharapkan dapat mendidik 7.600 orang peserta yang berasal dari satker kementerian negara/lembaga yang terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan. Pelatihan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yang berbeda, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Yang bertindak sebagai penyelenggara dalam pelatihan tahun 2008 adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Balai Diklat Keuangan (Departemen Keuangan) setempat. Jumlah realisasi peserta sampai dengan tahap terakhir mencapai 7.181 orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.  

39

Tabel 7. Rekapitulasi Peserta PPAKP Per Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008 REKAPITULASI PESERTA PPAKP PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2008 NO 

KUOTA 

REALISASI 

LULUS 

TIDAK  LULUS 

GUGUR 

1 

Mahkamah Agung 

786 

762 

649 

110 

3 

2 

Kejaksaan Agung 

495 

432 

340 

88 

4 

3 

Badan Meteorologi dan Geofisika

185

180

156 

23 

1

4 

98 

62 

58 

2 

2 

5 

Departemen Energi dan Sumber Daya  Mineral  Departemen Keuangan 

1,033 

431 

392 

36 

3 

6 

Departemen Pertanian 

1,708 

488 

425 

56 

7 

7 

Departemen Pendidikan Nasional

300

312

274 

37 

1

8 

Departemen Kesehatan 

197 

134 

119 

15 

0 

9 

Departemen Perhubungan 

732 

386 

337 

43 

6 

10 

Departemen Sosial

205

142

115 

26 

1

11 

Departemen Perindustrian

12 

Departemen Pekerjaan Umum 

13 

Departemen Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Departemen Kelautan dan Perikanan

14  15  16  17 

Badan Koordinasi SurveI dan  Pemetaan Nasional  Departemen Kehutanan 

172

67

61 

6 

0

1,042 

227 

196 

26 

5 

731 

310 

229 

75 

6 

482

189

178 

10 

1

4

6

6 

0 

0

264 

170 

158 

12 

0 

51 

10 

9 

1 

0 

766

544

454 

87 

3

19 

Departemen Kebudayaan dan  Pariwisata  Departemen Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Badan Pertanahan Nasional

429

216

192 

22 

2

20 

Departemen Perdagangan 

134 

13 

13 

0 

0 

21 

Komisi Pemilihan Umum 

474 

47 

38 

8 

1 

22 

Badan  Pusat Statistik 

435 

403 

384 

18 

1 

23 

Perpustakaan Nasional

31

22

19 

2 

1

24 

956

1,228 

1,102 

123 

3 

18 

25 

22 

3 

0 

26 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

50 

7 

6 

1 

0 

27 

Badan Kepegawaian Negara 

28 

Departemen Luar Negeri

29 

Badan Pengkajian Penerapan  Teknologi   Badan Tenaga Nuklir Nasional 

18 

25 

13 

25 

21 

4 

0 

131

9

9 

0 

0

24 

10 

10 

0 

0 

22 

9 

8 

1 

0 

56 

9 

8 

1 

0 

32 

Departemen Komunikasi dan  Informatika  Komisi Pemberantasan Korupsi

1

2

2 

0 

0

33 

Badan Pemeriksa Keuangan 

32 

45 

45 

0 

0 

34 

Badan Narkotika Nasional 

9 

6 

6 

0 

0 

30  31 

 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

40

NO 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

KUOTA 

REALISASI 

TIDAK  LULUS 

LULUS 

GUGUR 

35 

Sekretariat Negara 

15 

20 

17 

3 

0 

36 

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2

4

4 

0 

0

37 

Dewan Perwakilan Rakyat 

2 

1 

1 

0 

0 

38 

Departemen Dalam Negeri 

744 

20 

12 

7 

1 

39 

Departemen Pertahanan

247

4

4 

0 

0

40 

Departemen Agama

4,027

131

100 

31 

0

41 

Departemen Koperasi dan UKM 

36 

5 

3 

1 

1 

42 

Dewan Ketahanan Nasional 

1 

4 

3 

1 

0 

43 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

35

2

2 

0 

0

44 

42 

1 

1 

0 

0 

45 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana  Nasional  Lembaga Administrasi Negara 

12 

1 

1 

0 

0 

46 

Arsip Nasional Republik Indonesia 

32 

10 

10 

0 

0 

47 

Badan Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  Lain‐lain 

31

1

1 

0 

0

48 

11

Jumlah  Prosentase 

17,292    

5

6 

0

7,143 

6,205 

885 

53 

41.% ** 

86.9% * 

12.4% * 

0.7% * 

* Prosentase Terhadap Realisasi ** Prosentase Terhadap Kuota

Grafik 9.Statistik Peserta PPAKP 2008 (%)

Peserta yang gugur pada pelatihan PPAKP disebabkan minimnya jumlah absensi yang harus dipenuhi.

HASIL PELATIHAN PPAKP TAHUN 2009 Sebanyak lebih dari 7.000 pegawai dari berbagai instansi direncanakan akan mengikuti program PPAKP tahun 2009. Seperti halnya pelaksanaan PPAKP tahun yang lalu, terdapat 7 (tujuh) lokasi pelatihan PPAKP dimana lokasi pelatihan Denpasar menggantikan Balikpapan.

 

41

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (dalam milyar rupiah)   URAIAN 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

A. Pendapatan Negara dan Hibah  I. Penerimaan Perpajakan 

  280.559 

  347.031 

  409.203 

  490.989 

  658.701   

a. Pajak Dalam Negeri 

622.359   

267.817

331.792

395.972 

470.052

b. Pajak Perdagangan Internasional 

12.742

15.239

13.231 

20.937

36.342   

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

122.546 

146.888 

226.950 

215.120 

320.605   

91.543 

110.467 

167.474 

132.883 

224.463   

9.818 

12.835 

22.973 

23.223 

29.088   

21.185

23.586

36.503 

59.014

67.053   

262

1.305

1.834 

1.698

2.304   

403.367              

495.224   

637.987   

707.806   

981.609      

 

 

 

 

  

1. Penerimaan Sumber Daya Alam  2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN  3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya III. Penerimaan Hibah  Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)    B. Belanja Negara   I. Belanja Pemerintah Pusat 

297.464

361.155

440.154 

504.623

693.356   

1. Belanja Pegawai 

52.743

54.254

73.252 

90.425

112.830   

2. Belanja Barang 

15.518 

29.172 

47.182 

54.511 

55.963   

3. Belanja Modal 

61.450 

32.889 

55.074 

64.289 

72.772   

4. Pembayaran Bunga Utang 

62.486 

65.200 

79.083 

79.806 

88.430   

5. Subsidi 

91.529

120.765

107.432 

150.214

275.291   

‐

24.903

40.709 

49.756

57.741   

13.738 

33.972 

37.423 

15.621 

30.328   

6. Bantuan Sosial  7. Belanja Lain‐lain  II. Transfer untuk Daerah 

129.723 

150.464 

226.180 

253.263 

292.433   

1. Dana Perimbangan 

122.868 

143.221 

222.131 

243.967 

278.715   

a. Dana Bagi Hasil 

36.700

49.692

64.900 

62.942

78.420   

b. Dana Alokasi Umum 

82.131

88.765

145.664 

164.787

179.507   

c. Dana Alokasi Khusus 

4.036 

4.764 

11.566 

16.238 

20.787    13.719   

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

6.855 

7.243 

4.049 

9.296 

a. Dana Otonomi Khusus 

1.643 

1.775 

3.488 

4.046 

7.510   

b. Dana Penyesuaian 

5.213

5.467

561 

5.250

6.209   

III. Suspen 

(10)

(1.987)

795 

(237)

(59)   

Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)   

427.177   

509.632   

667.129   

757.650   

985.731      

C. Defisit Anggaran (B ‐ A) 

(23.810) 

(14.408) 

(29.142) 

(49.844) 

(4.121)   

D. Pembiayaan   I. Pembiayaan Dalam Negeri  II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)  1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)  2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 

 

 

  

48.853

19.145

55.982 

66.309

97.288   

(28.057) 

(10.272) 

(26.566) 

(23.852) 

(13.217)   

18.434 

26.840 

26.115 

34.070 

50.219   

(46.491) 

(37.112) 

(52.681) 

(57.922) 

(63.435)   

Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) 

20.796

8.873

29.416 

42.457

84.072   

E. Sisa Lebih (Kurang )Pembiayaan Anggaran‐SILPA (SIKPA 

(3.014)

(5.535)

274 

(7.387)

79.950   

42

NERACA (dalam milyar rupiah) URAIAN 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

ASET  

 

 

 

 

 

Aset Lancar 

 

 

 

 

 

Kas dan Bank  Uang Muka dari Rekening BUN  Piutang  Investasi Jangka Pendek BLU  Persediaan  Jumlah Aset Lancar   Investasi Jangka Panjang  Investasi Non Permanen 

52.308 

46.187 

37.987  

29.479 

114.958 

2.574 

2.490 

2.765  

3.405 

3.727 

31.658 

72.828 

81.576  

116.917 

127.355 

0 

0 

0 

0 

329 

356 

7.046 

3.536  

6.798 

17.702 

86.896 

128.551 

125.863  

156.600 

264.070 

 

 

 

 

 

66.465 

65.993 

67.653  

53.365 

59.158 

Investasi Permanen 

398.803 

584.493 

597.199  

637.977 

652.877 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 

465.268 

650.486 

664.852  

691.342 

712.035 

 

 

 

 

 

Tanah 

Aset Tetap 

83.635 

78.518 

81.910  

126.356 

280.978 

Peralatan dan Mesin 

61.688 

136.141 

112.020  

128.364 

129.575 

Gedung dan Bangunan 

38.896 

39.275 

53.297  

74.831 

109.120 

Jalan. Irigasi. dan Jaringan 

40.489 

50.532 

82.203  

94.082 

107.367 

Aset Tetap Lainnya 

1.902 

1.669 

4.119  

6.056 

6.707 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

2.461 

8.032 

11.066  

13.796 

39.619 

229.072 

314.167 

344.615  

443.486 

673.365 

Jumlah Aset Tetap   Dana Cadangan  Aset Lainnya  JUMLAH ASET  

1.730 

1.730 

0  

0 

0 

68.916 

78.200 

86.988  

308.784 

422.232 

851.881 

1.173.135 

1.222.317  

1.600.212 

2.071.703 

 

  

  

 

 

 

KEWAJIBAN 

 

 

 

 

 

Kewajiban Jangka Pendek 

125.838 

138.027 

104.608  

139.732 

181.343 

Kewajiban Jangka Panjang 

 

 

 

 

 

623.843 

625.297 

665.901  

762.103 

856.486 

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri  Utang Jangka Panjang Luar Negeri 

599.351 

578.727 

556.206  

529.130 

655.862 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 

1.223.195 

1.204.023 

1.222.107  

1.291.233 

1.512.348 

JUMLAH KEWAJIBAN 

1.349.033 

1.342.051 

1.326.716  

1.430.965 

1.693.691 

 

 

 

 

 

 

EKUITAS DANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAL 

Ekuitas Dana Lancar 

24.588 

21.574 

17.066  

18.830 

13.371 

SILPA (SIKPA) 

(3.014) 

(5.535) 

274  

(7.387) 

79.950 

Dana Lancar Lainnya 

32.504 

31.462 

22.518  

16.179 

4.723 

Cadangan Piutang 

31.658 

72.828 

81.576  

120.322 

131.082 

Cadangan Persediaan 

356 

7.046 

3.535  

6.798 

17.702 

Pendapatan yang Ditangguhkan 

577 

956 

433  

1.332 

5.633 

(125.612) 

(137.807) 

(104.148) 

(139.207) 

(149.374) 

Dana untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek  Selisih Kurs (Bagian Lancar Utang Jangka Panjang)  Jumlah Ekuitas Dana Lancar 

 

0 

0 

0  

0 

(20.360) 

(38.942) 

(9.476) 

21.255  

16.867 

82.727 

43

Ekuitas Dana Investasi 

 

 

 

 

 

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 

465.268 

650.486 

664.852  

691.342 

712.035 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

229.072 

314.167 

344.615  

443.486 

673.365 

68.916 

78.200 

86.988  

308.784 

422.232 

(1.223.195) 

(1.204.023) 

(1.222.107) 

(1.243.576) 

(1.314.489) 

0 

0 

0 

(47.657) 

(197.859) 

(459.940) 

(161.170) 

(125.653) 

152.378 

295.284 

1.730 

1.730 

0  

0 

0 

(497.152) 

(168.916) 

(104.398) 

169.246 

378.011 

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya  Dana untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang  Selisih Kurs Utang Jangka Panjang  Jumlah Ekuitas Dana Investasi  Ekuitas Dana Cadangan  EKUITAS DANA NETO  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA    

851.881   

1.173.135   

1.222.317    

1.600.212   

   

2.071.703   

44

LAPORAN ARUS KAS (dalam milyar rupiah)

URAIAN 

2004 

2005 

2006 

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 

2008 

   

 

 

 

1. Penerimaan Perpajakan 

 

 

a. Pajak Penghasilan 

134.904 

175.367 

208.833  

238.431 

327.498

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang  Mewah 

87.567 

101.296 

123.036  

154.527 

209.647 

c. Pajak Bumi dan Bangunan 

11.769 

16.219 

20.859  

23.724 

25.354 

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.911 

3.433 

3.184  

5.953 

5.573 

e. Cukai 

29.172 

33.256 

37.772  

44.679 

51.252

f. Bea Masuk 

12.444 

14.921 

12.140  

16.699 

22.764

g. Pajak Ekspor  h. Pajak Lainnya  Total Penerimaan Perpajakan  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

318 

1.091  

4.237 

13.578 

2.050 

2.287  

2.738 

3.034  

280.898 

346.860 

409.203  

490.989 

658.701 

132.883 

224.463

91.398 

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN  c. Penerimaan PNBP Lainnya  Total PNBP  3. Pendapatan Hibah  Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)  II. Arus Kas Keluar  1. Belanja Pegawai 

298  1.832 

 

a. Penerimaan Sumber Daya Alam 

110.467 

167.474  

9.818 

12.835 

22.973  

23.223 

29.088 

15.490 

23.459 

36.468  

58.932 

66.964  

116.705 

146.762 

226.914  

215.038 

320.516  

278 

1.326 

1.834  

1.698 

2.304

397.880 

494.948 

637.952  

707.724 

981.521

  54.783 

56.417 

72.884  

90.359 

  112.774 

2. Belanja Barang dan Jasa 

15.143 

31.874 

47.065  

54.395 

55.888 

3. Bunga Utang 

62.664 

57.632 

79.069  

79.744 

88.352

4. Subsidi 

91.899 

120.724 

107.457  

150.214 

275.290

5. Bantuan Sosial 

 

 

 

0 

24.375 

40.685  

49.669 

56.930 

6. Belanja Lain‐Lain 

13.258 

30.934 

38.156  

15.624 

31.097 

7. Bagi Hasil Pajak 

19.469 

23.802 

28.544  

34.990 

37.879 

8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam  

17.231 

26.019 

36.701  

27.952 

40.740

9. Dana Alokasi Umum 

82.084 

88.733 

145.667  

164.809 

179.507

4.089 

4.750 

11.566  

16.238 

20.787 

10. Dana Alokasi Khusus  11. Dana Otonomi Khusus 

1.643 

1.775 

3.488  

4.058 

7.510 

12. Dana Penyesuaian 

5.165 

5.437 

558  

5.216 

6.209  

367.429 

472.473 

611.840  

693.269 

912.962

30.452 

22.475 

26.111  

14.455 

68.559

Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I ‐ A.II)   B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON 

   

   

   

   

   

I. Arus Kas Masuk 

 

 

 

 

 

Penjualan Aset 

108 

127 

36  

82 

89

Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) 

108 

127 

36  

82 

89

II. Arus Kas Keluar  1. Belanja Aset Tetap  Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Inv. Aset Non Keuangan (B.I 

 

2007 

  66.961 

  37.010 

  55.288  

  64.381 

  72.769 

66.961 

37.010 

55.288  

64.381 

 72.769 

(66.853)

(36.883)

(55.253) 

(64.299)

(72.680)

45

  C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

 

 

 

   

 

I. Arus Kas Masuk 

107.629 

91.927 

147.876  

176.259 

241.535

II. Arus Kas Keluar 

74.242 

83.054 

118.460  

133.802 

157.464  

42.457 

84.072   

5.992 

(28.174)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan       (C.I – C.II)    

33.387   

8.873   

29.416    

 

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II)  

(3.552)  

Koreksi Pembukuan 

10.845   

3.218    

 

 

0 

0 

0 

0 

(9) 

PENURUNAN KAS (A+B+C+D) 

(6.566) 

5.309 

3.492  

(1.395) 

51.768 

SALDO AWAL KAS 

19.314 

12.748 

18.057  

25.458 

24.062

24.062 

75.830

SALDO AKHIR KAS   

12.748   

REKENING PEMERINTAH LAINNYA  

18.057   

21.549    

 

 

38.660 

26.503 

12.331  

3.248 

35.643 

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 

323 

671 

1.460  

1.245 

1.155 

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 

577 

956 

433  

878 

1.308

KAS TRUST FUND / KAS PADA BLU  SALDO AKHIR KAS DAN BANK   

 

0 

0 

2.214  

0 

52.308 

46.187 

37.987  

29.434 

 

 

 

 

 

 

1.022 114.958  

46