Konsep Fungsi dan Implementasi Portal Pengadaan Nasional
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Latar Belakang: Perpres 54 Latar Belakang: Perpres 54 Pasal 112 P l 112 (1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional Pengadaan N i l. (2) K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing‐masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (3) Website masing‐masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk y p memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Latar Belakang: Perpres 54 (2) Latar Belakang: Perpres 54 (2) Pasal 124 Pasal 124 (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas y ( ) ,y g Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan. (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. ( ) f (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), l b d k d d ( ) dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional Pengadaan Nasional.
Latar Belakang: Perpres 54 (3) Latar Belakang: Perpres 54 (3) Pasal 38 Pasal 38 Ayat (5), Huruf (e) : Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk • Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Penjelasan Huruf (e) : j ( ) • Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing‐masing Penyedia Barang/Jasa.
Tujuan Inaproc j p • • •
Menjadi pintu masuk ke pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia j sumber informasi utama tentangg Menjadi pengadaan barang/jasa pemerintah Melaksanakan prosedur pengadaan sesuai Perpres Melaksanakan prosedur pengadaan sesuai Perpres 54
Pengertian Portal Pengadaan Nasional Pengertian Portal Pengadaan Nasional • P Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem t lP d N i l d l h i t b it i f informasi i elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP (Perpres 54) • Portal pengadaan nasional adalah sebuah vertical portal, karena P t l d i l d l h b h ti l t l k khusus bertujuan untuk menjadi titik masuk subyek atau permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ditujukan untuk pihak pihak yang memiliki pemerintah, serta ditujukan untuk pihak‐pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. • Portal pengadaan nasional merupakan sebuah resource/sumber Portal pengadaan nasional merupakan sebuah resource/sumber informasi online yang akan memudahkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah menjalankan tugas dan aktivitasnya menjalankan tugas dan aktivitasnya.
Sistem Pengadaan Nasional ( (sumber: IT‐Plan LKPP) b IT Pl LKPP)
Menggambarkan hubungan fungsi dan informasi antar stakeholder pengadaan nasional
Fungsi dan Informasi pada Portal Pengadaan Nasional (sumber: IT‐Plan LKPP)
• Ikh Ikhtisar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah i R P d B d J P i h (PBJP) Pengumuman dan Pelaksanaan PBJP • Pengumuman dan Pelaksanaan PBJP • Data Agregasi Penyedia Barang/Jasa • Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa di KLDI Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa di KLDI • Informasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa • Peraturan Perundangan seputar PBJP g p • Ikhtisar Monitoring dan Evaluasi PBJP • Referensi dan dokumentasi bagi pengguna/calon pengguna tentang aplikasi SPSE • Saran, Nasehat, Pendapat dan Rekomendasi
Kondisi Saat Ini Kondisi Saat Ini • Fungsi yang ada di www.inaproc.lkpp.go.id : – Pengumuman lelang yang melalui LPSE g gy g – Pengumuman lelang manual – Daftar Hitam, masih terbatas yang melalui LPSE Daftar Hitam masih terbatas yang melalui LPSE – Fungsi pencarian – Link ke web LPSE KLDI
Alternatif Solusi Implementasi Alternatif Solusi Implementasi Pertimbangan : – Amanat dari Perpres 54 yang mengharuskan tahun 2011 semua pengumuman pengadaan dan daftar hitam harus dicantumkan di portal pengadaan nasional – Menggunakan rujukan yang ada pada IT‐Plan LKPP M k j k d d IT Pl LKPP – Karena kondisi setiap KLDI yang tidak sama dari sisi tingkat pengetahuan IT kondisi infrastruktur IT kemampuan pengetahuan IT, kondisi infrastruktur IT, kemampuan anggaran dan prioritasi program pembangunan, diperlukan solusi spesifik yang berbeda‐beda untuk setiap KLDI p y g p – Ada beberapa skenario sesuai kasus lapangan seperti paparan berikut
Skenario 1 : Tidak ada internet Skenario 1 : Tidak ada internet Data pengadaan dalam format .XLS dan/atau .DOC serta protected PDF
Aplikasi Office
KLDI
Aplikasi Office
Inaproc
SPSE LPSE Server LKPP interne t
Data dikirim dalam format Excel/Word namun disertakan data format protected PDF sebagai bukti otentik
Skenario 2 : Internet tersedia, tidak ada LPSE, metoda hosting SPSE KLDI interne t Inaproc Hosting domain di LKPP
Dibuat beberapa domain LPSE untuk daerah-daerah (provinsi) yang belum ada LPSE, di-hosting di server pusat LKPP. Skenario terbanyak perlu sebanyak 8 domain sesuai Provinsi yang belum ada LPSE.
Skenario 3 : Internet tersedia, tidak ada LPSE, memakai LPSE LKPP interne t
KLDI
Data pengadaan
Inaproc
SPSE LPSE LKPP Server LKPP
Menggunakan M k LPSE LKPP untuk t k memasukkan kk data d t lelang l l dan d blacklist bl kli t sesuaii amanat Perpres 54
Skenario 4 : Internet tersedia, LPSE sudah terbentuk LPSE KLDI
SPSE D t pengadaan Data d interne t
Inaproc
Server LKPP
Solusi S l i id ideall yang paling li dih diharapkan k d dan di diprioritaskan. i it k Dit Dituntut t t untuk t k segera mendesak daerah membangun LPSE masing-masing.
Rencana Kerja Rencana Kerja •
November 2010 November 2010 – Koordinasi dengan vendor pembuat layout portal untuk mulai melakukan desain ulang. – Memastikan fungsi yang dikembangkan di portal sesuai dengan analisis Memastikan fungsi yang dikembangkan di portal sesuai dengan analisis kebutuhan. – Menjaring masukan dari berbagai pihak di Rapat Koordinasi
•
Desember 2010 – – – – – –
•
Mengembangkan fungsi portal sesuai dengan kebutuhan. Finalisasi desain portal. Menyusun bentuk organisasi pengelola portal Menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam bentuk Perka Sosialisasi ke KLDI Persiapan launching
Januari 2011 – Launching – Operasionalisasi Portal
Selesai
