JASA PEMERINTAH

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS

PAKET 1

PENGERTIAN, DASAR PENDANAAN, PELAKU, KONSEPSI, CAKUPAN, DAN SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAHAN AJAR KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT PERTAMA (BREVET C) Halaman 1 dari 1


BAHAN AJAR KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT PERTAMA (BREVET C) PAKET-1

PENGERTIAN, DASAR PENDANAAN, PELAKU, KONSEPSI, CAKUPAN, DAN SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGANTAR Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (Brevet C) menekankan pada kemampuan dan kompetensi untuk mengetahui, memahami, mendalami, dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pangadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Utamanya ditekankan untuk memahami dan melaksanakan aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 80/Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahan Ajar untuk Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (Brevet C) secara keseluruhan dibagi dalam (enam) paket, yaitu : 1. Paket - 1 : Pengertian, Konsepsi, Cakupan, dan Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Paket - 2 : Prinsip Dasar, Kebijakan Umum, Etika, Tata Cara Pemerintahan yang baik (Good Governance), dan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Paket - 3 : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa. 4. Paket – 4 : Pelaksanaan PemilihanPenyedia Barang/Jasa. 5. Paket - 5 : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa. 6. Paket - 6 : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Swakelola

Halaman 2 dari 2


DAFTAR ISI RENCANA PELATIHAN 1. 2. 3. 4.

Waktu Sasaran Pelatihan Peserta Pelatian Perlengkapan Pelatihan

BAHAN SERAHAN 1. Bagian 1: 2. Bagian 2 : 3. Bagian 3 : 4. Bagian 4: 5. Bagian 5 : 6. Bagian 6 : 7. Bagian 7 :

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENDANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KONSEPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH CAKUPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAHAN PRESENTASI

Halaman 3 dari 3


RENCANA PELATIHAN

1. Waktu

: 8 Jam Pelajaran

2. Sasaran Pelatihan : Setelah mengikuti pelatihan Modul ini para peserta diharapkan akan mampu : • Memahami pengertian, konsepsi, dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah. • Memahami dasar pendanaan, pelaku, konsepsi, cakupan, dan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Peserta Pelatihan :

Peserta pelatihan adalah para praktisi/calon praktisi pengadaan barang/jasa yang akan mengikuti Test untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Ahli Muda (Basic)

4. Perlengkapan Pelatihan : 1) Overhead Proyektor/Sejenisnya 2) Flipchart 3) Whiteboard 4) Bahan Serahan 5) Transparan/Softcopy

Halaman 4 dari 4


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 1

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 5 dari 5


BAGIAN I PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1.1

PENDAHULUAN

Bagian I ini bertujuan memberikan penjelasan tentang pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, dijelaskan tentang pengertian pengadaan barang/jasa yang berlaku secara umum, baik dalam entitas/ organisasi swasta (private) maupun dalam entitas/organisasi pemerintah (public). Kedua, dijelaskan tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam Kepress No. 80/Tahun 2003. 1.2.

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA UMUM

Dalam aktivitas suatu entitas/organisasi, baik entitas swasta, maupun entitas pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Pengadaan perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin (operasi, pemeliharaan, atau pemenuhan kebutuhan kerja setiap hari), maupun pekerjaan yang bersifat sementara (temporary) yang bersifat investasi, penambahan kapasitas terpasang, atau proyek, yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan. Sebagai contoh, suatu pengadaan harus dilakukan untuk mendapatkan suatu barang/jasa yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengadaan alat-tulis-kantor (ATK) untuk keperluan kerja sehari-hari, pengadaan obat dan peralatan kesehatan untuk keperluan operasional rumahsakit, dan sebagainya. Kedua contoh tersebut, merupakan kegiatan pengadaan barang-barang yang habis dipakai (dikonsumsi). Masih banyak contoh yang lain yang merupakan pengadaan yang habis dipakai/dikonsumsi, baik yang berupa kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk mendukung suatu pekerjaan investasi baru, yang berarti pengadaannya sendiri tidak akan menghasilkan penambahan kapasitas terpasang yang baru. Yang juga termasuk didalam pengadaan jenis ini, seperti: melakukan pengadaan sukucadang (spare parts) dan peralatan yang dipergunakan untuk operasional, perawatan dan pemeliharaaan (operation/maintenance). Jenis pengadaan seperti contoh-contoh diatas, biasanya disebut dengan pembelian barang (goods). Halaman 6 dari 6

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Disamping itu, kita juga mengenal suatu kegiatan pengadaan yang dimaksudkan untuk maksud melakukan investasi baru, melakukan penambahan kapasitas terpasang, sebagai contoh: pengadaan yang dilakukan untuk mewujudkan pembangkit tenaga listrik yang baru, jalan baru, pelabuhan baru, sekolah baru, rumah sakit baru, dan sebagainya. Pengadaan jenis ini, biasanya dimasukkan dalam jenis pelaksanaan pemborongan atau pelaksanaan pekerjaan (works), yang biasanya di dalamnya juga ada komponen untuk pembelian barang. Kedua jenis pengadaan diatas, baik yang dikonsumsi maupun investasi baru, merupakan pengadaan untuk mendapatkan perangkat keras (hardware). Kita juga mengenal, pengadaan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jasa layanan teknis, yang dapat berupa: layananan teknis yang merupakan rekomendasi/nasehat (advisory) dalam bidang manajemen dan teknik, seperti: perencanaan teknis, pengawasan teknis, pembuatan feasibility study, rekomendasi untuk restrukturisasi suatu organisasi, rekomendasi untuk restrukturisasi permodalan usaha, rekomendasi untuk restrukturisasi hubungan antara holding company dengan associates company, rekomendasi untuk manajemen pelaksanaan, rekomendasi untuk melakukan public financial reform (untuk pemerintah), serta bentuk-bentuk rekomendasi/nasehat yang lain. Pengadaan jenis ini biasanya masuk dalam kategori pengadaan jasa konsultansi. Di dalam entitas/organisasi swasta, pengadaan seperti itu diatur dalam mekanisme dan aturan internal badan usaha yang bersangkutan, yang bertujuan agar dapat diwujudkan barang/jasa yang diperlukan dengan cara yang efisien, efektiv, tidak birokratis, dapat dikendalikan dan dikontrol oleh manajemen perusahaan. Cara pengadaannya juga dapat dilakukan langsung oleh badan usaha yang bersangkutan, yang biasanya memiliki unit untuk pengadaan (procurement/logistics unit), dengan cara membeli langsung di pasar, atau dengan mempergunakan jasa pihak kedua, yaitu pemasok (supplier), pemborong (contractor), dan konsultan. Tata-cara hubungan dengan pihak kedua, yang dapat berupa: pembelian langsung, pelelangan terbuka, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukkan langsung, bentuk kontrak, cara pembayaran, cara penyerahan pekerjaan, perawatan dan jaminan, serta yang lain-lain, sepenuhnya ditentukan dalam aturan yang telah disepakati dan disetujui oleh management perusahaan.

Halaman 7 dari 7

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 1.3.

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003

PEMERINTAH

Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa pemerintah sama dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan swasta. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tata-cara yang dilakukan oleh suatu departemen/lembaga/instansi (pihak pengguna) untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu, seperti pembelian langsung, pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, pemilihan langsung, atau penunjukkan langsung. Hasil proses pengadaan dituangkan dalam kesepakatan tertulis (kontrak) yang disetujui oleh dua belah pihak (pihak pengguna dan pihak penyedia), yang meliputi kesepakatan harga, waktu, spesifikasi barang/jasa, waktu penyelesaian/penyerahan, jaminan kualitas, jaminan purna jual, jaminan perawatan/pemeliharaan dalam waktu tertentu, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan barang/jasa yang diadakan. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 1, ayat (1) pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagaiberikut: pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun (oleh penyedia barang/jasa sendiri), maupun dengan mempergunakan pelayanan pihak ketiga (pemasok, pemborong, dan konsultan); Definisi pengadaan barang/jasa dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, menjelaskan 2 (dua) aspek, yaitu asal pembiayaan atau sumber dana dan pelaku proses pengadaan barang/jasa . Dalam hal sumber pendanaan, definsi tersebut menyatakan bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk pengadaaan pemerintah berasal dari APBN/APBD. Perihal sumber pendanaan, definisi tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD. Definisi ini perlu penjelasan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan dibiayai APBN/APBD tersebut bagaimana ? Apakah pengadaan barang/jasa hanya merupakan belanja (expenditure) yang dananya sudah diterima di dalam penerimaan (revenue) APBN/APBD. Apabila sumber pendanaan yang dimaksud merupakan dana yang sudah dialokasikan dalam APBN/APD, Maka, ini berarti sumber pendanaan di luar APBN/APBD, meskipun dilaksanakan oleh instansi milik pemerintah, seperti: konsesi (BOT, BOO 1 , dll), pengadaan dengan dana anggaran 1

BOO = Built Operate Transfer, BOO = Built Operate Owned, dll

Halaman 8 dari 8

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS perusahaan/entitas yang dimiliki pemerintah (BUMN, BUMD, BHMN 2 ), sepanjang sebagian atau seluruhnya tidak mempergunakan dana APBN/APBD, tidak termasuk yang diatur dengan Keppres No. 80/Tahun 2003. Sedang untuk pelaku pengadaan, Keppres No. 80/Tahun 2003 hanya mendefinisikan cara pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : dilakukan sendiri oleh instansi bersangkutan, atau dilakukan oleh pihak luar (penyedia barang/jasa). Artinya, pihak pengguna barang/jasa, harus menentukan sebelumnya dan dicantumkan dalam dokumen anggaran, pilihan antara pengadaan barang/jasa dilakukan sendiri (swakelola) atau pengadaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor, pemasok, konsultan). Keppres No. 80/Tahun 2003 memberikan arahan tentang pekerjaan yang pengadaannya mempergunakan swakelola maupun pihak ketig. Definisi pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Keppres No. 80/Tahun 2003 agak sedikit sempit, karena, pertama, definisi tersebut tidak memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kedua, definisi tersebut juga tidak memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan perikatannya (kontrak) dalam proses pengadaan barang/jasa antara dua pihak yang terlibat (pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa). Ketiga, definisi tersebut hanya mengatur pengadaan barang/jasa yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD. Padahal, banyak aktivitas pengadaan yang mempengaruhi pendapatan (revenue) APBN secara langsung, maupun yang berpengaruh terhadap tingkat dan kualitas layanan pemerintah, tidak tunduk kepada Keppres No. 80/Tahun 2003. Selanjutnya, dalam pasal-pasal di batang tubuh Keppres No. 80/Tahun 2003, dan juga di lampirannya dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, etika, tata-cara persiapan, penyiapan dokumen, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, meskipun definisinya sangat sederhana, namun Keppres No. 80/Tahun 2003, disamping memberikan pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah, juga memberikan arahan/panduan cukup lengkap dalam setiap tahapannya, sesuai dengan urutan proses pengadaan.

2

BUMN = Badan Usaha Milik Negara, BUMD = Badan Usaha Milik Daerah, BHMN, Badan Hukum Milik Negara

Halaman 9 dari 9


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 2

PENDANAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 10 dari 10


BAGIAN 2 PENDANAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2.1.

PENDAHULUAN Bagian 2 ini membahas tentang Dasar Pendanaan, hal yang esential bagi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya. Pendanaan merupakan hal yang sangat utama di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada beberapa aspek pendanaan yang perlu diketahui Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran. Aspek pertama adalah ketersediaan anggaran (dana). Pengguna anggaran, sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan pengadaan barang/jasa, apabila dananya tidak tersedia di dalam APBN/APBD. Aspek kedua adalah efisiensi dalam penggunaan dana (anggaran). Efisensi tersebut dapat dicapai dengan baik apabila pengguna anggaran melaksanakan tugasnya secara profesional. Aspek ketiga yang perlu dilakukan adalah, pengadaan barang/jasa tidak boleh dibebani oleh biaya-biaya, baik dari sisi biaya yang diperlukan untuk pengguna, maupun biaya yang diperlukan oleh penyedia. Satu ukuran yang bisa dijadikan ukuran (benchmark) adalah harga pasar. Apabila hasil dari suatu proses pengadaan yang berupa penyerahan barang/jasa ternyata biaya yang diperlukannya lebih tinggi dari harga pasar, maka dapat disimpulkan proses pengadaan barang/jasa tersebut mengalami kegagalan. 2.2.

KETERSEDIAAN DANA:

Bukti ketersediaan dana tersebut adalah tercantumnya kegiatan yang bersangkutan dalam dokumen anggaran 3 . Khusus untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan darurat (emergency), pendanaan seyogyanya

3

Nama dokumen anggaran sebelum berlakunya UU N0. 17/Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, adalah Daftar Isian Proyek (DIP) untuk kegiatan investasi/pembangunan, dan Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk kegiatan rutin, operasional, dan pemeliharaan. Setelah berlakunya UU No. 17/Tahun 2003, dengan diperkenalkannya sistem anggaran terpadu, dokumen anggaran disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Disamping, itu dikenal juga Surat Keputusan Otorisasi (SKO)

Halaman 11 dari 11

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS disediakan dalam cadangan umum, dan metode pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 9, Ayat (4) dan (5), dinyatakan, sebagai berikut: (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Belakangan ini, dengan euphoria otonomi dan desentralisasi, banyak pimpinan daerah yang memerintahkan bawahannya untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan kontraktor, padahal anggarannya belum tersedia dalam tahun yang bersangkutan, dan pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan penunjukkan langsung. Baru pada tahun-tahun berikutnya dilakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sudah dilakukan oleh penyedia tersebut. Tindakan ini jelas tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku, dan juga menghalangi terjadinya peraingan secara sehat. 2.3.

EFISIENSI PENDANAAN

Ada beberapa tahapan yang dapat mendukung tercapainya efisiensi yang tinggi. Pertama, pada waktu menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau biasa juga disebut sebagai Owner Estimate (OE). Pembuatan HPS secara profesional akan benar-benar mencerminkan harga pasar untuk barang/jasa yang akan diadakan. Kedua, metoda pengadaannya sendiri. Metoda pengadaan yang sederhana, tidak birokratis, penyedia barang/jasa tidak dibebani tambahan biaya yang tidak perlu, proses pengadaan yang kompetitif, merupakan langkah-langkah yang sangat mendukung tercapainya harga yang efisien, yang berarti juga tercapainya efisiensi pendanaan yang tinggi. Bagi pihak pengguna, penggunaan metoda tertentu dari dalam Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan sesuai dengan jumlah dan waktu, spesifikasi (kualitas) yang telah ditentukan, serta dengan harga yang wajar (sesuai atau bahkan lebih rendah dari harga pasar). Metoda tersebut harus sesuai dan kompatibel dengan barang/jasa yang akan dilakukan. Misalnya untuk pembelian barang yang sudah banyak tersedia di pasar, kualitas tidak lagi menjadi pertanyaan, Halaman 12 dari 12

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS dan kebutuhan (volume) yang akan dibeli tidak besar, maka metoda pembelian langsung ke pasar akan jauh lebih menjamin terjadinya efisiensi harga. Sedangkan, untuk pengadaan barang/jasa yang komplek, menjamin terselenggaranya pengadaan yang kompetitif akan menghasilkan pendanaan yang efisien. Disamping itu, membawa seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah kedalam sistem yang seluruh pihak (stakeholders) dapat melakukan pengawasan (oversight) juga merupakan salah satu cara agar efisiensi pendanaan dapat dicapai. Dari definisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum di dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 1, Ayat (1) definisi menekankan dua aspek, yaitu: sumber pendanaan, dan pelaku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bertolak dari pemahaman ini, maka aktivitas yang dibiayai oleh sumber dana yang secara potensial mestinya akan menjadi penerimaan APBN/APBD? Sebagai contoh, adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan alam rangka kerjasama operasional (KSO), kontrak-kontrak Built Operate Transfer (BOT), kontrak bagi hasil (production sharing atau KPS) apakah masuk dalam kategori pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengingat hasil dari KSO, BOT dan KPS akan sangat mempengaruhi penerimaan dalam (revenue) APBN/APBD. Juga transaksi-transaksi atau kontrak-kontrak tertentu yang sangat mempengaruhi APBN/APBD, seperti penetapan kontak Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Konsesi Pertambangan selama sekian puluh tahun, atas dasar apa kontrak-kontrak tersebut dibuat, bagaimana sistem dan tata-caranya pemilihan pemegang konsesinya, apakah dalam pemilihan pemegang konsesi dilakukan dengan cara kompetisi, transparan dan akuntabel. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur kategori pengadaan dalam kelompok tersebut secara tegas dimasukkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mengingat pengelolaan dana publik perlu diatur dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

2.3.

PEMBIAYAAN PENGADAAN

Bagi pihak pengguna, kewajiban untuk mengumumkan, survey dalam rangka membuat desain dan HPS, honor-honor, tidak diperkenankan dimasukkan dalam harga barang/jasa. Sebaliknya, biaya perizinan, registrasi, dan pengeluaran-pengeluaran operasional penyedia barang/jasa, seyogyanya juga tidak menambah mahalnya harga barang/jasa. Halaman 13 dari 13

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Efisiensi di dalam pengadaan dituntut untuk dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pembiayaan yang diluar harga barang/jasa wajib disediakan oleh instansi pemerintah. Di dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, penyediaan dana untuk kegiatankegiatan yang tidak termasuk dalam harga barang/jasa dijelaskan dalam Pasal 8, yang bunyinya sebagai berikut: “Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah/BI/BHMN/BUMN/ BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek; b. pengumuman pengadaan barang/jasa; c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan telah disediakannya seluruh kebutuhan untuk keperluan pembiayaan pengadaan barang/jasa tersebut, diharapkan hasil dari proses pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa dengan kualitas, jumlah, waktu penyerahan seperti yang tercantum dalam kontrak dan dengan harga sama atau bahkan lebih rendah dari harga pasar. Artinya efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah benar-benar dapat diwujudkan.

Halaman 14 dari 14


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 3

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 15 dari 15


BAGIAN 3 PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

3.1.

PENDAHULUAN

Pelaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang utama adalah Pengguna Anggaran/Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Pada dasarnya penanggung jawab dari keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berati mencapai tujuan seperti yang direncanakan, terletak pada pihak Pengguna Anggaran/ Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Jasa. Pihak Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk menghasilkan barang/jasa sesuai dengan seluruh persyaratan kontrak yang telah dibuat. Untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa, bisa saja terjadi ada lebih dari satu penyedia barang/jasa yang terlibat, dan masing-masing membuat kontrak tersendiri dengan pihak pengguna atau kuasa pengguna barang/jasa. Namun karena tuntutan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, maka yang disebut pelaku pengadaan barang/jasa dewasa ini juga mencakup seluruh para pihak (stakeholders). Agar terjadi proses saling control dan mengawasi, peran pihak luar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku sangat diperlukan. Dengan adanya pihak luar, maka proses check and balances dapat difungsikan dengan lebih baik.

3.2.

PENGGUNA ATAU KUASA PENGGUNA BARANG/JASA:

Sesuai dengan UU. No. 17/Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9: “ Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya; d melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara;

Halaman 16 dari 16

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS e. f. g. h

mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang dipumpunya; mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang”.

Dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengguna anggaran/pengguna barang dapat menguasakannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dan melakukan butir a, b, c dan g, sebagaimana tugas diatas, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lancar. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 9, Ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang melaksakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus memiliki syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sedangkan tugas pokok Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, disebutkan dalam Keprres No. 80/Tahun 2003 Pasal 9, Ayat (3), sebagai berikut: “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya; f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; Halaman 17 dari 17

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/Direksi BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai”. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mengangkat panitia pengadaan barang/jasa. Adapun cara pembentukan, persyaratan, dan keanggotaan panitia pengadaan barang/jasa, sebagaimana yang disebutkan dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 10, sebagai berikut: (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.

(3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri

maupun instansi teknis lainnya. (4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan; f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. (5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai

berikut : a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; Halaman 18 dari 18

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS e. f. g. h.

menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; mengusulkan calon pemenang; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang

memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan,

substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. (8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan:

a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan; b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten /Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

3.3.

PENYEDIA BARANG/JASA

Apabila pengadaan barang/jasa telah diputuskan dengan kerjasama dengan penyedia barang/jasa, maka perlu dipilih penyedia barang/jasa yang memiliki persyaratan tertentu. Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 11, Ayat (1), persyaratan penyedia barang/jasa tersebut dinyatakan, sebagai berikut: “Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

Halaman 19 dari 19

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,

dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; h. tidak masuk dalam daftar hitam; i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f”. Untuk aktivitas pengadaan barang/jasa tertentu, penyedia barang/jasa tidak harus badan usaha/perusahaan. Perseorangan dimungkinkan untuk menjadi penyedia barang/jasa. Adapun persyaratan perseorangan untuk menjadi penyedia barang/jasa, Dalam Keppres No. 80, Pasal 11, Ayat (2), dinyatakan sebagai berikut: “Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disyahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; mempunyai pengalaman di bidangnya”. 3.4.

PERAN PIHAK LUAR Peran pihak luar dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diakui secara jelas dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 48 Ayat (6) disebutkan, sebagai berikut: “ Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan”. Tanggapan dan informasi yang wajib diberikan kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkannya, dicantumkan ,dalam Penjelasan Pasal 48, Ayat (6) dari Keppres No. 80/Tahun 2003, yang dinyatakan sebagai berikut: Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah : a. Perencanaan paket-paket pekerjaan; b. Pengumuman pengadaan barang/jasa; Halaman 20 dari 20

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS c. d. e. f.

Hasil evaluasi prakualifikasi; Hasil evaluasi pemilihan penyedia; Dokumen kontrak; Pelaksanaan kontrak.

Dengan sudah difungsikannya peran pihak luar, sebagai pihak yang ikut melakukan pengawasan (oversight), sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka menimbulkan harapan besar untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai hasil yang ideal, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 21 dari 21


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 4

KONSEPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 22 dari 22


BAGIAN 4 KONSEPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

4.1.

PENDAHULUAN

Dalam bagian 4 ini akan dibahas tentang pelaksanaan, lingkup, dan konsepsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui bahasan dalam bagian ini, pengguna atau kuasa pengguna barang/jasa akan lebih tepat melakukan pelaksanaan, dilakukan sendiri dengan cara swakelola atau dikerjasamakan dengan penyedia barang/jasa. Pengguna juga mengetahui apakah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukannya harus mengikuti Keppres No. 80/Tahun 2003 atau peraturan yang lain. Disamping itu, konsepsi pengadaan barang/jasa yang dibahas dalam bagian ini akan memberikan pemahaman kepada pengguna atau kuasa pengguna barang/jasa tentang metoda-metoda pengadaan, resiko/ kompleksitas, nilai (harga) dari barang/jasa yang akan diadakan, dan pada akhirnya dapat melakukan pemilihan terhadap metoda yang akan dipergunakan.

4.2.

KONSEPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Konsepsi pengadaan barang/jasa, seyogyanya dapat berlaku secara umum, baik dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh entitas/ organisasi swasta maupun oleh entitas/organisasi pemerintah. Entitas/organisasi swasta karena stakeholdernya hanya terbatas kepada pemegang saham perusahaan, tatacara pengadaan dapat dibuat rasional dan sesederhana mungkin, sepanjang dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sedangkan pemerintah, memiliki peran yang berbeda dengan swasta. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk: mencegah terjadinya kegagalan pasar (market failure), mewujudkan terjadinya keadilan (fairness), dan mendorong pemerataan (equity), terutama bagi seluruh warga Halaman 23 dari 23

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS negaranya. Oleh karena perannya itu, pemerintah biasanya mengeluarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang lebih rumit, untuk mencegah terjadi kegagalan pasar, menjamin keadilan dan pemerataan tersebut, walaupun seyogyanya tetap dilakukan dengan transparan, kompetisi yang adil, dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, serta akuntabilitas yang baik. Aturan-aturan pemerintah yang dikeluarkan biasanya juga selalu berpihak untuk mengutamakan dan mengembangkan industri/jasa/ekonomi dalam negeri. Aturan yang berpihak kepada industri/jasa dan pengembangan kelompok/ekonomi dalam negeri tidak hanya diberlakukan di Indonesia. Banyak negara juga memberlakukan peraturan serupa. Sebagai contoh, aturan pengadaan barang/jasa pemerintah federal (pusat) diAmerika Serikat, yang tercantum dalam Federal Aquisition Regulation (FAR), dengan jelas menyatakan adanya kebijakan keberpihakan (step aside policy), yang menyatakan ada segment khusus dan perlindungan yang diberikan untuk usaha kecil, dan usaha yang didirikan veteran serta minoritas. Sampai tahun 1999, di Australia, evaluasi dalam proses pelelangan dilakukan dengan memberikan bobot penilaian yang lebih besar terhadap penawaran yang memberikan konstribusi yang lebih besar terhadap pengembangan industri di Australia. Di Malaysia, sampai hari ini, pengadaan barang/jasa pemerintah hanya boleh diikuti oleh perusahaan dari Malaysia sendiri.

4.3.

KONSEPSI PENGADAAN SECARA UMUM.

Untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa, yaitu mendapatkan barang/jasa yang tepat jumlah, tepat waktu, kualitas yang baik, dan harga wajar, sesuai atau bahkan lebih baik dari yang telah direncanakan, maka perlu dipertimbangkan keadaan alamiah (nature conditions) dan jenis dari barang/jasa yang akan dilakukan pengadaannya. Pengadaan untuk keperluan rutin dan operasional, jelas akan sangat berbeda dengan pengadaan untuk keperluan investasi atau pengadaan untuk penambahan kapasitas terpasang. Bahkan akan saangat berbeda dengan pengadaan yang dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar baru, yang jarang sekali dilakukan sehari-harinya. Perbedaan alamiah tersebut, dapat terkait dengan kompleksitas permasalahannya, siklus serta tahapannya, juga resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan-nya. Pengadaan untuk keperluan rutin dan operasional mungkin tidak diperlukan perencanaan yang teliti dan komplek, karena hampir setiap perioda tertentu dilakukan. Berbeda dengan pengadaan Halaman 24 dari 24

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS untuk keperluan investasi baru, diperlukan perencanaan yang matang dan teliti, terutama untuk aktivitas yang menyangkut pendanaan yang sangat besar. Oleh karena itu, keahlian pengelola pengadaan pun akan berbeda antara keahlian pengadaan untuk kebutuhan rutin, operasional dan aktivitas yang sederhana, dibandingkan dengan keahlian pengadaan untuk aktivitas yang besar, komplek, memerlukan teknologi tinggi, menyangkut sangat banyak pihak yang terkait, dan dengan biaya yang sangat besar. Untuk memahami kondisi alamiah (nature conditions) tersebut, biasanya kita mempertimbangkan 2 (dua) faktor pokok, dalam menentukan cara pengelolaan (manajemen) pengadaan. Faktor yang pertama adalah harga atau biaya. Semakin besar biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, semakin komplek permasalahan yang dihadapi, dan semakin diperlukan tingkat manajemen pengadaan (procurement management) yang lebih canggih (sophisticated). Sebaliknya, semakin kecil biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, semakin sederhana pula manajemen pengadaan yang dijalankan. Faktor kedua adalah resiko, dari pelaksanaan aktivitas pengadaan yang bersangkutan. Semakin tinggi resiko yang dihadapi, semakin diperlukan manajemen pengadaan yang canggih. Sebaliknya, semakin rendah resiko yang dihadapi, semakin sederhana manajemen pengadaan yang dipilih. Perbedaan kondisi alamiah tersebut, dapat digambarkan dalam suatu kwadran yang mencoba menggambarkan hubungan antara biaya (harga/nilai) dengan resiko, sebagai berikut:

COST

HIGH COST & LOW RISK

LOW RISK & LOW COST

HIGH COST & HIGH RISK

HIGH RISK & LOW COST

RISK

Halaman 25 dari 25

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Perbedaan-perbedaan diatas, seyogyanya mengakibatkan manajemen pengadaan, yang menyangkut, proses, tata-cara, mekanisme, prosedur yang berbeda antara pengadaan yang satu dengan pengadaan yang lain. Artinya perlu ada pembedaan kerangka pengaturan (regulatory framework) yang berbeda antara pengadaan yang sederhana, biayanya tidak mahal dan resikonya rendah, dengan pengadaan yang biayanya nilainya besar, komplek dan resikonya tinggi. Dari gambaran kuadran diatas, ke depan, semestinya dilakukan pengaturan-pengaturan yang berbeda, yang mungkin dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) macam, manajemen pengadaan, yaitu (1) Manajemen Pengadaan untuk kelompok Low Risk dan Low Cost; (2) Manajemen Pengadaan untuk kelompok Low Risk tapi High Cost atau Manajemen Pengadaan untuk kelompok Low Cost tapi High Risk; serta (3) Manajemen Pengadaan untuk kelompok High Risk dan High Cost. Sebagai contoh, untuk pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan operasional yang selalu dilakukan secara periodik dalam selang waktu yang tidak terlalu lama serta bersifat sederhana, mestinya tata-cara dan prosedur pengadaannya juga sederhana dengan tahapan yang tidak terlalu banyak. Disamping itu, dalam pengadaan barang/jasa jenis ini, mungkin hanya diperlukan keahlian pengelola untuk melakukan optimalisasi harga dalam proses negosiasi, karena spesifikasi barang/jasa sudah jelas dean sumber pemasoknya juga sudah cukup diketahui. Akan sangat berbeda keahlian pengelolaan yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa bagi keperluan investasi (barang modal), terutama yang menyangkut aktivitas proyek besar dan komplek. Pengadaan seperti itu memerlukan perencanaan, kajian, dan pelaksanaan yang sangat rumit yang saling berkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, juga memerlukan input dan sumberdaya (resources) yang sangat banyak ragamnya. Pengetahuan teknis tertentu, disamping pemahaman terhadap aturan- aturan yang berlaku, serta keahlian di dalam manajemen proyek sangat diperlukan.

4.4.

KONSEPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003.

Pengaturan di Indonesia, saat ini, berdasarkan Keppres No. 80/Tahun 2003, belum membedakan, pengaturan untuk berbagai macam pengadaan barang/jasa berdasarkan biaya dan resiko sebagaimana yang disebutkan dalam kosepsi dalam Bagian 3.3. diatas.

Halaman 26 dari 26

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Pengaturan di Indonesia, masih seragam, baik untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana, dengan biaya dan resiko yang kecil, maupun untuk pengadaan barang/jasa yang komplek, dengan biaya dan resiko yang tinggi. Akibat pengaturan yang seragam tersebut, sering menyebabkan proses yang lama dan berbelit pada waktu dilakukan pengadaan barang/jasa yang sederhana, biayanya rendah dan resikonya kecil. Keppres No. 80/Tahun 2003, baru memberikan fleksibilitas dalam jadwal waktu pengadaan, penyederhanaan sistem penilaian kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa, dan penyederhanaan panitia pengadaan untuk pengadaan yang bernilai dibawah Rp 50.000.000,Dalam hal waktu proses dan jadwal pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila dalam pengaturan sebelumnya, yang tercantum dalam Keppres No. 18/Tahun 2000, jangka waktu proses pemilihan penyedia barang/jasa, mulai dari pengumuman pertama sampai dengan penentuan pemenang, memerlukan waktu proses minimal antara 36 hari sampai 45 hari. Persyaratan waktu proses minimal tersebut sangat menyulitkan untuk pengadaan barang/jasa yang sangat sederhana. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, pihak pengguna barang/jasa diberi keleluasaan untuk menentukan waktu, tergantung dari jenis pengadaan barang/jasa, jangka waktu proses untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana dapat berbeda dengan jangka waktu proses pengadaan yang komplek. Yang penting perlu dijaga oleh pihak pengguna barang/jasa adalah: 1) Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas selama proses pengadaan barang/jasa; (2) Mendorong terjadinya persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa; 3) Memberikan waktu yang cukup kepada seluruh penyedia untuk mengetahui kesempatan pengadaan barang/jasa (waktu tayang pengumuman ada persyaratan minimal); 4) Memberikan waktu yang cukup kepada seluruh penyedia barang/jasa yang menjadi peserta untuk mempersiapkan penawarannya (waktu yang cukup untuk mempersiapkan penawaran ada persyaratan minimalnya); Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 12, jadual waktu diatur dengan lebih leluasa (flexible), sebagai berikut: Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran. Sebagai contoh dalam Lampiran I, Keppres No. 80/Tahun 2003, dinyatakan: bahwa dalam Pelelangan umum dengan prakualifikasi, maka: “Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: Halaman 27 dari 27

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS a)

b) c) d) e) f) g)

Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman. Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran. Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Pengalokasian waktu di luar proses a) s/d g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. Sedang untuk Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, lampiran yang sama menyatakannya, sebagai berikut: : “Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman. b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. Gambaran lebih rinci mengenai jadwal pengadaan barang/jasa pemerintah untuk metoda pengadaan yang lain, tercantum dalam Lampiran I, Keppres No. 80/Tahun 2003, kutipannya terlampir dalam Modul-1 ini. Halaman 28 dari 28

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Keleluasaan (fleksibilitas) untuk melakukan penyederhanaan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa pemerintah, juga di cantumkan dalam Keppres No. 80/Tahun 2003. Apabila pada aturan sebelumnya, penilaian kualifikasi dilakukan seragam, tidak mempertimbangkan “nature conditions” dari pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan. Dalam aturan yang baru, Keppres No. 80/Tahun 2003, pengguna wajib melakukan evaluasi, dan menetapkan sistem penilaian kualifikasi yang pantas dan tepat digunakan. Prakualifikasi tidak diberlakukan untuk seluruh jenis pengadaan barang/jasa. Untuk pekerjaan yang sederhana dan tidak kompleks, “pasca kualifikasi” wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan penyaringan awal kepada para penyedia, sehingga penyedia yang ikut dalam proses pengadaan bisa diharapkan dalam jumlah yang cukup banyak, untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat. Disamping itu, penyederhanaan dalam sistem kualifikasi juga dilakukan dengan penyederhanaan dokumen kualifikasi yang harus diserahkan oleh para penyedia yang ikut serta dalam proses pemilihan/pengadaan barang/jasa. Penyedia tidak harus menyerahkan seluruh photo copy dokumen, cukup menyerahkan surat pernyataan yang berisi data asli dari dokumen yang dimiliki, dan akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan azas nyata kepada 3 (tiga) calon peserta yang akan diusulkan sebagai calon pemenang. Kemudahan dalam proses kelaifikasi tersebut harus disertai penegakkan aturan yang tegas. Kepada penyedia yang ternyata bohong, yang surat pernyataannya tidak sesuai dengan data asli yang dimilikinya, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa pengguna dilarang menambah persyaratan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa diluar yang telah ditentukan di dalam Keppres No. 80/Tahun 2003. Juga dianjurkan bahwa persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa merupakan persyaratan minimal. Kebijakan–kebijakan tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong terjadinya persaingan yang sehat diantara para peserta., dan dimaksudkan juga untuk menghindarkan pengaturan (kolusi) selama proses pengadaan barang/jasa. Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 14 ayat (3), (5), (6), (7), dan (8), antara lain memberikan pedoman sebagai berikut: (3) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyakbanyaknya penyedia barang/jasa; Halaman 29 dari 29

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS (5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks; (6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas; (8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. Dengan mempertimbangkan “nature conditions” dari jenis pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan, penyederhanaan juga akan dilakukan terhadap kepanitiaan pengadaan barang/jasa. Apabila dalam aturan sebelumnya, Keppres No. 18/Tahun 2000, jumlah panitia yang dibentuk minimal berjumlah 3 (tiga) orang. Maka dalam aturan yang baru, Keppres No. 80/Tahun 2003, mulai diperkenalkan jumlah panitia yang hanya 1 (satu) orang yang disebut pejabat pengadaan barang/jasa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemilihan penyedia agar tidak berlama-lama, mengingat hanya dimaksudkan untuk pengadaan yang sederhana. Keppres No. 80/Tahun 2003 pasal 10 ayat (2), dalam hal kepanitiaan pengadaan barang/jasa, dilakukan penyederhanaan sebagai berikut: Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. 4.5.

KONSEPSI PENGADAAN DENGAN E-PROCUREMENT:

Keppres No. 80/Tahun 2003, juga memberikan keleluasaan bagi para pengguna untuk melakukan pengadaan dengan melalui sistem elektronik. (eprocurement). Tujuan dari pengadaan barang/jasa dengan cara e- procurement, diantaranya adalah: 1) Untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan dari proses pengadaan; 2) Lebih mendorong terjadinya persaingan yang sehat; Halaman 30 dari 30

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 3) 4)

Untuk lebih mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan Meningkatkan akuntabilitas instansi penyelenggara pengadaan.

Aturan perundang-undangan mengenai e-procurement, sedang disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan pada bulan Juni 2004, aturan perundangundangan mengenai e-procurment sudah bisa di terbitkan oleh pemerintah. Penggunaan e-procurement, akan dilaksanakan secara bertahap (gradual), mengingat di negara maju pun tatacara seperti ini juga masih belum secara penuh diberlakukan. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, hal-hal yang terkait dengan eprocrement, dinyatakan sebagai berikut: Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, Electronic Data Interchange/EDI dan e-mail). Pelaksanaan eprocurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat e-procurement adalah : (a) Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran; (b) Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors; (c) Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; (d) Menghemat biaya dan mempercepat proses.

Halaman 31 dari 31


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 5

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 32 dari 32


BAGIAN 5 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

5.1.

PENDAHULUAN:

Dalam bagian 5 ini akan dibahas tentang pelaksanaan, dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui bahasan dalam bagian ini, pengguna atau kuasa pengguna barang/jasa akan lebih tepat melakukan pelaksanaan, dilakukan sendiri dengan cara swakelola atau dikerjasamakan dengan penyedia barang/jasa. Pengguna juga mengetahui apakah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukannya harus mengikuti Keppres No. 80/Tahun 2003 atau peraturan yang lain. Bagian ini juga bertujuan menjelaskan tentang cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama menjelaskan tentang cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seyogyanya dicakup oleh suatu peraturan. Kedua, Bagian ini juga bertujuan untuk menjelaskan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dengan Keppres No. 80/Tahun 2003. Dengan memahami cakupan pengadaan pemerintah tersebut, diharapkan pengelola pengadaan dapat mempergunakan Keppres No. 80/Tahun 2003, secara tepat.

5.2.

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan sendiri oleh instansi bersangkutan. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003 Pasal 6, dinyatakan sebagai berikut: “Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan : a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa; b. dengan cara swakelola”.

Halaman 33 dari 33

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Dalam hal pengadaan barang/jasa memerlukan kerjasama dari pihak luar, (outsourcing), pihak luar tersebut biasanya disebut sebagai: kontraktor, atau supplier (pemasok), atau konsultan. Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003 pihak luar tersebut dinamakan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, perlu dibedakan secara hati-hati, pekerjaan, tugas serta aktivitas apa saja yang pengadaannya perlu dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa dari luar instansi, dan pekerjaan, tugas, atau aktivitas apa saja yang pengadaannya harus dilakukan sendiri instansi yang bersangkutan dengan cara swakelola. Pembedaan antara aktivitas, pekerjaan yang perlu dilakukan pengadaan dilaksanakan pihak ketiga, dengan aktivitas, pekerjaan yang harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan cara swakelola perlu diatur secara tegas dalam aturan perundangan kita. Dalam Keppres No.80/Tahun 2003, ditegas-kan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak selalu harus dibantu oleh pihak penyedia barang/jasa. Banyak jenis pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah sendiri, secara langsung, atau instansi yang bersangkutan melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola.

5.3.

PELAKSANAAN DENGAN CARA SWAKELOLA

Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 9 ayat (1) dan (2) mendefinisikan pekerjaan swakelola, sebagai berikut: (1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. 2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh: (a) pengguna barang/jasa; (b) institusi pemerintah lain; (c) kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Selanjutnya, untuk menilai aktivitas atau pekerjaan yang seperti apa yang layak dan harus dilakukan dengan cara swakelola, maka pedoman dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, Pasal 39 ayat (3), menyatakan sebagai berikut: (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola: (a) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau (b) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau (c) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau Halaman 34 dari 34

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS (d) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau (e) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau (f) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau (g) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan/atau (h) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan. Swakelola yang dilaksanakan karena mempertimbangkan keterlibatan masyarakat yang sangat intensif dalam operasional barang/jasa yang sudah selesai dilakukan pengadaannya, contohnya adalah pengadaan barang/jasa yang terkait dengan sistem persekolahan, sistem yang terkait dengan pertanian di pedesaan, dan sebagainya. Apabila dalam beberapa aktivitas yang telah terindikasi tersebut diatas, partisipasi masyarakat terus didorong, pemerintah berperan memfasilitasi, memberikan bantuan teknis, menggalang bantuan permodalan, membantu pengelolaan pasca panen, serta memfasilitasi pemasaran hasil panen, maka akan terjalin kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Disamping itu, banyak departemen teknis, belakangan ini menurun kemampuan teknisnya untuk menyediakan pelayanan-wajib-nya kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi, akibat dari aktivitas yang dikerjakan seharihari bukannya masalah perbaikan kebijakan dan perbaikan mutu pelayananwajib yang harus disediakan kepada masyarakat, namun hanya mengurus proses dan administrasi pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Peningkatan kebijakan publik dan peningkatan mutu pelayanan-wajib harus menjadi perhatian utama dari setiap departemen/lembaga/instansi pemerintah. Peningkatan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan-wajib tersebut harus menjadi perhatian setiap instansi di setiap jenjang pemerintahan, dan salah satunya dilakukan dengan cara pengadaan swakelola untuk aktivitas atau pekerjaan tertentu. Keppres No. 80/Tahun 2003, memberikan peluang seluas-luasnya (tanpa batasan harga tertentu, hanya dibatasi terutama kesesuaian dengan Halaman 35 dari 35

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS tupoksi instansi bersangkutan, dan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas menyediakan pelayanan-wajib) untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola. Kemampuan teknis suatu instansi menyediakan pelayanan-wajib sesuai tupoksi, diharapkan tidak menurun bahkah semakin dapat ditingkatkan. Swakelola juga akan dibuka seluas-luasnya untuk pekerjaan yang pada waktu operasional, pemeliharaan, dan perawatan, memerlukan partisipasi masyarakat luas, misalnya pembangunan sekolah-sekolah, pengadaan seluruh sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan kita, pembangunan jalan-jalan desa, saluran pengairaan tersier (yang dapat dilakukan oleh kelompok petani). 5.4.

PELAKSANAAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA.

Pekerjaan di luar sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian 5.3. diatas, dilakukan dengan kerjasama penyedia barang/jasa, seperti: pemborong (contractor), pemasok (supplier), atau konsultan. Penentuan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan beberapa metoda pemilihan. Pada dasarnya prosesnya harus dilakukan dengan pelelangan terbuka. Kondisi tertentu saja yang memperkenankan penentuan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan tidak dilakukan dengan pelelangan terbuka.

Halaman 36 dari 36


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 6

CAKUPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 37 dari 37


BAGIAN 6 CAKUPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

6.1.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di suatu negara, adalah pemegang mandat menjalankan kewenangan publik dalam rangka melaksanakan undang-undang (executive., Pemerintah dengan seluruh aparatnya, terdiri dari seluruh departemen, lembaga, dan instansi, dalam menjalankan tugasnya harus untuk kepentingan rakyat, serta dapat dikendalikan dan kontrol oleh rakyat, dalam suatu mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan per-undang-undangan. Esensi demokrasi adalah dapat dilakukannya kontrol, pengendalian (checks and balances), serta permintaan pertanggung-jawaban kepada pemegang wewenang yang dimandatkan oleh rakyat. Dalam suatu negara demokratis, siapa yang boleh dan berwenang menjalankan mandat dari rakyat, dilakukan melalui proses politik dalam suatu pemilihan (election), baik untuk pemegang mandat di bidang pelaksanaan undang-undang (executive/pemerintah), maupun pemegang mandat di bidang pembuatan undang-undang undang-undang (judicative). Mengingat ketiga cabang sebagaimana dijelaskan diatas merupakan kewenangan publik, dan di setiap cabang tersebut juga selalu melakukan pengadaan barang/jasa, maka pengadaan barang/jasa di setiap cabang tersebut seyogyanya masuk dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah (government), dalam menjalankan kewenangannya diwujudkan dalam kegiatan yang bermacam-macam. Di masa yang lalu, aktivitas pemerintah tersebut dapat mencakup semua hal, mulai dari hal-hal yang bersifat makro sampai hal-hal yang bersifat mikro, bahkan kadangkadang merupakan kegiatan yang meng-intervensi ke dalam wilayah privat (individu). Akhir-akhir ini disadari, bahwa kegiatan pemerintah yang terlalu besar tersebut, sering kali disebutkan sebagai aktivitas yang men-distorsi terjadinya “mekanisme-pasar”. Padahal, bagi kebanyakan orang, mekanisme pasar yang

Halaman 38 dari 38

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS berjalan baik, adalah sistem alokasi yang paling efisien dari alokasi sumberdaya dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya distorsi terhadap mekanisme pasar, dewasa ini, di kebanyakan negara maju, pemerintah sangat membatasi diri, dengan hanya berperan pada hal-hal yang bersifat: makro, mencegah kegagalan pasar (market failure), menyediakan barang publik (public goods), serta menjamin keadilan (fairness). Dari kerangka tersebut juga akhirnya timbul pemikiran, bahwa sebaiknya tidak seluruh pengadaan barang/jasa, meskipun termasuk pengelolaan uang publik, dimasukkan dalamm kategori pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam klasifikasi yang didefinisikan dalam “Government Financial Statistic (GFS)“ yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF), pengertian pencatatan keuangan, tidak hanya ditujukan kepada seluruh departemen/instansi/ lembaga yang di bawah kendali pemerintah (executive), namun juga institusi yang dalam kategori “government corporations”. Pengertian “government corporations” disini adalah seluruh institusi pemegang amanah dana yang dimiliki rakyat (publik), termasuk di dalamnya: seluruh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat atau daerah), yang lazim di negara kita dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), serta Bank Sentral. Meskipun “government corporations” seperti itu, harus beroperasi sesuai dengan hukum pasar, artinya konsep efisiensi harus menjadi acuan dalam pengelolaannya, dan bertindak tindak efisien akan dihukum oleh pasar. Namun di negara kita, kegagalan pasar (market failure) dan distrosi terhadap hukum pasar, masih menjadi praktek sehari-hari, yang pada akhirnya masyarakat sebagai pemilik dana publik dirugikan terus-menerus. Oleh karena itu, pengadaan di dalam instansi yang masuk dalam kategori “government corporations”, sampai jangka waktu tertentu akan di perlakukan sama dengan pengadaan pemerintah, meskipun aturan-aturan pelaksanaannya akan dibuat lebih flexible sesuai dengan kondisi lingkungan pendukungnya. Dengan pemahaman sebagaimana diatas, maka cakupan pengadaan barang/jasa sektor publik, seyogyanya berlaku untuk pengadaan untuk keperluan pemerintah (pusat dan daerah), juga berlaku untuk pengadaan barang/jasa di seluruh BUMN/BUMD, dan seluruh institusi dibawah kendali Bank Sentral.

Halaman 39 dari 39

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Dapat dibayangkan efisiensi yang dapat dilakukan di bidang pengadaan barang/jasa sektor publik, yang berarti akan dapat terselamatkan dana publik yang sangat besar, yang kegunaannya juga bisa dikembalikan kepada kepentingan rakyat banyak, sebagai contoh, dengan penghematan tersebut semakin banyak sekolah dan pelayanan kesehatan yang dapat diwujudkan, lebih banyak infrastruktur yang dapat dibangun (jalan, jembatan, pelabuhan, jalan kereta api, pembangkit listrik, dan sebagainya).

6.2.

CAKUPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN NO. 80/TAHUN 2003.

Di dalam Keppres No.80/ Tahun 2003, pasal 7, dinyatakan bahwa: Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : (1) pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; (2)

pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya dibebankan pada APBN/APBD yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) sepanjang pemberi pinjaman/hibah bersangkutan tidak keberatan.

Selanjutnya dinyatakan, bahwa: Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. Pada akhirnya Keppres No. 80/Tahun 2003, juga menyebutkan bahwa: Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. Dari pasal-pasal yang tercantum dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, jelas dinyatakan bahwa cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah, adalah pengadaan yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD. Sebagaimana yang dijelaskan pada butir I.1.3. yang menjelaskan sumber pendanaan, pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah seperti itu juga menimbulkan kerancuan. Dilihat di APBN dari sisi belanja (expenditure), atau APBN dari sisi penerimaan (revenue). Apabila pengertian APBN dilihat dari sisi kedua-duanya, yaitu sisi belanja dan sisi penerimaan, maka cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah akan menjadi sangat luas.

Halaman 40 dari 40

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Dari sisi belanja (expenditure), praktek yang selama ini berlangsung, baik dari belanja rutin dan belanja pembangunan dari APBN, akan terus berlangsung. Disamping pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada propinsi, kabupaten dan kota, yang disalurkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan pada akhirnya akan dimasukkan dalam pengelolaan APBD. Secara keseluruhan dari sisi belanja, dana yang berasal dari APBN dan APBD, yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak kurang dari Rp. 90 triliun/tahun. Dari sisi penerimaan, atau pengadaan yang mempengaruhi penerimaan negara, aktivitas pengadaannya ternyata juga cukup besar. Dari sektor pertambangan dan energi, terutama di bidang perminyakan dan gas, nilai pengadaannya per-tahun, yang ditagihkan kepada pemerintah, tidak kurang dari US 5 milyar per tahun, atau senilai Rp 40 triliun/tahun. Belum ada data yang cukup rinci yang dapat dikumpulkan untuk menghitung besarnya pengadaan di jajaran Bank Indonesia, BUMN dan BUMD yang assetnya lebih dari Rp. 300 triliun. Apabila dengan angka moderat, pengadaan di cabang-cabang seperti itu pengadaannya sekitar Rp 15 triliun/tahun. Maka yang seyogyanya masuk dalam kategori pengadaan barang/jasa pemerintah, secara keseluruhan, nilainya tidak kurang dari Rp. 145 triliun/tahun. Suatu nilai yang cukup besar, dan apabila kita mampu melakukan efisiensi akan berdampak cukup besar terhadap perbaikan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk penyediaan barang-barang publik (public goods). Menurut Keppres No. 80/Tahun 2003, pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam keppres ini mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : (a) pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; (b) pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan; (c) pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Halaman 41 dari 41

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS (2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Direksi BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. (3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Halaman 42 dari 42


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 7

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Halaman 43 dari 43


BAGIAN 7 SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

7.1

PENDAHULUAN

Bagian ini bertujuan menjelaskan tentang siklus pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, menjelaskan tentang siklus pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku secra umum. Kedua, menjelaskan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditetapkan dan diatur dalam Keppres No. 80/Tahun 2003. Dengan memahami siklus pengadaan tersebut, pengelola pengadaan atau pengguna barang/jasa hasil pengadaan pemerintah, faham sekali tentang tata-urut dari suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga diharapkan mampu melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan lancar, transparan, kompetitif, dan akuntabel.

7.2.

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERLAKU UMUM

Pengadaan suatu barang/jasa, kadang-kadang didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ada yang memberikan definisi, bahwa pengadaan barang/jasa adalah hal-hal yang terkait dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan definisi yang lain, menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa, dimulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan, penganggaran, pembuatan dokumen pengadaan, pemilihan penyedia (lelang umum, lelang terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung), pelaksanaan, comissioning, sampai penyerahan (hand over). Perbedaan definisi pengadaan barang/jasa seperti tersebut diatas, jelas akan menghasilkan siklus pengadaan barang/jasa yang berbeda-beda. Disamping itu, siklus pengadaan barang/jasa tentunya juga akan berbeda antara jenis pengadaan barang/jasa yang satu dengan jenis pengadaan yang lain. Siklus pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan rutin (operasional), untuk aktivitas investasi yang besar, untuk proyek yang komplex, serta untuk

Halaman 44 dari 44

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS proyek dengan pendanaannya berasal dari luar negeri, tentu saja masingmasing akan mempunyai siklus yang berbeda. Pengadaan pemborongan, dengan pengadaan barang, dan pengadaan konsultan juga akan mempunyai siklus yang berbeda. Demikian pula siklus yang berdasarkan definisi pengadaan yang sekedar pemilihan penyedia barang/jasa, atau definisi pengadaan barang/jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan. Berikut ini, beberapa contoh dari beberapa siklus pengadaan yang didasarkan kepada definisi tertentu yang dipilih:

7.2.1. Siklus pengadaan barang/jasa, berdasarkan definisi bahwa pengadaan adalah pemilihan penyedia, dan siklus ini dilaksanakan di suatu instansi pemerintah untuk keperluan investasi. Perencanaan (Planning)

Pemrograman (Programming)

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaaan (Procurement) Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan selesai (Handover) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance)

Halaman 45 dari 45


7.2.2. Siklus pengadaan barang/jasa, berdasarkan definisi pengadaan adalah seluruh proses dari mulai identifikasi sampai penyerahan (hand over).

Perencanaan (Planning)

Pemrograman (Programming)

Penganggaran (Budgeting)

Pemilihan Penyedia barang/jasa Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan selesai (Handover) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance) 7.3.

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003

Dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, siklus pengadaan barang/jasa pemborongan berbeda dengan siklus pengadaan barang, maupun siklus pengadaan konsultan. Disamping itu metoda pemilihan barang/jasa juga akan mempengaruhi tahapan dan prose pengadaannya, yang juga berbeda siklusnya dengan aktivitas yang lain. Berikut ini kutipan dari Keppres No.80/Tahun 2003, pasal 20, yang menunjukkan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah (di dalam Keppres 80/Tahun 2003 disebut prosedur), untuk berbagai macam pengadaan (pemborongan, barang, dan jasa lainnya) serta untuk berbagai macam metoda Halaman 46 dari 46

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS pemilihan/seleksi (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung) sebagai berikut: Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda (1) Pelelangan umum meliputi: a. dengan prakualifikasi: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi dokumen prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 9) pengambilan dokumen lelang umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran; 14) evaluasi penawaran; 15) penetapan pemenang; 16) pengumuman pemenang; 17) masa sanggah; 18) penunjukan pemenang; 19) penandatanganan kontrak; b. dengan pasca kualifikasi: 1) pengumuman pelelangan umum; 2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; 3) pengambilan dokumen lelang umum; 4) penjelasan; 5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; 6) pemasukan penawaran; 7) pembukaan penawaran; 8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 9) penetapan pemenang; 10) pengumuman pemenang; 11) masa sanggah; 12) penunjukan pemenang; 13) penandatanganan kontrak. (2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi : a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih; b. pengumuman pelelangan terbatas; Halaman 47 dari 47

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS c. pengambilan dokumen prakualifikasi; d. pemasukan dokumen prakualifikasi; e. evaluasi dokumen prakualifikasi; f. penetapan hasil prakualifikasi; g. pemberitahuan hasil prakualifikasi; h. masa sanggah prakualifikasi; i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; j. penjelasan; k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; l. pemasukan penawaran; m. pembukaan penawaran; n. evaluasi penawaran; o. penetapan pemenang; p. pengumuman pemenang; q. masa sanggah; r. penunjukan pemenang; s. penandatanganan kontrak. (3) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi : a. pengumuman pemilihan langsung; b. pengambilan dokumen prakualifikasi; c. pemasukan dokumen prakualifikasi d. evaluasi dokumen prakualifikasi; e. penetapan hasil prakualifikasi; f. pemberitahuan hasil prakualifikasi; g. masa sanggah prakualifikasi; h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung; i. penjelasan; j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; k. pemasukan penawaran; l. pembukaan penawaran; m. evaluasi penawaran; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan penetapan pemenang; p. masa sanggah; q. penunjukan pemenang; r. penanadatanganan kontrak. (4) Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi: a. undangan kepada peserta terpilih; b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan; d. pemasukan penawaran; Halaman 48 dari 48

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS e. f. g. h.

evaluasi penawaran; negosiasi baik teknis maupun biaya; penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak.

Disamping itu, Keppres No. 80/Tahun 2003, pasal 25, juga menunjukkan siklus (prosedur) untuk pengadaan jasa konsultan, dengan metoda pengadaan seleksi umum, seleksi terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukkan langsung, sebagai berikut: (1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum meliputi: a. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I) ; 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 17) masa sanggah; 18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik; 19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 20) penunjukan pemenang; 21) penandatanganan kontrak; b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; Halaman 49 dari 49

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis; 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 17) masa sanggah; 18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya; 19) pemasukan penawaran biaya; 20) pembukaan penawaran biaya; 21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 22) penunjukan pemenang; 23) penandatanganan kontrak; c. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus evaluasi teknis; 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 19) evaluasi biaya; 20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya; 21) penetapan pemenang; 22) pengumuman pemenang; 23) masa sanggah; 24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang; 25) penunjukan pemenang; 26) penandatanganan kontrak;

Halaman 50 dari 50

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) penjelasan; 10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 11) pemasukan penawaran; 12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran; 14) penetapan peringkat teknis; 15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis; 16) masa sanggah; 17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis; 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang; 19) klarifikasi dan konfirmasi negosisi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran); 20) penunjukan pemenang (award); 21) penandatanganan kontrak; e. metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul : 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis; 16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus; Halaman 51 dari 51

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 17) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 18) evaluasi penawaran biaya; 19) penetapan pemenang; 20) pengumuman pemenang; 21) masa sanggah 22) klarifikasi dan negosisi teknis dan biaya dengan pemenang; 23) penunjukan pemenang; 24) penandatanganan kontrak. (2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi terbatas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum, hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek. (3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda penunjukan langsung meliputi: a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan; c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul; d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia; e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi; g. penandatanganan kontrak.

Halaman 52 dari 52


PAKET 1

BAHAN SERAHAN

BAGIAN 8

PENUTUP dan LAMPIRAN

Halaman 53 dari 53


BAGIAN 8 PENUTUP Dengan memahami pengertian, konsepsi, cakupan (scope), dan siklus (prosedur) pengadaan barang/jasa pemerintah, diharapkan Pengelola Proyek (Pengguna Barang/Jasa, Pemimpin Proyek, Panitia/Pejabat penngadaan barang/jasa) dapat melaksanakan seluruh pengaturan di dalam Keppres No. 80/Tahun 2003, dengan baik.

Halaman 54 dari 54

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS LAMPIRAN I JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan. 1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi: 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah berikut:

sebagai

a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman. b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran. f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Halaman 55 dari 55

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses a) s/d g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. b.

Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi : 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah berikut:

sebagai

a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman. b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses a) sampai dengan d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. c. Pelelangan terbatas 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan Halaman 56 dari 56

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman. b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses a) sampai dengan d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. d. Pemilihan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau di internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan; penetapan hasil prakualifikasi; pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan; pemasukan penawaran; pembukaan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan pemenang; pemberitahuan penetapan pemenang; masa sanggah; penunjukan pemenang; penandatanganan kontrak. 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. e. Penunjukan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifiaksi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan; pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan; pemasukan Halaman 57 dari 57

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS penawaran; evaluasi penawaran; negosiasi baik teknis maupun harga; penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak. 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. 2.

Jasa Konsultansi a. Seleksi umum melalui metoda sampul.

evaluasi kualitas dengan metoda dua

1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah berikut:

sebagai

a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman. b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemasukan dokumen penawaran. f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman. g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan. Halaman 58 dari 58

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 2) Pengalokasian waktu di luar proses a) sampai dengan g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2. a.1) tersebut di atas. d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. e. Seleksi terbatas melalui metoda sampul.

evaluasi kualitas dengan metoda dua

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. f. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul

Halaman 59 dari 59

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. i. Seleksi langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan seleksi langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman seleksi langsung di papan pengumuman dan/atau di internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; undangan kepada peserta dilampiri dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan; pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan; pemasukan penawaran; pembukaan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan pemenang; pemberitahuan penetapan pemenang; masa sanggah; penunjukan pemenang; penandatanganan kontrak. 2) Pengalokasian waktu dalam proses seleksi langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. j. Penunjukan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan dan dokumen prakualifikasi; pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan; pemasukan penawaran; pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia; klarifikasi dan negosiasi; penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi; penandatanganan kontrak. 2) Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

Halaman 60 dari 60

Presentasi Paket 1.ppt DOUBLE CLICKS 3.

Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelola a. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan waktu untuk proses :perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. b. Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

Halaman 61 dari 61


PAKET 1

BAHAN PRESENTASI

Halaman 62 dari 62

JASA PEMERINTAH

Recommend Documents