REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN (Unaudited)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited)

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2007. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan interim, yaitu LKPP Semester I Tahun 2007. Sehubungan dengan LKPP Semester I Tahun 2007 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2007 adalah sebesar Rp295,12 triliun, atau 41 persen dari yang ditetapkan dalam APBN TA 2007. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp275,84 triliun, atau 36 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2007, sehingga terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp19,28 triliun;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.290,41 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.335,95 triliun, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 adalah sebesar minus Rp45,54 triliun;

3.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikan Kas Negara selama Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp24,54 triliun;

4.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

5.

Sebagai laporan keuangan semesteran, LKPP Semester I Tahun 2007 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang belum diperiksa (unaudited).

Kata Pengantar -iii-


LKPP Semester I Tahun 2007 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah menyadari bahwa LKPP Semester I Tahun 2007 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Pengantar -iv-


INDEKS ISI

KATA PENGANTAR ..………………………………………….…………………………………………………………………..

iii

INDEKS ISI …………......................………….…………………………………………………………………………………

v

INDEKS TABEL ……………………………………………………………………………………………………………………..

vi

INDEKS GRAFIK …………………………………...………………………………………………………………………………

vii

INDEKS DAFTAR ………………………………..…………………………………………………………….......................

viii

INDEKS SINGKATAN …………………………………………………………………………………………………………….

x

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………………………………………………….

xii

RINGKASAN …………………………………………………….………………………………………………………………….

1

I. LAPORAN REALISASI APBN .....................………………………………….…………...................................

4

II. NERACA ..............................………………………………………………………………...................................

6

III. LAPORAN ARUS KAS ......................………………………………………………………................................

8

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................……………………………..…...................................

10

A. PENJELASAN UMUM ................………………………………………………........................................

10

A.1. DASAR HUKUM ……………………………….……………………………………………………………..

10

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO .............................................

10

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ...................................................

32

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ...............……………………………………...................................

35

A.5. LAPORAN KINERJA .....................……………………………………........................................

42

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ....................................................

43

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN .......................................................

43

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN .....................................................

43

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA .......................................................................................

55

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .................…………………………..................................

56

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM ............................................................................

56

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA .................................................................................

57

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA .....................................................................................

81

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ..............…………....................................

88

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS ..................................................................................

88

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ..............................................................

89

DAFTAR ...............................................................................................................................................

106

Indeks Isi -v-


INDEKS TABEL 1.

Indikator Utama Perekonomian TA 2004-2007

21

2.

Perbandingan Realisasi Anggaran Semester I TA 2006 dan 2007

21

3.

Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2005-2007

31

4.

Uang Muka dari Rekening BUN

59

5.

Aset Tetap 30 Juni 2007

67

6.

Aset Lainnya per 30 Juni 2007

68

7.

Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang

72

8.

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi

73

9.

Utang Bunga Luar Negeri

73

10.

Utang Bunga Obligasi

74

11.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi

75

12.

Utang Luar Negeri Jangka Panjang Perbankan per Jenis Utang

76

13.

Rekapitulasi Rekening Temuan BPK pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN

201

14.

Rekapitulasi Rekening Temuan BPK Setelah Penyesuaian Temuan Duplikasi dan Penambahan/Pengurangan Rekapitulasi Seluruh Rekening yang Terdata s.d. 31 Agustus 2007

202

Kelompok Rekening Yang Telah Selesai Dibahas Berdasarkan PMK 58/2007 Per 31 Agustus 2007 Kelompok Rekening Yang Masih Dalam Proses Pembahasan Per 31 Agustus 2007

205

207

19.

Rekening Departemen Keuangan Yang Telah Selesai Dibahas Berdasarkan PMK 58/2007 Per 31 Agustus 2007 Rekening Departemen Keuangan Yang Masih Dalam Proses Pembahasan Per 31 Agustus 2007

20.

Rekening Departemen Keuangan Yang Masih Dalam Proses Identifikasi Per 31 Agustus 2007

208

15. 16. 17. 18.

203

206

208

Indeks Tabel -vi-


INDEKS GRAFIK 1.

Struktur PDB per Sektor Semester I/2007 (dalam persen)

12

2.

Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan Semester I/2007 (dalam persen)

12

3.

Perkembangan Laju Inflasi m-to-m (persen)

13

4.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah/USD

13

5.

Perbandingan Ekspor dan Impor Semester I Tahun 2006 dan Tahun 2007

14

6.

Perkembangan Surplus Neraca Pembayaran Indonesia

15

7.

Tingkat Diskonto SBI

16

8.

Perkembangan produksi minyak mentah dan gas bumi Indonesia

17

9.

Perkembangan PMDN dan PMA

18

10.

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2007

44

11.

Komposisi realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Semester I TA 2007

45

12.

Komposisi Alokasi Belanja Negara Semester I TA 2007

47

13.

Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2007

47

14.

Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Semester I TA 2007

48

15.

Komposisi Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2007

51

16.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 dan 2006

56

17.

Struktur Aset Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 dan 2006

56

18.

Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 dan 2006

57

19.

Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya

68

20.

Komposisi Kewajiban Pemerintah per 30 Juni 2007 dan 2006

78

21.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Rumah Sakit BLU per 30 Juni 2007

81

22.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

89

Indeks Grafik –vii-


INDEKS DAFTAR 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007

106

2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja/Bagian Anggaran (BA) Semester I Tahun 2007

113

3. Daftar Saldo Kas KPPN per 30 Juni 2007

115

4. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 30 Juni 2007

121

5. Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2007

123

6. Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2007

125

7. Piutang Pungutan Ekspor per 30 Juni 2007

126

8. Daftar Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2007

127

9. Bagian Lancar Tagihan TGR Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2007

128

10. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 30 Juni 2007

129

11. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi

130

12. Daftar Persediaan per 30 Juni 2007

131

13. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 30 Juni 2007

133

14. Daftar Rekening yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman

134

15. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 30 Juni 2007

138

16. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN

139

17. Penyertaan Modal Pemerintah pada Non BUMN (Minoritas)

143

18. Penyertaan Modal Pemerintah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/ Regional

144

19. Daftar Aset Tetap per 30 Juni 2007

145

20. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2007

153

21. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 30 Juni 2007

154

22. Saldo Rekening-Rekening Escrow

163

23. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2007

166

24. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2007

167

25. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari – 30 Juni 2007

168

26. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi

169

27. Piutang Macet Kementerian Negara/Lembaga yang Penagihannya dialihkan Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

170

28. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri

171

29. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang –Surat Utang Negara

172

30. Accrued Interest on Government Bonds

173

31. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-SUN

175

32. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara

177

33. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya

184

Indeks Daftar -viii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 34. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

188

35. Data Aset eks Cina/per 30 Juni 2007

200

36. Laporan Penertiban Rekening Pemerintah

201

Indeks Daftar -ix-


INDEKS SINGKATAN APBD APBN BAPPENAS BBM BDL BEJ BHMN BI BKKBN BLBI BLU BP MIGAS BPHTB BPK BPOM BPPN BPPT BRR BULOG BUMD BUMN BUN CAP CGI CPI DAK DAU DAU DBH DIPA DIPA-L DJPLN DPR EDI GBHN HTI KITE KKKS K/L KMK KONI KPPN KSM KU KUHR KUMK KUN KUTPA LAK LDKP LDR

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Bank Dalam Likuidasi Bursa Efek Jakarta Badan Hukum Milik Negara Bank Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Cadangan Anggaran Pembangunan Consultative Group on Indonesia Consumer Price Index Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Abadi Umat Dana Bagi Hasil Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Luncuran Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Dewan Perwakilan Rakyat Electronic Data Exchange Garis-Garis Besar Haluan Negara Hutan Tanaman Industri Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kementerian Negara/Lembaga Keputusan Menteri Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Kiriman Uang Kredit Usaha Hutan Rakyat Kredit Usaha Mikro dan Kecil Kas Umum Negara Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam Laporan Arus Kas Lembaga Dana Kredit Pedesaan Loan to Deposit Ratio Indeks Singkatan -x-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) LKP LRA MAK MAP MPN MP3 NAD NPL PDB PFK PMA PMDN PMP PNBP PPh PPN PPnBM Propenas PSL PSO PT PPA RANTF RDI RPD RPJMN SABMKN SAI SAL SAP SDA SIBOR SIKPA SILPA SISPEN SKPA SKPKB SPKPBM SLA SPPD SUN TA TAB TAYL TGR THT TP TPA TSA TSP USP UP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Lembaga Keuangan Pelaksana Laporan Realisasi Anggaran Mata Anggaran Pengeluaran Mata Anggaran Penerimaan Modul Penerimaan Negara Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Non-Performing Loan Pendapatan Domestik Bruto Perhitungan Fihak Ketiga Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penyertaan Modal Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Program Pembangunan Nasional Past Service Liability Public Service Obligation PT Perusahaan Pengelolaan Aset Recovery of Aceh Nias Trust Fund Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Sistem Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara Sistem Akuntansi Instansi Sisa Anggaran Lebih Standar Akuntansi Pemerintahan Sumber Daya Alam Singapore Interbank Offered Rate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sistem Penerimaan Negara Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Subsidiary Loan Agreement Surat Perintah Pencairan Dana Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran Yang Lalu Tuntutan Ganti Rugi Tabungan Hari Tua Tim Pemberesan Aset Tagihan Penjualan Angsuran Treasury Single Account Tempat Simpan Pinjam Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan

Indeks Singkatan -xi-


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah

43 44 44 44 45 45 46 46 46

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 Catatan B.2.2.2 Catatan B.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.1.1 Catatan B.2.2.2.1.2 Catatan B.2.2.2.1.3 Catatan B.2.2.2.2 Catatan B.2.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.2.2

47 48 51 51 51 52 52 52 52 52

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

Surplus (Defisit) Anggaran Catatan B.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran

52

Pembiayaan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

52 53 54 54 54 54 54

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

54

Aset Lancar Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di BI Kas di Bendahara Pengeluaran

57 57 57 58

B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2

SILPA (SIKPA) Catatan B.2.5 NERACA ASET Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.16 C.2.17 C.2.18 C.2.19 C.2.20 C.2.21 C.2.22

Kas di Bendahara Penerimaan Kas Trust Fund Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar RDI/RPD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Belanja Dibayar Di Muka Piutang Lain-lain Persediaan Investasi Jangka Panjang Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen PMN Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap Aset Lainnya

58 58 58 59 59 61 61 61 61 62 63 63 64 65 65 67 67 68

KEWAJIBAN Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.23 C.2.24 C.2.25 C.2.26 C.2.27

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.28 C.2.29 C.2.30 C.2.31 C.2.32 C.2.33

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

72 72 73 74 75 75 76 77 77 77 77

EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.34 C.2.35 C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39 C.2.40

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.41 C.2.42 C.2.43 C.2.44

Ekuitas Dana Lancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80

LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Utang Subsidi Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

90 93 95 95 96 96 97 97 98 98 98 99 99 99 99

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.16 Penjualan Aset Tetap Catatan D.2.17 Belanja Aset Tetap

100 100

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.18 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.19 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.20 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Catatan D.2.21 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.22 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.23 Penyertaan Modal Negara Catatan D.2.24 RDI/RPD Catatan D.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain

101 102 103 103 103 103 103 103

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.26 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Catatan D.2.27 Transfer Antar Kantor Catatan D.2.28 Saldo Awal Kas Catatan D.2.29 Kas di Bendahara Pengeluaran Catatan D.2.30 Kas di Bendahara Penerimaan Catatan D.2.31 Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia Catatan D.2.32 Kas Trust Fund

104 105 105 105 105 105 105

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv-

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah menyusun laporan tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran (TA) 2007 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2007 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP Semester I Tahun 2007 ini disusun dari laporan keuangan seluruh kementerian negara/lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset negara. 1. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN Tahun Anggaran (TA) 2007 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp295,12 triliun atau mencapai 40,82 persen dari anggarannya. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp275,84 triliun atau mencapai 36,12 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp168,68 triliun atau 33,42 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp107,16 triliun atau 41,41 persen dari anggarannya. Realisasi Surplus Anggaran Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp19,28 triliun, sedangkan dalam APBN TA 2007 dianggarkan defisit sebesar Rp40,51 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto Semester I TA 2006 adalah sebesar Rp11,78 triliun atau 29,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2007 sebesar Rp40,51, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp31,07 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Neto SILPA (SIKPA)

Anggaran 723,06 763,57 504,78 258,79 (40,51) 40,51 -

(dalam triliun rupiah) Semester I Semester I TA 2007 TA 2006 Realisasi Realisasi 295,12 495,22 275,84 237,92 168,68 134,33 107,16 103,59 19,28 (1,36) 11,78 23,80 31,07 10,31 Ringkasan -1-


2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2007. Jumlah Aset per 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp1.290,41 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp177,79 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp660,23 triliun; Aset Tetap sebesar Rp370,29 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp82,10 triliun. Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp1.335,95 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp105,35 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.230,60 triliun. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Neto per 30 Juni 2007 adalah sebesar minus Rp45,54 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp72,44 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp117,98 triliun. Ringkasan Neraca per 30 Juni 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah) Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Neto Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

30 Juni 2007 1.290,41 177,79 660,23 370,29 0 82,10 1.335,95 105,35 1.230,60

30 Juni 2006 1.116,27 118,59 650,51 266,97 1,73 78,47 1.386,04 132,84 1.253,20

(45,54) 72,44 (117,98) 0

(269,77) (14,25) (257,25) (1,73)

3. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Semester I Tahun 2007 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2007. Saldo kas BUN per 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp49,90 triliun yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp24,54 triliun dari saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp25,36 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp31,52 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp12,24 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp11,78 triliun, dan penurunan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp6,52 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas Semester I Tahun 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan -2-


(dalam triliun rupiah)

Saldo Awal Kas BUN dan KPPN Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas BUN dan KPPN

Semester I TA 2007 25,36 31,52 (12,24) 11,78 (6,52) 24,54 49,90

Semester I TA 2006 18,01 11,56 (12,94) 11,64 (19,41) (9,13) 8,93

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan -3-

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN (UNAUDITED)


I. LAPORAN REALISASI APBN (UNAUDITED) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI APBN UNTUK PERIODE SEMESTER I YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah)

Uraian A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya III. Penerimaan Hibah Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II) B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-lain II. Transfer untuk Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil

Catatan B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.1.1 B.2.1.1.2 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.2.3 B.2.1.3 B.2.2 B.2.2.1

B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1.1

Anggaran

Semester I TA 2007 % Realisasi terhadap Realisasi Anggaran

Semester I TA 2006 Realisasi

509.462.000.000.000 494.591.600.000.000 14.870.400.000.000 210.926.957.783.000 146.256.914.000.000 19.100.000.000.000 45.570.043.783.000 2.668.965.000.000

207.573.544.581.877 199.417.303.519.960 8.156.241.061.917 87.113.398.784.387 51.272.834.177.292 18.022.524.991.400 17.818.039.615.695 429.794.833.197

40,74% 40,32% 54,85% 41,30% 35,06% 94,36% 39,10% 16,10%

183.142.093.258.391 176.405.275.665.640 6.736.817.592.751 52.761.844.656.835 36.227.936.235.710 1.227.444.879.996 15,306,463,541,129 646.744.772.101

723.057.922.783.000

295.116.738.199.461

40,82%

236.550.682.687.327

504.776.199.968.000 101.202.277.920.000 72.186.343.112.500 73.129.966.358.000 85.086.442.835.500 102.924.253.100.000 51.409.023.077.000 18.837.893.565.000 258.794.599.050.000 250.342.751.050.000 68.461.251.050.000

168.675.432.114.048 46.267.339.238.685 15.785.222.239.446 12.284.661.569.772 39.126.602.837.389 38.773.153.110.104 14.645.844.345.076 1.792.608.773.576 107.159.426.111.799 106.808.641.745.132 8.979.740.083.194

33,42% 45,72% 21,87% 16,80% 45,98% 37,67% 28,49% 9,52% 41,41% 42,66% 13,12%

134.327.114.460.974 32.710.675.177.862 13.505.882.706.033 12.957.851.262.067 38.770.018.140.831 10.222.498.988.884 11.047.887.821.881 15.112.300.363.416 103.588.235.585.950 102.966.008.758.150 16.912.583.427.600

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -4-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) D. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Rekening Pemerintah 2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 3. Surat Utang Negara (Neto) 4. Dukungan Infrastruktur 6. Penyertaan Modal Negara 5. Dana Moratorium 7. Pembiayaan Lain-lain II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Penarikan Pinjaman Program b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)

B.2.2.2.1.2 B.2.2.2.1.3 B.2.2.2.2 B.2.2.2.2.1 B.2.2.2.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.4.1

B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.5

164.787.400.000.000 17.094.100.000.000 8.451.848.000.000 4.045.748.000.000 4.406.100.000.000

95.763.709.433.874 2.065.192.228.064 350.784.366.667 0 350.784.366.667

58,11% 12,08% 4,15% 0,00% 7,96%

84.650.252.565.656 1.403.172.764.894 622.226.827.800 436.992.600.000 185.234.227.800

763.570.799.018.000 (40.512.876.235.000)

275.834.858.225.847 19.281.879.973.614

36,12% (47,59%)

237.915.350.046.924 (1.364.667.359.597)

55.068.296.235.000 12.962.028.920.000 4.800.000.000.000 40.606.267.315.000 (2.000.000.000.000) (1.300.000.000.000) 0 0 (14.555.420.000.000) 40.274.580.000.000 16.275.000.000.000 23.999.580.000.000 (54.830.000.000.000)

37.182.410.179.666 30.350.324.061 1.134.824.494.248 36.034.806.191.717 0 0 0 (17.570.830.360) (25.397.832.189.473) 2.764.598.181.669 0 2.764.598.181.669 (28.162.430.371.142)

67,52% 0,23% 23,64% 88,74% 0,00% 0,00% 0,00% 174,49% 6,86% 0,00% 11,52% 51,36%

31.625.431.934.564 (516.660.888.582) 269.259.508.832 26.039.933.314.314 0 0 5.832.900.000.000 0 (19.983.189.607.147) 3.811.884.068.087 915.056.506.949 2.896.827.561.138 (23.795.073.675.234)

40.512.876.235.000

11.784.577.990.193 31.066.457.963.807

29,09%

11.642.242.327.417 10.277.574.967.820


REPUBLIK INDONESIA

NERACA

(UNAUDITED)


II. NERACA (UNAUDITED) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) Uraian ASET Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di BI Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Trust Fund Jumlah Kas dan Bank Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar RDI/RPD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Belanja Dibayar Di Muka Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Investasi Permanen PMN Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Catatan

30 Juni 2007

30 Juni 2006

43.443.646.100.724 6.456.439.690.233 26.202.504.174.894 6.811.198.024.953 435.339.641.707 388.351.793.443 83.737.479.425.954 1.818.448.225.589

4.667.444.579.132 4.261.591.134.483 26.503.223.018.939 6.668.152.458.195 1.472.661.613.712 0 43.573.072.804.461 2.489.884.695.414

37.527.513.208.865 32.655.114.008.743 5.992.877.440.000 195.035.356 18.122.552.955 394.847.740.628 13.372.169.575.663 89.960.839.562.210 2.273.872.299.717 177.790.639.513.470

28.915.096.909.000 37.536.821.383.292 0 39.148.709 2.752.423.044 0 4.815.783.643.762 71.270.493.507.807 1.258.905.597.373 118.592.356.605.055

C.2.16 C.2.17 C.2.18

53.454.890.280.000 5.866.888.027.405 2.995.000.000.000 62.316.778.307.405

60.155.463.680.000 2.937.740.327.698 2.850.000.000.000 65.943.204.007.698

C.2.19 C.2.20

475.464.257.091.081 122.447.086.617.612 597.911.343.708.693 660.228.122.016.098

430.416.127.491.383 154.152.493.797.927 584.568.621.289.310 650.511.825.297.008

89.964.498.189.472 118.831.764.333.383 52.095.173.790.288 91.881.715.729.568 4.434.627.122.785 13.082.722.605.424 370.290.501.770.920

75.429.618.925.087 84.880.045.036.505 39.032.321.063.891 55.896.519.678.867 3.648.052.059.074 8.079.726.452.309 266.966.283.215.733

0

1.730.000.000.000

91.930.794 56.991.391.110 281.250.000

79.152.696 41.234.938.002 1.493.439.867

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15

C.2.21

C.2.22


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan EKUITAS DANA NETO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

24.838.718.404.805 784.317.289.167 56.418.894.845.153 82.099.295.111.029 1.290.408.558.411.517

30.368.601.955.762 39.764.738.249 48.017.702.829.922 78.468.877.054.498 1.116.269.342.172.290

C.2.23 C.2.24 C.2.25 C.2.26 C.2.27

995.695.294.861 81.714.787.074.259 14.725.604.793.162 3.776.686.266.319 4.134.009.045.804 105.346.782.474.405

219.972.238.360 82.565.628.233.981 50.052.048.834.545 0 0 132.837.649.306.886

C.2.28 C.2.29

682.444.830.736.845 1.754.377.650.427 0 684.199.208.387.272

654.820.315.889.114 1.717.659.839.897 20.730.320.269 656.558.706.049.280

C.2.30 C.2.31 C.2.32 C.2.33

482.123.940.723.628 27.712.781.380 63.760.403.631.000 489.006.771.191 546.401.063.907.199 1.230.600.272.294.471 1.335.947.054.768.876

541.788.132.754.460 2.247.197.068.470 52.027.551.480.642 576.681.707.720 596.639.563.011.292 1.253.198.269.060.570 1.386.035.918.367.460

C.2.34 C.2.35 C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39

18.830.302.300.000 31.066.457.963.807 34.228.132.451.168 89.960.839.562.210 2.273.872.299.717 435.339.641.707

17.066.126.560.000 10.277.574.967.820 17.026.622.119.983 71.270.493.507.807 1.258.905.597.373 1.472.661.613.712

C.2.40

(104.351.087.179.544) 72.443.857.039.065

(132.617.677.068.526) (14.245.292.701.831)

C.2.41 C.2.42 C.2.43

660.228.122.016.098 370.290.501.770.920 82.099.295.111.029

650.511.825.297.008 266.966.283.215.733 78.468.877.054.498

C.2.44

(1.230.600.272.294.471) (117.982.353.396.424)

(1.253.198.269.060.570) (257.251.283.493.333)

0 (45.538.496.357.359) 1.290.408.558.411.517

1.730.000.000.000 (269.766.576.195.164) 1.116.269.342.172.290


REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS (UNAUDITED)


III. LAPORAN ARUS KAS (UNAUDITED) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE SEMESTER I YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

Semester I TA 2007

Semester I TA 2006

115.398.018.306.490 58.867.020.893.479 1.314.856.681.543 1.597.857.171.835 20.966.122.100.869 7.810.787.783.937 345.453.277.980 1.273.428.365.744 207.573.544.581.877

96.381.070.896.202 55.381.597.558.515 4.270.565.309.177 1.187.587.687.561 18.078.486.100.797 5.692.029.751.409 1.044.787.841.342 1.105.968.113.388 183.142.093.258.391

51.272.834.177.292 18.022.524.991.400 17.772.763.702.954 87.068.122.871.646 429.794.833.197 295.071.462.286.720

36.227.936.235.710 1.227.444.879.996 15.291.797.423.062 52.747.178.538.768 646.744.772.101 236.536.016.569.260

D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15

46.267.339.238.685 15.785.222.239.446 39.126.602.837.389 38.773.153.110.104 14.645.844.345.076 1.792.608.773.576 5.063.761.396.027 3.915.978.687.167 95.763.709.433.874 2.065.192.228.064 0 350.784.366.667 263.550.196.656.075 31.521.265.630.645

32.710.675.177.862 13.505.882.706.033 38.770.018.140.831 10.222.498.988.884 11.047.887.821.881 15.112.300.363.416 6.128.227.834.933 10.784.355.592.667 84.650.252.565.656 1.403.172.764.894 436.992.600.000 185.234.227.800 224.957.498.784.857 11.578.517.784.403

D.2.16

45.275.912.741 45.275.912.741

14.666.118.067 14.666.118.067

D.2.17

12.284.661.569.772 12.284.661.569.772 (12.239.385.657.031)

12.957.851.262.067 12.957.851.262.067 (12.943.185.144.000)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Penghasilan b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah c. Pajak Bumi dan Bangunan d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan e. Cukai f. Bea Masuk g. Pajak Ekspor h. Pajak Lainnya Total Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Penerimaan Sumber Daya Alam b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c. Penerimaan PNBP Lainnya Total PNBP 3. Penerimaan Hibah Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)

D.2.1

D.2.2

D.2.3

II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Bantuan Sosial 6. Belanja Lain-Lain 7. Bagi Hasil Pajak 8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9. Dana Alokasi Umum 10. Dana Alokasi Khusus 11. Dana Otonomi Khusus 12. Dana Penyesuaian Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN I. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Aset Tetap Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) II. Arus Kas Keluar 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 3. Penyertaan Modal Negara 4. RDI/RPD 5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Keluar (C.2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II) D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 2. Transfer Antar Kantor Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D) SALDO AWAL KAS BUN DAN KPPN SALDO AKHIR KAS BUN DAN KPPN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN KAS TRUST FUND REKENING PEMERINTAH LAINNYA PADA BI SALDO AKHIR KAS DAN BANK

D.2.18 D.2.19 D.2.20

72.280.220.724.809 3.075.848.853.586 4.165.207.203.066 79.521.276.781.461

56.214.374.389.131 3.811.884.068.087 0 60.026.258.457.218

D.2.21 D.2.22 D.2.23 D.2.24 D.2.25

35.080.239.714.783 28.162.430.371.142 0 311.250.671.917 4.182.778.033.426 67.736.698.791.268 11.784.577.990.193

24.072.281.565.985 23.795.073.675.234 0 516.660.888.582 0 48.384.016.129.801 11.642.242.327.417

D.2.26 D.2.27

813.610.220.770 (7.335.506.442.119) (6.521.896.221.349)

510.532.457.520 (19.918.577.294.850) (19.408.044.837.330)

24.544.561.742.458 25.355.524.048.499 49.900.085.790.957 6.811.198.024.953 435.339.641.707 388.351.793.443 26.202.504.174.894 83.737.479.425.954

(9.130.469.869.510) 18.059.505.583.125 8.929.035.713.615 6.668.152.458.195 1.472.661.613.712 0 26.503.223.018.939 43.573.072.804.461

D.2.28 D.2.29 D.2.30 D.2.31 D.2.32


REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED)


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED) A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (Audited) disusun berdasarkan LKPP (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK. 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, Pasal 13 ayat (1) menetapkan bahwa pada pertengahan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2007 Semester Pertama. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO GAMBARAN EKONOMI MAKRO Perekonomian Indonesia masih dipengaruhi sentimen positif

Perekonomian Indonesia sepanjang semester I tahun 2007 masih dipengaruhi oleh berbagai sentimen positif sebagai kelanjutan dari perbaikan ekonomi global dan regional di tahun 2006. Dalam tataran makro perbaikan kinerja ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur berimbas pada perbaikan posisi neraca perdagangan, sementara masih tingginya harga minyak dunia dan mulai melonggarnya kebijakan moneter di Amerika Serikat turut memberi peluang bagi tumbuhnya sektor riil dan derasnya aliran modal yang masuk ke Indonesia. Dari sisi internal, Catatan atas Laporan Keuangan -10-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) peningkatan konsumsi masyarakat, pertumbuhan investasi, alokasi belanja pemerintah yang meningkat serta peningkatan ekspor merupakan stimulus bagi perbaikan kondisi perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi masyarakat terutama diakibatkan oleh peningkatan pendapatan riil masyarakat sebagai dampak dari penurunan suku bunga. Penurunan ini, ditambah dengan peningkatan permintaan masyarakat dan iklim investasi yang semakin kondusif turut mendorong pertumbuhan pembiayaan investasi dalam negeri. Pemerintah juga semakin intens dalam mewujudkan program-program pembangunan yang tercermin dari meningkatnya alokasi APBN tahun 2007. Selanjutnya, prospek ekonomi yang terindikasi dari kinerja ekspor juga menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat, meskipun pada triwulan I sempat terjadi penurunan ekspor. Dengan gambaran di atas, secara umum kondisi ekonomi makro semester I tahun 2007 masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi PDB semester I tahun 2007 mengalami kenaikan 6,1 persen dibanding semester I tahun 2006

Selama semester I tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6,1 persen dibandingkan dengan keadaan semester I tahun 2006. Pertumbuhan ini antara lain dihasilkan dari sektor-sektor pertanian, listrik-gas-air bersih, perdagangan-hotelrestoran, keuangan-real estat-jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 11,6 persen, disusul dengan sektor listrik-gas-air bersih sebesar 9,5 persen, konstruksi sebesar 8,6 persen dan perdaganganhotel-restoran sebesar 8,2 persen. Apabila dibandingkan dengan semester I tahun 2006, perekonomian mengalami pertumbuhan mencapai 6,3 persen (y-on-y). Sumber pertumbuhan yang utama berasal dari sektor industri pengolahan (tumbuh 1,5 persen), perdagangan-hotel-restoran (tumbuh 1,4 persen), pengangkutan dan komunikasi (0,8 persen), dan keuangan-real estat-jasa perusahaan (tumbuh 0,7 persen).

PDB semester I tahun 2007 harga berlaku Rp1.881,8 triliun dan harga konstan 2000 Rp961,5 triliun

Pada semester I tahun 2007, PDB harga berlaku perekonomian Indonesia mencapai Rp 1.881,8 triliun, sedangkan PDB harga konstan 2000 mencapai Rp961,5 triliun. Jika dilihat dari komponen penggunaannya, kontribusi variabel pembentuk PDB terbesar berasal dari kenaikan ekspor barang dan jasa. Perbandingan antara semester I dengan periode yang sama tahun sebelumnya menunjukkan ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 9,4 persen. Di urutan berikutnya menyusul komponen pembentukan modal tetap bruto (7,3 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (4,7 persen) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (3,8 persen). Dengan kata lain ekspor merupakan salah satu andalan dalam pembentuk PDB. Yang patut dicermati dari pertumbuhan ini adalah naiknya impor barang dan jasa sebesar 7,8 persen. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat ekspor bersih masih menunjukkan hasil yang positif.

Kontributor PDB Indonesia yang terbesar adalah DKI Jakarta

Kontributor terbesar pembentukan PDB Indonesia selama semester I masih di Pulau Jawa (59,03 persen) yang didominasi oleh DKI Jakarta (15,98 persen). Pada semester pertama ini, tingkat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen, terutama disumbangkan dari sektor perdagangan-hotel-restoran. Kontribusi terbesar kedua berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Sumatera yang terutama dihasilkan dari sektor pertanian dan industri pengolahan yang menyumbang 22,79 persen. Selanjutnya Kalimantan dan Sulawesi menyumbang masing-masing sebesar 8,91 persen dan 4 persen yang terutama sekali dihasilkan dari sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian masih mendominasi pembentukan PDB, meskipun sektor-sektor perdagangan-hotel-restoran, industri pengolahan dan pertambangan juga mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi.

Catatan atas Laporan Keuangan -11-


Grafik 1: Struktur PDB per Sektor Semester I/2007 (dalam persen)

Grafik 2: Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan Semester I/2007 (dalam persen) Laju inflasi semester I 2,08 persen

Laju inflasi tahun kalender 2007 (Januari – Juni) mencapai 2,08 persen, sedangkan laju inflasi year-on-year (Juni 2007 terhadap Juni 2006) mencapai 5,77 persen. Kondisi inflasi ini relatif stabil dan masih sesuai dengan proyeksi yang ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana laju inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, maka stabilnya laju inflasi semester I tahun 2007 pada dasarnya adalah dampak dari kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi. Stabilnya inflasi juga diakibatkan oleh melimpahnya pasokan komoditas bahan makanan terutama bumbu-bumbuan yang mampu mengatasi tekanan inflasi dari naiknya harga beras. Tren menguatnya nilai tukar Rupiah yang terus berlangsung termasuk masih rendahnya nilai permintaan turut berkontribusi pada terkendalinya laju inflasi.



Grafik 3: Perkembangan Laju Inflasi m-to-m (persen) Nilai tukar Rupiah Juni 2007 Rp9.054 per Dolar AS

Selama semester I ini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika terus menunjukkan kecenderungan menguat dari bulan ke bulan. Dari sekitar Rp 9.090 per Dolar Amerika pada awal Januari, Rupiah terapresiasi menjadi Rp9.054 per Dolar Amerika pada akhir bulan Juni 2007. Penguatan nilai Rupiah disebabkan meningkatnya arus modal asing (Foreign Direct InvestmentFDI dan portofolio) serta meningkatnya ekspor. Dengan penguatan ini, beban Pemerintah atas subsidi BBM dan listrik juga menjadi lebih kecil sehingga mampu menciptakan fiscal space bagi pembangunan.

Fiscal space sebesar USD 15 miliar menurut World Bank

Dalam Indonesia Public Expenditure Review 2007 yang dikeluarkan oleh World Bank, dikemukakan bahwa Indonesia mempunyai kesempatan yang luas untuk membangun disebabkan penambahan kemampuan keuangan negara sebanyak USD 15 miliar. Jumlah sebesar ini antara lain disebabkan menurunnya subsidi BBM sehingga dana yang ada dapat digunakan untuk percepatan pelunasan utang, menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 20 persen dan peningkatan alokasi ke pemerintah daerah sebesar 28 persen. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan percepatan pelunasan utang pada tahun 2006 yang terbukti mampu mengurangi rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 47 persen di tahun 2005 menjadi 35,4 persen di tahun 2007. Sementara itu pengeluaran pemerintah juga tumbuh sebesar hampir 10 persen dengan porsi kenaikan transfer ke daerah sebesar 17 persen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar tersebut mendapat tanggapan positif dari lembaga internasional.

Grafik 4: Perkembangan Nilai Tukar Rupiah/USD


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Kegiatan ekspor dan impor meningkat

Terkendalinya laju inflasi dan membaiknya nilai tukar diikuti juga dengan meningkatnya ekspor. Selama semester I tahun berjalan, ekspor Indonesia meningkat sebesar 14,29 persen sementara impor juga mengalami peningkatan sebesar 16,34 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya. Kenaikan ekspor terutama didukung oleh kenaikan ekspor non migas yang meningkat sebesar 20,35 persen, dari senilai USD 36,50 miliar di paruh pertama tahun 2006 menjadi senilai USD 43,93 miliar pada paruh pertama tahun ini. Akan tetapi ekspor non migas ini ternyata diikuti dengan penurunan ekspor migas dari senilai USD 10.413,8 juta pada semester I tahun 2006 menjadi hanya USD 9.687,0 juta di tahun 2007. Di satu sisi, naiknya ekspor non migas terutama disumbangkan dari sektor industri pakaian jadi dan minyak kelapa sawit. Di sisi lain, turunnya nilai ekspor migas disebabkan oleh tidak terpenuhinya produksi minyak harian sesuai asumsi APBN selama semester I ini. Sementara itu nilai impor naik signifikan dari sebesar USD 28.928,8 juta di paruh pertama tahun 2006 menjadi USD 33.656,9 di paruh pertama tahun ini. Kenaikan ini disumbang dari kenaikan impor migas sebesar 3,29 persen (dari USD 9.037,5 juta menjadi USD 9.334,5 juta) dan non migas sebesar 22,27 persen (USD 19.891,7 juta menjadi USD 24.322,4 juta). Naiknya impor migas terutama disebabkan masih berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dunia, padahal Indonesia masih mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kenaikan impor non migas masih didominasi oleh impor barang konsumsi yang naik 44,57 persen dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2007. Akan tetapi, ternyata pada saat yang sama impor barang modal juga menunjukkan peningkatan sebesar 8,34 persen yang menunjukkan mulai bergeraknya sektor riil dalam negeri.

Sektor riil mulai tumbuh

Momentum kebangkitan sektor riil ini terlihat dari tumbuhnya sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 11,6 persen pada semester I tahun 2007 jika dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya. Sektor bangunan dan industri pengolahan pun mulai tumbuh masingmasing sebesar 8,6 persen dan 5,4 persen. Tumbuhnya sektor riil ini memberi harapan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan diperlukan karena bergeraknya sektor-sektor produksi akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mengatasi pengangguran. Sebagai bukti membaiknya kondisi ekonomi ini terlihat dari bertambahnya lapangan kerja baru selama kurun Februari 2006–Februari 2007 sebanyak 2,4 juta. Hal ini mendorong turunnya tingkat pengangguran dari 10,4 persen di bulan Februari 2006 menjadi 9,8 persen di Februari 2007. Dengan demikian upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi sektor riil seusai krisis terus menampakkan hasil sehingga memperbaiki fundamental ekonomi dari tahun ke tahun. Fundamental yang baik ini antara lain tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia yang mengindikasikan kinerja Neraca Perdagangan Indonesia per Juni 2007 mencapai USD 50,9 miliar atau setara dengan 5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

60.00 50.00 40.00

53.62 38.46

33.66 23.20

30.00 20.00 10.00

Impor (USD miliar)

0.00

Ekspor (USD miliar) Semester I/2006

Semester I/2007

Grafik 5: Perbandingan Ekspor dan Impor Semester I Tahun 2006 dan Tahun 2007 Catatan atas Laporan Keuangan -14-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Neraca Pembayaran Indonesia terus mencatatkan surplus

Investasi portofolio meningkat

Sebagai dampak peningkatan ekspor, Neraca Pembayaran Indonesia juga terus menunjukkan penguatan dengan mencatatkan surplus yang berkelanjutan. Semenjak triwulan IV tahun 2005 surplus dapat dipertahankan yang mencapai USD 3,7 miliar pada semester I tahun 2007 ini. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di semester I tahun 2006, terdapat kenaikan transaksi berjalan sebesar 12 persen (dari USD 3,3 miliar menjadi USD 3,7 miliar). Kenaikan transaksi berjalan terutama disebabkan naiknya neraca perdagangan karena pada saat bersamaan transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus. Jika melihat pada kondisi triwulan I/2007, transaksi modal dan finansial hanya mencatatkan surplus USD 1.710 juta atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di triwulan I/2006, yang mencapai USD 2.270 juta. Aliran modal tidak terlalu banyak berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu, mengingat sentimen positif masih mampu mempertahankan investasi portofolio yang masuk ke Indonesia. Hal ini tercermin dari masih tingginya kepemilikan asing pada surat-surat berharga yang diperdagangkan di Indonesia. Lebih lanjut, stabilitas ekonomi makro dan relatif kompetitifnya suku bunga domestik mendorong naiknya aliran modal terutama investasi portofolio di semester I/2007. Investasi portofolio berupa pembelian saham, SUN dan SBI selama triwulan II tahun 2007 mencapai neto USD 3,9 miliar. Angka ini lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang hanya mencapai USD 1,7 miliar. Secara keseluruhan surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai USD 2,3 miliar ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus semester I tahun 2006 yang hanya sebesar USD 26 juta. Namun sejalan dengan surplus transaksi berjalan dan transaksi keuangan, penempatan aset penduduk di luar negeri diperkirakan meningkat mencapai USD 2 miliar. Hal ini dapat dicermati dari meningkatnya rekening giro milik bank dan perusahaan domestik di luar negeri. 7,000 6,000 5,000

5,786 4,742

4,415

4,000 3,000

3,700

3,379 2,637

2,708

2,000 1,000 0 Tri IV/2005 Tri I/2006 Tri II/2006 Tri III/2006 Tri IV/2006 Tri I/2007 Tri II/2007

Grafik 6: Perkembangan Surplus Neraca Pembayaran Indonesia Kebijakan penurunan suku bunga dan IHSG

Kondisi perekonomian yang menunjukkan tren membaik ini mendorong Bank Indonesia untuk terus melakukan kebijakan penurunan suku bunga yang merupakan enabling factor bagi sektor riil untuk mulai berkembang. Dari bulan Januari ke Juni 2007, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebanyak 125 basis poin (9,75 persen ke 8,50 persen). Upaya ini mendapat respon positif dari para pelaku pasar yang tercermin dari peningkatan harga saham yang mencatatkan rekor tertinggi dan kecenderungan penurunan yield obligasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level baru 2.104 pada bulan Mei 2007, sedangkan yield Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan rata-rata 44 basis poin.

Kebijakan pemerintah dan IHSG

Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan penguatan perekonomian juga turut memberi hasil yang signifikan bagi naiknya IHSG, di samping faktor suku bunga di atas. Penguatan IHSG juga dipengaruhi oleh kondisi regional yang memperkuat Catatan atas Laporan Keuangan -15-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) kinerja pasar saham dalam negeri. Hal-hal yang mempengaruhi di antaranya meliputi penguatan pasar saham di berbagai kawasan, menurunnya tingkat kekhawatiran atas resesi Amerika, dan kecenderungan investor untuk mengurangi resiko investasi portofolio di tengah kondisi global excess liquidity. Sementara penurunan yield obligasi dikarenakan keyakinan investor atas fundamental ekonomi Indonesia yang semakin membaik sehingga mengurangi faktor country risk. Membaiknya fungsi intermediasi perbankan

Membaiknya fundamental ekonomi ternyata berpengaruh pada membaiknya fungsi intermediasi perbankan yang selama ini tersendat. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya penyaluran kredit dari perbankan pemerintah maupun swasta yang menunjukkan tren peningkatan sejak triwulan II tahun 2006. Secara umum sektor perdagangan masih merupakan primadona bagi industri perbankan dalam menyalurkan kreditnya dengan rata-rata seperempat kredit perbankan jatuh ke sektor ini. Selama triwulan II tahun 2007, perbankan pemerintah telah menyalurkan kredit sebesar Rp283.224 miliar, sementara bank umum swasta nasional sebesar Rp355.503 miliar. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan kondisi triwulan II tahun 2006 yang sebesar Rp256.267 miliar dan Rp302.693 miliar. Di sisi lain, fungsi intermediasi yang membaik juga disebabkan makin membaiknya pengawasan terhadap perbankan untuk mencegah berulangnya kredit macet. Sehingga diharapkan pada akhir tahun nanti Loan to Deposit Ratio dapat ditingkatkan menjadi di atas 61 tahun.

15 10 5

10

12.75 12.73 12.5

11.25

9.75

9

8.5

0

Triwulan

Grafik 7: Tingkat Diskonto SBI Harga minyak mentah dunia cenderung meningkat

Harga minyak mentah dunia pada paruh pertama tahun ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Ketergantungan dunia akan BBM telah turut menaikkan harga rata-rata minyak mentah dunia dari sekitar USD 63,8 per barel menjadi USD 69,14 per barel. Ketergantungan ini tercermin dari ekspektasi meningkatnya permintaan minyak dunia kuartal III tahun 2007 sebesar 1,8 juta barel per hari dibanding kuartal II yang disebabkan faktor seasonal terkait kebutuhan BBM. Faktor lain yang turut berpengaruh pada kenaikan harga adalah menurunnya produksi minyak mentah dari negara penghasil minyak (anggota OPEC/non OPEC) dan masih terganggunya produksi di Nigeria terkait faktor-faktor keamanan. Kenaikan harga minyak ini tidak menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri karena pada saat bersamaan terjadi pula penguatan nilai tukar.

Produksi minyak diproyeksikan terus meningkat

Produksi minyak mentah Indonesia diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun untuk mendukung anggaran. Pada tahun 2006 produksi minyak mentah Indonesia mencapai 329,6 juta barel per hari (rata-rata 0,935 juta barel per hari produksi). Peningkatan produksi minyak dilakukan dengan dua cara yaitu optimalisasi sumur-sumur minyak yang telah ada dan pembukaan kilang-kilang baru. Dengan demikian, pada tahun 2009 diproyeksikan produksi minyak akan mencapai 1,1 juta barel per hari. Selain itu, Pemerintah juga semakin mengintensifkan produksi gas bumi. Selama tahun 2006, produksi gas bumi ini mencapai 2,9 miliar standar kaki kubik (MSCF) yang diharapkan semakin meningkat mencapai 11 MSCF di Catatan atas Laporan Keuangan -16-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) tahun 2009. Produksi migas yang terus meningkat sangat diharapkan untuk menutupi belanja negara yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menyejahterakan rakyat dalam mencapai pertumbuhan yang disertai pemerataan (growth with equity). Meskipun peranan sektor migas dari tahun ke tahun diharapkan semakin menurun seiiring meningkatnya peranan sektor non migas, tetapi untuk saat ini sektor migas masih merupakan sumber pendapatan yang belum tergantikan untuk membiayai APBN.

Grafik 8: Perkembangan produksi minyak mentah dan gas bumi Indonesia Pertumbuhan triwulan I/2007 konsumsi swasta 3,8 persen

Investasi mulai tumbuh

Tren membaiknya penanaman modal di Indonesia

Pertumbuhan konsumsi swasta selama triwulan I tahun 2007 diperkirakan mencapai 3,8 persen dan terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini diakibatkan oleh penurunan suku bunga dan peningkatan pembiayaan konsumsi swasta. Selain itu, kenaikan konsumsi juga dipicu naiknya daya beli masyarakat yang terlihat dari kredit konsumsi riil yang disalurkan oleh perbankan. Dari survei kepercayaan konsumen Danareksa terlihat perbaikan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian yang diindikasikan dari membaiknya ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan survei konsumen Bank Indonesia dan BPS juga menunjukkan peningkatan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian secara umum. Di sisi produsen kecenderungan perbaikan juga terlihat dari pertumbuhan riil indeks penjualan eceran dan peningkatan penjualan mobil yang merupakan benchmark untuk mendeteksi gairah konsumsi masyarakat atau peningkatan daya beli (purchasing power). Selanjutnya, investasi mulai menampakkan pertumbuhan meskipun belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tumbuhnya kegiatan investasi terutama dimotori oleh akselerasi pertumbuhan investasi non bangunan. Investasi mesin, peralatan dan alat angkut yang mewakili indikator investasi non bangunan mulai menunjukkan pemulihan setelah sebelumnya sempat terpuruk sebagai dampak kenaikan BBM di bulan Oktober 2005. Selanjutnya konsumsi semen sebagai indikator dini investasi bangunan menunjukkan pertumbuhan positif selama 3 bulan terakhir, setelah sebelumnya negatif. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktifitas investasi yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan. Tren investasi yang membaik juga terlihat dari peningkatan jumlah penanaman modal di Indonesia selama Januari-Mei 2007. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan dalam kurun waktu di atas terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN dari Rp10.467,4 miliar di tahun 2006 menjadi Rp18.616,9 di tahun 2007 (naik 78 persen). Sedangkan realisasi PMA mengalami peningkatan dari USD 3.136,6 juta di tahun 2006 menjadi USD 3.706,0 juta di tahun 2007 (naik 18 persen). Hal ini sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan juga disahkannya undang-undang investasi yang baru yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lihat boks 1). Realisasi penggunaan tenaga kerja yang terserap pada proyek-proyek PMDN dan PMA masing-masing Catatan atas Laporan Keuangan -17-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) sebanyak 48.692 orang dan 69.123 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Mei 2007 ini telah terjadi penyediaan lapangan kerja baru yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran. Di sisi lain apabila dibandingkan dengan tahun 2006, penyerapan investasi PMA atas tenaga kerja mengalami penurunan (tahun 2006 sebanyak 114.114 orang) yang menunjukkan bahwa investor asing mulai beralih ke sektor yang lebih padat modal. Peningkatan ini diikuti mulai tumbuhnya pembiayaan investasi yang terlihat dari naiknya kredit investasi.

Grafik 9: Perkembangan PMDN dan PMA

Boks 1. Pokok-Pokok Undang-Undang Penanaman Modal (UU 25/2007) Seluruh penanaman modal di Indonesia diatur dalam satu peraturan yang terpadu (unified law). Tidak seperti undang-undang sebelumnya, undang-undang penanaman modal yang baru mengatur seluruh kebijakan penanaman modal dalam negeri dan asing ke dalam satu kesatuan. Dalam rangka merangsang investasi, penggunaan hak atas tanah diperpanjang, yaitu hak guna usaha dari 35 menjadi 95 tahun, hak guna bangunan dari 30 menjadi 80 tahun dan hak pakai dari 25 tahun menjadi 75 tahun. Pemberian insentif fiskal berupa pengecualian dan pengurangan pajak atas proyek-proyek yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pengembangan infrastruktur dan teknologi, mengembangkan daerah perdesaan, serta untuk industri perintis diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Untuk meningkatkan kepastian hukum, pemerintah memberikan kesamaan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Undang-Undang penanaman modal ini juga lebih mendetil, yaitu undang-undang memerinci kriteria secara eksplisit (seperti penentuan daftar penanaman modal yang tidak diperbolehkan dan insentif fiskal yang didapatkan investor) dan lebih jelas (seperti pajakpajak daerah yang boleh dikenakan dan tidak kepada investor). Selain itu, pemerintah juga menunjukkan komitmen yang jelas untuk mengurangi penyimpangan, yaitu undang-undang menggariskan sistem pelayanan aplikasi penanaman modal secara terpadu dan dipusatkan di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh BKPM. (Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) Optimisme pelaku bisnis internasional terhadap Indonesia

Di samping hal-hal tersebut di atas, para pelaku bisnis juga semakin menunjukkan optimismenya terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Kondisi ini ditunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh the Japan External Trade Organization (JETRO) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang masih menganggap Indonesia sebagai Catatan atas Laporan Keuangan -18-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) tempat yang penting untuk berinvestasi. Survei tersebut mengukur komparasi antara negaranegara di Asia Timur terhadap China dalam stabilitas ekonomi dan politik, kejelasan peraturan perundangan, dukungan infrastruktur dan lain-lain yang mendukung investasi langsung. Dari sepuluh negara yang paling menjanjikan untuk berinvestasi, Indonesia pada tahun 2006 dalam jangka pendek menempati urutan kesembilan. Sementara dalam jangka panjang, posisi Indonesia membaik di posisi kedelapan. Survei tersebut menggambarkan optimisme pelaku bisnis Jepang terhadap Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hasil survei ini patut mendapat perhatian mengingat perusahaan-perusahaan Jepang merupakan investor terbesar di sektor non-migas. Triple track strategy

Dana bagi perbaikan infrastruktur

Upaya revitalisasi pertanian

Fokus utama pemerintah pada tahun 2007 masih berkisar pada upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang dijalankan dalam triple track strategy: pro-growth, pro-job dan pro-poor. Langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Kedua, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, dan ketiga, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ini adalah dengan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan. Dari sekitar Rp 18 triliun yang dialokasikan tahun 2004, meningkat menjadi Rp23 triliun di tahun 2005, Rp42 triliun di tahun 2006 dan meningkat signifikan menjadi Rp51 triliun di tahun 2007. Sayangnya, usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru masih mengalami berbagai kendala seperti belum membaiknya sector riil dan investasi yang masih lambat. Jadi, meskipun angka pengangguran menurun dari 11 juta menjadi 10 juta dalam setahun terakhir namun laju pertumbuhan lapangan kerja baru yang hanya mencapai 1,5 juta orang per tahun belum mampu mengatasinya secara menyeluruh. Dalam upaya memacu investasi langsung ke Indonesia, pemerintah menganggarkan dana yang cukup besar bagi perbaikan infrastruktur. Dana tersebut digunakan sebagai faktor pengungkit (leveraging) bagi terciptanya investasi yang lebih besar dari pihak swasta. Selain melalui alokasi yang berada di tingkat departemen ataupun pemerintah daerah, pemerintah juga menyalurkan dananya melalui unit usahanya, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk untuk berinvestasi. Sampai dengan Juni 2007 pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp2 triliun melalui BLU ini yang antara lain diinvestasikan bagi pembangunan jalan tol sebesar Rp600 miliar melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Selain itu, pemerintah juga gencar mempromosikan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin dari berhasil disetujuinya kerjasama pembangunan monorail dengan pihak swasta asing di Jakarta, pembangunan proyek-proyek tenaga kelistrikan dan program-program perbaikan infrastruktur di daerah bencana, seperti di Sidoarjo dan Yogyakarta. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut untuk merevitalisasi pertanian pemerintah mencanangkan agar di tahun 2007 ini dapat dihasilkan minimal 2 juta ton beras secara nasional. Peningkatan komoditas pangan diperlukan agar negara memiliki ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan 220 juta penduduk dengan pertambahan 1,3 persen per tahun. Selain peningkatan stok beras, pemerintah juga meningkatkan ketersediaan daging, jagung, kedelai dan sembilan bahan pokok lainnya. Dengan revitalisasi diharapkan para petani memiliki akses terhadap sumber daya produktif dan permodalan, dan memiliki kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk mendukung program-program di bidang pertanian dimaksud, pemerintah menganggarakan dana sebesar Rp8,7 triliun di tahun 2007 ini. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp2,5 triliun dari tahun sebelumnya yang besarnya Rp6,2 triliun. Penggunaan dana dimaksud di antaranya Rp 1 triliun akan digunakan untuk mensubsidi benih pada lahan 6 juta hektar, Rp745 miliar untuk jaminan kredit petani, Rp500 miliar untuk subsidi bunga dari pinjaman kredit tersebut, dan sisanya untuk peningkatan penyuluhan.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Upaya pengentasan kemiskinan

Kemandirian ekonomi Indonesia

Dua belas risiko fiskal yang dihadapi Indonesia

Dukungan terhadap pengentasan kemiskinan juga ditunjukkan dengan membangun sentra-sentra produksi di pedesaan. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Desa Mandiri Energi (DME) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil, terutama BBM sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan. Ada dua bentuk DME yang dikembangkan oleh pemerintah melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta, yaitu DME non BBM yang menggunakan mikrohidro, tenaga surya dan biogas serta DME bahan bakar nabati atau biofuel. Salah satu yang cukup mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah budidaya tanaman jarak pagar yang mendukung konversi energi dari BBM ke bahan bakar alternatif lainnya. Untuk mempercepat upaya ini, pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang menjamin ketersediaan lahan, modal, peralatan dan mesin, infrastruktur dan pemasaran bagi budidaya tersebut. Desa Mandiri Energi yang ada saat ini mencapai 100 desa DME biofuel dan 40 desa non BBM yang tersebar di 81 kabupaten. Di tahun 2007 ini diharapkan jumlah tersebut mampu ditingkatkan menjadi 200 DME. Selain pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam kemandirian ekonomi yang diwujudkan dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri. Dalam strategi pengelolaan utang, pemerintah secara bertahap mulai mengurangi utang luar negeri. Hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah percepatan pembayaran utang kepada IMF di tahun 2006 sebesar USD 7,8 miliar, yang seharusnya baru lunas di tahun 2010. Setelah itu pemerintah juga tidak memperpanjang forum negara donor Consultative Group on Indonesia yang dianggap cenderung banyak campur tangan terhadap urusan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dana akibat defisit anggaran, pemerintah lebih mengutamakan utang bilateral langsung dan pembiayaan dalam negeri melalui penerbitan surat utang negara. Sampai dengan kuartal I 2007 telah terdapat surplus pembiayaan sekitar Rp10 triliun yang merupakan selisih antara realisasi penerbitan surat berharga negara sebesar Rp18,77 triliun (neto) dengan kebutuhan pembiayaan kuartal tersebut sebesar Rp8 triliun. Selain itu, untuk meminimalkan resiko fiskal, pemerintah juga melaksanakan pembelian kembali (buy back) dan penukaran obligasi negara (debt switching). Selama semester I telah dilakukan 5 kali debt switching dengan nilai mencapai Rp12,6 triliun. Dengan penukaran ini maka obligasi negara yang jatuh tempo pada tahun 2008 dan tahun 2012 dapat diperpanjang pembayarannya di pertengahan tahun 2022. Sebagaimana telah tercantum juga dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2008, pemerintah setidaknya dihadapkan pada dua belas sumber risiko fiskal, yaitu: (i) sensitivitas asumsi ekonomi makro, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya variansi pada asumsi dasar ekonomi makro, yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran andalan APBN; (ii) utang pemerintah, yang sebagai pembiayaan memiliki risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko operasional; (iii) proyek pembangunan infrastruktur, yang dapat menimbulkan risiko sehubungan dengan pemberian jaminan pemerintah terhadap proyek tersebut; (iv) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dapat membebani APBN apabila Pemerintah diharuskan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN); (v) program pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, yang juga dapat membebani APBN dalam jumlah signifikan; (vi) desentralisasi fiskal, yang dapat membebani APBN sehubungan dengan kebijakan hold harmless; (vii) Bank Indonesia, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga modal awal Bank Indonesia; (viii) Lembaga Penjamin Simpanan, yang juga memerlukan peran pemerintah dalam menjaga modal awalnya; (ix) tuntutan hukum kepada pemerintah, yang antara lain terjadi dalam kasus pengadaan listrik swasta (Independent Power Producers/IPPs) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); (x) keanggotaan organisasi internasional, menimbulkan komitmen pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada organisasi internasional tersebut; (xi) bencana alam, yang menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan penanggulangan bencana serta pemulihan pasca bencana; dan (xii) Lumpur Sidoarjo, yang menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulanginya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Catatan atas Laporan Keuangan -20-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Stabilitas makro ekonomi terus membaik

Semua hal di atas menunjukkan bahwa stabilitas makro ekonomi domestik terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu yang ditandai dengan menurunnya tingkat bunga dan inflasi, relatif stabilnya nilai tukar, dan meningkatnya cadangan devisa. Seperti tercermin dalam laporan World Economic Forum, daya saing Indonesia pada tingkat global tahun 2006 berada di posisi 50, lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang di posisi 69. Perkembangan ini juga disokong oleh pandangan lembaga pemeringkat internasional yang menganggap country risk Indonesia mulai membaik. Salah satunya adalah Standard and Poor yang menaikkan peringkat Indonesia dari BB menjadi B+ untuk utang dalam mata uang asing dan dari BB menjadi BB+ untuk utang dalam mata uang lokal. Hal ini menunjukkan persepsi dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia adalah positif. Perkembangan indikator utama perekonomian dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Indikator Utama Perekonomian TA 2004-2007 Uraian Pertumbuhan ekonomi (persen) Tingkat inflasi (persen) Nilai tukar rupiah (Rp/USD) Suku bunga SBI (persen) Harga minyak (USD/barel) Produksi minyak (juta barel/hari

Realisasi TA 2004 5,1 6,4 8.939 7,39 37,17 1,040

Realisasi TA 2005 5,6 17,1 9.705 9,09 51,80 0,999

Realisasi TA 2006 5,5 6,6 9.020 9,75 63,8 0,935

Asumsi TA 2007 6,3 6,5 9.300 8,5 63,00 1,000

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Struktur pembentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta alokasi dan realisasinya dari tahun 2006, dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Semester I TA 2006 dan 2007 (dalam triliun) Uraian Penerimaan pajak PNBP Penerimaan hibah Pendapatan Negara dan hibah Belanja pemerintah pusat Transfer untuk daerah Total belanja negara Surplus (Defisit) anggaran Pembiayaan

2006 Realisasi APBN-P I/2006 425,1 183,1 229,8 52,8 4,2 0,6 659,1 236,6 478,2 134,3 220,8 103,6 699,1 237,9 (39,9) (1,3) 39,9 11,6

APBN 509,5 210,9 2,7 723,1 504,8 258,8 763,6 (40,5) 40,5

2007 Realisasi I/2007 207,6 87,1 0,4 295,1 168,7 107,2 275,8 19,3 11,8


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Pendapatan Negara Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp295,1 triliun

Realisasi pendapatan Negara dan hibah semester I tahun 2007 mencapai Rp295,1 triliun atau lebih besar Rp58,6 triliun (meningkat 24,76 persen) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006 yang hanya sebesar Rp236,6 triliun. Kenaikan ini disebabkan naiknya penerimaan perpajakan sebesar Rp24,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp34,4 triliun. Kenaikan terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan sumber daya alam di atas 40 persen (dari Rp36,2 triliun menjadi Rp51,2 triliun), penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 14 kali lipat (dari Rp1,2 triliun menjadi Rp18,0 triliun), dan penerimaan PNBP lainnya sebesar 16 persen (dari Rp15,3 triliun menjadi Rp17,8 triliun). sementara hibah pada saat yang sama mengalami penurunan sebesar Rp216,9 miliar dari Rp646,7 miliar di semester I Tahun 2006 menjadi Rp429,8 miliar di semester I Tahun2007.

Realisasi perpajakan Rp207,6 triliun

Realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2007 adalah sebesar Rp207,6 triliun atau mencapai 40 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2007 yang sebesar Rp509,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2006 yang hanya sekitar Rp183,1 triliun terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 13 persen. Meningkatnya penerimaan perpajakan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengintensifkan usaha peningkatan perpajakan melalui upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pada sistem perpajakan secara berkesinambungan. Pemerintah berusaha meningkatkan kepastian atas hak-hak wajib pajak melalui pembaharuan peraturan perpajakan dan berkomitmen untuk menghapus ketentuanketentuan pajak berganda agar tercapai prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan yang akan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan Negara. Selain itu, di bidang administrasi perpajakan pemerintah meluncurkan layanan e-pajak yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat maupun dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan pajak. Layanan ini meliputi e-registrasi yang memudahkan wajib pajak baru untuk mendaftar dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak, e-filing yang memudahkan pelaporan pajak, Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang memudahkan monitoring penerimaan pajak dan e-SPT yang memudahkan pengisian SPT serta kemudahan untuk melakukan pengaduan pajak secara online (lihat boks 2). Kesemua hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target penerimaan pajak pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp720,4 triliun, yang mengalami kenaikan sebesar 30 persen dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2006. Kenaikan ini untuk memenuhi asumsi APBN 2007 yang menyatakan bahwa tax ratio ditetapkan sebesar 14,4 persen.

Hasil positif pembaharuan peraturan perpajakan

Pengaruh yang cukup kuat dari pembaharuan peraturan perpajakan terhadap penerimaan perpajakan terlihat di hampir semua jenis pajak. Pada semester I tahun 2007 ini penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp199,4 triliun atau meningkat sekitar 13 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp176,4 triliun. Dari unsur ini, peningkatan terbesar didapatkan dari penerimaan pajak penghasilan nonmigas yang mencapai Rp95,1 triliun atau meningkat 19,4 persen dibandingkan tahun 2006 yang hanya Rp79,6 triliun. Pendapatan PPN dan PPnBM juga meningkat tajam sebesar 20 persen (dari Rp55,4 triliun di tahun 2006 menjadi Rp69,4 triliun di tahun 2007). Hal ini menunjukkan terjadi percepatan kegiatan ekonomi di dalam negeri, terutama dari sektor-sektor konstruksi, dan perdagangan-hotel-restoran.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Boks 2. Strategi pajak untuk Iklim Investasi yang Kondusif Insentif Pajak berdasarkan UU yang berlaku (UU No. 28/2007) 1. WP yang melakukan penanaman modal tertentu dan atau di wilayah tertentu dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen untuk selama 6 tahun (5 persen per tahun), penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, PPh dividen 10 persen atau sesuai tax treaty; 2. Sumbangan untuk korban bencana di NAD-Nias dapat dibiayakan; 3. Penyerahan dan impor produk strategis tidak dikenakan PPN; 4. PPN tidak dipungut atas penyerahan di Bounded Area, di Kawasan Berikat Pulau Batam, dan impor barang yang memperoleh fasilitas untuk tujuan ekspor; 5. PPN dibebaskan atas impor barang modal KPS; 6. PPN dibebaskan atas avtur untuk penerbangan internasional; 7. Bebas pajak (PPN, PPn BM, PPh Pasal 22) untuk proyek pembangunan Pulau Bintan dan kawasan pendukung sekitarnya; 8. Percepatan restitusi untuk WP Patuh dari semula 1 tahun menjadi 1 minggu. Reformasi Administrasi Perpajakan 1. Peningkatan Pelayanan terhadap Wajib Pajak yang meliputi Implementasi dan Pembentukan Sistem Administrasi Pajak Modern (KPP Modern: LTO, MTO dan STO) serta Perluasan WP Patuh ditambah dengan WP tertentu (untuk percepatan pemberian restitusi); 2. Implementasi Praktek Good Governance meliputi Pembentukan Pusat Data Pajak dan e-system, Pembentukan dan Implementasi Manajemen SDM Modern (AR, case management), dan Pemeriksaan dengan korespondensi; 3. Karakteristik, Keunggulan dan Skedul/Jadwal; 4. Evaluasi: Laporan A.C. Nielsen. 5. (Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, http://www.pajak.go.id/artikel/ins/ pada tanggal 10 Agustus 2007)

diakses

dari

Pajak perdagangan internasional meningkat

Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional turut mengalami peningkatan berarti yang digerakkan oleh naiknya aktifitas impor sepanjang tahun ini. Pada tahun 2007 paruh pertama ini, pajak perdagangan internasional naik sebesar 21 persen (atau Rp8,2 triliun) dari Rp6,7 triliun di tahun 2006. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan bea masuk pada semester ini sebesar 37 persen (dari Rp5,7 triliun di tahun 2006 menjadi Rp7,8 triliun di tahun 2007). Kenaikan ini sejalan dengan naiknya impor barang ke Indonesia, yang di satu sisi dapat menggerakkan perekonomian tetapi di sisi lain perlu dicermati mengingat kenaikan disebabkan oleh impor barang konsumsi rumah tangga. Tidak naiknya impor barang modal menunjukkan masih belum pulihnya sektor riil di dalam negeri dan belum maraknya investasi langsung di Indonesia.

PNBP meningkat tajam

Selanjutnya, penerimaan cukai hingga saat ini masih merupakan penerimaan perpajakan terbesar ketiga setelah penerimaan PPh nonmigas dan penerimaan PPN dan PPnBM. Sampai dengan Juni 2007, realisasi penerimaan cukai telah mencapai Rp20,97 triliun atau 49.92 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-nya sebesar Rp42,0 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,08 Catatan atas Laporan Keuangan -23-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) triliun, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp2.887,64 miliar atau 15,97 persen. Peningkatan realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2007 tersebut, selain dipengaruhi oleh semakin meningkatnya volume produksi barang kena cukai (BKC) khususnya pada produksi hasil tembakau, juga berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau sebesar 7 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.0412006 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 431PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2007. Faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan cukai adalah adanya upaya dan langkah-langkah penyempurnaan administrasi (administrative measure) yang terus menerus dilakukan sejak tahun 2001, terutama dalam rangka menanggulangi peredaran rokok ilegal Pada semester I tahun 2007, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp87,1 triliun mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar Rp34,4 triliun atau 65 persen dibandingkan penerimaan semester I tahun sebelumnya sebesar Rp52,8 triliun. Hal tersebut menunjukan perkembangan PNBP memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara dengan kenaikan yang paling besar terutama berasal dari penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan migas. Pengaruh harga migas dunia terhadap PNBP

Peningkatan harga minyak mentah dan gas alam di pasar dunia turut memberi andil yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan negara bukan pajak selama semester I tahun 2007, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006. Pada semester ini penerimaan migas sebesar Rp46,16 trilun mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp13,18 triliun atau 39,98 persen dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp32,98 triliun. Hal ini diikuti dengan kenaikan penerimaan SDA pertambangan umum sebesar Rp4,1 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,98 triliun atau 94,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penerimaan SDA kehutanan mengalami penurunan sebesar Rp93,42 miliar atau 8,77 persen menjadi Rp971,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,1 triliun sedangkan SDA perikanan mengalami penurunan sebesar Rp30,78 miliar atau 39 persen menjadi Rp48,13 miliar dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp78,9 miliar. Selanjutnya dengan semakin membaiknya kinerja BUMN, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN semester I tahun 2007 sebesar Rp18,0 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp16,8 triliun atau 1.368,3 persen dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp1,2 triliun. Peningkatan ini jelas menggembirakan mengingat dalam APBN tahun 2007 penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN ditargetkan sebesar Rp22,3 triliun, hal tersebut menegaskan bahwa pada tahun-tahun mendatang peranan BUMN dalam perekonomian diharapkan semakin meningkat (lihat boks 3). Sementara itu, penerimaan PNBP lainnya semester I tahun 2007 sebesar Rp17,8 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 triliun atau sebesar 16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp15,3 triliun.

Boks 3. BUMN dan Pengembangannya Dari sekitar 139 Badan Usaha Milik Negara yang ada di Indonesia, tinggal 20 BUMN yang masih memerlukan perbaikan, dengan nilai kerugian yang terus mengecil. Jumlah BUMN sebanyak ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu yang sebanyak 158 BUMN. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007 ini, BUMN diharapkan mampu menjadi motor pembangunan. Untuk hal tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen dengan berencana mengalokasikan belanja modal atau investasi yang mencapai Rp114 triliun di tahun 2007 dan Rp150 triliun di tahun 2008. Beberapa program seperti pemanfaatan Bahan Bakar Catatan atas Laporan Keuangan -24-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Nabati untuk menggantikan BBM, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan perumahan untuk rakyat, dan peningkatan investasi serta revitalisasi sektor pertanian melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diharapkan dapat dilaksanakan oleh BUMN. Pengelolaan BUMN di masa depan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa serta tidak menjadi beban bagi negara, sehinga perbaikan kinerja dan daya saing menjadi kunci terciptanya kondisi tersebut. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah meningkatnya kontribusi BUMN kepada negara berupa pajak dan dividen, di samping kemampuan bersaing untuk menciptakan produk yang berkualitas dan murah sesuai kebutuhan rakyat. Karenanya, BUMN harus menerapkan prinsip-prinsip yang mencerminkan good corporate governance yang mengutamakan akuntabilitas dan tranparansi. Garis besar pengelolaan BUMN 2007-2009 Program revitalisasi dan optimalisasi peran BUMN untuk mendukung program-program pemerintah, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, revitalisasi sektor pertanianperkebunan-perikanan, pengembangan energi alternatif, pengembangan koperasi dan UKM dan meningkatkan kontribusi kepada Negara dengan pajak, dividend an efisiensi pengeluaran. Program peningkatan kinerja BUMN pada tahun 2007 sebesar 20 persen meliputi peningkatan dan optimasi investasi, peningkatan efisiensi, pelaksanaan proyek pemerintah oleh BUMN, mendorong restrukturisasi keuangan BUMN, pengembangan dan diversifikasi usaha, serta peningkatan ekspor. Program rightsizing BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan dengan membedakan antara BUMN yang harus dimiliki Negara karena menjalankan public service obligation dan yang tidak harus dimiliki Negara. (Sumber: Rumusan Hasil Rakor BUMN tanggal 12-13 April 2007) Dengan makin mandirinya perekonomian Indonesia dan makin kokohnya kondisi keuangan negara, pendapatan hibah tidak terlalu diharapkan dalam mendukung APBN. Dari total sebesar Rp2,7 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2007, realisasi semester I ini hanya mencapai Rp429,8 miliar saja. Sedikitnya ketergantungan terhadap pendapatan hibah ini sebetulnya telah tergambar pada tahun 2006 di mana realisasi hanya sekitar Rp1,8 triliun dari Rp4,2 triliun yang dianggarkan. Belanja Negara Belanja negara meningkat 16 persen menjadi Rp275,8 triliun

Alokasi belanja pemerintah pusat meningkat

Secara umum belanja pemerintah selama semester I tahun 2007 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan hampir 16 persen (dari Rp237,9 triliun di tahun 2006 menjadi Rp275,8 triliun di tahun ini). Kenaikan belanja ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian melalui percepatan pembayaran utang, dan mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan antar daerah. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil pembangunan dapat tersebar merata di seluruh tanah air dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Jika melihat pada alokasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2007 ini terdapat peningkatan sebesar Rp26,6 triliun atau sebesar 5,6 persen (dari Rp478,2 triliun menjadi Rp504,8 triliun). Kenaikan pada anggaran belanja modal sebesar 9,6 persen (dari Rp66,7 triliun Catatan atas Laporan Keuangan -25-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) pada tahun 2006 menjadi Rp73,1 triliun pada tahun 2007). Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Alokasi terbanyak dari APBN diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pedesaan, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan sumber tenaga kelistrikan. Pengalokasian dana untuk perbaikan infrastruktur perdesaan mendesak untuk dilakukan mengingat masih banyak sumber-sumber ekonomi rakyat yang berada di pedesaan belum tersentuh oleh kemajuan. Hal tersebut sejalan dengan Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM) yang dicanangkan oleh pemerintah dalam membantu kemandirian masyarakat pedesaan. Program ini pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kemitraan antar masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendidikan, kesehatan, pangan dan lain-lain. Dalam kerangka ini pemerintah bertindak sebagai pemicu tumbuhnya kemandirian, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Di lain sisi, pembangunan tenaga kelistrikan juga mendesak untuk dilakukan mengingat kebanyakan pembangkit yang ada menggunakan BBM sebagai sumber tenaga sehingga rawan terhadap dampak lonjakan harga minyak mentah dunia. Untuk itu diharapkan pembangkit yang ada nantinya tidak menggunakan BBM sebagai sumber tenaga, tetapi menggunakan sumber lain seperti batu-bara ataupun bahkan energi nuklir. Kemungkinan-kemungkinan tersebut sampai saat ini masih terus dijajaki oleh pemerintah bersama beberapa negara partner seperti Cina, Jepang dan Australia. Kenaikan belanja pegawai

Selama semester I tahun 2007, realisasi belanja pegawai mengalami lonjakan yang cukup berarti dengan peningkatan sebesar 41,4 persen (dari Rp32,7 triliun menjadi Rp46,3 triliun) dibandingkan dengan tahun 2006. Kenaikan sebesar itu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan melalui kenaikan gaji dan pemberian gaji ketiga belas. Peningkatan ini perlu dilakukan mengingat pemerinta berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan efisien. Seperti diketahui, terdapat korelasi positif antara kenaikan gaji dan peningkatan profesionalisme pegawai sehingga peningkatan penghasilan dapat meningkatkan kinerja sekaligus meredam korupsi di kalangan pegawai. Sementara kenaikan gaji pensiun ditujukan sebagai penghargaan atas pengabdiannya selama bertugas. Perbaikan penghasilan juga berhubungan dengan peningkatan di sektor pendidikan melalui perbaikan nasib para guru. Dengan demikian amanah undang-undang yang menyebutkan alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20 persen dapat sedikit demi sedikit tercapai. Perbaikan penghasilan para pegawai/pensiunan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli yang dapat memicu pertumbuhan lebih tinggi lagi. Efektifitas kenaikan tersebut terlihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 6 persen selama semester I tahun 2007 (y-on-y).

Belanja pemerintah pusat untuk subsidi

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, dalam APBN TA 2007 subsidi masih mempunyai porsi yang cukup besar dalam struktur belanja Pemerintah Pusat. Dalam APBN TA 2007, subsidi dialokasikan sebesar Rp102,9 triliun atau turun 4,4 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp107,6 triliun. Subsidi ini diperuntukkan bagi subsidi BBM dan non BBM. Dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat atas BBM dan beban anggaran, pemerintah mengkombinasikan subsidi BBM dengan program konversi energi. Salah satu contoh nyata adalah dengan penjatahan minyak tanah di masyarakat kelas ekonomi lemah yang disertai pembagian kompor gas sehingga masyarakat beralih menggunakan gas yang cenderung lebih hemat. Untuk subsidi non BBM, pemerintah mengalokasikannya dalam subsidi listrik melalui PT. PLN, subsidi pangan melalui BULOG, subsidi pupuk bagi pertanian dan subsidi untuk BUMN yang melayani kepentingan publik (public service obligation). Peningkatan alokasi belanja subsidi tercermin dari anggaran sebesar Rp105,2 triliun (RAPBN-P) yang semula Rp102,9 (RAPBN) triliun atau meningkat sebesar Rp2,229 triliun. Kenaikan belanja subsidi bersumber dari subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi PSO dan subsidi kredit program. Dengan demikian dalam RAPBN-P 2007, terdapat 4 jenis subsidi yang mengalami kenaikan, yaitu subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi PSO dan subsidi kredit program. Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan -26-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) subsidi yang mengalami penurunan adalah subsidi BBM dan subsidi pangan. Penurunan ini berkaitan dengan kebijakan penetapan harga BBM di tahun 2005 yang secara berkesinambungan menyerahkan harga BBM menurut mekanisme pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran. Dengan beban anggaran yang berkurang, dana untuk pembangunan semakin meningkat sehingga terjadi akselerasi program-program pembangunan. Sementara penurunan subsidi pangan terutama disebabkan tidak dialokasikannya anggaran untuk pengadaan stok beras nasional yang telah dimulai sejak tahun 2006. Subsidi listrik

Subsidi listrik mengalami peningkatan karena meningkatnya permintaan akan listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebesar 6 persen per tahun maka kebutuhan listrik per tahun rata-rata meningkat 6,6 persen atau setara dengan 3,76 Giga Watt electric (GWe). Di sisi lain adanya kebijakan Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hingga tahun 2009 yang mengakibatkan PT. PLN menanggung biaya operasional dan produksi listrik yang semakin meningkat. Tingginya biaya operasional dan produksi listrik disebabkan karena PT. PLN memiliki lebih banyak pembangkit listrik yang berbasis BBM sebagai penggeraknya. Sehingga guna menjaga suplai listrik relatif baik maka PT. PLN perlu mendapatkan tambahan subsidi. Dalam APBN-P besarnya subsidi menjadi Rp32.487,50 miliar dari semula Rp25.838,20 miliar. Berdasarkan data kelistrikan nasional, kapasitas listrik nasional sekarang 33 GWe. Permintaan listrik nasional mencapai 79,1 GWe di tahun 2010. Dengan demikian terjadi kekurangan pasokan lebih dari 36 GWe yang rencananya akan diatasi dengan menambah investasi baru yang akan menghasilkan pasokan listrik 10 ribu MW.

Subsidi pupuk

Subsidi pupuk mengalami kenaikan karena Pemerintah menetapkan target peningkatan produksi beras sebesar 2 juta ton. Diharapkan dengan kenaikan subsidi pupuk tersebut, produksi beras semula 34 juta ton akan meningkat menjadi 36 juta ton. Berdasarkan data pada Departemen Pertanian, pada tahun 2007, kebutuhan pupuk Urea sebanyak 4,3 juta ton, SP-3 sebanyak 800.000 ton, ZA 700.000 ton, dan NPK sekitar 975.000 ton. Guna mendukung program peningkatan produksi beras menjadi sebanyak dua juta ton, terdapat peningkatan penggunaan pupuk bersubsidi sekitar 800 ribu ton. Dengan dibatalkannya kebijakan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk per Januari maka kebutuhan subsidi semakin meningkat.

Subsidi PSO

Subsidi PSO diberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelni dan PT. Posindo. PT. KAI akan mendapat tambahan subsidi sehingga total subsidi yang diterima oleh PT. KAI sebesar Rp400 miliar. Sedangkan PT. Pelni akan memperoleh subsidi sebesar Rp450 miliar dan PT. Posindo memperoleh Rp125 miliar. Dibandingkan tahun 2006, subsidi PSO mengalami penurunan sebesar Rp240 miliar di tahun 2007. Namun demikian dalam di tahun anggaran 2007, terjadi perubahan besaran subsidi yang semula di RAPBN sebesar Rp950 miliar menjadi Rp975 miliar atau meningkat sebesar Rp25 miliar.

Subsidi kredit program

Meningkatnya subsidi kredit program karena adanya program pemerintah untuk meningkatkan volume pembangunan rumah bersubsidi dan program dalam rangka subsidi energi nabati dan revitalisasi perkebunan. Dengan demikian subsidi kredit program dalam RAPBN-P meningkat 1,5 persen lebih tinggi dari RAPBN 2007.

Realisasi belanja bantuan sosial meningkat 32,6 persen

Realisasi belanja bantuan sosial pada semester I tahun 2007 ini mencapai Rp14,6 triliun atau meningkat 32,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yang hanya Rp11,0 triliun. Bantuan sosial dimaksud disalurkan secara langsung melalui kementerian negara/lembaga dan dalam rangka penanggulangan bencana. Selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan realisasi bantuan yang sangat berarti, dari semula Rp25,6 triliun (0,9 persen PDB) di tahun 2005 menjadi Rp41,0 triliun (1,3 persen PDB) dalam RAPBN-P tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya alokasi dana penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana di beberapa wilayah tanah air. Hal tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan program-program bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya pendanaan PKPS BBM bidang kesehatan dan Catatan atas Laporan Keuangan -27-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) pendidikan. Upaya penanggulangan kemiskinan

Upaya di atas sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dalam mempercepat pencapaian Millenium Development Goals sekaligus memutus rantai kemiskinan dengan pembukaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Dalam kaitan dengan hal tersebut pemerintah melakukan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola 19 kementerian negara/lembaga dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk tahun 2007 ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,9 triliun dengan cakupan sasaran 1.993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses modal bagi Usaha Kecil Menengah melalui penyediaan dana bergulir UKM dan koperasi, serta bantuan sertifikasi tanah untuk penjaminan kredit. Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan serta sarana dan prasarana pendukungnya. Kesemua hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun dengan pemerataan.

Belanja pemerintah menurut fungsi

Sementara itu, belanja pemerintah pusat menurut fungsi pada dasarnya menggambarkan besarnya alokasi anggaran pada program-program dalam fungsi kementerian negara/lembaga yang menjalankan program-program dalam fungsi bersangkutan. Melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah masih memfokuskan pelaksanaan APBN untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan. Selama tahun 2007 ini, alokasi pada masingmasing fungsi tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup berarti.

Fungsi pelayanan umum

Alokasi untuk fungsi pelayanan umum pada tahun 2007 ini mencapai Rp296,8 triliun (8,4 persen PDB) atau meningkat 12,7 persen dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya Rp263,4 triliun (8,7 persen PDB). Peningkatan yang terjadi dihubungkan dengan lebih tingginya alokasi subfungsi pelayanan umum lainnya, subfungsi pinjaman pemerintah dan subfungsi lembaga eksekutif, legislatif, keuangan/fiskal, dan urusan luar negeri. Untuk subfungsi pelayanan umum lainnya, kenaikan dipengaruhi oleh (i) meningkatnya alokasi subsidi dan transfer lainnya akibat kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar; dan (ii) tingginya pembiayaan program lainlain untuk tambahan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa. Lebih lanjut, meningkatnya alokasi subfungsi pinjaman pemerintah berkaitan dengan program pembayaran bunga utang dan kebijakan pengelolaan utang secara keseluruhan. Sedangkan alokasi subfungsi lembaga eksekutif dan legislative berhubungan dengan program-program untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan semester I ini fungsi pelayanan umum baru terealisasi sebesar Rp109,59 triliun (bruto).

Fungsi pendidikan

Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan alokasi anggaran pendidikan sekurangkurangnya sebesar 20 persen dari APBN dengan meningkatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan menjadi Rp54,1 triliun (1,5 persen PDB) atau meningkat 24,9 persen dibandingkan tahun 2006. Peningkatan diperuntukkan bagi program-program yang dijalankan oleh Depdiknas dan Departemen Agama yang meliputi (i) wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (ii) pendidikan menengah; (iii) pendidikan tinggi; dan (iv) peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Realisasi anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I ini baru mencapai Rp17,6 triliun (bruto). Realisasi sebanyak itu dipergunakan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik serta sertifikasi akademik, dan memberikan berbagai tunjangan tambahan lainnya. Untuk tahun 2007 ini, cakupan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 41,9 juta siswa. Di samping itu, pemerintah juga meningkatkan akses dan memperluas pemerataan dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana terutama di daerah perdesaan dan terpencil, serta memberikan beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan.

Fungsi ekonomi

Alokasi dana fungsi ekonomi ditujukan untuk meningkatkan peranan pemerintah dalam menstimulasi perekonomian dan mendukung agenda pembangunan melalui program-program yang Catatan atas Laporan Keuangan -28-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) berpihak pada pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Alokasi yang dianggarkan tahun 2007 ini mencapai Rp51,3 triliun (1,5 persen PDB) atau meningkat 29,3 persen dari tahun 2006. Peningkatan digunakan untuk membiayaai program-program (i) peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai-danau-sumber air lainnya, serta pengembangan jaringan irigasi melalui Departemen Pekerjaan Umum; (ii) peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan melalui Departemen ESDM; (iii) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan transportasi laut melalui Dephub; (iv) pengembangan sumber daya perikanan melalui DKP; (v) pengembangan agrobisnis, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan pertanian melalui Deptan; serta (vi) pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika melalui Depkominfo. Sampai saat ini anggaran fungsi ekonomi baru terealisasi sebesar Rp9,9 (bruto). Fungsi pertahanan

Selanjutnya, alokasi belanja untuk pertahanan juga mengalami peningkatan sebesar 15,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2006 (dari Rp28,3 triliun (0,9 persen PDB) menjadi Rp32,7 triliun (0,9 persen PDB)). Penambahan alokasi ini berkaitan dengan tambahan anggaran untuk program-program yang dijalankan Dephan yang meliputi (i) pengembangan pertahanan integratif; (ii) pengembangan pertahanan matra darat; (iii) pengembangan matra udara; dan (iv) pengembangan matra laut. Alokasi belanja pertahanan ini baru terealisasi sekitar Rp12,8 triliun (bruto) sampai dengan semester I tahun 2007.

Fungsi ketertiban dan keamanan

Dalam rangka menjaga keutuhan negara dan menciptakan rasa aman di dalam negeri, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan menjadi Rp29,2 triliun (0,8 persen PDB) atau meningkat 15,5 persen dari tahun 2006 yang sebesar Rp25,3 triliun. Peningkatan ini dikaitkan dengan alokasi anggaran program-program yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI di antaranya (i) pengembangan sumber daya manusia kepolisian; (ii) pemeliharaan kamtibmas; dan (iii) pengembangan sarana dan prasarana kepolisian. Di semester I ini anggaran yang dialokasikan bagi pelaksanaan fungsi ketertiban dan keamanan baru terealisasi sebesar Rp11,1 triliun (bruto).

Fungsi kesehatan

Sementara itu, anggaran di bidang kesehatan ditujukan terutama untuk pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, penanggulangan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang, penyediaan obat esensial generik, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan tenaga kesehatan. Sedangkan pemanfaatan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin akan terus diperluas. Tahun 2007 ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp17,5 triliun untuk melaksanakan fungsi kesehatan yang baru terealisir sebesar Rp4,2 triliun (bruto) di semester I.

Transfer untuk daerah

Selain belanja pemerintah pusat, pemerintah juga mengalokasikan dana yang besar untuk transfer ke pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintah yang didesentralisasikan. Pada tahun 2007 ini, pemerintah mengalokasikan transfer dana ke pemerintah daerah mencapai Rp258,8 triliun (7,3 persen PDB). Jika dibandingkan dengan tahun 2006, alokasi ini meningkat Rp38 triliun atau meningkat 17 persen. Kebijakan transfer dana ke daerah diprioritaskan untuk (i) mengurangi kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) mengurangi kesenjangan pelayanan public antardaerah (public service provision gap); (iii) mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam kebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah; (v) meningkatkan efisiensi sumber daya nasional; dan (vi) meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah.

Alokasi masing-masing transfer ke daerah

Transfer dana ke pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dari alokasi dana perimbangan sebesar Rp250,3 triliun (7,1 persen PDB), sebesar Rp68,5 triliun (1,9 persen PDB) merupakan dana bagi hasil, Rp164,8 triliun dana alokasi umum dan Rp17,1 dana alokasi khusus. Sementara itu, dana otonomi khusus dan penyesuaian dialokasikan sebesar Rp8,5 triliun (0,2 persen PDB). Dana bagi hasil merupakan Catatan atas Laporan Keuangan -29-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ditujukan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Sedangkan dana alokasi khusus diperuntukkan bagi pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayaai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan derah. Alokasi DAK pada tahun 2007 diprioritaskan untuk (i) membantu menyediakan sarana dan prasarana fisik yang seharusnya menjadi tangung jawab daerah; (ii) menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir/kepulauan/perbatasan darat dengan Negara lain, serta termasuk daerah ketahanan pangan; (iii) mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah; (iv) menghindari tumpang tindih pendanaan antara yang seharusnya didanai DAK dengan anggaran kementerian negara/lembaga; dan (v) mengalihkan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan tertentu secara bertahap ke DAK. Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Sementara itu, alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian pada tahun 2007 ini mencapai Rp8,5 triliun (0,2 persen PDB) yang lebih dua kali lipat dari alokasi tahun 2006 sebesar Rp4,1 triliun. Alokasi sebesar itu diperuntukkan bagi daerah yang mempunyai status otonomi khusus dan atau untuk mempertahankan agar alokasi dana DAU di tahun ini tidak lebih rendah dari alokasi DAU dan dana penyesuaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 ini, Provinsi Papua sebagai penerima dana otsus diberikan alokasi dana yang besarnya setara 2 persen dari DAU nasional untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, social, dan kesehatan.

Realisasi transfer dana ke pemerintah daerah

Realisasi transfer dana ke pemerintah daerah selama semester I untuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, masing-masing adalah Rp106,8 triliun dan Rp0,3 triliun. Untuk dana perimbangan, jumlah di atas relatif lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yang hanya Rp102,9 triliun. Sementara dana otonomi khusus penyalurannya relatif sedikit dibandingkan dengan tahun lalu yaitu Rp0,6 triliun. Penyerapan yang relatif lambat ini masih memungkinkan untuk dikejar selama semester II mengingat seperti tahun-tahun sebelumnya pembangunan di daerah mulai marak ketika pertengahan tahun. Pembiayaan

Defisit diperkirakan mencapai Rp40,5 triliun

Defisit APBN tahun 2007 ini direncanakan mencapai Rp40,5 triliun atau 1,1 persen dari PDB. Jika dibandingkan dengan defisit tahun 2006 yang dialokasikan sebesar Rp29,1 triliun (0,98 persen dari PDB), jumlah tersebut cukup besar. Tetapi jika melihat pada struktur belanja dan kompleksitas pembangunan, hal itu merupakan sebuah hal yang tak terelakkan.

Pengutamaan sumber pembiayaan dalam negeri

Dalam rangka menutup defisit ini pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri yang diperoleh dari perbankan sebesar Rp12,9 triliun (0,4 persen PDB) dan non perbankan dalam negeri sebesar Rp42,1 triliun (1,2 persen dari PDB). Pembiayaan non perbankan diharapkan didapatkan dari privatisasi dan penjualan aset Program Restrukturisasi sebesar Rp4,8 triliun, penerbitan Surat Utang Negara (neto) Rp40,6 triliun (1,1 persen PDB). Untuk pembiayaan dalam negeri pemerintah melanjutkan komitmennya dengan menyalurkan tambahan dana bagi dukungan infrastruktur dalam tahun 2007 ini sebesar Rp2 triliun. Di lain pihak pemerintah juga terus menunjukkan komitmen dengan mempercepat pelunasan utang ke luar negeri. Ini terlihat dari pembiayaan luar negeri (neto) yang besarnya minus Rp14,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri diharapkan lebih besar dari penarikan pinjamannya. Catatan atas Laporan Keuangan -30-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Realisasi pembiayaan

Sementara itu, realisasi pembiayaan sampai dengan akhir semester I tahun 2007 mencapai Rp11,8 triliun yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri (neto) Rp37,2 triliun dan luar negeri (neto) minus Rp25,4 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi yang sama tahun 2006 jumlah tersebut lebih besar (pembiayaan dalam negeri Rp31,6 triliun dan luar negeri minus Rp19,9 triliun). Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini di mana pemerintah sedang giat menerbitkan obligasi. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah cicilan pokok utang luar negeri yang dibayarkan pemerintah. Ini sekali lagi menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk mengurangi rasio utang luar negeri yang sekaligus menolak ketergantungan negara pada sumber pembiayaan luar negeri. Tabel 3 Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2005-2007

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22

Indikator Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp triliun) Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp triliun) PDB per kapita (Rp juta) Pertumbuhan PDB (persen) Inflasi (persen) Total Ekspor (USD miliar) Ekspor Non Migas (USD miliar) Total Impor (USD miliar) Impor Non Migas (USD miliar) Cadangan Devisa (USD miliar) Kurs Rupiah/USD Total Penerimaan Pemerintah (Rp triliun) Total Pengeluaran Pemerintah (Rp triliun) Defisit Anggaran (Rp triliun) Uang Primer (Rp triliun) Uang Beredar (Rp triliun) a. Arti Sempit (M1) b. Arti Luas (M2) Kredit Perbankan (Rp triliun) Suku Bunga (persen per tahun) a. SBI b. Deposito 1 Bulan c. Kredit Modal Kerja d. Kredit Investasi Persetujuan Investasi a. Domestik (Rp triliun) b. Asing (USD miliar) IHSG BEJ Peringkat Daya Saing Indonesia Rasio Hutang terhadap PDB (persen)

2005 1.749,60 2.785,00 12,70 5,60 17,11 85,57 66,32 57,55 40,16 34,72 9.830 516,20 542,40 26,18 239,80

2006 1.846,70 3.338,196 15,00 5,50 6,60 100,69 79,50 61,08 42,10 42,00 9.020 637,80 670,73 32,80 297,08

Semester I/2007 961,5 1.881,8 15,00 6,00 2,08 53,62 43,93 33,66 24,32 50,9 9.054 295,1 263,5 (31,56) 289,73

281,90 1.203,20 689,70

342,60 1.338,50 787,14

352,83 1.375,95 818,61 *

12,75 11,98 15,92 15,43

9,50 8,96 15,07 15,10

8,50 7,59 * 14,06 * 14,16 *

50,58 13,58 1.162,60 69 48,10

143,70 13,20 1.805,00 50 42,09

110,61 * 21,99 * 2.139,28 50 35,40

Sumber: 1. Pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2007 2. Badan Pusat Statistik 3. Bank Indonesia 4. Departemen Keuangan 5. Departemen Perdagangan 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Penjelasan: *) sampai dengan Mei 2007



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2007 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas pemerintah pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan BUN, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Untuk tahun 2007, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga yang dicakup dalam LKPP meliputi: Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Urusan Logistik Badan Pusat Statistik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 41. Badan Pertanahan Nasional Catatan atas Laporan Keuangan -32-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Perpustakaan Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Standarisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Perdagangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), meliputi:           

BA 061 - Cicilan Bunga Utang BA 062 - Subsidi dan Transfer BA 069 - Belanja Lain-lain BA 070 - Dana Perimbangan BA 071 - Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus BA 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri BA 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri BA 098 - Penerusan Pinjaman BA 099 - Penyertaan Modal Negara BA 101 - Penerusan Pinjaman sebagai Hibah BA 102 - Penerusan Hibah

LKPP Semester I Tahun 2007 ini mencakup:  transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; Catatan atas Laporan Keuangan -33-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited)  transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi pemerintah, seperti pada Otorita Batam, Otorita Asahan, Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI);  transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset pemerintah, seperti BP Migas, BP Gelora Bung Karno, BP Komplek Kemayoran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia. Namun, sejumlah unit fiskal register belum dicakup dalam LKPP, antara lain Lembaga Kantor Berita Nusantara (LKBN) Antara. LKPP tidak mencakup entitas:    

Pemerintah daerah; Bank pemerintah; Lembaga keuangan milik pemerintah; dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, investasi pemerintah pada perusahaan negara disajikan nilainya dalam investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kementerian negara/lembaga membukukan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja. Sedangkan KPPN membukukan transaksi melalui SiAP. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan termasuk entitas kementerian negara/lembaga. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan. Angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2007 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. 2. Neraca Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset negara. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang didasarkan pada data Departemen Keuangan. Sedangkan data Penyertaan Modal Negara berasal dari Kementerian Negara BUMN. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Kementerian Negara/Lembaga. Neraca Kementerian Negara/Lembaga disusun melalui SAI. 3.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Laporan Arus Kas Semester I TA 2007 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN (rekening 501.000000) dan rekening BUN (rekening 502.000000). Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang merupakan subsistem dari SiAP.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 4.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI tahun 2007 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 seluruh kementerian negara/lembaga telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan LKPP adalah implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SABMN) di sebagian besar kementerian negara/lembaga yang masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, sebagian kementerian negara/lembaga belum melakukan inventarisasi fisik dan revaluasi atas nilai barang milik kekayaan negara. Hal ini mempengaruhi kualitas nilai aset yang ada di Neraca Pemerintah Pusat.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi APBN disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LKPP Semester I Tahun 2007 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah: (1) Pendapatan Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. (2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut Catatan atas Laporan Keuangan -35-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Pembiayaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). (4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 Catatan atas Laporan Keuangan -36-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i)

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi:  Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.  Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.  Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut: a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK; b.

Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

(ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti Catatan atas Laporan Keuangan -37-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. c. Aset Tetap Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 30 Juni 2007 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPP Semester I Tahun 2007, seluruh aset tetap yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut. d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama Catatan atas Laporan Keuangan -38-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lainlain. (5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, leasing, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang dalam negeri pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (government debt securities), yang terdiri dari fixed rates bonds dan variable rates bonds, yang dikelola Departemen Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan -39-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Fixed Rate Bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,25 persen sampai 15,75 persen, yang terdiri dari 34 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2007 sampai 2026 (posisi per akhir tahun 2006). Selain itu terdapat satu seri ORI, yaitu ORI001, dengan tingkat kupon 12,05 persen yang akan jatuh tempo tahun 2009. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Variable Rate Bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir tahun 2006, terdapat 21 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2007 sampai dengan 2020. Obligasi VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk kelanjutan pendanaan kredit program. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan likuiditas. Dalam kaitan ini, maka Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan ketiga Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 18 Agustus 2004. Plafond yang tersedia sebesar Rp9,97 triliun, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang dapat ditarik maksimum sebesar pengembalian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan akhir Maret 2003. Sesuai dengan laporan BI pengembalian KLBI sampai dengan akhir Maret sebesar Rp3,1 triliun (dibulatkan). SU-005 akan diperhitungkan sebagai kewajiban sebesar dana yang telah ditarik. Jangka waktu pinjaman adalah 10 (sepuluh) tahun dari 29 Desember 1999 sampai dengan 10 Desember 2009. SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi perhitungan indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan tingkat bunga 0,1 persen dan jatuh tempo tahun 2025. SRBI-1/MK/2003 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi USD (RI0014), dengan nominal penerbitan sebesar USD1.000.000.000,00. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2014 dengan tingkat kupon tetap sebesar 6,75 persen setahun, yang dibayar secara periodik dua kali setahun (semiannually). RI0014 diterbitkan melalui proses bookbuilding, dengan menggunakan jasa penjamin emisi/underwriter. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan Catatan atas Laporan Keuangan -40-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai nominal atas utang luar negeri pemerintah merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir. SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (past service liability). Namun demikian, penyajian utang pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. Past service liablility berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini. (6) Kewajiban Kontinjensi Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP. (7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. (8) Selisih Kurs

Selisih kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Namun, LKPP Semester I Tahun 2007 ini belum menyajikan selisih kurs atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan -41-


A.5. LAPORAN KINERJA Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja (kinerja) setiap kementerian negara/lembaga. Lebih lanjut, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang merupakan gabungan dari Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dilampirkan bersama dengan LKPP sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk disampaikan kepada DPR. Namun, pada semester I tahun 2007, Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud belum dapat disajikan karena sistem pelaporan kinerja yang akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 yang akan menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 masih dalam proses penyusunan.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp295.116.738.199.461 yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dalam tahun 2007 antara lain mencakup: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap USD, dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik; dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus-menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp207.573.544.581.877, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp87.113.398.784.387, dan Realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp429.794.833.197. Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer untuk Daerah. Transfer untuk Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp275.834.858.225.847, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp168.675.432.114.048 dan Belanja untuk Daerah sebesar Rp107.159.426.111.799. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan realisasi Belanja Negara, maka surplus Anggaran yang terjadi pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp19.281.879.973.614. Realisasi Pembiayaan Neto pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp11.784.577.990.193, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp37.182.410.179.666, dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar minus Rp25.397.832.189.473. Berdasarkan Surplus Anggaran dan Pembiayaan Neto pada Semester I TA 2007 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp31.066.457.963.807.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp295,12 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp295.116.738.199.461, atau 40,82 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp723.057.922.783.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) Semester I TA 2007 dapat Catatan atas Laporan Keuangan -43-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) dilihat pada Grafik 10.

Penerimaan SDA 17,4% Pajak Perdagangan Intl. 2,8%

Bagian Laba BUMN 6,1% PNBP Lainnya 6,0%

Hibah 0,1% Pajak Dalam Negeri 67,6%

Grafik 10: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2007 B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp207,57 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp207.573.544.581.877, atau 40,74 persen dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp509.462.000.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp24.431.451.323.486 atau 13,34 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp199,42 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp199.417.303.519.960, atau 40,32 persen dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp494.591.600.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp23.012.027.854.320 atau 13,04 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut: Uraian PPh Nonmigas PPh Migas PPN dan PPn BM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya Total

Semester I TA 2007 Rp 95.095.455.262.092 20.302.563.044.398 58.867.020.893.479 1.314.856.681.543 1.597.857.171.835 20.966.122.100.869 1.273.428.365.744 Rp199.417.303.519.960

Semester I TA 2006 Rp 79.633.751.651.297 16.747.319.244.905 55.381.597.558.515 4.270.565.309.177 1.187.587.687.561 18.078.486.100.797 1.105.968.113.388 Rp176.405.275.665.640

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Rp8,16 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp8.156.241.061.917, atau 54,85 persen dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp14.870.400.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp1.419.423.469.166 atau 21,07 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Catatan atas Laporan Keuangan -44-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Internasional adalah sebagai berikut: Uraian Bea Masuk Pajak/Pungutan Ekspor

Semester I TA 2007 Rp 7.810.787.783.937 345.453.277.980

Semester I TA 2006 Rp 5.692.029.751.409 1.044.787.841.342

Total

Rp8.156.241.061.917

Rp6.736.817.592.751

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi PNBP Rp87,11 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp87.113.398.784.387 atau 41,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp210.926.957.783.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp34.351.554.127.552 atau 65,11 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya. B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan SDA Rp51,27 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp51.272.834.177.292, atau 35,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp146.256.914.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp15.044.897.941.582 atau 41,53 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Besarnya realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut: Uraian Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Total

Semester I TA 2007 Rp35.655.649.392.894

Semester I TA 2006 Rp24.896.108.183.321

10.509.264.890.054 4.088.585.683.944 971.203.003.788 48.131.206.612

8.084.106.279.449 2.104.194.777.774 1.064.620.422.515 78.906.572.651

Rp51.272.834.177.292

Rp36.227.936.235.710

Komposisi realisasi Penerimaan SDA (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik 11. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Kehutanan 1,89% Pertambangan Umum Gas Alam 7,97% 20,50%

Perikanan 0,09%

Minyak Bumi 69,54%

Grafik 11: Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Semester I TA 2007 Catatan atas Laporan Keuangan -45-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp18,02 triliun

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp18.022.524.991.400 atau 94,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp19.100.000.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp16.795.080.111.404 atau 1.368,30 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya Rp17,82 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp17.818.039.615.695 atau 39,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp45.570.043.783.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp2.511.576.074.566 atau 16,41 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Realisasi PNBP Lainnya ini berasal dari: Uraian

Semester I TA 2007

Semester I TA 2006

Rp1.160.086.099.009

Rp223.358.874.870

Penjualan Aset

45.275.912.741

14.666.118.067

Pendapatan Sewa

29.411.892.218

24.531.594.272

Pendapatan Jasa I

3.925.657.870.679

3.838.248.734.668

Pendapatan Jasa II

1.181.821.310.863

1.011.640.799.497

Pendapatan Bukan Pajak Luar Negeri

57.331.927.387

162.270.548.341

Pendapatan Bunga

11.518.135.377

4.258.073.008

0

38.418.463.719

Pend. Premium atas Obligasi Negara

465.685.681.720

1.267.500.380.000

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

37.669.920.488

39.225.016.192

870.211.324.108

648.471.431.134

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja

1.510.468.069.808

1.266.420.671.328

Pendapatan Laba Bersih dari Hasil Penjualan BBM

2.018.223.978.448

38.586.795.039

Pendapatan Pelunasan Piutang

3.937.218.744.354

3.715.901.066.303

6.111.543

479.826.021

16.566.656

386.064.331

2.344.106.106.982

3.012.046.291.961

211.467.683.218

0

11.862.280.096

52.792.378

Rp17.818.039.615.695

Rp15.306.463.541.129

Penjualan Hasil Produksi, Sitaan

Pend. Gain on Bond Redemption

Pendapatan Pendidikan

Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Pembetulan Pembukuan Belanja TAYL Pendapatan Lain-lain Pendapatan Iuran badan Usaha dari kegiatan PNBP Lainnya I Total

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah Realisasi Penerimaan Hibah Rp429,79 miliar

Realisasi Hibah Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp429.794.833.197 atau 16,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.668.965.000.000. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp216.949.938.904 atau 33,54 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2006. Catatan atas Laporan Keuangan -46-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp275,83 triliun

Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp275.834.858.225.847 atau 36,12 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp763.570.799.018.000. Dibandingkan dengan Semester I TA 2006, Belanja Negara Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp37.919.508.178.923 atau 15,94 persen Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Transfer untuk Daerah. Komposisi alokasi Belanja Negara Semester I TA 2007, disajikan pada Grafik 12.

Bunga Utang 14,18% Bantuan Sosial 5,31%

Kemen. Neg/Lemb 27,60% Belanja untuk Daerah 38,85%

Subsidi 14,06%

Grafik 12: Komposisi Alokasi Belanja Negara Semester I TA 2007 Komposisi lima terbesar pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada kementerian negara/lembaga (dalam persentase) selain Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 61, BA 62, dan BA 69) dalam Semester I TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 13.

Dep. Lainnya 35,38%

Dep. Pendidikan Nasional 19,75% Dep. Pertahanan 18,40%

Dep. Agama 7,27% Dep. Pekerjaan Umum 7,28%

Kepolisian Negara RI 13,71%

Grafik 13: Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2007


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp168,68 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp168.675.432.114.048 atau 33,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp504.776.199.968.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp34.348.317.653.074 atau 25,57 persen dari Semester I TA 2006. Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran; (ii) belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan (iii) belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 14.

50 45

46,3 39,1

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

triliun rupiah

40

38,8

35 30 25 20

15,8

14,6

12,3

15 10 5

1,8

0 Bel. Pegawai

Bel. Barang Bel. Modal

Pemby. Bunga Utang

Subsidi

Bantuan Sosial

Bel. Lainlain

Grafik 14: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Semester I TA 2007 Belanja Pegawai Belanja Pegawai Rp46,27 triliun

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp46.267.339.238.685 atau 45,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp101.202.277.920.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp13.556.664.060.823 atau 41,44 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Honorarium Belanja Lembur

Rp12.416.533.668.904 12.133.078.155.979 186.729.355.271 202.556.746 155.107.469.611 2.001.851.680.165 68.416.627.166 Catatan atas Laporan Keuangan -48-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran

201.617.084.293 1.621.985.376.039 17.123.444.465.249 331.642.391.262 26.730.408.000

Jumlah

Rp46.267.339.238.685

Belanja Barang Belanja Barang Rp15,79 triliun

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp15.785.222.239.446 atau 21,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp72.186.343.112.500. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp2.279.339.533.413 atau 16,88 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah

Rp 7.402.032.281.141 1.226.848.072.367 1.938.271.331.745 1.509.673.825.808 3.708.396.728.385 Rp15.785.222.239.446

Belanja Modal Belanja Modal Rp12,28 triliun

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp12.284.661.569.772 atau 16,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp73.129.966.358.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Semester I TA 2007 lebih rendah Rp673.189.692.295 atau 5,20 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah

Rp

316.210.776.856 4.020.096.709.660 2.451.750.767.149 4.952.480.359.026 544.122.957.081 Rp12.284.661.569.772

Pembayaran Bunga Utang Pembayaran Bunga Utang Rp39,13 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp39.126.602.837.389 atau 45,98 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp85.086.442.835.500. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp356.584.696.558 atau 0,92 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut: Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara LN Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jumlah

Rp

185.856.153.052 24.236.830.336.878 -37.690.000 12.126.189.029.059 917.876.864.497 217.800.000.000

1.442.088.143.903 Rp39.126.602.837.389


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Subsidi Belanja Subsidi Rp38,77 triliun

Realisasi Subsidi Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp38.773.153.110.104 yang berarti 37,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp102.924.253.100.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp28.550.654.121.220 atau 279,29 persen dari Semester I TA 2006. Rinciannya adalah sebagai berikut: Belanja Subsidi Premium Belanja Subsidi Minyak Solar Belanja Subsidi Minyak Tanah Belanja Subsidi Pangan Belanja Subsidi Listrik Belanja Subsidi Pupuk Belanja Subsidi Bunga KPR Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Belanja Subsidi PT PELNI Jumlah*)

Rp6.239.035.629.398 4.922.618.338.466 15.115.258.814.514 1.650.620.862.732 8.730.118.827.137 1.801.373.584.695 186.371.472.086 15.257.737.000 112.500.000.000 Rp38.773.153.110.104

Keterangan: *) Termasuk pengembalian Subsidi Haji dan Subsisi Lainnya sebesar Rp2.155.924. Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Rp14,65 triliun

Realisasi Bantuan Sosial Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp14.645.844.345.076 yang berarti 28,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp51.409.023.077.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp3.597.956.523.195 atau 32,57 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Belanja Bantuan Imbal swadaya Sekolah/Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Jumlah

Rp8.319.149.439.769 3.745.901.962.324 896.117.113.374 454.791.562.291 20.920.899.327 1.208.963.367.991 Rp14.645.844.345.076

Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Rp1,79 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.792.608.773.576 yang berarti 9,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.837.893.565.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Lain-lain Semester I TA 2007 lebih rendah Rp13.319.691.589.840 atau 88,14 persen dari Semester I TA 2006. Rincian realisasi Belanja lain-lain adalah sebagai berikut: Belanja Kerjasama Teknis Internasional Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Cadangan dana reboisasi Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja Jasa Perbendaharaan Belanja Lain-lain II Lainnya Jumlah *)

Rp

7.288.084.298 32.670.000 247.578.033.444 243.629.857.053 27.040.830.460 1.278.985.331.388 Rp1.792.608.773.576

Keterangan: *) Termasuk pengembalian Belanja Cadangan Umum sebesar Rp13.980, Belanja Pemilu/Sidang Catatan atas Laporan Keuangan -50-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Tahunan Rp566.728.675, Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Rp11.372.539.812, dan Belanja Non Modal-Otorita Batam Rp6.750.600 Rincian belanja pemerintah pusat semester I TA 2007 menurut bagian anggaran dan jenis belanja dapat dilihat dalam Daftar 2. B.2.2.2. Transfer untuk Daerah Realisasi belanja untuk daerah Rp107,16 triliun

Sampai dengan Semester I TA 2007 realisasi anggaran Transfer untuk Daerah adalah sebesar Rp107.159.426.111.799, yang berarti 41,41 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp258.794.599.050.000. Hal ini berarti Belanja untuk Daerah Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp3.571.190.525.849 atau 3,45 persen dari Semester I TA 2006. Transfer untuk daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan Rp106,81 triliun

Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp106.808.641.745.132 yang berarti 42,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp250.342.751.050.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2007 lebih besar Rp3.842.632.986.982 atau 3,73 persen dari Semester I TA 2006. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan dapat dilihat pada Grafik 15.

Dana Alokasi Khusus 1,93%

Dana Bagi Hasil 8,41%

Dana Alokasi Umum 89,66%

Grafik 15: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2007 B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil Realisasi DBH Rp8,98 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp8.979.740.083.194, yang berarti 13,12 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp68.461.251.050.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil Semester I TA 2007 lebih rendah Rp7.932.843.344.406 atau 46,90 persen dari Semester I TA 2006 Realisasi DBH terdiri dari bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil perpajakan.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum Realisasi DAU Rp95,8 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp95.763.709.433.874, yang berarti 58,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp164.787.400.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Umuml Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp11.113.456.868.218 atau 13,13 persen dari Semester I TA 2006. B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi DAK Rp2,07 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp2.065.192.228.064, yang berarti 12,08 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp17.094.100.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Umum Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp662.019.463.170 atau 47,18 persen dari Semester I TA 2006. B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi DOK dan Penyesuaian Rp350,78 miliar

Realisasi Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Penyesuaian Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp350.784.366.667, yang berarti 4,15 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp8.451.848.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan dan Penyesuaian Semester I TA 2007 lebih rendah Rp271.442.461.133 atau 43,62 persen dari Semester I TA 2006. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian. B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi DOK Rp0

Pada Semester I TA 2007 ini belum terdapat Realisasi Dana Otonomi Khusus. Sedangkan jumlah yang ditetapkan dalam APBN adalah sebesar Rp4.045.748.000.000. Sementara itu, realisasi Dana Otonomi Khusus Semester I TA 2006 adalah Rp436.992.600.000. B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian Rp350,78 miliar

Realisasi Dana Penyesuaian Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp350.784.366.667, yang berarti 7,96 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp4.406.100.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp165.550.138.867 atau 89,37 persen dari Semester I TA 2006. B.2.3. Surplus Anggaran

Surplus Anggaran Rp19,28 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus APBN Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp19.281.879.973.614. Sedangkan pada APBN 2007, angaran diperkirakan defisit sebesar Rp40.512.876.235.000. B.2.4. Pembiayaan (Neto)

Realisasi Pembiayaan (Neto) Rp11,78 triliun

Dalam pelaksanaan APBN Semester I TA 2007, realisasi Pembiayaan (Neto) adalah sebesar Rp11.784.577.990.193, yang berarti 29,09 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp40.512.876.235.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Realisasi Pembiayaan DN Rp37,18 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp37.182.410.179.666, yang berarti 67,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp55.068.296.235.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Dukungan Infrastruktur, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Utang Negara (Neto), (v) Penyertaan Modal Negara, dan (vi) Pembiayaan Lain-lain. Rekening Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Rekening Pemerintah Rp30,35 milyar

Realisasi penerimaan pembiayaan Rekening Pemerintah Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp30.350.324.061, yang berarti 0,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp12.962.028.920.000. Realisasi penerimaan pembiayaan Rekening Pemerintah ini berasal dari penerimaan penutupan rekening. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp1,13 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.134.824.494.248, atau 23,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.800.000.000.000. Realisasi pada Semester I TA 2007 ini berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp1.134.824.494.248 dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.500.000.000.000. Sementara itu, pada Semester I TA 2007 ini belum ada realisasi Penerimaan Hasil Privatisasi dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.300.000.000.000. Surat Utang Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan Surat Utang Negara (Neto) Rp36,03 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Utang Negara (SUN) Neto pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp36.034.806.191.717, atau 88,74 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2007 sebesar Rp40.606.267.315.000. Realisasi Pembiayaan dari Surat Utang Negara berasal dari: Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara DN Jangka Panjang Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi DN-Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN Penerimaan Penerbitan Surat Utang Perbendaharaan DN-Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Obligasi DN-Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Obligasi DN-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi DN-Jangka Panjang Total

451.540.794.000 53.187.856.525.000 13.575.648.587.500 3.900.000.000.000 (22.045.300.445.783) (12.777.000.000.000) (257.939.269.000) Rp36.034.806.191.717

Dukungan Infrastruktur Realisasi pembiayaan Dukungan Infrastruktur Rp0

Pada Semester I TA 2007 ini belum terdapat realisasi pembiayaan untuk Dukungan Infrastruktur. Sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.000.000.000.000. Penyertaan Modal Negara

Realisasi Penyertaan Modal Negara Rp0

Pada Semester I TA 2007 ini belum terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2007 adalah sebesar Rp1.300.000.000.000.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Pembiayaan Lain-lain Realisasi Pembiayaan Lain-lain minus Rp17,57 miliar

Realisasi Pembiayaan Lain-lain (Neto) pada Semester I TA 2007 adalah sebesar minus Rp17.570.830.360, yang berasal dari Penerimaan Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs sebesar Rp4.165.207.203.066 dikurangi dengan Pengeluaran Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs sebesar Rp4.182.778.033.426. B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan LN (Neto) minus Rp25,09 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Semester I TA 2007 adalah sebesar minus Rp25.397.832.189.473, yang berarti 174,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp14.555.420.000.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Realisasi Penarikan Pinjaman LN Rp3,08 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp2.764.598.181.669 yang berarti 6,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.274.580.000.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program Realisasi Penarikan Pinjaman Program Rp0

Pada Semester I TA 2007 ini belum terdapat realisasi Penarikan Pinjaman Program. Sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2007 adalah sebesar Rp16.275.000.000.000.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek Rp2,76 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp2.764.598.181.669, yang berarti 11,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp23.999.580.000.000. Realisasi Pinjaman Proyek tersebut setelah dikurangi dengan realisasi Penerusan Pinjaman sebesar Rp311.250.671.917.

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp28,16 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Semester I TA 2007. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri bersih adalah sebesar Rp28.162.430.371.142, yang berarti 51,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp54.830.000.000.000. Realisasi tersebut berasal dari Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri sebesar Rp28.345.318.601.948 dikurangi dengan Pengembalian Pembiayaan Cicilan sebesar Rp182.888.230.806.

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA) SILPA Rp31,07 triliun

Berdasarkan defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBN Semester I TA 2007 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp31.066.457.963.807.



B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Realisasi belanja rekening khusus Trust Fund yang dikelola BRR NAD-Nias sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp1.871.139.874.259. Rincian realisasi rekening Trust Fund berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: - Belanja Jasa Konsultan - Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Fisik lainnya - Belanja Lembaga Bantuan Sosial Lainnya Total

Rp

59.408.612.264 273.329.523.397 145.258.305.808 52.294.994.563 479.115.512.747 45.986.697.600 815.746.227.800 Rp1.871.139.874.179



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Posisi keuangan per 30 Juni 2007 adalah Aset sebesar Rp1.290.408.558.411.517; Kewajiban sebesar Rp1.335.947.054.768.876; dan Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp45.538.496.357.359.(Grafik 16). 1.600 1.400

1.290,4

1.335,9

1.386,0

1.116,3

1.200 Triliun Rupiah

1.000 800 600 400 200

(45,5)

0 -200

(269,8) 30 Juni 2007

30 Juni 2006

-400 Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

Grafik 16: Struktur Neraca Pemerintah Pusat Per 30 Juni 2007 dan 2006 Jumlah Aset sebesar Rp1.290.408.558.411.517 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp177.790.639.513.470; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp660.228.122.016.098; Aset Tetap sebesar Rp370.290.501.770.920; dan Aset Lainnya sebesar Rp82.099.295.111.029 (Grafik 17). 700

660,2

650,5

30 Juni 2007

600

30 Juni 2006

500

Triliun Rupiah

Aset sebesar Rp1.290,41 triliun

370,3

400

267,0

300 200

177,8 118,6

82,1

100

78,5

0 Aset Lancar

Inv. Jgk. Panjang

Aset Tetap

Aset Lainnya

Grafik 17: Struktur Aset Pemerintah Pusat Per 30 Juni 2007 dan 2006

Catatan atas Laporan Keuangan - 56 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Kewajiban sebesar Rp1.335,95 triliun

Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp45,54 triliun

Jumlah Kewajiban sebesar Rp1.335.947.054.768.876 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp105.346.782.474.405; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.230.600.272.294.471. Total Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp45.538.496.357.359 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp72.443.857.039.065; dan Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp117.982.353.396.424; (Grafik 18). 1.400

1.253,2 1.230,6

1.200

30 Juni 2007

1.000

30 Juni 2006

Triliun Rupiah

800 600 400 200

105,3 132,8

72,4

0 (14,2)

-200

-118,0 (257,3)

-400 Kewajiban Jangka Kewajiban Jangka Pendek Panjang

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Grafik 18: Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 dan 2006

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Rekening Kas BUN di BI Rp43,44 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp43.443.646.100.724 dan Rp4.667.444.579.132 merupakan saldo Rekening 502 yang ada di BI. C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp6,46 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp6.456.439.690.233 dan Rp4.261.591.134.483 merupakan saldo Rekening KPPN di seluruh Indonesia. Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 3. C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia

RPL di BI Rp26,20 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp26.202.504.174.894 dan Rp26.503.223.018.939 merupakan saldo rekening pemerintah lainnya yang ada di BI, yang terdiri dari: 30 Juni 2007 30 Juni 2006 Rp 4.045.243.878.082 5.733.834.164.021  RDI dan RPD 10.720.482.154.138  Rek. hasil minyak perjanjian KPS 16.746.185.277.890 5.411.075.018.922 10.048.906.700.780  Rek. Pemerintah lainnya Jumlah Rp26.202.504.174.894 Rp26.503.223.018.939


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Jumlah rekening untuk menampung hasil penerimaan minyak perjanjian karya production sharing (KPS) sebesar Rp16.746.185.277.890 masih terdapat hak pemerintah daerah dan pihak lainnya yang belum dibagikan. Akun ini tidak termasuk rekening khusus. Rincian lebih lengkap masingmasing rekening dapat dilihat pada Daftar 4. C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Rp6,81 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp6.811.198.024.953 dan Rp6.668.152.458.195 merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga (K/L) ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 5. C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp435,34 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp435.339.641.707 dan Rp1.472.661.613.712 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 6. C.2.6 Kas Trust Fund

Kas Trust Fund Rp388,35 miliar

Jumlah Kas Trus Fund per 30 Juni 2007 sebesar Rp388.351.793.443 merupakan kas yang ditempatkan pada rekening Trust Fund pada BRR NAD-Nias yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan pembangunan perumahan, infrastuktur, fasilitas bangunan layanan publik dan pengadaan tanah. Trust Fund adalah dana yang berasal dari DIPA BRR NAD-Nias TA 2006 yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2006, digunakan untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik dan pengadaan tanah. Penggunaan rekening trust fund tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari Sisa DIPA Tahun Anggaran 2006. Dana tersebut telah diterbitkan SP2D-nya dan selanjutnya disimpan dalam rekening Trust Fund dengan nilai Rp388.351.793.443. Pelaksanaan penyaluran trust fund dilaksanakan oleh Komite Trust Fund yang dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli 2007. Apabila sampai dengan tanggal 2 Juli 2007 dana tersebut belum dapat disalurkan maka seluruh sisa trust fund beserta jasa giro yang diterima harus disetorkan ke kas negara. Sesuai Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-38/PB/2007 tanggal 29 Juni 2007 diperoleh ijin perpanjangan penyelesaian dana sampai dengan 1 Oktober 2007. Neraca per 30 Juni 2006 belum menyajikan Kas Trust Fund. C.2.7. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp1,82 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp1.818.448.225.589 dan Rp2.489.884.695.414 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender dapat dilihat di Tabel 4.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Tabel 4 Uang Muka dari Rekening BUN (dalam rupiah) Lender

30 Juni 2006

30 Juni 2007 457.699.413.553 430.134.747.369 634.156.359.038 296.457.705.629 1.818.448.225.589

- IBRD - ADB - OECF/JBIC - Lainnya Jumlah

930.389.055.199 642.255.391.454 646.476.064.556 270.764.184.205 2.489.884.695.414

C.2.8. Piutang Pajak Piutang Pajak Rp37,53 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp37.527.513.208.865 dan Rp28.915.096.909.000 merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut: - SKPKB - SPKPBM Jumlah

30 Juni 2007 Rp34.044.926.472.626 3.482.586.736.239 Rp37.527.513.208.865

30 Juni 2006 Rp28.915.096.909.000 0 Rp28.915.096.909.000

C.2.9. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak Rp32,66 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp32.655.114.008.743 dan Rp37.536.821.383.292 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari: - PNBP K/L - Piutang kepada PPA Jumlah

30 Juni 2007 Rp33.500.364.894.252 (845.250.885.509) Rp32.655.114.008.743

30 Juni 2006 Rp37.506.880.205.887 29.941.177.405 Rp37.536.821.383.292

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp33.500.364.894.252 yang berada di kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya adalah Piutang Bukan Pajak di Departemen Keuangan sebesar Rp32.169.306.075.911 dengan rincian sebagai berikut: - Piutang denda dan dividen - Piutang migas kepada Pertamina - Piutang migas kepada KKKS - Piutang Pungutan Ekspor - Piutang PNBP lainnya

Rp

5.985.840.984 27.684.178.638.659 4.301.193.729.188 161.279.583.878 16.668.283.202 Rp32.169.306.075.911

Piutang denda dan dividen sebesar Rp5.985.840.984 merupakan pembayaran dividen BUMN kepada pemerintah yang penyelesaiannya dijadwalkan semester I tahun 2007 namun sampai dengan 30 Juni 2007 belum diselesaikan pembayarannya. Keterlambatan penyelesaian ini mengakibatkan Catatan atas Laporan Keuangan - 59 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) denda, yang diperhitungkan sebagai penambah piutang. Rincian piutang dividen per BUMN sebagai berikut: -

PT Nindya Karya PT Yodya Karya PT Balai Pustaka PT PAL BUMN Lainnya Jumlah

30 Juni 2007 3.604.965.128 1.118.878.408 1.261.519.411 478.037 0 Rp5.985.840.984

30 Juni 2006 Rp33.636.563 1.833.116.142 994.699.447 0 219.203.130.186 Rp222.064.582.338

Piutang Pemerintah kepada PT Pertamina sebesar Rp27.684.178.638.659 merupakan kewajiban PT Pertamina (Persero) dari sektor migas sampai dengan 30 Juni 2007 yang terdiri dari: - Piutang Minyak Bumi1) - Piutang Gas Alam2) Jumlah

Rp23.530.729.611.507 4.153.449.027.152 Rp27.684.178.638.659

Keterangan: 1) Termasuk piutang yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah sesuai KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005 (yang menurut BPK-RI masih harus dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada Pertamina karena belum terbit PP tentang Penyertaan Modal Pemerintah). 1) Termasuk piutang yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah sesuai KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005 (yang menurut BPK-RI masih harus dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada Pertamina karena belum terbit PP tentang Penyertaan Modal Pemerintah) dan termasuk piutang sehubungan dengan kasus Karaha Bodas. . Piutang migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp4.301.193.729.188 merupakan piutang yang timbul karena penjualan minyak dan gas yang jatuh tempo dan diperkirakan akan dibayar satu bulan setelah pengiriman minyak dan gas tersebut, dengan rincian sebagai berikut: - Piutang Minyak Bumi1) Rp 1.425.233.948.594 2) - Piutang Gas Alam 2.875.959.780.594 Jumlah Rp 4.301.193.729.188 Keterangan: 1) Termasuk overlifting minyak mentah KKKS 2) Termasuk underlifting gas alam KKKS Piutang Pungutan Ekspor sebesar Rp161.279.583.878 merupakan piutang kepada eksportir batu bara yang sampai saat ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan atas tagihan batu bara tersebut. Rincian Piutang Pungutan Ekspor disajikan pada Daftar 7. Piutang kepada PT PPA sebesar minus Rp845.250.885.509 merupakan kelebihan penyetoran Hasil Pengelolan Aset (HPA), sementara kewajiban atas HPA tersebut belum dilakukan perhitungan. Rincian Piutang Bukan Pajak masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 8.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) C.2.10. Bagian Lancar RDI/RPD BagianLancarRDI/RD Rp5,99 triliun

Jumlah Bagian Lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 30 Juni 2007 sebesar Rp5.992.877.440.000 merupakan pokok pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pada Neraca per 30 Juni 2006 belum menyajikan Bagian Lancar RDI/RPD.

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar TPA Rp195,04 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp195.035.356 dan Rp39.148.709 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di: - Badan Pemeriksa Keuangan - Menneg PPN/Bappenas Jumlah

30 Juni 2007 Rp 37.620.000 157.415.356 Rp 195.035.356

30 Juni 2006 Rp 14.630.000 25.518.709 Rp 39.148.709

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan TGR Rp18,12 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp18.122.552.955 dan Rp2.752.423.044 merupakan saldo Tagihan TGR kementerian negara/lembaga yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar Tagihan TGR untuk masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 9. Jumlah Bagian Lancar TGR sebesar Rp18.122.552.955 belum termasuk TGR terhadap pegawai KPPN Jakarta IV. Pemalsuan dilakukan oleh yang bersangkutan sebanyak dua periode dengan rincian sebagai berikut: No. 1 2

TA 2005 2006 Jumlah

Bruto Rp249.850.500 542.459.000 Rp792.309.500

Penerbitan Cheque Rp36.341.890 Rp213.508.610 Rp207.000.000 76.959.938 465.499.062 460.500.000 Rp113.301.828 Rp679.007.672 Rp667.500.000 Pot. Pajak

Jumlah Bersih

Berdasarkan Resume Kasus Pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta IV bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan, negara dirugikan sebesar Rp792.309.500. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8739/PB/2006 tanggal 30 Nopember 2006 hal Persetujuan pembayaran dana DIPA 2006 Satker Departemen Agama akibat pemalsuan SPM, butir 4 bahwa terhadap pegawai yang terlibat dalam pemalsuan SPM agar dilakukan TGR dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada butir 5 dicantumkan bahwa Piutang TGR dicantumkan pada neraca satuan kerja KPPN Jakarta IV. Sampai dengan 30 Juni 2007 jumlah sebesar Rp792.309.500 belum dilunasi oleh pegawai tersebut ke kas negara. C.2.13. Belanja Dibayar di Muka Belanja Dibayar Dimuka Rp394,85 miliar

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2007 sebesar Rp394.847.740.628 merupakan belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaat/barangnya masih akan diterima pada periode berikutnya yang berada di:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) - Kementerian Negara PAN

Rp

167.475.000

- BRR Aceh-Nias1) - BMG

393.271.281.321,00 12.300.000

- BKN2) - Komisi yudisial3) Jumlah

472.924.307 923.760.000 Rp 394.847.740.628

Keterangan: 1) merupakan pembayaran termin atas pembangunan rumah yang belum selesai oleh BRR AcehNias sebesar Rp389.656.080.980 dan sisa sewa yang belum habis masa sewanya sebesar Rp3.706.200.341. 2) merupakan sewa gedung tiga kantor regional BKN. 3) merupakan sewa gedung untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2007. Neraca 30 juni 2006 belum menyajikan Belanja Dibayar dimuka. C.2.14. Piutang Lain-lain Piutang Lain-lain Rp13,37 triliun

Piutang Lain-lain per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp13.372.169.575.663 dan Rp4.815.783.643.762 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari: - Piutang di K/L - Bunga dan denda - Kredit program - Piutang 18 BDL - Piutang Kelebihan Rekapitalisasi - Kompensasi penjualan aset eks asing/cina Jumlah

30 Juni 2007 0 15.343.684.781 1.016.513.079.777 12.180.641.909.105 155.000.000.000 4.670.902.000 Rp13.372.169.575.663 Rp

30 Juni 2006 Rp4.815.783.643.762 0 0 0 0 0 Rp4.815.783.643.762

 Piutang bunga dan denda sebesar Rp15.343.684.781 merupakan jumlah bunga dan denda dari pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 yang sudah jatuh tempo tetapi sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 belum diterima. Rincian piutang bunga dan denda dapat dilihat pada Daftar 10.  Piutang kredit program sebesar Rp1.016.513.079.777 merupakan hak pemerintah sampai dengan 30 Juni 2007 atas beberapa kredit program yang telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: 

Tunggakan Kkop Pangan sebesar Rp92.144.506.000 merupakan hak pemerintah atas kredit kepada Koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKop-Pangan) Musim Pengadaan (MP) 2000. Dalam rangka pelaksanaan KKop-Pangan MP 2000. Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan 5 bank pelaksana, dengan total plafond sebesar Rp500.000.000.000.



Tunggakan dalam rangka Program Kredit Ketahanan Pangan yang menjadi bagian Pemerintah atas klaim risiko sampai dengan 30 Juni 2007 sebesar Rp1.413.860.570.



Hak pemerintah sebesar Rp922.954.713.207 merupakan tunggakan yang terkait dengan program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Pengadaaan (TP) 1999/2000. Dalam rangka pelaksanaan KUT TP 1999/2000 tersebut. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari Pemerintah, dengan total plafond sebesar Rp1.903.000.000.000.

 Piutang 18 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp12.180.641.909.105 merupakan total Catatan atas Laporan Keuangan - 62 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) kewajiban 18 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2006 (termasuk piutang Bank Asiatic (DL), Bank Dagang Bali (DL) dan Bank Global Internasional (DL)). Atas piutang tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan BI dan selanjutnya meminta rencana kerja dari Tim Likuidasi Bank eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah. Rincian piutang yang berasal dari kewajiban BDL dapat dilihat pada Daftar 11.  Piutang kelebihan rekapitalisasi sebesar Rp155.000.000.000 merupakan kelebihan biaya rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia (BDI) yang harus dikembalikan kepada Pemerintah. BDI diminta untuk melakukan koreksi atas masih tercantumnya pinjaman subordinasi Danamon Internasional dalam neracanya dengan menyetorkannya ke rekening BUN No. 502.000.000 di BI.  Piutang kompensasi penjualan aset bekas asing/cina sebesar Rp4.670.902.000 merupakan tagihan atas pelepasan/penjualan aset bekas milik asing/cina kepada pihak ketiga di Surabaya sebesar Rp2.448.268.000 dan di Semarang sebesar Rp2.222.634.000 yang sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian/penagihan. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan pihak yang bersangkutan belum juga melunasi kewajibannnya, maka besarnya kompensasi akan ditaksir ulang. C.2.15. Persediaan Persediaan Rp2,27 triliun

Jumlah Persediaan per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp2.273.872.299.717 dan Rp1.258.905.597.373 merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Nilai Persediaan per 30 Juni 2007 termasuk persediaan berupa Cadangan Beras Pemerintah sebesar Rp1.275.713.700.000 dan Cadangan Benih Nasional sebesar Rp209.879.907.167 dengan status per 31 Desember 2006. Rincian Persediaan untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 12. C.2.16. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah

RDI/RPD Rp53,45 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp53.454.890.280.000 dan Rp60.155.463.680.000 merupakan nilai dana investasi yang terdiri dari: (dalam juta rupiah) - Pokok belum jatuh tempo 37.147.065,38 - Tunggakan pokok 5.902.798,48 - Tunggakan bunga, biaya komitmen dan denda 8.892.365,72 - Kewajiban akrual 1.512.660,70 Jumlah 53.454.890,28 Catatan: termasuk bagian lancar RDI Berdasarkan tingkat kolektibilitas, tunggakan sebesar Rp14.795.164,20 juta (Rp5.902.798,48 juta ditambah Rp8.892.365,72 juta) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (dalam juta rupiah) Kategori - Lancar - Dalam perhatian - Kurang lancar - Diragukan - Macet Total

Jumlah 0,00 157.285,97 661.070,82 5.880,55 13.970.926,86 14.795.164,20

% 0,00% 1,06% 4,47% 0,04% 94,43% 100,00

Rincian saldo RDI/RPD (termasuk bagian lancar) dapat dilihat pada Daftar 13. Catatan atas Laporan Keuangan - 63 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) RDI dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 7/Kep/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971 merupakan kelanjutan dari pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan yang sudah dilaksanakan pada PELITA I tahun 1969. Proyek yang dibiayai antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah dan koperasi melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda. Pembiayaan yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri ini diharapkan tidak akan membebani APBN. Pengembalian pinjaman luar negeri bersumber dari pembayaran kembali RDI oleh debitur. SLA diberikan berdasarkan Keppres No. 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Surat keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Proyek yang dapat dibiayai melalui SLA antara lain pertanian, eksplorasi laut, kehutanan. Perkebunan, farmasi, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda dan Koperasi. RPD dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-495/MK.01/86 tanggal 7 Mei 1986. Pedoman Pengelolaan RPD mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. S1021/KMK.013/1991 tanggal 30 September 1991 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 347.a/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Proyek yang dapat dibiayai melalui RPD antara lain sarana dan prasarana pemerintah daerah, perusahaan air minum melalui unit usaha BUMD/Pemda. C.2.17. Dana Bergulir Dana Bergulir Rp5,87 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp5.866.888.027.405 dan Rp2.937.740.327.698 merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM dan lain-lain yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga. Rincian dana bergulir adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dep. Keuangan1) Dep. Perindustrian2) Dep. Kelautan dan Perikanan3) Dep. Kehutanan4) Kemneg. Kop dan UKM 5) KLH6) Jumlah

30 Juni 2007 30 Juni 2006 Rp1.789.863.107.194 Rp1.211.990.994.755 7.610.858.926 40.246.486.000 32.614.292.260 0 1.363.476.263.725 0 2.560.083.505.300 1.685.502.846.943 113.240.000.000 0 Rp5.866.888.027.405 Rp2.937.740.327.698

Keterangan: 1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah , PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI dan PT Bank Mandiri. Dari jumlah tersebut yang terkait dengan RDI sebesar Rp944.415.104.391 dan tidak terkait RDI sebesar Rp845.448.002.803. Rincian masing-masing rekening dapat dilihat pada Daftar 14. 2) Jumlah tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang terdiri dari piutang lancar sebesar Rp4.723.407.084 dan piutang kurang lancar sebesar Rp2.887.451.842. Sedangkan piutang macetnya berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp26.708.553.030. 3) Merupakan dana penguatan modal yang diberikan kepada 164 Koperasi Usaha Bersama dengan melibatkan 2.624 nelayan. Dana bergulir tersebut disalurkan selama periode 20032006. 4) Meliputi Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat. Atas pengembalian dana bergulir tersebut dari pihak ketiga langsung disetorkan ke kas negara Catatan atas Laporan Keuangan - 64 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) dan tidak digulirkan lagi. 5) Merupakan nilai akumulasi sejak tahun 2000 s.d. 30 Juni 2007 yang merupakan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk memberikan stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 6) Merupakan dana Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah (UKM) sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.

Investasi Non Permanen Lainnya Rp 2,995 triliun

C.2.18. Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp2.995.000.000.000 dan Rp2.850.000.000.000 merupakan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9.97 triliun. Realisasi pencairan pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 adalah sebagai berikut: Saldo awal Mutasi Saldo akhir

30 Juni 2007 Rp2.750.000.000.000 245.000.000.000 Rp2.995.000.000.000

Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 dapat dilihat pada Daftar 15. C.2.19. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara Rp475,46 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp475.464.257.091.081 dan Rp430.416.127.491.383 merupakan nilai penyertaan modal negara pada: - BUMN - BHMN - Non BUMN - Lembaga Internasional Jumlah

30 Juni 2007 Rp427.461.229.833.450 11.077.359.758.021 2.891.624.719.663 34.034.042.779.947 Rp475.464.257.091.081

30 Juni 2006 Rp393.102.042.283.196 0 2.627.090.000.000 34.686.995.208.187 Rp430.416.127.491.383

Penyertaan pada BUMN (kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51%) merupakan penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan negara pada BUMN yang bersangkutan (equity method). Penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp427.461.229.883.450 diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BUMN dari 141 BUMN (termasuk PT Dirgantara dan PT Sarana Multigriya Finansial). Laporan keuangan BUMN tersebut terdiri dari: - 78 laporan keuangan audited tahun 2006 dengan nilai investasi Rp263.087.019.629.585; - 40 laporan keuangan unaudited tahun 2006 dengan nilai investasi Rp14.991.714.561.165; - 19 laporan keuangan prognosa tahun 2006 dengan nilai investasi

sebesar sebesar sebesar


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) -

149.549.606.516.700; 1 laporan keuangan semester tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar minus Rp83.618.000.000; 1 laporan keuangan RKAP tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar minus Rp83.492.874.000.

BUMN yang laporannya belum tersedia adalah PT Survey Udara Penas dan PT Kertas Kraft Aceh. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp11.077.359.758.021 merupakan nilai ekuitas pada 8 BHMN yang untuk pertama kalinya dilaporkan dalam LKPP Tahun 2006, dengan rincian: - Universitas Indonesia - Universitas Gajah Mada - Institut Teknologi Bandung - Institut Pertanian Bogor - Universitas Sumatra Utara - Universitas Airlangga - Universitas Pendidikan Indonesia - BP MIGAS Jumlah

30 Juni 2007 Rp 723.228.256.772 3.449.713.148.361 3.502.699.685.808 666.119.015.547 1.795.220.836.565 485.865.957.320 320.032.801.365 134.480.056.283 Rp11.077.359.758.021

Dari 8 BHMN di atas, Pemerintah telah menetapkan status Penyertaan sebagai Kekayaan Negara yang tertanam pada 2 BHMN yaitu Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airlangga. Penyertaan modal negara pada perusahaan minoritas (non BUMN) merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (cost method). Dari 20 perusahaan minoritas, 18 perusahaan telah menyajikan laporan keuangannya. Dua perusahaan minoritas yang belum menyampaikan laporan keuangannya adalah PT Asean Bintulu Fertilizer dan PT Asean Copper Product. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 30 Juni 2006. Setoran dalam bentuk promissory notes tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2006. Rincian penyertaan modal pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 16. Sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No.8 Tahun 2006. LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih disajikan dalam Daftar 32 dan Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Daftar 33. Rincian penyertaan modal negara pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada Daftar 17, dan rincian penyertaan modal negara pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 18. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara menggunakan data LKPP audited per 30 Juni 2006 karena sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan, data per 30 Juni 2007 belum diterima.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) C.2.20. Investasi Permanen Lainnya Investasi Permanen Lainnya Rp122,45 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 30 Juni 2007 sdan 30 Juni 2006 sebesar Rp122.447.086.617.612 dan Rp154.152.493.797.927 merupakan nilai penyertaan modal negara pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas, kecuali Otorita Asahan. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut: - Bank Indonesia1) - Otorita Batam - BP Kemayoran - BPGBK - LPS - Taman Mini Indonesia Indah - Otorita Asahan2) - BP Gdg Manggala Wanabakti - PT Sarana Multigriya Finansial Jumlah

30 Juni 2007 Rp97.162.895.000.000 3.352.543.555.131 1.928.154.293.973 13.661.282.017.192 6.289.823.941.000 27.335.937.622 449.482.699 24.602.389.995 Rp122.447.086.617.612

30 Juni 2006 Rp130.226.559.000.000 3.332.951.449.916 1.753.205.767.127 13.839.777.580.884 4.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Rp154.152.493.797.927

Keterangan: 1) Nilai ekuitas pada BI berdasarkan Laporan Keuangan BI per 30 Juni 2006, merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp772.066.182 juta dengan nilai kewajiban sebesar Rp674.903.287 juta. 2) Merupakan aset negara di bawah pengelolaan Otorita Asahan berupa tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya. 3) Pada tahun 2006 PT SMF statusnya berubah menjadi BUMN yang masih berada di bawah Departemen Keuangan dengan kepemilikan Negara 100%. Data Investasi Permanen Lainnya menggunakan data LKPP audited per 31 Desember 2006 karena sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan, data per 30 Juni 2007 belum diterima kecuali Otorita Asahan dan LPS.

C.2.21. Aset Tetap Aset Tetap Rp370,29 triliun

Jumlah Aset Tetap per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp370.290.501.770.920 dan Rp266.966.283.215.733 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Sampai saat ini belum dilakukan penilaian atas nilai wajar aset tetap. Rincian menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada Tabel 5 dan Grafik 19. Rincian lebih lanjut masing-masing aset tetap untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 19. Tabel 5 Aset Tetap per 30 Juni 2007 (dalam rupiah) Jenis Aset Tetap 30 Juni 2007 30 Juni 2006 Tanah 89.964.498.189.472 75.429.618.925.087 Peralatan dan Mesin 118.831.764.333.383 84.880.045.036.505 Gedung dan Bangunan 52.095.173.790.288 39.032.321.063.891 Jalan, Irigasi dan Jaringan 91.881.715.729.568 55.896.519.678.867 Aset Tetap Lainnya 4.434.627.122.785 3.648.052.059.074 Konstruksi Dlm Pengerjaan 13.082.722.605.424 8.079.726.452.309 Total 370.290.501.770.920 266.966.283.215.733 Catatan atas Laporan Keuangan - 67 -


160

Triliun Rupiah

92

90

80

30 Juni 2007 30 Juni 2006

119

120

85 75 56

52 39

40

13

4

4

8

0 Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

KDP

Grafik 19: Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2007 termasuk aset tetap dari unit fiskal register yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. C.2.22. Aset Lainnya Aset Lainnya Rp82,10 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 30 Juni 2007 dan 31 Deseember 2006 sebesar Rp82.099.295.111.029 dan Rp78.468.877.054.498 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pengunaannya (restricted assets), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainlain. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 6. Tabel 6 Aset Lainnya per 30 Juni 2007 Uraian - Tagihan Penjualan Angsuran - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - Kemitraan dgn Pihak Ketiga - Aset Tak Berwujud - Dana yang Dibatasi Penggunaannya - Aset Lain-lain Total

30 Juni 2007 91.930.794 56.991.391.110 281.250.000 784.317.289.167 24.838.718.404.805 56.418.894.845.153 82.099.295.111.029

(dalam rupiah) 30 Juni 2006 79.152.696 41.234.938.002 1.493.439.867 39.764.738.249 30.368.601.955.762 48.017.702.829.922 78.468.877.054.498


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Tagihan Penjualan Angsuran Saldo TPA merupakan saldo TPA kementerian negara/lembaga yang berada di: - Badan Pemeriksa Keuangan - Menneg PPN/Bappenas Jumlah

30 Juni 2007 Rp29.260.000 62.670.794 Rp91.930.794

30 Juni 2006 Rp35.530.000 43.622.696 Rp79.152.696

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Saldo Tagihan TGR merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di kementerian negara/lembaga. Rincian Tagihan TGR dapat dilihat pada Daftar 20.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di Bappenas sebesar Rp 281.250.000. Dana yang Dibatasi Pengunaannya Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

- Rekening Khusus - Escrow Account - Dana Penjaminan - Kas Besi - Rekening penjaminan

30 Juni 2007 Rp 5.223.817.670.214 17.144.747.591.422 329.559.917.182 401.949.263.144 263.995.256.882

30 Juni 2006 Rp 1.787.807.379.273 27.845.902.360.514 328.993.281.922 405.898.934.053 -

- Dana Abadi Umat - Aset Bersih Bapertarum - Kas PMU Rekompak - Kas Komite Beasiswa Jumlah

1.315.729.609.307 5.183.832.240 103.198.687.803 50.536.576.611 Rp 24.838.718.404.805

Rp 30.368.601.955.762

 Saldo rekening khusus sebesar Rp5.223.817.670.214 merupakan rekening khusus pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat di Daftar 21.  Escrow accounts sebesar Rp17.144.747.591.422 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari: 

Saldo rekening dana reboisasi sebesar Rp8.996.601.603.421 merupakan rekening dana reboisasi yang penggunaan dananya hanya untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman. Kebijakan pengelolaan dana tersebut diatur dengan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1999, Inpres Nomor 4 Tahun 2000, serta PP Nomor 35 Tahun 2002.



Saldo Dana Moratorium sebesar Rp4.645.713.188.715 merupakan dana moratorium yang berada pada Bank Umum dan BI yang digunakan untuk menampung sisa dana moratorium Tahun Anggaran 2005 yang belum digunakan dalam APBN.



Escrow accounts subsidi, meliputi subsidi BBM, listrik, pupuk, dan pangan yang pada akhir tahun anggaran belum dapat diverifikasi oleh BPKP. Saldo escrow accounts subsidi PSO Catatan atas Laporan Keuangan - 69 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) sampai dengan 30 Juni 2007 sebesar Rp671.793.644.238. 

Escrow accounts dana bagi hasil, merupakan rekening penampungan untuk dana bagi hasil perikanan, pertambangan umum, kehutanan, dan DAK DR yang belum disalurkan pada tahun anggaran bersangkutan karena daerah penghasil belum teridentifikasi. Saldo escrow accounts dana bagi hasil per 30 Juni 2007 sebesar Rp2.830.639.155.048.

Beberapa escrow account telah diselesaikan pada awal tahun 2007 seperti Rekening Dana Cadangan Infrastruktur dan Rekening Cadangan PMN (lihat C.3). Rincian masing-masing escrow account disajikan pada Daftar 22.  Dana Penjaminan sebesar Rp329.559.917.182 merupakan dana penjaminan yang berada di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp310.907.530.531 dan di Departemen Kehutanan berupa deposito terbeku yang merupakan jaminan Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUKDAS) sebesar Rp18.652.386.651.  Kas Besi sebesar Rp401.949.263.144 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kas Besi Perwakilan RI di luar negeri dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (cash supply) terlambat dan keperluan lainnya. yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri.  Rekening penjaminan sebesar Rp263.995.256.882 merupakan rekening penjaminan berupa uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga kerja swasta yang berada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp223.503.725.000 dan uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sebesar Rp40.491.531.882. Rekening penjaminan di DESDM termasuk juga KK dan PKP2B yang terminasi sepihak yang akan disetor ke kas negara sebesar Rp2.985.925.000.  Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Jumlah sebesar Rp1.315.729.609.307 merupakan nilai ekuitas DAU. Dana ini tidak berada di Rekening Kas Negara dan baru dilaporkan dalam LKPP Tahun 2006.  Aset Bersih Bapertarum sebesar Rp5.183.832.240 merupakan nilai ekuitas Bapertarum.  Kas PMU ReKOMPAK sebesar Rp103.198.687.803 merupakan nilai uang kas pada rekening PMU ReKOMPAK yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim).  Kas Komite Beasiswa sebesar Rp50.536.576.611 merupakan nilai uang kas pada rekening Komite Beasiswa yang dikelola oleh Komite Pelaksana Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan, yang bertujuan untuk mendanai beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan di Provinsi NAD. Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp784.317.289.167 merupakan aset yang berupa software, biaya survey/penelitian, dan hak paten yang berada di kementerian negara/lembaga. Rincian Aset Tak Berwujud masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 23.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Aset Lain-lain Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut: Instansi/unit terkait - K/L - PPA - Tim Koordinasi - DJKN - Direktorat PPP - BP Migas Total

30 Juni 2007 Rp 1.366.668.399.431 4.382.507.066.912 7.360.075.726.532 4.688.630.827.352 75.541.919.160 38.545.470.905.766 Rp 56.418.894.845.153

 Aset Lain-lain yang berasal dari kementerian Rp1.366.668.399.431 disajikan pada Daftar 24.

30 Juni 2006 Rp 4.304.115.707.267 8.893.391.456.657 1.099.621.502.074 780.629.350.227 32.939.944.813.697 Rp48.017.702.829.922 negara/lembaga

(K/L)

sebesar

 Aset Lain-lain yang berasal dari PPA sebesar Rp4.382.507.066.912 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PPA menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian disajikan pada Daftar 25.  Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp7.360.075.726.532 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih) sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA. Jumlah tersebut di luar aset yang berasal dari penyelesaian di Tim Koordinasi dan aset non ATK. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 26.  Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan sebesar Rp4.688.630.827.352 merupakan piutang macet kementerian negara/lembaga yang penagihannya dialihkan ke DJKN. Hasil bersih penagihan akan merupakan PNBP kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Rincian disajikan pada Daftar 27.  Aset Lain-lain yang berasal dari BP Migas sebesar Rp38.545.470.905.766 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang berupa Aset dan Inventory yang dikelola oleh KKKS, dengan rincian sebagai berikut (dalam juta rupiah): Aset - Tahap Produksi - Tahap Eksplorasi Sub jumlah

Cost 201.781.490,66 86.034,19 201.867.524,86

Acc. Depr. 171.323.553,25

Inventory - Tahap produksi - Tahap eksplorasi Sub jumlah Jumlah

Capital 3.716.982,50 416.641,06 4.133.623,55

Non Capital 3.824.496,01 43.379,73 3.867.875,75

171.323.553,25

Book Value 30.457.937,41 86.034,19 30.543.971,60 Total 7.541.478,51 460.020,79 8.001.499,30 38.545.470,91

Data tanah yang digunakan oleh KKKS sampai saat ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut.  Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan sebesar Rp75.541.919.160 terdiri dari: 

Dana pemerintah sebesar Rp50.807.800.588,00 dalam rangka kerjasama penjamin kredit UMKM pada Perum Pengembangan Sarana Usaha. Catatan atas Laporan Keuangan - 71 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 

Dana Cadangan Kredit Usaha Tani (KUT). Dalam rangka pelaksanaan KUT Tahun Pengadaan 1999/2000, Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan sebelas bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari Pemerintah, dengan total plafond sebesar Rp1.903 milyar. Dari plafond sebesar Rp1.903 milyar tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan program, masih terdapat hak (piutang) pemerintah di masyarakat sebesar Rp 24.734.118.572.

C.2.23. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK Rp995,70 miliar

Utang PFK per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp995.695.294.861 dan Rp219.972.238.360 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK adalah sebagai berikut (dalam Rupiah): Uraian - Pengmbl. Pen. PFK 10% Gaji - Pengmbl. Pen. PFK 2% Gaji Terusan - Pengembalian PFK Beras - Pengmbl. Pen. PFK 2% Iuran Kes. Pemda - Pengmbl. Pen. PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT - Pengmbl. Pen. PFK 2% Askes TNI/Polri - Pengmbl. Pen. PFK Lain-lain Jumlah

Penerimaan 4.136.998.201.760 11.906.977.318 71.354.583.114 468.133.555.997 5.983.372.622 41.904.851.804 162.926.362.601 4.899.207.905.216

Pengeluaran 3.318.436.593.370 1.031.656.985 0 409.780.495.000 10.451.712.000 28.812.153.000 135.000.000.000 3.903.512.610.355

Saldo 818.561.608.390 10.875.320.333 71.354.583.114 58.353.060.997 (4.468.339.378) 13.092.698.804 27.926.362.601 995.695.294.861

C.2.24. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp81,71 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp81.714.787.074.259 dan Rp82.565.628.233.981 merupakan utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca. Jumlah Bagian Lancar Utang Luar Negeri disajikan pada Tabel 7. Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri yang akan dibayar per bulan selama tahun 2007 dapat dilihat pada Daftar 28. Tabel 7 Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang (dalam rupiah) Jenis Utang

30 Juni 2007

30 Juni 2006

Bilateral

21.554.181.339.444

19.873.704.475.240

Bonds and Notes Kredit Komersil Kredit Ekspor Leasing Multilateral

59.772.869.226 11.855.926.033.470 328.531.696.578 18.208.500.024.726

82.947.397.870 56.940.432.280 14.771.267.440.930 642.644.133.660 20.065.627.469.370

52.006.911.963.444

55.493.131.349.350

Total

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri merupakan reklasifikasi surat utang negara (SUN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca, sebagaimana disajikan pada Tabel 8.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Tabel 8 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi (dalam rupiah) Jenis Bonds Fixed Rate Bonds : Nominal Unamortized Premium (Disc.) Nilai bersih (nilai buku) (I) Variable Rate Bonds : Nominal Unamortized Premium (Disc.) Nilai bersih (nilai buku) (II) Surat Utang kepada BI *) Nominal yg harus diamortisasi Accrued Indexation Nilai bersih (nilai buku) (III) SPN Nominal Unamortized Premium (Disc.) Nilai bersih (nilai buku) (IV) Jumlah (I + II + III)

30 Juni 2007 11.747.245.000.000

30 Juni 2006

11.747.245.000.000

4.441.000.000.000 (7.953.037.967) 4.433.046.962.033

12.621.964.000.000 0 12.621.964.000.000

12.051.037.000.000 0 12.051.037.000.000

1.717.412.757.815 0 1.717.412.757.815

10.588.412.922.598 0 10.588.412.922.598

3.900.000.000.000 (278.746.647.000) 3.621.253.353.000 29.707.875.110.815

0 0 0 27.072.496.884.631

Catatan: *) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005 dan SRBI-1/MK/2003 Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Lancar Utang Obligasi DN dapat dilihat pada Daftar 29. C.2.25. Utang Bunga Utang Bunga Rp14,73 triliun

Jumlah Utang Bunga per 30 Juni 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp14.725.604.793.162 dan Rp50.052.048.834.545 merupakan jumlah utang bunga luar negeri dan utang bunga obligasi serta utang bunga lainnya yang masih harus dibayar. Rincian utang bunga luar negeri disajikan pada Tabel 9. Tabel 9 Utang Bunga Luar Negeri (dalam rupiah) Jenis Utang Utang Bilateral Kredit Komersial Bond Kredit Ekspor Leasing Multilateral Total

30 Juni 2007 1.327.946.156.294 5.170.358.851 0 809.053.561.731 2.706.307.074 1.876.978.918.478 4.021.855.302.428

30 Juni 2006 8.446.205.666.390 32.253.380.110 127.374.269.640 5.036.065.759.010 44.051.473.900 8.063.471.854.160 21.749.422.403.210


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Rincian utang bunga obligasi dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Utang Bunga Obligasi (dalam rupiah) Utang Bunga

30 Juni 2007

Fixed Rate Bonds Variable Rate Bonds Surat Utang kepada BI*) International Bonds

7.550.110.426.954 1.484.959.096.858 266.049.991.000 1.380.771.020.200

Total

10.681.890.535.012

30 Juni 2006 5.613.321.388.904 2.650.788.817.079 18.954.266.036.585 **) 1.084.250.188.767 28.302.626.431.335

Catatan: *) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005 dan SRBI-1/MK/2003 **) terdiri dari CPI Index Linked Bonds, SU-005, dan SRBI-1/MK/2003 Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 30. Utang bunga lainnya sebesar Rp21.858.955.722 merupakan utang subsidi bunga dalam rangka program Kredit Ketahanan Pangan yang belum ditagih oleh bank pelaksana kepada Pemerintah yang dihitung secara akrual dan harus dibayar sampai dengan 30 Juni 2007. C.2.26. Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3,78 triliun

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2007 sebesar Rp3.776.686.266.319 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: - Departemen ESDM1) - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi2) - Kementerian Negara BUMN - Departemen perhubungan3) - Kepolisian RI4) - Bapertarum - Escrow Account5) Jumlah

30 Juni 2007 Rp 40.491.531.882 223.503.725.000 84.500.000 3.672.911 4.986.205.000 5.183.832.240 3.502.432.799.286 Rp 3.776.686.266.319

Keterangan: 1) Utang kepada perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berupa rekening jaminan. 2) Terdiri dari uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebesar Rp223.503.725.000. 3) Merupakan jaminan pemeliharaan untuk pembangunan gedung dan bangunan sebesar 5% dari nilai yang dikontrakkan. 4) Utang perawatan dan makan tahanan. 5) Merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan dana bagi hasil dan subsidi public service obligation (PSO) yang sampai saat ini masih ditampung di rekening escrow. Lihat C.2.21 bagian escrow accounts.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Neraca per 30 Juni 2006 belum menyajikan Utang Kepada Pihak Ketiga. C.2.27. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4,13 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2007 sebesar Rp4.134.009.045.804 yang terdiri dari tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air di Departemen Pertahanan sebesar Rp3.899.412.042.358 dan utang yang menjadi bagian Pemerintah kepada bank pelaksana atas jumlah Kredit Ketahanan Pangan yang dipertanggungkan kepada lembaga penjaminan sebesar Rp3.168.083.446, serta hutang pemerintah kepada pemerintah daerah atas kekurangan dana bagi hasil tahun 2000-2005 sebesar Rp231.428.920.000. Sumber pembiayaan untuk kekurangan pembayaran dana bagi hasil tahun 2000-2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri. Neraca per 30 Juni 2006 belum menyajikan Utang jangka Pendek Lainnya. C.2.28. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN

Utang Jangka Panjang DN SUN Rp682,44 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp682.444.830.736.845 dan Rp654.820.315.889.114 merupakan posisi utang obligasi dalam negeri yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Tabel 11 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi (dalam rupiah) Jenis Obligasi Fixed Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Prem (Disc.) Nilai bersih (nilai buku) (I) Variable Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Prem (Disc.) Nilai bersih (nilai buku) (II) Surat Utang kepada BI Principle Outstanding Accrued Indexation Nilai bersih (nilai buku) (III) Jumlah ( I+II+III)

30 Juni 2007

30 Juni 2006

264.407.456.000.000 (2.819.400.901.000) 261.588.055.099.000

205.979.851.000.000 (3.470.925.302.575) 202.508.925.697.425

162.141.107.000.000 0 162.141.107.000.000

184.821.071.000.000 0 184.821.071.000.000

258.715.668.637.845 0 258.715.668.637.845 682.444.830.736.845

267.490.319.191.689 **) 0 267.490.319.191.689 654.820.315.889.114

Keterangan: *) merupakan SU-002, SU-004, SRBI-1/MK/2003, dan eks SU-005 **) merupakan CPI indexed linked bonds, SRBI-1/MK/2003, dan eks SU-005 Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 31.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Catatan:  Termasuk di dalam Fixed Rate Bond adalah satu seri ORI, yaitu ORI001 dengan tingkat kupon 12.05% yang akan jatuh tempo tahun 2009.  Surat Utang kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005, SU-007 dan SRBI-01. SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada BI. berkaitan dengan program penjaminan dan BLBI. Pada bulan April 2006 Menteri Keuangan bersama Gubernur BI telah menandatangani Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor: SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999. Pada intinya, pokok-pokok yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama dimaksud antara lain: a. Klausul indeksasi pokok terhadap inflasi dihapus efektif tanggal 31 Desember 2005. b. Tingkat bunga SU-002/MK/1998 diturunkan dari 3% menjadi 1%. c. Jatuh tempo Surat Utang pasca restrukturisasi diperpanjang sampai 2025 dari yang sebelumnya 2018, dan d. Perhitungan indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dikonversi menjadi surat utang baru (SU-007) dengan tingkat bunga 0,1% dan jatuh tempo tahun 2025.  SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1% setahun (dari sebelumnya 3%), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3% setahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. Sementara SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1% setahun dan pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025.  Nilai nominal SRBI pada saat diterbitkan adalah sebesar Rp144.536.094.294.530.00 atau sama dengan jumlah nominal SU-001 dan SU-003. SRBI jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Pada tahun 2006 rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2006 BI menggunakan kelebihan tersebut untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1,52 triliun. C.2.29. Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT Rp1,75 triliun

Jumlah Kewajiban Pemerintah terhadap THT per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp1.754.377.650.427 dan Rp1.717.659.839.897 merupakan utang jangka panjang pemerintah yang terkait dengan dana pensiun pegawai negeri. Kewajiban Pemerintah terhadap THT sebesar Rp1.754.377.650.427 merupakan Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT sehubungan dengan saldo unfunded liability tahun 2004 kepada PT TASPEN akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004. Disamping itu, masih terdapat kewajiban Unfunded Liabilitiy Pemerintah terhadap Program THT posisi 30 Juni 2006 sebesar Rp525,641 miliar yang belum diselesaikan sebagai akibat dari adanya perubahan skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai PP Nomor 26 Tahun 2001 dan PP Nomor 11 Tahun 2003. Sampai saat ini, jumlah tersebut masih merupakan perhitungan sepihak dari PT TASPEN, sehingga Pemerintah tidak dapat mengakuinya sebagai utang Pemerintah kepada PT TASPEN.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) C.2.30. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp482,12 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 30 juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp482.123.940.723.628 Rp541.788.132.754.460 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Utang Luar Negeri Jangka Panjang Perbankan per Jenis Utang (dalam rupiah) Jenis Utang Bilateral Kredit Ekspor Multilateral Total

30 Juni 2007 253.916.724.133.542 144.209.225.341.979 83.997.991.248.107 482.123.940.723.628

30 Juni 2006 286.322.027.164.760 101.709.691.099.070 153.756.414.490.630 541.788.132.754.460

C.2.31. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan Rp27,71 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 30 juni 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp27.712.781.380 dan Rp2.247.197.068.470 merupakan utang luar negeri obligasi dan leasing yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut: Jenis Utang Obligasi Leasing Jumlah

30 Juni 2007 Rp 0 27.712.781.380 Rp 27.712.781.380

30 Juni 2006 Rp 1.560.589.282.130 686.607.786.340 Rp 2.247.197.068.470

C.2.32. Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang LN SUN Rp63,76 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp63.760.403.631.000 dan Rp52.027.551.480.642 merupakan posisi utang obligasi luar negeri (International Bonds-RI0014) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut: Principles outstanding Accrued Indexation Net Unamortized Pr (Disc.) Nilai Bersih (nilai buku)

30 Juni 2007 Rp63.133.000.000.000 627.403.631.000 Rp63.760.403.631.000

30 Juni 2006 Rp52.072.000.000.000 (922.000.000.000) 877.551.480.642 Rp52.027.551.480.642

Keterangan: *) kurs tengah BI pada tanggal pelaporan Rp 9.019 **) konversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs saat diterbitkan. C.2.33. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang LN Lainnya Rp489 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp489.006.771.191 dan Rp576.681.707.720 merupakan posisi utang luar negeri komersial kredit yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Secara keseluruhan, komposisi kewajiban pemerintah disajikan pada Grafik 20. Catatan atas Laporan Keuangan - 77 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 800

775,91 733,92

700

30 Juni 2007

30 Juni 2006

600,11

600

534,65

triliun rupiah

500 400 300 200 100

50,05 10,66

14,73

1,96

-

SUN

Utang Luar Negeri

Utang Bunga

Kewajiban Lainnya

Grafik 20: Komposisi Kewajiban Pemerintah per 30 Juni 2007 dan 2006 C.2.34. Sisa Anggaran Lebih SAL Rp18,83 triliun

Sisa Anggaran Lebih (SAL) per 30 Juni 2007 sebesar Rp18.830.302.300.000 merupakan saldo awal SAL Tahun Anggaran 2007. Pada akhir Semester I TA 2007 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp31.057.824.904.884 sehingga saldo akhir SAL per 30 Juni 2007 menjadi sebesar Rp49.888.127.204.884. C.2.35. SILPA (SIKPA)

SILPA Rp31,07 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 30 Juni 2007 sebesar Rp31.066.457.963.807 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama Semester I TA 2007. Sementara itu, SILPA per 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp10.277.574.967.820. C.2.36. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp34,23 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp34.228.132.451.168 dan Rp17.026.622.119.983 merupakan Kas dan Bank pemerintah di luar Rekening 502 BUN dan Rekening Kas di KPPN. C.2.37. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp89,96 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 30 Juni 2007 dan per 30 Juni 2006 sebesar Rp89.960.839.562.210 dan Rp71.270.493.507.807 merupakan pasangan perkiraan Piutang, yang terdiri dari: - Piutang Pajak - Piutang Bukan Pajak - Bagian lancar RDI/RPD - Bagian Lancar TPA - Bagian Lancar TGR - Belanja Dibayar Di Muka - Piutang Lain-lain Jumlah

30 juni 2007 Rp37.527.513.208.865 32.655.114.008.743 5.992.877.440.000 195.035.356 18.122.552.955 394.847.740.628 13.372.169.575.663 Rp89.960.839.562.210

30 Juni 2006 Rp28.915.096.909.000 37.536.821.383.292 0 39.148.709 2.752.423.044 4.815.783.643.762 Rp71.270.493.507.807 Catatan atas Laporan Keuangan - 78 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) C.2.38. Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan Rp2,27 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp2.273.872.299.717 dan Rp1.258.905.597.373 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dan instansi terkait lainnya. C.2.39. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp435,34 miliar

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp435.339.641.707 dan Rp1.472.661.613.712 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak kementerian negara/lembaga yang belum disetorkan ke Kas Negara. Perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan. C.2.40. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp104,35 triliun

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Bagian Lancar Utang jangka Panjang. Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah sebagai berikut: - Bag Lancar Utang Jgk Panjang - Utang Bunga - Utang kpd Pihak Ketiga - Utang Jgk Pendek Lainnya Jumlah

30 Juni 2007 Rp81.714.787.074.259 14.725.604.793.162 3.776.686.266.319 4.134.009.045.804 Rp104.351.087.179.544

30 Juni 2006 Rp82.565.628.233.981 50.052.048.834.545 Rp132.617.677.068.526

C.2.41. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp660,23 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp660.228.122.016.098 dan Rp650.511.825.297.008 dan merupakan dana pemerintah pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni 2007 30 Juni 2006 - Diinv. dlm RDI/RPD Rp53.454.890.280.000 Rp60.155.463.680.000 - Diinv. dlm Dana Bergulir 5.866.888.027.405 2.937.740.327.698 - Diinv. dlm Inv Non Permanen Lainnya 2.995.000.000.000 2.850.000.000.000 - Diinv. dlm PMN 475.464.257.091.081 430.416.127.491.383 - Diinv. dlm Inv Permanen Lainnya 122.447.086.617.612 154.152.493.797.927 Jumlah Rp660.228.122.016.098 Rp650.511.825.297.008 C.2.42. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp370,29 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2007 dan 31 Desenber 2006 sebesar Rp370.290.501.770.920 dan Rp266.966.283.215.733 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset tetap dengan rincian sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) - Diinv. Dlm Tanah - Diinv. Dlm Peralatan & Mesin - Diinv.Dlm Gedung & Bangunan - Diinv.DlmJln.Irigasi & Jaringan - Diinv. Dlm Aset Tetap Lainnya - Diinv. Dlm KDP Jumlah

30 Juni 2007 Rp 89.964.498.189.472 118.831.764.333.383 52.095.173.790.288 91.881.715.729.568 4.434.627.122.785 13.082.722.605.424 Rp370.290.501.770.920

30 Juni 2006 Rp 75.429.618.925.087 84.880.045.036.505 39.032.321.063.891 55.896.519.678.867 3.648.052.059.074 8.079.726.452.309 Rp266.966.283.215.733

C.2.43. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp82,10 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 sebesar Rp82.099.295.111.029 dan Rp78.468.877.054.498 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya dengan rincian sebagai berikut: - Diinv. Dlm TPA - Diinv. Dlm TGR - Diinv. Dlm Kemitraan dg Phk Ketiga - Diinv. Dlm Aset Tak Berwujud - Diinv. Dlm Dana yg Dibatasi Penggunaannya - Diinv. Dlm Aset Lain-lain Jumlah

30 Juni 2007 Rp91.930.794 56.991.391.110 281.250.000 784.317.289.167 24.838.718.404.805

30 Juni 2006 Rp79.152.696 41.234.938.002 1.493.439.867 30.368.601.955.762 39.764.738.249

56.418.894.845.153 Rp82.099.295.111.029

48.017.702.829.922 Rp78.468.877.054.498

C.2.44. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Rp1.230,60 triliun

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang. yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri (UJP DN) dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri (UJP LN). Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah sebagai berikut: - UJP DN SUN - Kewajiban Pemerintah terhadap THT - UJP DN Lainnya - UJP LN Perbankan - UJP LN Non Perbankan - UJP LN SUN - UJP LN Lainnya Jumlah

30 Juni 2007 Rp 682.444.830.736.845 1.754.377.650.427 482.123.940.723.628 27.712.781.380 63.760.403.631.000 489.006.771.191 Rp1.230.600.272.294.471

30 Juni 2006 Rp 654.820.315.889.114 1.717.659.839.897 20.730.320.269 541.788.132.754.460 2.247.197.068.470 52.027.551.480.642 576.681.707.720 Rp1.253.198.269.060.570



C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Data Sumber Beberapa data pada LKPP Semester I Tahun 2007 ini menggunakan data LKPP Tahun 2006 (Audited) karena sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan, data per 30 Juni 2007 belum diterima. Data tersebut yaitu: – Piutang Lain-lain yang berasal dari kompensasi penjualan aset bekas asing/china, sisa kewajiban BLBI pada 18 BDL, dan piutang kelebihan rekapitulasi Bank Danamon. – Persediaan Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Benih Nasional. – Investasi Permanen kecuali Investasi Permanen Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Otorita Asahan, dan LPS. – Aset Tetap yang berasal dari LPP TVRI, LPP RRI, dan Otorita Sabang. – Aset yang Dibatasi Penggunaanya yang berasal dari rekening penjaminan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dana Abadi Umat, dan Bapertarum. – Aset lain-lain yang berasal dari PPA, iutang macet pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) - Departemen keuangan, Tim Koordinasi DJKN, dan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/lembaga teknis yang secara organisatoris membawahinya. Namun, sampai dengan 30 Juni 2007 neraca BLU belum dikonsolidasikan pada neraca kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sehingga, dalam Neraca Pemerintah Pusat per 30 Juni 2007 ini belum mencakup Neraca BLU. Sementara itu, aset, kewajiban, dan ekuitas untuk ke 14 Rumah Sakit BLU per 30 Juni 2007 dapat dilihat pada Grafik 21. (jutaan rupiah) 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 n i il o s n h o in ita di si ita it o at m ai ta la ik K od ia um K dj ja oe ng aw rm ar ba ad n D ar us H us an a a a a K h S k m p S h t S h S n a S ro ap ad D R S S an sa Fa R ar di gu m R ar R er er H S as H an Su P R am H nk D B M h n a i S A u JP K SU id to R S M R S S ip ah R S R R C R W S S R R

Aset

Kewajiban

Ekuitas

Grafik 21: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Rumah Sakit BLU per 30 Juni 2007 Catatan atas Laporan Keuangan - 81 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 34. 3. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2004, 2005, dan 2006 menunjukkan adanya 4.656 rekening dengan total nilai sebesar Rp31.793,74 miliar yang tidak disajikan dalam dan LKPP dan tidak jelas statusnya. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah penertiban rekening di lingkungan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka penertiban rekening milik Pemerintah, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan/keputusan/surat edaran, sebagai dasar pengelolaan dan penertiban rekening-rekening pada kementerian negara/lembaga, antara lain: – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; – PMK Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penerbitan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; – PMK Nomor 67 Tahun 2007 tentang tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; – Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 254 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; – Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 35/Pb/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; – Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 36/Pb/2007 tentang Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; Berdasarkan PMK Nomor 58 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 35/Pb/2007, Tim Penertiban Rekening Pemerintah bersama dengan seluruh kementerian negara/lembaga telah melakukan upaya-upaya penertiban rekening Pemerintah dengan melakukan inventarisasi. Berdasarkan hasil inventarisasi, kemudian dilakukan pembahasan antara Tim Penertiban Rekening Pemerintah dengan seluruh kementerian negara/lembaga. Pembahasan tersebut meliputi: – Indentifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening; – Verifikasi: dasar hukum dan tujuan pembukaan, jenis, sumber dana, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan; – Pengelompokan rekening: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Rekening Bendahara Penerimaan; Rekening Bendahara Pengeluaran; Rekening Penampungan Sementara; Rekening Penampungan Dana Jaminan; Rekening Penampungan Dana Titipan; Rekening Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain; Rekening Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Catatan atas Laporan Keuangan - 82 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Permanen; dan viii. Rekening yang Tidak Jelas. Rincian rekening temuan BPK, rekening hasil inventarisasi, dan rekening hasil pembahasan dapat dilihat pada Daftar 36.

3. Aset Eks-BPPN Sehubungan dengan pengalihan aset eks BPPN kepada Menteri Keuangan yang berkaitan dengan aset hak tagih BPPN kepada Kaharudin Ongko dengan nilai buku sebesar Rp8.306.132.903.745 dan nilai pengalihan sebesar Rp1 dan dengan sejumlah aset jaminan (underlying asset) baik berupa saham, properti maupun hak tagih belum dilakukan penanganan lebih lanjut. Dalam underlying asset properti sebanyak 48 aset telah diserahkan kepada perusahaan induk, sebagian lagi belum efektif karena masalah pajak dan nilai valuasi aset oleh penilai independen dan sebanyak 724 aset properti lainnya yang berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk SHM, SHGB, HGB Girik, SHMRS, AJB, SPH, HP, dan Hak Pakai belum efektif dialihkan ke Perusahaan Induk maupun ke BPPN. Underlying asset yang berupa saham, meliputi 4 saham yang sudah efektif dialihkan tetapi belum bisa dijual, 6 saham belum dialihkan, 2 saham berada dalam penanganan kepolisian, serta 1 saham yang hasil penjualannya disita oleh kepolisian.

4. Aset Eks Asing/Cina Aset Eks Asing/Cina merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing (Belanda/Cina) atau organisasi Cina terlarang. Nasionalisasi aset asing/Cina Aset dimulai sejak tahun 1958 dengan dikeluarkannya UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Bekas Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, terdapat 942 buah aset eks asing/Cina yang telah lama dikuasai Negara namun belum jelas status hukumnya. Untuk menyelesaikan masalah status hukum kepemilikan aset tersebut, Pemerintah telah melakukan beberapa cara sebagai berikut: a. b.

disertifikatkan untuk instansi Pemerintah yang ditunjuk; dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara kompensasi kepada Pemerintah; c. dipertukarkan kepada pihak ketiga; d. dihibahkan; atau e. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah. Penyelesaian masalah aset dengan cara sebagaimana tersebut pada butir a dan c, maka status hak kepemilikan menjadi atas nama Pemerintah Pusat/Daerah, sehingga aset dimaksud dengan sendirinya dicatat dan dilaporkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Mengingat aset bekas milik asing/Cina ini sebagian besar adalah berupa sekolah negeri dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka statusnya menjadi Barang Milik Daerah. Rincian Aset Eks Asing/Cina dapat dilihat pada Daftar 35.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Terhadap aset Eks Cina yang dikuasai oleh Yayasan Trisakti/Universitas Trisakti seluas 71.503 meter persegi, statusnya masih dalam proses hukum, sehingga belum dapat disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat.

5. Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset Bersejarah pada kementerian negara/lembaga belum disajikan dalam LKPP Semester I Tahun 2007. Aset dimaksud antara lain pada: – Departemen Perhubungan berupa Tugu Peringatan. – Arsip Nasional Republik Indonesia berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier, arsip film sebanyak 70.054 reel, Arsip video sebanyak 30.000 buah, Arsip Rekaman Suara 30.000 kaset, Arsip Foto sebanyak 1.663.000 buah foto dan Arsip VCD sebanyak 29 buah. – Departemen Luar Negeri sebanyak 67 unit yang merupakan aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung. – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berupa Tugu Teysman, Tugu Raffles, Santhiong (Pemakaman Belanda), Patung masing-masing 1 unit yang merupakan aset dari Kebun Raya Bogor.

6. Dana pada Badan-Badan Lainnya BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Baznas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi keuangan (Neraca) Baznas periode 30 Juni 2007 adalah Aset sebesar Rp17.489.168.242, kewajiban sebesar 10.000.000, dan ekuitas dana sebesar Rp17.479.168.242. Rincian ekuitas dana terdiri dari zakat sebesar Rp3.097.969.959, Infaq Shodaqoh sebesar Rp10.082.287.771, operasional sebesar Rp1.790.125.088, Non Syariah sebesar Rp594.664.986, Penyaluran Terakumulasi Dalam Aktiva sebesar Rp1.924.120.438, dan Dana yang harus tersedia untuk utang sebesar minus Rp10.000.000. Rincian lebih lanjut posisi keuangan per 30 Juni 2007 dapat dilihat pada Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya (Daftar 33).

7. Kewajiban Kontinjensi 

Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunanakan Batu Bara Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan Catatan atas Laporan Keuangan - 84 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) batubara. Pemberian jaminan tersebut didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, jaminan Pemerintah diberikan dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu membayar kewajibannya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut adalah: a. Kebijakan harga jual tenaga listrik; b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum; c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan clan harga batubara; dan d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya yang mengakibatkan PT PLN tidak mampu membayar kewajibannya. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah dilakukan sebagai langkah terakhir (last resort), setelah terlebih dahulu PLN menggunakan secara maksimal sumber arus kas perusahaan untuk menutup kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan kewajiban jaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Jumlah proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun adalah sebanyak 80 unit yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. 

Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari shortfall atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) pertahun selama lima tahun.

8. Kewajiban Pemerintah Terkait Subsidi Beras Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2006 mengungkapkan adanya kewajiban Pemerintah Pusat terkait subsidi beras kepada Perum BULOG. Berdasarkan data yang ada, kewajiban tersebut sampai dengan 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp483.361.177.934,26, dengan rincian sebagai berikut: – – – –

Tahun 2001 Tahun 2003 Tahun 2004 Selisih harga Operasi Pasar Murni (OPM) dan harga buku BULOG Jumlah

Rp178.038.672.135,12 78.929.663.133,00 206.092.702.378,14 20.300.140.288,00 Rp483.361.177.934,26 Catatan atas Laporan Keuangan - 85 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Kewajiban Pemerintah untuk keperluan biaya perawatan beras tahun 2004 sebagaimana di atas, dengan memperhatikan skala prioritas, telah dialokasikan dalam APBN TA 2007 sebesar Rp207.000.000.000,00 melalui Bagian Anggaran 069 Pos Pengeluaran Lain-lain Sub Pos Pengeluaran Terprogram. Sedangkan sisanya akan diselesaikan Pemerintah secara bertahap dengan memperhatikan keuangan negara.

9. Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara current cost financing yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem sharing dengan Dana Pensiun. Pada APBN TA 2007 sharing Pemerintah adalah sebesar 85,5%, sedangkan Dana pensiun membayar sebesar 14,5% sisanya. Dana pensiun yang telah digunakan untuk sharing Pembayaran Manfaat Pensiun sejak tahun 1994 sampai dengan 2006 sebesar Rp30,16 triliun. Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (past service liabilities). Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara. Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa past service liabilities (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp70,22 triliun. Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo past service liabilities untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp435,69 triliun. Saldo past service liabilities ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Semester I Tahun 2007.

10. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Kementerian Negara/Lembaga Secara umum pelaksanaan SABMN di kementerian negara/lembaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga penyajian nilai aset tetap dalam LKPP ini belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Pada dasarnya, terdapat 4 (empat) permasalahan yang sangat krusial terhadap pelaksanaan SABMN, yaitu: – Perlu diadakan inventarisasi ulang atas seluruh aset negara baik yang ada di kementerian negara/lembaga maupun unit-unit lain yang belum terdaftar. – Perlu dilakukan revaluasi atas aset tetap secara keseluruhan sehingga dapat menggambarkan nilai yang wajar secara ekonomis. Catatan atas Laporan Keuangan - 86 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) – Perlu penataan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan sehingga tidak terjadi saling lepas tanggung jawab terhadap penyajian dan pelaporan barang milik negara. – Sistem dan prosedur penatausahaan barang milik negara mulai dari transaksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pelaporan. Keempat hal di atas merupakan tanggung jawab yang akan diemban oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS SALDO AWAL KAS Saldo Awal Kas per 1 Januari 2007 sebesar Rp25,36 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2007 sebesar Rp25.355.524.048.499 merupakan saldo Akhir Kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp21.548.929.469.290 ditambah dengan koreksi terhadap saldo awal sebesar Rp3.813.651.503.167. Koreksi dimaksud adalah koreksi penggunaan rekening valuta asing dalam bentuk USD, yang sebelumnya rekening ini dikategorikan sebagai rekening pemerintah lainnya, pada tahun 2007 digunakan untuk kegiatan operasional, dan dikoreksi pada beberapa KPPN. Penjelasan rinci koreksi saldo awal kas adalah sebagai berikut: Valuta Asing KPPN Cirebon KPPN Kupang KPPN Makassar II KPPN Gorontalo Total Penambahan

Rp3.806.594.579.799 (4.881.819) 8.750.000 7.048.656.600 4.398.587 Rp3.813.651.503.167

Sementara, rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut: Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Kas di BI dalam rupiah Rp954.310.836.789 Rp100.485.809.688 Kas di BI dalam valas USD 3.806.594.579.209 Kas di KPPN 20.594.618.632.501 17.959.019.773.437 Jumlah Saldo Awal Kas Rp25.355.524.048.499 Rp18.059.505.583.125

PERUBAHAN KAS Kenaikan Kas pada Semester 1 TA 2007 sebesar Rp24,54 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Semester I Tahun Anggaran (TA) 2007 dan Semester I TA 2006 adalah sebagai berikut: Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi Kenaikan (Penurunan) Kas Investasi Aset Non Keuangan Kenaikan (Penurunan) Kas Pembiayaan Kenaikan (Penurunan) Kas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Kas

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp31.521.265.630.645 Rp11.578.517.784.403 (12.239.385.657.031) (12.943.185.144.000) 11.784.577.990.193

11.642.242.327.417

(6.521.896.221.349)

(19.408.044.837.330)

Rp24.544.561.742.458 (Rp9.130.469.869.510)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 22.



50 31,5 24,5

30

triliun rupiah

11,8

10

11,6

11,6 (12,9)

-10

(19,4) -6,5

-12,2

(9,1)

-30 -50

Semester I 2007 Semester I 2006

-70 Operasi

Investasi

Pembiayaan

Aset Non

Non

Arus Kas

Anggaran

Bersih

Keuangan

Grafik 22: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS Saldo Akhir Kas per 30 Juni 2007 sebesar Rp83.74 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 30 Juni 2007 sebesar Rp83.737.479.425.954 merupakan kas pemerintah pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah pada semester berikutnya, dengan rincian:

Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Trust Fund Rekening Pemerintah Lainnya pada BI Jumlah Saldo Akhir Kas

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp43.443.646.100.723 Rp4.667.444.579.132 6.456.439.690.234 4.261.591.134.483 6.811.198.024.953 6.668.152.458.195 435.339.641.707 1.472.661.613.712 388.351.793.443 26.202.504.174.894 26.503.223.018.939 Rp83.737.479.425.954 Rp43.573.072.804.461

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Semester I TA 2007 diuraikan sebagai berikut: ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp31,521 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 30 Juni 2007, terdapat Arus Kas Masuk Bersih sebesar Rp31.521.265.630.645, dengan perhitungan sebagai berikut:



Arus Kas Masuk Dikurangi Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2007 Rp295.071.462.286.720 263.550.196.656.075 Rp31.521.265.630.645

Semester I TA 2006 Rp236.536.016.569.260 224.957.498.784.857 Rp11.578.517.784.403

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam Semester I TA 2007 pemerintah dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Semester I TA 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp19.942.747.846.242 dibandingkan dengan Semester I TA 2006 sebesar Rp11.578.517.784.403. D.2.1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan (neto) Rp207,57 triliun

Penerimaan Perpajakan selama Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp207.573.544.581.877 yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp178.796.634.697.071 dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp28.776.909.884.806. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Semester I TA 2007 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan dalam Semester I TA 2007 lebih tinggi sebesar Rp24.431.451.323.486 atau 13,34 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp183.142.093.258.391. Rincian Penerimaan Perpajakan Semester 1 TA 2007 dan Semester I TA 2006 adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Ekspor Pajak Lainnya Penerimaan Pajak (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Pajak Penerimaan Pajak (Neto) Bea Masuk Cukai Penerimaan Bea & Cukai (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Bea & Cukai Penerimaan Bea & Cukai (Neto) Penerimaan Perpajakan (Neto)

Semester I TA 2007 Rp119.727.551.826.418 71.349.989.988.806

Semester I TA 2006 Rp99.221.103.422.839 61.238.228.656.553

1.315.257.501.031 1.599.191.722.194

4.271.578.229.724 1.191.531.427.193

345.453.277.980 1.274.246.136.545 195.611.690.452.974

1.099.325.300.908 1.107.697.562.329 168.129.464.599.546

(16.815.055.755.903) (8.757.887.193.361) 178.796.634.697.071 Rp159.371.577.406.185 7.898.101.487.368 5.734.354.910.971 20.982.834.023.005 18.078.992.320.797 28.880.935.510.373 23.813.347.231.768 (104.025.625.567) (42.831.379.562) 28.776.909.884.806 23.770.515.852.206 Rp207.573.544.581.877 Rp183.142.093.258.391

a. Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan selama Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp115.398.018.306.490 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama TA 2006 yaitu sebesar Rp96.381.070.896.202, penerimaan pajak penghasilan selama Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp19.016.947.410.288 atau 19,73 persen. Rincian penerimaan kas dari Pajak Catatan atas Laporan Keuangan -90-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Penghasilan pada Semester I TA 2007 dan Semester I TA 2006 adalah sebagai berikut: PPh Migas PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya dari Minyak Bumi PPh Migas Lainnya PPh Migas (Bruto) PPh Non Migas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal LN PPh Non Migas Lainnya PPh Non Migas (Bruto) Dikurangi : Pengembalian PPh Pajak Penghasilan (Neto)

Semester I TA 2007

Semester I TA 2006

Rp7.583.803.694.430 12.717.665.331.290 1.162.112.781 110.800.596 20.302.741.939.097

Rp5.675.919.969.995 11.071.525.778.929 0 796.200 16.747.446.545.124

19.441.059.719.548 1.720.279.833.815 7.591.106.248.609 7.291.802.127.078 1.028.078.448.186 45.471.220.593.840 6.353.063.356.862 10.519.427.248.148 8.772.311.235 99.424.809.887.321

15.943.262.555.029 1.517.972.682.030 5.881.276.245.740 7.172.235.875.110 1.122.030.108.770 35.869.420.238.042 4.255.092.051.282 10.703.071.584.036 9.295.537.676 82.473.656.877.715

(4.329.533.519.928) (2.840.032.526.637) Rp115.398.018.306.490 Rp96.381.070.896.202

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp58.867.020.893.479, yang berarti lebih tinggi Rp3.485.423.334.964 atau 6,29 persen dari penerimaan Semester I TA 2006 sebesar Rp55.381.597.558.515. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut: PPN dan PPnBM Dalam Negeri PPN dan PPnBM Impor PPN dan PPnBM lainnya PPN dan PPnBM (Bruto) Dikurangi: Pengembalian PPN dan PPnBM PPN dan PPnBM (Neto)

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp46.098.734.963.612 Rp41.210.576.134.453 25.073.872.918.821 19.857.096.897.350 177.382.106.373 170.555.624.750 71.349.989.988.806 61.238.228.656.553 (12.482.969.095.327) (5.856.631.098.038) Rp58.867.020.893.479 Rp55.381.597.558.515

c. Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.314.856.681.543, yang berarti lebih rendah Rp2.955.708.627.634 atau 69,21 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp4.270.565.309.177. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan -91-


PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainnya PBB (Bruto) Dikurangi: Pengembalian PBB PBB (Neto)

Semester I TA 2007 Rp353.934.531.066 755.231.289.998 35.287.005.523 14.985.385.518 151.274.142.064 4.545.146.862 1.315.257.501.031

Semester I TA 2006 Rp 1.132.174.786.021 882.964.911.996 12.012.485.724 12.109.450.604 2.115.096.901.404 117.219.693.975 4.271.578.229.724

(400.819.488) Rp1.314.856.681.543

(1.012.920.547) Rp4.270.565.309.177

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.597.857.171.835, atau lebih tinggi Rp410.269.484.274 atau 34,55 persen dari penerimaan BPHTB Semester I TA 2006 sebesar Rp1.187.587.687.561.

e. Cukai Penerimaan Cukai pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp20.966.122.100.869, yang berarti lebih besar Rp2.887.636.000.072 atau 15,97 persen dari Penerimaan Cukai Semester I TA 2006 sebesar Rp18.078.486.100.797. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut: Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethyl Alkohol Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Denda Administrasi Cukai Cukai Lainnya Cukai (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Cukai Cukai (Neto)

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp20.464.438.345.176 Rp17.780.460.767.695 208.846.940.928 57.141.099.701 238.468.659.606 284.155.890.541 2.145.466.125 1.228.383.431 23.247.380.235 1.693.410.364 20.982.834.023.005 18.078.992.320.797 (16.711.922.136) (506.220.000) Rp20.966.122.100.869 Rp18.078.486.100.797

f. Bea Masuk Penerimaan Bea Masuk pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp7.810.787.783.937, yang berarti lebih tinggi Rp2.118.758.032.528 atau 37,22 persen dari Penerimaan Bea Masuk Semester I TA 2006 sebesar Rp5.692.029.751.409. Rincian Penerimaan Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut:

Bea Masuk Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)

Semester I TA 2007 Rp7.713.062.388.225

Semester I TA 2006 Rp 5.582.301.913.520

266.736.285

851.336.410


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Bea Masuk dalam rangka KITE Pabean Lainnya Bea Masuk (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Bea Masuk Bea Masuk (Neto)

180.651.002.310 1.422.585 4.119.937.963 7.898.101.487.368

140.604.253.461 109.939 10.597.297.641 5.734.354.910.971

(87.313.703.431) Rp7.810.787.783.937

(42.325.159.562) Rp5.692.029.751.409

g. Pajak Ekspor Penerimaan Pajak Ekspor pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp345.453.277.980, yang berarti lebih rendah Rp699.334.563.362 atau 66,94 persen dari penerimaan Semester I TA 2006 sebesar Rp1.044.787.841.342. h. Pajak Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.273.428.365.744 atau lebih tinggi Rp167.460.252.356 atau 15,14 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp1.105.968.113.388. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut: Penjualan Benda dan Bea Materai Pajak Tidak Langsung Bunga Penagihan Pajak: Bunga Penagihan PPh Bunga Penagihan PPN Bunga Penagihan PPnBM Bunga Penagihan PTLL Jumlah Bunga Penagihan Pajak Dikurangi: Pengembalian Pajak Lainnya Pajak Lainnya (Neto)

Semester I TA 2007 Rp1.225.882.032.698 3.376.836.880

Semester I TA 2006 Rp1.080.421.636.693 6.210.465.693

32.169.146.367 12.655.054.655 80.054.087 83.011.858 44.987.266.967

16.535.206.118 4.518.541.994 903.647 10.808.184 21.065.459.943

(817.770.801) Rp1.273.428.365.744

(1.729.448.941) Rp1.105.968.113.388

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP sebesar Rp87,07 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp87.068.122.871.646, yang berarti lebih tinggi Rp34.320.944.332.878 atau 65,07 persen dari PNBP Semester I TA 2006 sebesar Rp52.747.178.538.768. PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dan PNBP lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP. Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut : a. Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Sumber Daya Alam pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp51.272.834.177.292, yang berarti lebih tinggi Rp15.044.897.941.582 atau 41,53 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp36.227.936.235.710. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yang terdiri dari: Catatan atas Laporan Keuangan -93-


Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Penerimaan SDA

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp35.655.649.392.894 Rp24.896.108.183.321 10.509.264.890.054 8.084.106.279.449 4.088.585.683.944 2.104.194.777.774 971.203.003.788 1.064.620.422.515 48.131.206.612 78.906.572.651 Rp51.272.834.177.292 Rp36.227.936.235.710

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp18.022.524.991.400, yang berarti lebih tinggi Rp16.795.080.111.404 atau 1.368,30 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp1.227.444.879.996. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada BUMN. c. PNBP Lainnya PNBP Lainnya pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp17.772.763.702.954, yang berarti lebih tinggi Rp2.480.966.279.892 atau 16,22 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp15.291.797.423.062. Penerimaan ini terdiri dari: Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Rp1.160.358.985.009 Rp 228.151.707.187 Pendapatan Sewa 29.411.892.218 24.532.427.072 Pendapatan Jasa I 3.925.996.609.779 3.838.627.887.758 Pendapatan Jasa II 1.181.998.579.349 1.011.702.519.885 Pendapatan Bukan Pajak dari LN 57.331.927.387 162.270.548.341 Pendapatan Bunga 11.518.135.377 4.258.073.008 Pendapatan Gain on Redemption atas 0 38.418.463.719 pembelian kembali obligasi DN Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 465.685.681.720 1.267.500.380.000 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 37.679.995.488 39.242.087.692 Pendapatan Pendidikan 870.211.324.108 648.471.431.134 Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL 1.510.468.069.808 1.266.420.671.328 Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM 2.018.223.978.448 38.586.795.039 Pendapatan Pelunasan Piutang 3.937.218.744.354 3.715.901.066.303 Pendapatan Pembukuan Belanja TAB 6.111.543 479.826.021 Pendapatan Pembukuan Belanja TAYL 16.566.656 386.064.331 Pendapatan Lain-lain 2.346.333.830.286 3.026.914.092.255 Pendapatan Iuran Badan Usaha 211.467.683.218 0 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil 11.862.280.096 52.792.378 Korupsi PNBP Lainnya (Bruto) 17.775.790.394.844 15.311.916.833.451 Dikurangi: Pengembalian PNBP (3.026.691.890) (20.119.410.389) PNBP Lainnya (Neto) Rp17.772.763.702.954 Rp15.291.797.423.062


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) D.2.3. Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah sebesar Rp429,79 miliar

Pendapatan Hibah pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp429.794.833.197, atau lebih rendah Rp216.949.938.904 atau 33,54 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp646.744.772.101. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut: Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri Lainnya Jumlah Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri Hibah Luar Negeri – Bilateral Hibah Luar Negeri – Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Hibah Luar Negeri Jumlah Hibah

Semester I TA 2007

Semester I TA 2006

Rp56.611.058 3.867.000 60.478.058

Rp 109.861.411 51.786.266.008 51.896.127.419

114.164.390.208 315.255.826.051 314.138.880

6.976.304.000 586.709.693.200 1.162.647.482

429.734.355.139 Rp429.794.833.197

594.848.644.682 Rp646.744.772.101

D.2.4. Belanja Pegawai Belanja Pegawai sebesar Rp46,27 triliun

Belanja Pegawai pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp46.267.339.238.685, yang berarti lebih tinggi Rp13.556.664.060.823 atau 41,44 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp32.710.675.177.862. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Belanja PNS Belanja Pegawai TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunj. Khusus & Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Vetaran Belanja Pegawai (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Pegawai (Neto)

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp12.427.777.054.580 Rp 9.166.257.705.706 12.135.474.985.366 8.989.552.238.418 186.811.652.757 150.339.978.234 266.678.000 156.531.469.154 2.009.816.007.775 68.459.006.277 201.640.333.493 1.622.369.384.270

13.552.562.604 171.229.842.062 1.212.029.527.528 29.812.300.549 227.086.758.323 505.319.344.407

17.147.648.478.472 332.592.028.800 26.747.192.000

12.070.341.381.076 243.245.533.200

46.316.134.270.944

32.778.767.172.107

(48.795.032.259)

(68.091.994.245)

Rp46.267.339.238.685 Rp32.710.675.177.862


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) D.2.5. Belanja Barang Belanja Barang sebesar Rp15,79 triliun

Belanja Barang pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp15.785.222.239.446 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut: Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Barang (Bruto) Dikurangi : Pengembalian Belanja Barang Belanja Barang (Neto)

Semester I TA 2007 Rp 7.426.404.213.387 1.227.496.304.038 1.942.663.338.863 1.510.509.701.020 3.719.581.748.452 15.826.655.305.760

Semester I TA 2006 Rp 6.737.722.795.187 1.131.170.165.212 1.745.676.410.965 1.338.778.754.869 2.562.877.864.435 13.516.225.990.668

(41.433.066.314) (10.343.284.635) Rp15.785.222.239.446 Rp13.505.882.706.033

Belanja Barang pada Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp2.279.339.533.413 atau 16,88 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp13.505.882.706.033. D.2.6. Bunga Utang Belanja Bunga Utang sebesar Rp39,13 triliun

Bunga Utang pada Semester I TA 2007 sebesar 39.126.602.837.389 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Bunga Utang pada Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp356.584.696.558 atau 0,92 persen dari Bunga Utang Semester I TA 2006 sebesar Rp38.770.018.140.831 Rincian Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut: Bunga atas Utang Dalam Negeri Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp26.782.651.498.330 merupakan pembayaran bunga atas surat utang negara (obligasi) yang diterbitkan di dalam negeri dengan rincian: Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Discount Obligasi DN Pembayaran Loss on Redemption Pembayaran Bunga Utang DN (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Pembayaran Bunga Utang dan Discount DN Pembayaran Bunga DN (Neto)

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp24.422.699.388.359 Rp 25.838.210.516.449 976.274.180.633 941.791.023.100 1.442.088.143.903 10.694.000.000 26.841.061.712.895 26.790.695.539.549

(58.410.214.565)

(694.693.614)

Rp26.782.651.498.330 Rp26.790.000.845.935

Bunga atas Utang Luar Negeri Bunga atas Utang Luar Negeri pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp12.343.951.339.059, dengan rincian sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp12.291.458.773.175 Rp11.899.751.416.090 217.800.000.000 86.675.640.000 12.509.258.773.175 11.986.427.056.090

Pembayaran Bunga Utang LN Pembayaran Discount Obligasi LN Pembayaran Bunga Utang LN (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Pembayaran Bunga (165.307.434.116) (6.409.761.194) Utang LN Pembayaran Bunga Utang LN (Neto) Rp12.343.951.339.059 Rp11.980.017.294.896 D.2.7. Subsidi Subsidi sebesar Rp38,77 triliun

Belanja Subsidi pada Semester I TA 2007 sebesar Rp38.773.153.110.104 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut: Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM Subsidi Lembaga Non Keuangan - Non BBM Subsidi Non BBM - Bunga kredit/Penyertaan Resiko Subsidi dalam rangka PSO Belanja Subsidi (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Belanja subsidi Belanja Subsidi (Neto)

Semester I TA 2007 Rp26.276.912.782.378 12.182.113.274.564

Semester I TA 2006 Rp4.740.598.193.700 5.263.850.802.178

201.629.209.086

49.148.943.001

112.500.000.000 38.773.155.266.028

169.438.003.881 10.223.035.942.760

(2.155.924) (536.953.876) Rp38.773.153.110.104 Rp10.222.498.988.884

Belanja Subsidi Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp28.550.654.121.220 atau 279,29 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp10.222.498.988.884. D.2. 8. Bantuan Sosial Bantuan Sosial sebesar Rp14,65 triliun

Bantuan Sosial pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp14.645.844.345.076, dengan rincian sebagai berikut: Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/ Guru Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga Bantuan Beasiswa Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Bantuan Lembaga Sosial Lainnya Bantuan Sosial (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Bantuan Sosial Bantuan Sosial (Neto)

Semester I TA 2007 Rp8.323.883.420.420

Semester I TA 2006 Rp6.938.195.336.890

3.764.928.715.932

2.185.270.342.146

896.467.902.300

776.614.745.390

456.838.659.484 21.132.039.327 1.214.139.488.983 14.677.390.226.446

164.963.540.904 26.127.037.000 976.670.407.509 11.067.841.409.839

(31.545.881.370) (19.953.587.958) Rp14.645.844.345.076 Rp11.047.887.821.881 Catatan atas Laporan Keuangan -97-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) Belanja Sosial Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp3.597.956.523.195 atau 32,57 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp11.047.887.821.881. D.2.9. Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain sebesar Rp1,79 triliun

Belanja Lain-lain pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.792.608.773.576, dengan dengan rincian: Kerja sama Teknis Internasional Pengeluaran Tak Tersangka Cadangan Umum Pemilihan Umum/Sidang Tahunan Cadangan Dana Reboisasi Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontinjensi) Bagi Hasil biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Jasa Perbendaharaan Belanja Lain-lain II Lainnya Belanja Lain-lain (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain (Neto)

Semester I TA 2007 Rp 7.297.967.568 32.670.000 0 0 247.890.296.600 24.005.000

Semester I TA 2006 Rp 16.572.381.403 770.000.000 323.484.118.983 6.255.270.526 1.181.573.789.142 425.392.931.787

244.560.067.179

143.182.224.027

27.040.830.460 1.280.439.339.414 1.807.285.176.221

13.018.034.882.178 15.115.265.598.046

(14.676.402.645) (2.965.234.630) Rp1.792.608.773.576 Rp15.112.300.363.416

Belanja Lain-lain Semester I TA 2007 lebih rendah Rp13.319.691.589.840 atau 88,14 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp15.112.300.363.416. D.2.10. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5,06 triliun

Bagi Hasil Pajak pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp5.063.761.396.027, dengan rincian sebagai berikut: Bagi Hasil Pajak Penghasilan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil BPHTB Bagi Hasil Pajak (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak (Neto)

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp 2.356.934.217.001 Rp 1.543.788.916.703 1.403.634.322.372 3.638.172.620.029 1.303.192.858.654 948.865.797.144 5.063.761.398.027 6.130.827.333.876 (2.000) Rp5.063.761.396.027

(2.599.498.943) Rp6.128.227.834.933

Bagi Hasil Pajak Semester I TA 2007 lebih rendah Rp1.064.466.438.906 atau 17,37 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp6.128.227.834.933. D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Bagi Hasil SDA sebesar Rp3,92 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp3.915.978.687.167, dengan rincian sebagai berikut:



Bagi Hasil Minyak Bumi Bagi Hasil Gas Alam Bagi Hasil Kehutanan Bagi Hasil SDA (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil SDA Bagi Hasil SDA (Neto)

Semester I TA 2007 Rp2.689.301.294.270 1.198.301.744.354 32.521.458.789 3.920.124.497.413

Semester I TA 2006 Rp 6.183.756.766.795 4.600.649.816.652 10.784.406.583.447

(4.145.810.246) (50.990.780) Rp3.915.978.687.167 Rp10.784.355.592.667

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp6.868.376.905.500 atau 63,69 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp10.784.355.592.667. D.2.12. Dana Alokasi Umum DAU sebesar Rp95,76 triliun

Dana Alokasi Umum pada Semester I TA 2007 sebesar Rp95.763.709.433.874 digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp11.113.456.868.218 atau 13,13 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp84.650.252.565.656. D.2.13. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp2,07 triliun

Dana Alokasi Khusus pada Semester I TA 2007 sebesar Rp2.065.192.228.064 yang berasal dari Dana Non Reboisasi. Dana Non Reboisasi digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan. infrastruktur. pemekaran pemerintah. kelautan dan perikanan dan untuk pertanian. Jumlah Dana Alokasi Khusus Semester I 2007 lebih tinggi Rp662.019.463.170 atau 47.18 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp1.403.172.764.894. D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp-0

Pada Semester I TA 2007 belum terdapat pembayaran untuk Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, pada Semester I TA 2006 terdapat realisasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp436.992.600.000 yang digunakan untuk Propinsi Papua dan daerah lainnya. Penggunaan dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp350,78 miliar

Dana Penyesuaian pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp350.784.366.667, yang berarti lebih tinggi Rp165.550.138.867 atau 89.37 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp185.234.227.800.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp12,24 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pada Semester I TA 2007 menunjukkan arus kas keluar neto sebesar minus Rp12.239.385.657.031 dengan rincian sebagai berikut:



Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Keluar Bersih

Penjualan Aset Tetap sebesar Rp45,28 miliar

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp 45.275.912.741 Rp 14.666.118.067 (12.284.661.569.772) (12.957.851.262.067) (Rp12.239.385.657.031) (Rp12.943.185.144.000)

D.2.16. Penjualan Aset Tetap Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp45.275.912.741, dengan rincian sebagai berikut: Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Penjualan Kendaraan Bermotor Penjualan Sewa Beli Penjualan Aset Bekas Milik Asing Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Penjualan Aset (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Penjualan Aset Penjualan Aset (Neto)

Semester I TA 2007 Rp 1.325.397.625

Semester I TA 2006 Rp 5.687.755.041

641.480.825 28.381.344.302 397.889.400 14.529.800.589

1.066.007.199 41.144.418.942 182.025.859 5.744.947.201

45.275.912.741

53.825.154.242

0 Rp 45.275.912.741

(39.159.036.175) Rp14.666.118.067

Pendapatan Penjualan Aset Tetap Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp30.609.794.674 atau 208.71 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp14.666.118.067. D.2.17. Belanja Aset Tetap Belanja Aset Tetap sebesar Rp12,28 triliun

Belanja Aset Tetap pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp12.284.661.569.772, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal (Bruto) Dikurangi: Pengembalian Belanja Modal Belanja Modal (Neto)

Semester I TA 2007 Rp 316.423.052.812 4.023.034.696.686 2.453.407.584.483

Semester I TA 2006 Rp 295.052.129.878 4.808.654.678.735 2.620.684.931.179

4.954.308.540.759

4.529.794.342.116

544.474.120.418 12.291.647.995.158

709.509.860.749 12.963.695.942.657

(6.986.425.386) (5.844.680.590) Rp12.284.661.569.772 Rp12.957.851.262.067

Belanja Aset Tetap Semester I TA 2007 ini lebih tinggi Rp673.189.692.295 atau 5,20 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp12.957.851.262.067. Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp31.521.265.630.645 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp12.239.385.657.031 Catatan atas Laporan Keuangan -100-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) mengakibatkan surplus anggaran sebesar Rp19.281.879.973.614. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp11,78 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp11.784.577.990.193. Hal ini berarti Pembiayaan Neto Semester I TA 2007 lebih tinggi Rp142.335.662.776 dari Semester I TA 2006 sebesar Rp11.642.242.327.417. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan berasal dari: Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2007 Rp79.521.276.781.461 (67.736.698.791.268) Rp11.784.577.990.193

Semester I TA 2006 Rp60.026.258.457.218 (48.384.016.129.801) Rp11.642.242.327.417

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp72,28 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp72.280.220.724.809. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp16.065.846.335.678 atau 28,58 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2006 sebesar Rp56.214.374.389.131. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari: a. Rekening Pemerintah b. Dana Eks. Moratorium c. Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi d. Surat Utang Negara Total

Semester I TA 2007 Rp 30.350.324.061 1.134.824.494.248

Semester I TA 2006 Rp 5.832.900.000.000 269.259.508.832

71.115.045.906.500 Rp72.280.220.724.809

50.112.214.880.299 Rp56.214.374.389.131

a. Rekening Pemerintah Merupakan Penerimaan Pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah pada Semester I TA 2007 sebesar Rp30.350.324.061 berasal dari penerimaan penutupan rekening. Sedangkan pada Semester I TA 2006 tidak terdapat realisasi penerimaan penutupan rekening pemerintah. b. Dana Eks Moratorium Merupakan penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh. Pada Semester I TA 2007 tidak terdapat realisasi dari dana eks moratorium. Sedangkan pada Semester I TA 2006 terdapat realisasi Dana Eks Moratorium sebesar Rp5.832.900.000.000.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) c.

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp1.134.824.494.248, atau lebih tinggi Rp865.564.985.416 atau 321,46 persen dari Semester I TA 2006 sebesar Rp269.259.508.832.

d. Surat Utang Negara Merupakan penerimaan pembiayaan dari penerbitan Surat Utang Negara/Obligasi baik obligasi dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan pembiayaan Surat Utang Negara pada Semester I TA 2007 sebesar Rp71.115.045.906.500, sedangkan pada Semester I TA 2006 sebesar Rp50.112.214.880.299 berarti lebih tinggi Rp21.002.831.026.201 atau 41,91 persen. Rincian dari penerimaan pembiayaan penerbitan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Penerbitan Obligasi DN – Jangka Panjang Penerbitan Obligasi LN Penerimaan Penerbitan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek Total

Semester I TA 2007 Rp 53.639.397.319.000 13.575.648.587.500

Semester I TA 2006 Rp31.324.816.963.837

17.475.648.587.500 Rp71.115.045.906.500

18.787.397.916.462 Rp50.112.214.880.299

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp3,08 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp3.075.848.853.586 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut: a. Pinjaman Program Tidak ada realisasi Pinjaman Program yang diterima dalam Semester I TA 2007. Sedangkan pada Semester I TA 2006 terdapat realisasi Pinjaman Program sebesar Rp915.056.506.949. b. Pinjaman Proyek Pinjaman Proyek yang diterima dalam Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp3.075.848.853.586 atau lebih tinggi Rp179.021.292.448 atau 6,18 persen dibandingkan Semester I TA 2006 yang berjumlah Rp2.896.827.561.138, dengan rincian:

Pinjaman Proyek dari Bilateral Pinjaman Proyek dari Multilateral Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pinjaman Proyek Lainnya Total

Semester I TA 2007 Rp1.601.345.611.341 921.194.926.878 509.923.513.948

Semester I TA 2006 Rp1.381.969.519.849 1.382.928.399.063 110.444.795.629

43.384.801.419 Rp3.075.848.853.586

21.484.846.597 Rp2.896.827.561.138



c.

Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Dalam Semester I TA 2007 dan Semester I TA 2006 tidak terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri.

d. Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Dalam Semester I TA 2007 dan Semester I TA 2006 tidak terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjadualan kembali bunga utang luar negeri.

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp4,17 triliun

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp4.165.207.203.066 berasal dari penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Sedangkan pada Semester I TA 2006 tidak terdapat realisasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain. D.2.21. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp35,08 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2007 adalah sebesar Rp35.080.239.714.783 yang digunakan untuk pelunasan obligasi dan pembayaran bunga obligasi. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp11.007.958.148.798 atau 45,73 persen dibandingkan Semester I TA 2007 sebesar Rp24.072.281.565.985. D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp28,16 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp28.162.430.371.142 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp4.367.356.695.908 atau 18,35 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2006 sebesar Rp23.795.073.675.234. D.2.23. Penyertaan Modal Negara Pada Semester I TA 2007 ini tidak terdapat realisadi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Negara, begitu juga pada Semester I TA 2006. D.2.24. RDI/RPD

RDI/RPD sebesar Rp311,25 miliar

Merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMN/BUMD, melalui RDI/RPD. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp311.250.671.917 berasal dari penerusan pinjaman tahun berjalan dan tahun yang lalu. Jumlah tersebut lebih rendah Rp205.410.216.665 atau 39,76 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2006 sebesar Rp516.660.888.582 D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp4,18 triliun

Merupakan pengeluaran pemerintah akibat penyesuaian penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp4.182.778.033.426.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar minus Rp6,52 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam Semester I TA 2007, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar minus Rp6.521.896.221.349. D.2.26. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (neto) sebesar Rp813,61 milyar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam Semester I TA 2007 sebesar Rp813.610.220.770 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan atas gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya, termasuk didalamnya adalah Penerimaan dan Pelunasan Wesel Pemerintah. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada Semester I TA 2007 adalah sebagai berikut: Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp4.185.275.311.448 Rp3.506.466.526.629 8.966.207.986 17.029.488.416 71.367.260.038 35.512.430.210 474.667.997.862 285.602.764.234

Penerimaan PFK 10% Gaji Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan Penerimaan PFK Beras Bulog Penerimaan PFK 2% Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter 5.219.974.949 1.820.964.969 PTT Penerimaan PFK 2% Asuransi Kesehatan 41.904.851.804 22.190.542.416 Pensiun TNI/Polri Penerimaan PFK Lain-lain 157.018.253.877 148.701.647.814 Penerimaan Wesel Pemerintah 1.005.547.719 5.333.931 Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga 309.285.686 Jumlah Penerimaan PFK 4.945.734.691.369 4.017.329.698.619 Dikurangi Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji (3.427.403.473.094) (3.089.771.051.715) Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji (436.865.010) (17.165.348.585) Terusan Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog (58.255.850.134) (28.833.041.600) Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran (478.615.875.764) (250.052.610.199) Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan PFK 2% Asuransi (10.451.712.000) (677.523.000) Bidan/Dokter PTT Pengembalian Penerimaan PFK 2% Asuransi (43.957.255.093) (15.297.245.000) Kesehatan Pensiun TNI/Polri Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain (112.500.000.000) (105.000.000.000) Pelunasan Wesel Pemerintah (2.382.700) (421.000) Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga (501.056.804) Jumlah Pengeluaran PFK (4.132.124.470.599) (3.506.797.241.099) PFK (Neto) Rp 813.610.220.770 Rp 510.532.457.520


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) D.2.27. Transfer Antar Kantor Transfer Antar Kantor sebesar minus Rp7,34 triliun

Transfer Antar Kantor dalam Semester I TA 2007 sebesar minus Rp7.335.506.442.119 merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, serta penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan. Rincian Transfer Antar Kantor adalah sebagai berikut: Penerimaan Kiriman Uang (KU) Penerimaan KU dalam rangka TSA Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus Pemindahbukuan intern KPPN Penerimaan Reimbursment dalam rangka Prefinancing Penerimaan Uang Persediaan Penerimaan Transfer Antar Kantor Dikurangi: Pengeluaran Transfer Antar Kantor Jumlah Transfer Antar Kantor

Semester I TA 2007 Semester I TA 2006 Rp336.898.377.801.923 Rp 340.949.089.273.128 54.154.871.622.116 868.758.860.407 14.695.259.167 93.643.677.731 326.421.561.170.145 15.000.038.485.682

302.076.465.744.318 10.505.780.895.327

3.962.655.125.147 736.452.199.464.180

3.831.636.104.151 658.325.374.555.062

(743.787.705.906.299)

(678.243.951.849.912)

Rp (7.335.506.442.119) Rp(19.918.577.294.850)

D.2.28. Saldo Awal Kas Lihat penjelasan pada Ikhtisar Laporan Arus Kas (D.1). D.2.29. Kas di Bendahara Pengeluaran Penjelasan mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran lihat catatan atas Neraca (C.2.4). D.2.30. Kas di Bendahara Penerimaan Penjelasan mengenai Kas di Bendahara Penerimaan lihat catatan atas Neraca (C.2.5). D.2.31. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya pada BI lihat catatan atas Neraca (C.2.3). D.2.32. Kas Trust Fund Penjelasan mengenai Kas Trust Fund lihat catatan atas Neraca (C.2.6).


REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR


DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah) KODE MAP 1 41 411 4111 41111 411111 411112 411113 411119 41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129 4112 41121 411211 411212 411219 41122 411221 411222 411229 4113 41131 411311 411312 411313

URAIAN MAP 2 Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan (PPh) PPh Migas PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya Dari Minyak Bumi PPh Migas Lainnya PPh Nonmigas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 Nonimpor PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri PPh Nonmigas Lainnya Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya Pendapatan PPNBM Pendapatan PPNBM Dalam Negeri Pendapatan PPNBM Impor Pendapatan PPNBM Lainnya Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan

ANGGARAN 3 509.462.000.000.000 494.591.600.000.000 261.698.300.000.000 41.241.700.000.000 16.072.300.000.000 25.169.400.000.000 220.456.600.000.000 34.905.000.000.000 5.546.300.000.000 19.494.900.000.000 24.659.900.000.000 2.465.200.000.000 86.882.700.000.000 13.989.900.000.000 32.512.700.000.000 161.044.200.000.000 21.267.000.000.000 -

REALISASI SEMESTER I 2007 3 207.573.544.581.877 199.417.303.519.960 115.398.018.306.490 20.302.563.044.398 7.583.624.799.731 12.717.665.331.290 1.162.112.781 110.800.596 95.095.455.262.092 19.402.489.260.231 1.701.098.079.981 7.538.580.200.145 7.181.773.655.705 1.019.875.950.376 41.784.365.696.367 6.288.959.402.859 10.171.005.050.695 7.307.965.733 58.867.020.893.479 55.819.711.155.950 31.634.655.054.218 24.028.216.742.317 156.839.359.415 3.047.309.737.529 2.027.340.836.089 1.005.184.822.341 14.784.079.099 1.314.856.681.543 1.314.856.681.543 353.892.914.391 754.960.628.809 35.199.338.182

% TERHADAP ANGGARAN 4 40,74% 40,32% 44,10% 49,23% 47,18% 50,53% 43,14% 55,59% 30,67% 38,67% 29,12% 41,37% 48,09% 44,95% 31,28% 36,55% 6,18% -

REALISASI SEMESTER I 2006 5 183.142.093.258.391 176.405.275.665.640 96.381.070.896.202 16.747.319.244.905 5.675.919.969.995 11.071.525.778.929 (127.300.219) 796.200 79.633.751.651.297 15.921.353.855.498 1.498.879.738.989 5.880.621.546.594 7.139.124.465.696 1.118.518.790.273 33.169.298.484.284 4.197.999.924.643 10.698.667.334.536 9.287.510.784 55.381.597.558.515 52.934.557.099.250 33.827.973.241.099 18.939.832.065.276 166.751.792.875 2.447.040.459.265 1.569.812.784.364 877.462.337.270 (234.662.369) 4.270.565.309.177 4.270.565.309.177 1.132.143.325.943 882.307.206.017 12.012.485.724

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 24.431.451.323.486 23.012.027.854.320 19.016.947.410.288 3.555.243.799.493 1.907.704.829.736 1.646.139.552.361 1.289.413.000 110.004.396 15.461.703.610.795 3.481.135.404.733 202.218.340.992 1.657.958.653.551 42.649.190.009 (98.642.839.897) 8.615.067.212.083 2.090.959.478.216 (527.662.283.841) (1.979.545.051) 3.485.423.334.964 2.885.154.056.700 (2.193.318.186.881) 5.088.384.677.041 (9.912.433.460) 600.269.278.264 457.528.051.725 127.722.485.071 15.018.741.468 (2.955.708.627.634) (2.955.708.627.634) (778.250.411.552) (127.346.577.208) 23.186.852.458

Daftar LRA -106 -


DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah) KODE MAP 1 411314 411315 411319 4114 41141 411411 4115 41151 411511 411512 411513 411514 411519 4116 41161 411611 411612 411619 41162 411621 411622 411623 411624 412 4121 41211 412111 412112 412113 412114 412119 4122 41221 412211 42 421 4211 421111 421112

URAIAN MAP 2 PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan Cukai Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pendapatan Pabean Lainnya Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM

ANGGARAN 3 5.389.900.000.000 5.389.900.000.000 42.034.700.000.000 42.034.700.000.000 3.157.500.000.000 3.157.500.000.000 14.870.400.000.000 14.417.600.000.000 14.417.600.000.000 452.800.000.000 452.800.000.000 452.800.000.000 210.926.957.783.000 146.256.914.000.000 103.903.700.000.000 103.903.700.000.000 -

REALISASI SEMESTER I 2007 3 14.985.385.518 151.274.142.064 4.544.272.579 1.597.857.171.835 1.597.857.171.835 1.597.857.171.835 20.966.122.100.869 20.966.122.100.869 20.447.726.423.040 208.846.940.928 284.155.890.541 2.145.466.125 23.247.380.235 1.273.428.365.744 1.229.256.979.578 630.968.894.137 594.911.248.561 3.376.836.880 44.171.386.166 31.508.986.601 12.532.621.620 80.054.087 49.723.858 8.156.241.061.917 7.810.787.783.937 7.810.787.783.937 7.700.676.807.786 220.919.490 179.141.189.775 (73.304.909.453) 4.053.776.339 345.453.277.980 345.453.277.980 345.453.277.980 87.113.398.784.387 51.272.834.177.292 35.655.649.392.894 35.655.647.854.061 1.538.833

% TERHADAP ANGGARAN 4 29,65% 29,65% 49,88% 49,88% 40,33% 38,93% 54,85% 54,18% 54,18% 76,29% 76,29% 76,29% 41,30% 35,06% 34,32% 34,32% -

REALISASI SEMESTER I 2006 5 11.797.336.383 2.115.085.261.135 117.219.693.975 1.187.587.687.561 1.187.587.687.561 1.187.587.687.561 18.078.486.100.797 18.078.486.100.797 17.779.954.547.695 57.141.099.701 238.468.659.606 1.228.383.431 1.693.410.364 1.105.968.113.388 1.085.464.259.321 624.573.923.333 455.847.713.360 5.042.622.628 20.503.854.067 16.530.843.569 3.961.298.667 903.647 10.808.184 6.736.817.592.751 5.692.029.751.409 5.692.029.751.409 5.568.847.151.808 851.336.410 138.390.124.739 (26.648.808.788) 10.589.947.240 1.044.787.841.342 1.044.787.841.342 1.044.787.841.342 52.761.844.656.835 36.227.936.235.710 24.896.108.183.321 24.896.108.183.321 -

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 3.188.049.135 (1.963.811.119.071) (112.675.421.396) 410.269.484.274 410.269.484.274 410.269.484.274 2.887.636.000.072 2.887.636.000.072 2.667.771.875.345 151.705.841.227 45.687.230.935 917.082.694 21.553.969.871 167.460.252.356 143.792.720.257 6.394.970.804 139.063.535.201 (1.665.785.748) 23.667.532.099 14.978.143.032 8.571.322.953 79.150.440 38.915.674 1.419.423.469.166 2.118.758.032.528 2.118.758.032.528 2.131.829.655.978 (630.416.920) 40.751.065.036 (46.656.100.665) (6.536.170.901) (699.334.563.362) (699.334.563.362) (699.334.563.362) 34.351.554.127.552 15.044.897.941.582 10.759.541.209.573 10.759.539.670.740 1.538.833

Daftar LRA -107 -


DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah) KODE MAP 1 4212 421211 4213 421311 421312 4214 42141 421411 42142 421421 42143 421431 421432 421433 42144 421441 42145 421451 42146 421461 421462 421465 421466 4215 42151 421511 421512 422 4221 42211 422111 42212 422121 423 42311 423111 423112 423113

URAIAN MAP 2 Pendapatan Gas Alam Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti Batubara Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Pendapatan IHPH Tanaman Industri Pendapatan IHPH Bambu Pendapatan IHPH Tanaman Rotan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Penjualan Hasil Tambang

ANGGARAN 3 35.989.000.000.000 35.989.000.000.000 3.564.214.000.000 59.246.000.000 3.504.968.000.000 2.550.000.000.000 1.302.000.000.000 1.217.000.000.000 31.000.000.000 0 0 250.000.000.000 250.000.000.000 19.100.000.000.000 19.100.000.000.000 45.570.043.783.000 8.257.489.294.000 2.564.483.000 7.287.484.000 6.111.487.733.000

REALISASI SEMESTER I 2007 3 10.509.264.890.054 10.509.264.890.054 4.088.585.683.944 37.753.161.739 4.050.832.522.205 971.203.003.788 654.051.063.526 654.051.063.526 269.338.897.072 269.338.897.072 43.644.292.372 43.644.292.372 342.187.194 342.187.194 640.950.183 640.950.183 3.185.613.441 2.429.638.477 755.974.964 48.131.206.612 48.131.206.612 48.126.206.612 5.000.000 18.022.524.991.400 18.022.524.991.400 2.069.608.786.487 2.069.608.786.487 15.952.916.204.913 15.952.916.204.913 17.806.177.335.599 1.160.086.099.009 8.110.791.993 6.551.905.288 12.353.638.081

% TERHADAP ANGGARAN 4 29,20% 29,20% 114,71% 63,72% 115,57% 38,09% 50,23% 22,13% 140,79% 19,25% 19,25% 94,36% 94,36% 39,07% 14,05% 316,27% 89,91% 0,20%

REALISASI SEMESTER I 2006 5 8.084.106.279.449 8.084.106.279.449 2.104.194.777.774 107.530.999.302 1.996.663.778.472 1.064.620.422.515 757.395.686.317 757.395.686.317 244.655.494.643 244.655.494.643 34.229.659.907 25.214.860.707 9.014.799.200 25.612.016.770 25.612.016.770 1.619.348.947 1.619.348.947 1.108.215.931 1.108.215.931 78.906.572.651 78.906.572.651 78.906.572.651 1.227.444.879.996 1.227.444.879.996 473.107.211.773 473.107.211.773 754.337.668.223 754.337.668.223 15.306.410.748.751 223.358.874.870 2.901.349.723 3.095.902.217 22.077.191

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 2.425.158.610.605 2.425.158.610.605 1.984.390.906.170 (69.777.837.563) 2.054.168.743.733 (93.417.418.727) (103.344.622.791) (103.344.622.791) 24.683.402.429 24.683.402.429 9.414.632.465 (25.214.860.707) (9.014.799.200) 43.644.292.372 (25.269.829.576) (25.269.829.576) (978.398.764) (978.398.764) 2.077.397.510 1.321.422.546 755.974.964 (30.775.366.039) (30.775.366.039) (30.780.366.039) 5.000.000 16.795.080.111.404 16.795.080.111.404 1.596.501.574.714 1.596.501.574.714 15.198.578.536.690 15.198.578.536.690 2.499.766.586.848 936.727.224.139 5.209.442.270 3.456.003.071 12.331.560.890

Daftar LRA -108 -


DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah) KODE MAP 1 423114 423115 423116 423117 423118 423119 42312 423121 423122 423123 423124 423129 42313 423131 423132 423133 423139 42314 423141 423142 423143 423144 423145

423146 423147 423148 423149 42315 423151 423152 423153 423154 423155 423156 423157 423158

URAIAN MAP

ANGGARAN

REALISASI SEMESTER I 2007

% TERHADAP ANGGARAN

REALISASI SEMESTER I 2006

KENAIKAN (PENURUNAN)

2 Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni Penjualan Lainnya Penjualan Aset Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah Penjualan Kendaraan Bermotor Penjualan Sewa Beli Penjualan Aset Bekas Milik Asing Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan Pendapatan Sewa Sewa Rumah Dinas, Rumah Negeri Sewa Gedung, Bangunan, Gudang Sewa Benda-Benda Bergerak Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Jasa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan

3 2.128.061.143.000 206.253.000 5.081.970.000 307.912.000 2.492.316.000 26.845.790.000 101.548.000 622.282.000 25.035.073.000 1.086.887.000 33.911.252.000 13.020.709.000 18.529.089.000 1.825.172.000 536.282.000 9.397.752.526.000 1.930.095.690.000 20.669.382.000 2.354.471.257.000 2.936.949.473.000 44.788.490.000

3 48.498.360.299 872.007.051 2.777.373.524 3.371.959.854 1.072.857.954.899 4.692.108.020 45.275.912.741 1.325.397.625 641.480.825 28.381.344.302 397.889.400 14.529.800.589 29.411.892.218 12.409.305.919 13.828.228.044 1.145.883.069 2.028.475.186 3.925.657.870.679 113.353.840.969 4.102.291.207 958.483.434.104 771.439.425.433 40.830.930.512

4 2,28% 422,79% 54,65% 1095,11% 188,26% 168,65% 1305,19% 103,09% 113,37% 1336,83% 86,73% 95,30% 74,63% 62,78% 378,25% 41,77% 5,87% 19,85% 40,71% 26,27% 91,16%

5 60.687.369.862 44.943.468 1.282.911.660 1.535.791.345 128.036.385.587 25.752.143.817 14.666.118.067 (17.634.785.959) (14.750.692.801) 41.124.623.767 182.025.859 5.744.947.201 24.531.594.272 9.191.435.776 12.695.773.753 996.981.326 1.647.403.417 3.838.248.734.668 96.087.213.153 4.225.606.987 747.970.867.270 1.609.556.492.440 505.698.872.074

6=3-5 (12.189.009.563) 827.063.583 1.494.461.864 1.836.168.509 944.821.569.312 (21.060.035.797) 30.609.794.674 18.960.183.584 15.392.173.626 (12.743.279.465) 215.863.541 8.784.853.388 4.880.297.946 3.217.870.143 1.132.454.291 148.901.743 381.071.769 87.409.136.011 17.266.627.816 (123.315.780) 210.512.566.834 (838.117.067.007) (464.867.941.562)

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa II Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pendapatan Biaya Penagihan Pajak-Pajak Negara Dengan Surat Paksa Pendapatan Uang Pewarganegaraan Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Negara

1.754.794.035.000 64.972.350.000 289.366.224.000 1.645.625.000 2.120.027.217.000 477.359.738.000 820.000.000.000 5.469.068.000 3.025.600.000 28.527.961.000 86.184.011.000

1.815.429.897.329 27.211.780.045 174.199.092.020 20.607.179.060 1.181.821.310.863 501.522.390.750 517.768.375.733 26.070.037 1.861.096 1.227.441.784 4.522.654.533 35.309.081.933 15.937.657.611

103,46% 41,88% 60,20% 1252,24% 55,75% 105,06% 63,14% 0,48% 40,57% 123,77% 18,49%

608.916.671.662 33.824.067.780 137.592.888.518 94.376.054.784 1.011.640.799.497 147.853.521.612 428.639.551.309 4.349.261.969 49.596.549 2.298.575.818 4.548.187.017 29.529.456.094 26.319.344.318

1.206.513.225.667 (6.612.287.735) 36.606.203.502 (73.768.875.724) 170.180.511.366 353.668.869.138 89.128.824.424 (4.323.191.932) (47.735.453) (1.071.134.034) (25.532.484) 5.779.625.839 (10.381.686.707)

Daftar LRA -109 -


DAFTAR 1


URAIAN MAP 2 Pendapatan Jasa II Lainnya Pendapatan Bukan Pajak Dari Luar Negeri Pendapatan Dari Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia Pendapatan Dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pendapatan Rutin Lainnya Dari Luar Negeri Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya Pendapatan Gain On Bond Redemption Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang Pendapatan Premium atas Obligasi Negara Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek Pendapatan Pendidikan Lainnya Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL

ANGGARAN 3 699.460.839.000 310.155.927.000 28.890.927.000 281.265.000.000 27.573.415.000 1.057.856.000 250.459.000 615.300.000 15.759.000.000 8.525.600.000 1.365.200.000 5.597.840.314.000 4.631.979.130.000 27.008.385.000 15.510.000 938.837.289.000 19.798.448.048.000 4.098.991.000 2.453.685.000 1.250.000 1.625.035.000 19.021.000 -

REALISASI SEMESTER I 2007 3 105.505.777.386 57.331.927.387 25.028.342.510 31.895.295.720 408.289.157 11.518.135.377 8.196.922 11.509.938.455 465.685.681.720 465.685.681.720 37.669.920.488 165.118.891 31.940.450 391.098.754 31.920.814.390 2.042.026.451 3.118.921.552 870.211.324.108 784.971.088.802 8.493.742.448 1.060.302.000 75.686.190.858 10.021.507.261.009 1.510.468.069.808 15.772.883.605 15.098.373.381 1.475.754.159.247 2.065.177.476 1.344.146.407 433.329.692

% TERHADAP ANGGARAN 4 15,08% 18,48% 86,63% 11,34% 136,62% 15,61% 12,75% 63,56% 202,56% 23,95% 228,46% 15,55% 16,95% 31,45% 6836,25% 8,06% 50,62% 36849,75% 642,82% 1207869,87% 90813,68% 10857,35% -

REALISASI SEMESTER I 2006 5 368.053.304.811 162.270.548.341 129.545.460.770 32.055.826.171 669.261.400 4.258.073.008 1.493.839 4.256.579.169 38.418.463.719 38.418.463.719 1.267.500.380.000 25.158.020.000 1.242.342.360.000 39.225.016.192 88.561.936 18.569.670 654.698.230 26.063.974.098 4.525.508.217 7.873.704.041 648.471.431.134 615.708.459.236 1.751.969.973 775.106.107 30.235.895.818 8.033.820.714.983 1.266.420.671.328 24.065.457.175 142.069.421.370 1.097.893.132.740 2.212.214.032 80.542.808 99.903.203

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 (262.547.527.425) (104.938.620.954) (104.517.118.260) (160.530.451) (260.972.243) 7.260.062.369 6.703.083 7.253.359.286 (38.418.463.719) (38.418.463.719) (801.814.698.280) 440.527.661.720 (1.242.342.360.000) (1.555.095.704) 76.556.955 13.370.780 (263.599.476) 5.856.840.292 (2.483.481.766) (4.754.782.489) 221.739.892.974 169.262.629.566 6.741.772.475 285.195.893 45.450.295.040 1.987.686.546.026 244.047.398.480 (8.292.573.570) (126.971.047.989) 377.861.026.507 (147.036.556) 1.263.603.599 333.426.489

Daftar LRA -110 -


DAFTAR 1


URAIAN MAP 2 Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM Pendapatan Minyak Mentah (DMO) Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran yang Lalu Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah Pendapatan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pendapatan PNBP Lainnya I Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara

ANGGARAN 3 7.850.929.172.000 7.850.000.000.000 929.172.000 11.943.419.885.000 2.284.821.000 1.960.426.000 1.818.676.000 13.000.000.000 4.200.000.000.000 7.724.355.962.000 -

REALISASI SEMESTER I 2007 3 2.018.223.978.448 106.332.999.950 1.812.218.393.000 99.672.585.498 3.937.218.744.354 3.927.673.928.271 9.544.816.083 6.111.543 6.111.543 16.566.656 3.160.000 12.226.656 1.180.000 2.344.106.106.982 3.340.641.815 16.557.139.902 576.675.435 400.706.500 5.910.990.546 1.214.034.057 2.316.105.918.727 211.467.683.218 208.436.455.482 3.031.227.736 11.862.280.096 11.862.280.096 11.862.280.096 9.857.980.422 2.004.299.674

% TERHADAP ANGGARAN 4 50,15% 50,03% 1027,24% 19,63% 146,21% 844,57% 31,71% 45,47% 0,00% 29,98% -

REALISASI SEMESTER I 2006 5 38.586.795.039 38.586.795.039 3.715.901.066.303 3.699.901.233.586 15.999.832.717 479.826.021 469.689.941 4.366.280 5.769.800 386.064.331 213.735.274 169.585.500 2.709.807 33.750 3.012.046.291.961 1.991.284.446 22.704.104.358 26.501.823 13.816.867 1.692.178.616

2.985.618.405.851 52.792.378 52.792.378 52.792.378 41.037.378 11.755.000

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 1.979.637.183.409 67.746.204.911 1.812.218.393.000 99.672.585.498 221.317.678.051 227.772.694.685 (6.455.016.634) (473.714.478) (463.578.398) (4.366.280) (5.769.800) (369.497.675) (210.575.274) (157.358.844) 1.180.000 (2.709.807) (33.750) (667.940.184.979) 1.349.357.369 (6.146.964.456) 550.173.612 386.889.633 4.218.811.930 1.214.034.057 (669.512.487.124) 211.467.683.218 208.436.455.482 3.031.227.736 11.809.487.718 11.809.487.718 11.809.487.718 9.816.943.044 1.992.544.674

Daftar LRA -111 -


DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah) KODE MAP 1 43 4311 43111 431111 431112 431119 4312 43121 431111 431212 431213 431219

URAIAN MAP 2 Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pendapatan Hibah Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Penerimaan

ANGGARAN 3 2.668.965.000.000 723.057.922.783.000

REALISASI SEMESTER I 2007 3 429.794.833.197 60.478.058 60.478.058 24.081.000 32.530.058 3.867.000 429.734.355.139 429.734.355.139 114.164.390.208 315.255.826.051 314.138.880 295.116.738.199.461

% TERHADAP ANGGARAN 4 16,10% 40,82%

REALISASI SEMESTER I 2006 5 646.744.772.101 51.896.127.419 51.896.127.419 109.861.411 51.786.266.008 594.848.644.682 594.848.644.682 6.976.304.000 586.709.693.200 1.162.647.482 236.550.682.687.327

KENAIKAN (PENURUNAN) 6=3-5 (216.949.938.904) (51.835.649.361) (51.835.649.361) 24.081.000 (77.331.353) (51.782.399.008) (165.114.289.543) (165.114.289.543) 107.188.086.208 (271.453.867.149) (848.508.602) 58.566.055.512.134

Daftar LRA -112 -


DAFTAR 2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah)

Kode BA 001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 074 075 076

Uraian BA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CICILAN BUNGA HUTANG SUBSIDI DAN TRANSFER BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Belanja Pegawai 51 24.399.330.738 198.131.730.156 82.833.975.988 625.647.569.887 309.612.017.553 55.925.601.953 130.954.363.999 498.730.420.618 7.039.567.455.873 647.396.029.772 871.186.288.510 426.620.934.269 134.372.917.281 181.676.167.844 402.632.041.411 2.438.922.668.613 715.949.384.278 3.089.745.167.070 155.190.803.167 89.657.449.231 256.032.587.488 153.600.550.633 303.072.743.325 4.866.173.996 3.488.908.614 4.522.672.485 89.900.447.011 5.163.549.812 24.103.048.366 20.785.592.994 24.784.746.168 6.060.695.854 7.571.284.172 23.659.408.840 10.905.119.106 6.761.637.909 228.846.110.205 22.878.576.664 326.275.188.464 14.331.679.108 69.144.346.364 6.338.487.730.380 17.487.176.134.199 53.754.943.449 7.634.679.688 12.278.769.790 6.586.972.850 3.887.992.529 72.820.011.071 1.581.161.668.306 5.462.825.780 56.450.508.691 86.866.888.977

Belanja Barang 52 16.854.729.381 202.038.108.656 91.299.747.183 137.343.757.673 163.276.635.048 123.411.132.843 205.160.160.485 450.068.438.786 2.955.329.527.992 476.236.056.553 521.033.262.803 776.369.272.365 191.652.370.462 304.480.376.950 465.643.494.067 1.456.770.067.398 764.197.785.450 463.869.587.744 288.199.832.256 149.432.034.699 212.001.903.552 277.373.328.616 695.670.374.757 34.124.039.891 11.000.147.547 12.912.632.527 120.809.333.405 2.343.089.357 47.389.768.227 106.100.715.485 95.216.554.733 45.067.161.792 15.245.515.360 220.150.836.498 7.447.014.442 5.253.928.986 181.904.749.232 31.611.151.418 160.771.421.525 11.071.941.825 156.363.474.996 1.564.725.170.807 (20.410.512) 49.862.169.795 12.555.188.412 35.680.788.774 40.527.135.872 27.560.976.236 195.502.613.789 160.637.034.639 5.337.117.138 30.859.894.057 90.098.631.137

Belanja Modal

Bunga Utang

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bansos

Lain-lain

53

54

55

56

57

58

406.642.500 955.082.750 60.211.099.520 171.108.315.984 93.394.107.010 4.893.767.826 73.464.924.444 11.932.534.533 2.870.138.866.783 115.898.684.956 102.635.498.797 74.240.370.439 28.334.751.104 176.664.127.578 1.712.896.425.135 243.459.505.058 201.687.338.105 201.750.495.649 132.307.753.487 11.524.276.234 9.249.614.309 134.255.594.418 3.991.454.631.068 20.137.712.761 120.946.320 430.000.000 13.966.272.990 6.172.957.420 6.958.637.440 92.830.489.200 273.068.000 35.200.000 682.000.000 389.377.804.250 6.728.813.735 5.242.198.580 27.138.831.095 551.419.600 29.489.057.885 449.620.246.958 (5.310.000) 7.770.487.750 381.773.700 14.205.904.480 24.845.772.348 157.772.750 6.931.430.800 40.924.205.436 8.909.669.940

185.869.051.481 (37.690.000) (13.109.751.381) 38.953.894.125.717 -

(2.147.500) (8.424) 38.773.155.266.028 -

-

375.000.000 (688.000) (144.065.500) 74.889.520.229 3.616.293.300 9.666.417.201.513 2.427.098.238.289 1.329.249.109.072 35.719.557.969 276.328.019.376 (2.839.250) 13.230.438.040 96.318.946.200 6.674.200.400 14.020.645.800 (202.500.000) 2.657.070.000 3.005.000.000 (420.292.750) -

Total Belanja

(14.640.000) 127.394.023 (31.983.280) (3.330) (6.078.875) (353.013.450) (7.111.284) (43.407.600) (13.980) (7.804.882) (238.000) (566.728.675) 519.363.565.789 1.287.152.495.942 (1.200.000)

41.660.702.619 401.124.921.562 234.344.822.691 934.099.643.544 566.282.759.611 184.605.502.622 409.561.973.428 960.731.393.937 12.865.035.850.648 1.239.530.771.281 1.680.707.430.114 1.352.088.114.022 357.976.328.817 662.820.672.372 2.581.171.960.613 13.805.563.363.707 4.108.542.042.672 5.084.607.239.827 611.417.946.879 526.941.779.540 477.237.858.499 578.459.897.727 5.086.508.890.468 59.127.926.648 14.610.002.481 24.539.505.412 224.676.053.406 7.506.639.169 77.665.774.013 133.844.945.919 226.852.435.901 51.400.925.646 22.851.999.532 244.492.245.338 407.729.937.798 12.015.566.895 417.479.673.172 59.731.926.662 514.185.203.084 25.955.040.533 254.996.879.245 8.339.156.668.089 38.953.894.125.717 56.779.466.745.504 111.387.600.994 20.571.641.800 62.165.463.044 71.959.881.070 34.263.811.515 278.259.055.660 3.028.530.906.137 10.799.942.918 128.234.608.184 185.873.990.054

Daftar LRA -113 -


DAFTAR 2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam rupiah)

Kode BA 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 000

Uraian BA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD - NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA JUMLAH

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

51 5.067.995.108 3.413.726.189 84.763.303.258 83.161.484.461 67.142.500.501 32.165.890.890 19.243.831.216 3.407.627.512 7.796.120.348 21.250.666.408 10.126.535.243 56.591.319.423 104.635.392.501 77.912.194.900 8.440.096.163 9.797.889.326 26.783.000.076 165.852.046.244 47.586.617.745 2.124.337.815 805.555.000 (9.205.403.141)

52 19.668.133.001 2.877.765.911 89.161.421.923 41.038.594.726 32.061.881.280 25.721.800.708 15.650.196.552 5.930.193.031 6.783.843.896 14.915.047.027 10.284.928.794 22.332.790.187 62.357.608.969 182.120.462.290 38.413.279.177 82.920.875.381 10.538.832.738 220.927.254.367 32.876.891.399 8.485.085.155 23.111.123.928 (28.777.544.103)

53 10.852.388.369 12.857.717.497 7.178.258.417 4.790.832.460 3.873.861.967 9.034.052.838 19.614.385.795 409.403.500 860.471.046 1.155.582.500 3.155.649.450 13.502.182.432 6.645.850.455 46.910.434.654 19.327.394.296 2.017.188.500 3.757.688.039 542.854.528.436 425.018.000 332.387.250 (1.635.477.254)

46.267.339.238.685

15.785.222.239.446

12.284.661.569.772

Bunga Utang

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bansos

Lain-lain

54

55

56

57

58

Total Belanja

(12.898.428)

-

-

(1.380.000) 48.694.264.124 664.583.389.905 (16.260.783.641)

(13.002.458.822)

35.588.516.478 19.149.209.597 181.102.983.598 128.990.911.647 103.078.243.748 66.921.744.436 54.508.413.563 9.747.224.043 15.440.435.290 37.321.295.935 23.567.113.487 92.426.292.042 173.638.851.925 306.941.711.844 66.180.769.636 143.430.217.331 41.079.520.853 1.594.217.218.952 80.888.527.144 10.941.810.220 23.916.678.928 (68.894.565.389)

39.126.602.837.389

38.773.153.110.104

-

14.645.844.345.076

1.792.608.773.576

168.675.432.114.048

Daftar LRA -114 -

Laporan keuangan Semester I Tahun 2007

No.

NO KODE

DAFTAR 3

SALDO KAS KPPN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 KPPN

30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

001 002 003 074 089 105 122 175

KANWIL ACEH BANDA ACEH LANGSA MEULABOH TAPAKTUAN LHOKSEUMAWE KUTACANE TAKENGON ACEH KHUSUS

75.144.042.149 9.911.562.343 34.071.519.060 29.607.239.165 23.873.875.112 4.688.805.980 24.324.894.400 3.176.071.995

45.983.574.575 8.969.259.181 27.640.486.928 6.167.159.226 21.322.128.082 5.738.865.356 5.235.184.146 5.109.408.069

004 005 006 007 075 076 106 119 124 125 123

KANWIL MEDAN MEDAN I PEMATANG SIANTAR PADANG SIDEMPUAN GUNUNG SITOLI RANTAU PRAPAT TANJUNG BALAI ASAHAN SIBOLGA SIDIKALANG TEBING TINGGI BALIGE MEDAN II

40.361.712.691 33.171.240.069 13.679.327.456 3.101.029.311 42.573.298.885 7.829.421.275 18.195.300.658 4.449.746.223 18.884.679.653 4.583.616.913 62.667.243.137

53.283.384.996 19.946.843.911 9.222.185.130 3.610.995.364 6.991.423.802 9.719.138.707 11.259.794.562 6.114.954.710 11.454.032.353 6.040.964.662 48.293.615.562

010 011 077 090 091 142

KANWIL PADANG PADANG BUKIT TINGGI SIJUNJUNG SOLOK LUBUK SIKAPING PAINAN

80.460.587.176 30.923.929.788 3.763.488.454 7.091.061.518 6.989.483.487 2.569.411.569

44.794.164.910 20.327.830.310 5.622.470.505 6.435.595.055 4.958.729.703 4.802.678.067

26 27 28 29 30

008 009 092 120 137

KANWIL PEKANBARU PEKANBARU TANJUNG PINANG RENGAT DUMAI BATAM

87.389.081.964 20.481.694.719 10.218.728.172 11.498.708.388 19.271.346.350

77.683.164.296 17.592.781.250 8.814.029.788 12.581.237.995 8.434.042.283

31 32 33 34 35

012 013 078 143 159

KANWIL JAMBI JAMBI SUNGAI PENUH MUARA BUNGO KUALA TUNGKAL BANGKO

40.021.096.665 3.358.159.125 6.949.129.229 6.830.478.997 6.653.825.572

25.373.899.468 5.611.396.919 4.873.661.901 3.985.707.632 5.308.528.511

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

Daftar Neraca -115 -


No.

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50

51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

NO KODE

DAFTAR 3


30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

014 070 109 144 160

KANWIL PALEMBANG PALEMBANG LUBUK LINGGAU BATURAJA LAHAT SEKAYU

78.019.065.554 7.787.628.278 1.961.002.908 14.424.863.104 8.890.101.163

60.696.875.804 5.671.351.822 7.951.344.594 12.494.229.329 6.414.912.918

017 116 126 145

KNWL BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG KOTA BUMI METRO LAMPUNG LIWA

52.634.751.973 7.041.948.991 16.955.538.428 2.159.002.700

39.258.472.342 9.208.209.247 10.438.332.135 3.280.039.763

016 121 146 181

KANWIL BENGKULU BENGKULU MANNA CURUP MUKOMUKO

33.260.130.536 4.264.923.407 3.840.655.663 3.708.898.553

20.884.446.974 6.167.031.693 6.246.207.522

015 107

KANWIL PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG TANJUNG PANDAN

21.727.963.956 2.883.502.545

13.058.403.823 5.349.225.004

020 127 161

KANWIL SERANG SERANG TANGERANG RANGKAS BITUNG

84.978.867.683 57.843.731.684 8.012.343.374

65.637.944.257 47.549.201.476 7.275.500.444

018 019 088 133 139 140

KANWIL JAKARTA JAKARTA I JAKARTA II JAKARTA III JAKARTA IV JAKARTA V JAKARTA VI (KHUSUS)

412.123.597.537 307.858.288.837 152.982.951.381 299.409.090.876 747.575.859.430 5.898.890.672

228.225.779.470 94.865.271.604 189.536.863.861 197.915.261.094 156.721.497.057 18.500.938.634

021 022 023 024 025 086

KANWIL BANDUNG PURWAKARTA BANDUNG I BOGOR CIREBON TASIKMALAYA KARAWANG

21.231.317.708 89.970.468.706 93.437.808.038 39.243.055.293 28.852.630.151 10.816.008.054

20.241.933.623 71.808.204.102 70.521.039.046 27.198.117.508 23.108.048.306 11.688.753.465



No. 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

NO KODE 087 096 128 147 171 095

DAFTAR 3


30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

SUMEDANG GARUT SUKABUMI KUNINGAN BEKASI BANDUNG II

17.165.030.585 21.868.402.105 40.682.845.311 9.839.636.991 42.089.542.469 110.388.482.643

14.700.136.004 15.963.947.326 26.454.840.185 11.704.459.756 24.121.530.519 83.375.744.769

026 027 028 029 072 097 115 118 129 130 134 148 162 163 164

KANWIL SEMARANG SEMARANG I PURWOREJO SURAKARTA PURWOKERTO PEKALONGAN PATI MAGELANG TEGAL KUDUS CILACAP SEMARANG II KLATEN SRAGEN PURWODADI BANJARNEGARA

63.215.259.829 15.520.205.565 74.701.862.707 31.588.728.175 9.469.551.708 21.029.324.046 31.844.221.198 27.053.489.303 (240.589.457.662) 11.539.453.743 59.343.838.805 17.172.510.536 12.523.840.384 13.580.833.752 12.624.946.623

63.586.013.333 13.032.503.738 48.907.079.775 27.037.887.668 11.205.106.146 17.749.511.635 29.567.061.939 21.306.144.144 14.400.396.333 8.762.056.240 51.474.832.373 15.167.411.211 9.220.960.018 10.811.859.135 9.731.739.726

030 149 176

KANWIL YOGYAKARTA YOGYAKARTA WONOSARI WATES

102.151.272.843 10.748.251.527 4.915.821.337

74.457.260.443 8.145.638.999 7.424.308.523

031 032 033 034 035 036 074 098 099 100 131 135 150 165

KANWIL SURABAYA SURABAYA I MALANG MADIUN KEDIRI BONDOWOSO PAMEKASAN BOJONEGORO MOJOKERTO PACITAN BANYUWANGI JEMBER SURABAYA II BLITAR SIDOARJO

164.584.207.259 159.864.978.384 50.336.332.857 353.410.534.398 24.356.528.717 21.357.906.982 14.840.021.689 27.718.072.888 8.058.405.309 10.315.904.973 30.197.622.652 88.008.302.268 14.296.951.353 31.956.662.944

107.106.862.660 130.312.430.753 36.892.306.764 59.301.600.977 14.066.485.966 19.033.305.406 13.183.769.228 22.768.573.538 5.344.920.747 7.779.072.185 31.365.561.414 75.065.239.465 14.380.921.707 20.920.246.368



No. 104

NO KODE 166 TUBAN

DAFTAR 3


30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

8.402.085.784

6.131.973.118

042 079 093 094 117 167

KANWIL PONTIANAK PONTIANAK SINTANG SINGKAWANG KETAPANG PUTUSSIBAU SANGGAU

42.877.280.015 10.998.242.981 9.872.618.419 8.634.844.519 5.118.285.110 8.519.360.114

38.617.974.858 8.433.853.794 9.375.261.892 14.090.590.972 4.495.657.760 5.912.794.878

043 044 080 102

KANWIL PALANGKARAYA PALANGKARAYA SAMPIT BUNTOK PANGKALAN BUN

22.621.823.918 4.937.300.198 8.567.931.984 3.411.284.212

18.288.963.626 6.302.445.438 33.781.124.662 6.481.718.807

045 081 110 151 168

KANWIL BANJARMASIN BANJARMASIN KOTABARU BARABAI TANJUNG PELAIHARI

73.449.381.025 7.798.483.115 8.016.658.891 5.201.746.180 6.631.452.972

38.083.579.285 6.541.279.765 9.420.068.894 6.514.609.608 4.428.386.884

046 047 048 152 153

KANWIL SAMARINDA SAMARINDA BALIKPAPAN TARAKAN NUNUKAN TANJUNG REDEP

45.288.009.149 96.641.262.811 15.251.754.972 1.340.130.273 6.688.261.285

37.644.252.399 26.588.810.504 7.337.614.600 8.910.130.135 3.273.914.839

125 126 127

037 132 154

KANWIL DENPASAR DENPASAR SINGARAJA AMLAPURA

77.026.235.862 13.957.000.718 11.320.216.809

58.989.604.957 13.548.186.249 8.717.909.401

128 129 130 131

038 071 101 169

KANWIL MATARAM MATARAM BIMA SUMBAWA BESAR SELONG

42.025.573.015 6.504.378.168 3.814.743.036 6.891.527.447

33.690.190.452 7.118.724.268 7.156.016.364 6.759.626.156

132 133

039 040

KANWIL KUPANG KUPANG ENDE

55.498.338.793 6.242.126.189

31.993.995.230 7.496.509.457

105 106 107 108 109 110

111 112 113 114

115 116 117 118 119

120 121 122 123 124



No. 134 135 136 137

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

149 150 151 152

153 154 155 156

157 158

159 160 161 162

163 164

NO KODE 041 111 172 174

DAFTAR 3


30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

WAINGAPU RUTENG ATAMBUA LARANTUKA

12.668.481.163 12.229.467.488 3.943.279.717 6.914.595.766

6.758.504.079 6.811.158.748 8.356.223.869 4.756.019.856

054 055 056 057 058 059 136 155 170 177 178

KANWIL MAKASAR MAKASAR I WATAMPONE BANTAENG PARE-PARE PALOPO MAJENE MAKASAR II BENTENG MAKALE SINJAI MAMUJU

70.112.086.987 13.716.443.397 9.071.054.259 31.812.886.981 6.767.312.585 8.017.735.514 68.492.279.968 4.267.696.631 2.223.110.036 5.123.559.237 5.907.734.780

50.944.350.313 14.324.130.493 5.937.276.666 18.879.092.467 8.084.083.231 22.469.103.149 38.760.255.779 2.331.495.364 4.436.697.153 4.098.088.846 3.345.928.616

051 052 053 082

KANWIL PALU PALU POSO LUWUK TOLI-TOLI

34.940.992.906 10.955.641.030 8.939.914.058 3.018.702.291

31.528.571.260 4.663.092.703 6.358.956.644 5.487.426.274

060 103 156 157

KANWIL KENDARI KENDARI BAU-BAU KOLAKA RAHA

41.998.839.876 5.737.246.680 6.091.274.484 2.362.652.613

25.043.374.574 5.688.389.279 5.009.794.029 5.005.215.334

050 180

KANWIL GORONTALO GORONTALO MARISSA

24.709.608.427 3.973.596.039

20.350.169.392

KANWIL MANADO MANADO TAHUNA KOTAMOBAGU BITUNG

102.791.578.855 2.378.006.776 7.788.159.472 8.920.299.444

41.980.926.442 6.610.086.490 5.379.565.783 5.447.410.733

KANWIL TERNATE TERNATE TOBELO

30.321.761.216 2.145.606.046

12.420.085.685 3.660.412.885

049 083 158

062 112



No.

NO KODE

165 166 167 168

061 084 104 173

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

063 064 065 066 067 068 085 113 138 141

DAFTAR 3

SALDO KAS KPPN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 KPPN KANWIL AMBON AMBON TUAL SAUMLAKI MASOHI KANWIL JAYAPURA JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE NABIRE WAMENA SERUI TIMIKA TOTAL SALDO

30 JUNI 2007

30 JUNI 2006

54.497.610.476 7.262.268.859 1.628.006.639 7.776.883.282

35.068.248.601 3.820.541.847 29.455.004.820 4.269.941.634

101.994.001.248 60.088.235.813 12.505.849.516 20.045.238.386 6.622.326.044 9.532.894.755 6.701.504.101 37.983.550.758 5.255.525.374 4.325.800.269 6.456.439.690.233

51.682.513.707 11.453.958.359 8.525.843.115 13.409.255.881 4.562.690.024 36.558.227.046 4.996.535.970 4.433.650.762 3.519.544.449 5.737.040.936 4.261.591.134.483


DAFTAR 4

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO. NO REKENING

1

502000003

2 3

513000000 519000102

NAMA REKENING SUB BUN Dana DAK-DR tahun 2002 yang belum disalurkan Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah

4

508000071

5 6

508000084 519000002

7

519000003

8

600000411

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

607000111 607000311 607000411 607000511 607000990 607000991 607001991 607002991 607003991 607004991 607005991

21

500000001

22

500000002

23

500000003

24

500000004

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

502000001 502000002 510000149 510000239 510000242 510000247 510000251 510000252 510000253 510000265 510000266 510000267 510000268

609017411

30 JUNI 2007

30 JUNI 2006 16.168.946.303

699.153.821.906,28 241.260.973.558,06

1.387.979.553.556 858.574.897.905

Penerimaan Pertambangan dan perikanan

627.603.544.613,10

98.680.118.291

Penerimaan Panas Bumi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dana Hasil Divestasi Sahan-saham BUMN Dalam Rupiah Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing RDI JPY RDI AUD RDI USD RDI GBP RDI SDR RDI EUR RDI EUR (ex.607.000512-NLG) RDI EUR (ex.607.000513-FRF) RDI EUR (ex.607.000514-DEM) RDI EUR (ex.607.000515-ATS) RDI EUR (ex.607.000516-BEF) Menkeu u/Penampungan Dana Hasil Divestasi Saham BUMN dlm Valas

620.800.163.131,23

1.077.306.380.789 39.490.833.881

32.048.184,06

32.048.184

16.746.185.277.889,70

10.720.482.154.138

555.194.696.462,91 80.344.349.758,11 871.324.963.526,16 427.063.668.794,34 4.609.913.944,95 682.713.166.846,50 235.505.883.411,04 183.111.773.871,74 15.065.577.435,49 48.172.984.002,97 1.722.104.563,66

1.121.092.657.633 49.950.024.923 324.138.112.443 398.980.242.995 4.723.295.497 1.124.843.819.596 225.752.715.255 175.528.439.239 14.441.656.249 46.177.962.873 1.650.785.855

0,00

-

966.803.103.240,01

450.814.922.334

2.356.051.682.849,00

48.181.777.440

0,00

-

28.557.917.115,01

21.195.024.948

1.151.491.691,00 83.809.786.304,21

4.583.809.786.304 992.035.450 1.083.320.878 5.544.399.708 3.771.700.817 152.846.605.151 988.032 2.740.339.567 9.608.768.719 123.092.255 147.739.547.109 32.656.175.121

Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan reimbursement dari lender Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR Bendahara Umum Negara untuk Obligasi Bendahara Umum Negara untuk Obligasi Subsidi Bunga SEDP 3 Rekening Khusus Menteri Keuangan karena Reksus Depkeu untuk pembiayaan proyek Reksus Depkeu untuk proyek sector health Reksus Depkeu untuk proyek sector Reksus Depkeu untuk sector Social Reksus Depkeu untuk sector health SPL X Pembiayaan Proyek RDA SUB BUN (Rp) dlm rangka monetisasi non Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk

1.173.113.206,55 5.544.399.708,36 3.771.700.817,31 152.846.605.150,87 988.031,94 2.740.339.566,59 123.092.255,00 14.871.553.724,35 26.029.871.121,41

Daftar Neraca -121

DAFTAR 4

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO. NO REKENING 510000269 38 39 510000270 40 510000271 41 510000272 42 43 44 45

46

510000274 510000275 510000276

519000111 519000114

47

519000115

48

519000116

49 50 51 52 53 54 55 56

519000119 519999001 555000150 555000213 555000215 555000216 555000904

57

600500411

600502411

58 602074411

59

602075111

60 602076991

61

609020411

62 63 64

600500411 600502411

609020411 JUMLAH

NAMA REKENING Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk Rek. Depkeu untuk penampungan hibah luar negeri dalam rangka bencana alam nasional di NAD dan Sumut Increase of food production (SKR) 2003 Non project grant aid 2002 Non project grant aid 2003 BUN Setoran BULOG hasil penjualan beras pinjaman luar negeri dalam rupiah

30 JUNI 2007 40.128.228.176,46 155.281.029.688,82 8.276.997.785,87

30 JUNI 2006 37.860.430.292 154.131.029.689 38.836.828.844

27.995.000,00

27.995.000

30.412.885.365,00 122.952.497.169,00 49.798.286.924,00

10.417.282.228 30.537.909.830 7.689.777.680

85.305.612.500

Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan PSDH Pungutan Pengusahaan dan Hasil Perikanan Rekening penerimaan Tim Pemberesan BPPN Penerimaan hasil penjualan cadangan beras Penerimaan Fee Penjaminan BPR Departemen Keuangan karena pembayaran Departeman Keuangan Rekening Rekening Cadangan CAR Bank-bank Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain Dana Untuk Pembayaran Kewajiban Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD)

317.456.249 12.651.311,00 6.003.129.328,00 2.957.149,48 410.058.516,39 36.000.000.000,00 69.856.901.796,94

37.687.739.800 2.957.149 410.058.516 36.000.000.000 69.856.901.797 92.496.361.849

-

Rekening Sub BUN dalam Valuta USD Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm USD Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm EUR Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Rekening Sub BUN dalam Valuta USD Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD

5

2.751.753.137.833 2.788.410.239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.202.504.174.893,90

26.503.223.018.938,70

Daftar Neraca -122

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007

DAFTAR 5

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah)

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

BA 2 001 002 004 005 006 007 008 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 062 063 064 065 066 067 068 068 074 075 076 077

URAIAN BA 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepresidenan Wakil Presiden Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan HAM Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan UKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Badan Intelejen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Subsidi dan Transfer Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Belanja Lain-lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum 1) Mahkamah Konstitusi RI

30 Juni 2007 4 3.542.705.645 21.168.726.226 42.805.063.133 28.119.746.251 26.297.120.381 61.953.215.038 21.066.001.391 797.092.910.988 3.503.147.424.110 30.188.757.047 47.195.517.534 133.316.708.010 51.642.064.357 29.679.534.577 23.046.828.873 568.407.904.741 192.652.294.207 71.841.541.521 70.132.689.377 74.256.552.481 105.682.689.122 64.230.000.284 77.169.974.232 5.407.030.640 300.000.000 5.552.953.950 16.807.700.145 400.000.000 4.525.000.000 19.445.095.196 16.348.442.500 4.542.528.285 4.769.618.183 15.085.710 200.000.000 200.000.000 35.813.411.339 1.414.850.050 53.760.131.691 3.882.629.912 32.754.353.178 252.817.166.585 1.702.931.320 5.813.181.115 417.289.644 6.909.765.600 700.000.000 4.898.027.750 67.090.528.348 14.699.026.585 1.469.999.997 3.681.693.586 15.612.172.047 2.852.453.100

30 Juni 2006 5 5.699.999.640 49.207.560.252 24.282.785.031 13.482.505.067 25.667.831.176 54.228.142.306 27358807493 13.607.416.883 924.891.994.539 3.795.127.599.719 18.396.904.954 40.334.855.987 118.868.110.859 26.925.777.716 25.081.377.798 35.635.599.678 330.261.461.344 252.425.260.521 64.112.553.263 54.286.257.231 54.607.207.140 79.172.460.666 48.674.539.697 116.553.421.396 41.042.416 1.092.820.000 7.458.838.400 11.752.531.272 200.000.000 5.612.494.600 15.973.979.186 10.928.210.000 5.464.775.480 4.236.390.450 19.693.633.373 250.000.000 400.000.000 25.719.887.707 674.805.525 50.207.556.761 2.573.177.359 21.930.679.372 73.140.181.844 0 5.122.311.041 261.379.622 8.324.757.128 1.200.000.000 2.683.509.300 39.005.618.158 900.174.252 2.750.409.636 0 1.450.000.000 Daftar Neraca -123 -


DAFTAR 5

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah)

NO 1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

BA 2 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103

URAIAN BA 3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Perdagangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial BAKORNAS JUMLAH

30 Juni 2007 4 750.000.000 8.799.465.624 3.321.656.109 4.933.943.033 4.299.033.650 2.243.105.000 800.000.000 1.219.039.053 414.350.606 629.508.400 1.485.401.633 7.439.695.935 83.143.953.830 6.324.180.146 27.062.368.324 3.300.000.000 18.865.787.629 1.799.999.999 610.000.000 4.317.500.000 6.811.198.024.953

30 Juni 2006 5 375.200.000 8.079.355.437 3.370.727.297 4.821.550.044 6.071.800.000 1.796.083.200 2.000.000.000 1.589.200.000 2.429.062.995 523.772.466 867.833.771 4.323.000.000 53.473.842.464 4.050.000.000 29.828.330.330 2.000.000.000 22.913.106.953 1.200.000.000 500.000.000 6.668.152.458.195


DAFTAR 6

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester ITahun 2007

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BA 2 05 06 11 15 18 19 20 22 23 24 26 29 43 50 56 60 63 69 75 79 81 85 90 93

URAIAN BA 3

MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN KEHUTANAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Belanja Lain-lain BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI JUMLAH

30 Juni 2007 4 33.209.862 267.075.629.082 79.361.421.599 28.017.594 2.608.334.720 4.665.000 4.906.064.488 34.976.945.396 197.264.898 54.585.400 10.889.454.339 2.111.980 2.000.000 27.836.456.151 2.729.718.347 477.365.809 6.823.554 9.188.142 28.310.500 3.994.801.688 20.262.428 54.910.730 42.100.000 435.339.641.707

30 Juni 2006 5

7.302.430 106.225.006.410 1.307.447.366.736 10.037.387 20.100.000 5.847.684.180 5.279.165.929 14.672.990.504 33.016.388.231 5.393.905 130.178.000 1.472.661.613.712


DAFTAR 7


DAFTAR PIUTANG PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR PERHITUNGAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2007

No.

Nama Perusahaan

SELISIH

Surat Tagihan Nomor

Tanggal

DENDA ADM ATAS (Rp)

KURANG (Rp)

TERLAMBAT

TOTAL

KURANG

TAGIHAN (Rp)

1 2

CV. Antara CV. Antara

S-2031/AP/2006 S-2399/AP/2006

09-Aug-06 07-Sep-06

122.021.836 122.036.720

36.606.551 14.644.406

0 0

158.628.387 136.681.126

3

CV. Makmur Bersama

S-2034/AP/2006

09-Aug-06

382.648.878

109.568.861

0

492.217.739

4

CV. United Profit International

S-1486/AP/2006

29-Jun-06

610.653.584

146.556.860

0

757.210.445

5

CV. United Profit International

S-1916/AP/2006

02-Aug-06

116.398.378

30.263.578

0

146.661.957

6

PT. Agrabudi Jaya Bersama

S-1914/AP/2006

02-Aug-06

3.863.071.917

1.086.703.012

0

4.949.774.929

7

PT. Alpha Archipelago Energi

S-1310/AP/2006

16-Jun-06

113.485.932

24.966.905

0

138.452.837

8

PT. Asia Pacific Coalindo

S-1283/AP/2006

15-Jun-06

1.081.707.726

281.244.009

0

1.362.951.735 22.680.145.455

9

PT. Bahari Cakrawala Sebuku

S-1219/AP/2006

12-Jun-06

18.041.005.920

4.639.139.535

0

10

PT. Bara Jaya Utama

S-1210/AP/2006

12-Jun-06

3.984.705.432

995.008.532

0

4.979.713.964

11

PT. Bara Multi Sugih Sentosa

S-2080/AP/2006

15-Aug-06

9.288.935.978

2.499.977.355

0

11.788.913.333

12

PT. Batu Kali Welang Ampuh

S-1881/AP/2006

31-Jul-06

800.918.646

319.791.133

5.137.850

1.125.847.629

13

PT. Berkat Banua Indah

S-1306/AP/2006

16-Jun-06

946.587.120

265.044.394

0

1.211.631.514

14

PT. Borneo Indobara

S-1221/AP/2006

12-Jun-06

2.400.881.178

551.142.649

0

2.952.023.827

15

PT. Borneo Indobara

S-2400/AP/2006

07-Sep-06

714.161.595

157.115.551

0

871.277.146

16

PT. Borneo Omega Group

S-1307/AP/2006

16-Jun-06

688.850.400

192.878.112

0

881.728.512

17

PT. Bukit Bara Interprice

S-1913/AP/2006

02-Aug-06

613.003.695

154.542.254

0

767.545.949

18

PT. Bumi Dharma Kencana

S-1282/AP/2006

15-Jun-06

2.236.199.645

626.959.755

0

2.863.159.400

19


S-2030/AP/2006

09-Aug-06

559.677.450

145.516.137

0

705.193.587

20


S-2397/AP/2006

07-Sep-06

103.735.919

149.090.486

10.373.592

263.199.996

21

PT. Cahaya Timur Permai

S-1209/AP/2006

12-Jun-06

76.585.488

18.380.517

0

94.966.005

22

PT. Cipta Mandiri Sejati

S-1974/AP/2006

07-Aug-06

3.595.641.952

984.293.063

0

4.579.935.015

23

PT. Corsindo Global Trading

S-1615/AP/2006

10-Jul-06

45.451.939

46.398.275

9.090.388

100.940.602

24

PT. Dasa Eka Jasatama

S-2079/AP/2006

15-Aug-06

15.113.099.292

4.025.116.455

0

19.138.215.747

25

PT. Dewata Utama

S-1312/AP/2006

19-Jun-06

539.827.947

140.355.266

0

680.183.213

26

CV. Elang Alam Perkasa

S-1977/AP/2006

07-Aug-06

282.300

62.106

0

344.406

27

PT. Emirates Trading Agency

S-1483/AP/2006

29-Jun-06

34.899.707

55.003.924

6.281.947

96.185.578

28

PT. Global Inti Trade

S-1484/AP/2006

29-Jun-06

55.309.702

13.274.329

0

68.584.031

29

PT. Global Inti Trading QQ

S-1482/AP/2006

29-Jun-06

54.597.957

14.195.469

0

68.793.426

30

PT. Harjomas Makmur

S-2396/AP/2006

07-Sep-06

471.010.365

103.622.280

0

574.632.645

31

PT. Indodharma Multi Perkasa

S-2398/AP/2006

07-Sep-06

187.836.513

37.498.507

18.783.651

244.118.671

32

PT. Indodharma Multi Perkasa

S-1218/AP/2006

12-Jun-06

11.197.948.874

3.016.410.413

0

14.214.359.286

33

PT. Indominco Mandiri

S-1979/AP/2006

07-Aug-06

3.723.874.210

5.209.873.540

601.032.885

9.534.780.635

34

PT. Indomineratama Prayasa

S-1215/AP/2006

12-Jun-06

959.732.745

240.337.979

0

1.200.070.724

35

PT. Indotai International

S-1220/AP/2006

12-Jun-06

3.516.978.611

999.556.165

0

4.516.534.776

36

PT. Jorong Barutama Greston

S-2081/AP/2006

15-Aug-06

13.165.445.236

3.477.418.734

0

16.642.863.970

37

PT. Kalimantan Energi Lestari

S-1485/AP/2006

29-Jun-06

1.088.440.388

309.380.860

0

1.397.821.248

38

PT. Kalimantan Energi Utama

S-1315/AP/2006

16-Jun-06

1.091.391.075

261.933.858

0

1.353.324.933

39

PT. Mandiri Intiperkasa

S-1616/AP/2006

10-Jul-06

889.968.868

927.330.877

147.193.646

1.964.493.391

40

PT. Marunda Graha Mineral

S-1216/AP/2006

12-Jun-06

4.387.103.861

1.129.829.879

0

5.516.933.740

41

PT. Marunda Graha Mineral

S-2033/AP/2006

09-Aug-06

1.640.569.509

387.657.476

0

2.028.226.985

42

PT. Mega Citra Prima Coal

S-1912/AP/2006

02-Aug-06

1.654.105.897

434.139.653

0

2.088.245.550

43

PT. Mega Putra Citra Primacoal

S-2032/AP/2006

09-Aug-06

519.606.389

116.918.937

0

636.525.326

44

PT. Padang Bara Sukses Makmur

S-2375/AP/2006

06-Sep-06

499.423.397

152.415.794

0

651.839.190

45

PT. Prima Multitrada

S-1973/AP/2006

07-Aug-06

4.616.576.677

1.207.805.543

0

5.824.382.219

46

PT. Surya Sakti Darma Kencana

S-1311/AP/2006

19-Jun-06

241.011.972

0

28.921.437

269.933.408

47

PT. Trinity Artha Nugraha

S-1313/AP/2006

19-Jun-06

308.900.532

80.314.138

0

389.214.670

48

PT. Trubaindo Coal Mining

S-1975/AP/2006

07-Aug-06

276.334.179

1.015.190.127

40.417.194

1.331.941.500

49

PT. TTI Trans Global

S-1316/AP/2006

19-Jun-06

4.189.858.940

1.176.589.453

0

5.366.448.393

50

PT. Tunas Karya Wijaya Agung

S-1978/AP/2006

07-Aug-06

483.877.665

125.808.193

0

609.685.858

51

PT. Wahana Eka Pratama

S-1317/AP/2006

19-Jun-06

462.262.239

110.942.937

0

573.205.177

52

PT. Kitadin

S-802/WBC.10/KP.03/2006

25 Juli 2006

0

288.894.095

0

288.894.095

121.878.642.371

38.533.708.917

867.232.590

161.279.583.878

Jumlah

Keterangan : 1. Piutang Pungutan Ekspor tersebut, berdasarkan pelimpahan tagihan dari KPBC yang diterima dan telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Anggaran. 2. Jumlah piutang tersebut telah dikurangkan dengan pembayaran/pelunasan berdasarkan bukti setor yang diterima oleh Ditjen Anggaran.



DAFTAR 8

PIUTANG BUKAN PAJAK PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BA 2 05 11 15 18 19 20 22 23 24 29 43 56 59 69 81 88 89 90

URAIAN BA 3

MAHKAMAH AGUNG DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN KEHUTANAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA LAIN-LAIN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN JUMLAH

JUMLAH 4

120.000 40.154.563.198 32.169.306.075.910 1.284.032.417 2.133.016.430 305.899.542.412 515.288.715.089 15.087.970.000 4.005.338.204 167.671.912.927 960.000.000 405.690.000 228.145.384.084 42.522.376.542 7.018.902.408 42.500.000 22.410.183 416.344.448 33.500.364.894.252



DAFTAR 9

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BA 2 02 04 10 11 12 15 18 20 22 24 29 32 35 43 50 55 56 60 68 80 82 87 89 90

URAIAN BA 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BADAN INTELIJEN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN JUMLAH

JUMLAH 4 59.700.000 6.521.443 174.500.000 646.040.816 10.826.940 459.897.147 32.980.000 45.443.034 439.489.073 9.147.083.445 514.451.200 37.393.000 15.445.800 51.500.000 945.000 1.200.000 30.000.000 31.328.104 22.048.497 4.600.000 1.365.624 10.000.000 1.080.000 6.378.713.832 18.122.552.955



DAFTAR 10

PENERIMAAN BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005 PERIODE 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2007 (DALAM RUPIAH) HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2007 NO.

BUMN PENGELOLA / LKP

(1)

(2)

TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2006 (3)

TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2007

BUNGA DAN DENDA TAHUN 2007 BUNGA (ACRUAL)

DENDA (ACRUAL)

(4)

(5)

1

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2.004.109.589

14.971.369.863

2

PT PNM (Persero)

1.603.287.671

12.949.095.890

3

PT BRI (Persero) Tbk

2.868.251.078

21.385.731.028

4

Bank Bukopin

2.004.109.589

5

PT BTN (Persero)

6

PT BNI (Persero) Tbk

7

Perum Pegadaian

8 9

JUMLAH (6)=(4)+(5)

(7)

PIUTANG BUNGA DAN DENDA

PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2006 BUNGA

DENDA

(8)

(9)

JUMLAH

PIUTANG TAHUNTAHUN SEBELUMNYA

(10)=(8)+(9)

(11)=(3)-(7)

PIUTANG PER 30 JUNI 2007 (12)=(6)-(10)

PIUTANG PER 30 JUNI 2006 (13)

16.975.479.452

2.004.109.589

13.340.273.973

-

15.344.383.562

-

1.631.095.890

2.448.287.014

141.925.832

14.694.309.393

1.603.287.671

11.364.602.740

-

12.967.890.411

-

1.726.418.982

2.252.025.362

(1.940.205)

24.252.041.901

2.868.251.078

19.057.534.247

-

21.925.785.325

-

2.326.256.576

3.497.552.877

16.348.369.864

407.971.250

18.760.450.704

2.004.109.589

14.321.150.686

-

16.325.260.275

-

2.435.190.429

2.448.287.014

1.145.205.479

8.555.068.493

19.837.221

9.720.111.194

1.145.205.479

7.623.013.699

-

8.768.219.178

-

951.892.016

1.399.021.151

1.775.068.493

14.880.356.164

16.655.424.656

1.775.068.493

12.969.643.835

-

14.744.712.328

-

1.910.712.328

1.835.377.711

BPD Aceh

513.842.529

641.630.137

12.835.221

1.168.307.887

513.842.529

571.726.027

7.048.843

1.092.617.399

-

75.690.488

119.929.018

BPD Bengkulu

342.614.846

427.753.424

1.125.644

771.493.914

342.614.846

381.150.685

1.125.644

724.891.174

-

46.602.740

69.977.637

10 BPD Sumatera Utara

143.150.685

1.069.383.561

20.974.243

1.233.508.490

143.150.685

952.876.712

-

1.096.027.397

-

137.481.093

177.473.407

11 BPD Sumatera Selatan

229.041.096

1.711.013.699

931.852

1.940.986.647

229.041.096

1.524.602.740

931.852

1.754.575.688

-

186.410.959

279.804.230

12 BPD Sumatera Barat

257.671.233

1.924.890.411

1.607.527

2.184.169.170

257.671.233

1.715.178.082

-

1.972.849.315

-

211.319.855

244.828.701

13 BPD Riau

196.151.528

1.069.383.561

121.317.703

1.386.852.793

196.151.528

952.876.712

51.939.400

1.200.967.640

-

185.885.153

175.104.415

14 BPD Lampung

86.932.611

641.630.137

1.630.741

730.193.489

86.932.611

571.726.027

1.630.741

660.289.380

-

69.904.110

105.139.652

15 BPD Jambi

11.473.004

88.551.735

1.411.811

101.436.551

11.473.004

79.231.187

-

90.704.192

-

10.732.359

13.990.212

16 BPD DKI Jakarta

379.308.492

2.566.520.548

11.014.357

2.956.843.397

379.308.492

2.286.904.110

11.946.210

2.678.158.811

-

278.684.586

349.755.288

17 BPD Jawa Barat

353.050.988

2.138.767.123

130.638.452

2.622.456.564

353.050.988

1.905.753.425

5.015.624

2.263.820.037

-

358.636.527

351.288.641

18 BPD DI Yogyakarta

143.150.685

1.069.383.561

31.672.739

1.244.206.985

143.150.685

952.876.712

5.946.540

1.101.973.937

-

142.233.048

174.877.644

19 BPD Jawa Tengah

344.909.100

2.138.767.123

335.857.511

2.819.533.734

344.909.100

1.905.753.425

126.019.721

2.376.682.245

-

442.851.489

373.869.701

20 BPD Jawa Timur

558.941.867

3.507.578.082

141.990.363

4.208.510.312

558.941.867

3.125.435.616

80.811.290

3.765.188.773

-

443.321.539

498.690.576

21 BPD Bali

243.278.119

1.497.136.986

172.694.042

1.913.109.147

243.278.119

1.334.027.397

80.002.309

1.657.307.825

-

255.801.322

244.828.701

22 BPD Nusa Tenggara Barat

213.265.900

1.593.167.630

7.571.309

1.814.004.840

213.265.900

1.419.595.726

7.571.309

1.640.432.936

-

173.571.904

190.575.067

23 BPD Nusa Tenggara Timur

123.109.589

919.669.863

1.042.779.452

123.109.589

819.473.973

-

942.583.562

-

100.195.890

150.396.353

24 BPD Sulawesi Selatan

219.386.102

1.497.136.986

90.988.567

1.807.511.655

219.386.102

1.334.027.397

36.906.987

1.590.320.486

-

217.191.169

245.310.195

25 BPD Sulawesi Tengah

133.273.930

800.754.410

82.831.743

1.016.860.083

133.273.930

713.514.082

43.119.793

889.907.805

-

126.952.278

131.038.158

26 BPD Sulawesi Tenggara

16.327.483

90.683.726

241.144

107.252.353

16.327.483

80.803.945

241.144

97.372.572

-

9.879.781

23.512.054

27 BPD Kalimantan Selatan

114.520.548

855.506.849

970.027.397

114.520.548

762.301.370

-

876.821.918

-

93.205.479

139.917.096

28 BPD Kalimantan Tengah

176.370.964

855.506.849

1.199.607.084

176.370.964

762.301.370

135.958.050

1.074.630.384

-

124.976.700

195.721.388

29 BPD Kalimantan Barat

171.780.822

1.283.260.274

1.455.041.096

171.780.822

1.143.452.055

-

1.315.232.877

-

139.808.219

209.853.173

30 BPD Kalimantan Timur

301.315.159

1.454.361.644

121.914.629

1.877.591.431

301.315.159

1.295.912.329

94.196.173

1.691.423.661

-

186.167.771

260.321.204

31 BPD Maluku

147.701.252

1.172.686.014

14.792.280

1.335.179.546

147.701.252

1.044.924.603

357.064

1.192.982.919

-

142.196.627

191.774.224

32 BPD Papua

238.321.975

1.497.136.986

85.963.553

1.821.422.515

238.321.975

1.334.027.397

46.655.670

1.619.005.043

-

202.417.472

292.258.479

17.058.922.407

121.602.252.625

2.125.528.800

140.786.703.833

17.058.922.407

107.646.672.283

737.424.362

125.443.019.052

-

15.343.684.781

20.137.573.775

JUMLAH

-

TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2006

(3.880.410)

1.046.787.432 -

-

167.729.270 -

Catatan : - Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK telah ditransfer ke Rekening Penampungan Dana SUP No. : 0329-01-000510-30-8 di BRI Cabang Veteran, Jakarta.



DAFTAR 11

DAFTAR NILAI ASET DAN KEWAJIBAN 18 BANK DALAM LIKUIDASI (Dalam Rupiah) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Bank PT Anrico Bank (DL) PT Astria Raya Bank (DL) Bank Citrahasta Danamanunggal (DL) PT Bank Dwipa Semesta (DL) PT Bank Guna Internasional PT Bank Harapan Sentosa (DL) PT Bank Industri (DL) PT Bank Jakarta (DL) PT Bank Kosaghara Semesta (DL) PT. Bank Mataram Dhanarta (DL) PT Bank Pacific (DL)

12. PT Bank Pinaesaan 13. PT Sejahtera Bank Umum (DL) 14. PT South East Asia Bank (DL) 15. PT Bank Umum Majapahit Jaya (DL) 16. Bank Asiatic (DL) 17. Bank Dagang Bali (DL) 18. Bank Global (DL) TOTAL

Sisa Kewajiban BLBI s.d TW IV 2006 200.547.771.036 446.968.657.099 176.703.978.098 103.135.862.531 67.500.000.000 3.280.454.256.353 232.346.229.327 90.034.069.938 154.940.412.220 305.577.209.867 1.801.343.358.572

Nilai Aset Nilai Buku 140.362.496.467 68.136.922.279 174.306.147.776 117.597.840.000 134.761.850.000 167.218.382.491 117.260.417.954 153.387.099.982 157.047.143.197 7.890.283.493 1.610.120.915

Nilai Realisasi 28.672.828.420 91.854.447.936 157.113.031.324 35.188.070.000 74.821.250.000 102.401.501.798 113.797.443.390 80.626.420.734 0 0 585.407.958.652

662.627.810.819 829.962.297.979 800.096.303.925

114.483.054.130 1.120.861.906.862 190.101.642.908

72.050.580.000 346.618.634.564 90.328.050.339

6.054.789.643

48.238.579.834

0

886.597.719.823

0

0

1.331.516.911.477

0

0

804.234.270.396

0

0

12.180.641.909.105

2.713.263.888.287

1.778.880.217.157



DAFTAR 12

PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah)

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BA 2 01 02 04 05 06 07 10 11 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 63 64 65 68 69 74 75 77 78

URAIAN BA 3 MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

30 Juni 2007 4 5.466.407.182 2.344.833.276 3.031.811.447 5.678.660.358 1.657.393.042 31.202.550.782 241.541.385 5.831.715.460 811.339.000 57.611.285.943 24.320.111.816 1.446.117.660 26.536.346.728 12.806.322.055 112.955.086.036 21.428.548.937 775.208.514 1.003.255.615 37.392.614.173 692.519.671 600.210.642 5.739.678.759 113.944.819 501.545.594 8.697.345 12.484.000 360.234.726 725.326.563 522.822.610 20.348.850 62.852.500 46.254.050 470.805.862 15.828.470 1.395.000 3.261.530.187 575.485.680 390.038.556 25.000.000 2.158.993.820 222.735.717.105 14.714.670.975 68.920.830 154.137.676 83.003.865.612 1.552.311.296 657.424.166 1.186.982.126 914.230.039 388.766.357

30 Juni 2006 5 5.027.843.024 2.288.809.076 2.082.613.887 2.455.500 99.134.240 42.243.099.556 285.607.146 935.859.882 8.422.645.000 59.527.677.318 5.427.955.869 225.000 5.648.671.246 179.654.728.393 145.882.802 152.242.625.592 1.442.465.051 10.727.250 17.600.055.745 125.970.810 14.886.257.069 22.058.000 322.569.250 36.561.446 356.483.845 167.087.448 159.476.950 9.429.500 1.899.500 75.853.650 542.178.170 11.599.000 3.750.000 2.887.570.528 387.526.783 945.500.960 59.054.316 536.913.230 327.052.218.477 2.346.308.000 17.144.034 109.685.419 251.601.798.754 547.014.234 682.677.173 538.700.525 90.965.946 Daftar Neraca -131 -


DAFTAR 12

PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BA 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 100 103

URAIAN BA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS JUMLAH

30 Juni 2007 234.287.243 12.278.327.772 323.390.225 2.209.202.243 68.536.699.209 48.633.500 233.867.635 1.067.183.134 56.787.675 2.469.840.375 2.969.814.942 1.284.410.671 290.821.500 290.773.461 144.169.500 933.141.509 139.576.616 543.592.045 788.278.692.550

30 Juni 2006 305.956.135 3.373.909.789 270.557.000 925.562.152 16.799.250 115.490.250 699.757.954 107.563.350 1.630.337.537 1.866.579.209 263.835.000 161.105.723.250 610.191.903 1.258.905.597.373



DAFTAR 13

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM Per 30 JUNI 2007 dalam Juta Rupiah Pengembalian Rupiah dan Subtotal Valas Ekivalen Rupiah Penarikan

URAIAN

Pembayaran

Tunggakan

No

Outstanding Pinjaman

BMT

Equity

Total

Pokok

BMT-P

7

8

Piutang Pokok

BMT-P

Bunga

BMT-B

C.Charge

Denda

Total

10

11

12

13

14

15

16=10 s.d 15

Akrual BungaPiutang C.ChargeDenda

Piutang Termasuk Akrual

18

19=17+18

Sektor 1

2

3 31.284,75 3.110.833,51

4

5

1.730,46 0,00

6=3+4-5

1 2

KOPERASI BPIS

0,00 978.577,33

33.015,22

3

PERTANIAN

2.087.923,31

83.181,36

0,00

2.171.104,68

4

KEUANGAN

12.240.340,58

354.641,77

768.966,35

11.826.016,01

5

PARIWISATA POS

9.840.208,89

170.487,91

0,00

10.010.696,81

4.314.547,55

2.132.256,18

2.216,50 127.487,50

9=6-7-8 125,90 0,00

30.672,81 2.004.768,68

25.128,33 139.812,86

1.491,08 0,00

609.566,92

66.772,27

1.494.765,47

1.167.648,18

5.374.903,71

146.378,34

6.304.733,95

1.653.324,39

0,00

5.696.149,25

2,65

17=9+(12s.d15)

22.224,93 203.008,32

0,00 0,00

23,57 0,00

13.586,77 69.825,31

62.454,70 412.646,50

66,508.10 2,277,602.31

1,245.90 41.35

67.754,00 2.277.643,67

38.223,49

417.633,82

0,00

1.757,33

1.193.743,63

2.819.006,47

33.256,66

1.383.312,34

0,00

2.376,74

883.410,69

3.955.680,84

3,107,900.27

3,202.72

3.111.102,99

8,573,833.73

909,651.76

0,00

25,95

1,42

0,00

7,33

37,37

9.483.485,49

5,696,183.97

82,002.81

5.778.186,79

TELEKOMUNIKASI 6

KEHUTANAN

7

PEKERJAAN UMUM

47.429,57

0,00

0,00

47.429,57

29.475,86

0,00

17.953,71

2.966,28

0,00

1.461,34

0,00

0,00

152,82

4.580,45

19,567.88

9,968.93

29.536,81

759.867,18

10.294,85

679,89

769.482,14

386.135,72

2.525,27

380.821,13

165.175,89

7.717,90

83.411,79

0,00

0,00

39.034,53

295.340,13

503,267.46

5,224.69

508.492,15

8

PERHUBUNGAN

1.029.911,81

9

INDUSTRI

9.088.981,27

20.303,33

0,00

1.050.215,15

288.186,18

16.836,09

745.192,87

98.492,19

3.467,24

100.753,23

0,00

26.715,83

66.067,12

295.495,61

938,729.05

5,341.12

944.070,18

622.658,62

136.876,63

9.574.763,26

3.694.489,08

56.155,76

5.824.118,41

744.478,53

225.716,67

463.777,72

0,00

787,38

681.350,62

2.116.110,94

6,970,034.14

55,699.16

7.025.733,30

43.786.223,97

1.067.098,95

0,00

44.853.322,92

21.840.405,67

126.285,82

22.886.631,42

1,81

0,00

1.246,73

0,00

53,51

42,57

1.344,64

22,887,974.25

239,461.43

23.127.435,68

11 PDAM 12 PEMERINTAH

3.424.249,44

531.836,63

0,00

3.956.086,07

843.722,90

131.803,42

2.980.559,74

1.182.388,12

149.641,84

1.613.377,61

9.218,14

6.496,32

1.080.913,31

4.042.035,38

5,690,565.14

161,571.42

5.852.136,57

1.505.129,84

52.412,50

0,00

1.557.542,35

768.666,34

138.522,97

650.353,03

238.157,52

8.685,39

284.332,94

0,00

970,96

212.310,40

744.457,23

1,147,967.35

38,466.97

1.186.434,33

13 PERUSDA KEBERSIHAN

26.348,50

5.388,37

0,00

31.736,88

4.689,66

1.026,45

26.020,76

14.941,35

2.080,00

17.440,10

0,00

137,81

11.374,63

45.973,90

54,973.30

782.39

55.755,69

Jumlah

86.978.732,70

2.920.034,80

1.885.100,21

88.013.667,29

38.284.493,67

686.432,34

49.042.741,28

5.432.518,16

470.280,30

4.592.006,87

9.219,57

39.319,49

4.251.819,77

14.795.164,20

57,935,107.01

1,512,660.70

59.447.767,71

10 PERTAMBANGAN & ENERGI

DAERAH



DAFTAR 14

DAFTAR REKENING YANG DIKELOLA DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

No.

Nama Rekening (Keterangan)

Sumber Dana

No. Rekening

Nama Bank

Fungsi (Tujuan) Pembentukan Rekening

Rekening Dibuka Tahun/Atas Dasar Otorisasi (Dasar Hukum)

1

2

3

4

5

6

7

Dana Terkait dengan RDI 1 Dirjen Perbendaharaan untuk Dari penerimaan angsuran pinjaman petani penampungan pengembalian pinjaman yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)

2 Cadangan Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ UPP (5%)

Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI

1 0206.01.000023.30.5

PT BRI (Persero)

2 116.00.0094009835

PT Bank Mandiri (eks.BBD)

3 122,0094007906

PT Bank Mandiri (eks. BEII)

4 0206.01.000022.30.9

PT BRI (Persero)

5 116.00.0094009843

PT Bank Mandiri (eks.BBD)

6 122,0094007914

PT Bank Mandiri (eks. BEII)

Atas Nama/Yang Berwenang Mencairkan Rekening dan Pengelola 8

Saldo Per 30 Juni 2007 9

Untuk menampung pengembalian pinjaman petani Keputusan Menteri Keuangan No. proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 92 % dari Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 angsuran pinjaman petani. Sesuai surat Dirjen Maret 1994 Lembaga Keuangan S-4082/LK/1994 tanggal 16 September 1994 mengenai pelimpahan ke RDI dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh surat perintah dari Dirjen Lembaga Keuangan

Dirjen Perbendaharaan

Sub Jumlah

803.819.584.491,19

Untuk pembayaran Fee Konversi dan Collecting Keputusan Menteri Keuangan No. Fee Proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 5 % Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 dari angsuran pinjaman petani. Maret 1994


5.570.858.211,10

344.401.246.969,76 143.027.793.742,98 316.390.543.778,45

2.056.401.949,04 5.144.835.410,84 Sub Jumlah

12.772.095.570,98


9.266.058.679,67

3 Pembiayaan percepatan pengembalian Dari penerimaan angsuran pinjaman petani pinjaman petani proyek PIR/UPP yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI perkebunan (3%)

7 0206.01.000032.30.4

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Untuk pembiayaan percepatan pengembalian Cabang Khusus (KCK) pinjaman petani proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 3 % dari angsuran pinjaman petani

4 Proyek P3 Bali (Proyek Pemuliaan dan Dari penerimaan angsuran pinjaman peternak eks. RDI Pengembangbiakan Sapi Bali)

8 0206-01-000015-30-2

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Untuk membiayai Proyek Pengembangan Surat Menteri Keuangan No. SCabang Khusus (KCK) Pembibitan Sapi Bali (P3 Bali) di Bali dan Dompu, 498/MK.013/1990 tanggal 23 April NTB 1990


2.885.839.227,28

9 0206-01-000014-30-6

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Untuk menampung 20 % pengembalian pinjaman Surat Menteri Keuangan No. SCabang Khusus (KCK) petani peternak yang digunakan untuk 1291/MK.013/1989 tanggal 23 membiayai pembinaan para petani peternak (80% Desember 1989 disetor ke RDI).


1.817.927.132,00

5

Proyek Redistribusi Ternak

Dari pengembalian pinjaman dari peternak Eks. IFAD, ADB, IBRD

Keputusan Menteri Keuangan No. Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 Maret 1994

Daftar Neraca - 134 -


DAFTAR 14


No.


Sumber Dana

No. Rekening 4 10 0206-01-000034-30-6

1 2 6 Proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil)

3 Dari penerimaan pengembalian pinjaman petani eks. IFAD

7 Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir

Pengembalian dari bank pelaksana eks. Hibah 11 0206-01-000002-30-9 KFW

8 Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda Pinjaman Dana Bergulir eks RDI

9 Penampungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Bagi Hasil bagian pemerintah dari pinjaman Rangka KKPA-Bagi Hasil Bank KKPA-Bagi Hasil Muamalat JUMLAH I

Nama Bank



Atas Nama/Yang Berwenang Mencairkan Rekening dan Pengelola 8 Dirjen Perbendaharaan

Saldo Per 30 Juni 2007

5 6 PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Untuk menampung akumulasi spread bunga Cabang Khusus bagian Pemerintah 1,21% untuk pembiayaan pembinaan peningkatan pendapatan kelompok petani kecil

7 Surat Menteri Keuangan No. S542/MK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Digulirkan untuk pembiayaan efisiensi produksi Cabang Khusus yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan

Dibuka tahun 2001

12 1008276-01-0 RP

PT Bank Bukopin

13 100 01.06.017300-0

PT Bank Sumut

Dibuka Tahun 1995. SK Menkeu No. 401/KMK.017/ 1995 tanggal 16 Agustus 1995

14 0000.280.06.42

PT Bank Nagari

15 0011539818

PT BPD Kaltim

16 10.401.01.00027-7

PT BPD Kalbar

17 101-01-06320-5

PT Bank DKI

18 0001-023149-800

PT Bank Jabar

9.960.599.109,00

19 1.034-12652-1

PT BPD Jateng

15.775.280.855,00

20 20.01.9.00003-1

PT BPD DIY

4.290.909.025,24

21 0011146855

PT Bank Jatim

8.512.639.235,43

22 00.00917-0

PT BPD Bali

4.997.254.664,99

23 21.04405.00-5

PT BPD NTB

4.394.598.202,98

24 001.01.02.000002-8

PT BPD Sulut

25 301.00276.15

Untuk menampung penerimaan pengembalian pokok pinjaman, bunga, dan denda pinjaman dana bergulir

PT Bank Muamalat Indonesia, Menampung penerimaan nisbah bagi hasil atas Tbk. pinjaman pendanaan KKPA Bagi Hasil

9

684.289.964,00


13.279.101.253,29


7.107.317.070,33

Surat Menkeu No. S-32/MK.017/ 2001

1.194.142.683,03 12.394.561.035,98 686.721.110,21 9.141.492.876,95 14.147.283.340,00

781.090.694,00 Sub Jumlah

93.383.889.903,14

Dibuka Tahun 1997. Surat Menkeu No. Dirjen Perbendaharaan S-392/MK.01/ 1997 tanggal 30 Juni 1997

6.506.318.169,22

944.415.104.390,77



DAFTAR 14


No.


1 2 Dana Tidak Terkait dengan RDI 10 Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah

Sumber Dana

No. Rekening

Nama Bank



3

4

5

6

7

Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan 26 0329-01-000510-30-8 denda dari Bank Penyalur eks Surat Utang No. SU-005/KMK/ 1999

11 Penampungan Recovery Risiko KUT TP Penerimaan recovery tunggakan KUT 1999/2000 1999/2000

27 0329-01-000310-30-0

PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta

Untuk penampungan pencairan dana SUP, dan penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda dari Bank Pelaksana

Atas Nama/Yang Berwenang Mencairkan Rekening dan Pengelola 8

Dibuka Tahun 2000 Surat Menkeu No. Menteri Keuangan dikuasakan S-80/KMK.017/ 2000 tanggal 22 kepada Dirjen Perbendaharaan. Maret 2000

Menteri Keuangan PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Untuk penampungan recovery tunggakan KUT TP Dibuka Tahun 2001 SK Menkeu No. Veteran, Jakarta 1999/2000 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan No. 101/MK.017/2001 tanggal 29 Januari 2001

Saldo Per 30 Juni 2007 9 698.644.315.476,41

112.035.728.365,30

12 Penampungan Dana Cadangan Risiko Penerimaan bunga KUT TP 1999/2000 Bagian 28 018-01-000036-30-3 Pemerintah sebesar 2,5% KUT TP 1999/2000

PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Untuk penampungan dana cadangan risiko KUT Jakarta Tanah Abang TP 1999/2000

Dibuka Tahun 2000 Dirjen Perbendaharaan SK Menkeu No. 486/KMK.017/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan No. 101/MK.017/2001 tanggal 29 Januari 2001

5.797.560.689,98

13 Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

29 0206-01-000008-30-5

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus

Untuk menampung angsuran : a. Kredit Moester tester b. Kredit Hand sprayer c. Pembiayaan Proyek Pengem bangan dan Pembinaan Koperasi d. Pembiayaan Yodisasi Garam Rakyat e. Pembiayaan GLK-KUD

Dibuka Tahun 1997 Dirjen Perbendaharaan Surat Dirjen Lembaga Keuangan No. S963/LK.5/ 1997 tanggal 15 Agustus 1997

5.962.983.468,49

14 Penampungan Pengembalian Pinjaman Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan 30 0206-01-000006-30-3 Proyek Pengembangan Akuntansi pengembalian pokok, bunga, dan denda eks (P2A) kredit Bank Dunia, LA Nomor 2940-IND

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus

Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan pengembalian pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank Dunia, LA Nomor 2940-IND

Dibuka Tahun 1990 Dirjen Perbendaharaan Surat Menkeu No. S-615/MK.03/1990 tanggal 28 Mei 1990

1.586.889.441,91

APBN Anggaran XVI



DAFTAR 14


No.


Sumber Dana

No. Rekening

Nama Bank



Atas Nama/Yang Berwenang Mencairkan Rekening dan Pengelola 8 Dirjen Perbendaharaan

1 2 3 15 Penampungan Pengembalian Kredit Pengembalian pokok, bunga, dan denda Gudang, Lantai Jemur, dan Kios KUD kredit GLK-KUD eks APBN Anggaran XVI. (GLK-KUD)

4 31 1008275-01-3

5 PT Bank Bukopin

16 Rekening Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program

32 0206-01-000033-30-0

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Menampung dana pembiayaan Tim Pembenahan Dibuka Tahun 2000 Cabang Khusus (KCK) Administrasi Kredit Program (TPAKP) SK Menkeu No. 351/KMK.017/ 2000 tanggal 23 Mei 2000

33 0206-01.000010.30.2

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Menampung pengembalian utang pokok dan Dibuka tahun 1982 Dirjen Perbendaharaan Cabang Khusus bunga dari nasabah KLP untuk selanjutnya SKB Menkeu dan Menteri Pertambangan dan Energi No. digulirkan 707/KMK.011/1981 dan No. 1395/KPTS/Pertambem/1981 Tanggal 1 Desember 1981.

Sisa saldo dana Tim Khusus Inpres 9 tahun 1989 yg bersumber dari Dana Pemerintah, Bank Indonesia, BRI, BBD, Bank Exim

17 Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP) Eks. APBN TA 1981/1982 -BA XVI

JUMLAH II JUMLAH I + II

6 Untuk menampung angsuran pokok dan bunga kredit GLK

7 Dibuka Tahun 1995 Surat Menkeu No. S-285/MK.017/1995 tanggal 10 Maret 1995

Bendaharawan Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program (TPAKP)

Saldo Per 30 Juni 2007 9 10.139.497.366,96

1.821.635.163,00

9.459.392.831,19

845.448.002.803,24 1.789.863.107.194,01



DAFTAR 15

OUTSTANDING PENARIKAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK-EKS DANA SU-005 PERIODE 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2007 DAN 30 JUNI 2006

(dalam rupiah) OUTSTANDING JANUARI 2007

1

OUTSTANDING JUNI 2007

30

OUTSTANDING 30 JUNI 2006

NO

BUMN PENGELOLA / LKP

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(2) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT PNM (Persero)

(3) 350.000.000.000 355.000.000.000

(4) 350.000.000.000 280.000.000.000

PT BNI (Persero) Tbk PT BRI (Persero) Tbk Bank Bukopin PT BTN (Persero) Perum Pegadaian BPD Aceh BPD Bengkulu BPD Sumatera Utara BPD Sumatera Selatan BPD Sumatera Barat BPD Riau BPD Lampung BPD Jambi BPD DKI Jakarta BPD Jawa Barat BPD DI Yogyakarta BPD Jawa Tengah BPD Jawa Timur BPD Bali BPD Nusa Tenggara Barat BPD Nusa Tenggara Timur BPD Sulawesi Selatan BPD Sulawesi Tengah BPD Sulawesi Tenggara BPD Kalimantan Selatan BPD Kalimantan Tengah BPD Kalimantan Barat BPD Kalimantan Timur BPD Maluku BPD Papua

500.000.000.000 470.000.000.000 200.000.000.000 410.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 112.000.000.000 35.000.000.000 37.245.000.000 21.500.000.000 50.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 34.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000

500.000.000.000 350.000.000.000 200.000.000.000 310.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 82.000.000.000 35.000.000.000 37.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 34.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000

85.000.000.000 100.000.000.000 -

-

500.000.000.000 435.000.000.000 200.000.000.000 410.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 82.000.000.000 35.000.000.000 37.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 34.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000

8 350.000.000.000 280.000.000.000 150.000.000.000 500.000.000.000 350.000.000.000 200.000.000.000 310.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 35.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 66.000.000.000 35.000.000.000 27.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000

3.100.000.000.000

2.750.000.000.000

245.000.000.000

-

2.995.000.000.000

2.850.000.000.000

JUMLAH

PLAFON PINJAMAN

MUTASI PINJAMAN 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2007 PENARIKAN PINJAMAN (5) 60.000.000.000

ANGSURAN POKOK (6) -

(7) = (4) + (5) - (6) 350.000.000.000 340.000.000.000



DAFTAR 16

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN PER 30 JUNI 2007 (dalam jutaan rupiah)

NO 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

PERUSAHAAN NEGARA 2 ASURANSI 1 PT Asuransi ABRI (ASABRI) 2 PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 3 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 4 PT Asuransi Jasa Raharja 5 PT Asuransi Jiwasraya 6 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 7 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 8 PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 9 PT Taspen Total JASA PEMBIAYAAN 1 Perum Pegadaian 2 Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 3 PT Danareksa 4 PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 5 PT PANN Multi Finance 6 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 7 PT Sarana Multigriya Finansial* Total PERBANKAN 1 PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 2 PT Bank Mandiri, Tbk 3 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 4 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5 PT Bank Tabungan Negara (BTN) Total ANEKA INDUSTRI 1 PT Garam 2 PT Industri Gelas (IGLAS) 3 PT Industri Soda Indonesian (ISI) Total INDUSTRI FARMASI 1 PT Biofarma 2 PT Indo Farma, Tbk 3 PT Kimia Farma, Tbk Total INDUSTRI SANDANG 1 PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) 2 PT Primissima Total JASA KONSTRUKSI 1 Perum Pembangunan Perumahan Nasional 2 PT Adhi Karya 3 PT Brantas Abipraya 4 PT Hutama Karya (HK) 5 PT Istaka Karya 6 PT Nindya Karya 7 PT Pembangunan Perumahan (PP) 8 PT Waskita Karya 9 PT Wijaya Karya (WIKA) Total KAWASAN INDUSTRI 1 PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 2 PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) 3 PT Kawasan Industri Medan (KIM) 4 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) 5 PT Pengembangan Daerah Industri - Pulau Batam Total KONSULTAN KONSTRUKSI 1 PT Bina Karya 2 PT Indah Karya 3 PT Indra Karya

TAHUN PELAPORAN

STATUS

% SAHAM NEGARA

TOTAL EKUITAS

KEPEMILIKAN NEGARA

3

4

5

6

7= 5X6

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Unaudited

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

480.913 528.685 590.298 1.224.797 431.094 1.570.292 2.796.401 (60.181) 1.652.363 9.214.661

480.913 528.685 590.298 1.224.797 431.094 1.570.292 2.796.401 (60.181) 1.652.363 9.214.661

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,04% 100,00% 100,00%

1.131.582 295.064 671.153 101.031 (1.512.923) 436.240 1.115.775 2.237.922

1.131.582 295.064 671.153 101.031 (1.407.624) 436.240 1.115.775 2.343.221

2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited Audited

100,00% 69,11% 99,12% 56,97% 100,00%

3.993.562 26.340.670 14.794.269 16.878.808 1.760.276 63.767.585

3.993.562 18.204.037 14.664.079 9.615.857 1.760.276 48.237.811

2006 2006 2006

Prognosa Audited RKAP

100,00% 63,82% 100,00%

213.045 9.149 (83.493) 138.701

213.045 5.839 (83.493) 135.391

2006 2006 2006

Audited Audited Audited

100,00% 80,66% 90,03%

514.739 280.486 870.654 1.665.878

514.739 226.240 783.850 1.524.828

2006 2006

Unaudited Prognosa

100,00% 52,79%

(111.324) 25.336 (85.988)

(111.324) 13.375 (97.949)

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Audited Audited Audited

100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00%

531.794 440.661 (53.033) 230.305 (101.324) 75.132 281.964 325.536 402.258 2.133.294

531.794 224.737 (53.033) 230.305 (101.324) 75.132 143.802 325.536 402.258 1.779.207

2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited Audited

88,74% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00%

348.045 49.956 45.737 25.230 32.632 501.600

308.855 29.973 27.442 15.138 32.632 414.041

2006 2006 2006

Prognosa Unaudited Audited

100,00% 100,00% 100,00%

4.628 4.675 5.804

4.628 4.675 5.804 Daftar Neraca -139 -


NO

DAFTAR 16

PERUSAHAAN NEGARA

TAHUN PELAPORAN

STATUS

% SAHAM NEGARA

2

3 2006 2006

4 Prognosa Audited

2006 2006 2006

1

4 PT Virama Karya 5 PT Yodya Karya Total 10 ANGKUTAN DARAT 1 Perum DAMRI 2 PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta 3 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Total 11 JASA PENILAI 1 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 2 PT Sucofindo 3 PT Surveyor Indonesia (SI) Total 12 KEBANDARUDARAAN 1 PT Angkasa Pura I (AP I) 2 PT Angkasa Pura II (AP II) Total 13 PARIWISATA 1 PT Bali Tourism & Development Corporation 2 PT Hotel Indonesia Natour (HIN) 3 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Total 14 PELABUHAN 1 PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 2 PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 3 PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 4 PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) Total 15 PELAYARAN 1 PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 2 PT Djakarta Lloyd 3 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 4 PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Total 16 PENGERUKAN 1 PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) Total 17 PENUNJANG KONSTRUKSI 1 PT Amarta Karya 2 PT Jasa Marga Total 18 PERDAGANGAN 1 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2 PT PP Berdikari 3 PT Sarinah Total 19 USAHA PENERBANGAN 1 PT Garuda Indonesia (GIA) 2 PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Total 20 JASA LAINNYA 1 Perum Jasa Tirta I 2 Perum Jasa Tirta II 3 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Total 21 KEHUTANAN 1 Perum Perhutani 2 PT Inhutani I 3 PT Inhutani II 4 PT Inhutani III 5 PT Inhutani IV 6 PT Inhutani V Total 22 KERTAS 1 PT Kertas Leces Total 23 LOGISTIK 1 Perum Bulog

TOTAL EKUITAS

KEPEMILIKAN NEGARA

5 100,00% 100,00%

6

7= 5X6

15.213 8.595 38.916

15.213 8.595 38.916

Unaudited Unaudited Unaudited

100,00% 100,00% 100,00%

89.794 (93.953) 3.232.071 3.227.912

89.794 (93.953) 3.232.071 3.227.912

2006 2006 2006

Audited Audited Unaudited

100,00% 95,00% 85,12%

50.749 364.746 238.938 654.432

50.749 346.508 203.384 600.641

2006 2006

Audited Audited

100,00% 100,00%

4.535.864 5.416.743 9.952.606

4.535.864 5.416.743 9.952.606

2006 2006 2006

Audited Unaudited Audited

100,00% 100,00% 100,00%

173.370 41.329 88.469 303.168

173.370 41.329 88.469 303.168

2006 2006 2006 2006

Audited Audited Unaudited Audited

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.045.050 3.664.974 2.108.679 817.272 7.635.975

1.045.050 3.664.974 2.108.679 817.272 7.635.975

2006 2006 2006 2006

Prognosa Prognosa Unaudited Prognosa

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

867.222 540.186 35.746 4.356.316 5.799.471

867.222 540.186 35.746 4.356.316 5.799.471

2006

Unaudited

100,00%

164.837 164.837

164.837 164.837

2006 2006

Unaudited Audited

100,00% 100,00%

8.519 2.385.547 2.394.066

8.519 2.385.547 2.394.066

2006 2006 2006

Unaudited Unaudited Unaudited

100,00% 100,00% 100,00%

(483.415) 149.861 83.096 (250.458)

(483.415) 149.861 83.096 (250.458)

2006 2006

Unaudited Unaudited

100,00% 93,20%

757.320 (1.427.071) (669.751)

757.320 (1.330.030) (572.710)

2006 2006 2006

Audited Audited Unaudited

100,00% 100,00% 100,00%

53.309 262.343 832.265 1.147.918

53.309 262.343 832.265 1.147.918

2006 2006 2006 2006 2006 2006

Unaudited Prognosa Prognosa Prognosa Prognosa Prognosa

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.208.096 320.782 183.331 340.718 72.745 20.646 2.146.318

1.208.096 320.782 183.331 340.718 72.745 20.646 2.146.318

2006

Unaudited

100,00%

(256.095) (256.095)

(256.095) (256.095)

2006

Prognosa

100,00%

6.280.502

6.280.502



NO 1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

PERUSAHAAN NEGARA 2 2 PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 3 PT Pos Indonesia (POSINDO) 4 PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Total PERCETAKAN & PENERBITAN 1 Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) 2 Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 3 PT Balai Pustaka (BP) 4 PT Pradnya Paramita Total PERIKANAN 1 Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) 2 PT Perikanan Nusantara Total PERKEBUNAN 1 PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 2 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) 3 PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 4 PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 5 PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 6 PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 7 PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 8 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 9 PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 10 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 11 PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 12 PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 13 PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 14 PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 15 PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Total PERTANIAN 1 PT Pertani 2 PT Sang Hyang Seri (SHS) Total PUPUK 1 PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Total BAJA & KONSTRUKSI BAJA 1 PT Barata Indonesia 2 PT Boma Bisma Indra (BBI) 3 PT Krakatau Steel (KS) Total DOK DAN PERKAPALAN 1 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 2 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 3 PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 4 PT PAL Indonesia Total ENERGI 1 PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 2 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 3 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4 PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) Total INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 1 PT Batan Teknologi 2 PT Industri Kereta Api (INKA) 3 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 4 PT LEN Industri 5 PT Dirgantara Indonesia Total INDUSTRI PERTAHANAN 1 PT Dahana 2 PT PINDAD Total PERTAMBANGAN 1 PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)

DAFTAR 16

TAHUN PELAPORAN

STATUS

% SAHAM NEGARA

3 2006 2006 2006

4 Audited Audited Unaudited

5 100,00% 100,00% 100,00%

2006 2006 2006 2006

Prognosa Unaudited Unaudited Unaudited

2006 2006

TOTAL EKUITAS

KEPEMILIKAN NEGARA

6

7= 5X6

64.238 598.152 (8.200) 6.934.692

64.238 598.152 (8.200) 6.934.692

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

85.160 595.126 (32.816) 4.591 652.061

85.160 595.126 (32.816) 4.591 652.061

Unaudited Prognosa

100,00% 100,00%

82.218 (6.201) 76.017

82.218 (6.201) 76.017

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Unaudited Audited Audited Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited Unaudited Audited Prognosa Unaudited

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.433 59.766 1.291.841 1.361.715 190.565 703.105 319.340 789.126 624.690 657.312 382.922 396.861 650.336 (18.419) 582.379 8.000.973

9.433 59.766 1.291.841 1.361.715 190.565 703.105 319.340 789.126 624.690 657.312 382.922 396.861 650.336 (18.419) 582.379 8.000.973

2006 2006

Unaudited Unaudited

100,00% 100,00%

48.149 149.781 197.929

48.149 149.781 197.929

2006

Audited

100,00%

8.581.693 8.581.693

8.581.693 8.581.693

2006 2006 2006

Audited Lap. Semester Unaudited

100,00% 100,00% 100,00%

86.478 (83.618) 5.009.318 5.012.178

86.478 (83.618) 5.009.318 5.012.178

2006 2006 2006 2006

Unaudited Unaudited Prognosa Unaudited

99,40% 100,00% 100,00% 100,00%

(1.967.579) 54.115 4.625 1.311.418 (597.420)

(1.955.774) 54.115 4.625 1.311.418 (585.615)

2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited

100,00% 55,26% 100,00% 65,02%

14.967 5.576.033 139.837.946 2.295.460 147.724.406

14.967 3.081.093 139.837.946 1.492.448 144.426.454

2006 2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited Unaudited

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,90%

31.663 50.587 488.908 66.184 (105.820) 531.521

31.663 50.587 488.908 66.184 (98.307) 539.034

2006

Audited Audited

100,00% 100,00%

131.536 167.317 298.852

131.536 167.317 298.852

2006

Audited

65,00%

4.281.602

2.783.042



NO

DAFTAR 16

PERUSAHAAN NEGARA

TAHUN PELAPORAN

STATUS

% SAHAM NEGARA

2

3 2006 2006 2006

4 Prognosa Unaudited Audited

5 100,00% 100,00% 65,00%

6 136.227.441 (1.701) 1.676.629 142.183.971

7= 5X6 136.227.441 (1.701) 1.089.809 140.098.590

2006 2006

Audited Audited

100,00% 51,01%

142.590 5.499.614 5.642.204

142.590 2.805.353 2.947.943

2006 2006

Prognosa Audited

100,00% 51,19%

28.292 28.068.689 28.096.981

28.292 14.368.362 14.396.654

465.199.024

427.461.230

1

2 PT Pertamina 3 PT Sarana Karya 4 PT Timah, Tbk Total 35 SEMEN 1 PT Semen Baturaja 2 PT Semen Gresik, Tbk Total 36 TELEKOMUNIKASI 1 Perum Produksi Film Negara (PFN) 2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Total Grand Total

TOTAL EKUITAS

KEPEMILIKAN NEGARA



DAFTAR 17

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN ( MINORITAS ) PER 30 JUNI 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA PERUSAHAAN PT Atmindo PT Semen Kupang PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM) PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kertas Padalarang

NO

NAMA PERUSAHAAN

TAHUN 2006 2005 2006 2006 2006 2006 2006 JUMLAH I

STATUS

% SAHAM KEPEMILIKAN RI

Audited Audited Lap. Triwulan Audited Unaudited Audited Audited

36,60% 38,50% 41,12% 45,00% 50,00% 50,00% 40,77%

TAHUN

STATUS

1

PT Bank Bukopin

2006

Unaudited

2 3 4

PT Rekayasa Industri (REKIND) PT Freeport Indonesia PT Bahana PUI (BPUI)

2006 2006 2006 2006

Audited Audited Audited Audited

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *) PT Indosat, Tbk PT Kertas Basuki Rahmat PT Kertas Blabak PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF) PT Asean Copper Product PT JIHD Tbk. PT Intirub PT Socfindo PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)

2005 2006 2006 2006 2005 2006 2005 JUMLAH II

Biasa Prioritas Biasa Seri B

-

16.321 58.064 3.285.002 852.016 126.417 112.587 17.838

% SAHAM KEPEMILIKAN RI 0,09% 18,38% 4,97% 9,36% 7,11% 10,67%

A B

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited

NILAI EKUITAS

JUMLAH SAHAM

14,50% 10,00% 0,84% 1,33% 9,90% 10,00% 5,00%

J U M L A H I + II

4.736.255 1.034.232.376 2.500 21.300 1.600 2.400 776.624.999 25.000 531 12.834.760.680 4.129 42.250 49.578

KEPEMILIKAN PEMERINTAH 5.973 22.355 1.350.793 383.407 63.209 56.293 7.273 1.889.303 KEPEMILIKAN PEMERINTAH 47.363 103.423 2.500 19.213 1.600 2.400 776.625 25.000 531 12.835 4.129 4.225 2.479 1.002.322 2.891.625

Keterangan : *). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN. Daftar Neraca -143 -


DAFTAR 18

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 NO

1. 2.

LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL

ADB IMF World Bank : 3. IBRD 4. IDA 5. IFC 6. MIGA 7. IDB IDB Group : 8. Export Financing Scheme 9. Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit 10. Bank for International Settlements 11. IFAD 12. Common Fund for Commodities TOTAL

USD 2.863.000.000 3.128.000.000

IDR 25.824.260.000.000 28.214.560.000.000

USD 209.000.000 3.128.000.000

IDR*) 1.885.180.000.000 28.214.560.000.000

TELAH DIBAYAR S.D 30 JUNI 2006 IDR**) 1.895.869.772.020 29.213.591.321.130

1.870.000.000 15.000.000 29.000.000 20.000.000 265.000.000

16.867.400.000.000 135.300.000.000 261.580.000.000 180.400.000.000 2.390.300.000.000

180.000.000 29.000.000 4.000.000 116.000.000

1.623.600.000.000 24.570.195.827 261.580.000.000 36.080.000.000 1.046.320.000.000

1.084.010.828.930 24.570.195.827 280.538.370.000 37.332.570.600 1.143.486.329.740

2.000.000

18.040.000.000

1.000.000 200.000

9.020.000.000 1.804.000.000

10.537.297.990

400.000 60.000.000

3.608.000.000 541.200.000.000

8.252.400.000

74.436.648.000.000

60.000.000 41.959.000 1.292.506 3.770.451.506

541.200.000.000 378.470.180.000 11.658.404.120 34.034.042.779.947

TOTAL PENYERTAAN

TELAH DIBAYAR S.D 30 JUNI 2007

1.756.217.970 589.800.000.000 392.796.970.000 12.705.333.980 34.686.995.208.187

Keterangan: *) : Konversi ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2006 USD 1= Rp 9.020 **) : Konversi ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2005 1USD=Rp 9.830



DAFTAR 19.a

ASET TETAP - TANAH PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

BA 2 01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 40 42 43 44 47 50 51 54 55 56 57 59 60 63 65 68 69 75 76 77 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 94 95 100 -

URAIAN BA 3

MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI OTORITA SABANG LPP TELEVISI RI LPP RRI JUMLAH

30 Juni 2007 4 855.562.990 65.274.646.000 183.885.186.622 106.772.309.771 127.760.401.392 253.459.351.460 65.313.987.117 44.884.756.000 28.938.953.321.024 110.983.142.000 1.165.239.977.282 946.153.180.603 81.746.115.409 229.992.328.271 1.101.669.135.748 5.425.716.093.690 1.255.938.938.894 1.058.769.427.336 102.843.285.980 63.925.819.381 71.005.487.455 187.217.918.088 5.939.141.432.876 23.699.697.095 10.613.601.978 12.202.150.000 27.185.789.853 120.620.000 5.348.759.075 31.748.998.921 24.381.734.000 14.791.118.243 148.433.827.000 27.814.000.000 457.139.488.840 40.500.366.315.125 4.093.162.016 5.196.726.379 19.565.917.915 33.255.848.294 21.605.117.944 8.731.800.000 49.497.690.816 45.284.436.051 13.396.875.232 11.730.982.761 25.210.531.290 14.238.000 20.088.315.940 236.082.133.445 1.009.013.000 75.724.194.152 84.617.839.311 259.069.107.030 11.275.825.100 169.360.306.698 6.260.896.500 9.619.500 8.733.404.550 21.871.918.029 21.464.384.000 89.964.498.189.472

30 Juni 2006 5 855.562.990 64.697.982.000 56.023.079.450 6.847.972.380 120.258.513.892 253.588.124.210 65.286.737.117 44.884.756.000 29.456.359.730.577 157.612.541.000 1.096.578.855.180 920.358.744.788 64.995.073.158 267.660.386.560 1.814.448.260.109 154.209.486.208 187.965.616.500 137.105.895.638 69.624.998.767 62.219.970.303 55.982.640.000 167.797.081.084 3.735.818.857.251 205.714.030.000 10.613.601.978 27.185.789.853 120.600.000 3.368.329.000 17.839.283.451 19.481.842.600 15.183.001.500 147.452.635.000 22.400.000.000 10.702.234.129 35.292.354.364.683 2.983.215.000 5.196.725.979 24.603.866.965 10.147.399.320 8.731.800.000 48.099.938.816 32.568.746.690 13.396.875.232 12.252.739.374 24.416.538.313 14.238.000 19.316.681.000 899.979.893 1.009.013.000 74.067.612.625 73.708.167.605 253.470.519.030 541.781 91.137.749.108 75.429.618.925.087



DAFTAR 19.b

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 1 1

BA 2 01

30 Juni 2007 4 84.996.421.268

30 Juni 2006 5 78.657.130.681

MPR

2

02

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

245.878.831.935

206.180.315.000

3

04

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

265.081.103.819

144.788.291.479

05

MAHKAMAH AGUNG

287.354.188.038

27.438.854.281

5

06

KEJAKSAAN AGUNG

431.456.049.340

358.412.429.960

6

07

KEPRESIDENAN

810.737.044.912

727.895.523.535

7

10

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

319.790.931.329

242.283.002.065

8

11

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

806.655.913.055

603.250.842.498

9

12

DEPARTEMEN PERTAHANAN

34.556.277.929.738

32.743.220.281.265

10

13

DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI

1.278.697.975.000

612.739.169.000

15

DEPARTEMEN KEUANGAN

2.874.896.766.530

2.315.733.247.793

12

18

DEPARTEMEN PERTANIAN

2.156.404.914.194

2.277.983.471.158

13

19

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

940.792.428.378

484.964.124.981

14

20

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.563.228.055.706

2.337.223.407.293

15

22

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

4.633.184.581.075

2.969.520.594.243

16

23

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

6.170.083.213.230

495.499.240.988

17

24

DEPARTEMEN KESEHATAN

4.017.974.536.446

2.390.026.194.658

18

25

DEPARTEMEN AGAMA

875.220.212.973

367.157.574.969

19

26

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

611.223.719.316

423.999.813.375

20

27

DEPARTEMEN SOSIAL

386.792.985.954

202.413.734.455

21

29

DEPARTEMEN KEHUTANAN

1.637.788.058.500

830.432.839.415

22

32

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.077.942.022.505

775.781.685.806

23

33

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2.693.450.537.012

2.592.007.714.515

24

34

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

43.769.403.868

15.889.001.000

25

35

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

21.424.671.259

18.726.911.503

26

36

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

27

40

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

28

41

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

42

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

30

43

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

122.782.275.287

3.710.640.217

31

44

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM

116.879.495.303

76.690.216.474

32

47

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

20.524.609.250

13.612.277.578

33

48

KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

34

50

BADAN INTELIJEN NEGARA

35

51

LEMBAGA SANDI NEGARA

52

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

37

54

BADAN PUSAT STATISTIK

38

55

KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

39

56

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

40

57

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

41

59

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

42

60

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

43

61

CICILAN BUNGA HUTANG

4

11

29

36

URAIAN BA 3

15.665.417.472

14.753.215.120

110.379.741.114

85.478.517.000

36.992.516.905

29.655.861.384

313.894.550.532

146.358.753.559

29.908.888.428

24.169.561.418

798.753.654.071

641.874.727.655

1.712.821.938.880

1.275.422.030.240

12.995.642.280

7.637.696.000

282.197.301.000

244.232.292.850

66.648.679.048

53.035.196.526

480.867.319.387

444.225.310.900

60.663.199.071

29.548.714.880

714.066.783.369

87.172.135.272

37.635.951.640.905

24.115.554.438.937

-

114.822.682.000 Daftar Neraca -146


NO 1 44

BA 2 62

-

45

63

SUBSIDI DAN TRANSFER BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

30 Juni 2006 5 33.617.924.773

76.433.622.126

61.313.043.098

46

64

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

53.626.263.848

2.771.262.100

47

65

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

58.145.749.889

21.659.447.685

48

66

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

49

67

KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

50

68

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

69

BELANJA LAIN-LAIN

52

74

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

53

75

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

54

76

KOMISI PEMILIHAN UMUM

105.593.195.706

482.681.009

55

77

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

25.814.526.472

485.293.490.909

56

78

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

6.694.381.019

248.062.294.894

57

79

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

646.264.463.058

385.153.738.975

80

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

268.038.821.658

129.729.279.967

59

81

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

719.394.280.318

287.212.397.723

60

82

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

162.881.840.535

8.795.409.500

61

83

BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL

296.389.589.150

31.785.176.890

62

84

BADAN STANDARISASI NASIONAL

9.548.497.549

60.970.719.881

63

85

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

38.242.085.710

63.072.683.056

64

86

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

65.710.813.834

132.304.327.231

65

87

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

90.352.304.191

133.408.350.616

66

88

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

157.821.033.160

141.654.076.493

67

89

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

189.976.763.135

13.361.847.000

68

90

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

311.508.250.655

26.062.423.414

69

91

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

18.041.933.750

47.136.447.610

70

92

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA

36.014.726.188

355.714.774.610

71

93

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

78.605.444.558

2.929.509.550

72 73 74 75 76 77

94 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 100 KOMISI YUDISIAL RI 103 BAKORNAS OTORITA SABANG LPP TELEVISI RI LPP RRI

815.703.424.713 8.411.793.060 9.740.169.049 922.575.800 1.419.864.760.188 1.408.058.122.000

4.031.318.700 -

118.831.764.333.383

84.880.045.036.505

51

58

URAIAN BA 3

DAFTAR 19.b

JUMLAH

30 Juni 2007 4

2.107.817.770

149.221.214.537

25.126.459.560

3.798.787.009

154.170.814.072

276.441.987.933

22.905.480.546

-

5.034.553.853

105.604.058.416

221.523.628.581

18.276.699.000

Daftar Neraca -147


DAFTAR 19.c

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BA 2 01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 36 40 42 43 44 47 48 50 51 54 55 56 57 59 60 63 64 65 66 68 69 74 75 76 77

URAIAN BA 3

MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI 1) 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 79 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 81 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 82 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 85 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 87 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 88 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 91 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 92 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 93 KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI 94 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS OTORITA SABANG LPP TELEVISI RI LPP RRI JUMLAH

30 Juni 2007 4 231.346.054.531 486.170.778.942 205.776.375.745 295.070.482.688 275.053.115.422 757.855.639.145 189.722.722.791 262.555.693.517 6.557.088.969.378 634.393.247.000 2.111.283.327.474 814.358.231.981 309.537.466.434 374.341.687.462 3.237.665.087.927 9.783.283.563.344 1.394.095.032.485 2.395.602.972.737 924.641.885.811 243.979.572.337 272.534.621.546 642.704.938.900 623.580.609.209 4.161.745.400 148.974.650 62.747.126.540 119.533.876.215 18.912.528.699 354.059.232.958 90.900.000 10.143.448.000 181.330.174.094 64.930.612.613 74.999.807.000 29.499.655.412 87.811.575.999 83.522.844.110 237.889.258.311 14.329.719.226.283 45.390.954.924 11.771.283.303 93.424.240.354 22.737.954.578 79.687.984.737 31.122.100.232 6.470.495.720 92.458.135.958 52.590.884.043 10.649.014.869

30 Juni 2006 5 212.289.831.471 456.685.080.000 157.942.401.602 13.025.294.416 225.213.520.075 704.837.526.303 159.895.470.143 231.732.044.000 5.875.268.067.461 680.147.155.000 826.540.514.491 606.501.626.319 126.383.361.767 362.648.946.763 1.123.516.827.938 1.087.488.149.533 864.586.277.107 497.967.835.483 566.377.796.247 207.387.429.738 260.760.208.926 386.835.347.780 575.281.646.648 180.087.398.700 117.155.748.115 54.422.058 76.846.771.326 90.900.000 10.143.448.000 151.828.070.493 59.035.046.360 71.925.012.450 27.937.589.898 80.929.704.000 62.524.377.488 48.287.855.094 20.144.517.473.511 29.465.950.000 1.852.922.943 94.628.272.885 37.578.537.754 25.426.656.574 6.470.495.720 48.662.316.931 52.590.884.043 -

321.229.362.965 302.062.403.553 196.745.619.045 43.945.286.932 24.372.386.150 23.802.176.248 126.206.176.006 79.391.336.675 136.292.318.965 281.694.211.566 185.658.563.199 123.506.607.000 15.323.353.758 849.524.500 327.335.472.371 39.443.352.465 157.251.595.082 581.617.932.000 52.095.173.790.288

157.708.045 149.498.223.157 262.643.495.984 176.595.235.365 41.194.010.094 20.876.865.675 16.578.875.323 121.721.674.376 34.365.666.850 98.676.006.040 139.564.123.787 166.046.979.181 1.976.300.000 8.554.675.968 7.196.525.805 249.322.484.687 39.032.321.063.891



DAFTAR 19.d

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

BA 2 01 02 04 05 06 07 10 11 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 40 42 43 44 47 48 50 51 54 55 56 59 60 63 64 65 68 69 75 76 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

URAIAN BA 3 MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS OTORITA SABANG LPP RRI JUMLAH

30 Juni 2007 4 9.790.961.500 16.959.448.900 1.502.815.568 12.170.976.372 2.052.348.494 20.313.869.373 65.422.656.410 88.528.000 2.122.683.000 71.888.634.384 91.082.190.482 5.683.207.430 19.501.412.459.177 13.264.656.542.049 180.862.313.155 104.753.081.126 39.800.947.097 226.288.143.681 71.859.739.512 33.044.881.000 502.250.308.486 55.752.773.787.283 11.316.000 3.210.992.452 21.590.455.136 1.072.545.000 6.121.014.000 119.465.000 1.283.366.550 44.562.577.468 24.552.789.144 50.000.000 179.114.000 1.007.613.000 10.963.858.542 211.838.242.079 1.102.626.682 1.118.864.580 5.017.531.473 690.939.090 1.259.608.856 121.151.867.006 4.800.000 149.810.807.201 32.433.577.612 30.524.435.711 8.964.191.436 2.898.446.000 377.651.135 8.814.555.467 4.841.792.840 2.929.251.755 8.445.022.310 814.254.000 33.601.497.194 6.952.362.836 985.692.058.084 35.392.777.450 135.532.940.000 91.881.715.729.568

30 Juni 2006 5 9.002.238.000 12.027.154.000 803.950.568 1.290.000 1.896.446.494 10.131.836.326 27.613.098.312 1.836.336.000 56.759.597.492 119.681.601.832 1.978.102.056 3.086.735.697.431 5.712.209.210.973 116.088.082.877 50.198.533.000 14.685.567.981 66.335.220.266 66.874.358.043 27.236.864.000 312.318.893.708 45.199.944.587.265 11.316.250 859.717.000 14.382.654.187 5.987.914.000 99.465.000 928.121.550 39.059.882.168 708.507.000 5.000.000 179.114.000 617.600.000 4.675.781.938 361.117.614.540 443.572.000 1.118.864.580 4.177.062.267 96.920.779 7.408.512.539 17.272.449.230 32.416.892.612 9.866.637.900 9.700.249.692 1.872.268.000 4.978.895.674 4.851.677.100 2.057.773.105 5.192.965.580 383.742.000 2.052.633.480 64.637.000 849.524.500 468.723.046.572 55.896.519.678.867 Daftar Neraca -149


DAFTAR 19.e

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO

BA

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29

2 01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 63 64 65 67 68 69 74 75 77 78 79 80 81 82 83

URAIAN BA 3 MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL

30 Juni 2007 4

878.290.606 2.898.318.300 15.940.042.768 9.967.216.264 9.515.860.565 27.609.577.535 2.350.032.885 24.089.399.548 32.316.594.025 4.846.619.000 385.637.440.188 195.579.695.633 13.439.670.685 226.148.040.633 86.779.981.600 1.808.829.946.575 83.520.098.932 136.873.586.249 28.088.689.847 4.765.931.145 6.177.232.930 13.469.987.242 1.094.329.071.442 736.280.000 4.455.000 3.298.330.335 1.715.599.354 894.212.231 4.177.589.191 4.921.034.495 198.643.937 112.310.000 3.350.000 423.696.964 1.329.253.350 1.405.963.904 95.296.000 908.449.685 25.182.396.705 30.815.452.849 4.790.195.679 22.508.877.650 1.309.866.010 170.605.158 814.916.814 5.006.965.000 2.038.113.808 290.915.000 1.588.415.225 2.616.378.910 1.315.431.200 55.298.125 32.353.745.100 3.482.725.563 29.277.760.388 3.766.405.658 569.574.000

30 Juni 2006 5 770.608.620 1.873.073.000 1.247.379.795 134.918.526 8.925.912.390 2640246444 1.899.181.317 22.012.457.779 32.213.948.025 4.264.907.000 124.629.982.148 184.131.143.851 7.874.114.570 215.008.770.074 1.984.776.052.350 338.238.481.653 10.957.634.625 11.001.218.773 23.883.345.000 3.315.098.195 4.241.117.280 11.173.643.450 497.606.689.139 25.632.200 4.455.000 675.000 5.695.191.000 583.571.901 1.126.964.200 87.218.934 69.960.000 3.350.000 423.696.964 1.043.678.350 145.818.000 95.296.000 14.167.000 23.913.759.200 28.534.779.612 173.384.000 7.666.500.000 740.490.000 76.750.110 188.669.970 1.194.250.000 8.214.393.263 61.946.325 10.831.760.378 988.681.000 30.865.957.481 2.757.453.484 10.696.204.425 3.366.692.808 547.877.500 Daftar Neraca -150 -


NO

BA

1 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36

2 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 100

URAIAN BA 3 BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI LPP RRI JUMLAH

DAFTAR 19.e

30 Juni 2007 4

695.745.992 1.532.156.088 1.532.128.786 61.134.000 245.014.153 911.007.432 3.732.688.224 9.263.100.208 1.530.928.995 153.956.459 2.985.652.163 48.851.000 109.527.400 9.595.404.000 4.434.627.122.785

30 Juni 2006 5 650.377.992 672.323.972 1.126.950.910 58.124.000 189.944.153 746.101.547 4.578.805.788 1.502.843.495 5.567.439.108 3.648.052.059.074



DAFTAR 19.f

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

BA 2 02 04 05 06 07 10 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 32 33 36 42 44 48 050 54 57 59 60 63 65 066 75 77 78 79 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 100

URAIAN BA 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS KOMISI YUDISIAL JUMLAH

30 Juni 2007 4 3.112.012.000 48.555.295.935 1.978.773.847 234.400.032.733 2.090.500.000 122.226.088.509 5.184.589.000 820.362.043.505 9.895.420.100 2.160.623.760 2.618.420.234.931 4.131.509.644.530 4.046.580.820 49.143.918.816 108.695.670.568 1.216.350.275 5.601.451.000 2.694.150.000 1.126.406.281.992 492.017.130 2.831.402.080 96.625.729.600 3.945.823.000 203.648.500 33.691.961.500 5.863.461.100 251.291.707.190 521.420.000 22.477.349.200 33.821.500 202.917.003.795 27.662.837.777 6.611.826.050 143.170.800 2.517.785.800 17.223.453.000 1.407.453.970 8.319.436.132 10.508.795.147 220.245.182.969 49.781.155.691 5.186.827.000 47.779.851.958 2.766.739.822.214 13.082.722.605.424

30 Juni 2006 5

25.934.488.022 123.530.206.722 530.143.177 37.816.178.550 1.392.607.302.390 225.820.850 5.608.481.369.842 3.009.470.130 4.120.046.200 4.900.219.000 3.006.000.000 205.400.000 902.059.920 147.999.608.862 242.981.115.204 8.659.305.000 12.611.210.000 26.970.663.819 8.153.456.960 24.120.000 101.929.159.300 920.992.600 879.449.700 636.072.000 21.206.453.125 4.029.930.642 129.779.657.014 4.920.816.029 28.898.785.240 17.694.640.470 116.162.311.541 8.079.726.452.309



DAFTAR 20

ASET LAINNYA - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

BA 2 02 04 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 24 27 29 33 35 44 47 50 54 55 56 59 60 80 83 89

URAIAN BA 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN JUMLAH

JUMLAH 4 32.375.000 1.867.478.743 11.750.000 32.837.987.571 4.257.234.270 218.962.747 6.395.234.013 328.321.374 25.879.821 3.010.000 160.787.416 217.057.320 41.250.000 74.529.673 387.766.944 913.355.175 33.547.200 13.550.000 71.250.000 2.362.500 61.675.951 340.000 518.600.786 39.103.623 305.136.156 8.088.914.827 65.700.000 18.230.000 56.991.391.110



DAFTAR 21

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 30 JUNI 2007

NO.

NOMOR REKENING

1

601

001311

2

601

002111

3

601

002991

4

601

003991

5

601

004991

6

601

007111

7

601

007411

8

601

019411

9

601

023411

10

601

027111

11

601

030111

12

601

031111

13

601

032111

14

601

030411

15

601

032411

16

601

033411

17

601

041111

18

601

042411

19

601

043411

20

601

045111

21

601

046111

22

601

23

NAMA REKENING Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

9.356.703,00

687.403.285,28

9.934,91

120.844.370,63

369,04

4.488.858,63

321.011,52

3.904.658.934,79

213.257,00

15.667.224,00

126.191,97

1.142.542.096,38

16,49

149.300,46

115.341,90

1.044.305.562,60

114.301.223,32

8.397.299.392,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,32

835.865,28

Reksus Depkeu u/ Proy. Central Java Ground Water 1126-INO ADB

15,04

136.172,16

Reksus Depkeu u/ Proy. Third Non Formal Education 3431-IND IBRD

0,04

362,16

2.588.399,17

190.160.368,78

102,85

931.203,90

0,00

0,00

22.199.092,98

1.630.887.444,51

Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-27)

0,00

0,00

047111

Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-28)

0,00

0,00

601

047411

Reksus Depkeu u/ Proyek Smallholder Tree Crop Processing 1186-INO ADB

9,73

88.095,42

24

601

048111

Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535A

65.582.063,00

4.818.078.073,18

25

601

048411

Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Farmer Development 1184-INO SF ADB

13,22

119.693,88

26

601

049111

Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Domestic Program), Project Loan JBIC-535B

116.801.937,00

8.581.017.824,42

27

601

050111

54.000.000,00

3.967.185.600,00

28

601

051111

11.765.234.766,00

864.349.443.412,86

29

601

052111

11.765.234.766,00

864.349.443.412,86

Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Second Exim Uniter Loan) Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Belanda dalam Val. EUR Reksus Depkeu u/ Proyek Integrated Infrastructur Dev. 1990.01Dutch dalam Valuta EUR Reksus Depkeu u/Trade Support Program (TSP) No.70539501 dalam valuta EUR Reksus Depkeu k/ Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Third Exim United Loan) Reksus Depkeu u/ Proyek Inc.Gen.F/Marginal Farmer & Landless 215-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Development 952/953-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek East Java Rainfed Agriculture 255-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Plantation and Development Citarik S/Watersheip IP-455 OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP458A OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP458B OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP458-C OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tree Corp Smallholder Sec for 1118INO ADB

Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Development IP-494 OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Tree Corp Smallholder Development 3464-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek South Sumatera Smallholder Tree Crops 301ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Pengemb. Pras. Pedes (P2D) Rural Areas Infras.Dev.Proj (III) IP-506 JBIC dlm JPY

Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC Reksus Depkeu u/ Development Policy Loan III (DPL III) Loan INP 29 JBIC Reksus Depkeu u/ Infrastructure Reform Sector Development Program Loan INP 30 JBIC



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

1

601

001311

30

601

056411

31

601

057411

32

601

061411

33

601

063411

34

601

066411

35

601

073411

36

601

077411

37

601

078411

38

601

080411

39

601

081411

40

601

087411

41

601

088411

42

601

089411

43

601

093411

44

601

095411

45

601

096411

46

601

099411

47

601

103411

48

601

105411

49

601

107411

50

601

108411

51

601

118411

52

601

119411

53

601

120411

54

601

121411

55

601

122411

56

601

123411

57

601

124411

58

601

126411

NAMA REKENING Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001 Reksus Depkeu u/ Proyek Water Supply & Sanitation for Low Income Communities 3629-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sustainable Agriculture Dev. In Irja 1258-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek National Watershed Management & Conservation 3658-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Urban Develop (Sect) 1292-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Cashew Dev 350ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Health and Population Project 1299-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Second Accountancy Development Projec 3801-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Second Profesional Human Resources Development 3825-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding Pry in the Water Rçes Sec 1339-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Second Agric.Research Manag Project 3886IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Water Supply and Sanit.Sect. Project 1352-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tech.Ass.Proj.F/Publ.&Priv.p/o INF3913-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Rainfed Agric.Develop.Project 1351INO SF ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Private Junior Second Education Project 1359INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Senior Secondary Education Project 1360-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Farm Sys & LI396ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Engineering Education Development Project 1432-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development 3984-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Basic Education Project 1442-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Agricultural Area Development 4007IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Urban Development Sector 1383INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek East Java and EastNusaTeng Jun Sec.Ed Proj 4042-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Central Ind.Junior Second Education Project 4062-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Junior Second Education Project 4095-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Indonesia-Gas Transmission & Dist Loan European Invest.Bank (EIB) Reksus Depkeu u/ Proyek ADB Gas Transmission & Dist Loan the ExpImp Bank of Japan (EBJ) Reksus Depkeu u/ Proyek West Java Urban Dev (Sector) Project 1384INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Integr.Pest.Manag.for Smallh.Est.Crops 1469INO ADB

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

268,90

2.434.620,60

22,11

200.183,94

5.863,93

53.092.022,22

0,00

0,00

8.153,78

73.824.324,12

0,03

271,62

0,00

0,00

438.708,03

3.972.062.503,62

36.881,47

333.924.829,38

11,69

105.841,26

2.822,53

25.555.186,62

0,00

0,00

0,00

0,00

14,79

133.908,66

1,89

17.112,06

1,94

17.564,76

952.120,46

8.620.498.644,84

131,65

1.191.959,10

21.900,11

198.283.595,94

0,87

7.876,98

3.939,73

35.670.315,42

162,01

1.466.838,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.729,81

223.903.699,74

6.248.839,57

56.576.993.466,78

25.236,40

228.490.365,60

3,75

33.952,50



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

1

601

001311

Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001

15.182.637,90

116.541.776.694,00

59

601

127411

Reksus Depkeu u/ Proyek Family Health and Nutrition 1471-INO ADB

7,93

71.798,22

60

601

128411

0,00

0,00

61

601

129411

11.327,57

102.559.818,78

62

601

130411

7.146,99

64.708.847,46

63

601

131411

1,41

12.766,14

64

601

133411

555,92

5.033.299,68

65

601

138411

409,44

3.707.069,76

66

601

139411

0,00

0,00

67

601

145411

0,44

3.983,76

68

601

148411

4.417,15

39.992.876,10

69

601

149411

1,43

12.947,22

70

601

150411

8,86

80.218,44

71

601

155411

7.298,87

66.083.968,98

72

601

159411

733,48

6.640.927,92

73

601

160411

18,03

163.243,62

74

601

161411

0,00

0,00

75

601

164411

7,61

68.900,94

76

601

165411

758,59

6.868.273,86

77

601

166411

20,15

182.438,10

78

601

169411

105,09

951.484,86

79

601

173411

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

9.506,70

34.453,30

311.940.178,20

0,00

0,00

56.319,94

509.920.736,76

483,01

4.373.172,54

17,70

160.255,80

603.301,92

5.462.295.583,68

551,57

4.993.914,78

Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Flood Control Sector 1425/1426INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Segara Anakan Cons.& Development 1475/1476-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek South Java Flood Control Sector 1479-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Farmer Managed Irrigation System 1378-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Intensified Iodine Def. Control Project 4125IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Metropolitan Botabek Urban Development Proj. 1511-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Roads Improvement 1428-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Participatory Dev Of Agric Tech 1526-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Safe Motherhood Partner & Family Approach 4207-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Intensf Communicable Deseases Contr Proj 1523-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Pembiayaan Dev. Madrasah Aliyah 1519-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Quality of Undergraduate Education 4193 IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Information Infrastructure Dev.Project 4244IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Northern Sumatera Irrigated Agric Sect 1579INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Metropol Medan Urban Dev Project 1587-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Bldg in Urban Infrastructure MG 1572-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Central Sulawesi I'ted Area Dev & Action 1605-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Coral Reef Rehab and Manag Proj 1613-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Maluku Regional Dev Loan 4306-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Railway Efficiency Project Loan 4106-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Early Child Development Loan No. 4378-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Educ Proj 1574-INO ADB

80

601

174411

81

601

178411

82

601

179411

83

601

180411

84

601

185411

85

601

193411

86

601

199411

Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Educ 1573-INO ADB

87

601

200411

Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 1583-INO ADB

88

601

201411

Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 458-ID IFAD

Reksus Depkeu u/ Proyek Health Nutrition Dev 1676-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Region Roads Proj Loan 4307-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding for F'cial G'ment Loan 1620INO ADB



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

1

601

001311

89

601

203411

90

601

204411

91

601

205411

92

601

206411

93

601

207411

94

601

208411

95

601

209411

96

601

213411

97

601

214411

98

601

215411

99

601

216411

100

601

217411

101

601

219411

102

601

221411

103

601

222411

104

601

223411

105

601

224411

106

601

226411

107

601

227411

108

601

228411

109

601

229411

110

601

230411

111

601

232411

112

601

233411

113

601

234411

114

601

235411

115

601

236411

116

601

238411

NAMA REKENING Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001 Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Building for Establishment of a Competitive Elect Market 1674-INO ADB Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Profincial Healt Project Ina Loan IDA 3381 IND Reksus Depkeu u/ pembiayaan Second Water & Sanitation for Low Income communitiesw Project IDA-3382-IND Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF) Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project No.1766 INO ADB Reksus Depkeu Participatory Intregrated Dev. In Ranfed Areas Proj PIDRA 539-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB Reksus Depkeu U/P : Technological and Professional Skills Dev.Sector Proj. 1792-INO ADB Reksus ADB No.1770-INO dalam USD (Marine & Coastal Resources Managmnt Proj) Reksus ADB No.1798-INO Road Rehab. Sector Project dlm Valas USD Reksus Depkeu U/State Owned Enterprise Gov. Privattn. Prog. Loan ADB No.1866-INO dlm USD Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project Loan IBRD 4612-IND/Credit 3519-IND d/ Valuta USD Reksus Depkeu Second Kecamatan Dev. Proj. Loan IBRD No.4627IND/IDA No.3535-IND/GRANT TF-051369 Reksus ADB No.1863-INO (SF) Decentralizes Basic Education Proj Reksus Depkeu Provincial Health Proj II Loan IDA Credit No.3537-IND & IBRD Loan No.4629-IND dlm Valas USD Reksus ADB No.1965-INO Financial Governance & Social Security Reform (FGSSR) dalam Valuta USD Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Proj Loan IBRD No.4664IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD Reksus Depkeu Gas Transmission & Distribution Phase 2 Project (EIB Loan No.F1 20.630 Indon) dalam Valas USD Reksus Depkeu Global Dev. Network Proj (Loan IBRD 4669-IND) dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ Pembyn Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project Loan IBRD 4696-IND Reksus Depkeu o/ Poor Farmer Income Improvement Through Innvt Proj (PF13P) Loan ADB 1909-IND d/ Val USD Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehab & Management Proj Phase II (COREMAP II) - ADB No.1962-INO (SF) dlm USD Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Adm. Project Loan No.4762 IND/IDA Credit 4026 Reksus Depkeu Health Workforce & Service Project Loan IBRD 4702IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD Reksus ADB No.601-ID East Kalimantan Local Communities Empowerment Programme (EKLCEP) Reksus Advance for Preparation of Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Letter Agreement No.P4080 Reksus Depkeu Land Management & Policy Dev. Project Loan/ Credit No.4731/3884-IND dalam valas USD Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No.4744-IND

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

50,07

453.333,78

1.425.415,10

12.905.708.315,40

8.504.807,82

77.002.530.002,28

17,32

156.815,28

5,88

53.237,52

603.760,40

5.466.446.661,60

1.055.343,60

9.555.080.954,40

1.075.465,24

9.737.262.282,96

185.592,33

1.680.352.955,82

0,00

0,00

0,00

0,00

11.290,14

102.220.927,56

11.262.567,02

1.971.281.799,08

2.919.442,81

26.432.635.201,74

19.076.522,78

172.718.837.250,10

0,00

0,00

18.848.961,90

170.658.501.042,60

192.653,38

1.744.283.702,52

409.467,75

3.707.321.008,50

2.974.705,60

26.932.984.502,40

61,25

55.457,50

1.227.972,43

11.118.062.381,22

2.509.000,06

22.716.486.543,24

16.810.753,11

152.204.558.657,94

0,00

0,00

8.466,47

8.466,47

6.571.296,68

59.496.520.140,72

11.107.075,23

100.563.459.132,42



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

1

601

001311

117

601

239411

118

601

240411

119

601

241411

120

601

242411

121

601

243411

122

601

244411

123

601

245411

124

601

246411

125

601

247411

126

601

248411

127

601

251411

128

601

252411

129

601

253411

130

601

131

NAMA REKENING Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

0,00

0,00

11.213.915,16

101.530.787.858,64

532.162,07

4.818.195.381,78

4.790.347,53

43.371.806.536,62

643.160,73

5.823.177.249,42

491.728,24

4.452.107.484,96

2.394.917,89

21.683.586.576,06

33.226,22

2.989.868.195,88

5.501.187,74

49.807.753.797,96

4.107.143,95

37.186.081.323,30

26.729.826,95

242.011.853.205,30

13.789.071,51

124.846.253.451,54

Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2192-INO

0,00

0,00

254411

Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2193-INO

0,00

0,00

601

255411

Reksus Depkeu u/ Initatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No.4790-IND/IDA CR no.4078-IND

62,16

562.796,64

132

601

256411

Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt PRJWISMP Loan IBRD No.4711-IND/IDA GR No.3807-IND

399.326,14

3.615.498.871,56

133

601

257411

1.026.808,01

9.296.719.722,54

134

601

258411

1.133.260,66

10.260.542.015,64

135

601

259411

2.014.000,00

18.234.756.000,00

136

601

260411

61.820,34

5.530.367.358,36

137

601

261411

606.918,51

5.495.040.189,54

138

601

262411

2.020,60

18.294.512,40

139

601

264411

0,00

0,00

140

601

265411

0,00

0,00

141

601

266411

0,00

0,00

142

602

000517

Reksus Depkeu u/ Proyek : Cirebon-Jakarta Water Supply Swiss Grant

176.600,98

1.297.005.279,38

143

602

001311

Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-G001

0,00

0,00

Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2126-IND dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No.4710-INO/IDA Credit 3806-IND d/ Valas USD Reksus Depkeu U/ The Improvement O/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No.IND-0080 Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehab & Management Proj Phase II (Coremep II) IBRD No.4740-IND/IDA No.3910-IND dlm USD Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2074-INO dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2075-INO dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2127-IND d/ Valas USD Reksus Depkeu u/ Support for Poor & Disadvantaged Area Project Loan IBRD No.4788-IND/IDA No.4076-IND d/ USD Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Educ f/ Relevance & Efficiency Proj IBRD No.4789-IND/IDA No.4077-IND Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project Phase II Loan IBRD No.4771-IND/IDA CR No.4045-IND Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No.4779IND/IDA CR 4063-IND

Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2163-IND Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2164-IND (SF) Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Loan IBRD 4786-IND Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2064 (SF)-INO Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2065 (SF)-INO Reksus Depkeu u/ Rural Infrastructur Support Proj (RISP) Loan ADB No.2221-INO (SF) Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), Loan IDA Credit No.4205-IND Reksus Depkeu u/ Proyek Infrastruktur Reform Sector Development Program (IRSDP) 2263-INO ADB Reksus Depkeu u/ Second Development Policy Support Program (DPSP 2), Loan ADB 2305-INO ADB



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

1

601

001311


144

602

001411

Reksus Depkeu Jap.Soc.F/Grant for the Sec.Supp.for FEM Head House in Conf A/PRJT/F Agree No. TF-054209 D/Val.USD

145

602

002411

Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814

146

602

002991

Reksus Netherlands Grant for Cofinancing the Second Kecamatan Development Project (Grant No.TF-051369) dlm Val.Euro

147

602

003411

Reksus Depkeu u/ Proyek Kerinci Seblat Integrated Conser & Dev TF28312 GEF Grant

148

602

003991

Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant for the Second Schools Improvement Grants Prog (Grant No.TF051575-IND) dlm Val.EUR

149

602

012411

150

602

018411

151

602

028411

152

602

030411

153

602

033411

154

602

034411

155

602

036411

156

602

041411

157

602

048411

158

602

050411

Reksus Depkeu u/ Grant for Prog. Enhancing Grant TF.051941

159

602

053411

160

602

161

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

0,00

0,00

51.030,55

462.030.599,70

311.741,27

3.791.899.229,18

270,00

2.444.580,00

0,00

0,00

Reksus Depkeu u/ Proyek Strenghthening Management of External Dev. Financing for Public Inv TF-27184 IBRD

150.000,00

1.358.100.000,00

Reksus Depkeu u/ Pemb. Australian Gov.Grant for Second Water & Sanitation for Low Income Comm Proj (GRANT TF-023692)

490.060,99

4.437.012.203,46

508,28

4.601.967,12

7,49

67.814,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1,26

11.408,04

435,49

3.942.926,46

22,27

201.632,58

0,00

0,00

Reksus Depkeu DFID Grant for Initiatives for Local Governance Reform Project (Grant No.TF-052572) dalam USD

95,04

860.492,16

054411

Reksus Depkeu Japan Social Dev. Fund Grant for the Marginal Fishing Community Dev. Pilot Proj.No.TF-026799 dalam USD

0,00

0,00

602

055411

Reksus Depkeu Grant TF-052800 (Japan Grant for the Prepare of a Proposed Recov.Support Conflict Ridden Areas Proj. USD

0,00

0,00

162

602

056411

23,44

212.225,76

163

602

060411

0,00

0,00

164

602

061411

30.000,00

271.620.000,00

165

602

062411

0,00

0,00

166

602

063411

Reksus Depkeu Japan Grant for the Prep. Of Farmer Empow. Through Agric.Tech. & Information Proj Grant TF-052678 dalam valuta USD

0,00

0,00

167

602

064411

Reksus Depkeu Grant TF-053117 (Jap Grant for the Implementation of the Second Provicial Health Project) dalam valuta USD

59.000,00

534.186.000,00

Reksus Depkeu u/ Proyek Grant for the Water Resources & Irrigation Reform Implementation Prog (TF-027755 Grant) Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Develop Fund Grant for the Widows & Poverty Project, Grant No.TF-026564 Valuta USD Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Dev. Grant for Squatter Sett. Pillots Assistant Proj.Grant No.TF-026563 dalam valuta USD Reksus Depkeu u/ Proyek Japanese Grant for Prep of the Land Mgt & Policy Dev.Prog (Grant No.TF-026379) dalam valuta USD Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project (Grant No.TF-029805) dalam valuta USD Reksus Depkeu Grant for Increasing Accs to Statit Data for Lcl.Pol Dec.Making (TF-050609) dalam valuta USD Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev Fund Grant for Educ & Employ Opport for undereducated youth Grant TF-051701-IND

Reksus Depkeu Grant TF-053002 (Poverty Reduction Strategy Trust Fund Grant for Capacity Building) dalam USD Reksus Depkeu ASEM Grant for Housing Finance Policy Reform-Grant TF-052962 dalam valuta USD Reksus Depkeu IDF Grant for Dev.Procure.Training Providers t/ Facilities, Certicator/Procure.Prof Grant TF-052481-USD Reksus Depkeu PHRD Grant for the Prep.of Prop.Gov.Fin.Mng.& Rev Adm.Proj.Grant Agreement No. TF-053116 dalam valuta USD



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

1

601

001311


168

602

066411

169

602

170

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

15.182.637,90

116.541.776.694,00

Reksus Depkeu Grant TF-053282 (Asem Grant for Designing Effective Community Empowerment Programs) dalam valuta USD

4.496,63

40.712.488,02

068411

Reksus Depkeu u/ IDF Grant for Strengthening of Indonesian Institute of Acc No Grant TF-053499 dalam valuta USD

20.422,00

184.900.788,00

602

069411

Reksus Depkeu u/ Asem Grant for Dev. Capacity in the Cptl Market and non Bank Financial Inst No Grant TF-053347 dalam valuta USD

3,84

34.767,36

171

602

070411

Reksus Depkeu u/ Asem Grant For Strenght Fiscal Policy Analisys Capacity in Ministry of Finance Grant TF-053895 dalam USD

68.498,97

68.498,97

172

602

073411

0,00

0,00

173

602

074411

283.663,30

283.663,30

174

602

075111

0,00

0,00

175

602

075411

3.730,08

33.772.144,32

176

602

076411

301,80

301,80

177

602

076991

0,00

0,00

178

602

077411

477.793,07

4.325.938.455,78

179

602

078411

0,00

0,00

180

602

079411

186.346,30

1.687.179.400,20

181

602

080411

4.106,86

37.183.510,44

182

602

081411

28.850,17

261.209.439,18

183

602

082411

10.128.950,14

91.707.514.567,56

184

602

083411

19.070,10

172.660.685,40

185

602

084411

1.537.120,52

13.917.089.188,08

186

602

085411

247.057,17

2.236.855.617,18

187

602

086411

918.795,74

8.318.776.629,96

188

602

087411

736.425,64

6.667.597.744,56

189

602

088411

300.000,00

2.716.200.000,00

190

602

089411

744.529,79

6.740.972.718,66

191

602

090411

22.024,82

199.412.720,28

192

602

091411

145.000,00

1.312.830.000,00

193

602

092411

73.368,56

6.612.756.942,24

Reksus Depkeu u/ PHRD Grant for the Preparation of Higher Education for Competitivenes (Grant TF-053737) dalam USD Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta JPY Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant Support to Basic Education Reform Project Grant TF-054419 d/ Val USD Reksus Depkeu ASEM Grant for Rural Investment Climate Survey Grant IBRD No. TF-053367 Reksus Depkeu u/ Menampung Hibah dari Luar Negeri dlm Rangka Bencana Alam Nasional dalam Val.EUR Reksus Depkeu JDF for Upper Semarang Land Conservation & Poverty Allevation Proj. Grant IBRD No.TF-053816 Reksus Depkeu ASEM Grant For Institusional Strengtening for Dept of Community & Village Dev. Grant IBRD No.TF-053785 dlm USD Coral reef rehabilition and management proj. phase II (Coremap II) IBRD no.TF-053350 Grant Government financial management & revenue administration project grant IBRD No. TF-053556 dalam USD Reksus Depkeu u/ IDF Grant f/ Strengthening National Capacity f/ Public Monitor Local Gov.Reform Grant IBRD No.TF-054921 Reksus Depkeu u/Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant Dlm Valuta USD, Grant 0002-INO Reksus Depkeu u/IDF Grant F/Devlp.The Cap.O/the Minst.Of Forgn Aff to Supp.Wom.Migrn.Works Grant IBRD TF-054332 dlm USD Reksus Depkeu u/Community water services and health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant 0003-INO (SF) Reksus Depkeu u/State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No.2127-INO Reksus Depkeu u/Initiatives for local governance reform project (ILGRP) IBRD Grant No.TF-055913 Reksus Depkeu u/Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt Project WISMP IBRD Grant No.TF-052124 Reksus Depkeu u/Support for poor and disadvantaged areas project (SPADA) Grant IBRD No.TF-054749 Reksus Depkeu u/ Search and Tsunami Emergency Supp.Prj d/ Hbh.Pem.Belanda Sec.FDCRY.OVSGHT. Supp.Grant Agreement ADB No.0002-INO Reksus Depkeu u/ Strengthening Forensic AU Dit Capacity of State Audt Board (BPK) (IDF Grant) No.TF-056263) Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Project IBRD No.TF053555-IND Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/N USA Tengg.Brt. Wtr. RSRC.Mng.Program Letter Agreement no.TF-055997



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

1

601

001311


194

602

093411

Reksus Depkeu u/ Preparation of National Roads Improvement Project IBRD Grant No.TF-054589

195

602

094411

Reksus Depkeu u/ Western Java Enviromental Management Project/Addaptive Program Loan (Apl2) IBRD Grant TF-0513118-IND

196

602

095411

197

602

096411

198

602

097411

Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO

199

602

098411

Deutch Grant (Grant 0047-INO)

200

602

099411

Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practice Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND dalam USD

201

602

102411

Reksus Depkeu u/ Strengthening Accountability for And Audit of Disaster Related Aid 50.000,00 , IDF Grant No. No.TF-057426 452.700.000,00

202

602

108411

203

603

000111

204

603

001111

205

603

002111

206

603

003111

207

604

010411

Reksus Depkeu K/ Pisa dengan Mitsui Leasing & Dev.Ltd. Tgl. 28-121994 dalam rangka Proyek Suralaya steam power plant unit 5,6,7

208

604

013411

209

604

014411

210

604

016411

211

604

017411

212

604

018411

213

605

000411

214 215 216

609 609 609

000111 000412 000517

217

609

000522

218

609

001111

Rekenig Giro Pemerintah Lainnya

219

609

002411

Reksus Menteri Keuangan QQ PT Telkom

220

609

005111

221

609

005411

Reksus Depkeu d/ Rangka Pinjaman dari Exim Japan Untied AJDF Reksus Depkeu u/ proyek Implementation Unit Universitas Sumatera Utara Medan

Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant GON No.4299-INO Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), IBRD Grant No.TF-056841

Reksus Depkeu u/ Proy Java Reconstruction Fund (JRF) Grant IBRD TF 090014-IND Reksus Depkeu karena penerimaan Pinjaman dari Exim Bank Of Japan untuk Ninth Port Project Reksus Depkeu karena Pinjaman dari Exim Bank Of Japan untuk Power Project XIX Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank Of Japan Tenth Roads Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank Of Japan untuk Power XX

15.182.637,90

116.541.776.694,00

200.000,00

1.810.800.000,00

0,00

0,00

718.694,30

6.507.058.192,20

1.482.198,30

13.419.823.408,20

500.000,00

4.527.000.000,00

1.535.409,51

13.901.597.783,54

0,00

0,00

14.993.817,97

135.754.027.900,38

7.844.443,27

576.303.007,05

519.169.260,01

38.141.496.523,60

457.268.877,00

33.593.898.225,23

231.193.562,68

16.984.958.753,27

620.182,37

5.615.131.177,98

Reksus Depkeu K/ Pisa d/ Nebula Lease./Tokyo Leasing co.Ltd. Tgl. 1810-1995 d/ rangka Proyek Jakarta & west Java Subst. & Trans

59,20

535.996,80

Reksus Depkeu K/ Pisa d/ Nebula Lease.Ltd.Tgl. 21-11-1995 d/ rangka Proyek Trans. Lintas muara Tawar Cibatu (PA) & Pasuruan (PC) PLN

868.608,20

7.321.138.642,80

297.229,46

2.691.115.530,84

1.121.298,85

10.152.239.787,90

205.942,36

1.864.602.127,44

7.970.535,47

72.165.228.145,38

2.775.978.409,00 587.870,00 3.409.959,70

203.941.140.186,96 5.022.720.129,10 25.043.664.725,92

42,00

64.338,96

859.840.544,30

63.169.389.363,76

76.085.794,67

688.880.784.942,18

145.914.844,57

10.719.838.337,12

883,83

8.002.196,82

Reksus Depkeu k/ Pisa Nebula Leasing Co.Ltd. Tgl. 19-11-1996 Proyek Minahasa dan Palu diesel PP/PLN dalam Valuta USD Reksus Depkeu k/ Pisa Ryoshin international (HK) Tgl. 21-03-1995 proyek grati CCPP/PLN Reksus Depkeu k/ Pisa : Leasing and development tgl. 29-09-1995 Proyek Ombilin SPP/PLN Reksus Depkeu k/ Pinjaman Obligasi RI tgl.25-7-1996 u/ Proyek Pemerintah dlm Val.USD (DLN) Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank Of Japan Reksus Depkeu k/ Pembayaran Hutang Kepada PT. Indosat Reksus Depkeu k/ Pembayaran Hutang Kepada PT. Indosat Reksus Depkeu d/ Rangka Proyek PLC Minahasa Loan NIB tgl. 16-121992



DAFTAR 21


NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

NOMINAL VALAS

NOMINAL RUPIAH

1

601

001311


15.182.637,90

116.541.776.694,00

222

609

006111

Reksus Depkeu d/ Rangka Pinjaman dari Exim Japan Two Step Loan 6

553.776.894,37

40.683.994.832,54

223

609

015411

322,91

2.923.627,14

224

609

016411

10,12

91.626,48

225

609

019411

1.620.446.477,00

146.715.224.027,58

226

609

021411

Reksus Depkeu u/ Rekening Giro Pemerintah Sehubungan dengan Pembayaran Fasilitas Rediskonto Web PT.Bunas dalam Valuta USD

48.300,00

437.308.200,00

227

609

100411

Reksus Depkeu d/ Penerimaan Pinjaman / Hibah luar Negeri dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD

0,00

0,00

Reksus Depkeu u/ Proyek Implementation Unit Universitas Hasanuddin Ujung Pandang Reksus Depkeu u/ Imprest Account Direktorat Jenderal Geologi 641 INO ADB Reksus Depkeu u/ Rkg Giro Pemerintah Sehubungan dengan Reklasifikasi Pembayaran Fas. Rediskonto web PT. Bank Indovest (DL) dlm USD

JUMLAH TOTAL

5.223.817.670.213,65



DAFTAR 22.a

RINCIAN REKENING ESCROW DANA MORATORIUM ACEH DAN NIAS PER 30 JUNI 2007 (Dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

Bank Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Bank Bukopin KPO MT Haryono Bank BRI Cabang Banda Aceh Bank BRI Cabang Banda Aceh Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Bank BNI Cabang Banda Aceh Bank BNI Cabang Banda Aceh Bank BNI KCU Menteng Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin Bank BPD Aceh Bank BPD Aceh Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda Bank Indonesia Jumlah

Nama Rekening Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan Deposito Nomor Seri 254995 Deposito Nomor Seri 254994 Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan Deposito Nomor Seri DB9753971 Deposito Nomor Seri DB9729152 Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan Deposito Nomor Seri AB312007 Deposito Nomor Seri AB281976 Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan Deposito Nomor Seri D121177 Deposito Nomor Seri D102857 Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan Deposito Nomor Seri 060968 Deposito Nomor Seri AA884843 Dana MoratoriumUntuk NAD dan NIAS

Nomor Seri Rekening 1003633-13-2

0037-01-001822-30-1

107194824

100000074

01001.01.121315.9

519000118

Nilai Deposito 201.602.739.725 200.000.000.000 559.300.000.000 200.509.964.254 200.000.000.000 500.000.000.000 200.500.172.236 200.000.000.000 500.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 500.000.000.000 200.500.312.500 200.000.000.000 500.000.000.000 83.300.000.000,00 4.645.713.188.715



DAFTAR 22.b

SALDO REKENING ESCROW SUBSIDI/PSO DAN DANA BAGI HASIL PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

JENIS/BANK

REKENING ESCROW NAMA REKENING

SUBSIDI/PSO BRI KCK Sudirman BRI KCK Sudirman Bank Bukopin KPO MT Haryono Bank Bukopin KPO MT Haryono Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Jumlah

Cadangan Subsidi Pangan Tahun Anggaran 2001 Rekening Cadangan Dana Subsidi Pangan TA 2003 Rekening Titipan Subsidi Pangan Rekening Titipan Subsidi Pangan Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan Sub Account Cadangan Dana PSO Cadangan Subsidi Pupuk QQ Dirjen Perbendaharaan

DANA BAGI HASIL Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank Indonesia Jumlah

Sub Account DBH SDA Kehutanan Sub Account DBH SDA Perikanan Sub Account DBH SDA Pertambangan Umum Sub Account DAK DR Sub BUN Dana DAK DR Tahun 2002 Yang Belum Disalurkan

NO. REKENING

REKENING

0206-01-000089-30-1 0206-01-001939-30-5 1016053-01-1 1016977-01-9 0094720712 10560823 0094720701

Perum Bulog Perum Bulog Perum Bulog Perum Bulog Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

0010560801 0010560798 0010560812 0013630358 502.000.003

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

SALDO AKHIR 30-Jun-07 65.921.450.580 155.178.346.179 382.584.499.160 54.042.143.910 14.067.204.409

SALDO AKHIR 30-Jun-06

671.793.644.238

65.921.450.580 155.178.346.179 382.856.718.142 54.080.596.335 14.032.115.059 85.173.260.273 440.559.422.376 1.197.801.908.944

1.142.432.256.828 128.871.573.794 541.118.591.213 1.002.047.786.910 16.168.946.303 2.830.639.155.048

319.809.134.906 61.337.704.291 306.599.060.957 1.605.121.953.562 16.168.946.303 2.309.036.800.019



DAFTAR 22.c

SALDO REKENING - REKENING ESCROW DANA REBOISASI PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BANK PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA PT. BNI Cab. Taman Niaga Suwarna PT. BNI Cab. Jakarta Kramat PT. BNI KCU TANGERANG PT. BNI KCU TANGERANG Bank BNI KCU Jakarta Kota Bank DKI Cabang Utama Juanda Bank DKI Cabang Utama Juanda Bank BNI KCU Jakarta Kota Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Bank Jabar Cabang Utama Jakarta Jumlah

NAMA REKENING Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Jasa Giro Reboisasi Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Cadangan Dana Reboisasi Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan Cadangan Jasa Giro Dana Reboisasi

NO. REKENING

REKENING

070-00-0021024-0 19700977 10560776 0019717937 0019717926 94697884 101.01.07211-5 101.01.07212-3 1.018.896.016 0329.01.001767.30.6 0074-001ONX-001

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

SALDO AKHIR 31-Des-06 4.283.612.581.649 467.699.430.382 415.053.663.645 105.852.045.247 2.086.798.662.506 36.042.243.000 284.921.805.996 59.570.502.324 300.000.000.000 851.884.503.672 105.166.165.000 8.996.601.603.421,10



DAFTAR 23

ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BA 2 04 07 11 15 19 20 22 26 48 50 51 64 65 69 74 77 78 80 83 86 89 90 100

URAIAN BA 3 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPRESIDENAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOMISI YUDISIAL RI JUMLAH

JUMLAH 4 312.150.000 9.966.000 21.849.594 12.799.179.074 39.960.000 147.763.000 226.070.101.909 844.143.853 2.623.882.500 247.638.477.353 560.745.000 1.631.707.975 18.109.525.000 187.929.315.671 118.205.400 2.759.056.250 3.131.697.267 430.100.000 76.051.755.664 617.040.000 2.137.956.557 310.325.000 22.386.100 784.317.289.167



DAFTAR 24

ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN PER 30 JUNI 2007 (dalam rupiah) NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

BA 2 02 05 11 15 18 19 20 22 23 24 25 26 29 33 40 41 43 44 48 54 55 56 57 59 60 64 65 68 69 75 78 79 81 84 86 89 90 93 94

URAIAN BA 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MAHKAMAH AGUNG DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN STANDARISASI NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS JUMLAH

JUMLAH 4 1.018.778.620 10.431.787.928 54.416.386.214 27.137.837.131 7.128.363.608 93.981.000 208.819.883 237.442.855.001 72.924.560.616 145.147.065 20.082.171.837 207.300.000 532.554.629.058 4.368.206.372 8.000.000 87.085.726.235 2.867.376.000 56.780.221.836 2.219.000 460.515.620 2.033.124.650 720.112.500 1.968.929.291 100.900.000 9.661.743.780 1.071.335.642 2.729.121.788 17.350.000 1.628.085.000 146.174.627 282.748.620 94.550.000 81.670.449.360 1.730.153.864 3.455.401.683 14.682.933.116 56.302.000 8.232.435.016 121.021.665.470 1.366.668.399.431 Daftar Neraca -167 -

laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007

DAFTAR 25

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2005 - 31 DESEMBER 2006

NO

JENIS ASET

SATUAN ASET

1 Aset Saham Bank

Bank

2 Aset Saham Non Bank

Perusahaan

3 Aset Hak Tagih

SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA 31-Des-05 ITEM NILAI ASET ASET (Rp)

SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2006 ITEM NILAI ASET ASET (Rp)

6

674.050.038.521

6

142.563.236.654

24

315.769.321.428

24

315.769.321.428

Debitur

1.219

3.818.702.210.337

388

1.316.953.062.340

4 Aset Properti

Unit

3.935

3.106.076.424.012

3.890

1.884.301.689.354

5 Surat Berharga

Perusahaan

11

17.280.632.209

11

17.128.634.432

6 Saham dan Kredit

Perusahaan

4

961.512.830.149

3

705.791.122.704

5.199

8.893.391.456.656

4.322

4.382.507.066.912

JUMLAH

KETERANGAN : 1) Pencatatan kembali lembar saham 3 (tiga) bank yang terkait dengan SBH 2) Termasuk penyesuaian nilai aset hak tagih sesuai KMK No. 645/KMK.01/2006 3) Termasuk penyesuaian nilai aset properti sesuai KMK No. 669/KMK.06/2006 4) Penyesuaian nilai aset surat berharga sesuai KMK No. 394/.01/2004



DAFTAR 26

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI PER 30 JUNI 2007 (Dalam Rupiah)

NO 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

JENIS ASET Surat Berharga - Surat Berharga Treasury - Surat Berharga Non Treasury - Surat Berharga terkait PKPS Penyertaan di Bank Lainnya Penyertaan Non Bank Pinjaman yang diberikan - Dikelola BPPN - Dikelola BDI Aktiva Non Inti - NCA Properti - NCA Non Properti - Inventaris Tagihan PKPS Piutang Bank Piutang Non Bank Penempatan Antar Bank dan Nostro Aktiva Lainnya TOTAL

JUMLAH ASET

NILAI PENGALIHAN

36 121 2 8 21

336.744.406.680 169.269.366.213 18.100.848.909 25.321.044.355

13.950 1

2.702.947.038.220 19.489.668.884

701 7 76.413 17 13 3 2 7 91.302

123.228.291.946 293.510.290.511 8.134.769.815 2.235.982.000.000 1.249.659.000.000 20.000.000 83.698.000.000 93.971.000.000 7.360.075.725.532



DAFTAR 27

PIUTANG NEGARA NON PERBANKAN INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA YANG PENAGIHANNYA DIALIHKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA POSISI PER 30 JUNI 2007 DAN 2006 (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kementerian Negara/Lembaga DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PEMDA DEPARTEMEN ENERGI DAN SDM DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM BAKOSUTARNAL BATAN BPN BPPT* BPS IJJDI DEPKIMPRASWIL BPK LEMIGAS Jumlah

30 JUNI 2007 272.362.412.002 33.318.288 10.512.240.193 12.500.000 4.960.000 1.259.434.315 3.936.886.183.318 98.182.108 1.950.440.185 391.522.526.131 4.331.099.748 779.404.320 15.308.780 60.664.688.494

30 JUNI 2006

4.398.836.804 47.518.143 450.000.000 1.834.692.216 1.061.392.307

219.344.125.374 33.318.288 18.580.515.766 20.050.000 4.960.000 1.738.569.671 19.667.807.052 99.318.472 2.321.200.185 385.172.797.452 4.264.738.331 1.107.544.813 15.308.780 66.130.118.869 5.271.597.133 507.682.461 48.651.421.067 4.504.493.887 47.518.143 1.990.054.501 1.156.209.984

4.688.630.827.352

780.629.350.227

405.690.000

*Data berdasarkan LKPP Tahun 2006 Audited



DAFTAR 28

BAGIAN LANCAR UTANG LUAR NEGERI (PROYEKSI PEMBAYARAN PINJAMAN LUAR NEGERI BULAN JULI 2007 SAMPAI DENGAN JUNI 2008) (Dalam Juta Rupiah) JENIS PINJAMAN BILATERAL COMMERCIAL CREDIT EXPORT CREDIT LEASING MULTILATERAL GRAND TOTAL

JUL 405.960 0 659.839 0 1.973.059 3.038.858

AUG 1.184.370 0 1.109.628 16.715 1.002.435 3.313.147

SEP 518.093 16.179 614.079 26.911 1.489.992 2.665.253

OCT 1.851.262 0 564.582 122.173 1.732.408 4.270.424

NOV 1.027.369 1.602 493.563 52.447 1.533.124 3.108.105

DEC 5.895.125 8.218 2.599.108 1.219 1.351.638 9.855.308

JAN 580.943 0 697.160 0 1.856.663 3.134.767

FEB 1.075.129 0 1.070.479 16.715 1.074.406 3.236.729

MAR 549.653 23.432 417.077 3.796 1.493.177 2.487.136

APR 1.735.206 0 499.598 39.022 1.780.656 4.054.482

MAY 983.981 1.602 491.610 49.534 1.530.756 3.057.483

JUN 5.747.090 8.741 2.639.202 0 1.390.187 9.785.219

TOTAL 21.554.181 59.773 11.855.926 328.532 18.208.500 52.006.912



DAFTAR 29

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2007 (Dalam Rupiah) No.

Seri

FIXED RATE BONDS 1. FR0005

Maturity Date

Principle Outstanding

Rate (%)

Unamortized Prem(+)/Disc(-)

BookValue

15/07/2007

11.747.245.000.000 11.747.245.000.000

VARIABLE RATE BONDS 1. VR0012 2. VR0013

25/09/2007 25/01/2008

12.621.964.000.000 4.850.199.000.000 7.771.765.000.000

7,83333% 8,10000%

-

SURAT UTANG 1. SU005 2. SU005 3. SU007

10/12/2007 10/06/2008 01/08/2007

1.717.412.757.815 591.296.200.000 591.296.200.000 534.820.357.815

8,10000% 8,10000% 0,10000%

-

1.717.412.757.815 591.296.200.000 591.296.200.000 534.820.357.815

28/05/2008

3.900.000.000.000 3.900.000.000.000

(278.746.647.000) (278.746.647.000)

3.621.253.353.000 3.621.253.353.000

29.986.621.757.815

(278.746.647.000)

29.707.875.110.815

SPN 1. SPN2008052801 TOTAL

12,25000%

-

11.747.245.000.000 11.747.245.000.000 12.621.964.000.000 4.850.199.000.000 7.771.765.000.000



DAFTAR 30

Accrued Interest on Government Bonds Per 30 Juni 2007 (Dalam Rupiah)

No.

Seri

FIXED RATE BOND 1 FR0002 2 FR0005 3 FR0010 4 FR0011 5 FR0012 6 FR0013 7 FR0014 8 FR0015 9 FR0016 10 FR0017 11 FR0018 12 FR0019 13 FR0020 14 FR0021 15 FR0022 16 FR0023 17 FR0024 18 FR0025 19 FR0026 20 FR0027 21 FR0028 22 FR0030 23 FR0031 24 FR0032 25 FR0033 26 FR0034 27 FR0035 28 FR0036 29 FR0037 30 FR0038 31 FR0039 32 FR0040 33 FR0041 34 FR0042 35 FR0043 36 FR0044 37 FR0045 38 ORI001 39 ORI002

Maturity Date

15/06/2009 15/07/2007 15/03/2010 15/05/2010 15/05/2010 15/09/2010 15/11/2010 15/02/2011 15/08/2011 15/01/2012 15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/12/2010 15/09/2011 15/12/2012 15/10/2010 15/10/2011 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018 15/03/2013 15/06/2021 15/06/2022 15/09/2019 15/09/2026 15/08/2018 15/08/2023 15/09/2025 15/11/2008 25/07/2027 15/07/2022 15/09/2024 15/05/2037 09/08/2009 28/03/2010

Principle 276.154.701.000.000 15.722.057.000.000 11.747.245.000.000 10.090.678.000.000 800.000.000.000 2.254.141.000.000 4.933.601.000.000 1.294.947.000.000 6.330.938.000.000 4.517.937.000.000 8.741.063.000.000 6.617.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.655.000.000.000 7.521.000.000.000 13.432.500.000.000 4.618.000.000.000 7.172.000.000.000 11.382.000.000.000 5.000.000.000.000 10.100.000.000.000 5.330.000.000.000 11.469.000.000.000 1.560.000.000.000 9.945.000.000.000 10.379.000.000.000 6.600.000.000.000 3.711.000.000.000 2.450.000.000.000 3.083.000.000.000 4.175.000.000.000 12.914.000.000.000 1.100.000.000.000 14.426.000.000.000 12.653.000.000.000 4.000.000.000.000 4.200.000.000.000 3.283.650.000.000 6.233.200.000.000

Rate (%)

14,00000% 12,25000% 13,15000% 13,55000% 12,62500% 15,42500% 15,57500% 13,40000% 13,45000% 13,15000% 13,17500% 14,25000% 14,27500% 14,50000% 12,00000% 11,00000% 12,00000% 10,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 9,25000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 12,05000% 9,28000%

Accrued Interest * 7.550.110.426.954 90.213.163.066 659.889.740.630 385.817.073.330 13.549.600.000 35.572.599.121 221.272.004.850 25.211.323.143 316.369.633.736 226.615.201.983 527.094.839.963 399.776.417.792 69.241.031.440 69.359.594.850 15.778.665.000 262.415.211.000 60.553.710.000 115.071.324.000 148.926.580.000 259.987.644.000 19.465.000.000 463.145.600.000 71.619.210.000 157.698.750.000 107.304.600.000 361.451.025.000 54.448.234.000 34.894.200.000 124.084.707.000 85.482.950.000 133.370.580.000 182.944.325.000 413.041.376.000 12.718.200.000 637.210.846.000 594.728.959.000 116.304.000.000 51.185.400.000 23.080.775.850 3.216.331.200


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 No.

Seri

Maturity Date

DAFTAR 30

Principle

Rate (%)

Accrued Interest *

25/09/2007 25/01/2008 25/08/2008 25/12/2008 25/07/2009 25/06/2011 25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015 25/11/2015 25/03/2016 25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020

174.763.071.000.000 4.850.199.000.000 7.771.765.000.000 9.282.111.000.000 8.825.334.000.000 9.484.580.000.000 3.538.666.000.000 1.065.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

7,83333% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 8,10000% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 7,83333% 8,10000%

1.484.959.096.858 5.160.611.736 114.143.912.555 71.128.816.593 9.390.155.376 139.300.026.460 3.765.140.624 15.648.748.821 12.136.224.464 145.386.715.809 57.827.511.464 10.285.420.936 127.072.746.472 75.934.965.900 7.351.495.200 79.928.739.554 79.928.739.554 53.901.496.022 93.583.008.160 11.175.207.960 371.909.413.198

10/12/2007 10/06/2008 01/08/2007 01/04/2025 01/12/2025 10/12/2009 01/08/2025 01/08/2033

260.433.081.395.660 591.296.200.000 591.296.200.000 534.820.357.815 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 1.773.888.600.000 53.817.977.228.878 129.344.302.808.967

8,10000% 8,10000% 0,10000% 1,00000% 3,00000% 8,10000% 0,10000% 0,10000%

266.049.991.000 2.624.383.000 2.624.383.000 218.324.000 49.315.068.000 128.186.753.000 7.873.149.000 21.969.530.000 53.238.401.000

INTERNATIONAL BOND ** 1 RI0014 10/03/2014 2 RI0015 20/04/2015 3 RI0016 12/01/2016 4 RI0017 09/03/2017 5 RI0035 12/10/2035 6 RI0037 17/02/2037

63.133.000.000.000 9.019.000.000.000 9.019.000.000.000 8.117.100.000.000 9.019.000.000.000 14.430.400.000.000 13.528.500.000.000

6,75000% 7,25000% 7,50000% 6,87500% 8,50000% 6,62500%

1.380.771.020.200 185.277.317.000 126.843.216.000 284.212.139.400 190.400.109.000 264.754.548.800 329.283.690.000

VARIABLE RATE BOND 1 VR0012 2 VR0013 3 VR0014 4 VR0015 5 VR0016 6 VR0017 7 VR0018 8 VR0019 9 VR0020 10 VR0021 11 VR0022 12 VR0023 13 VR0024 14 VR0025 15 VR0026 16 VR0027 17 VR0028 18 VR0029 19 VR0030 20 VR0031 SU DAN SRBI 1 SU005 2 SU005 3 SU007 4 SU002 5 SU004 6 SU005 7 SU007 8 SRBI01

TOTAL

774.483.853.395.660

10.681.890.535.012

* Pembulatan dalam ribuan rupiah ** Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan (30 Juni 2007) adalah Rp. 9019,-



DAFTAR 31

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2007 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

Principle Outstanding

Rate (%)

Unamortized Prem(+)/Disc(-)

BookValue

FIXED RATE BONDS 1 FR0002 15/06/2009 2 FR0010 15/03/2010 3 FR0011 15/05/2010 4 FR0012 15/05/2010 5 FR0013 15/09/2010 6 FR0014 15/11/2010 7 FR0015 15/02/2011 8 FR0016 15/08/2011 9 FR0017 15/01/2012 10 FR0018 15/07/2012 11 FR0019 15/06/2013 12 FR0020 15/12/2013 13 FR0021 15/12/2010 14 FR0022 15/09/2011 15 FR0023 15/12/2012 16 FR0024 15/10/2010 17 FR0025 15/10/2011 18 FR0026 15/10/2014 19 FR0027 15/06/2015 20 FR0028 15/07/2017 21 FR0030 15/05/2016 22 FR0031 15/11/2020 23 FR0032 15/07/2018 24 FR0033 15/03/2013 25 FR0034 15/06/2021 26 FR0035 15/06/2022 27 FR0036 15/09/2019 28 FR0037 15/09/2026 29 FR0038 15/08/2018 30 FR0039 15/08/2023 31 FR0040 15/09/2025 32 FR0041 15/11/2008 33 FR0042 25/07/2027 34 FR0043 15/07/2022 35 FR0044 15/09/2024 36 FR0045 15/05/2037 37 ORI001 09/08/2009 38 ORI002 28/03/2010

264.407.456.000.000 15.722.057.000.000 10.090.678.000.000 800.000.000.000 2.254.141.000.000 4.933.601.000.000 1.294.947.000.000 6.330.938.000.000 4.517.937.000.000 8.741.063.000.000 6.617.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.655.000.000.000 7.521.000.000.000 13.432.500.000.000 4.618.000.000.000 7.172.000.000.000 11.382.000.000.000 5.000.000.000.000 10.100.000.000.000 5.330.000.000.000 11.469.000.000.000 1.560.000.000.000 9.945.000.000.000 10.379.000.000.000 6.600.000.000.000 3.711.000.000.000 2.450.000.000.000 3.083.000.000.000 4.175.000.000.000 12.914.000.000.000 1.100.000.000.000 14.426.000.000.000 12.653.000.000.000 4.000.000.000.000 4.200.000.000.000 3.283.650.000.000 6.233.200.000.000

14,00000% 13,15000% 13,55000% 12,62500% 15,42500% 15,57500% 13,40000% 13,45000% 13,15000% 13,17500% 14,25000% 14,27500% 14,50000% 12,00000% 11,00000% 12,00000% 10,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 9,25000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 12,05000% 9,28000%

(2.819.400.901.000) 45.354.340.000 (18.572.649.000) (33.436.541.000) (300.917.270.000) (98.631.623.000) (148.881.547.000) (360.727.016.000) (150.522.280.000) (14.692.883.000) (140.352.386.000) (1.211.801.808.000) (70.013.524.000) (47.906.826.000) 231.227.081.000 (29.484.191.000) (67.361.062.000) (151.429.511.000) (30.650.214.000) (57.416.307.000) 177.544.952.000 (6.608.956.000) (148.275.311.000) (48.880.785.000) (121.369.234.000) (15.595.350.000) -

261.588.055.099.000 15.722.057.000.000 10.090.678.000.000 800.000.000.000 2.254.141.000.000 4.933.601.000.000 1.294.947.000.000 6.330.938.000.000 4.517.937.000.000 8.786.417.340.000 6.617.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.636.427.351.000 7.487.563.459.000 13.131.582.730.000 4.519.368.377.000 7.023.118.453.000 11.021.272.984.000 4.849.477.720.000 10.085.307.117.000 5.189.647.614.000 10.257.198.192.000 1.489.986.476.000 9.897.093.174.000 10.610.227.081.000 6.570.515.809.000 3.643.638.938.000 2.298.570.489.000 3.052.349.786.000 4.117.583.693.000 13.091.544.952.000 1.093.391.044.000 14.277.724.689.000 12.604.119.215.000 3.878.630.766.000 4.184.404.650.000 3.283.650.000.000 6.233.200.000.000

VARIABLE RATE BONDS 1 VR0014 25/08/2008 2 VR0015 25/12/2008 3 VR0016 25/07/2009 4 VR0017 25/06/2011

162.141.107.000.000 9.282.111.000.000 8.825.334.000.000 9.484.580.000.000 3.538.666.000.000

7,83333% 7,83333% 8,10000% 7,83333%

-

162.141.107.000.000 9.282.111.000.000 8.825.334.000.000 9.484.580.000.000 3.538.666.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 Principle Outstanding 1.065.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

Rate (%) 8,10000% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 8,10000% 8,10000% 7,83333% 7,83333% 7,83333% 8,10000%

SURAT UTANG KPD BI 1 SU002 01/04/2025 2 SU004 01/12/2025 3 SU005 10/12/2009 4 SU007 01/08/2025 5 SRBI01 01/08/2033

258.715.668.637.845 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 1.773.888.600.000 53.817.977.228.878 129.344.302.808.967

1,00000% 3,00000% 8,10000% 0,10000% 0,10000%

TOTAL

685.264.231.637.845

No.

Seri

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VR0018 VR0019 VR0020 VR0021 VR0022 VR0023 VR0024 VR0025 VR0026 VR0027 VR0028 VR0029 VR0030 VR0031

Maturity Date 25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015 25/11/2015 25/03/2016 25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020

DAFTAR 31 Unamortized Prem(+)/Disc(-)

BookValue -

1.065.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

-

258.715.668.637.845 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 1.773.888.600.000 53.817.977.228.878 129.344.302.808.967

(2.819.400.901.000)

682.444.830.736.845



DAFTAR 32.a

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Dalam Jutaan Rupiah) NO

SEKTOR

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEKA INDUSTRI

ANGKUTAN DARAT

ASURANSI

BAJA & KONSTRUKSI BAJA

DOK DAN PERKAPALAN

ENERGI

INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

INDUSTRI FARMASI

INDUSTRI PERTAHANAN

INDUSTRI SANDANG

JASA KONSTRUKSI

JASA LAINNYA

JASA PEMBIAYAAN

PERUSAHAAN NEGARA 3

SUMBER a) STATUS b)

AKTIVA LANCAR

AKTIVA TETAP

JUIMLAH PENYERTAAN

AKTIVA PAJAK TANGGUHAN

AKTIVA TIDAK AKTIVA LAIN LANCAR

6

7

8

TOTAL AKTIVA

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

TOTAL KEWAJIBAN

HAK MINORITAS

9=6+7+8

10

11

12=10+11

13

MODAL SAHAM 14

TAMBAHAN BPYDS MODAL DISETOR 15

c) EKUITAS LAIN

16

17

LABA DITAHAN

TOTAL EKUITAS

% SAHAM NEGARA

KEPEMILIKAN NEGARA

18

19=14 s/d 18

20

21=19*20

4

5

PT Garam

5

KS

120.517

131.151

5.514

-

136.665

52.526

309.709

88.963

7.701

96.665

-

200.000

-

-

-

13.045

213.045

100,00%

PT Industri Gelas (IGLAS)

1

TS

75.211

154.566

-

-

154.403

1.917

231.531

143.861

78.522

222.382

-

47.007

94.583

-

-

(132.441)

9.149

63,82%

5.839

PT Industri Soda Indonesian (ISI)

6

TS

13.800

131.588

-

7.324

138.912

4.863

157.576

113.171

127.897

241.069

-

15.000

-

-

4.420

(102.913)

(83.493)

100,00%

(83.493)

Perum DAMRI

2

S

28.880

172.565

-

-

172.565

2.742

204.187

67.596

46.796

114.393

-

19.700

110.811

9.636

1.738

(52.091)

89.794

100,00%

89.794

PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta

2

TS

112.723

17.103

1.808

131.635

225.588

-

225.588

231.769

153.820

-

9.901

(489.442)

(93.953)

100,00%

(93.953)

PT Kereta Api Indonesia (KAI)

2

S

1.968.484

2.324.455

-

-

2.324.455

295.313

4.588.252

1.065.669

290.513

1.356.182

-

2.200.000

-

696.820

185.864

149.387

3.232.071

100,00%

3.232.071

PT Asuransi ABRI (ASABRI)

1

S

51.877

11.964

3.385.734

-

3.397.698

1.965

3.451.539

24.238

2.946.389

2.970.627

-

90.000

(78)

-

15.247

375.743

480.913

100,00%

480.913

PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)

1

KS

39.716

42.506

516.188

-

558.694

18.622

617.032

27.350

60.997

88.347

-

300.000

-

-

-

228.685

528.685

100,00%

528.685

PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)

1

S

625.931

84.053

847.495

-

931.548

12.815

1.570.294

845.915

130.771

976.686

3.310

155.000

-

-

-

435.298

590.298

100,00%

590.298

PT Asuransi Jasa Raharja

1

S

158.466

1.721.256

127.886

-

1.849.142

5.291

2.012.899

727.577

3.795

731.372

56.731

500.000

-

-

-

724.797

1.224.797

100,00%

1.224.797

PT Asuransi Jiwasraya

1

S

198.016

79.795

4.080.134

-

4.159.929

74.803

4.432.747

101.923

3.899.730

4.001.653

-

235.000

3.038

-

-

193.057

431.094

100,00%

431.094

PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

1

S

2.706.329

519.896

165.706

1.113

686.714

50.059

3.443.103

148.371

1.724.439

1.872.811

-

400.000

-

-

-

1.170.292

1.570.292

100,00%

1.570.292

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

1

SS

719.800

200.762

48.596.347

-

48.797.109

106.718

49.623.628

302.453

46.524.770

46.827.223

4

125.000

-

-

1.460.146

1.211.255

2.796.401

100,00%

2.796.401

PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)

1

KS

233.623

25.047

298.700

32.376

356.123

2.019

591.765

86.501

565.443

651.944

2

40.000

-

-

16.696

(116.878)

(60.181)

100,00%

(60.181)

PT Taspen

2

S

679.151

55.686

16.859.535

-

16.915.221

2.210.950

19.805.322

53.949

18.091.317

18.145.266

7.693

12.500

(3.188)

-

-

1.643.051

1.652.363

100,00%

1.652.363

PT Barata Indonesia

1

KS

162.352

43.142

1.522

15.123

59.788

22.970

245.109

144.827

13.804

158.631

-

128.203

102.630

-

-

(144.356)

86.478

100,00%

86.478

PT Boma Bisma Indra (BBI)

3

TS

69.755

29.740

129

-

29.869

35.541

135.165

127.602

91.181

218.783

-

4.800

224.876

-

-

(313.294)

(83.618)

100,00%

(83.618)

PT Krakatau Steel (KS)

2

KS

6.615.758

3.194.659

-

-

3.194.659

308.192

10.118.609

3.767.348

1.341.943

5.109.291

-

2.000.000

1.303.465

-

381

1.705.472

5.009.318

100,00%

5.009.318

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

2

KS

210.941

383.725

-

-

383.725

18.005

612.671

1.325.669

1.254.581

2.580.250

-

76.600

85

-

-

(2.044.264)

(1.967.579)

99,40%

(1.955.774)

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)

2

S

88.955

56.910

1.317

-

58.226

13.103

160.285

100.923

5.247

106.169

-

40.535

402

-

-

13.179

54.115

100,00%

54.115

PT Industri Kapal Indonesia (IKI)

5

KS

50.445

109.065

-

-

109.065

85.679

245.189

31.602

208.962

240.564

-

3.521

-

-

53.173

(52.069)

4.625

100,00%

4.625

PT PAL Indonesia

2

KS

2.227.376

857.955

-

-

857.955

49.226

3.134.557

1.469.986

353.152

1.823.139

-

1.137.331

-

-

181.034

(6.947)

1.311.418

100,00%

1.311.418

PT Konversi Energi Abadi (KONEBA)

1

S

13.915

7.861

-

118

7.978

691

22.585

7.175

443

7.618

-

9.100

6.455

-

-

(589)

14.967

100,00%

14.967

PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)

1

S

1.973.164

13.029.450

-

82.227

13.111.677

29.060

15.113.902

1.359.569

7.620.676

8.980.245

557.623

2.268.483

1.152.622

-

(599.437)

2.754.366

5.576.033

55,26%

3.081.093

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

1

KS

28.821.273

200.383.256

591.457

64.946

201.039.659

18.056.886

247.917.818

27.698.405

80.381.467

108.079.872

-

46.107.154

25.868.016

-

137.556.253

(69.693.477)

139.837.946

100,00%

139.837.946

PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)

1

S

2.347.761

403.254

1.025

161.792

566.071

193.902

3.107.734

431.533

368.560

800.093

12.181

1.152.066

30.485

-

-

1.112.909

2.295.460

65,02%

1.492.448

PT Batan Teknologi

1

S

28.689

9.059

-

-

9.059

-

37.748

6.085

-

6.085

-

25.000

2.200

-

-

4.463

31.663

100,00%

31.663

PT Industri Kereta Api (INKA)

1

KS

238.359

12.035

1.877

11.231

25.142

30.077

293.578

209.816

33.174

242.991

-

80.280

39.646

-

-

(69.339)

50.587

100,00%

50.587

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)

1

S

784.050

36.303

14.901

30.929

82.133

13.052

879.234

331.466

56.065

387.532

2.795

350.000

2.847

-

-

136.061

488.908

100,00%

488.908

PT LEN Industri

1

S

203.164

7.025

-

16

7.041

43.774

253.979

154.316

32.958

187.273

522

45.601

8.083

-

-

12.499

66.184

100,00%

66.184

PT Biofarma

1

S

335.723

242.511

-

6.335

248.846

15.340

599.908

64.421

20.749

85.170

-

250.000

-

-

-

264.739

514.739

100,00%

514.739

PT Indo Farma, Tbk

1

KS

563.170

89.495

-

29.292

118.787

4.980

686.937

379.342

27.110

406.451

1

309.927

75.100

-

-

(104.541)

280.486

80,66%

226.240

PT Kimia Farma, Tbk

1

S

747.904

403.826

737

17.086

421.648

91.673

1.261.225

352.671

37.900

390.571

-

555.400

43.580

-

44.852

226.823

870.654

90,03%

783.850

PT Dahana

1

S

198.586

19.429

-

7.273

26.703

29.648

254.937

118.167

5.235

123.401

-

76.090

8.083

-

-

47.363

131.536

100,00%

131.536

PT PINDAD

1

S

464.172

3.754

113.076

-

116.830

37.605

618.607

210.238

241.049

451.288

2

367.542

2.526

-

-

(202.751)

167.317

100,00%

167.317

PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)

2

KS

85.661

105.323

-

24.780

130.102

7.508

223.272

279.944

54.652

334.595

-

197.500

1.369

-

-

(310.193)

(111.324)

100,00%

(111.324)

PT Primissima

5

KS

37.769

21.166

15

-

21.181

1.561

60.512

35.176

-

35.176

-

3.749

121

-

1.756

19.710

25.336

52,79%

13.375

Perum Pembangunan Perumahan Nasional

1

KS

984.287

26.537

-

6.211

32.747

188.654

1.205.688

367.878

306.015

673.893

-

1.000

433.267

-

55.036

42.491

531.794

100,00%

531.794

PT Adhi Karya

1

S

2.571.437

126.437

64.880

12.636

203.952

94.559

2.869.948

2.152.017

273.532

2.425.550

3.737

180.132

19.144

-

904

240.481

440.661

51,00%

224.737

PT Brantas Abipraya

2

KS

138.693

84.374

-

-

84.374

839

223.907

235.896

41.044

276.940

-

10.000

-

-

34.808

(97.841)

(53.033)

100,00%

(53.033)

PT Hutama Karya (HK)

1

S

1.269.095

10.098

104.432

19.342

133.872

35.200

1.438.167

1.083.486

124.376

1.207.862

-

20.000

-

-

78.023

132.282

230.305

100,00%

230.305

PT Istaka Karya

2

KS

219.119

95.923

-

-

95.923

39.934

354.976

403.858

52.442

456.300

-

50.000

-

-

8.440

(159.764)

(101.324)

100,00%

(101.324)

PT Nindya Karya

1

S

674.090

67.990

1.678

16.703

86.372

23.559

784.021

603.203

105.681

708.884

5

17.000

-

-

45.857

12.275

75.132

100,00%

75.132

PT Pembangunan Perumahan (PP)

1

S

1.832.912

108.514

6.684

4.584

119.782

19.028

1.971.721

1.497.079

192.678

1.689.757

-

110.000

-

-

-

171.964

281.964

51,00%

143.802

PT Waskita Karya

1

S

1.728.736

135.718

52.829

15.247

203.794

8.224

1.940.753

1.479.859

135.359

1.615.217

-

180.000

-

-

-

145.536

325.536

100,00%

325.536

PT Wijaya Karya (WIKA)

1

S

2.272.818

230.153

1.708

10.571

242.432

139.892

2.655.143

1.820.446

377.434

2.197.880

55.005

69.523

1

-

106.882

225.853

402.258

100,00%

402.258

Perum Jasa Tirta I

1

S

32.123

33.235

-

1.340

34.575

590

67.289

13.688

292

13.980

-

15.000

15.570

276

-

22.464

53.309

100,00%

53.309

Perum Jasa Tirta II

1

S

110.953

180.691

-

-

180.691

19.298

310.942

33.636

14.962

48.599

-

124.727

-

44.802

-

92.814

262.343

100,00%

262.343

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

2

S

1.206.748

10.841

-

-

10.841

2.369

1.219.958

355.762

31.931

387.693

-

300.000

-

-

59.986

472.279

832.265

100,00%

832.265

Perum Pegadaian

1

S

5.633.269

-

348.550

9.186

357.736

32.596

6.023.601

3.144.897

1.747.122

4.892.019

-

205.000

46.252

-

911

879.419

1.131.582

100,00%

1.131.582

Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)

1

S

172.007

40.927

6.769

2.983

48.269

221.810

442.086

33.165

113.857

147.022

-

99.733

-

-

-

195.330

295.064

100,00%

295.064

PT Danareksa

1

S

1.944.937

137.628

6.054

7.739

151.422

45.562

2.141.921

436.825

1.033.941

1.470.766

1

701.480

85.927

-

116.062

(232.316)

671.153

100,00%

671.153

PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)

1

TS

116.339

3.874

607

-

4.481

1.029

121.849

18.991

1.827

20.818

-

20.000

82.000

-

-

(969)

101.031

100,00%

101.031

PT PANN Multi Finance

1

SS

594.498

5.803

-

5.021

10.824

1.133.049

1.738.370

1.524.110

1.727.184

3.251.294

-

45.997

192.066

-

-

(1.750.986)

(1.512.923)

93,04%

(1.407.624)

213.045

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara -177 -


DAFTAR 32.a



TOTAL AKTIVA



TOTAL KEWAJIBAN

HAK MINORITAS

MODAL SAHAM

9=6+7+8

10

11

12=10+11

13

14

TAMBAHAN BPYDS MODAL DISETOR

TOTAL EKUITAS

% SAHAM NEGARA

KEPEMILIKAN NEGARA

18

19=14 s/d 18

20

21=19*20

1

2

3

4

5

6

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

1

S

1.939.721

16.005

4.618

16.664

37.288

20.628

1.997.636

1.553.967

7.428

1.561.395

1

300.000

-

-

169

136.071

436.240

100,00%

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

1

S

40.457

-

26.885

1.663

28.547

3.055

72.059

19.527

1.783

21.311

-

6.000

-

-

979

43.770

50.749

100,00%

50.749

PT Sucofindo

1

S

395.578

173.868

3.011

16.920

193.799

24.332

613.710

218.917

29.507

248.424

540

75.000

-

-

-

289.746

364.746

95,00%

346.508

PT Surveyor Indonesia (SI)

2

S

225.377

40.212

9.088

11.970

61.270

22.162

308.809

36.069

33.802

69.871

-

25.000

-

-

(2.857)

216.795

238.938

85,12%

203.384

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

1

S

135.268

-

265.711

1.380

267.091

18.833

421.193

40.920

32.228

73.148

-

200.000

-

-

452

147.593

348.045

88,74%

308.855

PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)

1

S

36.835

-

13.888

338

14.226

12.668

63.729

10.708

3.066

13.774

-

34.550

-

-

-

15.406

49.956

60,00%

29.973

PT Kawasan Industri Medan (KIM)

1

S

73.175

-

10.108

-

10.108

0

83.283

35.003

2.543

37.546

-

18.268

-

-

-

27.469

45.737

60,00%

27.442

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)

1

KS

18.864

12.590

-

-

12.590

368

31.822

5.346

1.246

6.592

-

14.000

-

-

-

11.230

25.230

60,00%

15.138

PT Pengembangan Daerah Industri - Pulau Batam

1

KS

10.381

8.041

10.405

1.296

19.742

8.448

38.571

5.590

350

5.940

-

19.000

7.184

-

-

6.448

32.632

100,00%

32.632

PT Angkasa Pura I (AP I)

1

S

1.524.163

2.565.445

578.728

-

3.144.172

255.866

4.924.201

290.598

97.739

388.338

-

925.000

266.906

1.998.366

2.360

1.343.232

4.535.864

100,00%

4.535.864

PT Angkasa Pura II (AP II)

1

S

1.906.245

3.208.909

332.323

6.065

3.547.298

310.151

5.763.694

288.213

58.738

346.951

-

1.900.000

200.055

1.599.101

-

1.717.587

5.416.743

100,00%

5.416.743

Perum Perhutani

2

S

1.174.638

249.371

-

-

249.371

56.646

1.480.655

208.443

64.116

272.559

-

700.000

-

-

83.830

424.266

1.208.096

100,00%

1.208.096

PT Inhutani I

5

KS

39.725

-

-

-

-

415.563

455.288

51.545

82.961

134.506

-

-

-

-

320.782

-

320.782

100,00%

320.782

PT Inhutani II

5

KS

76.191

27.952

35.137

6.163

69.252

98.788

244.231

36.336

24.564

60.900

-

183.083

-

-

7.852

(7.604)

183.331

100,00%

183.331

PT Inhutani III

5

KS

57.019

8.212

62.618

-

70.830

223.050

350.899

3.147

7.034

10.181

-

324.120

-

-

15.409

1.189

340.718

100,00%

340.718

PT Inhutani IV

5

KS

9.611

1.459

73.382

3.269

78.110

7.211

94.932

14.133

8.054

22.187

-

92.253

-

-

13.116

(32.624)

72.745

100,00%

72.745

PT Inhutani V

5

TS

1.620

148.248

-

-

148.248

12

149.879

124.043

5.190

129.233

-

132.659

-

-

44.862

(156.874)

20.646

100,00%

20.646

PT Kertas Leces

2

TS

263.144

889.273

-

-

889.273

38.998

1.191.415

499.075

948.435

1.447.510

-

140.073

101.976

-

507.117

(1.005.261)

(256.095)

100,00%

(256.095)

PT Bina Karya

5

S

21.389

25.998

-

-

25.998

2.757

50.144

44.579

937

45.516

-

2.728

-

-

1.058

842

4.628

100,00%

4.628

PT Indah Karya

2

S

13.415

6.855

-

-

6.855

2.062

22.332

16.323

1.333

17.656

-

7.000

-

-

1.900

(4.225)

4.675

100,00%

4.675

PT Indra Karya

1

KS

24.257

17.224

-

132

17.356

-

41.613

32.392

3.417

35.809

-

2.000

-

-

5.062

(1.258)

5.804

100,00%

5.804

PT Virama Karya

5

S

25.601

2.126

-

-

2.126

263

27.990

12.777

-

12.777

-

7.400

-

-

-

7.813

15.213

100,00%

15.213

PT Yodya Karya

1

S

Perum Bulog

5

(blank)

PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)

1

S

75.294

PT Pos Indonesia (POSINDO)

1

KS

2.576.527

PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)

2

KS

29.925

PT Bali Tourism & Development Corporation

1

S

133.133

PT Hotel Indonesia Natour (HIN)

2

KS

PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

1

S

PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)

1

PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KAWASAN INDUSTRI

KEBANDARUDARAAN

KEHUTANAN

KERTAS

KONSULTAN KONSTRUKSI

LOGISTIK

PARIWISATA

PELABUHAN

PELAYARAN

24

PENGERUKAN

25

PENUNJANG KONSTRUKSI

26

27

28

29

PERBANKAN

PERCETAKAN & PENERBITAN

PERDAGANGAN

PERIKANAN

7

8

15

c) EKUITAS LAIN

LABA DITAHAN

PERUSAHAAN NEGARA

JASA PENILAI

AKTIVA TETAP

JUIMLAH PENYERTAAN

SEKTOR

14

SUMBER a) STATUS b)

AKTIVA LANCAR

NO

16

17

436.240

31.037

2.643

-

862

3.505

150

34.692

26.097

-

26.097

-

3.500

-

-

15

5.080

8.595

100,00%

8.595

7.632.864

3.051.259

202.571

-

3.253.830

597.006

11.483.700

5.203.199

-

5.203.199

-

6.354.565

-

1.062.820

-

(1.136.884)

6.280.502

100,00%

6.280.502

28.620

-

-

28.620

3.017

106.930

33.423

9.270

42.692

-

40.000

-

-

-

24.238

64.238

100,00%

64.238

344.980

1.250

-

731.886

89.188

3.219.226

2.268.349

187.167

2.455.516

(31.833)

425.000

5.023

-

-

168.130

598.152

100,00%

598.152

11.560

-

-

11.560

2.702

44.187

52.387

-

52.387

-

11.000

-

-

3.149

(22.349)

(8.200)

100,00%

(8.200)

50.996

26.000

-

76.996

36.242

246.371

21.467

47.619

69.087

3.914

112.500

148

-

-

60.722

173.370

100,00%

173.370

46.208

110.821

-

-

110.821

37.654

194.683

44.413

108.941

153.354

-

101.700

82

-

-

(60.453)

41.329

100,00%

41.329

14.266

73.311

-

-

73.311

2.414

89.990

1.086

435

1.521

0

79.502

106

-

(1.230)

10.092

88.469

100,00%

88.469

S

555.325

525.571

-

-

525.571

150.483

1.231.379

82.008

104.321

186.329

-

312.000

143.059

1.987

-

588.004

1.045.050

100,00%

1.045.050

1

S

1.227.418

2.999.220

368.588

1.346

3.369.153

105.235

4.701.806

458.738

545.694

1.004.432

32.401

1.000.000

35.735

-

-

2.629.239

3.664.974

100,00%

3.664.974

2

S

1.160.794

2.136.935

-

-

2.136.935

2.822

3.300.550

364.682

827.190

1.191.871

-

525.000

284.329

179.614

-

1.119.737

2.108.679

100,00%

2.108.679

PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)

1

S

210.509

-

749.007

-

749.007

11.800

971.317

80.921

73.124

154.045

-

133.000

217.624

252.524

-

214.124

817.272

100,00%

817.272

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

5

S

177.052

686.305

-

-

686.305

54.089

917.447

44.169

6.056

50.225

-

266.362

147.133

412.540

-

41.187

867.222

100,00%

867.222

PT Djakarta Lloyd

5

S

93.272

917.140

-

-

917.140

221.296

1.231.708

253.455

438.067

691.522

-

180.640

-

-

1.030.702

(671.156)

540.186

100,00%

540.186

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

2

S

87.023

13.802

-

-

13.802

6.346

107.171

68.762

2.663

71.425

-

21.674

-

-

12.230

1.842

35.746

100,00%

35.746

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)

5

KS

825.476

4.283.862

-

-

4.283.862

70.079

5.179.417

404.685

418.416

823.100

-

359.000

-

1.945.288

3.245.627

(1.193.599)

4.356.316

100,00%

4.356.316

PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)

2

KS

71.394

301.038

-

-

301.038

36.357

408.789

218.327

25.625

243.952

-

482.923

-

-

-

(318.086)

164.837

100,00%

164.837

PT Amarta Karya

2

KS

47.923

17.303

-

-

17.303

9.969

75.196

42.540

24.137

66.676

-

11.250

-

-

5.363

(8.094)

8.519

100,00%

8.519

PT Jasa Marga

1

S

824.001

6.952.243

137.658

-

7.089.902

2.341.794

10.255.697

1.353.599

6.516.434

7.870.033

117

1.000.000

695

-

(386)

1.385.237

2.385.547

100,00%

2.385.547

PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)

1

S

8.789.412

4.754

-

-

4.754

10.413

8.804.579

4.810.982

35

4.811.017

-

3.000.000

-

-

-

993.562

3.993.562

100,00%

3.993.562

PT Bank Mandiri, Tbk

1

S

254.464.203

4.709.243

84.870

3.295.451

8.089.564

4.963.425

267.517.192

237.013.986

4.157.360

241.171.346

5.176

10.315.609

6.433.948

-

3.478.023

6.113.090

26.340.670

69,11%

18.204.037

PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)

1

S

160.804.564

4.111.593

337.716

21.914

4.471.223

4.139.786

169.415.573

152.044.443

2.552.210

154.596.653

24.651

7.042.194

2.525.661

-

1.329.124

3.897.290

14.794.269

99,12%

14.664.079

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)

1

S

150.920.875

1.821.972

68.711

865.005

2.755.688

1.048.923

154.725.486

135.615.247

2.231.431

137.846.678

-

6.143.211

2.582.707

-

713.710

7.439.180

16.878.808

56,97%

9.615.857

PT Bank Tabungan Negara (BTN)

1

S

32.187.746

307.296

-

-

307.296

80.755

32.575.797

30.543.357

272.164

30.815.521

-

1.250.000

13.843.540

-

-

(13.333.264)

1.760.276

100,00%

1.760.276

Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)

5

S

118.923

27.583

-

-

27.583

15.814

162.320

11.419

65.741

77.160

-

38.317

-

1.003

18.849

26.991

85.160

100,00%

85.160

Perum Percetakan Uang RI (PERURI)

2

S

705.150

716.667

-

-

716.667

7.022

1.428.839

394.867

438.846

833.713

-

363.573

-

-

82.650

148.903

595.126

100,00%

595.126

PT Balai Pustaka (BP)

2

TS

52.710

7.517

-

-

7.517

1.361

61.589

89.689

4.716

94.405

-

10.000

-

-

-

(42.816)

(32.816)

100,00%

(32.816)

PT Pradnya Paramita

2

KS

3.443

1.857

-

-

1.857

-

5.300

709

-

709

-

500

1.371

-

3.488

(768)

4.591

100,00%

4.591

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

2

TS

418.348

330.479

-

-

330.479

62.558

811.385

710.721

584.078

1.294.800

-

156.200

86

-

220.508

(860.208)

(483.415)

100,00%

(483.415)

PT PP Berdikari

2

KS

251.186

64.046

6.940

853

71.839

5.468

328.493

150.064

28.568

178.632

-

75.000

-

-

20

74.841

149.861

100,00%

149.861

PT Sarinah

2

S

35.343

45.017

24.267

8.835

78.120

6.722

120.185

23.965

13.113

37.077

11

25.000

-

-

-

58.096

83.096

100,00%

83.096

Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)

2

S

22.255

71.082

-

-

71.082

5.538

98.875

7.746

8.912

16.657

-

75.935

-

-

-

6.283

82.218

100,00%

82.218

PT Perikanan Nusantara

5

(blank)

121.371

20.005

-

-

20.005

8.896

150.272

98.427

58.046

156.473

-

145.041

-

-

-

(151.242)

(6.201)

100,00%

(6.201)

PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)

2

KS

47.553

415.361

-

-

415.361

20.214

483.128

174.864

298.831

473.695

-

120.000

-

-

-

(110.567)

9.433

100,00%

9.433



NO

SEKTOR

PERUSAHAAN NEGARA

1

2

3

30

31

32

PERKEBUNAN

PERTAMBANGAN

PERTANIAN

33

PUPUK

34

SEMEN

35

36

TELEKOMUNIKASI

USAHA PENERBANGAN

37

DAFTAR 32.a

SUMBER a) STATUS b)

AKTIVA LANCAR

AKTIVA TETAP

JUIMLAH PENYERTAAN



6

7

8

TOTAL AKTIVA



TOTAL KEWAJIBAN

HAK MINORITAS

MODAL SAHAM

9=6+7+8

10

11

12=10+11

13

14

TAMBAHAN BPYDS MODAL DISETOR 15

c) EKUITAS LAIN

16

17

LABA DITAHAN

TOTAL EKUITAS

% SAHAM NEGARA

KEPEMILIKAN NEGARA

18

19=14 s/d 18

20

21=19*20

4

5

PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)

1

KS

405.045

2.996

1.147.974

7.585

1.158.555

145.661

1.709.261

1.130.042

519.453

1.649.495

-

446.591

-

-

-

(386.825)

59.766

100,00%

59.766

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

1

S

470.391

2.389.076

73.118

-

2.462.195

57.193

2.989.779

795.998

901.939

1.697.936

1

315.000

-

-

6.005

970.836

1.291.841

100,00%

1.291.841

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)

1

S

693.503

2.176.787

15.035

-

2.191.821

200.026

3.085.351

944.607

770.382

1.714.989

8.646

975.000

-

-

322

386.393

1.361.715

100,00%

1.361.715

PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)

1

S

483.779

69.638

347.100

-

416.738

24.205

924.722

599.355

134.803

734.158

-

165000

-

-

-

25.565

190.565

100,00%

190.565

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)

1

S

485.805

1.148.697

13.546

36.582

1.198.825

183.690

1.868.321

501.116

664.099

1.165.216

-

298.813

-

-

-

404.292

703.105

100,00%

703.105

PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)

2

S

113.509

819.540

-

-

819.540

17.841

950.890

291.667

339.883

631.550

-

200.000

-

-

107.234

12.107

319.340

100,00%

319.340

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

1

S

743.176

1.187.229

2.087

13.407

1.202.723

76.848

2.022.747

575.527

658.094

1.233.621

-

365.000

-

-

19.092

405.035

789.126

100,00%

789.126

PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)

1

S

397.601

574.973

4.443

-

579.416

379.288

1.356.305

440.029

287.479

727.508

4.107

270.000

-

-

-

354.690

624.690

100,00%

624.690

PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)

1

S

860.504

287.945

10.971

41.117

340.032

74.211

1.274.747

447.779

157.461

605.240

12.195

250.000

1.380

-

-

405.932

657.312

100,00%

657.312

PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)

2

S

762.556

220.053

-

-

220.053

101.439

1.084.048

358.322

342.804

701.126

-

165.000

-

-

217.922

-

382.922

100,00%

382.922

PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)

2

S

216.590

579.638

-

-

579.638

41.738

837.966

197.473

243.632

441.105

-

200.000

-

-

-

196.861

396.861

100,00%

396.861

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)

1

S

294.778

7.658

961.664

-

969.322

303.187

1.567.287

550.723

366.228

916.951

-

650.336

-

-

-

-

650.336

100,00%

650.336

PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)

5

KS

109.535

209.659

2.660

-

212.319

253.392

575.246

402.454

191.211

593.665

-

-

-

-

-

(18.419)

(18.419)

100,00%

(18.419)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

2

S

1.737.992

1.079.985

-

-

1.079.985

621.009

3.438.986

2.495.432

230.557

2.725.989

130.618

352.425

-

-

-

229.954

582.379

100,00%

582.379

PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)

1

S

3.317.603

3.346.303

36.688

164.876

3.547.866

425.436

7.290.906

1.179.516

1.829.784

3.009.300

3

953.846

2.526

-

20.335

3.304.895

4.281.602

65,00%

2.783.042

PT Pertamina

5

S

89.326.242

97.845.034

-

-

97.845.034

3.035.680

190.206.956

33.335.521

20.373.466

53.708.987

270.529

106.046.389

-

-

(7.140.860)

37.321.912

136.227.441

100,00%

136.227.441

PT Sarana Karya

2

TS

14.442

1.079

-

-

1.079

799

16.320

16.819

1.202

18.022

-

5.000

7.432

-

-

(14.133)

(1.701)

100,00%

(1.701)

PT Timah, Tbk

1

S

2.352.411

479.744

92.772

10.561

583.077

526.734

3.462.222

1.488.816

296.506

1.785.322

271

251.651

120.792

-

1.984

1.302.202

1.676.629

65,00%

1.089.809

PT Pertani

2

KS

221.657

26.054

-

-

26.054

9.464

257.175

146.702

62.325

209.027

-

25.000

46.989

-

-

(23.841)

48.149

100,00%

48.149

PT Sang Hyang Seri (SHS)

2

S

236.525

66.599

-

-

66.599

88.363

391.487

165.189

76.517

241.706

-

134.000

-

-

9.146

6.635

149.781

100,00%

149.781

PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)

1

S

7.609.269

7.916.486

-

-

12.611.232

293.836

20.514.337

4.956.235

6.885.692

11.841.928

89.923

3.953.966

-

-

-

4.627.727

8.581.693

100,00%

8.581.693

PT Semen Baturaja

1

S

204.644

404.432

-

-

404.432

18.199

627.275

148.583

336.103

484.686

-

60.414

1

-

-

82.175

142.590

100,00%

142.590

PT Semen Gresik, Tbk

1

S

4.153.263

3.162.919

43.830

17.848

3.224.597

118.559

7.496.419

1.460.083

455.160

1.915.243

81.562

593.152

1.247.355

-

-

3.659.107

5.499.614

51,01%

2.805.353

Perum Produksi Film Negara (PFN)

5

KS

2.269

31.567

-

-

31.567

-

33.836

5.482

62

5.544

-

40.000

14.904

-

-

(26.612)

28.292

100,00%

28.292

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)

1

S

13.920.792

54.267.060

89.197

-

54.356.257

6.858.696

75.135.745

20.535.685

18.344.284

38.879.969

8.187.087

5.040.000

1.073.333

-

(150.082)

22.105.438

28.068.689

51,19%

14.368.362

PT Garuda Indonesia (GIA)

2

KS

4.187.985

2.908.173

226.914

272.730

3.407.817

511.343

8.107.145

5.312.191

2.037.266

7.349.457

368

6.826.564

508.402

-

8.033

(6.585.679)

757.320

100,00%

757.320

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

2

KS

256.262

265.822

-

-

265.822

155.853

677.937

1.841.675

263.333

2.105.008

-

878.556

75.000

-

82.743

(2.463.370)

(1.427.071)

93,20%

(1.330.030)

PT Dirgantara Indonesia*

2

1.880.346

354.823

188.119

2.423.288

1.002.923

1.526.185

2.529.108

-

1.910.417

1.824.611

-

(3.840.848)

-

(105.820)

92,90%

(98.307)

PT Sarana Multigriya Finansial*

1

1.002.721

120.427

-

1.123.148

6.110

1.264

7.373

-

1.000.000

-

-

-

115.775

1.115.775

100,00%

1.115.775

544.145.492

54.325.288

1.443.032.323

715.426.696

252.688.519

968.115.215

9.519.902

239.569.898

61.825.894

8.204.776

139.923.890

15.558.791

465.199.024

PT Survey Udara Penas**

38

PT Kertas Kraft Aceh** Grand Total

844.739.919

450.441.990

82.704.965

5.428.354

427.461.230

Keterangan: a) b) c) * **

1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat BPYBDS = Bagian Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya Masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan Tidak Mengirimkan Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat semester I Tahuun 2007

DAFTAR 32.b IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH (Dalam Jutaan Rupiah)

NO

SEKTOR

1

2

1

ANEKA INDUSTRI

2

ANGKUTAN DARAT

3

ASURANSI

4

BAJA & KONSTRUKSI BAJA

5

DOK DAN PERKAPALAN

6

PERUSAHAAN NEGARA

ENERGI 7 INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

8

INDUSTRI FARMASI

9

INDUSTRI PERTAHANAN

10

INDUSTRI SANDANG

11

JASA KONSTRUKSI

12

JASA LAINNYA

13

JASA PEMBIAYAAN

14

JASA PENILAI

15

KAWASAN INDUSTRI

16

KEBANDARUDARAAN

17

KEHUTANAN

18

KERTAS

3

SUMBER a) STATUS b)

PT Garam

4 5

5 KS

PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) Perum DAMRI PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Dahana PT PINDAD PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri - Pulau Batam PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Kertas Leces

1 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 2

TS TS S TS S S KS S S S S SS KS S KS TS KS KS S KS KS S S KS S S KS S S S KS S S S KS KS KS S KS S KS S S S S S S S S S S TS SS S S S S S S S KS KS S S S KS KS KS KS TS TS

PENDAPATAN USAHA

HPP

BEBAN

6

HPP+ BEBAN USAHA 7

LABA USAHA

132.326

97.928

19.684

117.613

8 = (6-7) 14.713

164.375 79.871 380.581 88.885 3.311.657 732.326 137.037 803.254 1.434.145 2.379.164 3.307.614 7.714.828 469.715 4.138.014 186.257 24.901 12.141.404 263.364 211.459 28.847 976.140 28.826 6.632.006 104.726.536 3.533.480 23.629 202.623 629.548 293.235 615.660 1.026.676 2.189.715 327.843 384.939 168.270 99.222 271.257 4.363.019 307.723 1.805.942 255.940 866.670 2.481.459 2.776.577 3.041.822 90.210 196.616 346.877 1.939.786 222.703 334.427 24.230 54.576 181.820 136.174 826.626 307.919 160.754 27.611 21.540 5.718 57.822 1.310.578 1.869.764 751.505 78.202 62.362 14.958 22.439 0 318.376

159.725 79.298 0

54.672 6.396 394.413

0 615.927 75.383 575.334 845.815 2.019.578 2.791.754 1.479.858 379.564 3.331.107 156.017 27.648 0 0 173.274 22.378 0 21.132 2.810.320 0 2.198.407 16.845 152.958 548.130 236.440 316.583 770.719 1.595.252 274.428 263.945 160.169 93.160 146.843 3.926.033 0 1.643.370 0 773.603 2.258.720 2.535.946 2.813.781 0 0 0 0 0 113.830 0 10.625 0 0 618.339 0 0 4.136 5.181 1.015 0 0 0 0 66.348 55.862 13.282 17.949 0 0

3.448.191 34.038 41.703 87.410 311.181 315.363 325.210 1.012.420 38.929 356.016 24.152 4.631 12.329.956 273.639 22.132 7.177 1.033.172 5.851 1.428.365 105.228.150 678.297 6.063 34.027 67.302 36.213 165.290 193.724 533.832 37.718 104.283 37.100 7.170 149.476 185.287 305.738 100.281 356.638 40.732 68.051 102.000 104.276 81.232 145.710 155.062 1.456.333 194.168 110.492 14.666 23.631 135.045 115.204 138.780 288.573 128.886 9.283 8.452 4.272 57.033 1.072.526 1.275.433 683.884 29.088 9.251 4.501 8.331 6.909 416.586

214.397 85.694 394.413 112.378 3.448.191 649.964 117.086 662.744 1.156.996 2.334.941 3.116.964 2.492.277 418.493 3.687.123 180.169 32.279 12.329.956 273.639 195.406 29.555 1.033.172 26.983 4.238.685 105.228.150 2.876.704 22.907 186.984 615.432 272.653 481.873 964.443 2.129.083 312.146 368.228 197.269 100.330 296.319 4.111.319 305.738 1.743.651 356.638 814.335 2.326.771 2.637.946 2.918.057 81.232 145.710 155.062 1.456.333 196.226 224.322 14.666 34.256 135.045 115.204 757.119 288.573 128.886 13.419 13.633 5.287 57.033 1.072.526 1.275.433 683.884 95.436 65.113 17.783 26.280 6.909 416.586

(50.022) (5.823) (13.831) (23.493) (136.534) 82.362 19.951 140.510 277.149 44.223 190.650 5.222.551 51.222 450.890 6.087 (7.378) (188.552) (10.275) 16.053 (708) (57.032) 1.843 2.393.322 (501.614) 656.776 722 15.639 14.116 20.582 133.787 62.233 60.631 15.696 16.711 (28.999) (1.109) (25.062) 251.700 1.984 62.290 (100.698) 52.336 154.689 138.631 123.765 8.977 50.906 191.815 483.453 26.477 110.106 9.564 20.320 46.775 20.970 69.506 19.346 31.868 14.191 7.906 431 789 238.051 594.331 67.621 (17.234) (2.751) (2.825) (3.841) (6.909) (98.210)

PENDAPATAN LAIN - LAIN

BEBAN LAIN LAIN

9

10

EBIT

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

970

2.571

11 = (8+9-10) 13.112

12 11.506

13=(11-12) 1.606

1.627 0 6.562 4.958 144.590 0 0 0 271.088 11.934 419.191 18.243 0 206.565 4.030 1.099 449.703 33.309 0 938 187.823 49 502.140 4.218.414 79.470 368 2.493 12.955 1.879 15.354 3.900 17.975 8.222 14.413 14.007 593 76.953 31.056 2.521 7.125 2.639 2.913 14.612 4.638 112.810 7.518 22.423 66.375 18.490 23.858 22.813 6.992 35.056 9.763 1.002 5.186 14.840 14.038 638 1.032 559 2.757 239.457 144.764 82.986 26.530 4.904 4.600 1.084 3.605 2.695

5.410 5 1.029 37.676 0 0 387 21.344 0 16.550 131.073 4.340.127 43.122 20.881 6.073 247 304.162 62.379 2.492 0 122.187 138 0 451.556 67.296 363 17.337 15.759 2.107 21.135 26.069 0 0 9.366 24.813 0 24.307 7.356 1.832 29.769 24.492 48.006 15.179 2.383 47.983 7.725 36.200 408 1.226 8.450 2.597 498 19.890 17.142 1.327 35.079 9.056 9.676 531 229 35 1.181 145.458 97.151 37.945 15.056 2.587 713 198 0 1.161

(53.805) (5.828) (8.298) (56.211) 8.056 82.362 19.564 119.167 548.237 39.607 478.769 900.667 8.101 636.575 4.045 (6.526) (43.011) (39.345) 13.561 230 8.605 1.753 2.895.461 3.265.244 668.950 727 794 11.312 20.354 128.006 40.064 78.607 23.918 21.758 (39.805) (516) 27.584 275.400 2.674 39.646 (122.551) 7.243 154.121 140.886 188.592 8.770 37.129 257.782 500.718 41.885 130.321 16.058 35.485 39.396 20.645 39.613 25.130 36.231 14.298 8.710 954 2.365 332.050 641.943 112.662 (5.761) (434) 1.062 (2.955) (3.304) (96.676)

8.447 14.847 0 13.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.084 2.328 0 0 3.687 5.565 0 0 248.398 4.350.579 0 0 0 0 9.541 0 0 10.978 2.287 0 0 1.197 0 146.494 0 0 0 0 45.944 60.170 53.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.595

(62.251) (20.675) (8.298) (70.141) 8.056 82.362 19.564 119.167 548.237 39.607 478.769 900.667 8.101 636.575 1.961 (8.854) (43.011) (39.345) 9.875 (5.335) 8.605 1.753 2.647.064 (1.085.335) 668.950 727 794 11.312 10.813 128.006 40.064 67.629 21.631 21.758 (39.805) (1.713) 27.584 128.906 2.674 39.646 (122.551) 7.243 108.178 80.716 135.215 8.770 37.129 257.782 500.718 41.885 130.321 16.058 35.485 39.396 20.645 33.598 25.130 36.231 14.298 8.710 954 2.365 332.050 641.943 112.662 (5.761) (434) 1.062 (2.955) (3.304) (138.271)

LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA

PAJAK 14 411

15=(13-14) 1.195

(3.795) 0 0 4.758 0 0 (1.120) 25.834 125.362 96 79.361 177.749 7.474 158 21 0 50.073 0 2.945 0 1.806 479 717.471 2.972.508 180.771 191 (943) 2.637 4.469 42.028 24.823 23.639 6.817 7.444 (5.577) 0 7.971 33.036 0 12.249 0 1.882 31.395 25.860 29.722 2.588 10.113 57.735 150.106 8.305 31.882 2.476 (710) 13.235 6.130 15.054 0 12.289 3.442 2.595 0 2.092 46.312 205.386 31.903 0 0 (126) (205) 8.129 0

(44.666) (20.675) (8.298) (74.899) 8.056 82.362 20.684 93.333 422.875 39.512 399.408 900.667 626 636.417 1.940 (8.854) (93.084) (39.345) 6.930 (5.335) 6.798 1.275 1.929.593 5.395.231 488.179 536 1.737 8.675 6.344 85.977 15.241 43.990 23.918 14.314 (34.228) (1.713) 19.613 95.870 2.674 27.397 (122.551) 7.243 76.783 54.855 105.494 8.770 27.016 200.047 350.612 33.580 98.439 13.582 36.196 26.161 14.515 39.613 25.130 23.942 10.857 6.114 954 273 285.738 436.557 80.759 (5.761) (434) 1.188 (2.750) (11.432) (138.271)

LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS

PKLB c) 16 0

17=(15+16) 1.195

9.139 0 0 62.722 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.129.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (429) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.409) 0 (3.930) 0 0 0 0 0

(35.527) (20.675) (8.298) (12.177) 8.448 82.362 20.684 93.333 422.875 39.512 399.408 900.667 626 636.417 1.940 (8.854) (93.084) (39.345) 6.930 (5.335) 6.798 1.275 1.929.593 7.525.218 488.179 536 1.737 8.675 6.344 85.977 15.241 43.990 23.918 14.314 (34.228) (1.713) 19.613 95.870 2.674 27.397 (122.551) 7.243 76.783 54.855 105.494 8.770 27.016 200.047 350.183 33.580 98.439 13.582 36.196 26.161 14.515 39.613 25.130 23.942 10.857 6.114 954 273 285.738 435.148 80.759 (9.690) (434) 1.188 (2.750) (11.432) (138.271)

HAK MINORITAS

LABA (RUGI) BERSIH

18 0

19=(17-18) 1.195

0 0 0 0 0 0 0 1.077 12.500 0 0 1 1 569 0 0 4.662 0 0 0 0 0 36.888 0 2.509 0 0 50 329 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 12 0 0 11.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(49.317) (20.675) (8.298) (12.177) 8.448 82.362 20.684 92.256 410.374 39.512 399.408 722.917 626 635.848 1.940 (8.854) (97.746) (39.345) 6.930 (5.335) 6.798 1.275 1.892.705 (1.927.856) 485.670 536 1.737 8.625 6.015 85.977 15.241 43.990 14.814 14.314 (34.228) (1.713) 19.613 95.581 2.674 27.397 (122.551) 5.349 76.783 54.855 93.897 8.770 27.016 200.047 350.183 33.580 98.439 13.582 36.196 26.161 14.515 18.363 25.130 23.942 10.857 6.114 954 273 285.738 435.148 80.759 (9.690) (434) 1.188 (2.750) (11.432) (138.271)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat semester I Tahuun 2007

NO

SEKTOR

1

2

19

KONSULTAN KONSTRUKSI

20

LOGISTIK

21

PARIWISATA

22

PELABUHAN

23

PELAYARAN

24

PENGERUKAN

25

PENUNJANG KONSTRUKSI

26

PERBANKAN

27

PERCETAKAN & PENERBITAN

28

PERDAGANGAN

29

PERIKANAN

30

PERKEBUNAN

31

PERTAMBANGAN

32

PERTANIAN

33

PUPUK

34

SEMEN

35

TELEKOMUNIKASI

36

USAHA PENERBANGAN

37 38

DAFTAR 32.b

PERUSAHAAN NEGARA 3 PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya Perum Bulog PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) PT PP Berdikari PT Sarinah Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Nusantara PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) PT Dirgantara Indonesia* PT Sarana Multigriya Finansial* PT Survey Udara Penas** PT Kertas Kraft Aceh** JUMLAH TOTAL

SUMBER a) STATUS b) 4 5 2 1 5 1 5 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 5 5 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 1 5 2 1 2 2 1 1 1 5 4 2 2 2 1

5 S S KS S S (blank) S KS KS S KS S S S S S S S S KS KS KS S S S S S S S S TS KS TS KS S S (blank) KS KS S S S S S S S S S S S KS S S S TS S KS S S S S KS S KS KS

PENDAPATAN USAHA

HPP

BEBAN

6

HPP+ BEBAN USAHA 7

LABA USAHA

PENDAPATAN LAIN - LAIN

BEBAN LAIN LAIN

9

10

EBIT

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

PAJAK

LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA

PKLB c)

14

15=(13-14)

16

LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS

HAK MINORITAS 18

LABA (RUGI) BERSIH

36.752 4.329 47.386 59.946 52.831 8.637.652 212.530 1.524.246 88.874 47.590 179.176 28.059 590.255 1.744.120 1.776.845 480.388 524.292 427.135 87.590 1.910.082 96.674 65.645 2.296.143 857.757 25.322.340 17.799.672 20.731.447 4.332.947 42.795 1.320.844 19.264 1.156 782.401 359.288 192.709 97.969 25.085 275.420 969.732 2.656.668 2.243.692 1.092.628 1.523.991 846.041 2.348.848 1.236.503 1.460.657 1.761.899 514.397 1.394.180 294.386 2.756.107 5.629.401 354.243.400 11.478 4.076.434 800.637 479.514 15.470.891 525.288 8.727.858 1.061 37.199.944 12.292.741 1.303.278 740.463.655 102.984

27.165 0 33.313 46.334 37.677 6.942.078 149.454 0 0 113 0 9.647 0 0 0 57.874 367.035 0 0 0 0 0 0 0 15.749.255 8.880.619 7.300.778 2.610.464 26.679 0 21.289 0 0 304.340 133.292 0 25.451 0 791.069 1.770.111 1.560.402 782.721 1.114.300 0 1.880.171 916.530 1.153.422 0 0 1.138.983 269.497 0 2.887.936 0 3.502 3.411.361 721.539 0 0 383.637 5.400.346 2.418 0 0 0 104.204.740

6.589 5.456 14.354 10.150 10.605 1.612.658 49.653 1.496.486 85.615 33.446 188.750 22.820 433.323 1.191.899 1.126.161 300.652 129.716 398.393 89.031 2.064.508 126.641 74.468 1.476.690 497.862 6.861.975 6.263.931 7.646.050 1.183.499 21.979 1.111.274 14.008 1.453 775.080 56.156 55.774 86.521 15.581 326.709 82.236 425.246 462.987 48.838 219.385 793.011 119.200 91.102 90.423 1.555.075 418.404 136.000 29.077 2.550.741 337.772 326.273.361 6.132 283.850 76.507 469.669 15.363.473 70.658 1.548.133 5.548 20.017.060 12.654.847 1.501.913 558.186.243

33.755 5.456 47.667 56.484 48.282 8.554.736 199.108 1.496.486 85.615 33.559 188.750 32.467 431.836 1.191.899 1.126.161 358.525 496.751 398.393 89.031 2.064.508 126.641 74.468 1.476.690 497.862 22.611.230 15.144.550 14.946.828 3.793.963 48.658 1.111.274 35.297 1.453 775.080 360.497 189.066 86.521 41.032 326.709 873.305 2.195.357 2.023.389 831.559 1.333.686 793.011 1.999.371 1.007.632 1.243.845 1.555.075 418.404 1.274.983 298.574 2.550.741 3.225.708 326.273.361 9.634 3.695.211 798.046 469.669 14.450.628 454.295 6.948.478 7.967 20.017.060 12.654.847 1.501.913 661.591.086 17.155

8 = (6-7) 2.997 (1.127) (281) 3.462 4.549 82.915 13.422 27.760 3.259 14.031 (9.574) (4.408) 158.420 552.221 650.684 121.863 27.540 28.742 (1.441) (154.426) (29.968) (8.823) 819.453 359.895 2.711.110 2.655.122 5.784.619 538.984 (5.863) 209.570 (16.033) (298) 7.321 (1.209) 3.643 11.448 (15.947) (51.289) 96.427 461.311 220.304 261.069 190.306 53.030 349.477 228.871 216.812 206.824 95.993 119.197 (4.188) 205.366 2.403.694 27.970.039 1.844 381.223 2.591 9.846 1.020.263 70.993 1.779.379 (6.906) 17.182.884 (362.106) (198.635) 78.872.569 85.829

55 327 489 1.950 64 818.702 2.013 143.473 138 9.279 9.169 1.151 27.743 416.828 47.767 13.157 6.833 27.130 5.430 39.989 10.379 455 413.871 733 162.266 184.517 162.550 122.125 7.949 55.414 1.155 322 22.780 22.057 4.726 31 1.812 10.442 15.672 76.008 64.989 21.221 5.865 7.609 21.826 23.913 58.311 26.905 75.564 0 0 44.223 140.945 12.386.796 948 26.614 12.921 15.890 388.392 6.697 161.201 4.065 1.244.014 424.215 220.545 25.904.716 1.296

0 324 2.509 0 2.302 19.932 2.127 169.000 3.426 0 30.193 1.181 0 234.534 244.966 32.100 850 24.420 2.536 39.772 29.152 2.967 727.426 3 42.180 0 40.448 117.890 0 78.370 20.183 0 27.589 19.253 1.035 11.211 476 13.750 116.261 85.437 41.292 78.127 9.671 41.907 116.224 123.044 49.449 50.649 97.239 19.797 2.970 152.012 182.793 7.217.258 2.119 6.632 10.469 15.950 86.562 791 3.048 0 862.222 174.597 204.136 18.099.239 0

11 = (8+9-10) 3.053 (1.124) (2.301) 5.412 2.312 881.685 13.308 2.233 (29) 23.310 (30.598) (4.438) 186.163 734.516 453.485 102.919 33.523 31.452 1.453 (154.210) (48.741) (11.335) 505.899 360.624 2.831.196 2.839.639 5.906.721 543.219 2.086 186.614 (35.060) 24 2.511 1.595 7.334 268 (14.611) (54.597) (4.162) 451.883 244.001 204.163 186.500 18.732 255.079 129.740 225.674 183.079 74.318 99.400 (7.158) 97.577 2.361.846 33.139.577 672 401.205 5.043 9.785 1.322.092 76.900 1.937.532 (2.840) 17.564.676 (112.488) (182.226) 86.678.046 87.125

12 1.967 0 0 2.200 0 877.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.825 0 0 2.425 0 54.175 27.964 32.441 49.735 51.713 0 0 14.679 13.604 0 0 45.050 4.407 0 141.957 0 0 53.733 0 0 0 47.288 80.490 0 0 0 0 6.545.789 0

13=(11-12) 1.086 (1.124) (2.301) 3.212 2.312 4.517 13.308 2.233 (29) 23.310 (30.598) (4.438) 186.163 734.516 453.485 102.919 33.523 31.452 1.453 (154.210) (48.741) (11.335) 505.899 360.624 2.831.196 2.839.639 5.906.721 543.219 2.086 186.614 (35.060) 24 2.511 (4.229) 7.334 268 (17.036) (54.597) (58.337) 423.919 211.560 154.428 134.787 18.732 255.079 115.061 212.069 183.079 74.318 54.350 (11.565) 97.577 2.219.889 33.139.577 672 347.472 5.043 9.785 1.322.092 29.612 1.857.042 (2.840) 17.564.676 (112.488) (182.226) 80.132.258 87.125

519 0 (104) 281 1.049 1.355 5.073 0 (306) 0 0 0 62.125 157.545 192.372 28.913 9.393 4.724 1.313 3.769 5.049 (3.399) 43.323 114.402 408.724 911.074 1.649.149 178.545 0 37.712 360 0 0 1.983 2.165 0 0 0 5.447 130.065 68.540 27.116 38.178 6.626 77.322 35.927 55.821 54.906 22.553 14.234 0 9.410 667.111 11.852.877 0 139.312 0 3.151 450.554 11.522 546.343 0 5.387.012 78.049 0 28.697.918 (1.386)

566 (1.124) (2.301) 2.931 2.312 3.162 8.235 2.233 277 23.310 (30.598) (4.438) 124.038 576.970 261.113 74.006 24.130 26.728 141 (157.979) (53.790) (7.936) 462.576 246.222 2.422.472 1.928.565 4.257.572 364.674 2.086 148.902 (35.421) 24 2.511 (6.212) 5.169 268 (17.036) (54.597) (63.784) 293.853 143.020 127.312 96.610 12.107 177.758 79.134 225.674 128.173 51.765 40.116 (11.565) 88.167 1.552.778 21.286.700 672 208.160 5.043 6.635 871.538 18.090 1.310.699 (2.840) 12.177.664 (190.537) (182.226) 61.183.967 88.511

0 (799) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.597) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (21.132) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.164.945 0

17=(15+16) 566 (1.923) (2.302) 2.931 2.312 3.162 8.235 2.233 277 23.310 (30.598) (4.438) 124.038 576.970 251.516 74.006 24.130 26.728 141 (157.979) (53.790) (7.936) 462.576 246.222 2.422.472 1.928.565 4.257.572 364.674 2.086 148.902 (35.421) 24 2.511 (6.212) 5.169 268 (17.036) (54.597) (63.784) 293.853 143.020 127.312 96.610 12.107 177.758 79.134 225.674 128.173 51.765 18.984 (11.565) 88.167 1.552.778 21.286.700 672 208.160 5.043 6.635 871.538 18.090 1.310.699 (2.840) 12.177.664 (190.537) (182.226) 63.348.912 88.511

0 0 0 0 0 0 0 (1.051) 0 (778) 0 0 0 9.985 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1.067 2.735 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 1.104 (110) 0 0 0 0 10.027 0 0 0 13 0 0 8.966 0 15.178 0 2.955.193 1.328 0 3.074.948 0

19=(17-18) 566 (1.923) (2.197) 2.931 1.263 3.162 8.235 3.285 277 24.089 (30.598) (4.438) 124.038 566.986 251.516 74.006 24.130 26.728 141 (157.979) (53.790) (7.936) 462.567 246.222 2.421.405 1.925.830 4.257.572 364.674 2.086 148.902 (35.421) 24 2.511 (6.212) 5.166 268 (17.036) (54.597) (63.784) 293.853 142.404 127.312 96.610 12.107 177.758 78.030 156.357 128.173 51.765 18.984 (11.565) 78.140 1.552.777 21.286.700 672 208.147 5.043 6.635 862.573 18.090 1.295.520 (2.840) 9.222.471 (191.865) (182.226) 50.526.925 88.511

1.481.030.293

208.409.479

1.116.372.486

1.323.199.326

157.830.967

51.810.728

36.198.477

173.443.218

13.091.577

160.351.640

57.394.451

122.456.445

4.329.890

126.786.334

6.149.895

101.142.360

Keterangan: a) b) c) *

1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat Pos Kejadian Luar Biasa Masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)



DAFTAR 32.c

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS) A. AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS (Dalam Jutaan Rupiah )

No.

Perusahaan

(1)

Sumber (a)

Status b)

Aktiva Lancar (5)

Aktiva Tidak Lancar Aktiva Lainnya* (6)

(7)

Total Aktiva

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Total Kewajiban

Modal Saham

Tambahan Modal Disetor

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10)

(11) =(9)+(10)

(12)

(13)

BPYBDS* (14)

Ekuitas Lainnya

Laba Ditahan

(15)

(16)

Total Ekuitas

% Saham Negara

Kepemilikan Negara

(18)

(19)

(3)

(4)

1

PT Atmindo

1

S

41.417

8.203

-

49.619

24.318

8.980

33.298

2.324

-

-

14.292

-

(17) 16.321

36,60%

5.974

2

PT Semen Kupang

7

-

29.568

9.171

614.249

652.988

110.198

484.727

594.925

125.000

-

-

35.982

(30.955)

58.064

38,50%

22.354

3

PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)

4

S

476.660.670

758.680.272

-

1.235.340.942

221.444.555

649.705.480

871.150.035

920.476.000

449.388.251

-

(1.005.673.344)

-

3.285.002

41,12%

1.350.793

4

PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

1

S

595.272

249.928

62.025

907.225

34.080

21.129

55.209

400.000

-

-

354.153

97.863

852.016

45,00%

383.407

5

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

2

-

121.383

39.977

6.035

167.394

30.328

11.191

41.519

30.000

438

-

95.990

-

126.417

50,00%

63.209

6

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

1

S

49.223

91.000

4.032

144.255

31.669

-

31.669

50.000

-

-

94.255

-

112.587

50,00%

56.293

7

PT Kertas Padalarang

1

KS

25.110

21.173

-

46.283

28.122

322

28.444

125.000

63.673

-

(43.489)

-

17.838

40,77%

7.273

8

PT Bank Bukopin

2

S

30.910.174

268.882

377.087

31.556.143

1.589.403

28.293.940

29.883.343

773.756

184.694

-

5.892

703.661

1.668.004

18,47%

150.786

9

PT Rekayasa Industri (REKIND)

1

S

679.090

174.983

57.431

911.505

444.213

19.876

464.089

50.300

-

-

-

390.667

440.967

4,97%

2.500

10

PT Freeport Indonesia

2

S

13.294.659

26.549.107

332.685

40.176.451

7.605.078

9.770.239

17.375.316

205.196

-

-

2.226.641

20.369.298

22.801.135

9,36%

19.213

11

PT Bahana PUI (BPUI)

1

1.422.942

320.138

67.530

1.810.610

2.109.735

564.561

2.674.296

22.500

-

-

5.215

(891.401)

(863.686)

17,78%

4.000

12

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

PT Indosat, Tbk

7

-

7.526.992

25.260.141

-

32.787.133

5.431.380

12.864.736

18.296.116

535.617

-

-

13.779.711

-

14.315.328

14,50%

776.625

14

PT Kertas Basuki Rahmat

1

-

6.292

1.035.489

-

1.041.781

79.212

509.776

588.987

227.925

440.700

-

1.534.252

(1.747.083)

452.794

10,00%

25.000

15

PT Kertas Blabak

1

-

9.619

155.289

187

165.095

38.171

106.527

144.698

63.531

-

-

107.832

(137.726)

20.399

0,84%

531

16

PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)

-

-

-

17

PT Asean Copper Product

-

-

-

18

PT JIHD

1

-

19

PT Intirub

7

-

20

PT Socfindo

1

S

21

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)

7

TOTAL

S -

-

4.703.994

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.885

4.806.879

2.509.131

46.352

18.177

127

64.656

55.927

301.392

718.370

-

1.019.762

240.703

108.982

168.526

1.676

279.184

36.670

536.533.132

773.995.016

1.625.950

1.295.096.656

241.842.890

25.000

2.534.131

965.020

1.219.437

297.620

14.820

70.746

41.711

-

-

(47.801)

-

200.069

440.771

42.250

3.671

-

38.979

494.090

18.904

55.573

49.578

-

(23.787)

15.655

41.446

702.620.275

944.463.166

924.185.708

454.698.805

(23.787)

19.264.069

45.275.748

(987.173.819)

1.358.217

1,33%

12.835

(6.090)

9,90%

4.129

578.990

10,00%

4.225

5,00%

2.479

Keterangan: (a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2005 (b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat (c) BPYBDS = Bagian Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya *). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN


2.891.625


DAFTAR 32.d

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS) B. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH (Dalam Jutaan Rupiah ) No.

Perusahaan

(1)

(3)

Status b) (4)

Sumber (a)

Pendapatan Usaha

Beban Usaha

(5)

(6)

Pendapatan Kotor (7)=(5)-(6)

Pendapatan Lain-lain (8)

Beban Lain-lain (9)

Laba Rugi Sebelum PKLB (10)=(7)+(8)-(9)

PKLB c) (11)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (12)=(10)-(11)

Pajak Penghasilan (13)

Laba (Rugi) bersih (14)=(12)-(13)

1

PT Atmindo

1

S

8.775

5.452

3.323

(2.574)

-

748

-

748

2

PT Semen Kupang

7

-

2.892

7.865

(4.973)

945

9

(4.037)

-

(4.037)

3

PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)

4

S

1.712.905

193.713

1.519.193

397.866

497.843

1.419.215

-

1.419.215

-

1.419.215

4

PT Bank Bukopin

2

S

3.284.721

2.847.656

437.065

755.088

730.069

462.084

-

462.084

138.608

323.476

5

PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

1

S

171.868

76.887

94.981

2.630

10.082

87.529

-

87.529

219

87.310

6

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

2

-

85.640

42.008

43.632

9.905

1.877

51.659

-

51.659

11.447

40.213

7

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

1

S

49.498

13.439

36.059

5.088

15.754

25.393

-

25.393

6.498

18.894

8

PT Kertas Padalarang

1

KS

66.643

71.815

(5.172)

2.222

2.302

(5.252)

-

(5.252)

863

(6.115)

9

PT Rekayasa Industri (REKIND)

1

S

1.026.039

1.014.699

11.340

52.259

29.646

33.952

-

33.952

3.313

30.640

10

PT Freeport Indonesia

2

S

39.640.952

14.958.804

24.682.148

154.873

121.454

24.715.567

-

24.715.567

8.595.239

16.120.328

11

PT Bahana PUI (BPUI)

1

S

436.153

423.866

12.287

69.032

9.161

72.158

-

72.158

26.695

45.463

12

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

PT Indosat, Tbk

7

-

11.589.791

7.937.874

3.651.917

316.049

1.615.257

2.352.709

-

2.352.709

697.924

1.654.785

14

PT Kertas Basuki Rahmat

1

-

20.387

47.363

(26.976)

321

2.450

(29.105)

137.726

(166.831)

-

(166.831)

15

PT Kertas Blabak

7

-

(10.188)

5.954

(16.142)

382

107

(15.866)

-

(15.866)

16

PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

PT Asean Copper Product

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

PT JIHD

1

-

139.073

207.979

(68.906)

25.251

114.000

(157.655)

19

PT Intirub

7

-

6.266

14.055

(7.789)

600

(4.650)

(13.039)

20

PT Socfindo

1

S

1.257.675

595.311

662.364

29.105

159.708

21

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)

7

-

68.035

19.116

48.919

1.588

59.557.126

28.483.856

31.073.269

1.820.629

TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI

-

-

(1.043)

(295) (4.037)

(15.866) -

(157.655)

4.543

-

(13.039)

(846)

(162.197) (12.194)

531.761

-

531.761

160.051

371.711

13.260

37.247

293

37.540

12.740

24.800

3.318.329

29.565.069

138.019

29.427.636

9.656.250

19.769.299

Keterangan: ( a ) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2005 ( b ) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat ( c ) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa *). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Ikhisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara- 183 -


DAFTAR 33.a.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS PER 30 JUNI 2007 (Dalam Jutaan Rupiah )

No.

BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Sumber a) Aktiva Lancar

Aktiva Lancar Lainnya

Aktiva Tetap 6

Aktiva Lain-lain

Total Aktiva

7

8 =4+5+6+7



Total Kewajiban

Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat

9

10

11 =9+10

12

Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer

Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen PMP* 14

Total Ekuitas Dana Lancar

Total

15

16

17

Ekuitas Dana Tidak Lancar

Total Ekuitas

18

19

1

2

3

4

5

1

Universitas Indonesia

2

427.317

16.647

281.987

27.910

753.861

27.241

3.392

30.633

-

-

-

-

-

-

-

723.228

2

Universitas Gadjah Mada

2

348.081

16.951

3.204.683

42.729

3.612.444

135.402

27.329

162.731

373.081

3.060.210

-

-

-

3.433.292

16.421

3.449.713

3

Institut Teknologi Bandung

1

263.438

10.229

3.353.895

1.788

3.629.349

125.894

756

126.650

111.618

29.964

3.361.118

-

3.361.118

3.502.700

-

3.502.700

4

Institut Pertanian Bogor

1

18.633

1.923

69.342

628.360

718.258

18.200

33.939

52.139

35.836

-

628.360

1.923

630.283

666.119

-

666.119

5

Universitas Sumatra Utara

2

64.135

-

1.731.086

1.795.221

-

-

-

-

-

-

-

-

10.584

1.784.636

1.795.221

6

Universitas Pendidikan Indonesia

2

44.160

15.491

261.117

320.768

599

137

736

218.811

1.004

-

-

100.218

320.033

-

320.033

7

Universitas Airlangga

2

50.501

-

435.365

-

485.866

-

-

-

-

-

-

-

-

485.866

-

485.866

8

Badan Pengelola Minyak dan Gas

2

110.203

-

24.277

-

134.480

-

-

-

-

-

-

-

-

134.480

-

134.480

1.326.468

61.242

9.361.751

700.786

11.450.247

307.335

65.552

372.887

739.347

3.091.178

3.989.477

1.923

4.091.618

8.553.073

1.801.058

11.077.360

TOTAL

13

Lain-lain

Keterangan: 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited) * Penyertaan Modal Pemerintah

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya - 184 -


DAFTAR 33.b

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH PER 30 JUNI 2007

(Dalam Jutaan Rupiah )

No.

BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Sumber a)

Pendapatan Operasional

Beban Operasional

Surplus(Defisit) dari Operasional

Pendapatan Non Operasional

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

(7)

(1)

Beban Non Operasional (8)

Surplus(Defisit) Sebelum PKLB

Selisih Kurs

PKLB b)

(9)=(6)+(7)-(8)

(10)

(11)

Surplus(Defisit) Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

(12)=(9)-(10)-(11)

(12)

Surplus(Defisit) bersih (13)=(11)-(12)

1

Universitas Indonesia

2

748.146

664.914

83.232

-

-

83.232

3.908

-

79.324

-

79.324

2

Universitas Gadjah Mada

2

856.373

741.487

114.886

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Institut Teknologi Bandung

2

58.759

6.233

52.526

-

-

52.526

-

-

52.526

-

52.526

4

Institut Pertanian Bogor

2

244.718

236.883

7.834

-

-

7.834

-

-

7.834

-

7.834

5

Universitas Sumatra Utara

2

288.461

224.556

63.905

-

-

63.905

-

-

63.905

-

63.905

6

Universitas Pendidikan Indonesia

2

300.146

125.130

175.016

-

-

175.016

-

-

175.016

-

175.016

7

Universitas Airlangga

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas

2

393.229

276.280

116.949

-

-

116.949

-

-

116.949

-

116.949

2.889.831

2.275.483

614.348

-

-

499.462

-

495.554

-

495.554

TOTAL

Keterangan: 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya -185 -


DAFTAR 33.c

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS PER 30 JUNI 2007 (Dalam Jutaan Rupiah )

No.

Badan Lainnya

Sumber a)

Aktiva Lancar

Aktiva Tetap

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Aktiva

Lain-lain (6)

Total Aktiva


(7) =(4)+(5)+(6)

(8)


Total Kewajiban

Modal

Surplus/ (Defisit) Tahun Lalu

Surplus/ (Defisit) Tahun Berjalan

Total Ekuitas

(9)

(10) =(8)+(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Lembaga Penjamin Simpanan

3

8.658.719

4.600

8.910

8.672.229

2.382.405

-

2.382.405

6.289.824

-

-

6.289.824

2

Bapertarum

2

3.596.623

81.796

1.542

3.679.961

3.674.780

-

3.674.780

5.183

-

-

5.183

3

Badan Pengelola Gelora Bung Karno

2

70.222

13.782.012

479

13.852.713

3.761

-

3.761

13.678.220

(30.606)

13.667

13.661.281

4

Badan Pengelola Komplek Kemayoran

3

1.660.984

271.677

35.363

1.968.024

39.870

-

39.870

457.977

1.491.278

(21.100)

1.928.154

5

Badan Pengelola Otorita Batam

2

121.044

3.263.498

3.486

3.388.028

31.134

4.352

35.486

3.352.543

-

-

3.352.543

6

Badan Pengelola Otorita Asahan

2

-

449

-

449

-

-

-

-

-

-

449

7

Badan Pengelola Dana Abadi Umat*

2

1.343.133

-

-

1.343.133

27.403

-

27.403

1.315.728

-

-

1.315.728

8

Badan Amil Zakat Nasional

2

17.484

-

-

17.484

130

-

-

17.354

-

-

17.354

9

BP3 Taman Mini Indonesia

1

17.100

10.174

1.215

28.489

-

1.153

27.336

-

-

27.336

10

Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti

1

27.266

9.564

69

36.899

12.297

-

12.297

24.602

-

-

24.602

11

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

2

116

88.226

189.557

277.900

-

-

-

-

-

-

277.900

12

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

2

304

84.492

-

84.796

304

-

-

-

-

-

84.796

13

Lembaga Penyiaran Publik RRI

2

234

2.156.269

-

2.156.503

-

-

-

-

-

-

2.156.503

14

Lembaga Penyiaran Publik TVRI

2

216.269

235.008

113

451.390

488.146

732

488.877

250.000

(231.475)

(56.012)

(37.487)

15.512.691

17.511.997

240.622

33.265.310

6.171.780

4.352

6.177.155

25.168.767

1.460.672

(7.433)

26.622.006

TOTAL

Keterangan: a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa. * Per 31 Maret 2006



DAFTAR 33.d

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH PER 30 JUNI 2007 (Dalam Jutaan Rupiah )

No.

Badan Lainnya

Sumber a)

Pendapatan Aktivitas Operasional

Beban Aktivitas Operasional

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Surplus (Defisit) Aktivitas Pendapatan Aktivitas Non Operasional Operasional

(6)=(4)-(5)

(7)

Beban Aktivitas Non Operasional

Surplus (Defisit) Sebelum PKLB

PKLB b)

Surplus (Defisit) Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

Surplus (Defisit) Bersih

(8)

(9)=(6)+(7)-(8)

(10)

(11)=(9)-(10)

(12)

(13)=(11)-(12)

1

Lembaga Penjamin Simpanan

3

1.712.607

818.074

894.533

2.390

336

896.586

896.586

180.608

715.979

2

Bapertarum

2

361.678

8.986

352.692

1.063

1.358

352.397

352.397

-

352.397

3

Badan Pengelola Gelora Bung Karno

2

63.900

5.233

58.667

58.667

58.667

-

58.667

4

Badan Pengelola Komplek Kemayoran

3

6.086

39.649

(33.564)

12.974

510

(21.100)

(21.100)

-

(21.100)

5

Badan Pengelola Otorita Batam

2

422.009

329.006

93.003

7.185

4.130

96.058

96.058

-

96.058

6

Badan Pengelola Otorita Asahan

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Badan Pengelola Dana Abadi Umat*

2

-

-

-

-

-

-

-

8

Badan Amil Zakat Nasional

2

20.067

20.119

(52)

-

-

(52)

(52)

-

(52)

9

BP3 Taman Mini Indonesia

1

38.800

37.964

836

-

-

836

836

-

836

10

Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti

1

42.325

37.921

4.404

2.976

1.101

6.279

6.279

3.379

2.900

11

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Lembaga Penyiaran Publik RRI

2

-

-

-

-

14

Lembaga Penyiaran Publik TVRI

2 TOTAL

a) b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.667.471

1.296.952

1.370.520

26.588

7.436

1.389.672

-

1.389.672

183.987

1.205.686

1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa * Per 31 Maret 2006



DAFTAR 34.a IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM AKTIVA DAN KEWAJIBAN PER 30 JUNI 2007

(Dalam Jutaan Rupiah ) BADAN LAYANAN UMUM

No.

(2)

(1)

1

Sumber a) Status b) (3)

(5)

(6)

(6)

Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Lain-lain

Total Aktiva



Total Kewajiban

(7)

(8)

(9) =(5)+(6)+(7)+(8)

(9)

(10)

(11) =(9)+(10)

Aktiva Bersih Tdk Aktiva Bersih Terikat Terikat Temporer (12)

(13)

Aktiva Bersih Terikat Permanen

Ekuitas

(14)

(15)=(12)+(13)+(14)

1

Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

2

34.690

68.369

-

50

103.109

5.024

-

5.024

98.085

-

-

98.085

2

RSUP Fatmawati Jakarta

2

29.127

168.691

-

-

197.819

6.797

-

6.797

184.243

6.778

-

191.021

3

RS Dr. Cipto Mangunkusumo

2

146.871

157.872

-

98.184

402.927

13.844

1.241

15.086

387.841

-

-

387.841

4

RSUP Sanglah Denpasar

2

22.596

143.416

-

1.196

167.208

8.700

502

9.202

141.407

16.599

-

158.006

5

RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar

3

31.869

86.757

-

22.058

140.685

29.577

-

29.577

111.108

-

111.108

6

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

2

17.544

81.370

147

24.118

123.178

6.429

-

6.429

116.749

-

-

116.749

7

RS DR. M. Djamil Padang

2

32.926

102.203

-

1.794

136.923

3.244

-

3.244

114.237

-

19.442

133.679

8

RSU DR. sardjito Yogyakarta

3

68.006

301.055

77.692

446.752

15.217

15.217

431.536

-

-

431.536

9

RS Kanker Dharmais Jakarta

3

4.157

232.180

402

236.740

684

684

236.056

-

-

236.056

10

RS Dokter Kariadi Semarang

3

81.389

258.384

339.773

10.256

-

10.256

329.517

-

-

329.517

11

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

2

119.992

182.685

2.722

351

305.750

34.672

-

34.672

271.809

-

-

271.809

12

RS Anak dan Bunda Harapan Kita

2

31.888

123.861

-

-

155.750

10.310

-

10.310

145.440

-

-

145.440

13

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

3

28.609

490.256

38.447

557.312

9.663

-

9.663

54.765

-

-

54.765

14

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

846

27.767

-

-

28.613

380

-

380

28.233

-

-

28.233

650.509

2.424.868

2.869

264.291

3.342.538

154.799

1.744

156.542

2.651.024

23.378

19.442

2.693.843

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

BIDANG PEMBIAYAAN 1

Lembaga Pengelola Dana Bergulir

5

2

Badan Investasi Pemerintah

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

LLP-KUKM

3

3.458

2.110

-

-

5.568

4.389

-

4.389

1.179

-

-

1.179

3.458

2.110

-

-

5.568

4.389

-

4.389

1.179

-

-

1.179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUB TOTAL (2) 3

Aktiva Tetap

BIDANG RUMAH SAKIT

SUB TOTAL (1) 2

(4)

Aktiva Lancar

BIDANG TELEKOMUNIKASI 1

Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

5 SUB TOTAL (3)

4

BIDANG PENUNJANG KONSTRUKSI 1

Badan Pengatur Jalan Tol

3 SUB TOTAL (4)

5

617.574

-

-

-

617.574

-

599.615

599.615

17.958

-

-

17.958

617.574

-

-

-

617.574

-

599.615

599.615

17.958

-

-

17.958

1.053

15.570

-

26

16.650

114

-

114

16.536

-

-

16.536

1.053 1.272.595

15.570 2.442.548

2.869

26 264.318

16.650 3.982.329

114 159.302

601.359

114 760.661

16.536 2.686.696

23.378

19.442

16.536 2.729.516

LAIN-LAIN 1

PP IPTEK

3 SUB TOTAL (5) TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI

Keterangan: a)

b)

1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)

S=Sehat; KS=Kurang Sehat; TS=Tidak Sehat Instansi yang telah berstatus PK BLU dan telah beroperasi pada tahun 2006 terdiri dari 13 Rumah Sakit Pemerintah (eks Perjan) yang ditetapkan secara langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 . 4 satker PK BLU yang ditetapkan pada tahun 2006 dengan KMK belum beroperasi.

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU -188 -


DAFTAR 34.b IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH PER 30 JUNI 2007 (Dalam Jutaan Rupiah )

No.

BADAN LAYANAN UMUM (2)

(1)

1

Sumber a) Status b) (3)

APBN

Lainnya

Pendapatan Usaha

Beban Usaha

Pendapatan Kotor

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) =(5)+(6)+(7)+(8)

(10)

(11)

Pendapatan lainBeban lain-lain lain (12)

(13)

Surplus (Defisit)

Pajak Penghasilan

Surplus (Defisit) Bersih

(14)=(11)+(12)-(13)

(15)

(16)=(14)-(15)

1

Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

2

83.596

926

54.821

-

139.343

121.978

17.365

-

2

RSUP Fatmawati Jakarta

2

104.248

1.986

47.783

131

154.148

147.370

6.778

-

6.778

3

RS Dr. Cipto Mangunkusumo

2

238.095

8.473

189.845

-

436.414

321.258

115.156

-

115.156

4

RSUP Sanglah Denpasar

2

119.514

1.729

59.172

15

180.429

163.830

16.599

-

16.599

5

RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar

3

56.358

222

15.988

-

72.568

73.405

(837)

-

(837)

6

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

2

84.653

960

57.054

10

142.677

126.825

15.852

-

15.852

7

RS DR. M. Djamil Padang

2

79.110

481

43.040

-

122.631

114.152

8.479

-

8.479

8

RSU DR. Sardjito Yogyakarta

3

67.826

557

28.980

-

97.363

72.970

24.393

-

24.393

17.365

9

RS Kanker Dharmais Jakarta

3

3

46.291

46.294

12.946

33.348

-

33.348

10

RS Dokter Kariadi Semarang

3

63.937

1.332

28.071

93.340

76.079

17.261

-

17.261

11

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

2

284.432

8.287

53.978

-

346.696

289.556

57.140

-

57.140

12

RS Anak dan Bunda Harapan Kita

2

112.890

2.549

49.147

-

164.587

145.940

18.647

-

18.647

13

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

3

85.227

-

252.421

-

337.648

89.910

247.737

-

247.737

14

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

3

2.207

-

21.557

-

23.765

4.342

1.382.097

27.502

948.147

155

2.357.901

1.760.561

-

-

-

19.423

-

19.423

597.340

-

597.340

BIDANG PEMBIAYAAN 1

Lembaga Pengelola Dana Bergulir

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Badan Investasi Pemerintah

2

557.000

-

-

-

557.000

12.249

-

-

-

544.751

-

544.751

2

LLP-KUKM

3 SUB TOTAL (2)

3

Non Operasional

BIDANG RUMAH SAKIT

SUB TOTAL (1) 2

(4)

Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat Operasional

7.526

-

-

-

4.343

120

2.110

2.353

-

2.353

-

-

-

7.526 564.526

3.183

564.526

15.432

4.343

120

2.110

547.104

-

547.104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BIDANG TELEKOMUNIKASI 1

Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

5

SUB TOTAL (3) 4

BIDANG PENUNJANG KONSTRUKSI 1

Badan Pengatur Jalan Tol

3 SUB TOTAL (4)

5

5.095

-

-

-

5.095

9.615

(4.520)

22.493

14

17.958

-

17.958

5.095

-

-

-

5.095

9.615

(4.520)

22.493

14

17.958

-

17.958

2.964

0

0

0

2.964

2.964

-

2.964

2.964 1.954.682

27.502

948.147

155

2.964 2.922.427

1.775.993

-

-

-

2.964 1.144.444

-

2.964 1.144.444

LAIN-LAIN 1

PP IPTEK

3 SUB TOTAL (5)

TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI

Keterangan: 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). LK tahun 2005 (Audited) a) b) S=Sehat; KS=Kurang Sehat; TS=Tidak Sehat * Instansi yang telah berstatus PK BLU dan telah beroperasi pada tahun 2006 terdiri dari 13 Rumah Sakit Pemerintah (eks Perjan) yang ditetapkan secara langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 . 4 satker PK BLU yang ditetapkan pada tahun 2006 dengan KMK belum beroperasi.

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU -189 -


DAFTAR 35

DATA ASET EKS ASING/CINA PER 30 JUNI 2007

No.

Provinsi

Jumlah

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bandar Lampung Bengkulu Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Jayapura JUMLAH

28 184 11 87 23 47 17 5 35 7 75 148 97 9 233 162 0 15 18 14 16 16 53 6 5 12 1 15 6 1345

Sertifikat

4 11 5 0 28 17 2 5 5 5 1 21 17 37 0 50 13 0 5 6 5 11 5 0 0 1 0 0 1 4 255

Jenis Penyelesaian Kompensasi Ditukar Hibah 5 0 33 0 0 2 4 0 0 0 0 15 27 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 99

6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 21

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jumlah yang Jumlah yang belum telah selesai selesai Dikembalikan 9 = Jmlh 4 s.d 8 10=3-9 8 0 12 16 4 45 139 0 0 11 0 28 59 1 20 3 0 6 41 1 6 11 0 5 0 0 5 30 0 1 6 2 43 32 5 52 96 5 48 49 0 0 9 6 63 170 0 13 149 0 0 0 0 5 10 2 8 10 0 7 7 0 11 5 0 6 10 1 12 41 0 0 6 0 1 4 0 0 12 0 0 1 0 1 14 0 5 1 27 403 942



DAFTAR 36

LAPORAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA I. Latar Belakang 1. Pertanggungjawaban APBN sebelum Paket UU Keuangan Negara Sebelum Paket Undang-Undang Keuangan Negara diundangkan, Pemerintah Republik Indonesia dalam Pertanggungjawaban APBN hanya meliputi Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang menyajikan penerimaan negara dan belanja negara. Posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari Aset, Utang dan Ekuitas tidak pernah dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyediakan wadah bagi pelaporan posisi kas termasuk daftar rekening. Akibatnya, BPK selalu mempermasalahkan tidak transparannya rekening-rekening yang dimiliki oleh pemerintah. 2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Sesuai dengan pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pasal 31 menyebutkan bahwa laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan. II. Kondisi 1. Instruksi Presiden tentang Penertiban Rekening Departemen/LPND. Sejak awal reformasi, Pemerintah melakukan inisiatif dalam upaya penertiban rekening-rekening nonbudgeter dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 1999 yang mengharuskan semua departemen/lembaga pemerintah non departemen untuk melaporkan seluruh rekeningnya dan memindahkannya ke rekening Menteri Keuangan selambat-lambatnya 31 Agustus 1999. Pada tahun 2000 diterbitkan Inpres No.4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang merupakan penegasan dari Inpres No 9 Tahun 1999. Namun pelaksanaan kedua Inpres tersebut tidak jelas sejauh mana efektifitasnya. 2. Penyajian Rekening Pemerintah pada LKPP Pemerintah telah berhasil menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004. Dalam LKPP tersebut telah diungkapkan saldo kas pemerintah, termasuk kas di Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2004 sebesar Rp52.307.558.814.276, tahun 2005 sebesar Rp46.187.299.854.447 dan tahun 2006 sebesar Rp38.192.834.699.360. 3. Rekening Pemerintah Berdasarkan Temuan BPK Berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d. 2006, ditemukan sebanyak 4.643 rekening pemerintah di seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah Rp32.35 triliun yang tidak dilaporkan pada LKPP maupun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Rincian rekening temuan pemeriksaan BPK menurut tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13 Rekapitulasi Rekening Temuan BPK pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN Tahun

Giro

Rupiah

Dep.

Rupiah

Total Rek

Total Rupiah

A. K/L 2004

651

3.405.779.118.879

2005

680

7.220.263.829.412

623

1.317.472.076.411

1.303

8.537.735.905.823

2006

2.136

3.115.049.445.892

260

144.466.881.095

2.383

3.259.516.326.987

4.337

15.203.031.351.689

306

17.148.306.270.000

TOTAL K/L B. BUN 2004 TOTAL A+B

4.643 32.351.337.621.689 Keterangan: Temuan tahun 2004 belum memisahkan antara giro dan deposito. Rekapitulasi rekening temuan BPK per Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran A.



DAFTAR 36

III. Kriteria 1. Sesuai Pasal 22 Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. 2. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 3. Selain poin 2 di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. PMK ini mengatur kewajiban Kementerian Negara/Lembaga/kantor/satuan kerja untuk :  Meminta persetujuan Menkeu dalam membuka rekening baru  melaporkan kepada Menkeu rekening-rekening yang sudah ada sebelum berlakunya PMK ini untuk diteliti dan diberikan ijin. 4. Bersamaan dengan poin 3 di atas, Pemerintah juga telah menerbitkan PMK No. 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga PMK yang mengatur tentang penertiban rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, terdiri dari :  Rekening temuan BPK  Rekening temuan Departemen Keuangan  Rekening non-temuan BPK dan Departemen Keuangan 5. Sebagai petunjuk pelaksanaan atas kedua PMK tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 35/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 6. Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh rekening temuan BPK pada Tabel 13 di atas, ditemukan adanya duplikasi temuan dan penambahan/pengurangan. Rekapitulasi Rekening Pemerintah setelah penelitian disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Rekapitulasi Rekening Temuan BPK Setelah Penyesuaian Temuan Duplikasi dan Penambahan/Pengurangan Tahun

Giro

Rupiah

Dep.

Rupiah

Total Rek

Total Rupiah

A. K/L 2004

582

3.210.838.379.193

2005

768

5.078.258.412.435

623

1.317.472.076.411

1.391

6.360.661.515.098

2006

2.103

3.078.258.412.435

263

144.466.881.095

2.366

3.222.725.293.530

4.339

12.794.225.187.821

2004

306

17.148.306.270.000

TOTAL

4.645

29.942.531.457.821

TOTAL KL B. BUN

Keterangan: Temuan rekening duplikatif Dilaporkan temuan 1 rekening Kas Besi di Deplu yang ternyata terdiri dari 119 rekening dengan total saldo rupiah yang sama Selisih

(116 rekening) 118 rekening 2 rekening

Rekapitulasi rekening temuan BPK per Kementerian Negara/Lembaga setelah penyesuaian temuan duplikasi dan penambahan/pengurangan dapat dilihat pada Lampiran B. IV. Langkah dan Hasil Penertiban Rekening Pemerintah 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 dan Perdirjen 35/PB/2007, telah dilakukan upaya-upaya penertiban rekening pemerintah dengan melakukan inventarisasi terhadap Pemerintah. 2. Pendataan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Penertiban dirancang sehingga mencakup seluruh rekening yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga baik yang sudah dilaporkan maupun yang Daftar Neraca - 202 -


3.

DAFTAR 36

belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang disajikan pada Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran serta Rekening Lainnya yang dikuasai oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga. Dengan demikian, inventarisasi yang dilakukan dalam rangka penertiban ini mencakup rekening yang sudah atau yang belum dilaporkan dalam LKPP dan LKKL selama ini, dan yang dilaporkan sebagai temuan audit BPK maupun yang non-temuan BPK. Hasil inventarisasi rekening pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 disajikan pada Tabel 15. Hasil pendataan rekening sebagaimana dilaporkan pada Tabel menunjukkan adanya 19.099 rekening. Jumlah ini masih akan bertambah terus mengingat adanya lebih dari dua puluh ribu satker APBN dan proses pendataan masih terus berlanjut. Tabel 15 Rekapitulasi Seluruh Rekening yang Terdata s.d. 31 Agustus 2007

NO

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BA

(1) (2) A. K/L

(3)

Rek (4)

Temuan BPK Rp (5)

1

001

MPR

4

1.986.301.392

2

002

DPR

7

582.041.802

3

004

BPK

3

43.464.972

4

005

MA

165

71.428.906.022

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

006 007 008 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059

KEJAGUNG KEPRESIDENAN SET WA PRES DEPDA GRI DEPLU DEPHAN DEPHUK HAM DEPKEU DEPTAN DEPERIN DEP ESDM DEPHUB DEPDIKNAS DEPKES DEPAG DEP NAKERTRANS DEP SOSIAL DEP HUT DKP DEP PU MENKO POLHUKAM MENKO PEREKONOMIAN MENKO KESRA DEP BUD PAR. MENNEG BUMN MENNEG RISTEK MENNEG LH MENNEG KOP & UKM MENNEG PP MENNEG PAN BIN LSN WANTANAS BPS BAPPENAS BPN PERPUS NAS DEP KOMINFO

87 2 20 160 165 160 933 117 18 562 31 74 148 294 110 37 258 43 124 11 126 1 5 19 4 2 18 156

267.168.903.282 46.692.250.196 27.201.856.592 393.128.600.215 793.954.523.299 30.901.661.281 4.489.765.624.702 7.955.734.759 19.012.423.357 163.034.070.129 4.608.071.353 18.545.468.816 105.225.214.796 4.087.652.127.937 143.886.488.473 33.997.650.793 352.776.384.729 3.473.929.302 10.888.910.173 456.220.983 314.477.459 1.705.711.430 505.911.028 1.460.120.619 7.113.928 10.623.762 6.360.603.107 11.360.884.408

21

548.080.211.570

TOTAL

Non Temuan BPK Rp (7)

Rek (6)

4 27 778 250 9 2 472 136 39 4.396 423 168 32 761 699 2.500 294 277 97 83 1 4 4 10 6 13 31 35 7 1 2 2 1 323 34 5 15 -

Rek (8)

Rp (9)

-

4

1.986.301.392

12.477.940.790

11

13.059.982.592

659.688.448

30

703.153.420

-

943

71.428.906.022

14.458.201.782 850.494.257 1.797.556.746 1.486.198.956 9.736.845.538 19.664.472.531 2.028.033.113.047 1.242.843.212.633 10.642.817.950 85.841.582.861 238.632.792.038 21.915.414.878 13.587.627.232 2.899.651.410 2.320.839.531 807 24.052.592 37.414.793.483 5.114.339.242 8.062.518.995 2.354.339.873 2.558.533.964 2.849.963.099 1.588.261.701 2.141.210.760 1.970.000 2.973.770 316.589.578 25.512.943.379 4.865.712.324 241.408.991 1.311.132.387 -

337 9 4 492 296 165 199 5.329 540 186 594 792 74 847 2.794 404 314 258 140 207 1 15 4 136 6 14 36 54 11 1 2 2 1 325 52 161 15 21

281.627.105.064 850.494.257 48.489.806.941 28.688.055.548 402.865.445.753 793.954.523.299 50.566.133.812 6.517.798.737.749 1.250.798.947.392 19.012.423.357 173.676.888.079 90.449.654.214 18.545.468.816 343.858.006.834 4.087.652.127.937 165.801.903.351 47.585.278.025 352.776.384.729 6.373.580.712 13.209.749.704 807 480.273.574 37.414.793.483 5.428.816.701 8.062.518.995 4.060.051.303 3.064.444.992 4.310.083.718 1.595.375.630 2.141.210.760 1.970.000 2.973.770 316.589.578 25.523.567.141 11.226.315.431 11.602.293.399 1.311.132.387 548.080.211.570


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) NO

BA

(1) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

(2) 060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (3) KEPOLISIAN RI BPOM LEMHANAS BKPM BNN MENEG PDT BKKBN KOMNAS HAM BMG KPU MK RI PPATK LIPI BATAN BPPT LAPAN BAKORSUTARNAL BSN BAPETEN LAN ARSIP NASIONAL BKN BPKP DEP DAG MENPERA MENPORA KPK BRR NAD-NIAS DPD KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BP MIGAS OTORITA BATAM TOTAL A

B. BUN (Rp) TOTAL A +B

DAFTAR 36 TOTAL

1 63 56 1 4 1 3 4 3 4.339 USD

Temuan BPK Rp (5) 276.510.107.405 477.365.809 250.000.000 958.004.200 1.737.303.599 95.100.863 169.333.115 15.719.532.828 808.582.289 1.779.996.088 3.425.461 140.752.002 3.510.349.257 283.526.334 1.968.107.350 959.851.068 11.949.543.824.333 1.735.771

Rek (6) 1.776 48 1 11 6 8 7 2 2 1 136 42 19 20 5 2 6 30 39 21 61 82 7 40 31 1 2 2 7 83 4.437 -

Non Temuan BPK Rp (7) 77.775.239.646 2.601.047.296 25.925.512 1.497.513.276 66.344.413 1.166.036.018 42.979.845 194.549.633 8.021.785 160.289.893 28.460.639.684 791.335.718 1.036.102.310 604.266.436 516.410.554 341.369.015 316.971.737 997.666.670 51.992.695 327.021.899 3.580.262.931 3.064.323.395 10.990.593.579 13.760.463.566 1.699.627 36.696.046 4.335.703.212 17.895.509.883 246.060.250.446 4.212.677.451.897 19.926.867

Rek (8) 1.970 49 1 13 1 6 28 8 7 2 3 1 137 44 107 20 5 2 6 30 39 22 124 138 8 44 31 1 4 2 2 11 86 18.776 -

Rp (9) 354.285.347.051 3.078.413.105 25.925.512 1.747.513.276 958.004.200 66.344.413 1.737.303.599 1.166.036.018 42.979.845 194.549.6338.021.785 160.289.893 28.555.740.547 960.668.833 16.755.635.138 604.266.436 516.410.554 341.369.015 316.971.737 997.666.670 51.992.695 327.021.899 4.388.845.220 1.779.996.088 3.067.748.856 11.131.345.581 13.760.463.566 3.510.349.257 285.225.961 36.696.046 4.335.703.212 19.863.617.233 247.020.101.514 16.162.221.276.230 21.662.638

306

17.148.306.270.000

17

5.055.462.940.252

323

22.203.769.210.252

4.645 USD

29.097.850.094.333 1.735.771

14.454

9.268.140.392.149 19.926.867

19.099

38.365.990.486.482 21.662.638

Rek (4) 194 1 2 1 28 1 1 2 88 -

4. Terhadap hasil inventarisasi, kemudian dilakukan pembahasan yang meliputi:  Identifikasi keberadaan dan kepemilikan;  Verifikasi: dasar hukum dan tujuan pembukaan, jenis, sumber dana, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan;  Pengelompokan rekening: a. Rek. Bendahara Penerimaan b. Bendahara Pengeluaran c. Rek. penampungan sementara d. Rek. penampungan dana jaminan e. Rek. penampungan dana titipan f. Rek. sumbangan dan penerimaan lain-lain g. Rek. penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen h. Rekening yang tidak jelas Pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Penertiban Rekening Pemerintah dengan Kementerian Negara/Lembaga, termasuk rekening Departemen Keuangan, dapat diidentifikasi dan diselesaikan berdasarkan pengelompokkannya sesuai dengan PMK 58/2007, disajikan pada Tabel 16.



DAFTAR 36

Tabel 16 Kelompok Rekening Yang Telah Selesai Dibahas Berdasarkan PMK 58/2007 Per 31 Agustus 2007

No

Pengelompokan Rekening

Temuan BPK Rek.

Non Temuan BPK

Total

Rupiah

Rek.

Rupiah

Rek.

Rupiah

5.887.390.604

1.930

113.087.490.083

1.952

118.974.880.687

A. K/L I. Dipertahankan (K/L) 1. Rek. Bend. Penerimaan

22

2.

Rek. Bend. Pengeluaran

572

712.963.985.576

5.398

502.224.939.633

5.970

1.215.188.925.209

3.

Rek. Penampungan Sementara

103

3.193.993.285.459

68

46.233.962.536

171

3.240.227.247.994

4.

Rek. Penampungan Dana Jaminan

278

1.085.446.927.199

1.215

1.779.177.695.382

1.493

2.864.624.622.581

5.

Rek. Penampungan Dana Titipan Rek. Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen

111

3.292.040.944.300

123

91.808.738.254

234

3.383.849.682.554

33

41.810.229.736

56

12.178.288.508

89

53.988.518.243

28

632.167.429.793

44

122.927.940.520

72

755.095.370.313

1.147

8.964.310.192.666

8.834

2.667.639.054.915

9.981

11.631.949.247.581

USD

280.043

463

116.019.682.957

76

1.129.376.418

539

117.149.059.375

65

1.365.437.010.396

16

104.748.215

81

1.365.541.758.611

85

9

35.155.577 373.692

94

446

72.520.592.036 10.342.201 1.707.352.530 131.251.767.136

353

3.958.411.878

799

72.555.747.614 10.342.201 1.707.352.530 135.210.179.014

1.062

1.686.946.747.256

469

5.228.065.781

1.531

1.692.174.813.037

USD

1)

9.303

2.672.867.120.696

11.512

1.455.728 13.324.124.060.618

6. 7.

Sub Total

19.926.867

20.206.910

II. Ditutup 1. 2. 3. 4. 5.

Ditutup dan setor ke Kas Negara Ditutup dan digabung ke rek. pemerintah lainnya Ditutup dan setor ke Non KasNegara Ditutup dan setor ke Kas Negara dan Non Kas Negara Proses penutupan Sub Total Total I+II

3

1.455.728

2.209

10.651.256.939.922

USD

1.735.871

15

18

19.926.867

21.662.638

B. BUN Ditutup dan setor ke Kas Negara Total A+B

2.209

10.651.256.939.922

USD

1.735.871

17

5.055.462.940.2522)

17

5.055.462.940.252

9.320

7.728.330.060.948

11.529

18.379.587.000.870

19.926.867

21.662.638

Keterangan: 1) Termasuk jumlah yang disetor ke kas negara sebesar USD 976,613.76. 2) Telah disetor ke rekening BUN No. 502.000000 pada tahun 2006

Rincian rekening yang telah selesai dibahas per Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 dapat dilihat pada Lampiran C. 5. Sampai dengan 31 Agustus 2007, sebagian dari rekening yang sudah terdata belum diselesaikan pembahasannya secara tuntas oleh Tim Pembahas bersama Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Rekapitulasi rekening yang masih dalam proses pembahasan tersebut disajikan pada Tabel 17.



DAFTAR 36

Tabel 17 Kelompok Rekening Yang Masih Dalam Proses Pembahasan Per 31 Agustus 2007 Pengelompokan No. Rekening A. K/L 1 Telah teridentifikasi namun belum dapat dikelompokkan 2 Rekening dinyatakan bukan milik K/L bersangkutan 3 Nomor dan identitas rekening belum diperoleh 4 Belum diresponi oleh K/L bersangkutan 5 Masih dalam proses identifikasi di lingkungan K/L bersangkutan 6 Bahan sudah tersedia namun belum dibahas 7 Masih dalam proses klarifikasi dengan pihak bank 8 Tidak ada kesepakatan terhadap kepemilikan rekening 9 Rekening telah ditutup namun penyetoran tidak ke Kas Negara 10 Rekening telah ditutup diragukan mutasimutasinya Total A B. BUN TOTAL A+B

Temuan BPK Rupiah

Rek.

Non Temuan BPK Rek. Rupiah

Total Rupiah

Rek.

172

42.886.904.407

34

20.615.432.901

206

63.502.337.308

186

126.207.581.281

2

4.028.972.584

188

130.236.553.865

496

639.016.629.518

42

-

538

639.016.629.518

314

73.696.967.281

-

-

314

73.696.967.281

700

111.469.395.704

30

-

730

111.469.395.704

125

218.320.264.849

4.858

1.515.165.925.717

4.983

1.733.486.190.566

76

2.798.217.184

168

-

244

2.798.217.184

-

-

-

-

-

-

10

8.316.409.067

-

-

10

8.316.409.067

51

75.921.351.083

-

-

51

75.921.351.083

5.134 1.539.810.331.201

7.264

2.838.097.215.612

306

17.148.306.270.000

7.570

19.986.403.485.612

2.130

1.298.286.884.411

306

17.148.306.270.000

2.436

18.446.593.154.411

5.134 1.539.810.331.201

Rincian rekening yang telah selesai dibahas per Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 dapat dilihat pada Lampiran D. 6. Berdasarkan Tabel 16 dan Tabel 17, proses penyelesaian rekening dapat diringkas sebagai berikut: a. Rekening temuan BPK Selesai dibahas: - dipertahankan 1.147 rekening - ditutup 1.062 rekening sub total 2.029 rekening Masih dalam proses 2.436 rekening Total 4.645 rekening (Jumlah tersebut sesuai dengan yang tercatat pada Tabel 14 dan Tabel 15 lajur 4) b. Rekening di luar temuan BPK Selesai dibahas: - dipertahankan 8.834 rekening - ditutup 486 rekening sub total 9.320 rekening Masih dalam proses 5.134 rekening Total 14.454 rekening (Jumlah tersebut sesuai dengan yang tercatat pada Tabel 15 lajur 6) Daftar Neraca - 206 -


DAFTAR 36

7. Selanjutnya, dapat dilaporkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang telah menyelesaikan pembahasan sesuai PMK No. 58/2007 sampai dengan 31 Agustus 2007 adalah sebanyak 41 K/L (2.780 rekening dan Rp783.713.540.812). Kementerian Negara/Lembaga yang belum menyelesaikan pembahasan sesuai PMK No. 58/2007 adalah sebanyak 34 K/L (15.996 rekening dan Rp15.378.854.571.382). Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang telah dan belum menyelesaikan pembahasan sampai dengan 31 Agustus 2007 dapat dilihat pada Lampiran E. V. Pembahasan Rekening Khusus di Lingkungan Departemen Keuangan 1. Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang telah selesai dibahas berdasarkan PMK 58/2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007, disajikan dalam Tabel 18 berikut:

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.

Tabel 18 Rekening Departemen Keuangan Yang Telah Selesai Dibahas Berdasarkan PMK 58/2007 Per 31 Agustus 2007 Unit Eselon I Rek Rupiah Sekretariat Jenderal 32 125.024.019.972,10 Inspektorat Jenderal 3 281.297.203,00 Direktorat Jenderal Anggaran 4 188.198.650,00 Direktorat Jenderal Pajak 1.755 61.597.434.504,94 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 420 105.390.967.809,44 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 548 2.304.517.227.231,38 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 4 279.794.200,00 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 429 209.571.125.274,93 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 6 301.611.742.467,52 Badan Kebijakan Fiskal 2 68.591.515,97 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 13 247.517.815,51 Bapepam dan Lembaga Keuangan 1.433 1.857.190.254.506,95 Jumlah 4.649 4.965.968.171.151,74

Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 disajikan dalam Tabel 19 berikut: Tabel 19 Rekening Departemen Keuangan Yang Masih Dalam Proses Pembahasan Per 31 Agustus 2007 No.

Unit Eselon I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Badan Kebijakan Fiskal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

12

Bapepam dan Lembaga Keuangan Jumlah

Rek

Rupiah

3 5 89 22 15 2 25 25

77.176.488 117.269 32.399.220 911.747.532 1.579.259.213 497.404.749 254.395.443 182.482.007

186

3.534.981.922


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) 3.

DAFTAR 36

Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang masih dalam proses identifikasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 disajikan dalam Tabel 20 berikut: Tabel 20 Rekening Departemen Keuangan Yang Masih Dalam Proses Identifikasi Per 31 Agustus 2007 No.

Unit Eselon I

Rek

Rupiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Badan Kebijakan Fiskal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

16 7 19 329 114 146 171 5

187.915.438 1.419.439 684.227.578 5.015.441.620.232 3.690.048.802 2.962.215.354.572 69.926.834.703 77.487.487

12

Bapepam dan Lembaga Keuangan

287

1.216.879.143.421

13

Luar Depkeu

7 1.101

3.358.176.516 9.272.462.228.188

Jumlah Keterangan: - Bank Mualamat 4 rekening Rp 16.403.184.317 - Bank BPD Jabar 1 rekening Rp 9.960.599.109 - Bank BRI 1 rekening Rp 121.141.378 - Bank BII 1 rekening (Rp 399.743)

VI. Permasalahan dan Rekomendasi 1. Terdapat beberapa rekening yang masih menggunakan nama instansi namun penggunaanya di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Direkomendasikan agar rekening-rekening yang selama ini telah digunakan yang tidak sesuai dengan tupoksi agar diganti nama yang tidak berhubungan dengan nama jabatan dan instansi. Terhadap rekening pemerintah yang sudah tidak digunakan agar segera ditutup dan saldonya disetor ke kas negara. 2. Beberapa satker mempunyai lebih dari satu rekening pengeluaran, contoh: rekening gaji dan rekening Uang Persediaan. Direkomendasikan agar satu satuan kerja hanya memiliki satu bendahara pengeluaran dan satu jumlah rekening. VII. Catatan Penting Hasil Penertiban Hal-hal khusus yang ditemukan selama pembahasan dapat diikhtisarkan sebagai berikut: NO

BA

K/L

KETERANGAN

1.

001

MPR

Terdapat satu rekening bukan milik institusi MPR yaitu rekening nomor 102-0000059136 di Bank Mandiri atas nama Hartati Murdaya dan Marzuki Usman. Rekening tersebut telah ditutup dan saldo sebesar Rp130.012 telah disetor ke kas negara pada tanggal 24 Juli 2007.

2.

002

DPR

Terdapat satu rekening temuan BPK tahun 2006 dengan nomor 1020003008031 sebesar Rp3.903.402,72 atas nama nasabah Sekjen DPR Bantuan Luar Negeri di Bank Mandiri yang sampai saat ini belum diklarifikasi karena pengelola rekening sudah pensiun.

3.

005

MA

Terdapat praktik pungutan atas Biaya Perkara yang digunakan langsung dan tidak disetorkan ke kas negara. Hal tersebut menurut MA dibenarkan oleh HIR, walaupun menurut UU bidang keuangan negara setiap penerimaan instansi pemerintah wajib disetor



BA

K/L

DAFTAR 36 KETERANGAN

dan dilaporkan sebagai pendapatan APBN. 4.

006

KEJAKSAAN AGUNG

Sampai saat ini proses pembahasan baru dilakukan untuk tujuh rekening titipan pihak ketiga yang merupakan bukti perkara dari 87 rekening temuan BPK sehingga informasi lengkap mengenai seluruh rekening pada Kejagung belum diperoleh Tim. Hal ini disebabkan penyediaan data yang kurang maksimal dari pihak Kejagung.

5.

007

SETWAPRES

Terdapat satu rekening dana operasional/taktis Wakil Presiden yang identitas, mutasi, dan saldo terakhirnya tidak diungkapkan oleh pihak Setwapres.

6.

010

DEPDAGRI

Terdapat beberapa rekening untuk penampungan hibah/bantuan luar negeri yang tidak masuk dalam APBN/DIPA. Selain itu, terdapat praktek penggunaan PNBP secara off budget berupa pungutan pendidikan dan pelatihan yang digunakan langsung oleh Depdagri.

7.

012

DEPHAN



Terdapat jasa giro belanja barang dengan nomor rekening 1200004513607 a.n. Babek TNI di Bank Mandiri sebesar Rp.717.380.423,98 yang telah dicairkan pada 31 Desember 2005 dan belum dibayarkan kepada rekanan. Rekening ini sudah ditutup dan saldo dana ini digunakan untuk membangun lapangan tenis di Babek. Seharusnya hal ini tidak terjadi dan terulang kembali karena tidak sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara.



Terdapat 3 rekening deposito di Bank Mandiri yaitu nomor 1290204094094 a.n. Progar Sops TNI sebesar Rp.850.000.000,00, nomor 1290204292474 a.n. Progar Sops TNI sebesar Rp. 500.000.000,00, dan nomor 1290299113791 a.n. Sops TNI sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang sudah ditutup (sekarang dalam bentuk tunai), dana rekening ini adalah bagian dari dana siaga dimana sekarang secara keseluruhan berjumlah Rp2.973.653.236,00, yang digunakan untuk mendukung kegiatan TNI yang bersifat mendadak. Dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening serta dilaporkan dalam neraca Mabes TNI.

7.

013

DEPHUKHAM

 Terdapat rekening dengan nomor 47885273 (BNI) yang telah ditutup namun saldonya tidak disetorkan ke Kas Negara. Rekening tersebut diakui pernah digunakan dan menyalurkan dana Paribas. Pihak Dephukham tidak tahu siapa yang menutup rekening ini.  Terdapat sejumlah praktek penggunaan PNBP secara off budget, antara lain penggunaan jasa giro sebesar 50% atas penerimaan pada Balai Harta Peninggalan.  Terdapat rekening No. 11779855 atas nama Prasarana Fisik Diklat Peg Dep Kehakiman yang merupakan rekening atas data aset Hendra Raharja di Australia. Dana kegiatan ini berasal dari Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (BHS). Rekening ini juga digunakan untuk menampung penyelesaian aset Hendra Raharja di Australia sebesar Rp 3,9 milyar, akan tetapi tim tsb menggunakan dana itu untuk membayar honor tim dan sisa sebesar Rp 3.303.014.390 disetor ke tim likuidasi BHS. Dalam temuan sisa saldo sebesar Rp 5.521.197 telah disetor ke kas negara sebesar Rp 5.521.197. Rekening ini sudah ditutup.

8.

018

DEPTAN

Terdapat beberapa kegiatan dana bergulir di Deptan yang belum melaporkan rekening kegiatan dana bergulir tersebut baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN antara lain bantuan langsung kepada masyarakat, skema pembayaran pembangunan pertanian, bantuan langsung kredit investati pertanian, dana pungutan modal lembaga usaha ekonomi masyarakat dan lembaga mandiri mengakar pada masyarakat.

9.

020

DEP ESDM

 Terdapat satu rekening temuan BPK yang digunakan untuk menampung pendapatan yang digunakan Dep ESDM tanpa Ijin Prinsip Penggunaan dari Departemen Keuangan.  Terdapat satu rekening temuan BPK yang digunakan untuk menampung dana titipan pihak ketiga yang berasal dari salah satu universitas di Belgia dalam rangka kerjasama dalam hal penelitian gunung berapi. Pada saat pembahasan, rekening telah ditutup dan saldo disimpan di brankas bendahara dan saldo yang tersisa direkomendasikan untuk dimasukkan dalam rekening bendahara pengeluaran.

10

023

DEPDIKNAS

Masih banyak rekening yang akan ditelusuri kembali dan akan dikonfirmasi ulang terkait dengan kuisioner yang mereka isi tidak sesuai dengan yang sebenarnya seperti halnya rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain yang berasal dari hibah yang katanya akan



BA

K/L


ditutup tetapi nyatanya bantuan tersebut masih berlanjut. 11.

024

DEPKES

Terdapat beberapa rekening penerimaan di Politeknik Kesehatan Palembang untuk menampung dana masyarakat yang kuliah di Politeknik tersebut. Terhadap penerimaan tersebut seharusnya menjadi PNBP yang harus disetor ke kas negara. Bila penerimaan tersebut belum masuk menjadi PNBP, bisa diusulkan untuk masuk dalam revisi PP yang mengatur PNBP Depkes. Masalahnya, pendidikan politeknik bukan tupoksi Depkes. Direkomendasikan agar rekening tersebut dan segera disetor ke kas negara.

12.

025

DEPAG



 

Terdapat beberapa rekening yang terkait dengan Badan Pengelolaan Haji masih menggunakan kelompok rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen. Tim Penertiban telah menyarankan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terdapat banyak satker yang membuka rekening untuk menampung dana bantuan sosial kepada madrasah dan pesantren. Sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir, dana pada rekening tersebut belum seluruhnya tersalurkan. Terdapat rekening dengan nomor 1270092036092 (Bank Mandiri) atas nama Dept. Agama Jakarta yang tidak jelas status kepemilikannya namun saldo terakhirnya menunjukkan penambahan yang sangat signifikan.

13.

026

DEP NAKERTRANS

Terdapat 21 rekening Tim Pelaksana Pengelolaan Asset Ex YDTP Migas yang masih dalam proses pembahasan upaya penyelesaiannya dengan tim dari Ditjen Perbendaharaan.

14.

027

DEPSOS

 

Terdapat satu rekening Setditjen Banjamsos Pusat Nomor. 0118846440 pada BNI ’46 untuk menerima dana hibah dari UNDP, dimana pengelolaan dana hibah ini masih belum menggunakan mekanisme APBN (belum tercantum dalam DIPA). Dari hasil pembahasan rekening temuan BPK tahun 2004 dan tahun 2005 terdapat rekening Unit Kesejahteraan Sosial (UKS) di BNI ‘46 Nomor 10550860 a.n. Menteri Sosial RI yang masih dipertahankan untuk menampung dana sumbangan, bantuan sosial, hadiah dan undian. Rekening ini juga merupakan penggabungan dari tiga rekening lain yang telah ditutup.

15.

029

DEPHUT

Terdapat beberapa kegiatan dana bergulir di Dephut yang belum melaporkan rekening kegiatan dana bergulir tersebut baik yang berasal dari APBN maupun Non-APBN antara lain pinjaman hutan tanaman industri, kredit usaha tani hutan rakyat dan kredit usaha tani persuteraan alam.

16.

032

DKP

Terdapat beberapa kegiatan dana bergulir di DKP yang belum melaporkan rekening kegiatan dana bergulir tersebut baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN antara lain program pengembangan perikanan usaha tangkap skala kecil, program penguatan modal kepada nelayan dalam hal pembudidayaan perikanan.

17.

036

MENKO KESRA

Terdapat rekening di Bank BNI Harmoni Nomor 0018307885 a.n. Posko Bencana Alam Aceh sebesar Rp.3.232.424.587,- yang merupakan rekening penampungan dana titipan. Rekening ini dibuat untuk menampung dana sumbangan/bantuan dari masyarakat untuk korban bencana alam tsunami di Propinsi Aceh. Landasan hukum pembentukan adalah Surat Sekretaris Kabinet RI No.B-24/Seskab/01/2005 tanggal 24 Januari 2005. Rekening ini masih aktif dengan jumlah saldo tersebut di atas sampai sekarang (hampir 3 tahun), sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa jumlahnya masih sangat besar yang seharusnya dana ini segera disalurkan untuk masyarakat korban bencana. Atas dasar hal tersebut, rekening ini direkomendasikan untuk segera disalurkan dan ditutup serta dilaporkan dalam CALK.

18.

040

DEP. BUDPAR

Untuk rekening yang merupakan Temuan BPK, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hanya menyampaikan data berupa Surat Permintaan Penutupan Rekening pada Bank Mandiri dan BNI yang dilampiri dengan daftar rekening yang akan ditutup. Data masingmasing rekening secara lengkap belum disampaikan.

19.

041

MENNEG BUMN

Terdapat dua rekening di Bank Mandiri milik Kementerian BUMN atas nama perorangan. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk menampung sumbangan bencana banjir dan bencana tsunami. Dua rekening tersebut rencananya akan segera ditutup.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2007 (Unaudited) NO 20.

BA 043

K/L KLH




Terdapat rekening di Bank BNI Jatinegara Nomor 0008919367 a.n. KLH (Program Bank Pohon yang juga merupakan temuan BPK tahun 2004) sebesar Rp.64.492.359,yang merupakan rekening penampungan dana titipan. Rekening ini dibuat untuk menampung dana sumbangan/bantuan dari para pengusaha atau masyarakat sebagai bentuk kepedulian dunia usaha untuk kegiatan penghijauan lahan kritis di seluru Indonesia. Landasan hukum atas kegiatan ini tidak ditemukan dan mekanismenya di luar APBN sehingga rekening ini direkomendasikan untuk ditutup dan saldonya disetor ke kas negara.



Terdapat rekening di Bank BNI Jatinegara Nomor 0108521807 a.n. Udun Suryatna sebesar Rp.1.259.169,- yang merupakan rekening Bendahara Penerimaan. Rekening tersebut menyalahi aturan karena menggunakan nama pribadi dan dibuka atas dasar Surat izin Menteri Keuangan No. S-495/MK.06/2003 tanggal 31 Desember 2003 (izin s.d. tahun 2004 dan dapat diperpanjang sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan) yang tidak diperpanjang. Direkomendasikan agar ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara.

21.

044

MENNEG KOP DAN UKM

Terdapat beberapa kegiatan dana bergulir di Menneg Koperasi dan UKM yang belum melaporkan rekening kegiatan dana bergulir tersebut baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN antara lain rekening penampungan dana dari APBN, rekening pengembalian penampungan cicilan pokok dan bunga pinjaman dan rekening perguliran penampungan dana yang akan digunakan untuk digulirkan kembali.

22.

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

Terdapat rekening di Bank BNI Ciputat Nomor 0017387239 a.n. Pusdiklat Lembaga Sandi Negara sebesar Rp.2.424.945,- yang merupakan rekening penampungan sementara. Rekening ini dibuat untuk menampung dana dari instansi induknya (Lembaga Sandi Negara) dan instansi lain untuk membiayai program diklat berdasarkan kontrak kerja. Sebagai informasi, Pusdiklat ini tidak memiliki DIPA, sedang dana operasionalnya tergabung dengan DIPA Lembaga Sandi Negara. Akan tetapi, berdasarkan kontrak kerja menerima dana melalui SPM-LS dari instansi induk dan instansi lainnya. Atas penerimaan ini pihak Lembaga Sandi Negara tidak dapat menunjukkan dasar hukum penerimaan dana ini. Atas dasar hal tersebut, rekening ini direkomendasikan untuk ditutup dan saldo disetor ke kas negara.

23.

054

BPS

Setiap ada kegiatan atau proyek tertentu, satker-satker BPS pada umumnya membuat rekening baru untuk kegiatan tersebut sehingga jumlah rekening yang dimiliki akan semakin banyak. Direkomendasikan agar hanya membuat satu rekening untuk beberap kegiatan atau proyek sekaligus.

24.

060

POLRI

Dalam temuan BPK tahun 2005 terdapat rekening di Bank Mandiri Nomor 310204034121 a.n. DIR RESKRIM POLDA KALTENG sebesar Rp2.177.500.000,00. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rekening tersebut merupakan tempat menampung dana sitaan pembalakan liar. Namun untuk daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Papua, dan Kalimantan Barat ihwal keberadaan rekening tersebut belum dapat diungkap.

25.

063

BPOM

Terdapat satu rekening untuk penampungan hibah/bantuan luar negeri yang tidak masuk dalam APBN/DIPA yang berasal dari WHO di bawah koordinasi Depkes. Direkomendasikan untuk diungkap dalam CaLK.

26.

074

KOMNAS HAM

Ditemukan empat rekening yang dananya berasal dari negara donor yang mekanisme penerimaannya tidak melalui APBN dan pertanggungjawaban rekening tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Keuangan KOMNAS HAM.

27.

081

BPPT





Terdapat satu rekening hibah atas nama BPPT Nomor 1030002004659 pada Bank Mandiri yang disalurkan langsung tanpa melalui mekanisme APBN (tidak tercantum dalam DIPA) dari lender kepada peneliti yang pada saat ini statusnya telah berpindah menjadi peneliti di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Riset “EU INCO RESTOREPEAT PROJECT”. Kegiatan tersebut direncanakan akan berakhir pada bulan Oktober 2007 dan setelah kegiatan selesai, rekening dimaksud akan ditutup. Tim Penertiban Rekening Pemerintah merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak berwenang terkait terhadap sejumlah rekening temuan BPK yang telah ditutup akan tetapi saldonya tidak disetor ke Kas Negara.



BA

K/L


28.

092

MENEGPORA

Rekening no 1570000214990 di Bank Mandiri atas nama UPT PP-PON (Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional) dan rekening no 0127540238 di Bank BNI 46 atas nama PPITKON ( Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional) sumber dana berasal dari penyewaan gedung milik mereka, tetapi dana tersebut kemudian dipergunakan untuk operasional mereka (hal ini tidak diperbolehkan, Tim merekomendasikan untuk sisa saldo disetor ke kas negara). MENPORA sedang mengodok Peraturan PNBP dengan Ditjen Anggaran Depkeu.

29.

094

BRR NAD-Nias

Belum melaporkan seluruh rekening yang terkait dengan rekening lain-lain antara lain trust fund, ReKOMPAK dan Komite Beasiswa.

BP MIGAS

Adanya potensi penerimaan negara, namun perlu dibahas level pimpinan yaitu tentang penyetoran saldo Bonus and Assistance berupa dana bantuan peralatan dari KKKS berupa uang. Dana ini diperuntukkan bagi pengembangan perusahaan pertambangan, di mana dana tersebut belum pernah digunakan. Selain itu juga terdapat jasa giro atas rekening pihak ketiga yang tidak diperhitungkan pada pokok saldo rekening dan berpotensi menjadi pendapatan negara.

30.


Lampiran A

REKAPITULASI REKENING TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2004, 2005, DAN 2006

Kementerian Negara/Lembaga

2004 Rupiah

2005 Rupiah

2006 Rupiah

Total Rupiah

No

BA

1

001

MPR

4

777.415.343

4

777.415.343

2

002

DPR

7

582.758.480

7

582.758.480

3

004

BPK

3

43.464.972

3

4

005

MAHKAMAH AGUNG

5

006

KEJAKSAAN AGUNG

6

010

7

Rek.

Rek.

Rek.

Rek.

43.464.972

11

6.732.921.204

9

7.458.632.573

119

30.618.382.877

139

44.809.936.654

7

259.470.869.920

80

7.698.033.363

87

267.168.903.283

DEP. DALAM NEGERI

2

1.155.428.886

15

26.507.689.804

3

551.075

20

27.663.669.765

011

DEP. LUAR NEGERI

6

9.058.336.092

25

349.656.827.800

11

659.206.884

42

359.374.370.776

8

012

DEP. PERTAHANAN

36

107.124.665.554

136

1.847.307.813.168

17

15.716.958.459

189

1.970.149.437.181

9

013

DEP. HUKUM DAN HAM

7

5.554.305.130

82

49.481.656.415

97

284.669.104

186

55.320.630.649

10

015

DEP. KEUANGAN

2.192.856.965.504

260

1.126.893.034.669

235

1.170.002.396.529

933

4.489.752.396.702

018

DEP. PERTANIAN

6

1.162.241.531

107

6.911.496.505

117

8.184.259.466

7

3.212.564.368

67

17.801.592.910

74

21.014.157.279 166.556.542.873

11 12

438 *) 4

110.521.431

019/090 DEP. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

13

020

DEP ESDM

3

76.677.476.331

217

67.323.857.073

342

22.555.209.469

562

14

022

DEP PERHUBUNGAN

2

400.685.590

7

1.042.772.090

21

1.578.699.460

30

3.022.157.141

15

023

DEP PENDIDIKAN NASIONAL

4

6.703.071.835

15

4.150.481.637

55

1.946.188.975

74

12.799.742.447

16

024

DEP KESEHATAN

6

3.192.719.570

53

93.850.018.430

93

8.717.363.976

152

105.760.101.976

17

025

DEP. AGAMA

49

796.649.960.591

92

3.819.820.681.864

179

266.567.825.471

320

4.883.038.467.926

18

026

DEPNAKERTRANS

3

337.487.189

37

136.145.765.014

70

7.403.236.272

110

143.886.488.475

19

027

DEPARTEMEN SOSIAL

3

8.967.846.261

9

11.780.959.618

28

3.547.282.031

40

24.296.087.910

20

029

DEP. KEHUTANAN

15

13.011.340.125

40

319.583.074.510

203

509.691.970.092

258

842.286.384.727

21

032

DEP KELAUTAN DAN PERIKANAN

7

547.844.422

37

3.299.078.974

44

3.846.923.397

22

033

DEP PEKERJAAN UMUM

7

443.940.693

117

10.444.969.479

124

10.888.910.173

23

035

MENKO PEREKONOMIAN

24

040

DEP KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

91

229.477.459

25

042

MENEG RISET DAN TEKNOLOGI

1

1.705.711.430

26

043

MENEG LINGKUNGAN HIDUP

2

27

044

MENEG KOPERASI DAN UKM

28

047

MENEG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

29

054

BPS

30

055

BAPPENAS

31

056

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

32

059

DEP. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

33

060

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

8

43.735.444.005

34

063

BPOM

1

1.673.960.426

35

065

BKPM

2

36

068

BKKBN

28

37

79

LIPI

38

080

BATAN

39

081

BPPT

40

089

BPKP

41

090

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

42

091

MENEG PERUMAHAN RAKYAT

43

092

MENEG PORA

44

94

BRR NAD-NIAS

45

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

46

-

OTORITA BATAM

47

-

BP MIGAS

48

-

TIDAK TERIDENTIFIKASI (Lain-lain)

21

32.227.853.172

49

-

TIDAK TERIDENTIFIKASI (REK. PROYEK/BAGPRO)23

98.202.339.874

JUMLAH TEMUAN PADA K/L REKENING BENDAHARA UMUM NEGARA TOTAL TEMUAN K/L dan BUN

2

10.000.000

1

64.492.359

2

1

1

537.272.394

31.162.401

55.837.304

11

2.856.738

11

2.856.738

34

80.000.000

127

319.477.459

74.127.024

1

68.421.200

4

207.040.583

3

5.715.074.925

17

31.624.544

20

5.746.699.469

4

547.987.717.415

4

547.987.717.415

2

53.744.691

9

4.889.265.310

3

42.494.154 224.978.739.342

123

1

2

53.744.691

934.065.403

18

6.360.603.107

156

11.360.884.408

156

11.360.884.408

18

548.037.717.415

21

548.080.211.570

65

8.422.847.763

196

277.137.031.110

7

707.025.651

651

3.405.779.118.879

306

17.148.306.270.000

957

20.554.085.388.879

1

1.673.960.426

360.522.443

2

360.522.443

116.472.798

28

116.472.798

1

98.752.084

1

98.752.084

2

169.333.115

3

200.495.516

24

6.961.061.524

3

84.914.698

3

50.202.599.453

64

13.703.193.282

88

20.664.254.805

63

808.582.289

63

808.582.289

1

3.425.461

1

3.425.461

4

140.752.002

3

50.202.599.453

3

234.246.385

3 2

1.705.711.430

234.246.385

1

273.848.721

3

980.874.372

4

116.416.036.297

4

116.416.036.297

35

72.742.851.909

14

40.514.998.737

23 1.303 1.303

8.537.735.905.823 8.537.735.905.823

2.383 2.383

3.259.516.326.987

98.202.339.874

4.337

15.203.031.351.689

306

17.148.306.270.000

3.259.516.326.987 4.643

32.351.337.621.689

*) Jumlah rekening tersebut termasuk 362 rekening yang belum ada rincian nomor rekeningnya yang berada pada Bank Mandiri


Lampiran A.1 DAFTAR REKENING TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2006 (PERIODE 31 DESEMBER 2006)

No

BA

Kementerian Negara/Lembaga

1 001 Majelis Permusyawarahan Rakyat 2 002 Dewan Perwakilan Rakyat 3 004 Badan Pemeriksa Keuangan 4 005 Mahkamah Agung 5 006 Kejaksaan Agung 6 010 Departemen Dalam Negeri 7 011 Departemen Luar Negeri 8 012 Departemen Pertahanan 9 013 Dep Hukum dan HAM 10 015 Departemen Keuangan 11 018 Departemen Pertanian 12 019/090 Departemen Perindustrian dan Perdagangan 13 020 Dep ESDM 14 022 Dep Perhubungan 15 023 Dep Pendidikan Nasional 16 024 Dep Kesehatan 17 025 Departemen Agama 18 026 Depnakertrans 19 027 Departemen Sosial 20 029 Departemen Kehutanan 21 032 Dep Kelautan dan Perikanan 22 033 Dep Pekerjaan Umum 23 035 Menko Perekonomian 24 040 Dep Kebudayaan dan Pariwisata 25 043 Meneg Lingkungan Hidup 26 044 Meneg Koperasi dan UKM 27 047 Meneg Pemberdayaan Perempuan 28 055 Bappenas 29 056 Badan Pertanahan Nasional 30 059 Departeman Komunikasi dan Informatika 31 060 Kepolisian Republik Indonesia 32 065 BKPM 33 068 BKKBN 34 081 BPPT 35 089 BPKP 36 091 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 37 095 Dewan Perwakilan Daerah 38 000 Lain-lain JUMLAH

Rek. 4 7 3 117 80 3 11 17 93 152 107 63 261 21 55 92 169 35 28 198 37 117 11 0 1 17 4 7 156 17 65 1 28 62 63 1 3 14

Giro Rupiah Rek. 777.415.343,32 582.758.479,70 43.464.972,06 21.486.181.381,09 2 7.698.033.363,37 551.075,28 659.206.884,31 15.716.958.459,44 159.669.104,27 4 1.137.424.956.529,17 83 6.911.496.504,53 1.196.592.910,49 4 13.260.213.749,99 81 1.578.699.460,42 1.946.188.974,94 8.467.363.976,04 1 202.027.584.590,62 10 98.236.271,92 35 3.547.282.030,98 505.484.967.092,10 5 3.299.078.974,35 10.444.969.479,20 2.856.738,24 34 68.421.200,00 31.624.544,47 547.987.717.415,41 934.065.403,37 11.360.884.408,32 547.987.717.415,41 1 8.422.847.762,87 110.522.442,99 1 116.472.798,49 13.653.193.281,79 2 808.582.289,45 3.425.461,00 234.246.385,49 40.514.998.737,35

2.120

3.115.049.445.892

263

Deposito Rupiah

9.132.201.496,00

125.000.000,00 32.577.440.000,00 16.605.000.000,00 9.294.995.718,92

250.000.000,00 64.540.240.879,95 7.305.000.000,00 4.207.003.000,00

80.000.000,00

50.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00

144.466.881.094,87

Rek. 4 7 3 119 80 3 11 17 97 235 107 67 342 21 55 93 179 70 28 203 37 117 11 34 1 17 4 7 156 18 65 2 28 64 63 1 3 14

TOTAL Rupiah 777.415.343,32 582.758.479,70 43.464.972,06 30.618.382.877,09 7.698.033.363,37 551.075,28 659.206.884,31 15.716.958.459,44 284.669.104,27 1.170.002.396.529,17 6.911.496.504,53 17.801.592.910,49 22.555.209.468,91 1.578.699.460,42 1.946.188.974,94 8.717.363.976,04 266.567.825.470,57 7.403.236.271,92 3.547.282.030,98 509.691.970.092,10 3.299.078.974,35 10.444.969.479,20 2.856.738,24 80.000.000,00 68.421.200,00 31.624.544,47 547.987.717.415,41 934.065.403,37 11.360.884.408,32 548.037.717.415,41 8.422.847.762,87 360.522.442,99 116.472.798,49 13.703.193.281,79 808.582.289,45 3.425.461,00 234.246.385,49 40.514.998.737,35

2.383

3.259.516.326.987,11



No.

BA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

GIRO REK.

DEPOSITO

RUPIAH

REK.

TOTAL

RUPIAH

REK.

RUPIAH

1

05 MAHKAMAH AGUNG

4

4.877.632.573,00

5

2.581.000.000,00

9

7.458.632.573,00

2

06 KEJAKSAAN AGUNG

6

258.141.869.920,00

1

1.329.000.000,00

7

259.470.869.920,00

3

10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI

10

26.257.689.803,71

5

250.000.000,00

15

26.507.689.803,71

4

11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI

23

349.456.827.800,01

2

200.000.000,00

25

349.656.827.800,01

5

12 DEPARTEMEN PERTAHANAN

96

1.832.713.750.318,52

40

14.594.062.849,00

136

1.847.307.813.167,52

6

13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

36

29.568.656.414,86

46

19.913.000.000,00

82

49.481.656.414,86

7

15 DEPARTEMEN KEUANGAN

88

1.062.265.745.555,37

172

64.627.289.113,39

260

1.126.893.034.668,76

8

18 DEPARTEMEN PERTANIAN

6

1.162.241.530,88

0

0

9

19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

5

2.730.949.710,94

0

0

10

20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SDM

19

30.686.404.875,45

198

11

22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

7

1.042.772.090,46

0

12

23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

15

4.150.481.637,00

0

13

24 DEPARTEMEN KESEHATAN

49

93.561.018.429,85

14

25 DEPARTEMEN AGAMA

75

15

26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA

13

16

27 DEPARTEMEN SOSIAL

17 18

6

1.162.241.530,88

5

2.730.949.710,94

217

67.323.857.072,85

0

7

1.042.772.090,46

0

15

4.150.481.637,00

4

289.000.000,00

53

93.850.018.429,85

2.890.807.789.007,32

17

929.012.892.856,50

92

3.819.820.681.863,82

15.636.565.013,90

24

120.509.200.000,00

37

136.145.765.013,90

9

11.780.959.618,00

0

0

9

11.780.959.618,00

29 DEPARTEMEN KEHUTANAN

34

311.570.484.322,17

6

8.012.590.188,00

40

319.583.074.510,17

32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

7

547.844.422,32

0

0

7

547.844.422,32

19

33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

7

443.940.693,40

0

0

7

443.940.693,40

20

40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3

11.888.251,62

88

217.589.207,00

91

229.477.458,62

21

42 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

1

1.705.711.430,00

0

0

1

1.705.711.430,00

22

43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

2

74.127.024,00

0

0

2

74.127.024,00

23

44 MENEG KOPERASI DAN UKM

3

5.715.074.924,85

0

0

3

5.715.074.924,85

24

54 BPS

2

53.744.690,64

0

0

2

53.744.690,64

25

55 BAPPENAS

9

4.889.265.309,88

0

0

9

4.889.265.309,88

26

59 DEPARTEMEN INFORMASI DAN INFORMATIKA

3

42.494.154,22

27

60 KEPOLISIAN RI

28

79 LEMBAGA ILMU PENGATAHUAN INDONESIA

29

80 BATAN

30

81 BPPT

31

90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

32 33

3

36.637.452.197,40

42.494.154,22

0

0

105.679.739.341,68

15

119.299.000.000,00

98.752.084,00

0

0

1

98.752.084,00

2

169.333.114,80

0

0

2

169.333.114,80

24

6.961.061.523,57

0

0

24

6.961.061.523,57

2

481.614.657,24

0

0

2

481.614.657,24

92 MENEG PEMUDA DAN OLAH RAGA

3

84.914.698,00

0

0

3

84.914.698,00

94 BRR NAD-NIAS

3

50.202.599.452,50

0

0

3

50.202.599.452,50

1

273.848.721,00

108 1

34

-

OTORITA BATAM

1

273.848.721,00

0

0

35

-

BP MIGAS

4

116.416.036.296,80

0

0

JUMLAH

680

7.220.263.829.411,96

623

1.317.472.076.411,29

123

224.978.739.341,68

4

116.416.036.296,80

1.303

8.537.735.905.823,25



No.

BA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

JMLH REK. GIRO DAN DEPOSITO

RUPIAH

1

05 MAHKAMAH AGUNG

11

6.732.921.204,00

2

10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI

2

1.155.428.886,00

3

11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI

6

9.058.336.092,00

4

12 DEPARTEMEN PERTAHANAN

36

107.124.665.553,55

5

13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

7

5.554.305.130,00

6

15 DEPARTEMEN KEUANGAN

438

7

18 DEPARTEMEN PERTANIAN

4

110.521.431,00

8

20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3

76.677.476.331,00

9

22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

2

400.685.590,00

10

23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

4

6.703.071.835,00

11

24 DEPARTEMEN KESEHATAN

6

3.192.719.570,00

12

25 DEPARTEMEN AGAMA

49

796.649.960.591,35

13

26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA

3

337.487.189,00

14


3

8.967.846.261,00

15

29 DEPARTEMEN KEHUTANAN

15

13.011.340.124,96

16


2

10.000.000,00

17


1

64.492.359,00

18

55 BAPPENAS

2

537.272.394,00

19

60 KEPOLISIAN RI

8

43.735.444.005,00

20

63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1

1.673.960.426,00

21

80 BATAN

1

31.162.401,00

22

92 MENEG PEMUDA DAN OLAH RAGA

1

55.837.304,00

*)

2.192.856.965.503,95

23

-

OTORITA BATAM

2

707.025.651,00

24

-

TIDAK TERIDENTIFIKASI

21

32.227.853.172,00

25

-

TIDAK TERIDENTIFIKASI (REK. PROYEK/BAGPRO)

23

98.202.339.874,00

JUMLAH

651

3.405.779.118.878,81

306

17.148.306.270.000,00

957

20.554.085.388.878,80

26

-

Rekening Bendahara Umum Negara TOTAL KESELURUHAN

*) Jumlah rekening tersebut termasuk 362 rekening yang belum ada rincian nomor rekeningnya yang berada pada Bank Mandiri


Lampiran B REKAPITULASI REKENING TEMUAN BPK SETELAH PENYESUAIAN DUPLIKASI PER 31 AGUSTUS 2007 No.

BA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 4 005 MAHKAMAH AGUNG 5 006 KEJAKSAAN AGUNG 6 008 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 7 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 8 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 9 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 10 013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 11 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 12 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 13 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 14 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 16 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 17 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 18 025 DEPARTEMEN AGAMA 19 026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 20 027 DEPARTEMEN SOSIAL 21 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 22 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 23 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 24 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 25 040 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 26 042 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 27 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 28 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 29 047 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30 054 BADAN PUSAT STATISTIK 31 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS 32 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 33 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 34 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 35 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 36 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 37 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 38 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 39 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 40 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 41 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 42 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 43 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 44 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 45 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 46 091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 47 092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 48 094 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 49 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 50 - BP MIGAS 51 - OTORITA BATAM JUMLAH TEMUAN PADA K/L BENDAHARA UMUM NEGARA JUMLAH TEMUAN PADA K/L dan BUN

Rekening

Rupiah

4 7 3 165 87 2 20 160 165 160 933 117 18 562 31 74 148 294 110 37 258 43 124 11 126 1 5 19 4 2 18 156 21 194 1 2 1 28 1 1 2 88 1 63 56 1 4 1 3 4 3 4.339

777.415.343 582.758.480 43.464.972 71.428.906.022 267.168.903.283 46.692.250.196 27.663.669.765 359.374.370.776 1.905.558.413.856 28.701.661.281 4.489.752.396.701 8.184.259.466 19.359.259.324 166.556.542.873 4.762.687.019 12.799.742.447 105.144.752.194 2.722.173.234.647 143.886.488.475 15.430.168.199 842.286.384.727 3.473.929.313 10.888.910.173 2.856.738 314.477.459 1.705.711.430 505.911.028 136.997.888 547.987.717.415 53.744.691 6.360.603.107 11.360.884.408 548.080.211.570 277.137.031.110 1.673.960.426 360.522.443 958.004.200 116.472.798 97.757.391 98.752.084 169.333.115 20.664.254.805 250.164 808.582.289 1.654.897.953 3.425.461 140.752.002 3.510.349.257 234.246.385 116.416.036.297 980.874.372 12.794.225.187.821

306

17.148.306.270.000

4.645

29.942.531.457.821 Daftar Neraca -217 -

Lampiran C.1 REKAPITULASI REKENING YANG DIPERTAHANKAN PER 31 AGUSTUS 2007 1. Rekening Bendahara Penerimaan NO 1

BA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

REK

Temuan BPK RUPIAH 1 179.516.487

5 6 7

012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 013 RI 015 DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 020 MINERAL 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 025 DEPARTEMEN AGAMA

8

026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

-

-

9 10 11

027 DEPARTEMEN SOSIAL 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

-

-

12

059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

49.388.829

13 14 15 16 17

060 063 075 079 080

1 -

477.365.809 -

18

081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

8

3.539.738.552

-

-

1 22

346.841.179 5.887.390.604

2 3 4

19

082

20 083 21 084 22 085 23 086 24 087 25 090 26 093 27 SUBTOTAL 020 026 SUBTOTAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAKOSURTANAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OTORITA BATAM Rupiah DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPNAKERTRANS US Dolar

2. Rekening Bendahara Pengeluaran 1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 4 007 KEPRESIDENAN 5 008 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 6 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 7 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 8 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9 013 RI 10 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 11 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 12 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 13 020 MINERAL

1

29

2

122.071.703

-

-

3 3 1

697.450.479 474.988.567 28.970

-

NonTemuan BPK RUPIAH

REK -

1.985.834.380 134.839.068 1.851.972 30.799 253.606.602.379 318.279.432.944

42

6.833.098.002

32 19 9

7.230.740.148 1.907.938.655 457.755.550

6

1.375.249.574

-

1 220

484.148 2.062.974.620

2 222

484.177 2.185.046.323

12 11 -

4.223.278.604 770.321.953 -

12 14 3 1

4.223.278.604 1.467.772.432 474.988.567 28.970

3 3 1 2

27.825.543 100.000 6.019.500 400.000

3 3 1 2

27.825.543 100.000 6.019.500 400.000

1.608 1 21 4

757.178.397 12.979.845 338.195.804 10.885.872

1 1.608 1 1 21 4

49.388.829 757.178.397 477.365.809 12.979.845 338.195.804 10.885.872

7

203.223.431

15

3.742.961.983

1 1 1 2 7 1 1 22 1.930

101.555.870 10.594.155 23.736.178 809.740.692 42.100.000 103.685.895.469 113.087.490.083 26.339 1.173.719 1.200.057

1 1 1 2 7 1 1 1 22 1.952 -

101.555.870 10.594.155 23.736.178 809.740.692 346.841.179 42.100.000 103.685.895.469 118.974.880.687 26.339 1.173.719 1.200.057

2 18 8 1 355 132 -

6.238.970.395 563.937.777 839.335.051 1.797.556.746 1.293.047.883 3.603.618.646 -

3 4 20 8 1 356 253 27

1.985.834.380 6.373.809.463 565.789.749 839.335.051 1.797.556.746 1.293.078.682 257.210.221.025 318.279.432.944

4 2.770 69 -

457.439.533 238.753.763.675 3.130.012.742 -

46 2.802 88 9

7.290.537.535 245.984.503.823 5.037.951.397 457.755.550

19

6.419.539.346

25

7.794.788.920

-

3 2 2 1 121 27

1

Total RUPIAH 179.516.487

REK


1. Rekening Bendahara Penerimaan

6 8 9 59

Temuan BPK RUPIAH 1.290.502.216 5.296.989.366 6.093.139.336 3.447.071.109

-

-

DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN MENKO BIDANG PEREKONOMIAN MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK 041 NEGARA

5 26 7 25 10 -

2.168.622.596 22.140.245.426 250.357.565 588.776.844 456.220.983 -

-

-

28


-

-

29 30

1 1

72.812.024 1.434.116.527

1

137.097

32 33 34 35 36 37

043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN 047 PEREMPUAN 048 MENEG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 054 BADAN PUSAT STATISTIK 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

2

3.913.078.303

38


1

5.432.503

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENEG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PPATK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

113 1 10 1 -

59.650.174.049 958.004.200 1.689.198.340 95.100.863 -

53


14

9.081.415.305

-

-

NO

BA

14 15 16 17

022 023 024 025

18


19 20 21 22 23 24 25 26

027 029 032 033 034 035 036 040

27

31

KEMENTERIAN/LEMBAGA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA

REK

REK 676 -

NonTemuan BPK RUPIAH 84.719.410.987 -

REK 682 8 9 59

Total RUPIAH 86.009.913.203 5.296.989.366 6.093.139.336 3.447.071.109

275 223 2 65 1 4 1 10

21.885.982.764 13.537.162.395 2.141.695.353 807 24.052.592 621.216.220 5.114.339.242

275 228 26 9 90 1 14 1 10

21.885.982.764 15.705.784.991 22.140.245.426 250.357.565 2.730.472.196 807 480.273.574 621.216.220 5.114.339.242

2

4.573.827

2

4.573.827

13 17 29

2.354.339.873 1.404.825.030 2.849.285.511

13 18 30

2.354.339.873 1.477.637.054 4.283.402.038

7 1 2 1 1 314 2

1.588.261.701 2.141.210.760 1.970.000 548.825 316.589.578 24.549.435.326 432.724.882

8 1 2 1 1 314 4

1.588.398.798 2.141.210.760 1.970.000 548.825 316.589.578 24.549.435.326 4.345.803.185

64 43 1 8 6 2 6 1 2 1 51 21

2.396.692.190 25.925.512 1.497.513.276 66.344.413 356.921.147 30.000.000 188.210.950 8.021.785 160.289.893 16.701.764.645 751.679.912

1 177 43 1 8 1 6 10 2 6 1 2 1 52 21

5.432.503 59.650.174.049 2.396.692.190 25.925.512 1.497.513.276 958.004.200 66.344.413 1.689.198.340 356.921.147 30.000.000 188.210.950 8.021.785 160.289.893 16.796.865.508 751.679.912

10

763.879.437

24

9.845.294.742

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAKOSURTANAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

-

-

19 4 1 4 23 6 14

604.266.436 414.854.684 330.774.860 293.235.559 187.925.978 51.992.695 318.024.355

19 4 1 4 23 6 14

604.266.436 414.854.684 330.774.860 293.235.559 187.925.978 51.992.695 318.024.355

3 -

71.118.622 -

29 7

1.790.049.594 3.064.323.395

29 3 7

1.790.049.594 71.118.622 3.064.323.395

-

-

35

8.993.650.820

35

8.993.650.820

54

082

55 56 57 58 59 60

083 084 085 086 087 088

61

089

62 63

090 091

64

092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA


1. Rekening Bendahara Penerimaan NO

BA

65 093 66 095 67 100 68 103 69 70 SUBTOTAL SUBTOTAL

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BP MIGAS OTORITA BATAM Rupiah BP MIGAS US Dolar

3. Rekening Penampungan Sementara 1 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 2 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 3 025 DEPARTEMEN AGAMA 4 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 5 036 MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 6 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 7 054 BADAN PUSAT STATISTIK 8 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 9 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 10

081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SUBTOTAL

4. Rekening Penampungan Dana Jaminan 1 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 2 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 3


4 5 6

029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN - OTORITA BATAM SUBTOTAL

5. Rekening Penampungan Dana Titipan 1 006 KEJAKSAAN AGUNG 2 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 3 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 4 025 DEPARTEMEN AGAMA 5


6 060 7 063 8 093 9 SUBTOTAL 093 020 SUBTOTAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BP MIGAS Rupiah BP MIGAS KPK ESDM US Dolar

6. Rekening Sumbangan dan Penerimaan Lain-Lain 1 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2 008 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 3 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 4 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 5 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 6 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 7 027 DEPARTEMEN SOSIAL 8 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN

Temuan BPK RUPIAH

3 3 1 2 4 8 5.970 -

Total RUPIAH 1.144.674.241 254.555.244 2.090.637 4.335.703.212 14.330.640.767 18.824.185.362 1.215.188.925.209 634.310 634.310

8 106 8 3 2 10 9 14 9

294.876.975.182 2.612.634.597.745 6.433.285.041 285.524.451.028 33.561.152.676 1.152.049.765 963.508.053 4.845.726.024 166.503.039

46.233.962.536

2 171

68.999.442 3.240.227.247.994

1.214 0

1.778.973.325.973 0

1.480 3

2.860.577.476.484 384.000.000

1.100.000.000

0

0

5

1.100.000.000

3 1 278

2.067.735.700 291.040.988 1.085.446.927.199

0 0 1 1.215

0 0 204369408,6 1.779.177.695.382

3 1 1 1.493

2.067.735.700 291.040.988 204.369.409 2.864.624.622.581

7 17 34 19

259.470.869.920 13.046.644.599 141.670.312.352 2.601.636.731.587

-

7 17 34 19

259.470.869.920 13.046.644.599 141.670.312.352 2.601.636.731.587

14 111

129.438.118.275 146.778.267.566 3.292.040.944.300

92 1 27 3 123

73.608.749.642 120.086.718 12.573.689.325 5.506.212.569 91.808.738.254 11.499.848 30.644

20 106 1 27 3 234

129.438.118.275 220.387.017.208 120.086.718 12.573.689.325 5.506.212.569 3.383.849.682.554

-

270.573 270.573

-

11.530.492

1 3 10 1 7

441.029.693 1.138.592.186 6.201.537.033 27.947.026.409 4.828.816.855

1 1 2 2 -

193.010.435 18.675.284 50.274.509 -

REK

NonTemuan BPK RUPIAH 3 1.144.674.241 1 1.699.627 1 2.090.637 2 4.335.703.212 2 12.388.222.970 7 18.571.359.945 5.398 502.224.939.633 624.840 624.840 REK

2 2 1 572 -

252.855.617 1.942.417.797 252.825.417 712.963.985.576 9.470 9.470

8 81 8 3 2 1

294.876.975.182 2.605.584.241.352 6.433.285.041 285.524.451.028 1.436.414.417 137.918.439

25 2 10 9 12 8

7.050.356.393 33.561.152.676 1.152.049.765 963.508.053 3.409.311.607 28.584.600

-

-

2

68.999.442

103

3.193.993.285.459

68

266 3

1.081.604.150.511 384.000.000

5

20

-

REK

11.801.065 1 1 1 2 3 10 3 7

441.029.693 193.010.435 18.675.284 1.138.592.186 6.201.537.033 27.997.300.918 4.828.816.855


1. Rekening Bendahara Penerimaan NO

BA

9

041

10

047

11 12 13

055 063 074

14


15


16 SUBTOTAL SUBTOTAL

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

OTORITA BATAM Rupiah BP MIGAS US Dolar

Temuan BPK RUPIAH

REK

NonTemuan BPK RUPIAH

REK

Total RUPIAH

REK

-

-

2

4.028.972.584

2

4.028.972.584

2 8 -

6.976.832 1.246.250.728 -

32 1 5

4.432.987.442 84.268.388 800.264.763

2 40 1 5

6.976.832 5.679.238.170 84.268.388 800.264.763

1

-

-

1

-

33

41.810.229.736

1 9 56

1.899.150.000 670.685.103 12.178.288.508 6.344.880 6.344.880

1 9 89

1.899.150.000 670.685.103 53.988.518.243 6.344.880 6.344.880

44 44

122.927.940.520 122.927.940.520 113.299 113.299 226.597 2.667.639.054.915 19.926.867

26 2 44 72

84.387.227.412 547.780.202.381 122.927.940.520 755.095.370.313 113.299 113.299 226.597 11.631.949.247.581 20.206.910

7. Rekening Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus Yang Bersifat Permanen 26 84.387.227.412 1 025 DEPARTEMEN AGAMA 2 547.780.202.381 2 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 - OTORITA BATAM 28 632.167.429.793 SUBTOTAL Rupiah 026 DEPNAKERTRANS - OTORITA BATAM SUBTOTAL US Dolar Rupiah 1.147 8.964.310.192.666 TOTAL US Dolar 280.043

8.834 -

-

9.981


Lampiran C.2 REKAPITULASI REKENING YANG DITUTUP PER 31 AGUSTUS 2007

1. Ditutup dan saldo disetor ke kas negara NO

BA


1 2 3 4 5 6

001 002 008 010 015 019

7

020

8 9 10 11

022 023 024 025

12


13 14 15 16

027 029 032 033

17

035

18

044

19

047

20 21

054 055

22


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

23 24

060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA 25 068 NASIONAL 26 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 27 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 28 089 PEMBANGUNAN SUBTOTAL Rupiah DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 020 MINERAL SUBTOTAL US Dolar BENDAHARA UMUM NEGARA 2. Ditutup dan digabung ke rekening pemerintah lainnya 1 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3 013 RI 4 025 DEPARTEMEN AGAMA 5 027 DEPARTEMEN SOSIAL 6 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 7 - BP MIGAS SUBTOTAL Rupiah - BP MIGAS SUBTOTAL US Dolar 3. Ditutup dan saldo disetor ke non kas negara 1 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1 2 2 3 16 1

Temuan BPK Rupiah 467.012 818.000 46.692.250.196 857.899.597 2.346.759.773 176.972.004

235

10.194.256.671

235

10.194.256.671

10 5 6 11

294.146.848 7.253.993.541 296.051.585 20.722.843.326

10 5 6 11

294.146.848 7.253.993.541 296.051.585 20.722.843.326

5

342.831.876

5

342.831.876

8 48 7 20

62.568.797 25.830.402.151 90.440.272 98.774.880

8 48 7 20

62.568.797 25.830.402.151 90.440.272 98.774.880

1

-

21

26.631.620

1

-

Rek.

Rek

65

Non Temuan BPK Rp

1.128.698.830

1 15

25.954.032

6

677.588

1

Rek. 1 2 2 3 81 1

JUMLAH Rupiah 467.012 818.000 46.692.250.196 857.899.597 3.475.458.603 176.972.004

2 7

10.623.762 553.332.231

2 7

10.623.762 553.332.231

11

96.618.487

11

96.618.487

27

4.490.833

27 3

4.490.833 -

15

35.759.607

1 2

31.414.676 -

3

12.800

539

117.149.059.375

3 15

35.759.607

1

31.414.676 2

3

12.800

463

116.019.682.957

76

1.129.376.418

976.614 976.614

976.614 17

5.055.462.940.252

17

976.614 5.055.462.940.252

9

95.750.671

3

5.658.724.540

9 3

95.750.671 5.658.724.540

3

10.000.000.000

3

10.000.000.000

53 3 1 2 65 -

1.346.283.724.926 3.468.871.377 25.689.553 1.365.437.010.396 15.846 15.846

53 3 8 2 81 -

1.346.283.724.926 3.468.871.377 8.997.544 25.689.553 1.365.541.758.611 15.846 15.846

1 2

1.451.638 271.143

1 2

1.451.638 271.143

7

8.997.544

16

104.748.215


1. Ditutup dan saldo disetor ke kas negara NO 3

BA


5 6 7 8 9 10 11 12 13

012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 013 RI 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 025 DEPARTEMEN AGAMA 027 DEPARTEMEN SOSIAL 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

14


4

15 100 16 17 SUBTOTAL

Rek. 13

Temuan BPK Rupiah 379.804.632

1

KOMISI YUDISIAL RI BP MIGAS OTORITA BATAM Rupiah

Rek. 13

JUMLAH Rupiah 379.804.632

1.000.000

1

1.000.000

1 1 2 10 7

1.771.520.703 1.306.564.657 520.370.716 117.505.161

2 23 1

367.291.645 64.809.115.095 -

1 1 2 10 7 6 3 23 1

1.771.520.703 1.306.564.657 520.370.716 117.505.161 12.996 367.291.645 64.809.115.095 -

19

2.538.670.995

19

2.538.670.995

1 1 2 94

34.605.409 537.172 707.025.651 72.555.747.614

2 85

707.025.651 72.520.592.036

Rek

Non Temuan BPK Rp

6 1

12.996 -

1 1

34.605.409 537.172

9

35.155.577

4. Ditutup dan saldo disetor ke (a) kas negara dan (b) non kas negara 3


4


b. 1 a. b.

5


6


SUBTOTAL 5. Dalam proses penutupan 1 007 KEPRESIDENAN 2 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 3 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 4 013 RI 5 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 6 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 7 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 8 020 MINERAL 9 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 10 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 11 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 12 025 DEPARTEMEN AGAMA 13


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

027 029 032 033 036 043 044 051 055 060 063 065

DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM LEMBAGA SANDI NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

a.

15 a.

278.860

15 a.

278.860

b. a. b.

94.832

9.763.301 905.000

b. 1 a. b.

94.832 9.763.301 905.000

1 a.

263.900

a.

1 a.

263.900

b. 1 a. b. a. 3 b.

1.705.447.530 315.000 1.000.000 10.342.201 1.707.352.530

b. a. b. a. 15 b.

b. 1 a. b. a. 18 b.

1.705.447.530 315.000 1.000.000 10.621.061 1.707.447.362

278.860 94.832

5 30

169.955.127 7.988.820.246

1 116 -

11.159.206 140.638 -

1 121 30

11.159.206 170.095.765 7.988.820.246

64

1.423.373.869

17

41.096

81

1.423.414.965

5 34 2

14.205.047 1.228.742.483 1.169.885

100 2 -

45.318.272 123.284.121 -

105 36 2

59.523.319 1.352.026.604 1.169.885

1

-

1

-

7 8 93 76

2.293.724.689 1.677.219.753 86.364.036.239 12.773.795.846

74 -

351.849.921 -

81 8 93 76

2.645.574.610 1.677.219.753 86.364.036.239 12.773.795.846

8

10.210.217.873

1

1.232.879

9

10.211.450.752

14 9 2 9

138.524.485 624.805.970 454.447.499 527.612.002

1 1

64.492.359

1 12

647.941.845 3.786.661.282

1

-

1 17 1 1 1 3 -

77.332 173.124.679 3.232.424.587 1.259.169 2.424.945 -

15 9 2 26 1 2 1 1 1 12 3 1

138.601.817 624.805.970 454.447.499 700.736.680 3.232.424.587 65.751.528 2.424.945 647.941.845 3.786.661.282 -


1. Ditutup dan saldo disetor ke kas negara NO

BA

26

068


27 28 29

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

30


31

089

32

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

33


34 SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL

Temuan BPK Rupiah

Rek.

Non Temuan BPK Rp

Rek

JUMLAH Rupiah

Rek.

1

163.840

-

-

1

163.840

-

-

1 1 9

8.850.108 6.338.683 185.334

1 1 9

8.850.108 6.338.683 185.334

44

535.066.116

44

535.066.116

14

16.470.257

3

163.737

17

16.633.994

5

310.320.426

-

-

5

310.320.426

2

-

2

-

1 353 486

537.172 3.958.411.878 5.060.690.727.173

1 799 1.548

537.172 135.210.179.014 463.269 463.269 6.747.627.132.228

-

-

-

1.455.728

BP MIGAS Rupiah BP MIGAS US Dolar Rupiah

1.062

131.251.767.136 463.269 463.269 1.686.936.405.055

US Dolar

-

1.455.728

446

-


Lampiran D REKAPITULASI REKENING DALAM PROSES PENYELESAIAN PER 31 AGUSTUS 2007 1. Telah teridentifikasi namun belum dapat dikelompokkan NO

BA


1 2 3 4 5 6 7

010 013 040 056 057 092 095

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SUBTOTAL

2. Rekening dinyatakan bukan milik K/L bersangkutan 1 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 3 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 5 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 6 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 7 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 8 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 9 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 10 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 11 025 DEPARTEMEN AGAMA 12 027 DEPARTEMEN SOSIAL 13 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 14 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 16 041 KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK 17 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 19 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 20 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA 21 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN 22 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 23 091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 24 092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH SUBTOTAL

1 41 126 3

Temuan BPK Rupiah 24.721.308.946 12.621.953.990 314.477.459 5.198.493.296

1 172

30.670.717 42.886.904.407

1 7 5 8 3 9 3 5 6 14 21 3 13 7 42

41.613.000 256.327.121 65.179.498 1.937.516.817 16.146.462.594 1.281.426.872 76.677.476.331 32.247.121 472.112.495 4.891.091.322 7.475.148.835 201.367.663 4.932.639.880 2.108.610.611 9.098.770.123

5 3 1 2 2 21 1 4 186

98.569.370 44.984.163 250.000.000 12.181.812 24.641.859 15.036.331 3.425.461 140.752.002 126.207.581.281

Rek.

3. Rekapitulasi Nomor dan Identitas Rekening Belum Diperoleh 1 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 2 025 DEPARTEMEN AGAMA 3 027 DEPARTEMEN SOSIAL 4 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN SUBTOTAL

494 1

635.046.681.222 3.319.948.296

1 496

650.000.000 639.016.629.518

4. Belum diresponi oleh K/L bersangkutan 1 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2 005 MAHKAMAH AGUNG

1 156

3.903.403 63.970.273.449

2

50.060

153

6.162.391.112

1

50.000.000

1

3.510.349.257

314

73.696.967.281

3

044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM

4

056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5


6

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD094 NIAS SUBTOTAL

5. Masih dalam proses identifikasi di lingkungan K/L bersangkutan 1 006 KEJAKSAAN AGUNG 2 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 3 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 4 013 RI

49 13 4

6.449.103.010 6.950.912.809 601.806.847

6

11.946.644

Non Temuan BPK Rupiah

Rek. 17

19.206.507.754

15 2

1.311.132.387 97.792.759

34

20.615.432.901

-

-

2

4.028.972.584

2

4.028.972.584

42

-

42

-

-

1 58 126 3 15 2 1 206

Total Rupiah 24.721.308.946 31.828.461.744 314.477.459 5.198.493.296 1.311.132.387 97.792.759 30.670.717 63.502.337.308

1 7 5 8 3 9 3 5 6 14 21 3 13 7 42 2 5 3 1 2 2 21 1 4 188

41.613.000 256.327.121 65.179.498 1.937.516.817 16.146.462.594 1.281.426.872 76.677.476.331 32.247.121 472.112.495 4.891.091.322 7.475.148.835 201.367.663 4.932.639.880 2.108.610.611 9.098.770.123 4.028.972.584 98.569.370 44.984.163 250.000.000 12.181.812 24.641.859 15.036.331 3.425.461 140.752.002 130.236.553.865

494 1 42 1 538

635.046.681.222 3.319.948.296 650.000.000 639.016.629.518

1 156

3.903.403 63.970.273.449

2 153

50.060 6.162.391.112

1

50.000.000

1 314

3.510.349.257 73.696.967.281

49 13 4

6.449.103.010 6.950.912.809 601.806.847

6

11.946.644

Rek.

-


NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BA


018 DEPARTEMEN PERTANIAN 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 020 MINERAL 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 025 DEPARTEMEN AGAMA 027 DEPARTEMEN SOSIAL 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN SUBTOTAL

6. Bahan sudah tersedia namun belum dibahas 1 005 MAHKAMAH AGUNG 2 006 KEJAKSAAN AGUNG 3 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 5 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 6 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 7 025 DEPARTEMEN AGAMA 8 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 9 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 10 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 11 089 PEMBANGUNAN 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN SUBTOTAL

Rek. 42 5

Temuan BPK Rupiah 2.966.750.442 16.951.841.179

308

67.665.767.345

42 8 2 148 20 28

1.399.996.817 403.293.506 1.164 6.177.287.719 570.073.355 574.976.325

25 700

745.638.542 111.469.395.704

9 31 21 6 12

7.458.632.573 1.248.930.352 132.505.905.529 75.743.820.856 570.876.307

30

46 125

7. Rekapitulasi Masih dalam Proses Klarifikasi dengan Pihak Bank 4 1 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 2 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 72 3 026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN 4 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN SUBTOTAL 76 9. Rekening telah ditutup namun penyetoran tidak ke Kas Negara 1 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 2 020 9 MINERAL SUBTOTAL 10 10. Rekening telah ditutup, diragukan mutasi-mutasinya 1 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 2 013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 4 025 DEPARTEMEN AGAMA SUBTOTAL TOTAL

Non Temuan BPK Rupiah

Rek.

Rek. 42 5

Total Rupiah 2.966.750.442 16.951.841.179

308 42 8 2 148 20 28 30 25 730

67.665.767.345 1.399.996.817 403.293.506 1.164 6.177.287.719 570.073.355 574.976.325 745.638.542 111.469.395.704 7.458.632.573 15.707.132.134 138.639.132.421 75.743.820.856 1.240.160.792.077 238.632.792.038 2.899.651.410 241.408.991 11.420.679.235

30

-

778 250 4

14.458.201.782 6.133.226.892

352 699 2.500 95 5 64

1.239.589.915.770 238.632.792.038 2.899.651.410 241.408.991 11.420.679.235

787 281 25 6 364 699 2.500 95 5 64

82 4.858

1.790.049.599 1.515.165.925.717

75 82 4.983

2.582.148.831 1.733.486.190.566

168

-

82 168

-

4 168 72 82 244

2.896.735 2.795.320.449 2.798.217.184

1.196.063.859

1

1.196.063.859

7.120.345.208

9

7.120.345.208

-

10

8.316.409.067 75.258.563.413 10.288.747 975.000 651.523.923 75.921.351.083 2.838.444.051.576

792.099.232 218.320.264.849

29

2896735 2.795.320.449 2.798.217.184

8.316.409.067

-

44 2 1 4 51

75258563413 10.288.747 975.000 651.523.923,19 75.921.351.083

-

-

44 2 1 4 51

2.130

1.298.633.720.375

5.134

1.539.810.331.201

7.264


Lampiran E.1 DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN REKENING PER 31 AGUSTUS 2007 NO

BA

1 2 3 4

001 004 007 008

5


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPRESIDENAN SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN 034 KEAMANAN

Rek

Temuan BPK Rupiah

Luar Temuan Rupiah

Rek

TOTAL Rupiah

Rek

4 3 2

1.986.301.392 43.464.972 46.692.250.196

27 9 2

659.688.448 850.494.257 1.797.556.746

4 30 9 4

1.986.301.392 703.153.420 850.494.257 48.489.806.941

-

-

1

807

1

807

11

456.220.983

4

24.052.592

15

480.273.574

-

-

4

37.414.793.483

4

37.414.793.483

1 5 4

1.705.711.430 505.911.028 7.113.928

6 13 31 7

8.062.518.995 2.354.339.873 2.558.533.964 1.588.261.701

6 14 36 11

8.062.518.995 4.060.051.303 3.064.444.992 1.595.375.630

-

-

1

2.141.210.760

1

2.141.210.760

18 194 1 2 1

6.360.603.107 276.510.107.405 477.365.809 250.000.000 958.004.200

2 2 1 34 1.776 48 1 11 -

1.970.000 2.973.770 316.589.578 4.865.712.324 77.775.239.646 2.601.047.296 25.925.512 1.497.513.276 -

2 2 1 52 1.970 49 1 13 1

1.970.000 2.973.770 316.589.578 11.226.315.431 354.285.347.051 3.078.413.105 25.925.512 1.747.513.276 958.004.200

-

-

6

66.344.413

6

66.344.413

1

-

8 7 2

1.166.036.018 42.979.845 8.021.785

8 7 3

1.166.036.018 42.979.845 8.021.785

-

-

1

160.289.893

1

160.289.893

2 88 -

169.333.115 15.719.532.828 -

42 19 20

791.335.718 1.036.102.310 604.266.436

44 107 20

960.668.833 16.755.635.138 604.266.436

6

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

7

036

8 9 10 11

041 042 043 047

12

048

13 14 15 16 17 18 19 20 21

050 051 052 055 060 063 064 065 066

22

067

23 24 25

074 075 077

26

078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

27 28 29

080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

30

083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL

-

-

5

516.410.554

5

516.410.554

31 32 33 34

084 085 086 088

1

-

2 6 30 21

341.369.015 316.971.737 997.666.670 327.021.899

2 6 30 22

341.369.015 316.971.737 997.666.670 327.021.899

35

089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

63

808.582.289

61

3.580.262.931

124

4.388.845.220

36 37 38 39 40 41

092 093 095 100 103 -

4 3 3 411

140.752.002 283.526.334 959.851.068 354.034.632.085

40 31 1 2 2 83 2.369

10.990.593.579 13.760.463.566 1.699.627 36.696.046 4.335.703.212 246.060.250.446 429.678.908.727

44 31 4 2 2 86 2.780

11.131.345.581 13.760.463.566 285.225.961 36.696.046 4.335.703.212 247.020.101.514 783.713.540.812

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS OTORITA BATAM JUMLAH


Lampiran E.2

DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG BELUM MENYELESAIKAN PEMBAHASAN REKENING PER 31 AGUSTUS 2007

9 943 337 492 296 165

TOTAL Rupiah 6.821.012.197 71.428.906.022 281.627.105.064 28.688.055.548 402.865.445.753 793.954.523.299

19.664.472.531

199

50.566.133.812

4.396 423 168

2.028.033.113.047 1.242.843.212.633 -

5.329 540 186

6.517.798.737.749 1.250.798.947.392 19.359.259.321

163.034.070.129

32

10.642.817.950

594

173.676.888.079

31 74 148 294

4.608.071.353 18.545.468.816 105.225.214.797 4.087.652.127.937

761 699 2.500

85.841.582.861 238.632.792.038 -

792 74 847 2.794

90.449.654.214 18.545.468.816 343.858.006.835 4.087.652.127.937

110

143.886.488.473

294

21.915.414.878

404

165.801.903.351

37 258 43 124

33.997.650.793 352.776.384.729 3.473.929.302 10.888.910.173

277 97 83

13.587.627.232 2.899.651.410 2.320.839.531

314 258 140 207

47.585.278.025 352.776.384.729 6.373.580.712 13.209.749.704


126

314.477.459

10

5.114.339.242

136

5.428.816.701

044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 054 BADAN PUSAT STATISTIK 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK 057 INDONESIA

19 2 156

1.460.120.619 10.623.762 11.360.884.408

35 323 5

2.849.963.099 25.512.943.379 241.408.991

54 325 161

4.310.083.718 25.523.567.141 11.602.293.399

-

-

15

1.311.132.387

15

1.311.132.387

21

548.080.211.570

-

-

21

548.080.211.570

28

1.737.303.599

-

-

28

1.737.303.599

1 56

95.100.863 1.779.996.088

2 136 39 82

194.549.633 28.460.639.684 51.992.695 -

2 137 39 138

194.549.633 28.555.740.547 51.992.695 1.779.996.088

1

3.425.461

7

3.064.323.395

8

3.067.748.856

3.510.349.257

-

-

1

3.510.349.257

1.968.107.350 11.595.856.028.212

7 12.068

17.895.509.883 3.782.998.543.170

11 15.996

19.863.617.233 15.378.854.571.382

NO

BA


1 2 3 4 5 6

002 005 006 010 011 012

7

013

8 9 10

015 018 019

11

020

12 13 14 15

022 023 024 025

16

026

17 18 19 20

027 029 032 033

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

21 22 23 24 25 26


27

068

28 29 30 31

076 079 087 090

32

091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

33

094

34

-

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERDAGANGAN

7 165 87 20 160 165

Temuan BPK Rupiah 582.041.802 71.428.906.022 267.168.903.282 27.201.856.592 393.128.600.215 793.954.523.299

2 778 250 472 136 -

Luar Temuan Rupiah 6.238.970.395 14.458.201.782 1.486.198.956 9.736.845.538 -

160

30.901.661.281

39

933 117 18

4.489.765.624.702 7.955.734.759 19.359.259.321

562

Rek

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD1 NIAS BP MIGAS 4 TOTAL 3.928

Rek

Rek


REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN

Recommend Documents