BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Berkaitan dengan sektor publik, laporan keuangan dibedakan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan
Pemerintah
Pusat
(LKPP)
adalah
laporan
pertanggung-jawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu informasi yang memuat data mengenai berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu yang dilakukan dalam Pemerintah Daerah. Menurut Perez et al (2005) laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang sangat diperlukan karena laporan keuangan dapat berkontribusi bagi nasional dan individu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan Pusat maupun Daerah merupakan salah datu dari perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003. Untuk mencapai Good Public Governance diperlukan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Komarudin (2009) transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pengendalian, yang mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan informasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004) transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Martani et.al (2014) merumuskan bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara obyektif. Menurut Hameed (2005) dan Piotrowski dan Van Ryzin (2007) status ekonomi dalam suatu populasi memiliki kaitan yang erat dengan transparansi pada administrasi publik. Untuk itu transparansi memegang peran yang penting bagi evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya transparansi akan dapat dilihat kinerja pemerintah. Dari mana dan untuk apa anggaran yang digunakan oleh pemerintah juga akan terlihat nyata. Dari uraian diatas prinsip transparansi pemerintah dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: a. Terdapat sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna informasi dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. b. Terdapat suatu mekanisme yang memberikan fasilitas bagi pertanyaanpertanyaan
publik
tentang
proses-proses
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan. c. Adanya
suatu
mekanisme
pelaporan
maupun
penyebaran
informasi
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Perez et al. (2005) menyebutkan bahwa untuk saat ini masih terdapat warga yang kesulitan dalam mengakses informasi publik, sehingga menyiratkan kurangnya
transparansi informasi. Guna mewujudkan transparansi yang sesuai dengan kriteria dalam Good Public Governance, Pemerintah seharusnya menyediakan ruang informasi publik yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna informasi. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah bagi Pengguna Informasi Publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini diharapkan mampu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Menurut Styles dan Tennyson(2007) internet dapat dijadikan ruang penyedia informasi publik yang mudah diakses oleh pengguna informasi dan biaya yang ditimbulkan efisien bagi pemerintah. Selain itu, penggunaan website dan teknologi informasi juga merupakan penerapan e-government yang memegang peran penting bagi kinerja pemerintah dimasa mendatang Moon(2002). Oleh karena memiliki peranan yang penting bagi kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang penelitian mengenai penggunaan website sebagai penerapan dari e-government banyak dilakukan baik didalam maupun luar negeri. Di Indonesia, pengembangan situs yang digunakan sebagai ruang informasi bagi pemerintah daerah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Telematika (Teknologi Komunikasi dan Informasi) di Indonesia, yang kemudian dilakukan pembenaran dengan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan Nasional dan strategi Pembangunan E-Government. Penyelenggaraan informasi publik dengan media website merupakan salah satu bentuk dari perwujudan e-government. Salah satu hal yang mendasari dilaksanakannya e-government yaitu dengan adanya dorongan dari masyarakat yang
menuntut disediakannya layanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat diseluruh wilayah negara, dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah dijangkau. Selain itu masyarakat juga menginginkan aspirasinya dapat tertampung. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 pengembangan EGovernment merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rose (2004) menemukan ada 182 dari 385 pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang memiliki website, dan hanya ada 150 website yang dapat diakses. Diawal 2010, Puspita dan Martani, melakukan observasi dan menemukan sebanyak 168 website pemerintah daerah yang dapat diakses. Sedangkan pada tahun 2012 Hermana berhasil menemukan dan mengakses sebanyak 424 website pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan terhadap website pemerintah daerah yang dapat diakses oleh pengguna informasi yang tersedia dalam website tersebut. Dengan ini diharapkan pemerintah memberi perhatian khusus, agar penyediaan website pemerintah daerah sebagai ruang informasi semakin diperbaiki dan dikelola dengan sebagaimana mestinya. Pengembangan e-government pada website pemerintah di Indonesia masih dinilai belum optimal jika dikaitkan dengan transparansi informasi keuangan. Rose (2004) menemukan banyak dari website pemerintah yang ada di Indonesia masih belum menyediakan informasi dengan lengkap. Penelitian yang dilakukan oleh
Hermana juga menyebutkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pada website pemerintah daerah dinilai masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini mengambil fokus pada transparansi keuangan dan pengungkapan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintah kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk melaporkan kinerja akuntabilitas pemerintah (LAKIP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh faktor ekonomi, seperti: tingkat kesejahteraan sosial dan tingkat pengangguran, serta faktor karakteristik pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah yang tertuang dalam website pemerintah daerah. Perez et al. (2005) mengemukakan bahwa kota dengan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan homogenitas dalam kaitannya dengan produk domestik bruto, bantuan publik manfaat kesehatan, dan harga untuk pelayanan publik. Sedangkan Guillamon et al. (2011) mengamati bahwa pemerintahan dengan tingkat transparansi informasi yang rendah menunjukkan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Dari uraian tersebut tingkat
pengangguran memiliki peran bagi
pengungkapan transparansi dalam pemerintahan. Faktor yang berpengaruh berikutnya adalah tingkat kesejahteraan sosial. Dimana dalam suatu negara kesejahteraan diukur berdasarkan pendapatan per kapita warga negaranya. Begitu juga dalam pemerintah daerah, kesejahteraan diukur berdasarkan pendapatan per kapita warga didaerahnya. Pendapatan per kapita yang tinggi disuatu daerah akan menyebabkan tingginya tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam website pemerintah daerah (Styles
and Tennyson, 2007). Hal ini akan meningkatkan transparansi informasi dalam ruang publik tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap transparansi berikutnya adalah tipe dari pemerintahan. Suatu pemerintahan dikatakan sebagai pemerintah kota apabila tingkat pendidikan dan sosialnya lebih tinggi. Begitu sebaliknya, pemerintahan disebut sebagai pemerintah daerah apabila tingkat pendidikan dan sosialnya lebih rendah. Zimmerman (1977) menemukan bahwa bentuk pemerintahan kota secara bermakna dikaitkan dengan tingkat pengungkapan keuangan. Tingkat keterkaitan dengan pemerintah pusat juga merupakan salah satu faktor penentu transparansi. Keterkaitan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari Dana Alokasi Umum yang tiap tahun dikeluarkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Dengan Dana Alokasi Umum ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan setiap kegiatannya kepada pemerintah pusat. Robins and Austin (1986) menjelaskan bahwa pendapatan antar pemerintah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah juga memiliki peran dalam pengungkapan transparansi. Pada umumnya pemerintah daerah dengan ukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar ( Rahman dkk., 2013). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “ANALISIS DETERMINAN TINGKAT TRANSPARANSI KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KINERJA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pulau Jawa)”
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia? 2. Apakah tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia? 3. Apakah bentuk pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia? 4. Apakah tingkat kesejahteraan sosial berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia? 5. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia? C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh bentuk pemerintah daerah terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia.
4. Untuk
mengetahui
pengaruh
tingkat
kesejahteraan
sosial
terhadap
transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia. 5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian 1. Memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang memadai m engenai faktorfaktor yang berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia. 2. Memberikan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan informasi. 3. Memberikan referensi bagi pihak yang berkepentingan. 4. Memberikan informasi mengenai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah di Indonesia. E. Orisinalitas Penulisan Penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi keuangan dan pengungkapan kinerja pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia khususnya pada Pulau Jawa. Penelitian terdahulu yang membahas masalah seperti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Sanchez (2013) dan Martani,dkk. (2014). Yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan GarciaSanchez (2013) adalah penggunaan item checklist menjabarkan tentang kondisi sosial dan lingkungan yang ada di Spanyol, sedangkan penelitian ini menggunakan item checklist yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Sementara itu, yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Martani,dkk. (2014) adalah tahun pengamatan yang berbeda dan penggunaan sampel yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian Martani dkk (2014) terkait masalah transparansi keuangan dan pengungkapan kinerja dalam website pemerintah daerah.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka sebagai landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi variabel dan pengukurannya, metode pengujian data, dan metode pengujian hipotesis. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan. BAB V: PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan, dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan serta implikasi yang diharapkan.
