BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006). Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 1 disebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
Universitas Sumatera Utara
“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuanganNegara”. Hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD yang secara keseluruhan dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan setahun dua kali tiap semester. Dalam kurun waktu tiga tahun (2011-2013) BPK telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1493 objek pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, terdapat total 340 opini WTP termasuk dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Perkembangan opini pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2011 s.d 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun LK WTP WDP TW TMP Jumlah LKPD 2011 67 349 8 100 524 2012 120 319 6 78 523 2013 153 276 9 18 456 Jumlah 340 944 23 196 1493 Sumber: IHPS Semester I Tahun 2012, 2013, dan 2014 BPK Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini, BPK juga harus mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
Universitas Sumatera Utara
ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan SPI dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. 2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. 3. Kelemahan struktur pengendalian intern. Kelompok temuan SPI pada pemeriksaan BPK seperti terlihat pada tabel 1.2. Tabel 1.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 s.d 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia No Jumlah Temuan Kelompok Temuan 2011 2012 2013 1 Kelemahan sistem 2.050 1.586 1.829 pengendalian akuntansi dan pelaporan 2 Kelemahan sistem 1.964 1.935 2.174 pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 3 Kelemahan struktur 1.022 891 1.100 pengendalian intern Jumlah 5.036 4.412 5.103 Sumber: IHPS Semester I Tahun 2012, 2013, dan 2014 BPK Komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan
Universitas Sumatera Utara
kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidak ekonomisan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan. Temuan ketidakekonomisan, temuan ketidakefisienan, dan temuan ketidakefektifan, dapat dilihat pada Tabel 1.3. Tabel 1.3 Kelompok Temuan Kepatuhan atas LKPD tahun 2011 s.d 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia No Jumlah Temuan Kelompok Temuan 2011 2012 2013 Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 Kerugian Daerah 2.004 2.055 2.339 2 Potensi Kerugian Daerah 426 341 373 3 Kekurangan Penerimaan 1.113 889 945 Sub Total 1 3.543 3.285 3.657 4 Administrasi 2.702 2.163 2.115 5 Ketidakpatuhan 277 208 106 6 Ketidakefesienan 2 0 0 7 Ketidakefektifan 380 220 108 Sub Total 2 3.361 2.591 2.329 Total 6.904 5.876 5.986 Sumber: IHPS Semester I Tahun 2012, 2013, dan 2014 BPK Dari tabel 1.1 jika dilihat pada kasus dua tahun terakhir, dapat dilihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada tahun 2013 adalah sebanyak 34% meningkat 11% dari tahun 2012 sebanyak 23%. Sedangkan persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada tahun 2013 adalah sebanyak 61% sama dengan tahun 2012 sebanyak 61%, opini TW pada tahun 2013 menurun dari 2% menjadi 1% di tahun 2011, dan TMP pada tahun 2013 adalah sebanyak 4% mengalami penurunan 11% dari tahun 2011 sebanyak 15%. Peningkatan atau penurunan tingkat opini tersebut belum banyak mendapat perhatian khusus terutama dari segi pengembangan keilmuan terkait pengaruhnya dari kelemahan SPI maupun level kepatuhan peraturan perundang-
Universitas Sumatera Utara
undangan. Kawedar (2010) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa salah satu penyebab penurunan opini audit di Kabupaten PWJ adalah karena meningkatnya kasus terkait kelemahan SPI. Selanjunya Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan perbedaan opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten EL yaitu karena adanya ketidaksesuaian tiga unsur yang pemeriksaan yaitu efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya pembahasan beberapa isu terkait SPI, temuan kepatuhan dan opini pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah tersebut masih sangat terbatas dan menimbulkan pertanyaan untuk memulai sebuah penelitian tentang seberapa besar pengaruh SPI dan level kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Klitgaard dalam Kurniawan, (2009) menyatakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas. Klitgaard mengembangkan definisi korupsi melalui formulanya yang sangat terkenal yaitu C = M + D – A dimana menurut Klitgaard yang dimaksud dengan korupsi adalah adanya monopoli kekuasaan terhadap barang atau jasa ditambah dengan adanya
Universitas Sumatera Utara
kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas. Widjajabrata dan Zacchea dalam Kurniawan (2009) menyebutkan terdapat empat strategi dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni: (1) memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, (2) melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, (3) melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, dimana termasuk didalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, (4) memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas undang-undang anti korupsi, penanganan tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. Menyangkut korupsi di pemerintah daerah, menurut de Asis dalam Setiawan (2012) terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai pemberantasan, (3) mendorong partisipasi masyarakat, (4) mendiagnosa masalah yang ada, (5) melakukan reformasi dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) maka korupsi yang terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang. Namun pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia, hal itu dapat dilihat
Universitas Sumatera Utara
dari sulitnya mencari dan menggali informasi tentang pentingnya peran akuntabilitas public. (Kurniawan, 2009). Pada penelitian terdahulu seperti penelitian Hottua Sipahutar dan Siti Khairani (2013) sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap opini audit. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Fatimah, Sari & Rasuli (2014) yang mengatakan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan referensi tentang variabel yang berpengaruh terhadap opini audit. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Kepatuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap opini audit atas laporan keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern
Universitas Sumatera Utara
dan temuan kepatuhan secara parsial dan simultan terhadap opini audit atas laporan keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi
yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian: 1) Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. 2) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik. 3) Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sejenis.
Universitas Sumatera Utara
