LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN O47 (AUDITED) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN ANGGARAN O47

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar

Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat.

Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah salah satu entitas

pelaporan

yang

berkewajiban

menyelenggarakan

akuntansi

dan

laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 27 April 2015

Sekretaris Kementerian,

Dra. Sri Danti Anwar, MA NIP.19591115.198803.2.001 - i -

Kata Pengantar

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

April 2015

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA

- ii -

Pernyataan Tanggung Jawab

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Unaudited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jakarta, 23 Februari 2015 Inspektur Ketua Tim Reviu,

Titi Eko Rahayu, S.E., MAP NIP.19690304.199503.2.001

- iii -

Pernyataan Telah Direviu

Daftar Isi Halaman

Kata Pengantar

i

Pernyataan Tanggung Jawab

ii

Pernyataan Telah Direviu

iii

Daftar Tabel

vi

Daftar Isi

iv

Daftar Grafik

ix

Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

5

II. Neraca

6

III. Catatan atas Laporan Keuangan

8

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA

8 9

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

11

A.4. Kebijakan Akuntansi

12

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

20

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.2. Belanja Negara

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

20 23 51

C.1. Aset Lancar

51 XX

C.2. Aset Tetap

61 XX 79 XX

C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi

D. Pengungkapan Penting Lainnya

85 XX 88 XX 89 XX 90

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

90

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

91

D.4. Pengungkapan Lain-lain

94

D.3. Rekening Pemerintah

- iv -

8

Daftar Isi

91

Daftar Tabel Halaman

Tabel 1 : Ringkasan Neraca

3

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 2 : Uraian Satuan Kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

12

Tabel 3 : Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per Akun

20

Tabel 4 : Rincian Nilai Realisasi PNBP Lainnya Per Satuan Kerja dan Akun Penerimaan

22

Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program

23

Perlindungan Anak Periode TA 2014

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Negara Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Per Program

25

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Tabel 7 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

27 29

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun

31

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun

34

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel 11 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Akun

38

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun

39

Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Nilai Perolehan Aset

41

Tabel 14 : Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Menurut Satuan Kerja

47

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel 15 : Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Per Akun


- v -

Daftar Tabel

48

Tabel 16 : Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Tabel 17 : Daftar Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013

Tabel 18 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

51 52 52

Tabel 19 : Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014

53

Tabel 20 : Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas

53

Per 31 Desember 2014

Tabel 21 : Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2013

Tabel 22 : Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja

54 56

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 23 : Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

57

Tabel 24 : Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan

58

Tabel 25 : Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2014

59

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 31 Desember 2013

Tabel 26 : Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

61

2013 Tabel 27 : Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Tetap Per 31 Desember 2014

Tabel 28 : Perbandingan Posisi Aset Tetap pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014

Tabel 29 : Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin

62 65 67

Per 31 Desember 2014 Tabel 30 : Rincian Mutasi/ Perubahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per kelompok

70

Tabel 31 : Rincian Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja

71

Tabel 32 : Rincian Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2014

76

Barang Per 31 Desember 2014

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Tabel 33 : Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja

77

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 34 : Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

- vi -

Daftar Tabel

79

Tabel 35 : Perbandingan Posisi Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014

Tabel 36 : Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya (Software Komputer) Per 31 Desember 2014

Tabel 37 : Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Tabel 38 : Rincian Nilai Aset Lain-lain yang Dihapuskan dari Daftar BMN

80 81 82 83

Per 31 Desember 2014 Tabel 39 : Rincian Nilai Usulan Barang Rusak Berat yang akan Dihapuskan dari Daftar

84

Tabel 40 : Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek

85

Tabel 41 : Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31

88

BMN Per 31 Desember 2014

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Desember 2013

Tabel 42 : Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

- vii -

Daftar Tabel

89

Daftar grafik Grafik 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Halaman 2

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Grafik 2 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satuan Kerja

25

Grafik 3 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Satker Pusat

28

Grafik 4 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

30

Grafik 5 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

31

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Grafik 6 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satuan Kerja

32

Grafik 7 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

33

Grafik 8 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja

36

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Grafik 9 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal


Grafik 10 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut Satuan Kerja

37 40

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Grafik 11 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)

41

Grafik 12 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut LembagaDonor

42

Grafik 13 : Perkembangan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang

45

Grafik 14 : Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang

46

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

- viii -

Daftar Grafik

Ringkasan Laporan Keuangan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 .

Realisasi Pendapatan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.031.260.380,00 (satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu tiga

ratus delapan puluh rupiah) atau mencapai 0% (nol persen) dari Estimasi Pendapatannya sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Sedangkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mencapai 95,94% (sembila

puluh lima koma sembilan puluh empat persen) dari alokasi Anggaran sebesar Rp192.494.559.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh

empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut:

-1 -

Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA

Grafik 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

250.000.000.000

200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 -

31 Desember 2014

Pendapatan Negara dan Hibah 1.031.260.380

Belanja Negara

184.697.798.695

31 Desember 2013

507.558.935

224.535.579.428

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.

2.

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana

yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp142.713.437.409,00

(seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp2.535.626.492,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); Aset Tetap (neto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp136.596.012.417,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah); Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) masing-masing

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Rp3.581.798.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

-2 -


Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp1.479.630.691,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp141.233.806.718,00 (seratus

empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.055.995.801,00 (satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh

lima ribu delapan ratus satu rupiah) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp140.177.810.917,00 (seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut: Tabel 1

Ringkasan Neraca

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tanggal Neraca

Uraian

Per 31 Des 2014

ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana investasi KEWAJIBAN + EKUITAS

142.713.437.409

70.314.352.726

2.535.626.492

4.871.916.265

(2.336.289.773)

136.596.012.417

62.034.096.554

74.561.915.863

0

0

0

3.581.798.500

3.408.339.907

173.458.593

1.479.630.691

1.793.775.453

(314.144.762)

1.479.630.691

1.793.775.453

(314.144.762)

141.233.806.718

68.520.577.273

1.055.995.801

3.078.140.812

(2.022.145.011)

140.177.810.917

65.442.436.461

74.735.374.456

142.713.437.409

70.314.352.726

72.399.084.683

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.

-3 -

Naik/(Turun)

Per 31 Des 2013


72.399.084.683

72.713.229.445

3.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan

dan

dianjurkan

oleh

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat

diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

-4 -


I. Laporan Realisasi Anggaran LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN PENDAPATAN 42

Penerimaan Negara Bukan

31 DESEMBER 2014

CATATAN

ANGGARAN

31 DESEMBER 2013

REALISASI

%

REALISASI

B.1 Rp

- Rp

1.031.260.380

0,00% Rp

507.558.935

Rp

- Rp

1.031.260.380

0,00% Rp

507.558.935

TRANSAKSI KAS

Rp

192.494.559.000 Rp

184.697.798.695

95,95% Rp

221.378.857.080

RUPIAH MURNI

Rp

189.689.656.000 Rp

182.289.292.530

96,10% Rp

213.144.235.552

Pajak (PNBP)

B.1,1

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

B.2

51 Belanja Pegawai

B.2,1

Rp

32.990.452.000 Rp

31.576.202.566

95,71% Rp

29.872.170.066

52 Belanja Barang

B.2,2

Rp

75.890.805.000 Rp

71.074.106.231

93,65% Rp

124.247.647.573

53 Belanja Modal

B.2,3

Rp

80.808.399.000 Rp

79.638.983.733

98,55% Rp

59.024.417.913

Rp

2.804.903.000 Rp

2.408.506.165

85,87% Rp

8.234.621.528

Rp

2.804.903.000 Rp

2.408.506.165

85,87% Rp

7.881.398.528

57 Bantuan Sosial

Rp

- Rp

-

0,00% Rp

353.223.000

TRANSAKSI NON KAS

Rp

- Rp

-

0,00% Rp

3.156.722.348

52 Belanja Barang Non Kas

Rp

- Rp

-

0,00% Rp

3.156.722.348

JUMLAH BELANJA

Rp

192.494.559.000 Rp

184.697.798.695

95,95% Rp

224.535.579.428

PINJAMAN DAN HIBAH 52 Belanja Barang

B,2,4

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014

-5-

Laporan Realisasi Anggaran Kemen PPPA

II. Neraca NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

ASET ASET LANCAR

PER 31 DES 2013

0 0 1.531.611.904 0 1.531.611.904

62.550.520 0 3.236.256.517 0 3.298.807.037

0 0 0 0 0 0 0 0 1.004.014.588 2.535.626.492

0 0 0 0 20.000.000 (20.000.000) 0 0 1.573.109.228 4.871.916.265

C.1

Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Jumlah Kas dan Bank Piutang Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TTGR Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Tanah Badan Layanan Umum Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (BERSIH) ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

-6-

PER 31 DES 2014

C.1.1 C.1.2

C.1.3

C.1.4 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7

294.120.000 0 47.077.232.800 118.729.623.419 556.667.125 393.313.914 0 (30.454.944.841) 136.596.012.417 0 0 0 0 0

C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3

3.581.798.500 0 0 3.581.798.500 142.713.437.409

Neraca Kemen PPPA

294.120.000 0 29.719.888.380 240.425.660 255.108.000 525.355.414 57.450.779.353 (26.451.580.253) 62.034.096.554 0 0 0 0 0 3.359.045.500 1.382.915.737 (1.333.621.330) 3.408.339.907 70.314.352.726

(dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

CATATAN

PER 31 DES 2013

C.4

Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya Pendapatan Diterima Dimuka JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Dana Lancar BLU Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Ekuitas Dana Lancar Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA

C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4,4

1.240.900.878 62.550.520 490.324.055 0 0 1.793.775.453

1.479.630.691

1.793.775.453

0 1.004.014.588 0 0 0 0 51.981.213 1.055.995.801

0 1.573.109.228 0 0 0 0 1.505.031.584 3.078.140.812

136.596.012.417 3.581.798.500 140.177.810.917

62.034.096.554 3.408.339.907 65.442.436.461

141.233.806.718

68.520.577.273

142.713.437.409

70.314.352.726

C.6

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.

Neraca Kemen PPPA

1.163.363.060 0 224.282.409 91.985.222 0 1.479.630.691

C.5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

-7-

PER 31 DES 2014

III. Catatan Atas Laporan Keuangan A. PENJELASAN UMUM A.1.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

4. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah,

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 dan perubahan kedua dengan PMK

No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, -8-

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar,

14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat,

15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat,

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2006, tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan,

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009, tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan, 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar,

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca Pada Bagan Akun Standar,

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. -9-


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

dan

penetapan

kebijakan

perempuan dan perlindungan anak;

b. Koodinasi

dan

sinkronisasi

di

pelaksanaan

bidang

pemberdayaan

kebijakan

di

bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak

Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender, 2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan

gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari

setiap tindak kekerasan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian perlindungan anak melalui (a) memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan

perlindungan anak; (b) meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (c) meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak; (d) meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder

terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. - 10 -


Selain itu, penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga didukung oleh:

a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,

b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak, c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan ini berupa laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemen PPPA yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kemen PPPA untuk periode Tahun Anggaran 2014

adalah 19 (sembilan belas) satker yang terdiri dari 7 (tujuh) satker kantor pusat, dan 12 (dua belas) satker dekonsentrasi TA 2014. Dari jumlah tersebut, semua satker telah menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

- 11 -


Tabel 2

Uraian Satuan Kerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2014 No

Kode Satker

Nama Satker

1

427944 (KP)

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

2

664937 (KP)

Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

3

664941 (KP)

Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum

4

664958 (KP)

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

5

664962 (KP)

Deputi Bidang Perlindungan Anak

6

664979 (KP)

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

7

664983 (KP)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

8

060105 (DK)

Badan PP dan PA Provinsi NAD

9

080100 (DK)

Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat

10

090100 (DK)

Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau

11

110101 (DK)

Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan

12

140100 (DK)

Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah

13

170103 (DK)

Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara

14

240100 (DK)

Badan PP Sekda Provinsi NTT

15

250113 (DK)

Biro PP Sekda Provinsi Papua

16

280100 (DK)

Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara

17

310100 (DK)

Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo

18 19

330100 (DK) 340103 (DK)

Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber : DIPA Satker dilingkungan KPP&PA Periode TA 2014

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah sebagai berikut: - 12 -


(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan  Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

 Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara.  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- 13 -


a. Aset Lancar

 Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

 Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.  Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Aset Tetap  Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

 Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

 Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus

- 14 -


ribu rupiah), dan

 Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

 Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. c. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk

dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

 TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

 TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

 TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. - 15 -


 Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana  Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

 Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.  Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

 Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

- 16 -


(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

 Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan kualitas piutang disajikan dalam tabel berikut: Kualitas Piutang

Keterangan

Tarif Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal

0.5%

jatuh tempo Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Macet

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal

100%

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Sumber : PMK No.201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

- 17 -


(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap  Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

 Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 yang diubah dengan PMK

No.90/PMK.06/2014

dan

perubahan

kedua

dengan

PMK

No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 1. Tanah 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan.  Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam

pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh

setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

 Terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian: 1. Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;

2. Pencatatan

penyusutan

dalam

Neraca

dilakukan

sejak

penghitungan Penyusutan sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

 Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- 18 -


 Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

 Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

 Secara umum tabel masa manfaat dapat disajikan sebagai berikut:

- 19 -

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

: 2 s/d 20 tahun

Gedung dan Bangunan

: 10 s/d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

: 5 s/d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya

: 4 tahun


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.031.260.380,00 (satu miliar tiga puluh satu juta

dua ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau mencapai 0,00% (nol persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Nilai estimasi pendapatan tidak ditentukan karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bukan merupakan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan pendapatan atau ditarget penerimaan pendapatannya. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kemen PPPA berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Realisasi PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2013, disajikan sebagai berikut: Tabel 3

Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun

Uraian

Realisasi PNBP Lainnya 31 Desember 2014

31 Desember 2013

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Rp

119.700.000

Rp

27.700.000

423219

Pendapatan Pelayanan Pertanahan

Rp

100.000

Rp

-

423221

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Rp

196.900

Rp

2.324.407

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Rp

369.545.118

Rp

-

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

Rp

16.875.521

Rp

-

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Rp

397.093.881

Rp

467.534.528

423921

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

Rp

127.504.960

Rp

10.000.000

423922

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara

Rp

244.000

Rp

-

423999

Pendapatan Anggaran Lainlain

Rp

-

Rp

-

Rp

1.031.260.380

Rp

507.558.935

JUMLAH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. -20-

Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA

Realisasi PNBP Lainnya naik sebesar Rp523.701.445,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang dipengaruhi oleh adanya transaksi penyetoran pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

dari

pembagunan

gedung

Kemen

PPPA

dan

pendapatan

dari

Pemindahtanganan BMN berupa penerimaan hasil lelang pada periode TA 2014. Selain berasal dari pengembalian belanja TAYL, realisasi PNBP Lainnya pada Kemen PPPA berupa pendapatan yang berasal dari :

1) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berasal dari hasil bersih lelang non eksekusi wajib BMN RL-062/2014 tanggal 23 Mei 2014,

2) Pendapatan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

merupakan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP,

3) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp196.900,00 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) merupakan penyetoran

pendapatan jasa giro terhadap rekening satker dekonsentrasi yang belum memberlakukan kebijakan Treasury Nation Pooling,

4) Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp369.545.118,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung Kemen PPPA,

5) Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara sebesar Rp127.504.960,00

(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berasal dari pelunasan TGR atas hilangnya Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi B 1541 KQ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP sebesar Rp107.504.960,00 (seratus tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),

6) Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) merupakan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP.

-21-


Rincian realisasi PNBP Lainnya juga disajikan per Satker dan Akun Penerimaan Negara sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Nilai Realisasi PNBP Lainnya Per Satuan Kerja dan Akun Penerimaan Negara

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 No

Kode Sa t ker

1

427944

Ura ia n Aku n

Nila i

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Rp

119.700.000

423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian

Rp

369.545.118

423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

Rp

16.875.521

423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Rp

182.538.981

423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

Rp

127.504.960

423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian

Rp

244.000

Pekerjaan Pemerintah

yang Diderita oleh Negara 2

664937


Rp

8.790.000

3

664962


Rp

177.324.200

4

664979


Rp

1.760.000

5

664983


Rp

2.812.800

6

060105

423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Rp

1.197

7

100040


Rp

400

8

140100


Rp

6.243

9

150023


Rp

9.915.000

10

160036


Rp

1.595.600

11

180035


Rp

139.547

12

210006


Rp

49.913

13

230044


Rp

2.578.000

14

260038

423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan

Rp

100.000


Rp

9.778.900

Rp

1 .0 3 1 .2 6 0 .3 8 0

J UM L AH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014. Penerimaan Negara berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan pada satker 060105 Badan PP dan PA Prov. Nangroe Aceh Darussalam dan satker 140100 Badan PP dan PA

KKB Prov. Kalimantan Tengah merupakan Jasa Giro periode TA 2014. Sedangkan -22-


Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan pada satker 180035 Badan PP dan KB Prov. Sulawesi Tengah dan satker 210006 Biro PKSDM Setda Prov. Maluku merupakan Jasa

Giro periode TA 2013 yang dilakukan penyetoran pada periode TA 2014. Selain itu, Penerimaan Negara berupa Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL pada satker 100040 Badan PM dan PP Prov. Jambi, satker 150023 Badan PP dan PA Prov. Kalimantan Selatan, Satker 160036 Badan PP dan KB Prov. Kalimantan Timur, satker

230044 Badan PP dan PA Prov. NTB, dan satker 260038 Badan PP dan PA Prov. Bengkulu merupakan pengembalian belanja pada satker dekonsentrasi periode TA 2013 yang baru dilakukan penyetoran pada periode TA 2014. B.2. BELANJA NEGARA Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh

tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mencapai 95,95% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari anggarannya sebesar Rp192.494.559.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp332.172.990,00 (tiga ratus tiga

puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat disajikan dalam tabel dan grafik berikut: Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Program

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Uraian Anggaran

Realisasi (netto)

%

BELANJA TRANSAKSI KAS 01.01.06

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Rp

2.473.663.000

Rp

1.375.751.100

55,62%

01.01.07

Program Perlindungan Anak

Rp

2.090.401.000

Rp

1.018.439.820

48,72%

11.04.07

Program Perlindungan Anak Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA

Rp

9.984.903.000

Rp

9.648.185.053

96,63%

Rp

162.791.192.000

Rp

158.238.237.614

97,20%

Rp

15.154.400.000

Rp

14.417.185.108

95,14%

Rp

192.494.559.000

Rp

184.697.798.695

95,95%

11.05.01

11.05.06

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan JUMLAH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan) menurut program, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014. -23-


Keterangan Tabel : 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (01.01.06) dan Program Perlindungan Anak (01.01.07) dijalankan oleh 12 (dua belas) Satker Dekonsentrasi

TA 2014. Pencapaian realisasi belanja kedua program tersebut tidak maksimal masing-masing sebesar 55,62% (lima puluh lima koma enam puluh dua persen) dan

48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen). Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala pelaksanaan dekonsentrasi TA 2014 yang menyebabkan

satker 240100 Badan PP Sekda Prov. NTT dan satker 250113 Biro PP Sekda Prov. Papua tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon dan realisasi belanjanya tersaji Rp0,00 (nol rupiah). Dengan nilai pagu anggaran yang besar dibandingkan dengan satker dekon yang lain pada kedua satker tersebut, sehingga mempengaruhi pencapaian realisasi belanja secara keseluruhan per program.

2. Program Perlindungan Anak (11.04.07) dijalankan oleh Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA (11.05.01) dijalankan Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

4. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (11.05.06) dijalankan

Satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, Satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan Satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.

Program 11.05.01 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPP-PA nilai realisasi belanjanya naik sebesar 17,52% (tujuh belas koma lima puluh dua persen) karena meningkatnya kebutuhan layanan dukungan manajemen bagi semua pihak

dilingkungan Kemen PPPA baik berupa gaji dan tunjangan, pemeliharaan aset, sewa gedung kantor, layanan pimpinan (Menteri), maupun kebutuhan belanja modal dalam rangka

pembangunan

gedung

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang penyelesaiannya dilakukan pada periode TA

2014. Sedangkan program yang lain, nilai realisasi belanjanya turun jika dibandingkan dengan periode tahun 2013 karena berkurangnya nilai anggaran dalam rangka penghematan anggaran, alokasi subsidi BBM dan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung Kemen PPPA. Perbandingan nilai realisasi belanja per program dengan periode TA 2013 secara detail disajikan sebagai berikut: -24-


Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Per Program

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Periode Yang Berakhir Tanggal

Kode Program

Uraian 31 Desember 2014

31 Desember 2013

% naik/(turun)

BELANJA TRANSAKSI KAS 01.01.06


Rp

1.375.751.100

Rp

01.01.07

Program Perlindungan Anak

Rp

1.018.439.820

11.04.07

Program Perlindungan Anak Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA

Rp

9.648.185.053

Rp

11.05.01

11.05.06


12.352.700.220

-88,86%

Rp

4.564.265.996

-77,69%

Rp

21.969.323.518

-56,08%

158.238.237.614

Rp

134.645.116.285

17,52%

Rp

14.417.185.108

Rp

47.847.451.061

-69,87%

Rp

-

Rp

3.156.722.348

-100,00%

Rp 224.535.579.428

-17,74%

BELANJA TRANSAKSI NON KAS 11.05.06

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Transaksi Non Kas) JUMLAH

Rp 184.697.798.695

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Transaksi Kas dan Transaksi Non Kas

(Gabungan) menurut program, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Nilai Realisasi Belanja juga disajikan menurut satuan kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai berikut: Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satuan Kerja

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 KPAI

TKA

4.432.990.898 4.560.000.000

PA

5.215.194.155 5.424.903.000

PP

5.748.645.565 6.034.400.000

PUG POL

4.239.320.529 4.560.000.000

PUG EKO

4.429.219.014 4.560.000.000

Menegpp

-25-

7.430.377.450 7.600.000.000

Realisasi

Anggaran

150.807.860.164 155.191.192.000


PAP-BAR

GORTL MALUT PAPUA NTT

Realisasi

208.866.600 210.574.000 416.030.000 520.000.000 214.383.800 225.854.000 264.504.600 273.304.000

SULBAR

Anggaran

0

1.700.000.000 0

245.110.000 232.887.820 246.621.000 194.382.700 221.557.000 206.983.700 215.948.000 206.942.600 208.272.000 221.570.700 226.430.000 227.638.400 270.394.000

SULUT KALTENG SUMSEL

RIAU SUMBAR NAD

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014.

Pada Grafik 2, satker dekon provinsi Papua dan provinsi NTT nilai realisasi belanjanya 0 (nol) karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan dekon pada kedua satker tersebut

antara

lain

perubahan

nomenklatur

badan,

revisi

anggaran

yang

mengakibatkan dekon hanya menjalankan 1 (satu) aktifitas dalam 2 (dua) kegiatan dan program yang berbeda sehingga kegiatan dekon tidak dilaksanakan. Dengan nilai pagu anggaran yang besar pada satker dekon provinsi Papua sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), hal ini mempengaruhi pencapaian realisasi belanja

secara keseluruhan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selain kedua satker tersebut, secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja masingmasing satker memberi kontribusi positif dalam pencapaian realisasi belanja Kemen

PPPA sesuai dengan nilai anggarannya. Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memberi kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi belanja Kemen

PPPA karena menjalankan program dukungan manajemen dimana sebagian besar anggarannya berupa pelayanan seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang berupa sewa gedung, pemeliharaan, layanan pimpinan, dan belanja modal perolehan aset gedung dan bangunan. -26-


Penyajian nilai anggaran dan realisasi belanja menurut satuan kerja juga dibandingkan dengan periode TA 2013. Perbandingan dilakukan pada 7 (tujuh) satker pusat karena satker dekon di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hanya berjalan 1 (satu) periode tahun anggaran, sebagai berikut: Tabel 7

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Satker

TA 2014

TA 2013

Uraian Satker Anggaran

427944 Menteri Negara PP

Realisasi (netto)

Anggaran

Realisasi (netto)

Rp

155.191.192.000 Rp

150.807.860.164 Rp

152.080.050.000 Rp

125.476.305.962

664937

Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi

Rp

4.560.000.000 Rp

4.429.219.014 Rp

17.212.673.000 Rp

16.186.236.234

664941

Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum

Rp

4.560.000.000 Rp

4.239.320.529 Rp

10.494.791.000 Rp

9.752.094.479

664958


Rp

6.034.400.000 Rp

5.748.645.565 Rp

23.297.439.000 Rp

25.065.842.696

Rp

5.424.903.000 Rp

5.215.194.155 Rp

12.023.373.000 Rp

11.410.130.350

Rp

4.560.000.000 Rp

4.432.990.898 Rp

10.826.408.000 Rp

10.559.193.168

Rp

7.600.000.000 Rp

7.430.377.450 Rp

10.000.000.000 Rp

9.168.810.323

Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia 664962

Jumlah

Rp 187.930.495.000 Rp 182.303.607.775 Rp 235.934.734.000 Rp 207.618.613.212

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Dari perbandingan anggaran dan realisasi belanja pada masing-masing satker, nilai realisasi belanja turun dibandingkan dengan TA 2013 dari Rp207.618.613.212,00 (dua ratus tujuh miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus

dua belas rupiah) menjadi Rp182.303.607.775,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Hal ini lebih disebabkan oleh berkurangnya anggaran yang diterima Kemen PPPA pada masing-

masing satker setelah adanya revisi penghematan, subsidi BBM, dan pengalokasian belanja pembangunan gedung. Sedangkan dari segi persentase, pencapaian realisasi belanja naik dari 88,00% (delapan puluh delapan persen) menjadi 97,01% (sembilan puluh tujuh koma satu persen) yang detail per satkernya disajikan sebagai berikut: -27-


Grafik 3 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Satker Pusat


120,00%

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00%

0,00% TA 2014

427944 97,18%

664937 97,13%

664941 92,97%

664958 95,26%

664962 96,13%

664979 97,21%

664983 97,77%

TA 2013

82,51%

94,04%

92,92%

107,59%

94,90%

97,53%

91,69%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Persentase realisasi belanja masing-masing satker naik dibandingkan dengan TA 2013 kecuali pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan persentase realisasi

belanja turun dari 107,59% (seratus tujuh koma lima puluh sembilan persen) menjadi 95,26% (sembilan puluh lima koma dua puluh enam persen). Hal ini karena pada TA 2013 terdapat belanja transaksi non kas berupa pengesahan belanja hibah dalam

bentuk barang/jasa yang diperoleh dari UNFPA. Pengesahan belanja hibah bentuk barang/jasa dilakukan tanpa pengesahan pagu anggaran, sehingga pada TA 2013 realisasi belanjanya melebihi nilai pagu anggaran satker secara keseluruhan atau

mencapai 107,59% (seratus tujuh koma lima puluh sembilan persen). Penyebab lain adalah berkurangnya alokasi bantuan dana hibah UNFPA yang diberikan pada TA 2014

dari anggaran sebesar Rp8.764.640.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada TA 2013 menjadi

Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) pada TA 2014.

-28-


Pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, persentase realisasi belanja menunjukan angka naik yang paling tinggi dari 82,51% (delapan puluh dua

koma lima puluh satu persen) menjadi 97,18% (sembilan puluh tujuh koma delapan belas persen) karena adanya peningkatan termin pembayaran belanja modal perolehan aset gedung dan bangunan terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Nilai anggaran dan realisasi belanja juga disajikan menurut jenis belanja sebagai berikut: Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Jenis Belanja

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember2014 Uraian Anggaran

Realisasi (netto)

%

Belanja Transaksi Kas Rupiah Murni 51

Belanja Pegawai

Rp

32.990.452.000

Rp

31.576.202.566

95,71%

52 53

Belanja Barang Belanja Modal Pinjaman dan Hibah Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Transaksi Non Kas Belanja Barang Non Kas

Rp Rp

75.890.805.000 80.808.399.000

Rp Rp

71.074.106.231 79.638.983.733

93,65% 98,55%

Rp Rp

2.804.903.000 -

Rp Rp

2.408.506.165 -

85,87% 0,00%

Rp

-

Rp

-

0,00%

Rp 192.494.559.000

Rp

184.697.798.695

95,95%

52 57

52

Jumlah

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Menurut jenis belanja, realisasi belanja modal memberi kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi belanja Kemen PPPA sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga

ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) karena pada tahun 2014 konsentrasi alokasi

anggaran Kemen PPPA adalah penyelesaian pembagunan gedung dan pengadaan aset penunjang gedung baru. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode TA 2013, realisasi belanja menurut jenis belanja disajikan sebagai berikut:

-29-


Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2013 3.156.722.348

52 HLLN B/J

-

57 HHLN

-

52 HLLN

TA 2014

353.223.000

7.881.398.528 2.408.506.165

53

59.024.417.913 79.638.983.733

52

71.074.106.231

51

124.247.647.573 29.872.170.066 31.576.202.566

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif , 31 Desember 2014. Realisasi belanja pegawai naik dibandingkan dengan periode TA 2013 dari Rp29.872.170.066,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta

seratus tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah) menjadi Rp31.576.202.566,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua ribu lima ratus enam

puluh enam rupiah) yang disebabkan adanya penerimaan pegawai (CPNS) pengadaan tahun 2013 yang mulai masuk pada tahun 2014 dimana pada tahun 2011-2013 dilakukan moratorium penerimaan CPNS.

Realisasi belanja barang turun dari Rp124.247.647.573,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada tahun 2013 menjadi Rp71.074.106.231,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sedangkan realisasi belanja modal naik dari Rp59.024.417.913,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas

rupiah) pada tahun 2013 menjadi Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus

tiga puluh tiga rupiah). Hal ini antara lain disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), adanya penghematan anggaran, dan alokasi subsidi BBM. -30-


Selain itu, realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung baik dalam bentuk uang atau barang/jasa juga turun karena berkurangnya alokasi bantuan yang diberikan oleh lembaga donor pada tahun 2014.

Penjelasan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut: B.2.1 Belanja Pegawai Perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 5

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 33.500.000.000 33.000.000.000 32.500.000.000 32.000.000.000 31.500.000.000 31.000.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 29.500.000.000 29.000.000.000 28.500.000.000 28.000.000.000

32.789.823.000

32.990.452.000 31.576.202.566

29.872.170.066

Anggaran

Realisasi

Anggaran

TA 2014

Realisasi

TA 2013

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun 5111

-31-

Periode

Uraian

TA 2014

Selisih Naik/(Turun) TA 2013

Nilai

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

7.982.510.472 Rp

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

Rp Rp

(422.224) Rp 523.278.939 Rp

7.264.840.780

Rp

111.905 Rp 469.260.280 Rp

717.669.692 (534.129) 54.018.659

9,88% -477,31% 11,51%


511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511147 Belanja Tunj. Lain-lain 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan 5115 Pegawai Non PNS Balanja Gaji Pokok Pegawai Non 511511 PNS 511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Khusus dan Belanja 5124 Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan 512411 Khusus/Kegiatan)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

122.173.670 3.575.970.000 53.685.000 428.977.918 406.590.960 1.310.301.000 209.010.000


110.102.690 Rp 3.419.820.000 Rp 37.230.000 Rp 356.757.317 Rp 384.110.360 Rp 1.289.385.000 Rp 14.714.100 Rp 219.525.000 Rp

12.070.980 156.150.000 16.455.000 72.220.601 22.480.600 20.916.000 (14.714.100) (10.515.000)

10,96% 4,57% 44,20% 20,24% 5,85% 1,62% -100,00% -4,79%

Rp

1.426.500.000 Rp

1.426.500.000 Rp

-

0,00%

Rp

144.375.000 Rp

161.875.000 Rp

(17.500.000)

-10,81%

Rp

- Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

15.393.251.831 Rp

14.717.937.634 Rp

675.314.197

4,59%

JUMLAH

Rp

Rp 1.704.032.500

5,70%

31.576.202.566 Rp 29.872.170.066

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013.

Berdasarkan rincian akun belanja pegawai, realisasi belanja masing-masing akun naik dan mendukung naiknya realisasi belanja pegawai kecuali realisasi belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan lain-lain, belanja tunjangan umum PNS, dan belanja

tunjangan pegawai Non PNS. Realisasi belanja pembulatan gaji PNS tersaji minus (-) sebesar Rp422.224,00 (empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) karena nilai pengembalian belanja lebih besar dari nilai realisasi belanjanya.

Berikut juga disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut satuan kerja pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014: Grafik 6

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 664983 KPAI

427944 Menegpp

1.426.500.000

REALISASI

ANGGARAN

30.149.702.566 31.563.952.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran per satker (Gabungan), 31 Desember 2014. -32-


Belanja pegawai pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan merupakan belanja gaji dan tunjangan seluruh pegawai dilingkungan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) baik PNS maupun Non PNS, sedangkan belanja pegawai pada satker 664983 KPAI berupa gaji pegawai Non-PNS yang ada dilingkungan KPAI. Selain kedua satker tersebut, tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi belanja pegawai.

B.2.2 Belanja Barang Perbandingan anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 7

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 140.000.000.000

133.108.467.000

124.247.647.573

120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000

75.890.805.000

71.074.106.231

60.000.000.000 40.000.000.000

20.000.000.000 0 Anggaran

Realisasi

TA 2014

Anggaran

Realisasi

TA 2013

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Dengan turunnya nilai alokasi anggaran belanja barang, maka nilai realisasi belanja

barangnya juga turun, hal ini dapat dilihat pada grafik 7. Namun persentase pencapaian realisasi belanja barang naik dari 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) menjadi 93,65% (sembilan puluh tiga koma enam puluh lima persen). Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja barang per akun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut: -33-


Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun 5211

Periode

Uraian

TA 2014

Selisih Naik/(Turun) TA 2013

Nilai

%

Belanja Barang Operasional

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan 521113 Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Belanja Honor Operasional Satuan 521115 Kerja

Rp

2.603.167.065

Rp

1.872.502.479

Rp

730.664.586

39,02%

Rp

119.954.142

Rp

71.775.838

Rp

48.178.304

67,12%

Rp

45.038.000

Rp

70.130.800

Rp

(25.092.800) -35,78%

Rp

1.234.751.500

Rp

1.772.968.500

Rp

(538.217.000) -30,36%

521119 Belanja barang Operasional Lainnya

Rp

3.457.126.499

Rp

4.028.756.940

Rp

(571.630.441) -14,19%

Rp Rp

6.521.817.296 2.495.805.000

Rp Rp

11.619.074.235 4.572.888.500

Rp Rp

(5.097.256.939) -43,87% (2.077.083.500) -45,42%

Rp

3.346.444.100

Rp

10.987.126.220

Rp

(7.640.682.120) -69,54%

Rp Rp Rp

1.453.321.064 251.416.881 539.639.418

Rp Rp Rp

1.379.370.497 293.983.004 424.770.249

Rp Rp Rp

73.950.567 5,36% (42.566.123) -14,48% 114.869.169 27,04%

Rp

199.952.968

Rp

199.694.000

Rp

Rp Rp Rp Rp

114.000.000 12.826.415.000 4.376.685.000 809.892.500

Rp Rp Rp Rp

273.460.000 9.759.217.000 10.685.659.000 388.465.000

Rp Rp Rp Rp

(159.460.000) 100,00% 3.067.198.000 31,43% (6.308.974.000) -59,04% 421.427.500 100,00%

Rp

323.218.400

Rp

710.112.260

Rp

(386.893.860) -54,48%

Rp

3.317.190.557

Rp

2.246.485.325

Rp

1.070.705.232

47,66%

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00%

Rp

300.300.000

Rp

-

Rp

300.300.000

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Rp

-

Rp

371.910.000

Rp

Rp

8.246.160.164

Rp

46.180.000

Rp

8.199.980.164

100,00%

Rp

753.150.000

Rp

723.290.000

Rp

29.860.000

100,00%

Rp

7.725.326.750

Rp

20.868.259.440

Rp

(13.142.932.690) -62,98%

Rp

8.046.836.650

Rp

39.155.609.496

Rp

(31.108.772.846) -79,45%

Rp

76.024.150

Rp

105.914.000

Rp

(29.889.850) -28,22%

Rp

1.890.473.127

Rp

1.620.044.790

Rp

270.428.337

Rp

71.074.106.231

Rp

124.247.647.573

5212

Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional 521219 Lainnya 5221

Belanja Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik 522112 belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa 522119 Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan 522141 Belanja Sewa 522151 Belanja Jasa Profesi 522191 Belanja Jasa Lainnya 5231 523111 523121 523129 523133

5241

258.968

100,00%

Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

100,00%

(371.910.000) -100,00%

Belanja Perjalanan DN

524111 Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam 524113 Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket 524114 Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket 524119 Meeting Luar Kota 5242 Belanja Perjalanan LN Belanja Perjalanan Biasa - Luar 524211 Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar 524219 Negeri JUMLAH

16,69%

Rp (53.173.541.342) -42,80%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. -34-


Dari tabel rincian realisasi belanja per akun, penurunan realisasi belanja barang signifikan terjadi pada akun pelaksanaan kegiatan seperti akun 521211 belanja bahan turun sebesar Rp5.097.256.939,00 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus

lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), akun 521213 belanja honor output kegiatan turun sebesar Rp2.077.083.500,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), akun 522151 belanja jasa profesi turun

sebesar Rp6.308.974.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akun 524114 belanja perjalanan dinas paket meeting dalam

kota turun sebesar Rp13.142.932.690,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dan akun 524119

belanja

perjalanan

dinas

paket

meeting

luar

kota

turun

sebesar

Rp31.108.772.846,00 (tiga puluh satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tujuh

puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Hal ini menjadi penyebab utama turunnya realisasi belanja barang, berupa pengurangan anggaran pelaksanaan

kegiatan pada tahun 2014 dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) karena alokasi anggaran difokuskan pada penyelesaian pembangunan gedung Kemen PPPA (belanja modal). Sedangkan akun belanja barang yang naik signifikan realisasi belanjanya antara lain akun 522141 belanja sewa berupa sewa gedung kantor di Gedung Menera Merdeka sebesar Rp3.067.198.000,00 (tiga miliar enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), akun 523121 belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

naik sebesar Rp1.070.705.232,00 (satu miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan akun 524111 belanja perjalanan biasa naik sebesar

Rp8.199.980.164,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah). Berikut juga disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja barang menurut satuan kerja pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014:

-35-


Grafik 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 5.475.166.250 5.629.085.000

KPAI TKA

4.410.730.898 4.537.740.000

PA

4.473.391.955 4.560.000.000

PP

4.081.941.600 4.094.400.000

PUG POL

4.239.320.529 4.560.000.000

PUG EKO

4.429.219.014 4.560.000.000

208.866.600 210.574.000 416.030.000 520.000.000 214.383.800 225.854.000 264.504.600 273.304.000

SULBAR PAP-BAR

GORTL MALUT

NTT SULUT KALTENG SUMSEL

RIAU SUMBAR NAD

Anggaran

41.570.145.065 43.385.516.000

Menegpp

PAPUA

Realisasi

Realisasi

Anggaran

0

1.700.000.000 0

245.110.000 232.887.820 246.621.000 194.382.700 221.557.000 206.983.700 215.948.000 206.942.600 208.272.000 221.570.700 226.430.000 227.638.400 270.394.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Realisasi belanja pada satker dekon hanya berupa realisasi belanja barang. Belanja barang pada satker dekon periode TA 2014 berupa pelaksanaan 1 (satu) paket kegiatan karena berkurangnya alokasi anggaran yang diberikan pada satker dekon sehubungan dengan revisi penghematan, subsidi BBM dan fokus alokasi anggaran untuk belanja modal pembangunan gedung. -36-


Satker 330100 Badan PP PA, dan KB Prov. Papua Barat merupakan satker dekon dengan nilai realisasi belanja paling besar karena alokasi anggarannya yang besar. Sedangkan satker 250113 Biro PP Sekda Prov. Papua, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon karena berbagai kendala sehingga realisasi belanjanya 0 (nol). Sama halnya dengan satker 240100 Badan PP Sekda Prov. NTT, dari anggaran sebesar Rp245.110.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) juga tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon karena beberapa alasan antara lain, (1) adanya perubahan nomenklatur badan, dan (2) adanya revisi anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan 1 (satu) aktifitas dalam 2 (dua) output, kegiatan dan program yang berbeda. Hal ini menjadi alasan kuat satker dekon Prov. NTT untuk tidak melaksanakan kegiatan dekon. Sedangkan dalam melakukan revisi anggaran, ketika menghilangkan salah satu output, kegiatan, ataupun program yang sudah ada dalam anggaran sebelumnya, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Hal ini membutuhkan waktu lama sedangkan kegiatan dekon harus segera dilaksanakan. B.2.3 Belanja Modal Perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 9

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0

80.808.399.000 79.638.983.733 81.295.231.000 59.024.417.913

Anggaran TA 2014

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2013

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -37-


Dengan nilai anggaran yang tidak jauh berbeda, nilai realisasi belanja modal naik dari Rp59.024.417.913,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh empat juta empat ratus

tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) pada TA 2013 menjadi Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada TA 2014. Hal ini karena progress fisik pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) lebih besar pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sedangkan progress fisik yang direncanakan pada

tahun 2013 tidak tercapai karena berbagai kendala pada awal pelaksanaan pembangunan gedung sehingga anggaran belanja modal yang besar pada TA 2013 tidak

dapat direalisasikan secara maksimal. Selain itu, adanya pengadaan aset pendukung gedung seperti meubelair, jaringan, dll juga dilakukan pada tahun 2014. Berikut disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja modal per akun: Tabel 11

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Akun

TA 2014

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

18.955.277.000 Rp

17.810.487.586

93,96%

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

61.633.202.000 Rp

61.608.980.647

99,96%

536111 Belanja Modal Lainnya

Rp

219.920.000 Rp

219.515.500

99,82%

Rp 80.808.399.000 Rp 79.638.983.733

98,55%

JUMLAH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi belanja modal sebesar Rp79.638.983.733,00 00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus

tiga puluh tiga rupiah) atau 98,55% (sembilan puluh delapan koma lima puluh lima persen) dari alokasi anggarannya sebesar Rp80.808.399.000,00 (delapan puluh miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan perbandingan realisasi belanja modal per akun dengan periode TA 2013 disajikan sebagai berikut:

-38-


Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun

Periode

Uraian TA 2014

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 17.810.487.586 Rp 533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

536111 Belanja Modal Lainnya JUMLAH

Selisih Naik/(Turun) TA 2013 1.415.153.560

Nilai Rp 16.395.334.026

Rp 61.608.980.647 Rp 57.464.769.353 Rp Rp

219.515.500 Rp

144.495.000

Rp 79.638.983.733 Rp 59.024.417.913

% 1158,56%

4.144.211.294

7,21%

75.020.500

51,92%

Rp20.614.565.820

34,93%

Rp

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Semua akun belanja modal mendukung naiknya realisasi belanja modal pada TA 2014. Realisasi 532111 belanja modal peralatan dan mesin naik sebesar Rp16.395.334.026,00 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), selain pengadaan/pembelian peralatan dan mesin baru, juga berupa pengadaan aset pendukung gedung dengan perolehan aset KDP seperti

meubelair dan jaringan. Realisasi 533111 belanja modal gedung dan bangunan juga naik sebesar Rp4.144.211.294,00 (empat miliar seratus empat puluh empat juta dua

ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) berupa perolehan aset KDP pembangunan fisik gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemen PPPA). Sedangkan realisasi 536111 belanja modal lainnya juga naik sebesar Rp75.020.500,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain berupa pembelian software baru dan perolehan aset peralatan dan mesin.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja modal juga disajikan menurut satuan kerja, dimana anggaran dan realisasi belanja modal hanya terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu satker 427944 Menegpp, Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan satker 664983 KPAI. Berikut komposisi anggaran dan realisasi belanja modal menurut satuan kerja:

-39-


Grafik 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

664983 KPAI

528.711.200 544.415.000

664979 TKA

22.260.000

REALISASI

ANGGARAN

79.088.012.533

427944 Menegpp

80.241.724.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Komposisi anggaran dan realisasi belanja modal pada satker 427944 Menegpp berupa belanja modal dalam rangka pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan pengadaan/pembelian peralatan dan mesin. Sedangkan belanja modal pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan satker 664983 KPAI hanya berupa pembelian/pengadaan peralatan dan mesin dan pembelian software. Realisasi belanja modal merupakan realisasi belanja perolehan aset baik aset tetap

maupun aset lainnya. Nilai realisasi belanja modal sama dengan nilai perolehan aset pada Neraca. Realisasi belanja modal sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga

ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sebanding dengan nilai perolehan asetnya sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Berikut disajikan perbandingan realisasi belanja modal dengan nilai perolehan asetnya:

-40-


Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Nilai Perolehan Aset Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Kode Akun

Realisasi Belanja Modal TA 2014

Uraian

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

Keterangan

Nilai Perolehan Aset

Rincian Penjelasan 17.810.487.586 Rp 17.810.487.586 Rp 1.449.878.175 Aset Peralatan dan Mesin Rp 15.877.764.286 Aset Peralatan dan Mesin dari KDP

533111 Belanja Modal Gedung dan Rp Bangunan

Rp

301.559.125 Aset Jaringan dari KDP

Rp 61.608.980.647 Rp 61.608.980.647 Rp

181.286.000 Aset Gedung dari KDP

Rp 60.857.132.406 Aset Gedung dan Bangunan dari KDP Rp

536111 Belanja Modal Lainnya

Rp

675.695.241 Aset Peralatan dan Mesin dari KDP

219.515.500 Rp

76.153.000 Aset Tak Berwujud/Software dari KDP

219.515.500 Rp

62.920.000 Aset Peralatan dan Mesin

Rp Rp JUMLAH

9.995.500 Aset Tetap Lainnya 146.600.000 Aset Tak Berwujud/Software

Rp 79.638.983.733 Rp 79.638.983.733 Rp

-

Sumber : Data Rekonsiliasi SPM BMN periode Tahunan, 31 Desember 2014 B.2.4 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung Perbandingan anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung LN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 10.000.000.000

8.764.640.000

8.000.000.000

7.881.398.528

6.000.000.000 4.000.000.000

2.804.903.000 2.408.506.165

2.000.000.000 0 Anggaran TA 2014

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2013

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -41-


Anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung LN turun dibandingkan dengan periode TA 2013 karena berkurangnya alokasi bantuan hibah dari lembaga donor baik dari UNFPA yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan maupun UNICEF yang dikelola pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak. Komposisi anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung

luar negeri periode TA 2014 menurut lembaga donor yang memberi bantuan/satker pengelola bantuan hibah disajikan pada grafik sebagai berikut: Grafik 12

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Lembaga Donor Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Realisasi

UNICEF (664962)

Anggaran

741.802.200 864.903.000

1.666.703.965

UNFPA (664958)

1.940.000.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Keterangan :

1. Hibah dari UNFPA Hibah dari UNFPA dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan

ratus empat puluh juta rupiah) dan realisasi belanjanya sebesar Rp1.666.703.965,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) disahkan dengan SPHL No.141400000000031 tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp1.625.266.175,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan SPHL

No.141400503800002 tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp41.437.790,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). -42-


Dari anggaran sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), pendapatan/penerimaan hibah yang diakui dan disahkan sebesar Rp1.718.685.178,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan

puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga setelah terealisasi sebesar Rp1.666.703.965,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), maka sisa pendapatan

hibahnya sebesar Rp51.981.213,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan

puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan tercatat pada Neraca akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Sisa pendapatan hibah tersebut telah dikembalikan pada lembaga donor pada tanggal 14 Januari 2015 namun belum dilakukan pengesahan atas pengembalian pendapatan hibahnya.

Selain itu, sisa pendapatan hibah UNFPA periode TA 2013 (saldo awal pendapatan hibah periode TA 2014) yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.215.381.584,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh

satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) telah dilakukan pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan hibah dengan SP4HL No.00166T tanggal 28 November 2014 dan SP3HL No.141400503800001 tanggal 31 Desember 2014.

Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, pada periode TA 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan juga menerima

hibah dalam bentuk jasa senilai Rp2.072.922.967,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setara dengan US$ 180.981 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan

puluh satu dollar) namun serah terima hibah (BAST) dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga pengakuan/pengesahan terhadap pendapatan dan belanjanya dilakukan pada periode TA 2015. 2. Hibah dari UNICEF Hibah dari UNICEF dikelola pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp864.903.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta

sembilan ratus tiga ribu rupiah) realisasi belanjanya sebesar Rp741.802.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) yang disahkan dengan SPHL No.141400503810001 tanggal 31 Desember 2014.

-43-


Dari anggaran sebesar Rp864.903.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), pendapatan/penerimaan hibah TA 2014 yang diakui dan disahkan sebesar Rp575.253.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua

ratus

lima

puluh

tiga

ribu

rupiah)

sedangkan

saldo

awal

pendapatan/penerimaan hibah TA 2014 yang tercatat pada Neraca akun Kas lainnya dan Setara Kas sebesar Rp289.650.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terealisasi sebesar

Rp741.802.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) maka sisa pendapatan hibahnya sebesar Rp123.100.800,00 dan langsung dikembalikan ke lembaga donor (UNICEF) dengan pengesahan SP3HL No. 141400503810002 tanggal 31 Desember 2014.

Pada periode TA 2013, hibah dari UNICEF tercatat pada akun 573111 belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp642.873.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) realisasi belanjanya sebesar Rp353.223.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pendapatan/penerimaan hibah yang disahkan pada TA 2013 sebesar nilai pagu anggaran, sehingga setelah terealisasi sisa pendapatan/penerimaan hibahnya sebesar Rp289.650.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi saldo awal pendapatan/penerimaan hibah periode TA 2014.

-44-


Perkembangan Realisasi Belanja Perkembangan pencapaian realisasi belanja per bulan disajikan dalam grafik sebagai berikut: Grafik 13

Perkembangan Pencapaian Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 200.000.000.000 184.697.798.695

180.000.000.000

160.000.000.000 140.000.000.000

136.475.436.072

120.000.000.000

119.812.758.611 95.404.960.350 86.765.227.743 69.418.396.753 55.228.749.651 43.391.714.786 32.103.747.534 22.034.078.415 17.096.873.835 922.951.243

100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei Juni

Juli Agus Sept Okt

Nov

Des

Realisasi Belanja

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja Transaksi Kas dan Non Kas (Gabungan) per Bulan periode Januari - Desember 2014. Perkembangan realisasi belanja menunjukan adanya pencapaian realisasi belanja yang

tidak merata pada masing-masing bulan. Pada bulan Februari peningkatan nilai realisasi belanja sangat tinggi dari realisasi sebesar Rp922.951.243,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga

rupiah) menjadi Rp17.096.873.835,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) karena adanya transaksi pembayaran sewa gedung kantor di Gedung Menara Merdeka Jalan

Budi Kemuliaan I No.2 sebesar Rp12.295.800.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Peningkatan nilai realisasi belanja yang signifikan juga terjadi pada bulan Desember dari realisasi sebesar Rp136.475.436.072,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat -45-


ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) menjadi 184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh

lima rupiah) atau sebesar Rp48.222.362.623,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini disebabkan oleh besarnya transaksi belanja modal pada bulan Desember sebesar Rp30.335.757.402,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima

puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah) berupa pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp749.438.475,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran belanja modal perolehan aset Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) pembangunan gedung

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebesar Rp29.536.318.927,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan pencapaian nilai realisasi belanja per bulan disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 14 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 60.000.000.000

50.000.000.000

48.222.362.623

40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000

0

24.407.798.261 17.346.830.990 16.173.922.592 14.189.647.102 10.069.669.119 16.662.677.461 11.837.034.865 11.287.967.252 8.639.732.607 4.937.204.580 922.951.243 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli Agus Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi Belanja

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja Transaksi Kas dan Non Kas (Gabungan) per Bulan Periode Januari sampai Juni 2014. -46-


Realisasi belanja pada bulan Januari sebesar Rp922.951.243,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) hanya berupa pembayaran gaji dan tunjangan (belanja pegawai). Nilai realisasi belanja stabil dan naik terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus namun kembali turun pada bulan September dan November. Faktor utama penyebab turunnya nilai

realisasi belanja pada bulan September dan November adalah berkurangnya pembayaran belanja modal terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pengembalian Belanja Sehubungan dengan penyajian nilai realisasi belanja berupa nilai neto, nilai pengembalian belanja sebagai pengurang nilai realisasi belanja juga disajikan sebagai berikut:

Tabel 14

Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Satker

Uraian Satker

Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014

31 Desember 2013

Satker Pusat 427944

Menteri Negara PP

Rp

173.961.676

Rp

73.471.641

664937

Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi

Rp

1.140.000

Rp

111.824.750

Rp

14.069.400

Rp

59.296.200

Rp

1.456.800

Rp

15.794.200

Rp

-

Rp

11.095.400

Rp

26.250.114

Rp

75.933.500

Rp

5.600

Rp

131.963.500

Rp

9.668.400

Rp

-

Rp

1.651.000

Rp

-

Rp

103.970.000

Rp

-

Rp

-

Rp

10.608.500 128.330.725

664941 664958 664962

Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Anak

Deputi Bidang Tumbuh Kembang 664979 Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia Satker Dekonsentrasi 060105

Badan PP dan PA Prov.NAD

310100

150023

Biro PP dan Kesra Prov. Gorontalo Badan PP PA dan KB Prov.Papua Barat Badan PPPA Prov.Kalsel

210006

Biro PKSDM Setda Prov.Maluku

Rp

-

Rp

220037

Badan PPPA Prov.Bali

Rp

-

Rp

10.000

230044

Badan PPPA Prov.NTB

Rp

-

Rp

5.080.150

260038

Badan PPPA Prov. Bengkulu

Rp

-

Rp

2.879.000

125160

Biro PP Setda Prov.Lampung

Rp

-

Rp

200.000

Rp

332.172.990

Rp

626.487.566

330100

Jumlah

Sumber : Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (Gabungan) Satker Pusat-Wilayah, 31 Desember 2014 dan 2013. -47-


Satker 427944 Menegpp dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menjadi satker dengan nilai pengembalian belanja yang paling besar. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) periode laporan keuangan, kedua satker tersebut nilai pengembalian

belanjanya besar. Selain itu, pada satker dekon 330100 Badan PP PA dan KB Prov. Papua Barat nilai pengembalian belanjanya juga sangat besar karena pertanggungjawaban keuangan pada satker tersebut semuanya menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) sehingga terhadap sisa belanja yang tidak direalisasikan dikembalikan melalui mekanisme pengembalian belanja.

Sedangkan penyajian nilai pengembalian belanja per akun sebagai berikut: Tabel 15

Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode

Uraian

Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014

31 Desember 2013

511111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

92.923.848

Rp

-

511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp

596.255

Rp

18.931

Rp

457.677

Rp

-

Rp

133.332

Rp

-

Rp

20.810.000

Rp

12.045.000

Rp

209.280

Rp

-

Rp

1.110.000

Rp

370.000

Rp

410.000

Rp

1.926.010

Rp

1.948.500

Rp

5.451.500

521211 Pengembalian Belanja Bahan

Rp

-

Rp

43.925.150

521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

Rp

2.990.000

Rp

28.739.000

Rp

-

Rp

10.000

Rp

200.000

Rp

9.500.000

Rp

69.823.498

Rp

-

Rp

14.850.000

Rp

-

Rp

100.582.300

Rp

89.025.725

Rp

3.842.100

Rp

434.336.650

524219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri

Rp

21.286.200

Rp

569.600

533111 Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

-

Rp

570.000

JUMLAH

Rp

332.172.990

Rp

626.487.566

511121

Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

511122 Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS 511123 Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS 511126 Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS 511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 521115 Pengembalian Belanja Honor Operasional Satker

521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Sumber : Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (Gabungan), 31 Desember 2014 dan 2013. -48-


Nilai pengembalian belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp332.172.990,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan nilai realisasi belanja (neto)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh

tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 95,95% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen), maka nilai realisasi belanja (bruto) Kemen PPPA sebesar Rp185.029.971.685,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen).

Besarnya nilai pengembalian belanja dipengarui oleh besarnya nilai pengembalian belanja 511111 gaji pokok PNS sebesar Rp92.923.848,00 (sembilan puluh dua juta

sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), pengembalian belanja 524111 perjalanan dinas biasa sebesar Rp69.823.498,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan pengembalian belanja 524114 perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp100.582.300,00 (seratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Sedangkan perbandingkan nilai pengembalian belanja dengan periode TA 2013, bahwa pengembalian belanja perjalanan dinas selalu memberi kontribusi yang besar dalam nilai pengembalian belanja.

Jaminan Pemeliharaan terkait Transaksi Akhir Tahun Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung di Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat jaminan pemeliharaan sebagai berikut:

1. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022589114N tanggal 11 Desember 2014,Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo : Jakarta, 01 Juni 2015 senilai uang setinggi-tingginya Rp5.684.400.000,00 (lima milyar enam ratus delapan

puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Adhi Karya Persero Tbk. Divisi Konstruksi I) melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya. -49-


2. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022647414N Tanggal 11 Desember 2014 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Jakarta, 03 Juni 2015 senilai setinggi-tingginya Rp112.380.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan

puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Arkonin) melakukan wanprestasi,

yaitu

tidak

sebagaimana mestinya.

dapat

menyelesaikan

pekerjaan

pemeliharaan

3. Jaminan Retensi (PT Asuransi Central Asia) No. Bond 32.01.14-021560 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp536.696.895,00 (lima ratus tiga

puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) a.n PT Vinotindo Grahasarana atas pekerjaan pengadaan meubelair dan workstation pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jangka waktu dari tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 08 Juni 2015.

4. Jaminan Pemeliharaan (Raya Insurance) No. Bond 83.806.1214.17216 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp 252.014.276,00 (dua ratus lima

puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) a.n PT Berkat Satu Solusi atas pekerjaan pengadaan IT dan multimedia pada

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jaminan berlaku selama 6 (enam) bulan dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015

-50-


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No

Uraian

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp

1.531.611.904

Rp

3 Bagian Lancar Tagihan TGR (netto)

Rp

-

4 Persediaan

Rp

1.004.014.588

Rp

2.535.626.492 Rp

Nilai Aset Lancar

- Rp

Naik/(Turun)

62.550.520 Rp 3.236.256.517

(62.550.520)

Rp

(1.704.644.613)

Rp

- Rp

-

Rp

1.573.109.228 Rp

(569.094.640)

4.871.916.265

Rp

(2.336.289.773)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Penjelasan per akun Aset Lancar dirinci sebagai berikut: C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP).

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Rp62.550.520,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah). Nilai Neraca per 31 Desember 2013 sudah dipertanggungjawabkan dengan setoran pengembalian UP/TUP (SSBP) pada tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: -51 -

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca

Tabel 17

Daftar Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013 No

T ang g al Se t or

Sat k e r

N T PN

N i l ai

1

8-Jan-2014

664958

0209060802060803

Rp620.000,00

2

8-Jan-2014

664958

1102061214130900

Rp32.630.000,00

3

2-Jan-2014

664979

1502150701021201

Rp2.432.200,00

4

7-Jan-2014

664979

1411110309101408

Rp200,00

5

7-Jan-2014

664979

1511061114101201

Rp26.868.120,00

J U M LAH

Rp62. 550. 520, 00

Sumber : Bukti Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013.

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 18

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker

Uraian Satker

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/Turun

427944

Menteri Negara PP

0

0

0

664937

Deputi Bid PUG Bid Ekonomi

0

0

0

664941

Deputi Bid PUG Bid Polsoskum

0

0

0

664958

Deputi Bidang Perlindungan Prmp.

0

33.250.000

-33.250.000

664962


0

0

0

664979


0

29.300.520

-29.300.520

664983

KPAI

0

0

0

0

62.550.520

-62.550.520

JUMLAH

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per Satker, 31 Desember 2014. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada 12 (dua belas) satker dekonsentrasi periode TA 2014 per 31 Desember 2014 semua bernilai 0 (nol) karena semua dana UP/TUP telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2014. Sedangkan nilai Kas di Bendahara

Pengeluaran pada 10 (sepuluh) satker dekonsentrasi periode TA 2013 per 31 Desember 2013 semua juga bernilai 0 (nol).

-52 -


C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari dana UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Nilai Kas Lainnya dan

Setara

Kas

per

31

Desember

2014

dan

31

Desember

2013

sebesar

Rp1.531.611.904,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah) dan Rp3.236.256.517,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Komposisi nilai tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 19

Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014 Keterangan

No

TA 2014

TA 2013

Rp91.985.222,00

Rp171.775.355,00

Rp224.282.409,00

Rp318.548.700,00

Rp1.163.363.060,00

Rp1.240.900.878,00

Rp51.981.213,00

Rp1.505.031.584,00

Rp1.531.611.904,00

Rp3.236.256.517,00

1 Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN 2 Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN 3 Kewajiban Satker pada Pihak Lain 4

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah (Ekuitas Dana Lancar lainnya) JUMLAH

Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, 31 Desember 2014 dan 2013 Terhadap nilai Kas Lainnya dan Setara Kas telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun anggaran berikutnya. Berikut pertanggungjawaban nilai Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2014 pada periode tahun 2015 dan nilai Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2013 pada periode tahun 2014:

Tabel 20

Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014 No

-53 -

Tgl Setor

Satker

NTPN

Nilai

Keterangan

1

02-01-2015 427944

0510080602150607

Rp5.166.001,00 Pengembalian belanja perjadin TAYL

2

12-01-2015 427944

0814041008150712

Rp97.549.508,00 Pengembalian belanja pegawai TAYL

3

12-01-2015 427944

1214080513081213

Rp121.566.900,00 Pengembalian belanja pegawai TAYL


4

12-01-2015 427944

0605010113001508

Rp91.712.163,00 PPh Pasal 21 Tukin TAYL

5

12-01-2015 427944

0301101004041001

Rp273.059,00 PPh Pasal 21 TukinTAYL

6

427944

7

427944

8

427944

9

310100

Rp2.709.310,00 Tukin Susulan November Rp1.067.263.850,00 Tukin Desember Rp91.199.900,00 Uang makan Desember Rp2.190.000,00 LS telah dicairkan kepada pihak ketiga

JUMLAH

Rp1.479.630.691,00

Sumber : Bukti Setoran/Pembayaran Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014.

Dari saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.531.611.904,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus empat

rupiah), telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.479.630.691,00 (satu miliar empat

ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga masih terdapat nilai yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp51.981.213,00,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua

ratus tiga belas rupiah) berupa sisa pendapatan hibah yang telah dikembalikan kepada lembaga donor (UNFPA) pada tanggal 14 Januari 2015 namun belum dilakukan

pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan tersebut (belum diproses pengajuan SP3HLnya). Tabel 21 Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2013

-54 -

No

Tgl Setor

Satker

NTPN

Nilai

1

09/01/2014

427944

0204101513001309

13.990.000

2

13/01/2014

427944

1306051408110213

7.886.500

3

16/01/2014

427944

1505141008061411

16.875.380

4

12/02/2014

427944

0510021403020514

60.079.952

5

12/02/2014

427944

1002040409011209

40.319.869

6

12/02/2014

427944

0006150513040213

171.775.355

7

03/01/2014

664962

1514140511141405

3.900.000

8

03/01/2014

664962

0900151301090904

11.400.000

Keterangan


9

03/01/2014

664962

0202050414071011

5.700.000

10

08/01/2014

664962

0612060614151111

59.745.000

11

08/01/2014

664962

1315150805020202

89.873.800

12

13/01/2014

664962

0301111203020611

150.000

13

27/01/2014

664962

0802040715021009

790.000

14

17/02/2014

664962

1210070601110007

2.100.800

15

17/02/2014

664962

0713030006000710

100.000

16

17/02/2014

664962

0608060801060808

100.000

17

19/02/2014

664962

0810140718000604

324.400

18

05/03/2014

664962

1505071206110805

500.000

19

17/01/2014

664979

1013050909021010

1.760.000

20

03/01/2014

150023

0108030015070313

375.000

21

12/02/2014

230044

1014101000020205

2.578.000

22

427944

1.045.727.527 Pembayaran Tukin bulan Desember

23

427944

75.381.050 Uang makan bulan Desember

24

427944

37.979.800 Tunjangan Jabatan bulan September dan

25

230044

81.812.500 LS Bendahara sudah dibayarkan

26

31/12/2014

664958

141400503800001

27

31/12/2014

664962

141400503810001

166.549.200 Pengesahan belanja hibah

28

31/12/2014

664962

141400503810002

123.100.800 Pengesahan Pengembalian Pend.hibah

JUMLAH

1.215.381.584 Pengesahan Pengembalian Pend.hibah

Rp3.236.256.517,00

Sumber : Bukti Setoran/Pembayaran Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.236.256.517,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) telah dipertanggungjawabkan semua pada periode tahun 2014. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

-55 -


Tabel 22

Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker

Uraian Satker

427944

Menteri Negara PP

664937

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/Turun

1.477.440.691

1.470.015.433

7.425.258


0

0

0

664941


0

0

0

664958


51.981.213

1.215.381.584

-1.163.400.371

664962


0

464.334.000

-464.334.000

664979


0

1.760.000

-1.760.000

664983 310100

KPAI

0

0

0

2.190.000

0

2.190.000

150023

Badan PPPA Prov Kalsel (Dekon 2013)

0

375.000

-375.000

230044

Badan PPPA Prov NTB (Dekon 2013)

0

84.390.500

-84.390.500

1.531.611.904

3.236.256.517

-1.704.644.613

Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo (Dekon 2014)

JUMLAH

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per Satker, 31 Desember 2014 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk satker dekonsentrasi periode TA 2014 maupun periode TA 2013 selain yang tertera dalam tabel 22 adalah 0 (nol). Saldo Kas lainnya dan Setara Kas pada satker 427944 Menegpp tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukkan adanya saldo yang sangat besar berupa LS bendahara atas belanja pegawai bulan Desember (Tunjangan Kinerja dan Uang Makan) yang telah dicairkan

dananya sebelum tanggal Neraca namun dipertanggungjawabkan kepada pegawai pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini karena Tunjangan Kinerja/Uang Makan di

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan, sehingga untuk tunjangan kinerja/uang

makan bulan Desember baru dapat dihitung (berdasarkan kehadiran pegawai) dan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan saldo Kas lainnya dan Setara Kas pada satker 664958 Deputi Bidang

Perlindungan Perempuan TA 2013 maupun TA 2014 berupa sisa pendapatan hibah sudah dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berikutnya namun belum dilakukan pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan tersebut.

-56 -


C.1.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar yang disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi saldo akun TP/TGR.

Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 23

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Bagian Lancar - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Bagian Lancar - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR (netto)

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/(Turun)

Rp

- Rp

20.000.000 Rp

(20.000.000)

Rp

- Rp

(20.000.000) Rp

20.000.000

Rp

- Rp

- Rp

-

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian dari Piutang Jangka Panjang atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi terhadap hilangnya Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi B 1541 KQ yang dibebankan pada Bapak Khodiri.

Nilai pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dipertanggungjawabkan/dilakukan pelunasan pada periode tahun 2014 dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) NTPN 0110001300131401 dan tanggal 10 Februari 2014 senilai

Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) NTPN 1409011000001309, sehingga saldo Neraca per 31 Desember 2014 sebesar 0 (nol).

-57 -


Sedangkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar –Rp20.000.000,00 (minus dua

puluh juta rupiah) merupakan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas piutang macet. Hal ini karena pada periode TA 2013, dari kewajiban membayar sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) selama 12 (dua belas) bulan hanya dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau selama 5 (lima) bulan sehingga pada penyusunan Neraca per 31 Desember 2013 dilakukan penyesuaian terhadap kualitas piutang tidak tertagihnya.

Saldo Bagian Lancar TP/TGR hanya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.1.4 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian

Per 31 Des 2014

Persediaan

Rp

Per 31 Des 2013

1.004.014.588 Rp

1.573.109.228 Rp

Naik/(Turun) (569.094.640)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai persediaan turun sebesar Rp569.094.640,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah). Rincian nilai persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan sebagai berikut:

Tabel 24

Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker

-58 -

Uraian Satker

427944

Menteri Negara PP

664937

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/Turun

369.257.683

395.855.716

-26.598.033


21.310.000

155.696.000

-134.386.000

664941


68.200.000

190.254.000

-122.054.000

664958


156.487.295

460.354.537

-303.867.242

664962


266.165.460

106.504.500

159.660.960


664979


56.228.000

207.040.750

-150.812.750

664983

KPAI

66.366.150

57.403.725

8.962.425

1.004.014.588

1.573.109.228

-569.094.640

JUMLAH

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014 Pada 12 (dua belas) satker dekonsentrasi periode TA 2014 maupun 10 (sepuluh) satker dekonsentrasi periode TA 2013, saldo persediaannya senilai 0 (nol). Persediaan yang tercatat pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang

Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan satker 664983 KPAI berupa barang konsumsi. Sedangkan persediaan pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa barang konsumsi sebesar Rp52.738.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan bahan baku sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pada

satker

427944

Menegpp

persediaan

berupa

barang

konsumsi

sebesar

Rp315.138.453,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus

lima puluh tiga rupiah) dan persediaan lainnya sebesar Rp54.119.230,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Rincian nilai persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.004.014.588,00 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 25 Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2014 Kode

Uraian Akun

Akun 117111

BARANG KONSUMSI Alat tulis

-59 -

Jumlah Rp946.405.358,00 Rp1.465.551,00

Tinta tulis, Tinta stempel

Rp213.500,00

Penjepit kertas

Rp442.500,00


Penghapus/Korektor Buku tulis Ordner dan Map

Rp48.313.000,00 Rp2.277.627,00

Cutter (Alat tulis kantor)

Rp640.001,00

Pita Mesin Ketik

Rp225.000,00

Alat perekat

Rp674.934,00

Stadler HD Barang cetakan

Rp1.256.500,00 Rp80.644.400,00

Alat tulis kantor lainnya

Rp1.081.250,00

Kertas HVS

Rp5.637.000,00

Berbagai kertas

Rp1.421.500,00

Amplop Kop surat

Rp450.000,00 Rp8.783.325,00

Bahan cetak lainnya

Rp752.497.200,00

Tinta/Toner printer

Rp29.491.000,00

USB/Flash Disk

Rp1.687.500,00

Bahan komputer lainnya

Rp0,00

Kabel listrik

Rp0,00

Batu baterai

Rp281.000,00

Alat listrik lainnya

Rp194.000,00

Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

117124

Rp656.070,00

PERALATAN DAN MESIN UNTUK DISERAHKAN

Rp8.072.500,00 Rp0,00

PADA MASYARAKAT Peralatan dan Mesin

117131

117199

BAHAN BAKU

Rp3.490.000,00

Bahan Lainnya

Rp3.490.000,00

PERSEDIAAN LAINNYA Obat cair

-60 -

Rp0,00

Rp54.119.230,00 Rp8.687.333,00


Obat padat

Rp38.747.527,00

Obat lainnya

Rp6.684.370,00

Sumber : Laporan Barang Persediaan Kementerian PPPA periode TA 2014 Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik.

C.2. ASET TETAP Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26 Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No

Urai an

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

1 Tanah

Rp

294.120.000

Rp

2 Peralatan dan Mesin

Rp

47.077.232.800

Rp

3 Gedung dan Bangunan

Rp

118.729.623.419

Rp

240.425.660

Rp

118.489.197.759

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

556.667.125

Rp

255.108.000

Rp

301.559.125

5 Aset Tetap Lainnya

Rp

393.313.914

Rp

525.355.414

Rp

(132.041.500)

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

-

Rp

57.450.779.353

Rp

(57.450.779.353)

Ni l ai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan

Rp 167. 050. 957. 258

Rp 88. 485. 676. 807

Rp

Rp

Ni l ai Buk u Aset Tetap

(30.454.944.841) Rp

Rp 136. 596. 012. 417

294.120.000

Nai k / (Turun) Rp

-

29.719.888.380 Rp

17.357.344.420

(26.451.580.253) Rp

Rp 62. 034. 096. 554

Rp

78. 565. 280. 451 (4.003.364.588) 74. 561. 915. 863

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai buku Aset Tetap naik sebesar Rp74.561.915.863,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tiga

rupiah) dari nilai per 31 Desember 2013 dengan rincian mutasi/ perubahan nilai aset tetap sebagai berikut:

-61 -


Tabel 27

Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 Penambahan : Saldo Awal Pembelian Perolehan Aset KDP Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Kapitalisasi pemeliharaan Reklasifikasi Masuk Jumlah Pengurangan : Penghapusan Reklasifikasi Keluar Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi Koreksi Nilai Serah Terima Aset Renovasi Hibah Keluar Reklasifikasi AT-AL Penyusutan AT Jumlah Nilai Kenaikan Aset

Rp Rp Rp

155,759,083 1,522,793,675 77,969,590,058

Rp Rp Rp Rp

135,344,216,411 5,000,000 214,997,359,227

Rp Rp

(5,000,000)


(135,420,369,411) (142,037,000) (864,672,365) (4,003,364,588) (140,435,443,364) 74,561,915,863

Sumber : Rekonsiliasi internal data BMN periode tahun 2014. Keterangan :

Mutasi penambahan nilai aset tetap sebesar Rp214.997.359.227,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

1. Saldo awal sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berasal dari peralatan dan mesin yang batal dihapuskan dari aset lain-lain (aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam

operasional pemerintahan). Dari total aset yang telah direklas ke aset lain-lain dan akan dihapuskan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), setelah dilakukan cek fisik oleh tim penilai DJKN, aset senilai Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) masih layak untuk digunakan sehingga aset tersebut dikembalikan ke aset peralatan dan mesin sebagai saldo awal;

2. Pembelian aset tetap sebesar Rp1.522.793.675,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

-62 -


menghasilkan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.512.798.175,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima

rupiah) dan aset tetap lainnya sebesar Rp9.995.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dari perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.512.798.175,00 satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima

rupiah), nilai sebesar Rp1.449.878.175,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

diperoleh menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin, sedangkan nilai sebesar Rp62.920.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) perolehannya menggunakan belanja 536111 modal lainnya.

3. Perolehan Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus

sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) merupakan perolehan aset tetap dari seluruh proses pembayaran dalam rangka pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) pada periode TA

2014. Perolehan aset tetap KDP menggunakan belanja 533111 modal gedung dan bangunan sebesar Rp61.608.980.647,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan

juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar Rp16.360.609.411,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah). 4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp135.344.216.411,00 (seratus tiga

puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sebelas rupiah) merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi setelah selesainya seluruh proses pembangunan

gedung, meliputi perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.553.459.527,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan

ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), aset gedung dan bangunan sebesar Rp118.489.197.759,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujur ribu tujuh ratus lima puluh sembilan

rupiah), dan aset jaringan sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

5. Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan koreksi pencatatan aset terhadap camera digital pada Satker 427944 Menegpp yang -63 -


semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio. Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp140.435.443.364,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) meliputi:

1. Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan

koreksi pencatatan aset terhadap camera digital pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio;

2. Reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi merupakan proses reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan, serta aset jaringan yang berasal dari perolehan atas seluruh biaya yang dikeluarkan dalam

proses pembangunan gedung dari TA 2013 sampai dengan TA 2014. Perolehan aset tetap KDP pada TA 2013 sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima

puluh tiga rupiah) dan perolehan pada TA 2014 sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga total aset tetap KDP yang direklas sebesar Rp135.420.369.411,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah).

3. Serah terima aset renovasi sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan serah terima atas kapitalisasi biaya

pemeliharaan Gedung dan Bangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik aset gedung dan bangunan.

4. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima

rupiah) merupakan aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan dan menunggu proses penghapusan asset. 5. Penyusutan aset tetap periode TA 2014 sebesar Rp4.003.364.588,00 (empat miliar tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)

terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.868.196.402,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.130.796.198,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh

enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), dan penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.371.988,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu -64 -


sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Nilai penyusutan aset tetap merupakan nilai penyusutan setelah dilakukan

koreksi atas nilai penyusutan dengan

diberlakukannya PMK No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Nilai koreksi penyusutan tersebut meliputi, koreksi penyusutan aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp2,00 (dua rupiah),

koreksi penyusutan aset gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp59.839.282,00

(lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) serta koreksi penyusutan atas aset jalan irigasi dan jaringan

berkurang sebesar Rp42.042.900,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dalam rangka rekonsiliasi internal terhadap nilai aset tetap, aset tetap pada Neraca dan posisi aset tetap pada data BMN dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian saldo pada masing-masing akun. Perbandingan nilai aset tetap tersebut disajikan dalam tabel berikut: Tabel 28 Perbandingan Posisi Aset Tetap pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014

No

Uraian

Data Neraca

Data BMN

Selisih

1 Tanah

Rp

294.120.000 Rp

294.120.000 Rp

-


Rp

47.077.232.800 Rp

47.077.232.800 Rp

-

3 Gedung dan Bangunan

Rp

118.729.623.419 Rp

118.729.623.419 Rp

-

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

556.667.125 Rp

556.667.125 Rp

-


Rp

393.313.914 Rp

393.313.914 Rp

-

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

Rp

- Rp

-

Rp

167.050.957.258 Rp

167.050.957.258 Rp

-

Rp

(30.454.944.841) Rp

(30.454.944.841) Rp

-

Rp

136.596.012.417 Rp

136.596.012.417 Rp

-

Nilai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

-

Sumber : Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN Periode TA 2014

Tidak terdapat perbedaan/ selisih komposisi nilai aset tetap pada Neraca dengan nilai aset tetap pada data Barang Milik Negara, hal ini membuktikan bahwa seluruh aset tetap yang tercatat pada Neraca merupakan data kirim dari aplikasi SIMAK BMN. Penjelasan lebih rinci per akun aset tetap sebagai berikut: -65 -


C.2.1 Tanah Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian

Per 31 Des 2014

Tanah

Rp

294.120.000 Rp

Per 31 Des 2013

Naik/(Turun)

294.120.000 Rp

-

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp294.120.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan nilai Neraca per 31 Desember 2013, sehingga tidak terdapat mutasi perolehan/perubahan pada periode TA 2014.

Tanah seluas 360 m2 tersebut adalah tanah milik Kementerian PPPA, yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan

Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut:

1)

Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45),

2)

Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44),

4)

Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .

3)

Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan

Keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nilai Aset Tanah hanya tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian Peralatan dan Mesin

Per 31 Des 2014 Rp

47.077.232.800 Rp

Per 31 Des 2013 29.719.888.380 Rp

Naik/(Turun) 17.357.344.420

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014

-66 -


Nilai Aset Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp17.357.344.420,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian nilai mutasi/ perubahan aset sebagai berikut: Tabel 29

Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 Perolehan Aset Saldo Awal dari Aset Lain-lain Pembelian aset dengan 532111 Pembelian aset dengan 536111 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Kapitalisasi pemeliharaan Reklasifikasi Masuk Jumlah

Rp Rp Rp

155.759.083 1.449.878.175 62.920.000

Rp

16.179.323.411

Rp Rp Rp

16.558.459.527 34.406.340.196

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(16.184.323.411) (864.672.365) (17.048.995.776) 17.357.344.420

Aset Keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Nilai Hibah Keluar Reklasifikasi AT-AL Jumlah Nilai Kenaikan Aset

Sumber : Rekonsiliasi internal data BMN periode TA 2014. Keterangan: Mutasi tambah berupa perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp34.406.340.196,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari :

1. Saldo awal yang berasal dari aset lain-lain sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah)

merupakan peralatan dan mesin yang batal dihapuskan karena dinilai masih layak untuk digunakan pada saat dilakukan cek fisik oleh tim penilai DJKN.

2. Pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.449.878.175,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus

tujuh puluh lima rupiah) menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin meliputi pengadaan aset peralatan dan mesin pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp995.506.975,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus

enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), pengadaan aset pada satker -67 -


664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22.260.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan pengadaan aset pada satker 664983 KPAI sebesar Rp432.111.200,00 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

3. Pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp62.920.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya terdapat pada satker 427944 Menegpp. Terjadi penyeberangan pengunaan

akun belanja modal, dimana perolehan aset peralatan dan mesin seharusnya menggunakan akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin.

4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus

sebelas rupiah) merupakan perolehan aset peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi berupa aset peralatan dan mesin

setelah selesainya seluruh proses pembangunan gedung. Pada saat perolehan aset tetap KDP, nilai sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) diperoleh menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin.

5. Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.558.459.527,00 (enam

belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari (a) koreksi atas perolehan aset

peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi dari semula sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)

menjadi sebesar Rp15.877.764.286,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam

rupiah) karena nilai sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) masuk dalam kategori aset jaringan, (b) koreksi pencatatan aset atas camera digital sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam

kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio, dan (c) koreksi masuk aset peralatan dan mesin dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp675.695.241,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

-68 -


Sedangkan Mutasi Kurang sebesar Rp17.048.995.776,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa nilai aset peralatan dan mesin yang dikeluarkan dari daftar aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.184.323.411,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) terdiri dari (a) koreksi atas perolehan aset peralatan dan

mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi dari semula sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp15.877.764.286,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh

juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) karena nilai sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) masuk dalam kategori aset jaringan,

(b) koreksi pencatatan aset atas camera digital sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio.

2. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya

dalam

operasional

pemerintahan

dan

menunggu

proses

penghapusan aset. Namun pada saat proses penghapusan aset, nilai sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan

ribu delapan puluh tiga rupiah) dinilai masih layak digunakan sehingga batal dihapuskan dan direklas kembali menjadi aset peralatan dan mesin pada saldo awal.

Sedangkan rincian mutasi/ perubahan nilai aset peralatan dan mesin per kelompok barang disajikan dalam tabel berikut:

-69 -


Tabel 30

Rincian Mutasi/ Perubahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per kelompok Barang Per 31 Desember 2014 Mutasi Peralatan dan Mesin Alat angkutan darat bermotor Alat angkutan darat tak bermotor Alat bengkel tak bermesin Alat pengolahan Alat kantor Alat rumah tangga Alat studio Alat komunikasi Alat kedokteran Alat kesehatan umum Alat laboratorium kimia nuklir Persenjataan non senjata api Alat khusus kepolisian Komputer unit Peralatan komputer Alat peraga pelatihan dan percontohan JUMLAH

Saldo 31 Des 2013 Unit 107 2 2 0 983 1.987 67 118 29 2 1 3 1 566 506 1 4.375

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Tambah

Nilai Unit Nilai Unit 12.199.917.830 5 Rp 292.759.800 4 764.474 1.540.000 0 1 Rp 95.700.000 3.321.626.646 69 Rp 2.163.638.648 131 4.513.604.233 2.079 Rp 23.916.493.566 151 838.788.690 27 Rp 1.417.240.026 1 250.518.858 3 Rp 7.500.000 5 74.967.192 3 Rp 18.700.000 4.649.000 600.000 14.940.000 5.000.000 1 6.153.994.772 30 Rp 288.577.130 14 2.332.121.590 35 Rp 6.205.731.026 15 6.855.095 1 29.719.888.380 2.252 Rp 34.406.340.196 323

Kurang Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo 31 Desember 2014

Nilai Unit Nilai 31.433.600 108 Rp 12.461.244.030 2 Rp 764.474 2 Rp 1.540.000 1 Rp 95.700.000 201.085.518 921 Rp 5.284.179.776 11.586.663.869 3.915 Rp 16.843.433.930 4.950.000 93 Rp 2.251.078.716 11.125.399 116 Rp 246.893.459 32 Rp 93.667.192 2 Rp 4.649.000 1 Rp 600.000 3 Rp 14.940.000 5.000.000 0 Rp 71.459.505 582 Rp 6.371.112.397 5.130.422.790 526 Rp 3.407.429.826 6.855.095 0 Rp 17.048.995.776 6.304 Rp 47.077.232.800

Sumber : Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel per Kelompok Barang, 31 Desember 2014. Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sebanyak 6.304 (enam ribu tiga ratus empat) unit atau sebesar Rp47.077.232.800,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh

puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebanyak 2.252 (dua ribu dua ratus lima puluh dua) unit atau sebesar Rp34.406.340.196,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus empat

puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau sebesar Rp17.048.995.776,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Mutasi aset peralatan dan mesin paling besar terdapat pada kelompok aset alat

rumah tangga dengan mutasi tambah sebesar 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) unit atau Rp23.916.493.566,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat

ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan mutasi kurang -70 -


sebesar 151 (seratus lima puluh satu) unit atau Rp11.586.663.869,00. (sebelas miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). Mutasi /perubahan aset peralatan dan mesin juga disajikan menurut satuan kerja untuk

mengetahui saldo aset peralatan dan mesin pada masing-masing satker dan perubahannya pada periode TA 2014 sebagai berikut: Tabel 31

Rincian Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Satker

Kode Satker 427944

Menteri Negara PP

664937

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/Turun

36.583.842.150

19.680.868.930

16.902.973.220


778.371.051

778.371.051

0

664941


950.387.446

950.387.446

0

664958


1.395.786.826

1.395.786.826

0

664962


1.066.048.195

1.066.048.195

0

664979


1.284.983.498

1.262.723.498

22.260.000

664983

KPAI

5.017.813.634

4.585.702.434

432.111.200

47.077.232.800

29.719.888.380

17.357.344.420

JUMLAH

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif masing-masing satker, 31 Desember 2014 Pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, tidak terdapat mutasi/ perubahan nilai aset peralatan dan mesin karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal pada keempat satker tersebut. Satker 427944 Menegpp merupakan satker dengan mutasi paling besar dengan kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.902.973.220,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) karena pada satker 427944 Menegpp terdapat alokasi anggaran belanja modal terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

-71 -


C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian

Per 31 Des 2014

Gedung dan Bangunan

Rp

Per 31 Des 2013

118.729.623.419 Rp

Naik/(Turun)

240.425.660 Rp 118.489.197.759

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp118.489.197.759,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh

ratus

lima

puluh

sembilan

rupiah)

yang

berasal

dari

penyelesaian

pembangunan/reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset gedung dan bangunan.

Selain aset gedung kantor yang berasal dari penyelesaian pembangunan gedung dari KDP, aset gedung dan bangunan juga berupa bangunan milik Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang berlokasi di Perumahan Taman

Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat senilai Rp240.425.660,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang merupakan saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2013.

Sedangkan Gedung Kantor yang saat ini ditempati dan dibangun oleh Kemen PPPA di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat merupakan Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI yang dipinjam sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Nomor: PERJ09/Setneg/Sesmen/07/2009 tanggal 2 Juli 2009. Demikian juga Gedung Kantor yang sebelumnya dipakai oleh sebagian satker Kemen PPPA di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta

Pusat merupakan gedung yang dipinjam dari Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: PERJ-08/Setneg/Sesmen/07/2009 tanggal 2 Juli 2009 namun sudah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara pada periode tahun 2015 . Nilai Aset Gedung dan Bangunan hanya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

-72 -


C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian

Per 31 Des 2014

Jalan, Irigasi, Jaringan

Rp

556,667,125 Rp

Per 31 Des 2013 255,108,000 Rp

Naik/(Turun) 301,559,125

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan naik sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa instalasi lain-lain. Nilai tersebut terealisasi menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin. Sedangkan saldo awal sebesar Rp255.108.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah) berupa Jaringan Telepon sebanyak 2 (dua) unit atau sebesar Rp239.608.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah)

yang tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan instalasi

penangkal petir manual sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Satker 664983 KPAI.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian Aset Tetap Lainnya

Per 31 Des 2014 Rp

393,313,914 Rp

Per 31 Des 2013 525,355,414 Rp

Naik/(Turun) (132,041,500)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Nilai Aset Tetap Lainnya turun sebesar Rp132.041.500,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah aset tetap lainnya berupa perolehan aset monografi sebesar 123 (seratu dua puluh tiga) unit atau Rp9.995.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

menggunakan belanja modal lainnya dan mutasi kurang sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berupa serah terima -73 -


kapitalisasi biaya pemeliharaan gedung (aset tetap dalam renovasi) ke Kementerian Sekretariat Negara.

Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp253.613.619,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga

belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan Satker 664983 KPAI sebesar Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai berikut:

a) Monografi sebanyak 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) unit dengan nilai Rp243.613.619,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah),

b) Bahan Kartografi Lainnya berupa Naskah dan Lukisan sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

c) Alat musik modern/band sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), d) Lukisan cat minyak sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan

e) Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan

juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) pada satker 664983 KPAI yang sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2014 belum dilakukan

serah-terima atas aset tersebut. Aset tetap dalam renovasi merupakan kapitalisasi atas biaya pemeliharaan gedung Kemen PPPA yang dipinjam dari Kementerian Sekretariat Negara. C.2.6 Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian

Per 31 Des 2014

Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)

Rp

Per 31 Des 2013 - Rp

Naik/(Turun)

57,450,779,353 Rp (57,450,779,353)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014

-74 -


1. Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan turun sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) karena proses penyelesaian pembangunan KDP, sehingga seluruh aset tetap KDP direklasifikasi menjadi barang jadi berupa aset peralatan dan mesin, asset gedung dan bangunan, aset jaringan dan aset tak berwujud (software). 2. 3. Pada proses pembentukannya, nilai aset tetap KDP sebelum dilakukan reklasifikasi sebesar Rp135.420.369.411,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) terdiri dari aset tetap KDP perolehan TA 2013 sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) menggunakan belanja 533111 modal gedung dan bangunan dan aset tetap KDP perolehan TA 2014 sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar Rp16.360.609.411,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sebelas

rupiah)

dan

belanja

modal

533111

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp61.608.980.647,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). 4. Beberapa kendala dalam proses pembangunan fisik gedung sehingga perolehan aset tetap KDP pada TA 2013 sangat kecil antara lain: 1. Lokasi yang sempit sehingga on side material tidak bisa frontal, 2. Akses keluar masuk material hanya 1 (satu) pintu, 3. Waktu keluar masuk beberapa material tidak bisa 24 (dua puluh empat) jam, 4. Transportasi material hanya dapat menggunakan 1 (satu) jalan sempit, cenderung macet dan banjir saat hujan, dll. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya tercatat pada Satker 427944 Menegpp.

-75 -


C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan jumlah penyusutan tiap semester yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian

Per 31 Des 2014

Akumulasi Penyusutan

Rp

Per 31 Des 2013

(30,454,944,841) Rp

Naik/(Turun)

(26,451,580,253) Rp

(4,003,364,588)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan naik sebesar Rp4.003.364.588,00 (empat miliar tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) berupa

penyusutan aset tetap periode TA 2014 yang terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.868.196.402,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.130.796.198,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus

sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) serta penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.371.988,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Berikut penyajian nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan Aset Tetap pada periode TA 2014 :

Tabel 32

Rincian Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2014 Saldo Per 31 Desember 2014 No

-76 -

Uraian

Nilai Aset

1 Tanah

Rp


Rp

3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Buku Aset


294,120,000 Rp

- Rp

294,120,000

Rp

(29,087,671,025) Rp

17,989,561,775

Rp

118,729,623,419 Rp

(1,214,945,178) Rp

117,514,678,241

Rp

556,667,125 Rp

(147,828,638) Rp

408,838,487

47,077,232,800



Rp

393,313,914 Rp

(4,500,000) Rp

388,813,914

6 Konstruksi Dalam Pekerjaan

Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

167,050,957,258 Rp

(30,454,944,841) Rp

136,596,012,417

JUMLAH

Sumber : Lampiran posisi Neraca BMN Periode Tahunan, 31 Desember 2014. Sedangkan rincian nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan dalam tabel berikut: Tabel 33

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Uraian Satker

Kode Satker 427944

Menteri Negara PP

664937

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Penyusutan TA 2014

(21,468,622,472)

(18,402,383,869)

(3,066,238,603)


(747,734,751)

(692,284,301)

(55,450,450)

664941


(880,675,446)

(791,164,593)

(89,510,853)

664958


(1,248,134,929)

(1,064,291,696)

(183,843,233)

664962


(1,047,835,695)

(995,837,052)

(51,998,643)

664979


(1,189,922,248)

(1,085,294,748)

(104,627,500)

664983

KPAI

(3,872,019,300)

(3,420,323,994)

(30,454,944,841)

(26,451,580,253)

JUMLAH

(451,695,306)

(4,003,364,588)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan satker

664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin. Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp3.872.019.300,00 (tiga

miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp3.864.656.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat jutaenam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus

rupiah) dan akumulasi penyusutan aset jaringan sebesar Rp7.362.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). -77 -


Sedangkan nilai akumulasi penyusutan pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp21.468.622.472,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam

ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp20.108.711.156,00 (dua puluh miliar

seratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh enam rupiah), akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.214.945.178,00 (satu miliar dua ratus

empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), akumulasi penyusutan aset jaringan sebesar Rp140.466.138,00 (seratus empat puluh juta

empat ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), dan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan KMK No.145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK No.94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, terhadap

Aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang semula dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset Tetap, diubah menjadi terhitung mulai Semester II Tahun 2010. Perbaikan tersebut dilakukan per tanggal 1 Juli 2014. Terkait dengan hal tersebut, koreksi terhadap nilai penyusutan aset pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp2,00 (dua rupiah), penyusutan aset gedung

dan bangunan berkurang sebesar Rp59.839.282,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan berkurang sebesar Rp42.042.900,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Koreksi terhadap nilai penyusutan hanya terjadi pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

-78 -


C.3. ASET LAINNYA Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34 Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No

Uraian

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/(Turun)

1 Aset Tak Berwujud

Rp

3,581,798,500

Rp

3,359,045,500 Rp

2 Aset Lain-lain

Rp

-

Rp

1,382,915,737

Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya

222,753,000

Rp (1,382,915,737)

Rp

3,581,798,500 Rp

4,741,961,237 Rp (1,160,162,737)

Rp

- Rp

(1,333,621,330) Rp

1,333,621,330

Rp

3,581,798,500 Rp

3,408,339,907 Rp

173,458,593

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai aset lainnya naik sebesar Rp173.458.593,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat

ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp222.753.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima

puluh tiga ribu rupiah) berupa pengadaan aset tak berwujud (software) pada satker

427944 Menegpp sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu

rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya, serta penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset tak berwujud (software) sebesar Rp76.153.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan mutasi kurang berupa penghapusan aset lain-lain dari daftar barang milik

negara yaitu aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp1.382.915.737,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diikuti dengan penghapusan

nilai

akumulasi

penyusutan/amortisasi

aset

lainnya

sebesar

Rp1.333.621.330,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu

ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Penghapusan nilai aset lain-lain tercatat pada satker 427944 Menegpp. -79 -


Berikut perbandingan posisi Aset Lainnya pada Neraca dan posisi Aset Lainnya pada data BMN :

Tabel 35 Perbandingan Posisi Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014

No

Uraian

Data Neraca

Data BMN

Selisih

1 Aset Tak Berwujud

Rp

3,581,798,500

Rp

3,581,798,500 Rp

-

2 Aset Lain-lain

Rp

-

Rp

- Rp

-

3,581,798,500 Rp

3,581,798,500 Rp

-

Rp

- Rp

-

3,581,798,500 Rp

3,581,798,500 Rp

-

Nilai Aset Lainnya

Rp

3 Akm. Penyusutan

Rp

Nilai Buku Aset Lainnya

Rp

-

Sumber : Rekonsiliasi internal antara Neraca dengan data BMN periode Tahunan, 31 Desember 2014. Tidak terdapat perbedaan/selisih komposisi nilai aset lainnya pada Neraca dengan nilai aset lainnya pada data Barang Milik Negara, hal ini berarti bahwa seluruh aset lainnya yang tercatat pada Neraca merupakan data kirim dari aplikasi SIMAK BMN. Penjelasan lebih rinci per akun aset lainnya sebagai berikut: C.3.1 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian Aset Tak Berwujud

Per 31 Des 2014 Rp

3,581,798,500 Rp

Per 31 Des 2013 3,359,045,500 Rp

Naik/(Turun) 222,753,000

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Nilai Aset Tak Berwujud naik sebesar Rp222.753.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta

tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan aset tak berwujud (software) pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam

juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya, serta penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset -80 -


tak berwujud (software) sebesar Rp76.153.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.581.798.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus

rupiah) berupa Software Komputer sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36

Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya (Software Komputer) Per 31 Desember 2014

No

Uraian Aset Tak Berwujud Lainnya

1

Sistem Aplikasi Kepegawaian KNPP, Pengembangan

Nilai 126.900.000

tahun2009, 2011, dan pengembangan 2013 2

Aplikasi Gaji

49.500.000

3

Sistem Informasi Keuangan

49.500.000

4

Sistem

Informasi

Manajemen

Perpustakaan,

60.050.000

Pengembangan tahun 2008 dan 2009 5

Aplikasi Website 2007, Pengembangan tahun 2008

6

Website Kota Layak Anak 2008, Pengembangan tahun

147.320.000 58.500.000

2009 (Deputi 4/664962) 7

Aplikasi Gender E-Learning

83.500.000

8

Aplikasi Data dan Informasi

40.000.000

9

Aplikasi Sistem Informasi Untuk Pimpinan

45.000.000

10

Aplikasi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran

49.000.000

11

Software Sistem Pencatatan dan Pelaporan terhadap

25.500.000

kekerasan 12

Aplikasi Siska 2010, Pengembangan 2011

193.600.000

13

Aplikasi Database Perlindungan Anak

14

Aplikasi Database Pemberdayaan Perempuan

15

Aplikasi Papan Informasi

84.700.000

16

Software Windows 7/XP Deputi 2 tahun 2010 (8 unit)

10.400.000

17

Aplikasi E-Government

761.838.000

18

Aplikasi Pengembangan DOC

124.960.000

19

Pengembangan Program Aplikasi Data Gender 2011

165.165.000

20

Pengembangan Program Aplikasi Website 2011,

228.415.000

92.757.500 152.500.000

Pengembangan tahun 31 Desember 2013 -81 -


21

Aplikasi Arsip Elektronik 31 Desember 2013

96.800.000

22

Aplikasi E-Office 31 Desember 2013, pengembangan

226.000.000

2013 23

Aplikasi Data Gender Bidang Kesehatan 31 Desember

194.645.000

2013 24

Aplikasi Mesin Absensi

49.995.000

25

Aplikasi SIMONA

79.500.000

26

Aplikasi E-Office KPAI 2013

27

163.000.000

Aplikasi perangkat pengolah data SMS Gateway

96.600.000

(KPAI)/ Software Pengaduan Anak 2013 28

Aplikasi

Pengembangan

Pelaksanaan

Pembangunan

Instrumen PP

dan

Evaluasi PA

50.000.000

(Biro

Perencanaan) 29

Basic Software 2.000 Management Points (Pekerjaan

76.153.000

Building Automation System/BAS) JUMLAH

3.581.798.500

Sumber : Laporan Barang Pengguna Tahunan Aset Tak Berwujud, 31 Desember 2014

Sedangkan perbandingan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan dalam tabel berikut: Tabel 37

Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Satker

Kode Satker 427944

Menteri Negara PP

664937


664941


664958

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/Turun

2,514,613,500

2,388,460,500

126,153,000

0

0

0

10,400,000

10,400,000

0


738,685,000

738,685,000

0

664962


58,500,000

58,500,000

0

664979


0

0

0

664983

KPAI

259,600,000

163,000,000

96,600,000

3,581,798,500

3,359,045,500

JUMLAH

222,753,000

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014

-82 -


C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional

pemerintahan dikarenakan hilang akibat pencurian maupun rusak berat dan menunggu proses penghapusan aset. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian

Per 31 Des 2014

Aset Lain-lain

Rp


Naik/(Turun)

1,382,915,737 Rp

(1,382,915,737)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai aset lain-lain turun sebesar Rp1.382.915.737,00 00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah berupa reklasifikasi aset peralatan dan mesin menjadi aset lain-

lain karena dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dan mutasi kurang berupa penghapusan aset lain-lain

dari daftar barang milik negara sebesar Rp1.382.915.737,00 (satu miliar tiga ratus delapan

puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) serta usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Nilai Aset Lain-lain yang dihapuskan pada periode TA 2014 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit dirinci sebagai berikut:

Tabel 38

Rincian Nilai Aset Lain-lain yang Dihapuskan dari Daftar BMN Per 31 Desember 2014 No

-83 -

Uraian Aset Lain-lain

1

Stationary Generating Set

2

Kuantitas

Nilai

1 unit

690.121.700,00

A.C Window

18 unit

269.364.150,00

3

A.C Split

64 unit

332.592.387,00

4

Exhause Fan

2 unit

1.200.000,00


5

Alat Khusus Keamanan Lainnya

1 unit

15.344.000,00

6

Mini Bus (hilang akibat pencurian)

1 unit

74.293.500

JUMLAH

87 unit

1.382.915.737

Sumber : Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi Intrakompabel TA 2014 Per Sub-Sub Kelompok Barang. Sedangkan nilai usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) unit dirinci sebagai berikut:

Tabel 39

Rincian Nilai Usulan Barang Rusak Berat yang akan Dihapuskan dari Daftar BMN Per 31 Desember 2014

No

Uraian Aset Lain-lain

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

2

Kuatitas

Nilai

4 unit

31.433.600

Alat Kantor

131 unit

201.085.518

3

Alat Rumah Tangga

150 unit

496.625.983

4

Alat Studio

1 unit

4.950.000

5

Alat Komunikasi

5 unit

11.125.399

6

Komputer Unit

14 unit

71.459.505

7

Peralatan Komputer

14 unit

41.137.265

8

Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

1 unit

6.855.095

320 unit

864.672.365

JUMLAH

Sumber : Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi Intrakompabel TA 2014 Per Kelompok Barang. Nilai aset lain-lain yang dihapuskan maupun usulan barang rusak berat yang akan

dihapuskan pada periode TA 2014 tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan jumlah penyusutan tiap semester

yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap Aset Lainnya yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : -84 -


Uraian

Per 31 Des 2014


Rp


(Naik)/Turun

(1,333,621,330) Rp

1,333,621,330

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan turun sebesar Rp1.333.621.330,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah berupa reklasifikasi akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin menjadi akumulasi penyusutan aset lain-lain karena aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp819.825.338,00 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh

delapan rupiah) dan mutasi kurang sebagai akibat adanya transaksi penghapusan aset lain-

lain dari daftar barang milik negara dan usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebesar Rp2.153.446.668,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 40

Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No

Uraian

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/(Turun)

1 Utang kepada Pihak Ketiga

Rp

1,163,363,060

Rp

1,240,900,878

Rp

(77,537,818)

2 Uang Muka dari KPPN

Rp

-

Rp

62,550,520

Rp

(62,550,520)

Rp

224,282,409

Rp

490,324,055

Rp

(266,041,646)

Rp

91,985,222

Rp

-

Rp

91,985,222

Rp

1,479,630,691

Rp

1,793,775,453

Rp

(314,144,762)

3 Pendapatan Yang Ditangguhkan 4 Utang Jk Pendek Lainnya Jumlah

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -85 -


Nilai Kewajiban Jangka Pendek turun sebesar Rp314.144.762,00 (tiga ratus empat belas

juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) karena pertanggungjawaban dana UP/TUP yang tepat waktu, dan sebagian besar pengembalian belanja, setoran pajak, dan kewajiban bayar kepada pihak ketiga yang telah dipertanggungjawabkan sebelum tanggal Neraca per 31 Desember 2014. Penjelasan per akun Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut: C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.163.363.060,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.240.900.878,00 (satu miliar dua ratus empat puluh

juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Nilai utang kepada pihak ketiga sudah dipertanggungjawabkan/ dibayarkan pada periode tahun berikutnya. Nilai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.163.363.060,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) terdapat pada satker

427944 Menegpp sebesar Rp1.161.173.060,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah) berupa belanja pegawai (uang makan dan tunjangan kinerja) yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan dan masih direkening bendahara pengeluaran dan pada satker 310100 Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta

seratus sembilan puluh ribu rupiah) berupa dana LS bendahara yang belum dibayarkan pada pihak ketiga dan masih direkening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014.. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.4.2 Uang Muka dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp62.550.520,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh

ribu

lima

ratus

dua

puluh

rupiah)

dimana

nilai

tersebut

telah

dipertanggungjawabkan ke kas Negara dengan setoran pengembalian dana UP/TUP (SSBP)

-86 -


pada periode tahun 2014. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.4.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp224.282.409,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan

rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp490.324.055,00 (empat ratus sembilan

puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh lima rupiah). Nilai tersebut sudah dipertanggungjawabkan pada periode tahun berikutnya. Nilai pendapatan yang ditangguhkan berupa pengembalian belanja yang belum dipertanggungjawabkan atau dilakukan penyetoran ke Kas Negara sampai dengan tanggal

Neraca per tanggal 31 Desember. Nilai pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 juga termasuk pajak yang dipungut bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal Neraca belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp171.775.355,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.4.4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Nilai utang kepada pihak ketiga lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.985.222,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Nilai utang kepada pihak ketiga lainnya per 31 Desember 2014 sudah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2015 dengan surat setoran pajak (SSP). Nilai tersebut berupa Pungutan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2014.

Nilai pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) karena pada periode tahun 2013, akun pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan masuk pada akun pendapatan yang ditangguhkan, sedangkan

pada periode tahun 2014 masuk pada akun utang kepada pihak ketiga lainnya sesuai surat dari Kementerian Keuangan No. S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

-87 -


Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2015. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.5. EKUITAS DANA LANCAR Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 41 Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Lancar

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No

Uraian

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Naik/(Turun)

1 Cadangan Piutang

Rp

- Rp

- Rp

-

2 Cadangan Persediaan

Rp

1.004.014.588 Rp

1.573.109.228 Rp

(569.094.640)

Rp

51.981.213 Rp

1.505.031.584 Rp (1.453.050.371)

Rp

1.055.995.801 Rp

3.078.140.812 Rp (2.022.145.011)

3 Ekuitas Dana Lancar Lainnya Nilai Ekuitas Dana Lancar

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Lancar yaitu akun Persediaan (Cadangan Persediaan), dan akun Kas Lainnya dan Setara Kas (Ekuitas Dana Lancar Lainnya) berupa saldo pendapatan/ penerimaan hibah periode TAYL yang belum dipertanggungjawabkan realisasi belanjanya atau belum dilakukan pengesahan terhadap nilai pengembalian pendapatannya.

-88 -


C.7. EKUITAS DANA INVESTASI Nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42 Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Investasi

Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No 1

2

Urai an

Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2013

Nai k / (Turun)

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 136.596.012.417 Rp

62.034.096.554 Rp

74.561.915.863

3.581.798.500 Rp

3.408.339.907 Rp

173.458.593

Rp 140.177.810.917 Rp

65.442.436.461 Rp

74.735.374.456

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp

Ni l ai Ek ui tas Dana Investasi

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Tetap (Diinvestasikan dalam Aset Tetap)

dan akun Aset Lainnya (Diinvestasikan dalam Aset Lainnya). Nilai Ekuitas Dana Investasi naik sebesar Rp74.735.374.456,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berupa jumlah kenaikan aset tetap dan aset lainnya pada periode TA 2014.

-89 -


D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA D.1.1 Jaminan Pemeliharaan terkait Transaksi Akhir Tahun Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat jaminan pemeliharaan sebagai berikut:

1. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022589114N

tanggal 11

Desember 2014,Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo : Jakarta, 01 Juni 2015 senilai uang setinggi-tingginya Rp5.684.400.000,00 (lima milyar enam ratus delapan

puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Adhi Karya Persero Tbk. Divisi Konstruksi I) melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya.

2. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022647414N Tanggal 11 Desember 2014 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Jakarta, 03 Juni 2015 senilai setinggi-tingginya Rp112.380.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan

puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Arkonin) melakukan wanprestasi,

yaitu

tidak

sebagaimana mestinya.

dapat

menyelesaikan

pekerjaan

pemeliharaan

3. Jaminan Retensi (PT Asuransi Central Asia) No. Bond 32.01.14-021560 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp536.696.895,00 (lima ratus tiga

puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) a.n PT Vinotindo Grahasarana atas pekerjaan pengadaan meubelair dan workstation pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jangka waktu dari tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 08 Juni 2015.

4. Jaminan Pemeliharaan (Raya Insurance) No. Bond 83.806.1214.17216 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp 252.014.276,00 (dua ratus lima

puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) a.n PT Berkat Satu Solusi atas pekerjaan pengadaan IT dan multimedia pada Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jaminan berlaku selama 6 (enam) bulan dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015.

-90 -

Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya

D.1.2 Hibah Luar Negeri dalam Bentuk Jasa Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, pada periode TA 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan juga menerima hibah dalam bentuk jasa senilai

Rp2.072.922.967,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setara dengan US$ 180.981 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu dollar) namun serah terima hibah

(BAST) dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga pengakuan/pengesahan terhadap pendapatan dan belanjanya dilakukan pada periode TA 2015. D.1.3 Sisa Pendapatan Hibah Luar Negeri (UNFPA) Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, terdapat sisa pendapatan hibah sebesar Rp51.981.213,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan tercatat pada Neraca akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Sisa pendapatan hibah tersebut telah dikembalikan pada lembaga donor pada tanggal 14

Januari 2015 namun belum dilakukan pengesahan atas pengembalian pendapatan hibahnya.

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran.

D.3. REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah yang digunakan dalam operasional satker di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai berikut: No.

Kantor/ Satuan Kerja

BA - Es.I

Jenis Rekening (Giro/Deposito)

1 2 3 A. SATUAN KERJA KANTOR PUSAT 1. Menteri Negara 047 - 01 Giro Pemberdayaan 427944 Perempuan

2.

-91 -

Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

047 - 01 Giro 664937

4

Nomor Rekening

Nama Rekening

Bank/Kantor Pos

Saldo

5

6

7

8

121-00-84000-151 Bendahara Pengeluaran Satker MenegPP

0096777803 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih

1.472.274.690

BNI Cabang 70 Harmoni


0

3.

Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum

047 - 01 Giro 664941

121-00-0437826-5 Bendahara Pengeluaran Satker Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum

4.


047 - 01 Giro 664958

5.


047 - 01 Giro 664962

6.


047 - 01 Giro 664979

7.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

047 - 01 Giro 664983

B. SATUAN KERJA DEKONSENTRASI 2012-2013 1. Badan PM dan PP 047 - 01 Giro Prov.Jambi 100040

-92 -


0

0096624574 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Perlindungan Perempuan


0

0029324058 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Perlindungan Anak


0

121-00-0531174-5 Bendahara Pengeluaran Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


0

023001001538308 Bendahara Pengeluaran KPAI

BRI Cabang Jakarta Cut Mutiah

0

301040414 Badan PMPP DK KPP&PA

BPD Jambi Cab.Jambi

0011400981 Bend.Pengeluaran BPPKB Kaltim

BPD Kaltim Cab.Kaltim

2.

Badan PP dan KB Prov. Kalimantan Timur

047 - 01 Giro 160036

3.

Badan PP dan KB Prov.Sulawesi Tengah

047 - 01 Giro 180035

4.

Badan PP dan KB Prov.Sulawesi Selatan

047 - 01 Giro 190013

5.

Biro PKSDM Setda Prov.Maluku

047 - 01 Giro 210006

6.

Badan PP dan PA Prov.Bengkulu

047 - 01 Giro 260038

115-01-002335-30-1 Bend.Pengeluaran Badan PP dan PA Prov.Bengkulu

7.

Badan PP dan KB Prov.Jawa Barat

047 - 01 Giro 025133

0257631502 BAPEMPU dan KB Prov.Jabar

8.

Biro PP Sekda Prov. Lampung

047 - 01 Giro 125160

9.

Badan PPKB dan PA Prov.Kep. Bangka Belitung

047 - 01 Giro 305145

151-000-633644-7 Bend.Pengeluaran Bank Mandiri BPPKB Daerah Prov. Samratulangi Sulteng 130-002-000029299-0 Bend.Pengeluaran BPPKB

296413384 Biro PKSDM (210006)

0098 0100 1898 304 Biro Pemberdayaan Perempuan

00063--01-001154-30-5 Bendahara Pengeluaran BPPKBPA Prov. KEP.BABEL

Bank Sulsel Cab.Utama Sulsel BNI Ambon

BRI Cab.S.Parman Bengkulu BNI KCP Buah Batu BRI Unit Kerja Tanjung Karang BRI Cabang Pangkal Pinang


C. SATUAN KERJA DEKONSENTRASI 2014 1, Badan PP dan PA 047 - 01 Giro Provinsi NAD 060105

2.

Badan PP dan KB

047 - 01 Giro

Provinsi Sumbar

080100

3.

BPPPAKB Provinsi Riau

047 - 01 Giro 090100

4,

Badan PP dan PA Provinsi Sumsel

047 - 01 Giro 110101

5,

Badan PP dan PA 047 - 01 Giro Kependudukan dan 140100 Keluarga Berencana Provinsi Kalteng

6.

Badan PP dan PA Provinsi Sulut

7.

0342164765 Bend. Pengeluaran

0

BNI KCP Jl. Dobi No. 1 Padang

0

BNI Cabang Pekanbaru

0

BPD Sumsel Cab.Utama A.Rivai

0

159.000.1416.899 Bend. Pengeluaran

Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Pasar Kahayan

0

047 - 01 Giro 170103

150-00-1050826-3 Bend. Pengeluaran Badan PP dan PA Provinsi Sulut

Bank Mandiri Kantor Cabang Manado Toar

0

Badan PP dan PA Provinsi NTT

047 - 01 Giro 240100

161–00–0173731–6 Bend. Pengeluaran

Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang

0

8.

Biro PP Setda Provinsi Papua

047 - 01 Giro 250113

Bend. Pengeluaran

9.

Badan PP, PA dan KB Provinsi Maluku Utara

047 - 01 Giro 280100

150-00-1073011-5 Bend. Pengeluaran

10.

Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo

047 - 01 Giro 310100

Bend. Pengeluaran

11.

Badan PP, PA dan KB Provinsi Papua Barat

047 - 01 Giro 330100

0347972620 Bend. Pengeluaran

12.

Biro PP dan PA Setda Prov. Sulawesi Barat

047 - 01 Giro 340103

D. REKENING LAINNYA (HIBAH LANGSUNG) 1. Deputi Bidang 047 - 01 Giro PUG Bidang 664937 Ekonomi

-93 -

131-101-00014930-3 Bend.Pengeluaran BRI Cabang Sat. Badan PP dan PA KK Gedung Aceh Keuangan

340402689 Bend.Pengeluaran BPPPAKB Prov.Riau 1403011902 Bendahara Badan PP dan PA

0

Bank Mandiri KC Ternate

0

2.190.000

BNI Cabang Manokwari

0

21801001079300 Bend.Pengeluaran BRI Cabang Biro PP Setda Sulbar Mamuju

0

121-00-0523998-7 Dana Bantuan UNIFEM & AusAid Tahun 2009-2010

Bank Mandiri Kantor Kas Deparpostel

2.


047 - 01 Giro 664958

0106345118 PCM Gender KPP


3.


047 - 01 Giro 664958

0241963182 Proyek Empower KPP & PA


telah ditutup


4.


047 - 01 Giro 664962

121-00-0108325-6 Kerjasama Meneg PP - UNICEF


Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Tingkat Kementerian No. BAR-1074/PB.35/2014

D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.4.1. Penghapusan dengan Cara Jual Lelang BMN Penghapusan sudah Selesai 2014 Pada Tahun 2013 Kemen PPPA berencana akan melakukan pembangunan gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, rencananya gedung exsisting akan dibongkar setelah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan. Sebelum gedung tersebut

dihapuskan atau dibongkar. Kemen PPPA melakukan pendataan terhadap aset yang masih melekat pada gedung tersebut dan tidak akan manfaatkan lagi. Data tersebut

dijadikan sebagai bahan usulan Penghapusan BMN, dan usulan tersebut dibuat menjadi dua bagian, yaitu genset dan AC dan lain-lain. Kemen PPPA mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta, sebagai berikut: a) Usulan

pertama

untuk

genset

dengan

surat

nomor

B-817/Set/KPP-

PA/Roum/04/2013 tanggal 25 April 2013 dengan hal Permohonan Usulan

Penghapusan BMN berupa GENSET dengan nilai perolehan Rp690.121.700,00 (enam ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). b) Usulan Kedua untuk AC dan lain-lain, dengan surat nomor B-818/Set/KPPPA/Roum/04/2013 tanggal 25 April 2013 dengan hal Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa AC dengan nilai perolehan Rp618.500.537,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dari 2 (dua) tahap usulan Penghapusan BMN tersebut, respon Tahap I pada tanggal 27 Mei 2013, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menerbitkan SK dengan Nomor: Kep68/WKN.07/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Kanwil DKI Jakarta -94 -


dalam rangka Penilaian tentang BMN berupa Peralatan dan Mesin (GENSET) pada

KPP-PA, dengan Surat Tugas Nomor : ST-237/WKN.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan

bukti

dibuatnya

Berita

Acara

Survei

Lapangan

Nomor

BASL-

161/WKN.07/BD.03/2013 tanggal 30-31 Mei 2013. Setelah dilakukan survei lapangan oleh Pejabat Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kemen PPPA masih menunggu Persetujuan dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kemudian untuk usulan Tahap II yang berupa peralatan dan mesin (AC), maka pada tanggal 24 Mei 2013, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menerbitkan SK dengan

Nomor: Kep-66/WKN.07/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Kanwil DKI Jakarta dalam rangka Penilaian tentang BMN berupa Peralatan dan Mesin (AC)

pada KPP-PA, dengan Surat Tugas Nomor : ST-232/WKN.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan bukti dibuatnya Berita Acara Survei Lapangan Nomor BASL160/WKN.07/ BD.03/2013 tanggal 27-28 Mei 2013. Setelah dilakukan survei lapangan oleh Pejabat Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kemen PPPA masih menunggu Persetujuan dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Berdasarkan BASL di atas, pada tanggal 1 Juli 2013 a.n Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mengeluarkan 2 (dua) surat persetujuan , yaitu:

a) Nomor S-50/MK.6/WKN.07/2013 untuk menyetujui Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Genset di Kemen PPPA.

b) Nomor S-51/MK.6/WKN.07/2013 untuk menyetujui Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa AC di Kemen PPPA. Menindaklanjuti surat di atas, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 104 Tahun Tentang Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Berupa Peralatan dan Mesin (GENSET) Yang Melekat pada Gedung Kemen PPPA dan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun Tentang Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC) Yang Melekat pada Gedung Kemen

PPPA

serta

mengirim

surat

dengan

nomor

B.-1334/Set/KPP-

PA/Roum/07/2013 dan B.-1335/Set/KPP-PA/Roum/07/2013 kepada Kepala KPKNL Jakarta III pada tanggal 03 Juli 2013 dengan hal Permohonan Penjualan BMN Selain

Tanah dan/atau Bangunan, Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan GENSET) Yang Masih Melekat pada Gedung Melalui Lelang.

-95 -


Berdasarkan surat tersebut, Kepala KPKNL Jakarta III merespon dengan surat nomor

S-1121/WKN.07/KNL.03/2013 tertanggal 16 Juli 2013 dengan hal: Penetapan Hari/tanggal lelang. Pelaksanaan lelang di KPKNL Jakarta III di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, waktu pukul 14.00 WIB untuk lelang AC sedangkan untuk GENSET pada pukul 14.30 WIB.

Kemen PPPA menempati 2 (dua) gedung milik asset Kementerian Sekretariat Negara yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, dan di jalan

Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110 karena gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110 tersebut akan dilakukan penghapusannya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Atas pertimbangan tersebut di atas Kemen PPPA membuat pengumuman untuk lelang AC dan Genset yang masih melekat pada gedung di media cetak, tepatnya di Harian Terbit pada hari Jumat tanggal 19 Juli

2013, dengan Nomor Pengumuman Lelang Nomor: L-02/Set/KPP-PA/Roum/07/2013. Untuk nilai penjulanan AC sebesar Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan nilai lelang Genset sebesar Rp139.868.000,00 (seratus tiga puluh

sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pada saat Kemen PPPA di KPKNL Jakarta III untuk melakukan lelang AC dan Genset sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPKNL Jakarta III pada tanggal 26 Juli 2013. Penjualan AC dan

GENSET melalui lelang tersebut, tidak ada peminat lelangnya, dikarenakan harga yang ditetapkan oleh Tim Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta terlalu tinggi sehingga pada tanggal 26 Juli 2013 Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL Jakarta III menerbitkan Salinan Risalah Lelang dengan Nomor 179/2013, Risalah untuk AC, dan

Nomor 180/2013 untuk GENSET kedua Risalah Lelang tersebut dengan dilengkapi dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan Kepala KPKNL Jakarta III.

Setelah Kemen PPPA melakukan lelang AC dan Genset yang tidak laku dijual karena tidak ada peminatnya, dan dengan pertimbangan gedung Excisting akan segera

dibongkar dan Risalah Lelang tersebut di atas, maka Sekretaris Kementerian

mengirimkan surat kepada Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta - Kementerian Keuangan dengan Nomor B-1564/Set/KPP-PARoum/07/2013 tanggal 31 Juli 2013,

hal Permohonan Penjualan Ulang BMN berupa AC dan GENSET Kemen PPPA dengan usulan agar dilakukan Reviu Nilai Limit BMN yang.tetapkan oleh Tim Penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta. -96 -


Surat Sekretaris Kemen PPPA tersebut sampai dengan bulan Agustus 2013 belum direspon oleh Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, sehingga pada tanggal 29 Agustus

2014 Sekretaris Kemen PPPA menyusuli lagi surat dengan Nomor surat B1748/Set/KPP-PA.Roum/08/2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, untuk menanyakan atas Permohonan Penjualan Ulang BMN berupa AC dan Genset yang belum mendapatkan respon. Atas surat Kemen PPPA tersebut, pada tanggal 16 September 2013 dengan suratnya

nomor S-1474/WKN>07/2013 Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta menjawab surat Kemen PPPA tersebut, dengan hal Pengembalian Berkas Atas Permohonan Penjualan Ulang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan

Genset) pada Kemen PPPA bahwa permohonan penurunan nilai limit belum dapat kami proses karena masih terdapat kekurang data, antara lain:

a) Permohonan baru yang mencantumkan perubahan atas penurunan nilai limit BMN yang diusulkan penjulannya dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat asal-usul perhitungannya, sesuai Pasal 38 Peraturan menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang Nilai Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual/Pemilik Barang

dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memuat asal-usul perhitungannya.

b) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutak dari Pengguna Barang Atas Penurunan Nilai Limit yang diusulkan dengan dibubuhi materai. Menindaklanjuti permintaan dari Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Sekretaris Kemen PPPA merespon untuk memenuhi permintaan kelengkapan data tersebut, dengan mengirimkan: a) Surat Nomor B-1921/Set/KPP-PA/Roum/09/2013 tanggal 20 September 2013, dengan melengkapi data berupa Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian

Ulang BMN berupa AC dan GENSET dengan BAP Nomor: BAP-30/Set/KPPPA/Roum/09/2013 tanggal 19 September 2013, dan BAP Nomor: BAP31/Set/Roum/09/2013 tanggal 19 September 2013,

b) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutlak dengan Nomor : B1902/Set/KPP-PA/Roum/Pnt/09/2013 tanggal 20 September 2013, dan Nomor B-1900/Set/KPP-PA/Roum/Pnt/09/2013 tanggal 20 September 2013, serta -97 -


c) Surat Pernyataan dengan adanya penghapusan BMN tersebut, tidak akan

menganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi KEMEN PPPA dengan surat Nomor B-1901/Set/KPP-PA/Roum/Pnt./09/2013 dan

d) Surat Pernyataan Nomor B-1902A/Set/KPP-PA/Roum/Pnt./09/2013 tanggal 19 September 2013 dari Kuasa Pengguna Barang.

Respos dari Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta atas surat yang dikirim oleh Sekretaris Kemen PPPA di atas, pada tanggal 13 Januari 2014 Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

dalam rangka melaksanakan Penilaian BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA, mengeluarkan Surat Tugas dengan nomor : ST-15/WKN.07/ 2014 menugaskan kepada:

a) Sdr. Esap Mundi Hartono (Kepala Seksi Penilaian I); b) Sdr. Y. Harry Budiarto (Pelaksana pada Seksi Penilaian);

c) Sdr. Ridwan Prima YYP (Pelaksana pada Seksi Penilaian). Untuk melakukan penilaian AC dan Genset Kemen PPPA selama 3 (tiga) hari tanggal 20 sampai tanggal 22 Januari 2014. Kemen PPPA sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 belum menerima Berita Acara Hasil Penilaian oleh dari Tim Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, karena masih dalam proses.

Sebagai tindak lanjut penghapusan BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA yang pada saat itu masih menunggu Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta, maka dengan mempertimbangkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 Tentang

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Dengan terbitnya KMK tersebut, Sekretaris Kementerian mengirimkan surat kepada

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IIIKementerian Keuangan dengan surat Nomor B-595/Set/KPP-PA/Roum/04/2014 tanggal 10 April 2014 demgam hal Permohonan Penghapusan Ulang BMN Selain

Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan Genset) pada Kemen PPPA untuk di jual melalui lelang untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dengan melengkapi data/dokumen pendukungnya, antara lain: -98 -


a) Menerbitkannya kembali Keputusan Sekretaris Kemen PPPA Nomor 64 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan BMN pada Kemen PPPA; b) Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian BMN be;rupa AC dan Genset pada

KPP-PA Nomor BAP-560/Set/KPP-PA./Roum/04/2014 beserta Lampirannya dengan menetapkan harga limit yang mengacu pada Nilai Wajar dengan mempertimbangkankan 2 (dua) kali penetapan nilai limit yang terlalu tinggi,

sehingga tidak laku di jual lelang hasil tugas Tim Penilai Internal Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014;

c) Fotokopi Salinan Risalah Lelang ke -dua) tidak ada yang mengajukan penawaran dari Pejabat Lelang KPKNL Jakarta III Kementerian Keuangan Nomor 021/2014 tanggal 24 Maret 2014;

d) Foto BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA; e) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang dan

f) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutlak; serta g) Surat dari Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Nomor B02/Kemsetneg/Setmen/Um/PA/01/2014

tanggal

3

Januari

2014

hal

Pengosongan Gudang. Atas dasar surat Sekretaris Kementerian itu, maka respon Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III pada tanggal 21 April 2014 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III a.n. Menteri Keuangan dengan suratnya nomor S-23/MK.6/KN.07/KNL.03/2014 dengan hal Persetujuan Penghapusan BMN berupa AC dan Genset pada Kemen PPPA.

Pada tanggal 05 Mei 2014 Sekretaris Kementerian PP dan PA melalui surat Nomor B-734/Set/KPP-PA/Roum/05/2014 mengajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III - Kementerian Keuangan dengan hal Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Perlatan dan Mesin (AC dan Genset) melalui lelang. Nilai limit penghapusan BMN melalui di jual lelang dengan nilai limit lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka harus diumumkan melalui Media

Massa. Untuk itu Kemen PPPA membuat pengumuman lelang di Koran Harian Rakyat Merdeka Hari Selasa tanggal 16 Mei 2014 pada halaman 4. Pengumuman Lelang tersebut, menetapkan Jadwal Pelaksanaan Lelang yaitu pada hari Jumat tanggal 23 -99 -


Mei 2014, bertempat di Gedung Menara Merdeka Jalan Budikemuliaan I Nomor 2 Jakarta Pusat.

Maka pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 pukul 10.00 WIB jual lelang berupa AC dan Genset dilakukan oleh pejabat Lelang Kelas I, dan BMN berupa AC dan Genset

tersebut laku terjual. dan diterbitkanlah Salinan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang

Kelas I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IIIKementerian Keuangan Nomor 062/2014. D.4.2. Aset Renovasi Gedung dan Bangunan (Kapitalisasi) Kapitalisasi Belum Selesai 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Kepala Biro Umum pada tanggal 11 Desember 2013 mengirim surat kepada

Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dengan surat nomor B2421/Set/Men.PP-PA/Roum/12/2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan

Bangunan berupa pekerjaan pemeliharaan Rumah Jabatan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Denpasar Raya Blok CIII, Nomor 1 Jakarta Selatan sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara RI Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta sebagai pemilik asset gedung. Atas surat Biro Umum tersebut, Sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara RI belum merespon surat Kemen PPPA, kapan Biro Umum Kementerian

Sekretariat Negara akan dilakukan Cek Fisiknya sebelum diserahterimakan hasil pemeliharaan tersebut dari Biro Umum Kemen PPPA kepada Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara.

Selain Satker Meneg PP, pada tahun 2013 Satker KPAI juga melakukan kapitalisasi Renovasi

Gedung

dan

Bangunan

Renovasi

Gedung

dan

Bangunan,

dan

melaporkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset gedung dengan surat Nomor 937/Set/KPAI/12/2013 Tanggal 13 Desember 2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan, dengan nilai Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

-100 -


D.4.3. Daftar Barang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Daftar Barang Hilang yang akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang. Nilai BMN hilang yang akan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0,0. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2014

adalah sebesar Rp708.913.282,00 (tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

D.4.4. Penjelasan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Gedung Urgensi pembangunan Gedung Kemen PPPA, dikarenakan gedung yang digunakan saat ini adalah aset milik Kementerian Sekretariat Negara yang terletak di 2 (dua)

lokasi, yatu di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 dan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110, dengan luasan ruangan yang digunakan masih sangat

kurang dengan kebutuhan Kemen PPPA secara keseluruhan, dengan jumlah pegawai sekitar 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang ditambah non pegawai 125 (seratus dua puluh lima) orang.

Usaha yang dilakukan oleh Kemen PPPA sebelum melakukan pembangunan gedung

adalah pencarian tempat di beberapa lokasi untuk gedung Kemen PPPA, antara lain Gedung Kemenko EKUIN, Gedung Proklamasi, Gedung Dharma Wanita Pusat,

Cibubur. Berdasarkan hasil pencarian tempat di atas, keputusan yang diambil adalah merekonstruksi Gedung Kemen PPPA di di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15. Upaya yang dilakukan oleh Kemen PPPA pada tanggal 22 Februari 2012, melalui surat

Sekretaris

Kementerian

Nomor:

B-405/Set/KPP-PA/Roum/02/2012,

mengajukan Permohonan persetujuan tertulis Rekonstruksi Gedung kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik asset, dan surat tersebut pada

tanggal 29 Februari 2012 mendapat respon persetujuan dari Sekretaris Kementerian Sekretariat -101 -

Negara

dengan

surat

Nomor:

B-


475/Kemsetneg/Sesmen/PA.00.02/02/2012, dengan hal Pengembangan/ Rekonstruksi Gedung.

Atas persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya pada tanggal 18

Juli 2012 Menteri PP dan PA mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan surat Nomor: B-79/MPP-PA/Roum/07/2012, dengan hal permohonan Ijin

Pembangunan Gedung dengan Kontrak Tahun Jamak dan ketinggian Bangunan Lebih dari 8 (delapan) lantai. Surat tersebut mendapat respon dari Menteri Pekerjaan

Umum, pada tanggal 13 Desember 2012 Nomor: BU.01.09-Mn/788, dengan hal Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung Kemen PPPA Lebih dari Delapan Lantai dan Lebih dari Satu Tahun Anggaran, dengan rincian tahapan pembiayaan sebagai berikut:

Kegiatan

Total Biaya

Tahapan Pembiayaan TA 2013

TA 2014

Manajemen Konstruksi

2.715.000.000

1.764.750.000

950.250.000

Perencanaan Konstruksi

3.331.000.000

3.097.830.000

233.170.000

Pelaksanaan Konstruksi

124.087.000.000

74.452.200.000

49.634.800.000

666.000.000

366.300.000

299.700.000

130.799.000.000

79.681.080.000

51.117.920.000

Pengelolaan Kegiatan

Berdasarkan respon surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kemen PPPA mulai melakukan proses persetujuan kontrak tahun jamak, dengan mengajukan surat permohonan multiyears contract.

Pada tahun 2012, Menteri PPPA mengajukan proses persetujuan tahun jamak yang

diajukan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian mendapatkan penolakan sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan data dukung yang belum lengkap. Pengiriman surat tersebut yaitu:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2012 Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-120/MPPPA/Roum/10/2012, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

2. Pada tanggal 28 Desember 2012, Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-159/MPPPA/Roum/12/2012, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.

-102 -


Pada tanggal 08 Februari 2013 Menteri PPPA mengajukan kembali permohonan persetujuan tahun jamak yang diajukan kepada Menteri Keuangan dengan data dukung lengkap sesuai dengan persyaratan diminta oleh Menteri Keuangan, melalui surat Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-18/MPP-PA/Roum/02/2013, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak. Surat tersebut direspon oleh Menteri Keuangan

pada tanggal 03 April 2013 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran (DJA) a.n Menteri Keuangan, dengan surat nomor: S-219/MK.2/20/2012, dengan hal

Pengembalian Usulan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kemen PPPA TA 2013 – 2014. Sebagai informasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011

Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 5 ayat (2), proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja

sejak

dokumen

diterima

secara

lengkap.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka setelah Kemen PPPA mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, Panitia Lelang Pembangunan Gedung baru bisa melakukan pelelangan Manajemen Konstruksi (MK) dan Perencanaan Konstruksi (Rentek) pada tanggal

05 April 2013. Melalui

pelelangan umum didapat pemenangnya pada tanggal 20 Mei 2013 yaitu untuk Manajemen Konstruksi adalah PT ARKONIN, sedangkan untuk Perencanaan Konstruksi adalah PT PATROON ARSINDO.

Pada tanggal 22 Mei 2013, dilakukan penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP Unit Biro

Umum dengan PT ARKONIN, dan kontrak Perencanaan Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP Unit Biro Umum dengan PT PATROON ARSINDO. Setelah mendapatkan Manajemen Konstruksi (MK) dan Perencanaan Konstruksi (Rentek), proses selanjutanya, Panitia Lelang Pembangunan Gedung melakukan

lelang konstruksi pada tanggal 24 sampai 30 September 2013, dengan pemenang PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Sebelum dilakukan penandatangan kontrak konstruksi pembangunan

gedung,

Tim

Pendapat/Opini

Hukum

Kontrak

Konstruksi

Pembangunan Gedung Kemen PPPA pada tanggal 08 Oktober 2013 melakukan pertemuan dan telah memberikan catatan Telaah Tim Pendapat/Opini Hukum

Kontrak Konstruksi Pembangunan Gedung Kemen PPPA, setelah itu pada tanggal 10 -103 -


Oktober 2013 dilakukan penandatangan kontrak konstruksi pembangunan gedung Kemen PPPA antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP dengan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp 113.688.000.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Nomor Kontrak 01/PU/PPK/Setmen/KPP-PA/X/2013, waktu yang disediakan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, yaitu mulai tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.

Pada tahun 2013 pelaksanaan pembangunan Kemen PPPA tidak dapat dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dikarenakan adanya bintang pada DIPA Kemen PPPA, dan bintang baru dapat dibuka pada tanggal 22 Februari 2013. Proses pelelangan pembangunan gedung selesai pada bulan September 2013.

Berdasarkan kurva S, hasil perhitungan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi, maka Kepala Biro Umum Kemen PPPA mengajukan usulan revisi reanalysis anggaran kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) – Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU

dengan surat Nomor: B- 1699A/Set/KPP – PA/Roum/08/2013,

dengan hal Usulan Revisi Anggaran Terhadap Hasil Analisis Penyerapan Anggaran Pembangunan Gedung Kemen PPPA. Respon dari Kementerian Pekerjaan Umum

untuk reanalysis diajukan melalui surat Nomor: BU.0106-Cb/1681 dengan hal

tahapan Pembiayaan Pembangunan gedung Kemen PPPA. Adapun tahapannya, sebagai berikut: Kegiatan

Tahapan Pembiayaan

Total Biaya

TA 2013

Ta 2014

Manajemen Konstruksi

2.715.000.000

950.250.000

1764.750.000

Perencanaan Konstruksi

3.331.000.000

3.031.210.000

299.790.000

Pelaksanaan Konstruksi

124.087.000.000

60.678.543.000

63.408.457.000

666.000.000

333.000.000

333.000.000

130.799.000.000

65.993.003.000

65.805.987.000

Pengelolaan kegiatan

Permasalahan yang dihadapi Kemen PPPA dalam melakukan pelaksanaan pembangunan gedung, antara lain:

1. Pekerjaan demolish yang secara keseluruhan baru selesai pada akhir bulan Oktober 2013 karena hambatan administrasi.

-104 -


2. Lokasi yang terbatas mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, baik untuk manuver alat berat, lokasi fabrikasi, dan lokasi material on site (MOS). 3. Adanya pipa dan kabel existing yang perlu direlokasi saat proses pekerjaan galian. Dengan adanya pipa existing dan kabel existing ini alat pancang tidak dapat melakukan pemancangan di area tersebut (termasuk pondasi Tower

Crane) sehingga harus dilakukan relokasi kabel terlebih dahulu. Proses relokasi sendiri baru dapat dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, karena relokasi ini memerlukan pemadaman listrik gedung Kementerian Koordinator Bidang

POLHUKAM. Proses relokasi kabel dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013. Kendala lain yang dihadapi saat itu adalah jenis kabel N2YGBY tidak ready stock di pasar.

4. Slab Beton ex lapangan tenis. Slab beton tersebut harus terlebih dahulu

dibongkar sebelum pekerjaan pemancangan dilaksanakan, dimana proses pembongkaran tersebut memakan waktu dan tenaga kerja

Dengan kondisi pekerjaan di lapangan, berpotensi adanya perpanjangan waktu pembangunan gedung Kemen PPPA.

Berdasarkan kondisi di lapangan di atas, pada tanggal 7 April 2014 PPK Unit Biro Umum dan PT ADHI KARYA Tbk (Persero) menandatangan Addendum Kontrak

dimana semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaaan konstruksi mulai tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 05 Agustus 2014, menjadi diperpanjang waktunya sampai tanggal 30 September 2014.

-105 -


LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED

Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN O47 (AUDITED) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents