LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN O47 (AUDITED) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN ANGGARAN O47

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

(AUDITED)

LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED

Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi

Halaman

i

ii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

vii

Pernyataan Telah Direviu

viii

Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

3

III. Laporan Operasional

5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

6

II. Neraca

V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

4

7 7 7 9

A.3. Basis Akuntansi

11

A.5. Kebijakan Akuntansi

11

A.4. Dasar Pengukuran B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan B.2. Belanja C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca C.1. Aset Lancar

11 19 19 20 40 40

C.2. Aset Tetap

47

C.3. Aset Lainnya

56

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

59

C.5. Ekuitas

62

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- ii -

ix

63 63

D.2. Beban

63

D.3. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

70 Daftar Isi

D.4. Pos-Pos Luar Biasa E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal

70 71 71

E.2. Surplus/(Defisit) LO

71

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

71

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya

71 72 73

V. Lampiran dan Daftar

- iii -

Daftar Isi

Daftar Tabel Tabel 1 Tabel 2

Rincian Entitas Akuntansi (Satker) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2015 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun

Halaman

10 19

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 3

Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun

20

Tabel 4

Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis

21

Tabel 5

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program

24

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 6

Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program

25

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat

26

Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja –

26

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dekonsentrasi Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 9 Tabel 10

Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

28 29

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 11

Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

29


Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun

30

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun

32

Tabel 14

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menurut Satker

35


Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Satker Untuk

37

Tabel 16

Perbandingan Nilai Aset Lancar

40

- iv -

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Daftar Tabel

Tabel 17

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja

41

Tabel 18

Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas

42

Tabel 19

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014

Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja

42

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24

Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja


44 45

Mutasi Perolehan Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015

45

Perbandingan Nilai Aset Tetap

47


Rekonsiliasi data antara Aset Tetap pada Neraca dan pada data BMN

48

Per 31 Desember 2015 Tabel 25

Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31

49

Tabel 26

Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja

50

Desember 2015


Tabel 27

Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2015

53

Tabel 28

Perbandingan Antara Nilai Penyusutan dan Beban Penyusutan Periode

53

Tabel 29

Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja

54

Tabel 30

Tahun 2015

Periode Tahun 2015

Perbandingan Nilai Aset Lainnya

56

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 31

Perbandingan Nilai Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN

56

Tabel 32

Rincian Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja

57

Tabel 33 Tabel 34

Per 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek


Rincian Nilai Uang Muka dari KPPN Menurut Satuan Kerja

60 61

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 35

-v-

Rincian Nilai Pendapatan-LO Menurut Satker Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

63

Daftar Tabel

Tabel 36

Rincian Nilai Beban Pegawai Menurut Akun

64

Tabel 37

Rincian Nilai Beban Persediaan Menurut Akun

64

Tabel 38

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Menurut Akun

65


Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Menurut Akun

67

Tabel 40

Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun

67

Tabel 41

Rincian Nilai Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

68

Tabel 42

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Akun

69


- vi -

Rincian Nilai Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

70

Daftar Tabel

Daftar Grafik Grafik 1 Grafik 2

Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Nilai Realisasi Belanja Per Bulan

Halaman

22 22

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Grafik 3

Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari – Desember

23

Grafik 4

Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari – Desember

23

Grafik 5

2015 2014

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

30

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 6

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

32

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 7

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan

35

Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 8

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

36

2015 dan 2014 Grafik 9

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan

37

2014 Grafik 10

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan

38

2014

- vii -

Daftar Grafik

Ringkasan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,546,445,199.00 atau mencapai 0 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00. Realisasi Belanja Negara sebesar Rp200,951,343,113.00 atau mencapai 92,30 persen dari Alokasi Anggaran sebesar Rp217,719,899,000.00.

2.

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp139,303,570,304.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10,080,509,382.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp125,978,174,922.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3,244,886,000.00. Nilai Kewajiban sebesar Rp4,794,734,943.00 berupa Kewajiban Jangka Pendek dan nilai Ekuitas sebesar Rp134,508,835,361.00 sehingga jumlah antara Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp139,303,570,304.00.

3.

LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/Defisit

sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. -1 -

Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp441,940.00, sedangkan jumlah Beban sebesar Rp225,428,707,150.00, sehingga terdapat Defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp225,428,265,210.00). Kegiatan non operasional Surplus sebesar Rp1,016,721,009.00 yang berasal dari defisit Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp1,304,999,841.00) dan surplus Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2,321,720,850.00. Pos luar biasa sebesar Rp0.00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp224,411,544,201.00).

4.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp141,458,089,127.00; Defisit-LO

sebesar (Rp224,411,544,201.00); penyesuaian nilai aset sebesar Rp22,530,396.00; Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp4,162,766,289.00); dan transaksi antar entitas sebesar Rp221,602,526,328.00 sehingga nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp134,508,835,361.00. Nilai penurunan ekuitas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar (Rp6,949,253,766.00).

5.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. -2 -


I. Laporan Realisasi Anggaran LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) 31 DESEMBER 2015 URAIAN

ANGGARAN PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

REALISASI

%

REALISASI

B.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

42

31 DES 2014

CTT

Rp

-

Rp

2.546.445.199

0,00% Rp

1.031.260.380

Rp

-

Rp

2.546.445.199

0,00% Rp

1.031.260.380

36.199.291.000

Rp

32.905.864.570

90,90% Rp

31.576.202.566

92,57% Rp

73.482.612.396

0,00% Rp

-

B.2

BELANJA OPERASI 51

Belanja Pegawai

B.2.1

Rp

52

Belanja Barang

B.2.2

Rp 177.645.047.000

Rp 164.441.171.405

57

Belanja Bantuan Sosial

Rp

Rp

Jumlah Belanja Operasi

Rp213.844.338.000

Rp197.347.035.975

B.2.3

Rp

3.466.061.000

Rp

3.216.509.313

92,80% Rp

17.810.487.586

B.2.4

Rp

-

Rp

-

0,00% Rp

61.608.980.647

B.2.5

Rp

409.500.000

Rp

387.797.825

94,70% Rp

219.515.500

Rp

3.875.561.000

Rp

3.604.307.138

93,00% Rp

79.638.983.733

-

-

92,29% Rp 105.058.814.962

BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan 533111 Bangunan 532111

536111 Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA

Rp217.719.899.000

Rp200.951.343.113

92,30% Rp 184.697.798.695

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L periode Tahunan TA 2015 dan 2014 Audited.

-3 -


II. Neraca NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek Belanja Dibayar Di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar

CATATAN C.1 C.1.1 C.1.2

C.1.3

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya

C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3

C.2.6

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang Belum Disahkan Uang Muka dari KPPN Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

C.4 C.4.1 C.4,2 C.4.3 C.4.4

C.5

31 DES 2015

31 DES 2014

Naik/(Turun)

1.846.016.183 0 2.085.408.022 0 0 0 0 0 0 6.149.085.177 10.080.509.382 a

0 0 1.531.611.904 0 0 0 0 0 0 1.004.014.588 2.535.626.492

1.846.016.183 0 553.796.118 0 0 0 0 0 0 5.145.070.589 7.544.882.890

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 0 (41.257.129.428) 125.978.174.922

294.120.000 47.077.232.800 118.729.623.419 556.667.125 393.313.914 0 (30.454.944.841) 136.596.012.417

0 13.624.135.668 (18.155.483.706) 4.835.397.600 (119.702.470) 0 (10.802.184.587) (10.617.837.495)

3.244.886.000 1.076.210.100 (1.076.210.100) 3.244.886.000

3.581.798.500 0 0 3.581.798.500

(336.912.500) 1.076.210.100 (1.076.210.100) (336.912.500)

139.303.570.304

142.713.437.409

(3.409.867.105)

1.115.370.370 1.746.734.563 1.846.016.183 86.613.827 4.794.734.943

1.163.363.060 0 0 91.985.222 1.255.348.282

(47.992.690) 1.746.734.563 1.846.016.183 (5.371.395) 3.539.386.661

4.794.734.943

1.255.348.282

3.539.386.661

134.508.835.361

141.458.089.127

(6.949.253.766)

139.303.570.304

142.713.437.409

(3.409.867.105)

Sumber : Neraca K/L Tahunan Komparatif Per 31 Desember 2015 dan 2014 Audited -4 -


III. Laporan Operasional LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN

CAT

31 DES 2015

31 DES 2014

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

D.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Rp

441.940

Rp

-

JUMLAH PENDAPATAN

Rp

441.940

Rp

-

BEBAN

D.2

Beban Pegawai

D.2.1

Rp

32.715.367.017

Rp

-

Beban Persediaan

D.2.2

Rp

9.372.661.374

Rp

-

Beban Barang dan Jasa

D.2.3

Rp

94.477.891.255

Rp

-

Beban Pemeliharaan

D.2.4

Rp

6.238.373.872

Rp

-

Beban Perjalanan Dinas

D.2.5

Rp

71.823.706.831

Rp

-

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.2.6

Rp

659.577.750

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.2.7

Rp

10.141.129.051

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Rp

225.428.707.150

Rp

-

Rp

(225.428.265.210)

Rp

-

Rp

(1.304.999.841)

Rp

-

D.3 D.3.1

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang

Rp

-

Rp

-

Rp

2.321.720.850

Rp

-

SURPLUS/(DEFISIT) KEG. NON OPERASIONAL

Rp

1.016.721.009

Rp

-

SURPLUS/(DEFISIT) SBLM POS LUAR BIASA

Rp

Rp

-

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

POS LUAR BIASA

D.3.2

(224.411.544.201)

D.4 Rp

-

Rp

-

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

Rp

-

Rp

-

SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Rp (224.411.544.201) Rp

-

Beban Luar Biasa

Sumber : Laporan Operasional K/L Periode Tahunan TA 2015 Audited

-5 -


IV. Laporan Perubahan Ekuitas LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN

CTT

31 DES 2015

31 DES 2014

EKUITAS AWAL

E.1

Rp

141.458.089.127 Rp

-

SURPLUS/(DEFISIT) - LO

E.2

Rp

(224.411.544.201) Rp

-

Rp

22.530.396 Rp

-

Rp

22.530.396 Rp

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset

E.3

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Rp Rp

(4.162.766.289) Rp

-

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Rp

221.602.526.328 Rp

-

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Rp

(6.949.253.766) Rp

-

Rp

134.508.835.361 Rp

-

EKUITAS AKHIR

E.4

(4.162.766.289)

E.5

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas K/L Periode Tahunan TA 2015 Audited

-6 -


V. Catatan Atas Laporan Keuangan A. PENJELASAN UMUM A.1.

PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA A.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri.

Tugas : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi

:

Dalam melaksanakan tugas

Kementerian

Pemberdayaan

sebagaimana dimaksud

Perempuan

dan

Perlindungan

diatas, Anak

menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender,

perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat,

b. Penetapan sistem data gender dan anak,

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat,

d. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender,

e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan g. Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

-7 -

Kementerian


A.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.

Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender, 2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan

gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan

dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian

perlindungan

mengharmonisasikan

anak

berbagai

melalui

macam

(a)

regulasi

memformulasikan

yang

berkaitan

dan

dengan

perlindungan anak; (b) meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (c) meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak;

(d) meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anakanak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga didukung oleh:

a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,

b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak,

c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi.

-8 -


A.2.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemen. PPPA. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK -BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan Kemen. PPPA ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemen. PPPA yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya.

Jumlah entitas akuntansi (satker) di lingkup Kemen. PPPA untuk periode Tahun

Anggaran 2015 adalah 41 entitas yang terdiri dari 7 entitas pada satker kantor pusat, dan 34 entitas pada satker dekonsentrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, semua entitas telah menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

-9 -


Tabel 1 Rincian Entitas Akuntansi (Satker) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2015 No

Kode Satker

Nama Satker

1 2 3 4 5 6 7 8 9

427944 (KP) 664937 (KP) 664941 (KP) 664958 (KP) 664962 (KP) 664979 (KP) 664983 (KP) 060105 (DK) 075199 (DK)

10 11 12 13

080100 (DK) 100040 (DK) 090100 (DK) 110101 (DK) 305145 (DK)

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badan PP dan PA Provinsi NAD Biro PPA dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat Badan PM dan PP Provinsi Jambi Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Badan PPKB, dan PA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

325230 (DK) 260038 (DK) 125160 (DK) 010058 (DK) 295308 (DK) 025133 (DK) 035161 (DK) 045161 (DK) 055199 (DK) 135199 (DK) 140100 (DK) 150023 (DK) 160036 (DK) 350059 (DK)

Badan PP dan PA Provinsi Kepulauan Riau Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu Biro PP Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Badan PM dan Prmp dan KB Provinsi DKI Jakarta Badan PPMD Provinsi Banten Badan PP dan KB Provinsi Jawa Barat Badan PPPA dan KB Provinsi Jawa Tengah Badan PPM Daerah Istimewa Yogyakarta Badan PP dan KB Provinsi Jawa Timur Badan PPAMKB Pprovinsi Kalimantan Barat Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah Badan PP dan PA Provinsi Kalimantan Selatan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur

340103 (DK) 180035 (DK) 190013 (DK) 200040 (DK) 170103 (DK) 220037 (DK) 230044 (DK) 240100 (DK) 210006 (DK) 280100 (DK) 310100 (DK) 250113 (DK) 330100 (DK)

Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat. Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara Badan PP dan PA Provinsi Bali Badan PP dan PA Provinsi NTB Badan PP Sekda Provinsi NTT Biro PKSDM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo Biro PP Sekda Provinsi Papua Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat

Badan PMPPKB dan Pemdes Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Referensi Satker pada Aplikasi SAIBA K/L Kemen. PPPA Tahun 2015

-10 -


A.3.

BASIS AKUNTANSI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. A.4.

DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kemen. PPPA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.5.

KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kemen. PPPA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan -11 -


kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

 Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

 Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. -12 -


 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya: a. Aset Lancar

 Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

 Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.  Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

 Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada -13 -


tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

 TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara

yang

karena

lalai

atau

perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan kerugian Negara/daerah.  TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Aset Tetap

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

 Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

 Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

-14 -


raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

 Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. d. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud

fisik

serta

dimiliki

untuk

digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika -15 -


diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.  Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Kualitas Piutang

Keterangan

Tarif

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

50%

Macet

1.

100%

tempo

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

-16 -

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN


(9) Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013

sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

 Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

-17 -

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s/d 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s/d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s/d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya

4 tahun


(10)

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal

dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi

ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

-18 -


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENDAPATAN Realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2,546,445,199.00 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan-LRA yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Nilai tersebut berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Nilai estimasi pendapatan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) tidak ditentukan karena entitas tidak memperoleh pendapatan secara rutin sedangkan pendapatan yang ada berupa penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL).

Perbandingan nilai realisasi pendapatan-LRA dengan periode yang sama tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 423129

Realisasi Pendapatan

Uraian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan

31 Des 2015

Naik/(Turun)

31 Des 2014

Rp

-

Rp

119,700,000

Rp

(119,700,000)

Rp

-

Rp

100,000

Rp

(100,000) 170,540

423221

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Rp

367,440

Rp

196,900

Rp

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Rp

-

Rp

369,545,118

Rp

(369,545,118)

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

Rp

-

Rp

16,875,521

Rp

(16,875,521)

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Rp

-

Rp

397,093,881

Rp

(397,093,881)

423921

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

Rp

-

Rp

127,504,960

Rp

(127,504,960)

423922

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara

Rp

-

Rp

244,000

Rp

(244,000)

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Rp

219,912,942

Rp

-

Rp

219,912,942

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Rp

14,243,101

Rp

-

Rp

14,243,101

423953

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL

Rp

2,311,847,216

Rp

-

Rp

2,311,847,216

Rp

74,500

Rp

-

Rp

74,500

Rp

2,546,445,199

Rp 1,031,260,380

Rp

1,515,184,819

423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain JUMLAH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan K/L periode Tahunan TA 2015 dan 2014. -19-

Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan-LRA naik sebesar Rp1,515,184,819.00 karena adanya transaksi penyetoran pendapatan dari penerimaan kembali belanja modal TAYL atas pembangunan gedung Kemen. PPPA yang merupakan tindak lanjut atas temuan audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2014 sebesar Rp2,311,847,216.00. Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp2,546,445,199.00 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 3

Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 No 1

Kode Satker

Uraian Akun

Nilai

427944

423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Rp

219,912,942

MenegPP

423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Rp

10,576,001

423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL

Rp

2,311,847,216

2

035161 (Jateng)

423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Rp

8,660

3

140100 (Kalteng)


Rp

7,151

423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

Rp

74,000

4

160036 (Kaltim)


Rp

500

5

170103 (Sulut)


Rp

38,474

6

280100 (Malut)


Rp

179,765


Rp

280,000

7

305145 (Babel)


Rp

123,982

8

330100 (Papua Barat)


Rp

3,387,100

9

350059 (Kaltara)


Rp

9,408

Rp

2,546,445,199

JUMLAH

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker periode Tahunan TA 2015. B.2. BELANJA Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar

Rp200,951,343,113.00 atau mencapai 92.30 persen dari anggarannya sebesar Rp217,719,899,000.00 Rp596,896,999.00. -20-

setelah

dikurangi

pengembalian

belanja

sebesar


Rincian nilai anggaran belanja awal dan anggaran belanja setelah revisi menurut jenis belanja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai berikut: Tabel 4 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jenis Belanja

Anggaran TA 2015

Uraian Awal

Revisi

Naik/(Turun)

51

Belanja Pegawai

Rp

36,199,291,000

Rp

36,199,291,000

Rp

52

Belanja Barang

Rp

184,269,266,000

Rp

177,645,047,000

Rp

(6,624,219,000)

53

Belanja Modal

Rp

1,101,342,000

Rp

3,875,561,000

Rp

2,774,219,000

JUMLAH

Rp 221,569,899,000

Rp 217,719,899,000

-

Rp (3,850,000,000)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L (Gabungan), 31 Desember 2015 Pada Tabel 4, nilai anggaran yang diterima Kemen. PPPA turun sebesar Rp3,850,000,000.00. Namun pada kenyataannya tidak mengalami penurunan sebab prosedur pencatatan atas penambahan 6 satker yang memperoleh dana dekon tahun

2015, DIPA revisi anggarannya tercatat sebagai DIPA awal. Keenam satker dekon tersebut meliputi, 010058 Provinsi DKI Jakarta, 035161 Provinsi Jawa Tengah, 055199 Provinsi Jawa Timur, 160036 Provinsi Kalimantan Timur, 220037 Provinsi Bali, dan 250113 Provinsi Papua. Pencapaian realisasi belanja pada Kemen. PPPA sebesar Rp200,951,343,113.00 mengambarkan adanya penumpukan pencairan dana pada akhir tahun, pada bulan

November - Desember tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain: a. jatuh tempo pelaksanaan kontrak kerja kegiatan (SPK atauapun Kontrak) yang

terjadi di bulan November dan Desember tahun 2015, sehingga pembayaran pelaksanaan kegiatan terjadi di bulan Desember 2015,

b. proses revolving (perputaran uang) baik itu UP/TUP yang banyak dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2015 cenderung meningkat, karena banyaknya tagihan yang baru dilakukan di periode ini,

c. dinamika terkait dengan perubahan kebijakan yang terjadi di lingkup Kemen. PP dan PA yang menyebabkan perlu adanya revisi anggaran di triwulan ke-4 tahun 2015, -21-


d. adanya revisi anggaran yang menyebabkan adanya perubahan rencana penarikan anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian POK. Penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun terjadi pada setiap tahun. Berikut

perbandingan trend realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014: Grafik 1

Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 70.000.000.000

66.289.621.999

60.000.000.000 50.000.000.000

40.000.000.000 28.388.989.181

30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0

9.206.773.335

7.311.179.708 1.041.371.307 2.757.731.624

20.111.495.637

15.584.155.125

13.902.344.820 7.704.109.094

15.521.685.193 13.131.886.090

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Realisasi Belanja

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2015. Grafik 2 Nilai Realisasi Belanja Per Bulan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 60.000.000.000 50.000.000.000

48.222.362.623

40.000.000.000 30.000.000.000

20.000.000.000 10.000.000.000 0

24.407.798.261 16.173.922.592

17.346.830.990

10.069.669.119 11.837.034.865 14.189.647.102 11.287.967.252 922.951.243 4.937.204.580

16.662.677.461 8.639.732.607


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2014. -22-


Sedangkan perkembangan realisasi belanja periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Grafik 3 Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari –Desember 2015 250.000.000.000 200.951.343.113

200.000.000.000 150.000.000.000

134.661.721.114 106.272.731.933

100.000.000.000

86.161.236.296 70.639.551.103

57.507.665.013

50.000.000.000

41.923.509.888 11.110.282.639 28.021.165.068 1.041.371.307 20.317.055.974 3.799.102.931

0


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2015. Grafik 4

Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari –Desember 2014 200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

184.697.798.695 136.475.436.072

95.404.960.350 69.418.396.753

119.812.758.611

86.765.227.743

55.228.749.651 43.391.714.786 17.096.873.835 922.951.243

32.103.747.534 22.034.078.415


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2014. -23-


Pada Grafik 3 dan 4, realisasi belanja sampai dengan periode semester I atau bulan Juni tahun 2015 sebesar Rp41,923,509,888.00. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp55,228,749,651.00. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya perubahan beberapa kebijakan pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan, adanya pembatasan penggunaan paket meeting dihotel oleh Kementerian PAN-RB, adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan akun belanja, dan berlarutnya proses revisi anggaran. Dalam

pelaksanaan

anggaran,

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menjalankan 3 program yaitu (1) Program

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan Anak, dan (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PPPA. Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing program dirinci sebagai berikut: Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Kode Program

Uraian

01.01.06

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Rp

10,002,030,000

Rp

8,941,408,155

89.40% Rp

56,860,100

01.01.07

Program Perlindungan Anak

Rp

9,997,970,000

Rp

9,098,796,021

91.01% Rp

23,638,900

11.04.07


Rp

35,885,800,000

Rp

34,859,420,415

97.14% Rp

98,096,888

11.05.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA

Rp

92,367,499,000

Rp

84,426,380,878

91.40% Rp

255,364,964

11.05.06


Rp

57,466,600,000

Rp

51,638,431,082

89.86% Rp

162,582,181

11.05.07


Rp

12,000,000,000

Rp

11,986,906,562

99.89% Rp

353,966

Anggaran

JUMLAH

Rp 217,719,899,000

Realisasi (netto)

Rp 200,951,343,113

%

Pengembalian Belanja

92.30% Rp 596,896,999

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja FSFPR, 31 Desember 2015. Keterangan Tabel :

1. Program 01.01.06 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program 01.01.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 34 Satker Dekonsentrasi TA 2015, 2. Program 11.04.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 2 entitas Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,

-24-


3. Program 11.05.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PPPA dijalankan oleh 1 entitas Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,

4. Program 11.05.06 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dijalankan oleh 3 entitas Satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, Satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan Satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, dan

5. Program 11.05.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 1 entitas Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada masing-masing program, pencapaian realisasi belanja menunjukkan persentase

diatas 89 persen dengan pencapaian tertinggi pada program 11.05.07 Perlindungan Anak yang dijalankan oleh Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebesar 99.89 persen dan pencapaian terendah pada program 01.01.06 Kesetaraan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dijalankan oleh 34 Satker Dekonsentrasi TA 2015. Berikut perkembangan realisasi belanja menurut program untuk periode tahun 2014 dan tahun 2015: Tabel 6

Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Periode Yang Berakhir Tanggal

Kode Program

Uraian

01.01.06


Rp

8,941,408,155

Rp

1,375,751,100

Rp

7,565,657,055

01.01.07


Rp

9,098,796,021

Rp

1,018,439,820

Rp

8,080,356,201

11.04.07


Rp

34,859,420,415

Rp

9,648,185,053

Rp

25,211,235,362

11.05.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA

Rp

84,426,380,878

Rp

158,238,237,614

11.05.06


Rp

51,638,431,082

Rp

14,417,185,108

Rp

37,221,245,974

11.05.07


Rp

11,986,906,562

Rp

-

Rp

11,986,906,562

Rp

200,951,343,113

31 Des 2015

JUMLAH

31 Des 2014

naik/(turun)

Rp 184,697,798,695

Rp (73,811,856,736)

Rp 16,253,544,418

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 6, program 11.05.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA nilai realisasi belanjanya turun sebesar Rp73,811,856,736.00. -25-


Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja

modal gedung dan bangunan. Selain program 11.05.01, pada masing-masing program nilai realisasi belanjanya naik karena dukungan dari adanya kenaikan nilai anggaran pada setiap program. Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) merupakan penggabungan dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi/ satuan kerja di lingkup Kemen. PPPA sebanyak 41 satker yang terdiri dari 7

satker kantor pusat dan 34 satker dekonsentrasi. Menurut satuan kerja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja – Kantor Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015

Kode Satker

Uraian Anggaran

Realisasi (netto)

%


664937 Deputi PUG Bidang Ekonomi

19,738,600,000

17,640,802,938

89.37%

160,556,181

664941 Deputi PUG Bidang Polsoskum

18,543,000,000

15,906,224,298

85.78%

1,825,000

664958 Deputi Bidang Perlind. Prmp

19,185,000,000

18,091,403,846

94.30%

201,000

664962 Deputi Bidang Perlind. Anak

18,830,000,000

18,564,296,937

98.59%

25,781,798

664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

17,055,800,000

16,295,123,478

95.54%

72,315,090

664983 KPAI

12,000,000,000

11,986,906,562

99.89%

353,966

427944 Menteri Negara PP

92,367,499,000

84,426,380,878

91.40%

255,364,964

JUMLAH

Rp 197,719,899,000 Rp 182,911,138,937

92.51% Rp 516,397,999

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015. Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Dekonsentrasi Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Kode Satker

Satker Provinsi

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015 Anggaran

-26-

Realisasi (netto)


%

060105

Aceh

Rp

560,000,000

Rp

472,182,650

84.32% Rp

-

075199

Sumatera Utara

Rp

700,000,000

Rp

570,268,150

81.47% Rp

-

080100

Sumatera Barat

Rp

615,000,000

Rp

604,886,500

98.36% Rp

-

090100

Riau

Rp

500,000,000

Rp

466,406,400

93.28% Rp

-


Kode Satker

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015

Satker Provinsi

Anggaran

Realisasi (netto)


%

100040

Jambi

Rp

514,000,000

Rp

434,845,289

84.60% Rp

-

110101

Sumatera Selatan

Rp

529,000,000

Rp

500,111,608

94.54% Rp

-

305145

Kepulauan Bangka Belitung Rp

512,000,000

Rp

487,506,500

95.22% Rp

-

325230

Kepulauan Riau

Rp

500,000,000

Rp

487,916,700

97.58% Rp

-

260038

Bengkulu

Rp

500,000,000

Rp

478,071,550

95.61% Rp

-

125160

Lampung

Rp

520,000,000

Rp

489,287,789

94.09% Rp

5,487,100

010058

DKI Jakarta

Rp

500,000,000

Rp

489,766,200

97.95% Rp

5,200,000

025133

Jawa Barat

Rp

700,000,000

Rp

700,000,000 100.00% Rp

-

035161

Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rp

650,000,000

Rp

621,819,500

95.66% Rp

-

Rp

500,000,000

Rp

433,060,760

86.61% Rp

-

055199

Jawa Timur

Rp

600,000,000

Rp

534,840,050

89.14% Rp

-

295308

Banten

Rp

500,000,000

Rp

423,336,800

84.67% Rp

-

135199

Kalimantan Barat

Rp

500,000,000

Rp

410,537,950

82.11% Rp

-

140100

Kalimantan Tengah

Rp

500,000,000

Rp

446,873,900

89.37% Rp

-

150023

Kalimantan Selatan

Rp

500,000,000

Rp

419,579,752

83.92% Rp

-

160036

Kalimantan Timur

Rp

600,000,000

Rp

578,949,500

96.49% Rp

450,000

350059

Kalimantan Utara

Rp

500,000,000

Rp

433,792,550

86.76% Rp

-

170103

Sulawesi Utara

Rp

550,000,000

Rp

547,520,500

99.55% Rp

-

180035

Sulawesi Tengah

Rp

600,000,000

Rp

538,868,300

89.81% Rp

3,752,000

190013

Sulawesi Selatan

Rp

650,000,000

Rp

613,736,260

94.42% Rp

9,808,900

200040

Sulawesi Tenggara

Rp

600,000,000

Rp

488,031,993

81.34% Rp

27,631,500

340103

Sulawesi Barat

Rp

550,000,000

Rp

452,602,800

82.29% Rp

-

220037

Bali

Rp

500,000,000

Rp

450,782,600

90.16% Rp

-

230044

Nusa Tenggara Barat

Rp

550,000,000

Rp

514,887,000

93.62% Rp

-

240100

Nusa Tenggara Timur

Rp

600,000,000

Rp

592,400,000

98.73% Rp

-

210006

Maluku

Rp

700,000,000

Rp

647,799,500

92.54% Rp

28,169,500

280100

Maluku Utara

Rp

700,000,000

Rp

693,805,400

99.12% Rp

-

310100

Gorontalo

Rp

500,000,000

Rp

481,046,700

96.21% Rp

-

250113

Papua

Rp

1,000,000,000

Rp

812,539,852

81.25% Rp

-

330100

Papua Barat

Rp

1,000,000,000

Rp

722,143,173

72.21% Rp

-

045161

JUMLAH

Rp 20,000,000,000

Rp 18,040,204,176 90.20% Rp 80,499,000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015. Pada Tabel 7, persentase realisasi belanja pada seluruh satker kantor pusat diatas 85 persen dengan persentase tertinggi sebesar 99.89 persen pada satker 664983 Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan persentase terendah pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum sebesar 85.78 persen. Selain itu, nilai pengembalian belanja paling besar pada satker 427944 Menteri Negara PP senilai Rp255,364,964.00.

-27-


Pada Tabel 8, persentase realisasi belanja pada satker dekon, persentase tertinggi pada satker 025133 Provinsi Jawa Barat sebesar 100 persen dan persentase terendah pada satker 330100 Provinsi Papua Barat sebesar 72.21 persen. Sedangkan Satker 210006 Provinsi Maluku nilai pengembalian belanjanya paling besar senilai Rp28,169,500.00.

Perbandingan nilai realisasi belanja menurut satuan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut: Tabel 9

Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Satker

Realisasi Belanja Uraian Satker 31 Des 2015

31 Des 2014

naik/(turun)

664937

Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi

Rp

17.640.802.938

Rp

4.429.219.014

Rp

13.211.583.924

664941

Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum

Rp

15.906.224.298

Rp

4.239.320.529

Rp

11.666.903.769

664958

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

Rp

18.091.403.846

Rp

5.748.645.565

Rp

12.342.758.281

Rp

18.564.296.937

Rp

5.215.194.155

Rp

13.349.102.782

Rp

16.295.123.478

Rp

4.432.990.898

Rp

11.862.132.580

Rp

11.986.906.562

Rp

7.430.377.450

Rp

4.556.529.112

Rp

84.426.380.878

Rp

150.807.860.164

Rp

(66.381.479.286)

Rp 182.303.607.775

Rp

607.531.162

664962 664979 664983 427944

Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menteri Negara PP JUMLAH

Rp 182.911.138.937

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 9, nilai realisasi belanja naik sebesar Rp607,531,162.00 dari nilai realisasi belanja periode tahun 2014. Nilai sebesar Rp607,531,162.00 tidak sebanding dengan

kenaikan nilai anggaran yang cukup signifikan dari Rp187,930,495,000.00 pada tahun 2014 menjadi Rp197,719,899,000.00 pada tahun 2015. Pada satker 427944 Menteri Negara PP nilai realisasi belanja turun sebesar Rp66,381,479,286.00. Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan

realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

-28-


Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut: Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015

Kode Jenis Belanja

Uraian

Pengembalian Belanja Anggaran

Realisasi (netto)

%

51

Belanja Pegawai

Rp

36,199,291,000 Rp

32,905,864,570

90.90% Rp

169,649,747

52 53

Belanja Barang Belanja Modal

Rp Rp

177,645,047,000 Rp 3,875,561,000 Rp

164,441,171,405 3,604,307,138

92.57% Rp 93.00% Rp

427,247,252 -

JUMLAH

Rp

217,719,899,000 Rp

200,951,343,113

92.30% Rp

596,896,999

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015. Sedangkan perkembangan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Tabel 11 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Jenis Belanja 51 52 53

Realisasi Periode

Uraian 31 Des 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH

Rp Rp Rp

31 Des 2014

32,905,864,570 Rp 164,441,171,405 Rp 3,604,307,138 Rp

Rp 200,951,343,113 Rp

Naik/(Turun)

31,576,202,566 Rp 1,329,662,004 73,482,612,396 Rp 90,958,559,009 79,638,983,733 Rp (76,034,676,595) 184,697,798,695 Rp 16,253,544,418

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015. Pada

Tabel

11,

nilai

realisasi

belanja

periode

tahun

2015

naik

sebesar

Rp16,253,544,418.00 dari nilai realisasi belanja periode tahun 2014. Hal ini sebanding

dengan bertambahnya nilai anggaran yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun kinerja pencapaian realisasi anggarannya mengalami penurunan persentase realisasi belanja dari 96.10 persen pada tahun 2014

menjadi 92.30 persen pada tahun 2015. Selain itu, nilai realisasi belanja modal turun sebesar Rp76,034,676,595.00. Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan. -29-


Penjelasan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut: B.2.1 Belanja Pegawai Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 37.000.000.000 36.000.000.000

36.199.291.000

35.000.000.000 34.000.000.000

32.905.864.570 32.990.452.000

33.000.000.000

31.576.202.566

32.000.000.000 31.000.000.000 30.000.000.000 29.000.000.000 Anggaran

Realisasi

Anggaran

31 Des 2015

Realisasi

31 Des 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Nilai realisasi belanja pegawai periode tahun 2015 naik dari nilai periode tahun 2014. Perbandingan nilai realisasi belanja pegawai tersebut dirinci per akun sebagai berikut: Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 5111

31 Des 2015

Naik/(Turun)

31 Des 2014

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS

-30-

Periode

Uraian

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.994.765.390 202.621 587.317.853 141.350.082 3.489.815.000 63.745.000 438.590.242 460.441.720 1.682.674.600


7.982.510.472 (422.224) 523.278.939 122.173.670 3.575.970.000 53.685.000 428.977.918 406.590.960 1.310.301.000


1.012.254.918 624.845 64.038.914 19.176.412 (86.155.000) 10.060.000 9.612.324 53.850.760 372.373.600


Kode Akun

Periode

Uraian

511147 Belanja Tunj. Lain-lain 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan 5115 Pegawai Non PNS Balanja Gaji Pokok Pegawai Non 511511 PNS 511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Khusus dan Belanja 5124 Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan 512411 Khusus/Kegiatan) JUMLAH

31 Des 2015

Naik/(Turun)

31 Des 2014

Rp Rp

- Rp 221.495.000 Rp

- Rp 209.010.000 Rp

12.485.000

Rp

1.426.500.000 Rp

1.426.500.000 Rp

-

Rp

135.625.000 Rp

144.375.000 Rp

(8.750.000)

Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

15.263.342.062 Rp

15.393.251.831 Rp

(129.909.769)

Rp 32.905.864.570 Rp 31.576.202.566 Rp 1.329.662.004

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 12, nilai realisasi belanja tunjangan struktural PNS, tunjangan pegawai Non PNS, dan belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) turun masing-masing sebesar Rp86,155,000.00, Rp8,750,000.00 dan Rp129,909,769.00. Penurunan nilai realisasi ini

disebabkan adanya kekosongan pada beberapa jabatan struktural di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) karena pensiun pada periode tahun 2015. Belanja pegawai pada Kemen. PPPA tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan berupa belanja gaji dan tunjangan PNS seluruh pegawai

dilingkungan Kemen. PPPA dan pada satker 664983 KPAI berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai Non-PNS yang ada dilingkungan satker KPAI.

B.2.2 Belanja Barang Perkembangan nilai anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut:

-31-


Grafik 6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

177.645.047.000 164.441.171.405

Anggaran

Realisasi

31 Des 2015

75.890.805.000

71.074.106.231

Anggaran

Realisasi

31 Des 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Nilai realisasi belanja barang periode tahun 2015 naik dari nilai periode tahun 2014. Perbandingan nilai realisasi belanja barang tersebut dirinci per akun sebagai berikut: Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 5211

31 Des 2015

Naik/(Turun)

31 Des 2014

Belanja Barang Operasional

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Rp Rp

3.609.086.874 179.983.238

Rp Rp

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Rp

40.608.580

Rp

Rp

2.139.708.500

Rp

1.234.751.500 Rp

904.957.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

Rp

3.815.415.649

Rp

3.457.126.499 Rp

358.289.150

521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan

Rp Rp

15.602.937.160 6.292.675.000

Rp Rp

6.521.817.296 2.495.805.000

Rp Rp

9.081.119.864 3.796.870.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp

12.063.357.395

Rp

3.346.444.100

Rp

8.716.913.295

Rp

13.303.207.513

Rp

- Rp

13.303.207.513


2.741.894.930 221.793.285 323.179.864 573.388.868 1.814.000 6.064.431.500 3.213.590.000 14.197.863.491 398.077.410


1.453.321.064 Rp 251.416.881 Rp 539.639.418 Rp 199.952.968 Rp - Rp 114.000.000 Rp 12.826.415.000 Rp 4.376.685.000 Rp 809.892.500 Rp

5212

5218 5221 522111 522112 522113 522119 522121 522131 522141 522151 522191

2.603.167.065 119.954.142

Rp Rp

45.038.000

Rp

1.005.919.809 60.029.096 (4.429.420)

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Persediaan

521811 Belanja Barang Persediaan Brng Kons.

-32-

Periode

Uraian

Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Pos dan Giro Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya

1.288.573.866 (29.623.596) (216.459.554) 373.435.900 1.814.000 5.950.431.500 (9.612.825.000) 9.821.178.491 (411.815.090)


Kode Akun 5231 523111 523121 523129 523133 523199 5241

Periode

Uraian Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Perjalanan DN

31 Des 2015

Rp

2.281.042.905

Rp

Rp

3.912.736.467

Rp

Rp

19.500.000

Rp

-

Rp

Rp Rp

-

Rp Rp

300.300.000 -

Rp Rp

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 29.293.093.932 Rp 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 1.850.125.800 Rp Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 524114 Rp 21.002.365.685 Rp Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 524119 Rp 16.097.566.298 Rp Luar Kota Belanja Perjalanan LN 5242 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Rp 3.550.888.405 Rp 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Rp 689.488.856 Rp 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Rp 135.850.000 Rp Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH

Naik/(Turun)

31 Des 2014

323.218.400

Rp

1.957.824.505

3.317.190.557 Rp

595.545.910 (300.300.000) -

8.246.160.164 Rp 753.150.000 Rp

21.046.933.768 1.096.975.800

7.725.326.750 Rp

13.277.038.935

8.046.836.650

Rp

8.050.729.648

76.024.150 1.890.473.127

Rp Rp

3.474.864.255 (1.200.984.271)

-

Rp

135.850.000

Rp

825.499.800

Rp

-

Rp

825.499.800

Rp

164.441.171.405

Rp

71.074.106.231

Rp

93.367.065.174

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 13, nilai realisasi belanja 522141 sewa turun sebesar Rp9,612,825,000.00 karena pada tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sudah tidak menyewa gedung kantor namun telah menggunakan gedung kantor sendiri yang sudah selesai proses pembangunannya. Selain itu, dengan

menggunakan gedung kantor sendiri, nilai realisasi belanja 522112 langganan telepon turun sebesar Rp29,623,596.00, dan nilai realisasi belanja 522113 langganan air turun sebesar Rp216,459,554.00 karena pemakaian telepon dan air bersama dengan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen. PDT) sehingga pembebanannya berlebih. Nilai realisasi belanja 523133 biaya pemeliharaan jaringan pada tahun 2015 sebesar Rp0.00 karena jaringan yang ada merupakan pengadaan tahun 2014 yang belum memerlukan pemeliharaan (masih baru). Nilai realisasi belanja 521811 barang persediaan barang konsumsi sebesar Rp13,303,207,513.00 merupakan realisasi belanja barang yang menghasilkan barang

persediaan yang tercatat dalam Neraca. Dari nilai tersebut yang menghasilkan barang persediaan sebesar Rp13,268,344,012.00 dan nilai sebesar Rp34,863,501.00 berupa belanja bahan yang tidak menghasilkan persediaan. Sedangkan dalam nilai realisasi -33-


belanja

521211

bahan

sebesar

Rp15,602,937,160.00

terdapat

nilai

sebesar

Rp841,410,005.00 yang menghasilkan barang persediaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi pada pelaksana anggaran di Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) terkait dengan pengertian persediaan dan hal apa saja yang masuk dalam kategori persediaan. Selain itu, dari nilai realisasi belanja 526112 peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00 menghasilkan beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00 dan

belanja 526311 barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp825,499,800.00 menghasilkan beban barang lainnya untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan saldo antara barang persediaan yang akan diserahkan pada masyarakat/pemda di

Neraca Kemen. PPPA Audited sebesar Rp26,494,050.00 dengan selisih perolehan persediaan untuk diserahkan pada masyarakat/pemda dan pembebanannya sebesar

Rp301,772,050.00. Dimasa yang akan dating, hal ini menjadi perhatian bagi Kemen. PPPA untuk lebih cermat dalam penggunaan akun belanja sesuai dengan maksud dan tujuan belanjanya, lebih tepat dalam pencatatan barang yang akan diserahkan pada masyarakat dan distribusinya. Pelaksanaan dekonsentrasi program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan program perlindungan anak tahun 2015 merupakan pelaksanaan paket kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan di 34 provinsi dalam rangka penguatan program-program di daerah. Pelaksanaan dekon tidak dimaksudkan untuk perolehan aset sehingga struktur anggarannya hanya terdiri dari belanja barang. Dari total anggaran dekonsentrasi sebesar Rp20,000,000,000.00, nilai realisasi belanjanya sebesar

Rp18,040,204,176.00 dengan rata-rata persentase pada 34 satker sebesar 90.20 persen. Pencapaian realisasi belanja pada satker dekon mendukung target realisasi belanja secara keseluruhan diatas 90 persen.

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut:

-34-


Grafik 7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0

18.955.277.000

17.810.487.586

3.466.061.000 3.216.509.313

Anggaran

Realisasi

Anggaran

31 Desember 2015

Realisasi

31 Desember 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014.

Nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada periode tahun 2015 turun karena berkurangnya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin yang sebagian besar sudah direalisasikan pada periode tahun 2014. Perbandingan nilai

realisasi belanja modal peralatan dan mesin dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 14

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menurut Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 31 Des 2015

31 Des 2014

Kode Satker

Uraian Satker

664937


Rp

69.000.000 Rp

68.486.934 99,26% Rp

- Rp

-

0,00%

664941


Rp

224.290.000 Rp

174.091.001 77,62% Rp

- Rp

-

0,00%

664958


Rp

715.350.000 Rp

679.023.000 94,92% Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

578.430.000 Rp

577.293.000 99,80% Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

352.250.000 Rp

347.400.000 98,62% Rp

22.260.000 Rp

22.260.000 100,00%

Rp

248.000.000 Rp

247.520.000 99,81% Rp

447.415.000 Rp

432.111.200 96,58%

Rp

1.278.741.000 Rp

1.122.695.378 87,80% Rp

18.485.602.000 Rp

17.356.116.386 93,89%

Rp

3.466.061.000 Rp

3.216.509.313 92,80% Rp

Anggaran

Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia 664962

427944 Menteri Negara PP JUMLAH

Realisasi

Persen

Anggaran

Realisasi

Persen

18.955.277.000 Rp 17.810.487.586 93,96%

Sumber : Neraca Percobaan Basis Kas Periode Tahunan Tingkat Satker, 31 Desember 2015 dan 2014. -35-


Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode tahun 2015 sebesar Rp3,216,509,313.00 meliputi: 1. Pembelian/perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp3,095,914,313.00,

2. Pembelian/perolehan aset tak berwujud berupa software sebesar Rp4.900.000,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP,

3. Pembelian/perolehan

persediaan

berupa

barang

konsumsi

sebesar

Rp3.500.000,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP dan sebesar Rp29,990,000.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan,

4. Pengembangan aset gedung dan bangunan sebesar Rp45,980,000.00 pada satker 427944 Menteri Negara PP, serta

5. Belanja bahan yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp36,225,000.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 70.000.000.000

61.633.202.000 61.608.980.647

60.000.000.000

50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0

0

0

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2015

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan karena

pembangunan

gedung

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) telah selesai pada periode tahun 2014. -36-


B.2.5 Belanja Modal Lainnya Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 9

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

409.500.000

387.797.825

Anggaran

Realisasi

219.920.000

219.515.500

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014.

Nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya pada periode tahun 2015 naik karena adanya kebutuhan pengadaan software baru. Perbandingan nilai realisasi belanja modal lainnya dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 15

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Satker

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 31 Des 2015

31 Des 2014

Kode Satker

Uraian Satker

664937


Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

- Rp

-

0,00%

664941


Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

- Rp

-

0,00%

664958


Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

- Rp

-

0,00%

-

0,00%

Rp

- Rp

-

0,00%

- Rp

-

0,00%

Anggaran

Realisasi

Persen

Anggaran

Realisasi

Persen

Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia

Rp

- Rp

Rp

89.900.000 Rp

89.900.000 100,00% Rp

Rp

90.000.000 Rp

89.900.000

99,89%

Rp

97.000.000 Rp

96.600.000 99,59%

427944 Menteri Negara PP

Rp

229.600.000 Rp

207.997.825

90,59%

Rp

122.920.000 Rp

122.915.500 100,00%

Rp

409.500.000 Rp

387.797.825 94,70% Rp

219.920.000 Rp

219.515.500 99,82%

664962

JUMLAH

Sumber : Neraca Percobaan Basis Kas Periode Tahunan Tingkat Satker, 31 Desember 2015 dan 2014. -37-


Nilai realisasi belanja modal lainnya periode tahun 2015 sebesar Rp387,797,825.00 meliputi: 1. Pembelian/perolehan

Rp367,800,000.00, dan

aset

tak

berwujud

berupa

software

sebesar

2. Pembelian/perolehan aset tetap lainnya berupa 291 unit bahan perpustakaan senilai Rp19,997,825,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP. B.2.6 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung luar negeri untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 10

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah) Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.000.000.000

2.804.903.000

2.500.000.000

2.408.506.165

2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0

0

0

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2015

Anggaran

Realisasi

31 Desember 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Pada periode tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemen. PPPA) menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai

Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya

karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas -38-


waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan

Batas

Waktu

Pengesahan

dan

Penyelesaian

Administrasi

atas

Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.

Transaksi penerimaan hibah dalam bentuk uang telah tercatat pada Neraca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp1,746,734,563.00 dengan rincian pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) sebesar Rp1,285,251,138.00 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak

(Hibah dari UNICEF) sebesar Rp461,483,425.00. Berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun

2015

sebesar

Rp1,252,147,011.00

(Hibah

UNFPA)

dan

sebesar

Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.

Sedangkan terhadap sisa uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 masih

tercatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp33,104,127.00. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan/ dikembalikan kepada lembaga donor (dhi UNFPA) pada tahun 2016.

-39-


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut: Tabel 16

Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

1.846.016.183

Rp

2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp

2.085.408.022

Rp

1.531.611.904

Rp

553.796.118

3 Persediaan

Rp

6.149.085.177

Rp

1.004.014.588 Rp

5.145.070.589

Nilai Aset Lancar

Rp 10.080.509.382 Rp

- Rp

2.535.626.492

Rp

1.846.016.183

7.544.882.890

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Penjelasan per akun Aset Lancar sebagai berikut: C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di

Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP).

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,846,016,183.00 dan Rp0.00. Nilai sebesar Rp1,846,016,183.00 merupakan sisa UP dan TUP yang pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2016 melalui surat setoran bukan pajak. Nilai tersebut dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

-40 -

Penjelasan atas pos-pos Neraca

Tabel 17 Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker

Kode Satker

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

Satker Pusat 427944

Menteri Negara PP

664937 664941

Deputi Bid PUG Bid Ekonomi

47.933.900

0

47.933.900

1.349.899.366

0

1.349.899.366

Deputi Bid PUG Bid Polsoskum

0

0

0

664958

Deputi Bidang Perlindungan Prmp.

0

0

0

664962

Deputi Bidang Perlindungan Anak

0

0

0

664979

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

350.193.945

0

350.193.945

0

0

0

664983 KPAI Satker Dekonsentrasi 240100

Badan PP Setda Prov. NTT

56.515.000

0

56.515.000

210006

Biro PKSDM Setda Prov. Maluku

11.732.000

0

11.732.000

250113

Biro PP Setda Prov. Papua

20.568.402

0

20.568.402

135199

Badan PPAMKB Prov. Kalbar

9.173.570

0

9.173.570

1.846.016.183

0

1.846.016.183

JUMLAH

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Satker, 31 Desember 2015. Pada Tabel 17, saldo kas di bendahara pengeluaran terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp47,977,900.00, pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi sebesar Rp1,349,899,366.00, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp350,193,945.00 dan pada 4 satker dekonsentrasi. Pada tahun 2014 seluruh nilai kas di bendahara pengeluaran telah dipertanggungjawabkan tepat waktu sebelum tanggal neraca per 31 Desember 2014. C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari dana UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Selain itu, nilai Kas Lainnya dan Setara Kas juga mencakup Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan.

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2,085,408,022.00 dan Rp1.531.611.904,00. Nilai tersebut dirinci sebagai berikut:

-41 -


Tabel 18 Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas

Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 Keterangan

No

31 Des 2015

1 Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN 2 Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN 3 Kewajiban Satker pada Pihak Lain 4

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah (Ekuitas Dana Lancar lainnya) JUMLAH

31 Des 2014

Rp86.613.827,00

Rp91.985.222,00

Rp850.319.698,00

Rp224.282.409,00

Rp1.115.370.370,00

Rp1.163.363.060,00

Rp33.104.127,00

Rp51.981.213,00

Rp2.085.408.022,00

Rp1.531.611.904,00

Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp2,085,408,022.00 telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2016 berupa penyetoran pajak sebesar Rp86,613,827.00, penyetoran penerimaan kembali belanja pegawai TAYL

sebesar Rp190,497,553.00, penyetoran penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp659,822,145.00, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp1,115,370,370.00, dan pengembalian hibah uang yang tidak

terealisasi pada tahun 2015 ke lembaga donor (dhi UNFPA) sebesar Rp33,104,127.00. Sedangkan saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2014 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya pada periode semester I tahun 2015.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 19 Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker

Kode Satker

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/Turun

Satker Pusat

-42 -

427944

Menteri Negara PP

664937 664941


0

0

0

664958


258.937.306

51.981.213

206.956.093

664962


0

0

0

664979


0

0

0

664983

KPAI

0

0

0


1.729.265.716

1.477.440.691

251.825.025

97.205.000

0

97.205.000


Kode Satker

Uraian Satker

Per 31 Des 2015

Satker Dekonsentrasi 310100 Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo (Dekon 2014) JUMLAH

Per 31 Des 2014

Naik/Turun

0

2.190.000

-2.190.000

2.085.408.022

1.531.611.904

553.796.118

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp1,729,265,716.00 merupakan pertanggungjawaban atas transaksi tahun 2015 yang dilakukan pada tahun 2016, terdiri dari pungutan pajak atas tunjangan kinerja bulan

Desember tahun 2015 sebesar Rp86,613,827.00, pengembalian belanja atas perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 sebesar Rp90,912,153.00, pengembalian belanja

atas perhitungan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp99,585,400.00, tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 sebesar Rp1,030,945,370.00, uang makan pegawai

bulan Desember 2015 sebesar Rp84,425,000.00, dan pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp336,783,966.00. Kas Lainnya dan Setara Kas pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi sebesar Rp97,205,000.00 berupa pertanggungjawaban pengembalian belanja. Pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, nilai sebesar Rp258,937,306.00 berupa hibah langsung dalam bentuk uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 dan

dikembalikan ke lembaga donor pada tahun 2016 sebesar Rp33,104,127.00 serta pengembalian

belanja

perjalanan

dinas

yang

disetor

tahun

2016

sebesar

Rp225,833,179.00. Kas Lainnya dan Setara Kas pada 34 satker dekon tahun 2015 sebesar Rp0.00. C.1.3 Persediaan Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

-43 -


Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp6,149,085,177.00, dan Rp1,004,014,588.00, sehingga nilai persediaan naik sebesar Rp5,145,070,589.00. Nilai kenaikan tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode Akun

Uraian Akun

31 Des 2015

117111 Barang Konsumsi 117131 Bahan Baku 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 117199 Persediaan Lainnya JUMLAH

31 Des 2014

Naik/(Turun)

6.076.526.897

946.405.358

0

3.490.000 0

26.494.050

5.130.121.539

26.494.050

46.064.230

54.119.230

(8.055.000)

6.149.085.177

1.004.014.588

5.145.070.589

Sumber : Laporan Barang Persediaan Kemen. PPPA periode tahun 2015 Nilai Persediaan Lainnya sebesar Rp46,064,230.00 berupa persediaan obat-obatan yang

ada di Klinik Kesehatan Kemen. PPPA yang tercatat pada satker 427944 Menegpp. Sedangkan nilai barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan pada masyarakat merupakan barang persediaan yang sedianya akan diserahkan pada masyarakat, namun

sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan proses serah terima. Nilai barang persediaan lainnya yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp26,494,050.00 tercatat pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp4,054,050.00, dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22,440,000.00.

Nilai realisasi belanja 526112 peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00 menghasilkan beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00 dan belanja 526311

barang

lainnya

untuk

diserahkan

kepada

masyarakat/pemda

sebesar

Rp825,499,800.00 menghasilkan beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Dari perolehan dan distribusinya, saldo

barang yang akan diserahkan pada masyarakat seharusnya sebesar Rp301,772,050.00, namun nilai di neraca percobaan periode tahun 2015 saldonya tercatat sebesar Rp26,494,050.00. Hal ini berarti, dari nilai belanja perolehan barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat ada yang menghasilkan atau tercatat sebagai persediaan barang konsumsi atau persediaan lainnya dan hal ini belum dapat ditelusuri lebih lanjut. -44 -


Selain pada satker 427944 Menegpp dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, nilai persediaan yang tercatat berupa barang konsumsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker

Kode Satker 427944

Menteri Negara PP

664937 664941

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

759.133.372

369.257.683


398.627.000

21.310.000

377.317.000


1.152.131.000

68.200.000

1.083.931.000

664958


1.694.093.885

156.487.295

1.537.606.590

664962


1.425.465.470

266.165.460

1.159.300.010

664979


610.756.000

56.228.000

554.528.000

664983

KPAI

108.878.450

66.366.150

42.512.300

6.149.085.177

1.004.014.588

5.145.070.589

JUMLAH

389.875.689

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Mutasi nilai persediaan menurut perolehannya dirinci sebagai berikut: Tabel 22 Mutasi Perolehan Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 MUTASI

NO

SALDO AWAL 1 JANUARI 2015

1

1.004.014.588

PEMBELIAN Menggunakan belanja bahan 521211 Menggunakan belanja persediaan 521811

2

15.104.593.817 841.410.005 13.268.344.012

Menggunakan belanja peralatan dan mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526112 Menggunakan belanja barang lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526311 Menggunakan belanja modal peralatan dan mesin 532111 HIBAH

JUMLAH PERSEDIAAN

-45 -

NILAI

135.850.000

825.499.800 33.490.000 3

82.020.000

GIZ

73.855.000

GIZ

8.165.000 4 = (1+2+3)

16.190.628.405


MUTASI PEMAKAIAN

NO 5

NILAI 10.057.333.624

Beban peralatan dan mesin yang akan diserahkan pada masyarakat/ pemda 526112

211.951.800

Beban barang lainnya yang akan diserahkan pada masyarakat/ pemda 526311

447.625.950

Beban persediaan konsumsi 593111

9.151.126.724

Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan 593113

25.094.500

Beban persediaan bahan baku 593131

33.490.000

Beban persediaan lainnya 593149 TRANSFER KELUAR (313211) Bahan perpustakaan KPAI JUMLAH SEBELUM PENYESUAIAN

188.044.650 6

6.740.000 6.740.000

7 = (4-5-6)

PENYESUAIAN

8

SALDO AKHIR

9 = (7-8)

6.126.554.781 (22.530.396) 6.149.085.177

Sumber : Analisa perhitungan atas transaksi persediaan periode tahun 2015. Pada Tabel 21, nilai mutasi tambah berupa perolehan persediaan yang berasal dari pembelian sebesar Rp15,104,593,817.00 yang terdiri dari perolehan persediaan menggunakan belanja bahan 521211 sebesar Rp841,410,005.00, perolehan menggunakan

belanja persediaan 521811 sebesar Rp13,268,344,012.00, perolehan menggunakan belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526112 sebesar

Rp135,850,000.00, perolehan menggunakan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526312 sebesar Rp825,499,800.00, dan perolehan menggunakan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33,490,000.00. Selain perolehan persediaan dari pembelian, perolehan persediaan juga berasal dari hibah barang persediaan dari lembaga donor GIZ sebesar Rp82,020,000.00, sehingga total mutasi tambah barang persediaan sebesar Rp15,186,613,817.00.

-46 -


Sedangkan mutasi kurang barang persediaan berasal dari pemakaian barang persediaan sebesar Rp10,057,333,624.00 dan transfer Rp6,740,000.00,

sehingga

total

mutasi

keluar bahan perpustakaan sebesar

kurang

barang

persediaan

sebesar

Rp10,064,073,624.00. Penyesuaian nilai persediaan merupakan penyesuaian terhadap nilai persediaan sebagai akibat diterapkannya metode harga pembelian terakhir atas penilaian persediaan. Nilai penyesuaian nilai persediaan sebesar (Rp22,530,396.00) merupakan mutasi tambah atas

nilai persediaan, sehingga dari saldo awal persediaan sebesar Rp1,004,014,588.00 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp15,186,613,817.00, dikurang dengan mutasi

kurang sebesar Rp10,064,073,624.00 dan penyesuaian tambah nilai persediaan sebesar Rp22,530,396.00 maka saldo akhir persediaan sebesar Rp6,149,085,177.00. Nilai persediaan pada 34 satker dekon periode tahun 2015 dan 12 satker dekon periode tahun 2014 sebesar Rp0.00. Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik dan berada dalam kondisi baik. C.2. ASET TETAP Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut: Tabel 23 Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Aset Tetap

Rp 294.120.000 Rp 60.701.368.468 Rp 100.574.139.713 Rp 5.392.064.725 Rp 273.611.444 Rp Rp 167.235.304.350 Rp (41.257.129.428)

Rp 294.120.000 Rp 47.077.232.800 Rp 118.729.623.419 Rp 556.667.125 Rp 393.313.914 Rp Rp 167.050.957.258 Rp (30.454.944.841)

7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

Naik/(Turun) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.624.135.668 (18.155.483.706) 4.835.397.600 (119.702.470) 184.347.092 (10.802.184.587)

Rp 125.978.174.922 Rp 136.596.012.417 Rp (10.617.837.495)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Dalam rangka rekonsiliasi internal, aset tetap pada Neraca dan posisi aset tetap pada data BMN dibandingkan yang hasilnya disajikan sebagai berikut: -47 -


Tabel 24 Rekonsiliasi data antara Aset Tetap pada Neraca dan pada data BMN Per 31 Desember 2015

No 1 2 3 4 5 6

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap


Data Neraca 294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 167.235.304.350 (41.257.129.428) 125.978.174.922


Data BMN 294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 167.235.304.350 (41.257.129.428) 125.978.174.922

Selisih Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN Periode Tahunan TA 2015

Tidak terdapat perbedaan atau selisih komposisi nilai aset tetap pada Neraca dengan nilai aset tetap pada data Barang Milik Negara. Penjelasan per akun Aset Tetap sebagai berikut: C.2.1 Tanah Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp294.120.000,00 merupakan nilai Neraca per 31 Desember 2014, sehingga tidak terdapat mutasi/perubahan pada periode TA 2015. Tanah seluas 360m2 tersebut adalah tanah milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA), yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan

Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut: 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45), 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44), 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .

Keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kemen. PPPA. Nilai Aset Tanah tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

-48 -


C.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar

Rp60,701,368,468.00 dan Rp47.077.232.800,00. Nilai Aset Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp13,624,135,668.00 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp14,948,7,251.00 dan

mutasi kurang sebesar Rp1,324,481,583.00. Rincian daftar mutasi/perubahan aset peralatan dan mesin sebagai berikut: Tabel 25

Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 Mutasi Tambah Pembelian aset dengan 532111 Hibah Masuk Reklas Masuk (koreksi) Transfer Masuk Jumlah Mutasi Kurang Transfer Keluar Pelepasan Aset Reklas Keluar (koreksi) Reklasifikasi AT-AL Jumlah Nilai Kenaikan Aset

Rp Rp Rp Rp Rp

3.095.914.313 674.538.048 11.069.158.890 109.006.000 14.948.617.251

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(109.006.000) (124.325.483) (14.940.000) (1.076.210.100) (1.324.481.583) 13.624.135.668

Sumber : Catatan atas Laporan BMN periode tahun 2015 Pada Tabel 25, mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp14,948,617,251.00 meliputi: (1) perolehan peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian menggunakan

belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3,095,914,313.00, (2) Hibah langsung dalam

bentuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp674,538,048.00 dari Gesellschaft fuer

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui Proyek Strengthening Women’s Rights Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ). Pengesahan atas transaksi

penerimaan hibah tersebut dengan MPHLBJS No.837 dan 838 tanggal 30 November 2015. (3) Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp11,069,158,890.00 terdiri dari

koreksi pencatatan atas aset alat persenjataan menjadi aset komputer sebesar Rp14,940,000.00 dan koreksi atas pencatatan aset peralatan dan mesin yang semula tercatat

dalam aset gedung dan bangunan sebesar Rp11,054,218,890.00 pada satker Menteri Negara PP (4) Transfer masuk aset sebesar Rp109,006,000.00 berupa pengadaan/pembelian aset alat angkutan oleh satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak namun pencatatan asetnya dilakukan pada satker 427944 Menteri Negara PP. -49 -


Sedangkan mutasi kurang aset peralatan dan mesin sebesar Rp1,324,481,583.00 meliputi: (1) Transfer keluar aset sebesar Rp109,006,000.00 berupa pengadaan/pembelian aset alat

angkutan oleh satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak namun pencatatan asetnya dilakukan pada satker 427944 Menteri Negara PP, (2) Transaksi pelepasan aset sebesar Rp124,325,483.00 merupakan usulan barang rusak berat kepada pengelola barang

(Kementerian Keuangan) untuk dilakukan penghapusan aset, (3) Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp14,940,000.00 merupakan koreksi pencatatan atas aset alat

persenjataan menjadi aset computer, dan (4) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp1,076,210,100.00 merupakan pemindahbukuan aset peralatan dan mesin yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan ke dalam aset lain-lain dalam rangka proses penghapusan aset. Mutasi/perubahan nilai aset peralatan dan mesin dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 26

Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 Uraian Satker

Kode Satker 427944

Menteri Negara PP

664937

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

48.289.384.883

36.583.842.150


846.857.985

778.371.051

68.486.934

664941


1.124.478.447

950.387.446

174.091.001

664958


2.008.594.826

1.395.786.826

612.808.000

664962


1.534.335.195

1.066.048.195

468.287.000

664979


1.632.383.498

1.284.983.498

347.400.000

664983

KPAI

5.265.333.634

5.017.813.634

247.520.000

60.701.368.468

47.077.232.800

13.624.135.668

JUMLAH

11.705.542.733

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Satker, 31 Desember 2015 Mutasi aset peralatan dan mesin pada satker kedeputian dan satker 664983 KPAI berupa perolehan aset peralatan dan mesin melalui pembelian aset menggunakan belanja modal peralatan dan mesin dan transfer keluar pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan

Anak. Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin pada satker 427944 Menteri Negara PP berupa pembelian aset, perolehan hibah, reklasifikasi masuk/keluar, transfer masuk, pelepasan aset melalui usulan barang rusak berat ke pengelola barang, dan reklasifikasi aset tetap – aset lainnya.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin pada 34 satker dekon tahun 2015 dan 12 satker dekon tahun 2014 sebesar Rp0.00 karena satker dekon tidak dimaksudkan untuk pengadaan aset. -50 -


C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp100,574,139,713.00 dan Rp118,729,623,419.00. Nilai aset gedung dan

bangunan turun sebesar Rp18,155,483,706.00 meliputi mutasi tambah sebesar Rp45,980,000.00 berupa pengembangan nilai aset menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin serta mutasi kurang sebesar Rp18,201,463,706.00 yang terdiri dari koreksi nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp2,311,847,216.00 sehubungan dengan kelebihan perhitungan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran pada proses

pembangunan gedung Kemen. PPPA yang merupakan hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 dan koreksi atas pencatatan aset gedung dan bangunan sebesar Rp15,889,616,490.00 menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp11,054,218,890.00 dan aset jaringan sebesar Rp4,835,397,600.00 sehubungan dengan rekomendasi atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2015. Nilai Aset Gedung dan Bangunan terdiri dari aset gedung yang berasal dari penyelesaian pembangunan/ reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang diperoleh pada periode tahun 2014 sebesar Rp100,287,734,053.00, pengembangan aset gedung

sebesar Rp45,980,000.00, dan bangunan milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru

Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat senilai Rp240,425,660.00. Nilai Aset Gedung dan Bangunan tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp5,392,064,725.00 dan Rp556,667,125.00 sehingga nilai aset jalan, irigasi dan jaringan naik sebesar Rp4,835,397,600.00 berupa mutasi tambah aset jaringan yang berasal dari koreksi atas nilai aset gedung dan bangunan menjadi aset jaringan. Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi:

a) Penyelesaian pembangunan atau reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset Jaringan berupa instalasi lain-lain sebesar Rp301.559.125,00 yang diperoleh pada periode

-51 -


tahun 2014 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,

b) Reklasifikasi aset yang semula tercatat dalam aset gedung menjadi aset jaringan berupa instalasi jaringan sebesar Rp4,835,397,600.00 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,

c) Jaringan Telepon sebanyak 2 (dua) unit atau sebesar Rp239.608.000,00 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan

d) Instalasi penangkal petir manual sebesar Rp15.500.000,00

yang tercatat pada

Satker 664983 KPAI. C.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp273,611,444.00 dan Rp393,313,914.00. Nilai Aset Tetap Lainnya turun sebesar Rp119,702,470.00 yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp19,997,825.00 berupa pembelian 291 unit bahan perpustakaan menggunakan belanja 536111 modal lainnya

dan mutasi kurang sebesar Rp139.700.295,00 berupa penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke Kementerian Sekretaris Negara selaku pemilik gedung yang digunakan dalam operasional satker 664983 KPAI.

Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp273,611,444.00 dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai berikut: a) Monografi sebanyak 2.715 unit dengan nilai Rp243.613.619,00,

b) Bahan Kartografi Lainnya berupa Naskah dan Lukisan sebanyak 2 unit dengan nilai Rp1.500.000,00, c) Alat musik modern/band sebanyak 1 unit dengan nilai Rp4.500.000,00, d) Lukisan cat minyak sebanyak 4 unit dengan nilai Rp4.000.000,00, dan

e) Bahan perpustakaan sebanyak 291 unit dengan nilai Rp19,997,825.00. C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan jumlah penyusutan tiap semester yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.

-52 -


Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp41,257,129,428.00 dan Rp30,454,944,841.00 sehingga nilai penyusutan aset tetap periode tahun 2015 sebesar Rp10,802,184,587.00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 27 Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2015 Saldo Per 31 Des 2015 No

Uraian

Nilai Aset

Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2014

Penyusutan TA 2015

Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2015

Nilai Buku Aset

1 Tanah

Rp

294.120.000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp

294.120.000

2 Peralatan dan Mesin

Rp

60.701.368.468 Rp

(29.087.671.025) Rp

(7.440.603.215) Rp

(36.528.274.240) Rp

(4.914.576.797)

3 Gedung dan Bangunan

Rp

100.574.139.713 Rp

(1.214.945.178) Rp

(1.830.887.717) Rp

(3.045.832.895) Rp

96.313.361.640

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

5.392.064.725 Rp

(147.828.638) Rp

(1.530.693.655) Rp

(1.678.522.293) Rp

3.565.713.794

5 Aset Tetap Lainnya

Rp

273.611.444 Rp

(4.500.000) Rp

- Rp

(4.500.000) Rp

264.611.444

Rp 167.235.304.350 Rp

(30.454.944.841) Rp

(10.802.184.587) Rp (41.257.129.428) Rp

95.523.230.081

JUMLAH

Sumber : Lampiran posisi Neraca BMN Periode Tahunan, 31 Desember 2015. Nilai penyusutan periode tahun 2015 sebesar Rp10,802,184,587.00 meliputi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp7,440,603,215.00, penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1,830,887,717.00, dan penyusutan jaringan sebesar Rp1,530,693,655.00. Nilai penyusutan periode tahun 2015 yang ada di neraca sebesar Rp10,802,184,587.00 dibandingkan dengan nilai beban penyusutan periode tahun 2015 yang ada di laporan

operasional sebesar Rp10,141,129,051.00, terdapat selisih sebesar Rp661,055,536.00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 28

Perbandingan Antara Nilai Penyusutan dan Beban Penyusutan Periode Tahun 2015 Akun Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan JUMLAH

Periode Tahun 2015 Penyusutan Beban Penyusutan 7.440.603.215 7.057.954.329 1.830.887.717 2.036.020.827 1.530.693.655 1.047.153.895 10.802.184.587 10.141.129.051

Koreksi Penyusutan Tambah Kurang 382.648.886 1.696.458.423 1.313.809.537 (205.133.110) 205.133.110 483.539.760 483.539.760 661.055.536 2.179.998.183 1.518.942.647 Selisih

TOTAL 382.648.886 (205.133.110) 483.539.760 661.055.536

Sumber: Analisa transaksi buku besar basis akrual, 2015

-53 -


Koreksi tambah penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,696,458,423.00 meliputi koreksi atas penyusutan aset peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah langsung dari GIZ sebesar Rp621,907,268.00, koreksi penyusutan atas aset peralatan dan mesin pada

satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang sebesar Rp19,576,250.00, koreksi penyusutan atas reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin karena perubahan pencatatan sebesar Rp14,940,000.00, koreksi penyusutan atas transfer masuk aset

peralatan dan mesin sebesar Rp109,006,000.00, dan koreksi penyusutan atas reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin yang berasal dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp931,028,905.00. Sedangkan koreksi kurang penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,313,809,537.00 meliputi koreksi atas penyusutan aset yang diserahkan ke pengelola barang sebesar Rp113,653,437.00, koreksi atas penyusutan aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1,076,210,100.00, koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset peralatan

dan mesin karena perubahan pencatatan sebesar Rp14,940,000.00, dan koreksi penyusutan atas transfer keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp109,006,000.00. Koreksi kurang penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp205,133,110.00 meliputi

koreksi atas penyesuaian nilai aset gedung karena kelebihan volume dan kelebihan bayar sebesar Rp46,236,945.00, dan koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin dan aset jaringan sebesar Rp158,896,165.00.

Sedangkan Koreksi tambah penyusutan jaringan sebesar Rp483,539,760.00 berupa koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset jaringan. Rincian nilai penyusutan aset tetap periode tahun 2015 menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 29

Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja Periode Tahun 2015 Akumulasi Penyusutan Kode Satker

-54 -

Uraian Satker

427944

Menteri Negara PP

664937


Nilai Aset Tetap Sblm Penyusutan

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Penyusutan Periode TA 2015

Nilai Buku Aset Tetap

154.807.820.765

(31.345.438.556)

(21.468.622.472)

(9.876.816.084)

123.462.382.209

846.857.985

(783.045.230)

(747.734.751)

(35.310.479)

63.812.755


Kode Satker

Uraian Satker

Nilai Aset Tetap Sblm Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

Penyusutan Periode TA 2015 Per 31 Des 2014

Per 31 Des 2015

Nilai Buku Aset Tetap

664941


1.124.478.447

(982.266.321)

(880.675.446)

(101.590.875)

142.212.126

664958


2.008.594.826

(1.440.960.327)

(1.248.134.929)

(192.825.398)

567.634.499

664962


1.534.335.195

(1.070.157.979)

(1.047.835.695)

(22.322.284)

464.177.216

664979


1.632.383.498

(1.317.439.248)

(1.189.922.248)

(127.517.000)

314.944.250

664983

KPAI

5.280.833.634

(4.317.821.767)

(3.872.019.300)

(445.802.467)

963.011.867

(41.257.129.428) (30.454.944.841)

(10.802.184.587)

125.978.174.922

JUMLAH

167.235.304.350

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan satker

664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp4,317,821,767.00 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp4,309,684,267.00 dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp8,137,500.00.

Sedangkan nilai akumulasi penyusutan pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp31,345,438,556.00 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp26,624,720,868.00,

akumulasi

penyusutan

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp3,045,832,895.00, akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp1,670,384,793.00, dan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp4,500,000.00.

-55 -


C.3. ASET LAINNYA Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No Uraian 1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-lain Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya

Per 31 Des 2015 Rp 3.244.886.000 Rp 1.076.210.100 Rp 4.321.096.100 Rp (1.076.210.100) Rp 3.244.886.000

Per 31 Des 2014 Rp 3.581.798.500 Rp Rp 3.581.798.500 Rp Rp 3.581.798.500

Naik/(Turun) Rp (336.912.500) Rp 1.076.210.100 Rp 739.297.600 Rp (1.076.210.100) Rp (336.912.500)

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Dalam rangka rekonsiliasi internal, aset lainnya pada Neraca dan posisi aset lainnya pada data BMN dibandingkan yang hasilnya disajikan sebagai berikut: Tabel 31

Perbandingan Nilai Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2015 No Uraian 1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-lain Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya

Data Neraca Rp 3.244.886.000 Rp 1.076.210.100 Rp 4.321.096.100 Rp (1.076.210.100) Rp 3.244.886.000

Rp Rp Rp Rp Rp

Data BMN 3.244.886.000 1.076.210.100 4.321.096.100 (1.076.210.100) 3.244.886.000

Selisih Rp Rp Rp Rp Rp

-

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN periode Tahunan, 31 Desember 2015.

Tidak terdapat perbedaan/ selisih nilai aset lainnya pada Neraca dengan nilai aset lainnya pada data Barang Milik Negara.

Penjelasan lebih rinci per akun aset lainnya sebagai berikut:

-56 -


C.3.1 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3,244,886,000.00 dan Rp3,581,798,500.00. Nilai aset tak berwujud turun sebesar Rp336,912,500,00 yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp817,715,000.00 berupa:

1. Pembelian/pengadaan software pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan senilai Rp188,000,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya, senilai Rp4,900,000.00 menggunakan belanja modal peralatan dan mesin, dan senilai Rp20,000,000.00 menggunakan belanja 521219 barang non operasional lainnya,

2. Pembelian/pengadaan software pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan

Perempuan senilai Rp425,015,000.00 menggunakan belanja 522131 jasa konsultan,

3. Pembelian/pengadaan software pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak senilai Rp89,900,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya,

4. Pembelian/pengadaan software pada satker 664983 KPAI senilai Rp89,900,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya,

dan mutasi kurang sebesar Rp1,154,627,500.00 berupa penghapusan/ pelepasan software pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp1,144,227,500.00 dan satker 664941

Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum sebesar Rp10,400,000.00. Nilai Aset Tak Berwujud dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker

Kode Satker

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

427944

Menteri Negara PP

Rp

1.583.286.000 Rp

2.514.613.500 Rp

(931.327.500)

664937


Rp

- Rp

- Rp

-

664941


Rp

- Rp

10.400.000 Rp

(10.400.000)

664958


Rp

1.163.700.000 Rp

738.685.000 Rp

425.015.000

664962


Rp

58.500.000 Rp

58.500.000 Rp

-

664979


Rp

89.900.000 Rp

- Rp

89.900.000

664983

KPAI

Rp

349.500.000 Rp

259.600.000 Rp

89.900.000

3.244.886.000 Rp 3.581.798.500 Rp

(336.912.500)

JUMLAH

Rp

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 -57 -


Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp3,244,886,000.00 berupa 28 unit software computer, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai aset tak berwujud pada 34 satker dekon periode tahun 2015 dan 12 satker dekon periode tahun 2014 sebesar Rp0.00 karena satker dekon tidak dialokasikan untuk pengadaan aset. -58 -


C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,076,210,100.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut terdiri dari 1 unit sedan senilai Rp74,293,500.00, 12 unit minibus senilai Rp963,378,000.00, dan 5 unit sepeda motor senilai Rp38,538,600.00.

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya pada Kemen. PPPA merupakan nilai reklasifikasi masuk atas jumlah penyusutan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Meteri Keuangan Nomor: 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2015 Kemen. PPPA belum menerapkan amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud.

Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,076,210,100.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut merupakan nilai penyusutan/amortisasi atas aset lain-lain, berupa aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan. C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut:

-59 -


Tabel 33 Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

Per 31 Des 2015

1 2 3 4

Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang Belum Disahkan Uang Muka dari KPPN Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH

Rp 1.115.370.370 Rp 1.746.734.563 Rp 1.846.016.183 Rp 86.613.827 Rp 4.794.734.943

Per 31 Des 2014 Rp Rp Rp Rp Rp

1.163.363.060 91.985.222 1.255.348.282

Naik/(Turun) Rp (47.992.690) Rp 1.746.734.563 Rp 1.846.016.183 Rp (5.371.395) Rp 3.539.386.661

Sumber : Neraca K/L Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Penjelasan per akun Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut: C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,115,370,370.00 dan nilai per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.163.363.060,00. Nilai utang kepada pihak ketiga

berupa tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya karena menunggu perhitungan daftar hadir pegawai. C.4.2 Hibah yang Belum Disahkan Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,746,734,563.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut merupakan hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya

karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas

-60 -


waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan

Batas

Waktu

Pengesahan

dan

Penyelesaian

Administrasi

atas

Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.

C.4.3 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,846,016,183.00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 merupakan saldo UP dan TUP periode tahun 2015 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal Neraca. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2016. Rincian saldo Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing satker adalah sebagai berikut: Tabel 34 Rincian Nilai Uang Muka dari KPPN Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Kode Satker

Uraian Satker

Per 31 Des 2015

Per 31 Des 2014

Naik/(Turun)

Satker Pusat 427944

Menteri Negara PP

47,933,900

0

47,933,900

664937


1,349,899,366

0

1,349,899,366

664941 664958


0

0

0


0

0

0

664962


664979


664983

KPAI

0

0

0

350,193,945

0

350,193,945

0

0

0

Satker Dekonsentrasi 240100

Badan PP Setda Prov. NTT

56,515,000

0

56,515,000

210006

Biro PKSDM Setda Prov. Maluku

11,732,000

0

11,732,000

250113

Biro PP Setda Prov. Papua

20,568,402

0

20,568,402

135199

Badan PPAMKB Prov. Kalbar JUMLAH

9,173,570

0

9,173,570

1,846,016,183

0

1,846,016,183

Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015. -61 -


C.4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp86,613,827.00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp91,985,222.00. Nilai tersebut berupa pungutan pajak

tunjangan kinerja bulan Desember yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca, namun telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2016. Pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara masuk pada akun utang kepada pihak ketiga lainnya. Hal sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan No. S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun

Anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2015.

C.5. EKUITAS Nilai Ekuitas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp134,508,835,361.00 dan Rp141.458.089.127,00. Nilai penurunan ekuitas sebesar Rp6,949,253,766.00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

-62 -


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp441,940.00 dan Rp0,00. Nilai tersebut berupa pendapatan 423221 jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp367,440.00 dan pendapatan 423999 anggaran lain-lain sebesar Rp74,500.00.

Pendapatan-L0 sebesar Rp441,940.00 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 35

Rincian Nilai Pendapatan-LO Menurut Satker Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 No

Kode Satker

1

035161 (Jateng)


Rp

8.660

2

140100 (Kalteng)


Rp

7.151


Rp

74.000

160036 (Kaltim)


Rp

500

170103 (Sulut)


Rp

38.474

4

280100 (Malut)


Rp

179.765

5

305145 (Babel)


Rp

123.982

7

350059 (Kaltara)


Rp

9.408

Rp

441.940

3

Uraian Akun

JUMLAH

Nilai

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker periode tahun 2015. D.2. BEBAN D.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp32.715.367.017,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai

adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian nilai beban pegawai menurut akun disajikan sebagai berikut: -63-

Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE

Tabel 36 Rincian Nilai Beban Pegawai Menurut Akun

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun

Periode

Uraian

%

- Rp - Rp

Nilai 8.994.765.390 202.621

100,00%

587.317.853 Rp

- Rp

587.317.853

100,00%

141.350.082 Rp

- Rp

141.350.082

100,00%

Rp

3.489.815.000 Rp

- Rp

3.489.815.000

100,00%

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS

Rp

63.745.000 Rp

- Rp

63.745.000

100,00%

511125 Beban Tunj. PPh PNS

Rp

438.590.242 Rp

- Rp

438.590.242

100,00%

511126 Beban Tunj. Beras PNS

Rp

460.441.720 Rp

- Rp

460.441.720

100,00%

511129 Beban Uang Makan PNS

Rp

1.583.089.200 Rp

- Rp

1.583.089.200

100,00%

511147 Beban Tunj. Lain-lain

Rp

- Rp

- Rp

-

100,00%

511151 Beban Tunj. Umum PNS Rp 511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS Rp

221.495.000 Rp

- Rp

221.495.000

100,00%

Rp

- Rp

1.426.500.000

100,00%

511111 Beban Gaji Pokok PNS 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS

Rp Rp

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS

Rp

511122 Beban Tunj. Anak PNS

Rp

511123 Beban Tunj. Struktural PNS

31 Des 2015 31 Des 2014 8.994.765.390 Rp 202.621 Rp

Selisih Naik/(Turun)

1.426.500.000

100,00%

511512 Beban Tunj. Pegawai Non PNS

Rp

135.625.000 Rp

- Rp

135.625.000

100,00%

512211 Beban Uang Lembur

Rp

- Rp

- Rp

-

100,00%

512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

Rp

- Rp

15.172.429.909

100,00%

- Rp 32.715.367.017

100,00%

JUMLAH

Rp

15.172.429.909

Rp

32.715.367.017 Rp

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 D.2.2 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.372,661,374,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian nilai Beban Persediaan menurut akun adalah sebagai berikut: Tabel 37 Rincian Nilai Beban Persediaan Menurut Akun


Uraian

593111 Beban Persediaan Konsumsi 593131 Beban Persediaan Bahan Baku 593149 Beban Persediaan Lainnya JUMLAH

Periode 31 Des 2015 31 Des 2014 Rp 9.151.126.724 Rp Rp 33.490.000 Rp 188.044.650 Rp Rp

9.372.661.374 Rp


%

- Rp

Nilai 9.151.126.724

100,00%

- Rp

188.044.650

100,00%

- Rp

9.372.661.374

100,00%

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 -64-


D.2.3 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

dan 2014 masing-masing sebesar Rp94,477,891,255,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa menurut akun adalah sebagai berikut: Tabel 38 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun

Periode

Uraian

521111 Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan 521113 Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Beban Honor Operasional Satuan 521115 Kerja

Rp

31 Des 2015 31 Des 2014 3.609.086.874 Rp


%

- Rp

Nilai 3.609.086.874

100,00%

Rp

179.983.238 Rp

- Rp

179.983.238

100,00%

Rp

40.608.580 Rp

- Rp

40.608.580

100,00%

Rp

2.139.708.500 Rp

- Rp

2.139.708.500

100,00%

521119 Beban Barang Opr. Lainnya

Rp

3.795.415.649 Rp

- Rp

3.795.415.649

100,00%

521211 Beban Bahan

Rp

14.832.615.656 Rp

- Rp

14.832.615.656

100,00%

521213 Beban Honor Output Kegiatan

Rp

6.292.675.000 Rp

- Rp

6.292.675.000

100,00%

521219 Beban Barang Non Opr. Lainnya

Rp

13.776.987.831 Rp

- Rp

13.776.987.831

100,00%

522111 Beban Langganan Listrik

Rp

2.741.894.930 Rp

- Rp

2.741.894.930

100,00%

522112 Beban Langganan Telepon

Rp

221.793.285 Rp

- Rp

221.793.285

100,00%

522113 Beban Langganan Air

Rp

323.179.864 Rp

- Rp

323.179.864

100,00%

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa

Rp

573.388.868 Rp

- Rp

573.388.868

100,00%

522121 Beban Jasa Pos dan Giro

Rp

1.814.000 Rp

- Rp

1.814.000

100,00%

522131 Beban Jasa Konsultan

Rp

5.639.416.500 Rp

- Rp

5.639.416.500

100,00%

522141 Beban Sewa

Rp

3.213.590.000 Rp

- Rp

3.213.590.000

100,00%

522151 Beban Jasa Profesi

Rp

14.197.863.491 Rp

- Rp

14.197.863.491

100,00%

522191 Beban Jasa Lainnya

Rp

398.077.410 Rp

- Rp

398.077.410

100,00%

525113 Beban Jasa

Rp

22.499.791.579 Rp

- Rp

22.499.791.579

100,00%

Rp

94.477.891.255 Rp

- Rp

94.477.891.255

100,00%

JUMLAH

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 Dalam nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp94,477,891,255.00 terdapat Beban Barang Non Operasional Lainnya yang berasal dari hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang sebesar Rp1,713,630,436.00 yang tercatat pada satker 664958 Deputi

Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,252,147,011.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00.

-65-


Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya

karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan

Batas

Waktu

Pengesahan

dan

Penyelesaian

Administrasi

atas

Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015. Namun berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun 2015 sebesar

Rp1,252,147,011.00 (Hibah UNFPA) dan sebesar Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.

Selain itu, Beban Jasa 525113 senilai Rp22,499,791,579 juga merupakan hibah

langsung luar negeri dalam bentuk jasa yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode tahun 2015. Nilai tersebut terdiri dari: 1. Hibah dalam bentuk jasa yang berasal dari United Nations Development Programme (UNDP) melalui proyek Strengthening Women’s Representation and

Participation in Govermance in Indonesia (SWARGA) dengan perjanjian hibah

nomor: 00066891 tanggal 14 September 2012, nomor register hibah 72912601 senilai US $2,173,083.00 dengan nilai realisasi sebesar US $1,356,551.56 ekuivalen dengan Rp17,453,392,371.00.

Hibah tersebut dikelola pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan telah disahkan dengan persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor: 2015019664941001 tanggal 31 Desember 2015,

2. Hibah dalam bentuk jasa yang berasal dari UNFPA sebesar Rp5,046,399,208.00 dengan rincian sebesar Rp2,072,922,967.00 dengan BAST tanggal 6 Januari 2015, sebesar Rp1,438,997,458.00 atau setara dengan US$ 114,789 dengan BAST tanggal 27 Oktober 2015, dan sebesar Rp1,534,478,783.00 dengan BAST tanggal 31 Desember 2015.

Hibah tersebut dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan telah disahkan dengan persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 31 Desember 2015. -66-


D.2.4 Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.238.373.872,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Menurut Akun


Periode

Uraian

Beban Pemeliharaan Gedung dan 523111 Bangunan

31 Des 2015

Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014

%

Nilai

Rp

2.281.042.905 Rp

-

Rp

2.281.042.905

100,00%

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp

3.912.736.467 Rp

-

Rp

3.912.736.467

100,00%

523129

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp

19.500.000 Rp

-

Rp

19.500.000

100,00%

593113

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

Rp

25.094.500 Rp

-

Rp

25.094.500

100,00%

Rp

6.238.373.872 Rp

- Rp

6.238.373.872

100,00%

JUMLAH

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp71,823,706,831,00 dan Rp0,00. Beban tersebut

adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 40

Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun

524111 Beban Perjalanan Biasa

-67-

Periode

Uraian

31 Des 2015 Rp

28.633.271.787 Rp

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp

1.850.125.800 Rp


Nilai - Rp -

Rp

%

28.633.271.787

100,00%

1.850.125.800

100,00%


Periode

Kode Akun


Uraian 31 Des 2015

Beban Perjalanan Dinas Paket 524114 Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket 524119 Meeting Luar Kota

31 Des 2014

Nilai

%

Rp

21.002.365.685 Rp

- Rp

21.002.365.685

100,00%

Rp

16.097.566.298 Rp

- Rp

16.097.566.298

100,00%

524211 Beban Perjalanan Biasa - LN

Rp

3.550.888.405 Rp

Rp

3.550.888.405

100,00%

524219 Beban Perjalanan Lainnya - LN

Rp

689.488.856 Rp

- Rp

689.488.856

100,00%

Rp

71.823.706.831 Rp

71.823.706.831

100,00%

JUMLAH

-

-

Rp

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp659,577,750.00 dan Rp0,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 41 Rincian Nilai Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat


Periode

Uraian

31 Des 2015


Nilai

%

Beban Peralatan Dan Mesin Untuk 526312 Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Rp

211.951.800 Rp

- Rp

211.951.800

100,00%

Beban Barang Lainnya Untuk 526311 Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Rp

447.625.950 Rp

- Rp

447.625.950

100,00%

Rp

659.577.750 Rp

- Rp

659.577.750

100,00%

JUMLAH

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 Nilai beban barang untuk diserahkan kepada sebesar Rp659,577,750.00 terdiri dari beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00,

dan

beban

barang

lainnya

untuk

diserahkan

kepada

masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Perolehan atas persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdiri dari belanja 526112 peralatan dan mesin untuk

diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00, dan belanja 526311 -68-


barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp825,499,800.00. Dari perolehan dan distribusinya, saldo barang yang akan diserahkan pada masyarakat seharusnya sebesar Rp301,772,050.00, namun nilai di neraca percobaan periode tahun 2015 saldonya tercatat sebesar Rp26,494,050.00. Hal ini berarti, dari nilai belanja

perolehan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ada yang menghasilkan atau tercatat sebagai persediaan barang konsumsi atau persediaan lainnya dan hal ini belum dapat ditelusuri lebih lanjut. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited saldo

persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda sebesar Rp26,494,050.00 tercatat pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp4,054,050.00, dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22,440,000.00. D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp10,141,129,051,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun

Beban Penyusutan Peralatan dan 591111 Mesin 591211

Periode

Uraian

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

591313 Beban Penyusutan Jaringan JUMLAH

31 Des 2015


Nilai

%

Rp

7.057.954.329 Rp

- Rp

7.057.954.329

100,00%

Rp

2.036.020.827 Rp

- Rp

2.036.020.827

100,00%

Rp

1.047.153.895 Rp

- Rp

1.047.153.895

100,00%

Rp 10.141.129.051 Rp

- Rp

10.141.129.051

100,00%

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015

-69-


D.3 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban

yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 43

Rincian Nilai Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun

Periode

Uraian

31 Des 2015


Nilai

%

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Rp

(1.304.999.841) Rp

- Rp

(1.304.999.841)

100,00%

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rp

2.321.720.850 Rp

- Rp

2.321.720.850

100,00%

Rp

1.016.721.009 Rp

- Rp

1.016.721.009

100,00%

JUMLAH

Sumber : Laporan Operasional K/L Periode Tahunan, 31 Desember 2015 Beban pelepasan aset non lancar terdiri dari pelepasan aset pada satker 427944 Menteri

Negara PP berupa penghapusan bukuan software sebesar Rp1,144,227,500.00, usulan barang (peralatan dan mesin) yang rusak berat ke pengelola barang sebesar Rp124,325,483.00, dan koreksi atas penyusutan peralatan dan mesin yang diusulkan

sebagai barang rusak berat ke pengelola barang sebesar Rp113,653,437.00 serta pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum berupa penghapusan bukuan

software sebesar Rp10,400,000.00 dan pada satker 664983 KPAI berupa penyerahan

aset tetap renovasi yang telah dikapitalisasi ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp139,700,295.00. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2,321,720,850.00 merupakan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL). D.4 POS-POS LUAR BIASA Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Nilai Pos-Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

-70-


E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1 EKUITAS AWAL Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp141.458.089.127,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut terdiri dari migrasi atas pendapatan yang ditangguhkan pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp224,282,409.00, migrasi atas nilai ekuitas dana lancar sebesar Rp1,055,995,801.00, dan migrasi atas nilai ekuitas dana investasi sebesar Rp140,177,810,917.00. E.2 SURPLUS/(DEFISIT) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp224,411,544,201,00 dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3 PENYESUAIAN NILAI ASET Penyesuaian nilai aset mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan

akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan “Harga Perolehan Terakhir”. Penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp22.530.396,00 dan Rp0,00. E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap tanpa melalui proses revaluasi/ penilaian kembali. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp4,162,766,289.00 dan Rp0,00. Nilai tersebut meliputi koreksi tambah meliputi penyesuaian nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp489,307,268.00 dan Rp132,600,000.00 sehubungan dengan hibah langsung dalam bentuk barang yang diterima dari GIZ, koreksi nilai aset

gedung dan bangunan sebesar Rp2,311,847,216.00 karena kelebihan perhitungan volume dan pembayaran, penyesuaian nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp931,028,905.00 karena reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin dari aset gedung, penyesuaian nilai penyusutan jaringan sebesar Rp483,539,760.00 karena reklasifikasi masuk aset jaringan dari aset gedung. -71-


Sedangkan koreksi kurang terdiri dari penyesuaian nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp46,236,945.00 sehubungan dengan koreksi nilai aset gedung dan bangunan karena kelebihan perhitungan volume dan pembayaran, dan penyesuaian nilai penyusutan gedung sebesar Rp158,896,165.00 karena reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin dan aset jaringan. Koreksi tambah dan kurang tersebut tercatat pada satker 427944 Menteri Negara PP.

Selain itu, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa koreksi tambah atas nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,787,500.00 dan Rp17,788,750.00,

E.4 EKUITAS AKHIR Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp134,508,835,361,00 dan Rp0,00. Nilai penurunan Ekuitas periode 1 Januari – 31 Desember 2015 sebesar Rp6,949,253,766,00.

-72-


D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 1. Pertanggungjawaban UP/ TUP pada tahun 2016 Nilai pertanggungjawaban UP/ TUP yang dilakukan pada tahun 2016 sebesar Rp1,846,016,183.00. Nilai tersebut terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp47,977,900.00, pada satker 664937 Deputi Bidang PUG

Bidang Ekonomi sebesar Rp1,349,899,366.00, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp350,193,945.00 dan pada 4 satker dekonsentrasi yaitu satker 240100 provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar

Rp56,515,000.00, satker 210006 provinsi Maluku sebesar Rp11,732,000.00, satker 250113 provinsi Papua sebesar Rp20,568,402.00, dan satker 135199 provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp9,173,570.00.

2. Pertanggungjawaban Pengembalian Belanja dan Pungutan Pajak pada tahun 2016 Nilai pertanggungjawaban pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun 2016 terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar terdiri dari

pengembalian belanja atas perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 sebesar Rp90,912,153.00, pengembalian belanja atas perhitungan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp99,585,400.00, dan pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp336,783,966.00. Pada

satker

664937

Deputi

Bidang

PUG

Bidang

Ekonomi

sebesar

Rp97,205,000.00 berupa pertanggungjawaban pengembalian belanja perjalanan dinas, dan pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp225,833,179.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.

Selain itu, terdapat pungutan pajak atas tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp86,613,827.00 yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2016. 3. Hibah yang Belum disahkan, Perlakuan terhadap beban atas uang yang telah digunakan, dan Pengembalian sisa hibah yang tidak terealisasi. Pada periode tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan -73-

Pengungkapan Penting Lainnya

(Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi

belanjanya karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyelesaian Administrasi atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.

Transaksi penerimaan hibah dalam bentuk uang telah tercatat pada Neraca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp1,746,734,563.00 dengan rincian pada satker 664958 Deputi Bidang

Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) sebesar Rp1,285,251,138.00 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) sebesar Rp461,483,425.00. Berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun 2015 sebesar Rp1,252,147,011.00 (Hibah UNFPA) dan sebesar Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.

Sedangkan terhadap sisa uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 masih tercatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp33,104,127.00. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan/ dikembalikan kepada lembaga donor (dhi UNFPA) pada tahun 2016.

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK -74-


Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran. D.3. DAFTAR REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah pada Kementerian PPPA sebagaimana dalam lampiran. D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.4.1. Aset Renovasi Gedung dan Bangunan (Kapitalisasi) Pada tahun 2013 Satker KPAI melakukan kapitalisasi Renovasi Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung dan Bangunan, dan melaporkannya kepada Kementerian Sekretariat

Negara sebagai pemilik aset gedung dengan surat Nomor 937/Set/KPAI/12/2013 Tanggal 13 Desember 2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan, dengan nilai Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua

ratus sembilan puluh lima rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti surat tersebut, maka kepala KPAI telah

mengirimkan surat yang kedua dengan Nomor B-152 /Set/KPAI/2/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi dengan KPAI.

D.4.2. Pengembalian Aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Abdul Muis Nomor 7

Kemen. PPPA telah selesai membangun gedung kantor di Jalan Medan Merdeka barat

Nomor 15 Jakarta 10110 yang dilaksanakan secara multiyears pada tahun 2013 – 2014. Dengan telah selesainya pembangunan gedung tersebut, maka pada bulan Februari 2015 Kemen. PPPA telah melakukan serah terima pengembalian bangunan (Kemensetneg) yang berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110 kepada

Kemensetneg yang selama ini digunakan sebagai ruang kerja oleh Kemen. PPPA, sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Bangunan Barang Milik Kemensetneg dengan Kemen. PPPA dengan Nomor: PERJ-12/Kemensetneg/ Sesmen/09/2013 pada tanggal 25 September 2013. Pengembalian tersebut dibuktikan dengan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pengembalian Bangunan Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta

10110

Milik

Kementerian

Sekretariat

Negara

dengan

Nomor:

001/BAST/GEDUNG/SETMEN/ROUM/RT/02/2015, tanggal 9 Februari 2015. BAST tersebut, ditandatangani oleh masing – masing Kepala Biro Umum, yaitu: Sdr. Indra -75-


Gunawan bertindak sebagai dan atas nama Pengguna Barang KemenPPPA, dan Sdr. Indra Iskandar bertindak sebagai dan atas nama Pengguna Barang Kemensetneg. D.4.3. Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendapat

bantuan untuk penguatan hak – hak perempuan di Indonesia dari Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) berupa Proyek Strengthening Women’s Rights Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) di KemenPPPA. KemenPPPA mendapat bantuan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) berupa Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR). Proyek SWR – GIZ berada di:

1. KemenPPPA – Jakarta, 2. Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan

Anak

dan

Keluarga

Berencana/BP3AKB - Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat). 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana/BPPKB – Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur).

Proyek SWR – GIZ yang berada di Jakarta dan Samarinda berakhir pada tanggal 30

April 2015, sedangkan Proyek SWR – GIZ yang berada di Mataram akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015 (adanya perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, sesuai

kesepakatan antara Sekretaris Kementerian PP dan PA dengan Principal Advisor Proyek SWR – GIZ yang telah ditandatangani pada tanggal 17 September 2014) dengan berakhirnya proyek di atas, maka aset milik Proyek SWR – GIZ tersebut dihibahkan kepada KemenPPPA.

Kronologis hibah Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 Maret 2015, Principal Advisor SWR – GIZ mengundang KemenPPPA dan Instansi terkait, yaitu: -

Sekretaris Kementerian, Kepala Biro Umum KemenPPPA, yang diwakili oleh Saudara Achmad Irfan (Pengadministrasi BMN Satker Meneg PP)

-

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Informasi (PKNSI) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan,

-

Direktur Fasilitas Kepabeanan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, dan

-76-


-

Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) – Kementerian Sekretariat Negara

untuk melakukan inventarisasi aset pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2015 Proyek SWR – GIZ yang berlokasi di kantor BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Dalam rangka pengelolaan aset yang telah dihasilkan oleh Proyek SWR – GIZ, maka dibutuhkan pemahaman dari pihak yang terkait, Oleh karena itu pada

tanggal 19 Maret 2015 Proyek SWR – GIZ melakukan rapat koordinasi mekanisme hibah aset Badan Internasional di Mataram dan melakukan inventarisasi aset di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2015 di KemenPPPA, dengan mengundang perwakilan dari: 1. KemenPPPA

2. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) – DJKN, Kementerian Keuangan

3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan – Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan 4. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kemensetneg 5. GIZ Office Jakarta

b. Sebelum proyek berakhir pada tanggal 30 April 2015, Proyek SWR – GIZ pada tanggal 12 Maret 2015 mengirim surat kepada: -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwakili oleh Saudara Achmad Irfan (Pengadministrasi BMN Satker Meneg PP)

-

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Informasi (PKNSI) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan,

-

Direktur Fasilitas Kepabeanan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, dan

-

Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) – Kementerian Sekretariat Negara

-

Sekretaris Daerah Provinsi NTB

-

Badan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

untuk mengikuti rapat Mekanisme Hibah Asset Badan Internasional (asset Proyek SWR GIZ), yang tertempat di Kantor Pemerintah Provinsi NTB – Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram

c. Menindaklanjuti hasil inventarisasi, pada tanggal 14 April 2015 Sekretaris Kementerian mengajukan Surat Permohonan kepada Proyek SWR – GIZ, dengan

-77-


Nomor: B-536/Set/KPP-PA/Roum/04/2015, hal penarikan Kendaraan Roda empat (KR4) yang berada di Mataram – Provinsi NTB, untuk melakukan penarikan mobil (Kijang Innova) yang berada di Lombok.

d. Pada tanggal 26 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ merespon surat Sekretaris Kementerian, dengan hal Penarikan Mobil Toyota Innova di Lombok

masih belum dapat dipenuhi, sehingga belum dapat memenuhi permohonan KemenPPPA, dikarenakan Proyek SWR – GIZ di Provisi NTB akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Hal ini disebabkan adanya Amandemen Ketiga

Perjanjian Pelaksanaan pada Proyek Kerjasama Teknik tentang Penguatan Hak – Hak Perempuan yang ditandatangani oleh Principal Advisor GIZ (Ibu Mareike Zenker) dan Sekretaris Kementerian (Ibu Sri Danti Anwar) pada tanggal 17 September 2015. e. Pada tanggal 26 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian, hal: pemberitahuan barang inventaris/aset Proyek SWR – GIZ yang hilang, sehingga barang yang hilang tersebut tidak dapat dihibahkan kepada KemenPPPA,. Adapun barang yang hilang telah dilaporan

kepada Kepolisian Sub Sektor Merdeka Barat pada tanggal 09 April 2015, dengan Nomor Polisi: 137B/IV/2015/PolSub sector Merdeka Barat. f. Pada tanggal 30 April 2015, Proyek SWR – GIZ mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Barang Rusak aset Proyek SWR – GIZ dengan nilai sebesar Rp31.474.000,00

g. Pada tanggal 30 April 2015, Sekretaris Kementerian dan Principal Advisor Proyek SWR – GIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Proyek SWR – GIZ, dengan Nomor BAST: Proy SWR-001/Set/KPP-PA/Roum/RT/IV/2015

h. Pada tanggal 11 Mei 2015, Sekretaris Kementerian memberi surat kepada Principal Advisor Proyek SWR – GIZ, dengan nomor surat: B-704/Set/KPP-PA/Biro Umum/05/2015, hal persetujuan Penghapusan Aset Proyek SWR – GIZ yang rusak berat dan hilang melaui proses penghapusan yang mandiri dilaksanakan oleh GIZ

KemenPPPA menindaklanjuti terhadap hibah aset eks Proyek SWR – GIZ, dengan

mengajukan surat Nomor: B-908/Set/KPP-PA/Roum/06/2015 tanggal 11 Juni 2015

kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen – Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hal: Permohonan Nomor Registrasi dan Pengesahan

Hibah, dengan melampirkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk

Barang/Jasa/Surat

Berharga

Nomor:

B-906/SET/KPP-PA/Roum/6/2015,

tertanggal 11 Juni 2015, dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa -78-


Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: B-907/SET/KPP-PA/Roum/6/2015, tertanggal 11 Juni 2015. Pada tanggal 18 Juni 2015 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko u.b Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen merespon surat Sekretaris Kementerian

dengan surat nomor: S-341/PR/2015, hal: Penerbitan Register untuk Kementerian Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

dan

surat

nomor:

S-

1198/PR.8/2015, hal Penyampaian SP3HL –BJS No. 0123/PR.8/2015, tertanggal 23 Juni 2015. SP3HL-BJS yang telah disahkan adalah sebagai berikut: a.

Kementerian/Lembaga

: Kementerian Pemberdyaan Perempuan dan

b.

Nama dan Kode Satker

: Menteri

Perlindungan Anak

Negara

Pemberdayaan

Perempuan/427944

c.

Donor

: Mareike Zenker -Deutsche Gesellschaft für

d.

Nomor Register/Grant ID

: 23 LUEBFZ/LBDE0024

e.

Nomor

dan

Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

tanggal : 0123/PR.8/2015 tanggal 23 Juni 2015

SP3HL-BJS f.

Nilai

SP3HL-BJS

disahkan

yang : Rp550.103.048,00

Penetapan Nomor Registrasi: No 1

Donor Name DEUTSCHE

GESELLSCHAFT

INTERNATIONALE

Reference

FÜR

ZUSAMMENARBEIT (GIZ)

Proy

Project Name

SWR- HIBAH

Signed Date

LANGSUNG

001/Set/KPP-PA

BARANG

5

GESELLSCHAFT

/Roum/RT/IV/201 DEUTSCHE

DARI

INTERNATIONALE

FÜR

30

Apr-

-

Cur

Amount

IDR

550.103048,00

Register 23LUEBFZ

2015

ZUSAMMENARBEIT

(GIZ) GMBH UNTUK KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN

DAN

ANAK

Hasil inventarisasi aset Proyek SWR – GIZ yang berada di Provinsi DKI Jakarta (KemenPPPA), Provinsi Kalimantan Timur (BPPKB), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat -79-


(BP3AKB Mataram) dihibahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga pada tahun 2015 KemenPPPA mendapatkan Hibah dari eks Proyek Strengthening Women’s Rights – Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) dari Jerman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: (1) Pertama, pada tanggal 30 April 2015 aset senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima

puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau equivalen senilai EUR 39.989,90, dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Nomor Proy SWR001/Set/KPP-PA/Roum/RT/IV/2015 yang ditandatangani oleh Principal Advisor GIZ

(Ibu Mareike Zenker) dan Sekretaris Kementerian (Ibu Sri Danti Anwar). Dari total aset senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah), aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp541.938.048,00

(lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) berada di KemenPPPA, sedangkan aset lancar berupa persediaan senilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu

rupiah) berada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Kedua, pada tanggal 31 Agustus 2015 aset senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima rupiah) atau equivalen senilai EUR 11.499,31 dengan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor Proy SWR- 002/Set/KPPPA/Roum/RT/VIII/2015, jangka waktu untuk fase yang sedang berjalan di BP3AKB – Provinsi NTB (pada waktu tanggal 30 April 2015 telah selesai proyek SWR – GIZ di

KemenPPPA - Provinsi DKI Jakarta, dan BPPKB - Provinsi Kalimantan Timur) diperpanjang sampai dengan 8 (delapan) bulan atau sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan kesepakatan antara Sekretaris Kementerian dengan

Advisor GIZ. Yang tertera dalam Amandemen Ketiga Perjanjian dimana Barang Milik Negara tersebut. Dari total aset senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), aset berupa kendaraan bermotor roda

empat (KR4) jenis Kijang Innova senilai Rp132,600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) akan dipakai sendiri oleh KemenPPPA, sedangkan aset lancar berupa persediaan senilai Rp73.855.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan

ratus lima puluh lima ribu rupiah) akan dihibahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Proses pelaksanaan dari Hibah aset eks Proyek SWR-GIZ kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: -80-


1. BPPKB SAMARINDA – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahapan yang dilalui oleh Biro Umum cq Bagian Rumah Tangga dalam proses hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 April 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat dengan Nomor:

090/320/I/BPP-KB/2015 tentang Pernyataan Minat terhadap Barang Inventaris SWR-GIZ di Kantor BPPKB Provinsi Kalimantan Timur. b. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak merespon surat tersebut tanggal 06 Mei 2015 Nomor: B-677/Set/KPP-PA/BiroUmum/05/2015 menyampaikan bahwa pada

prinsipnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyetujui minat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Timur, dengan hal: Barang Eks Aset Proyek SWR – GIZ menginformasikan bahwa KemenPPPA belum dapat menghibahkan asset eks Proyek SWR - GIZ dikarenakan berdasarkan Amandemen Ketiga Perjanjian Penguatan Hak – Hak Perempuan, Proyek SWR – GIZ baru akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015, sehingga asset yang ada di BPPKB masih menjadi milik Proyek SWR – GIZ.

c. Pada tanggal 30 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ (Ibu Mareike Zenker)

dengan

Terima

Aset

Sekretaris

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (Ibu Sri Danti Anwar) menandatangani Berita Acara Serah dengan

Mareike

Zenker

Gesellschaft

Fur

Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) Jerman dengan Nomor Proy SWR- 001/Set/KPPPA/Roum/RT/IV/2015 tanggal 30 April 2015 senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau (EUR 39.989,90). Dalam serah terima tersebut, terdapat Aset eks Proyek SWR – GIZ yang dihibahkan kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) d. Tindak lanjut dari Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA, Kepala

Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk melakukan penitipan barang kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim dengan nomor surat tugas: SP -61/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 6 Mei 2015

e. Bagian Rumah Tangga (Ibu Winarti, Saudara Achmad Irfan, dan Saudara Mansyur), pada tanggal 07 – 09 Mei 2015 melaksanakan perintah Kepala Biro

-81-


Umum selama 3 (tiga) hari untuk melakukan penitipan barang eks Proyek SWR – GIZ kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim. Dalam rangka tertib pengelolaan BMN, penitipan barang tersebut dimaksudkan agar barang aset eks Proyek SWR – GIZ itu tidak hilang dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas di BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim. Jumlah dan nilai barang yang dititipkan tersebut sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) f. Kepala BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim menerima dengan baik penitipan barang tersebut dan dituangkan dengan berita acara, yaitu Berita Acara Penitipan 3 (tiga) unit Peralatan dan Mesin Berasal dari Eks Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR) berupa:

Volume

Satuan

Kondisi

Notebook Lenovo

1

Unit

Baik

CanoScan LIDE 110

1

Unit

Baik

Printer Cannon IP270

1

Unit

Baik

Nama Aset

dengan nomor: BA.BMN 001/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 08 Mei 2015 yang ditandatangani perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, adalah Saudara Winarti (Kepala Bagian rumah Tangga), dan perwakilan dari BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim adalah Ibu Ardiningsih (Kepala BPPKB)

g. Setelah melakukan perjalanan dinas penitipan barang, Tim KemenPPPA dari Bagian Rumah Tangga pada tanggal 11 Mei 2015 membuat laporan tertulis kepada Kepala Biro Umum sebagai akuntabilitas kinerja, dan menjalankan amanat yang diberikan kepada Tim KemenPPPA.

h. Setelah menerima penitipan aset eks Proyek SWR – GIZ pada tanggal 14 Desember 2015, Kepala BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim mengajukan Surat Pernyataan kepada KemenPPPA yang menyatakan akan bersedia menerima barang

aset eks Pryek SWR – GIZ untuk dijadikan BMD BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim i.

Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak pada tanggal 26 November 2015 mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan nomor surat: B-2253/Set/KPPPA/Roum/11/2015 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala BPPKB

Samarinda – Provinsi Kaltim yang bersedia menerima hibah barang aset eks Pryek SWR – GIZ Barang Milik Negara dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga -82-

Berencana

Provinsi

Kalimantan

Timur

dengan

Nomor:


045/924/I/BPPKB/2015 dan pada tanggal 14 Desember 2015 j.

Pada tanggal 18 Desember 2015 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merespon surat Kepala Biro Umum dengan memberi Surat Persetujuan Hibah BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPPKB Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor surat B-2398/Set/KPPPA/Roum/12/2015 pada tanggal 18 Desember 2015

k. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk

melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim, dengan surat tugas nomor: SP- 219/Set/KPP-P/Roum/RT/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 hal penugasan melakukan hibah ke BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim l.

Tim KemenPPPA yang melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim adalah Saudara Winarti, Saudara Kurniawan, dan Saudara Mansyur. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks Proyek Strengthening

Women’s Rights - Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur

dengan

Nomor

:

BAST-004/Set/KPP-PA/Roum/12/2015,

sekaligus

melakukan penandatanganan Naskah Hibah Aset Eks Proyek Strengthening

Women’s Right-Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dengan

Nomor:

NH-002/Set/KPP-PA/Roum/12/2015

028/1009/I/BPPKB/2015.

dan

Nomor:

m. Tim KemenPPPA membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dari KemenPPPA kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

2. BP3AKB MATARAM – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

a. Pada tanggal 28 Mei 2015, Kepala BP3AKB mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian, dengan nomor surat: 028/266/BP3AKB/2015, hal Usulan Serah Terima Barang Inventaris Proyek SWR – GIZ kepada BP3AKB Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Pada tanggal 09 Juli 2015, Sekretaris Kementerian merespon surat Kepala BP3AKB

Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor surat: B-1116/Set/KPPPA/Biro Umum/07/2015 yang menginformasikan bahwa aset hasil inventarisasi oleh Proyek SWR – GIZ tersebut masih menjadi asetnya Proyek SWR – GIZ, karena belum diserahterimakan kepada KemenPPPA, dan masa berakhirnya Proyek SWR

-83-


- GIZ di Provinsi NTB pada tanggal 31 Agustus 2015. c. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Bapak Wahyu Hartomo selaku Sekretaris Kementerian menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dengan Ibu Mareike Zenker selaku Principal Advisor Strengthening Women’s Rights

Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (SWR -GIZ) Jerman dengan Nomor Proy SWR-002/Set/KPP-PA/Roum/RT/VIII/2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau equivalen senilai EUR11.499,31.

d. Tindak lanjut dari Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA, Kepala

Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk melakukan penitipan barang kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim dengan nomor surat tugas: SP -148/Set/KPP-PA/Roum/RT/09/2015, tanggal 11 September 2015

e. Bagian Rumah Tangga (Saudara Winarti, Saudara Nur Handayani, dan Saudara Danang Rudianto) pada tanggal 16 – 18 September 2015 melaksanakan perintah Kepala Biro Umum selama 3 (tiga) hari untuk melakukan penitipan barang eks

Proyek SWR – GIZ kepada BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Dalam rangka tertib pengelolaan BMN, penitipan barang tersebut dimaksudkan agar barang aset eks Proyek SWR – GIZ itu tidak hilang dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas di BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Jumlah dan nilai barang yang dititipkan tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan nilai Rp73.855.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan kondisi baik, sebagai berikut: 1)

1 unit AC LG S-09LPBX-2

3)

1 unit Printer Canon MP287

4)

1 unit Desk VMP 160 Pro Design

6)

2 unit Office Chair

7)

1 unit Shelves Vast BC-1200

9)

6 unit Chair Chitos

2)

5)

8)

1 unit Working Table Aplha MT120

1 unit Desk VMP 120 Pro Design

1 unit Oval Table MP-M 180EXP

10) 1 unit Laptop Satelite L745 core i3 11) 1 unit Printer incl. Scanner MP258 12) 1 unit Softboard

13) 1 unit Standing Fan Nisuka -84-


14) 2 unit Blue Chairs 15) 1 unit LCD Projector Acer + Screen 16) 1 unit Wall Unit

17) 1 unit DELL Ultrabook XPS13 (Laptop) 18) 1 unit Cupboard

f. Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB menerima dengan baik penitipan barang tersebut, dan dituangkan dengan berita acara, yaitu Berita Acara Penitipan 25 (dua puluh lima) unit Peralatan dan Mesin Berasal dari Eks Proyek Strengthening

Women’s Rights (SWR) yang telah diserahkan oleh Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, nomor: BA.BMN 002/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 17 September

2015

yang

ditandatangani

perwakilan dari

Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah Saudara Winarti (Kepala Bagian Rumah Tangga), dan perwakilan dari BP3AKB Mataram – Provinsi NTB adalah Ibu T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala BP3AKB). g. Tim KemenPPPA dari Bagian Rumah Tangga pada tanggal 21 September 2015

membuat laporan tertulis kepada Kepala Biro Umum sebagai akuntabilitas kinerja, dan menjalankan amanat yang diberikan kepada Tim KemenPPPA.

h. Setelah menerima penitipan aset eks Proyek SWR – GIZ pada tanggal 17 September

2015, Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB mengajukan Surat Pernyataan kepada KemenPPPA yang menyatakan akan bersedia menerima barang aset eks

Proyek SWR – GIZ untuk dijadikan BMD BP3AKB Mataram – Provinsi NTB dengan nomor: 027/541.a/BP3AKB/2015. i.

Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 26 November 2015 mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah

BMN kepada Pengguna Barang (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan nomor surat: B- 2253/Set/KPP-PA/Roum/11/2015

dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala BPPKB Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB yang bersedia menerima hibah barang aset eks Proyek SWR – GIZ j.

Pada tanggal 18 Desember 2015 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak merespon surat Kepala Biro Umum dengan memberi Surat Persetujuan Hibah BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kepala BP3AKB

Mataram – Provinsi NTB dengan nomor surat B- 2398/Set/KPP-PA/Roum/12/2015. k. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kepala Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk

-85-


melakukan hibah kepada Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB dengan surat l.

tugas nomor: 205/Set/KPP-PA/Roum/RT/12/2015.

Tim KemenPPPA yang melakukan hibah pada tanggal 16 Desember 2015 kepada Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB adalah Saudari Nurhandayani, Saudari Dian Mayasari, dan Saudara Achmad Irfan. Penandatanganan Berita Acara Serah

Terima (BAST) Aset Eks Proyek Strengthening Women’s Rights - Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor:BAST-003/Set/KPP-PA/Roum/12/2015,

sekaligus

melakukan

Penandatanganan Naskah Hibah Aset Eks Proyek Strengthening Women’s RightGesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dengan Nomor: NH002/Set/KPP-PA/Roum/12/2015 dan Nomor : 028/1009/I/BPPKB/ 2015.

m. Sebagai akuntabilitas kinerja pada tanggal 18 Desember 2015 melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim Tim KemenPPPA membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Hbah dari KemenPPPA kepada BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. D.4.4. Tindak lanjut Temuan BPK atas LK Kemen.PPPA TA 2014 a. Pembangunan gedung KemenPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah membangun gedung baru sebanyak 15 lantai

yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, menggantikan gedung lama yang dari segi kapasitas sudah tidak memadai lagi.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 007/BAST/KPP&PA/PA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LK KemenPPPA) Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dikonfirmasi dengan PPK Satker Meneg PP Unit Biro Umum, Kontraktor, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dan

Konsultan Perencana, yang terkait dengan pembagunan gedung di atas, terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, antara lain: 1. -86-

Adanya kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang tercantum dalam

kontrak pembangunan gedung senilai Rp1.514.999.597,42 yang disebabkan Pengungkapan Penting Lainnya

karena adanya kesalahan perhitungan oleh Konsultan Perencana. 2.

Terdapat kesalahan aritmatika pada proses penjumlahan dan perkalian pada beberapa item pekerjaan di dokumen CCO senilai Rp10.613.568,00 sehingga adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor.

3.

Terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor atas kekurangan volume

4.

Terdapat penggunaan harga satuan timpang saat penyusunan dokumen CCO

pekerjaan minimal senilai Rp633.186.773,95.

pada beberapa item pekerjaaan di dokumen CCO senilai Rp103.173.737,44 sehingga adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor. 5.

Terdapat kurang pungut denda keterlambatan senilai Rp17.891.535,31 karena

6.

Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp32.000.000,00 karena adanya

pekerjaan baru selesai dikerjakan setelah Provosional Hand Over (PHO). tenaga ahli dari Konsultan Perencana yang mengundurkan diri.

Berdasarkan uraian di atas, BPK merekomendasikan, agar KemenPPPA menarik kelebihan dan menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara, sehingga KemenPPPA

menindaklanjutinya kepada Kontraktor dan Konsultan Perencana melakukan penyetoran kelebihan bayar sesuai dengan temuan BPK. Kontraktor dan Konsultan Perencana menindaklanjuti temuan BPK di atas, dengan menyetor uang ke Kas Negara melalui SSBP dengan rincian sebagai berikut: a. Konsultan Perencana

Pada tanggal 27 Mei 2015, Konsultan Perencana telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran karena ada tenaga ahlinya yang mengundurkan diri senilai Rp32.000.000,00 b. Kontraktor

- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pembangunan gedung senilai Rp1.514.999.597,42

- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran kesalahan aritmatika pada proses penjumlahan dan perkalian pada beberapa item pekerjaan di dokumen CCO, kekurangan volume pekerjaan,

penggunaan harga satuan timpang saat penyusunan dokumen CCO pada beberapa item pekerjaaan di dokumen CCO senilai Rp. 746.956.079,39

- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran denda -87-


keterlambatan senilai Rp17.891.535,31 b. Aset Tak Berwujud (ATB) non aktif yang belum dihapus Menindaklanjuti temuan audit BPK terkait dengan ATB, KemenPPPA telah mengajukan penghapusannya kepada:

1. Sekretaris Kementerian untuk ATB di bawah Rp 100.000.000,00/unit, sebagai berikut: -

Pada

tanggal

14

Agustus

2015,

Sekretaris

Kementerian

memberi

memorandum kepada para KPB Satker di lingkungan KemenPPPA, dengan nomor: M-129/Set/KPP-PA/Roum/08/2015 -

Pada tanggal 04 Juni 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

Pada tanggal 30 September 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak memberi pendelegasian terkait dengan pengelolaan BMN kepada Sekretaris Kementerian, dengan menerbitkan Surat Pendelegasian Kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan

penghapusan

BMN

dengan

nomor

surat:

B-

148/MPPPA/Roum/09/2015. -

Pada tanggal 16 Oktober 2016, Penanggung jawab IT KemenPPPA KPB,

dengan Surat Pernyataan Nomor: 196A/D.III/10/2015 menyatakan bahwa 20 (dua puluh) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan

senilai Rp1.154.627.500,00 (satu miliyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Catatan: Aplikasi database Pemberdayaan

Perempuan

(Biro

Perencanaan

2010)

sebesar

Rp152.500.000,00 diusulkan penghapusannya kepada KPKNL Jakarta III,

sedangkan selebihnya per unit perolehan yang nilainya di bawah Rp100.000.000,00 Kementerian. -

diusulkan

penghapusannya

kepada

Sekretaris

Pada tanggal 26 Oktober 2015 Panitia Penghapusan membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang – Barang Inventaris KemenPPPA, dengan nomor: BAP 103/Set/Meneg.PP/Roum/10/2015 untuk ATB yang sudah tidak digunakan lagi, karena usang (kedaluarsa) berupa software.

-

Pada tanggal 26 Oktober 2015 Kepala Biro Umum mengajukan Nota Dinas kepada Inspektur permohonan reviu penghapusan BMN – STB berupa ATB

-88-


non aktif sebanyak 20 (dua) puluh paket. -

Pada tanggal 30 Oktober 2015 unit kerja yang memiliki ATB non aktif, menindaklanjuti memorandum Sekretaris Kementerian dengan membuat pernyataan, antara lain:  KPA/B Satker Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, dengan Surat Pernyataan Nomor 01/DII/10/2015, menyatakan bahwa 1 (satu) paket

ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

 KPB Satker Meneg PP Unit Biro Perencanaan, dengan Surat Pernyataan Nomor: 10/Set/KPP-PA/Roren/10/2015 menyatakan bahwa 9 (sembilan) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).  KPB Satker Meneg PP Unit Biro Hukum dan Humas, dengan Surat Pernyataan Nomor: 77/ROKUM/10/2015 menyatakan bahwa 3 (tiga) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

 KPB Satker Meneg PP Unit Biro Umum, dengan Surat Pernyataan Nomor: 1990/Set/KPP-PA/Roum/RT/10/2015 menyatakan bahwa 4 (empat) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk

dihapuskan senilai Rp96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

-

Pada tanggal 30 Oktober 2015 Inspektur telah melakukan reviu atas usulan penghapusan BMN – STB berupa ATB non aktif sebanyak 20 (dua) puluh paket, dengan surat nomor: B-1976/Set/KPP-PA/Insp/10/2015, hal: Hasil Reviu Usulan Penghapusan ATB Non Aktif.

-

Pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan surat Inspektur seperti tersebut di atas, Kepala Biro Umum membuat nota dinas kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: ND-176/Set/KPP-PA/Roum/10/2015

-

Pada tanggal 30 Oktober 2015 Sekretaris Kementerian memberi respon atas nota dinas Kepala Biro Umum, dengan nomor surat: B-1989/Set/KPPPA/Roum/10/2015

pada

prinsipnya

menyetujui

Penghapusan

BMN

KemenPPPA berupa ATB yang sudah usang dan tidak digunakan lagi

2. Kepala KPKNL Jakarta III untuk ATB di atas Rp 100.000.000,00/unit, sebagai berikut:

-89-


-

Proses pengajuan penghapusan ATB Non Aktif sama seperti di atas, karena nilai Aplikasi database Pemberdayaan Perempuan (Biro Perencanaan 2010)

sebesar Rp152.500.000,00 maka diusulkan penghapusannya kepada KPKNL Jakarta III -

Pada tanggal 30 Oktober 2015 Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan

dengan nomor:B- 1987/Set/KPP-PA/Roum/10/2015 sebagai kelengkapan administrasi ke KPKNL Jakarta III -

Pada tanggal 30 Oktober 2015 Sekretaris Kementerian mengajukan surat

kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 1988/Set/KPPPA/Roum/10/2015, hal: Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa ATB (software computer) yang sudah usang (kedaluarsa) di KemenPPPA. -

Pada tanggal 16 November 2015 Sekretaris Kementerian melalui surat nomor: B- 2152/Set/KPP-PA/Roum/10/2015 mengajukan kepada Kepala KPKNL Jakarta III permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Aset Tak Berwujud (ATB) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

Pada tanggal 18 November 2015 kepala KPKNL Jakarta III atas nama Menteri Keuangan menerbitkan KMK Nomor : KEP-79/KM.6/WKN.07/ KNL.03/2015

D.4.5. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang. Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada

Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp708.913.282,00 (tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua

ratus delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil). D.4.6. Proses Penghapusan BMN kondisi Rusak Berat (RB) berupa Peralatan dan Mesin -

Pada tanggal 04 Juni 2015 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

-

Pada tanggal 30 September 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi pendelegasian terkait dengan pengelolaan BMN kepada

-90-


Sekretaris Kementerian, dengan menerbitkan Surat Pendelegasian Kewenangan dan tanggung

jawab

dalam

rangka

pemberian persetujuan

atas

penghapusan BMN dengan nomor surat: B- 148/MPPPA/Roum/09/2015 -

permohonan

Pada tanggal 13 Oktober 2015, kepala Biro Umum mengajukan nota dinas kepada Inspektur dengan nomor: ND- 162/Set/KPP-PA/Roum/10/2015

-

Pada tanggal 21 Oktober 2015, Inspektur merespon nota dinas Kepala Biro Umum dengan surat nomor: B-1886/Set/KPP-PA/Insp/10/2015, hal: Hasil Reviu usulan Penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan lagi

-

Pada tanggal 27 Oktober 2015, Panitia Penghapusan BMN menandatangani Berita Acara dan Penelitian Barang – Barang Inventaris Satker Meneg PP pada KemenPPPA dengan nomor: BAP- 106/Set/KPP-PA/Roum/10/2015

-

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan menyetujui penghapusan BMN Satker Meneg PP, dengan nomor: B-109/Set/KPPPA/Roum/10/2015, dan Surat Pernyataan bertanggung jawab atas besaran harga

limit untuk penjualan BMN dengan nomor: B- 110/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, serta mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian Permohonan Usulan

Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan dengan nomor: ND- 177/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, BMN yang akan dihapus dengan kondisi RB -

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Sekretaris Kementerian merespon surat Kepala Biro Umum, dengan nomor: B- 1974A/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, hal: Persetujuan Penghapusan BMN Pada KemenPPPA dengan kondisi RB

-

Pada tanggal 16 November 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 2153/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Melalui Lelang

-

Pada tanggal 02 November 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan SK Sekretaris Kementerian dengan nomor 181 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penjualan Lelang

BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada KemenPPPA Melalui KPKNL Jakarta III -

Pada tanggal 17 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2078/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal Penetapan Jadwal Lelang untuk KemenPPPA menjual BMN KemenPPPA yang kondisi RB yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, tempat lelang: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110

-91-


-

Pada tanggal 07 Desember 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan dengan nomor: B- 2146/Set/KPP-PA/Roum/11/2015, yang menerangkan data: NPWP dan Nama Wajib Setor/Bendahara, alamat, kode, dan nama satker serta kode MAP yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen pelelangan

-

Pada tanggal 07 Desember 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan Penunjukan

Penjual

KR2

dan

KR4

dengan

nomor:B-2357/Set/KPP-

PA/Roum/12/2015, yaitu Saudara Achmad Irfan, SAB -

Pada tanggal 07 Desember 2015, Pejabat Lelang Kelas I (Bapak Muh Rumhanafi, SE)

membuat Risalah Lelang Nomor REG. 036/2015 untuk BMN KemenPPPA dengan kondisi RB yang tidak laku dijual -

Pada Tanggal 07 Desember 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Bekasi dengan nomor: B- 2151/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Melalui Lelang

D.4.7. Penghapusan BMN berupa Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) yang usianya di atas 10 (sepuluh) tahun

-

Pada tanggal 04 Juni 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

Pada tanggal 20 Oktober 2015, Panitia Penghapusan BMN menandatangani Berita Acara dan Penelitiaan Barang – Barang Inventaris Satker Meneg PP pada KemenPPPA dengan nomor: BAP- 102/Set/KPP-PA/Roum/10/2015

-

Pada tanggal 26 Oktober 2015, Kepala Biro Umum mengajukan surat kepada Inspektur: Permohonan Reviu Usulan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) Yang Tidak Digunakan

pada

Satker

Meneg

PP

dengan

nomor:

ND-

174/Set/KPP-

PA/Roum/10/2015 -

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Inspektur merespon surat Kepala Biro Umum, dengan nomor: B- 1974/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, hal: Hasil reviu Penghapusan BMN KR4 dan KR2

-

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III permohonan usulan penghapusan BMN pada Satker Meneg PP KemenPPPA dengan nomor: B- 1979/Set/KPP-PA/Roum/10/2015

-92-

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan Pengungkapan Penting Lainnya

bertanggung jawab atas besaran harga limit untuk penjualan BMN dengan nomor: B- 1980/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, dan Surat Pernyataan menyetujui penghapusan

BMN Satker Meneg PP, dengan nomor: B-1981/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, serta mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) Yang Tidak Digunakan pada Satker Meneg PP dengan

nomor: ND- 174/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, KR2 dan KR4 tersebut usianya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun -

Pada tanggal 6 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III atas nama Menteri Keuangan

merespon

Bangunan

Pada

surat

Sekretaris

Kementerian,

dengan

nomor:

S-

64/MK.6/WKN.07/KNL.03/2015, hal: Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan Sekretariat

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, untuk 13 (tiga belas) unit KR4 dan 5 (lima) unit KR2 dengan nilai Rp1.076.210.100,00 (satu miliyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh

ribu serratus rupiah) yang disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang dengan harga limit sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) -

Pada tanggal 13 November 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan Penunjukan

Penjual

KR2

dan

KR4

dengan

PA/Roum/11/2015, yaitu Saudara Achmad Irfan, SAB -

nomor:

B-2145/Set/KPP-

Pada tanggal 13 November 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan

dengan nomor: B- 2146/Set/KPP-PA/Roum/11/2015, yang menerangkan data: NPWP dan Nama Wajib Setor/Bendahara, alamat, kode, dan nama satker serta kode MAP yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen pelelangan -

Pada tanggal 16 November 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 2151/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (KR2 dan KR4) Melalui Lelang

-

Pada tanggal 16 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2045/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal Permintaan Kelengkapan Dokumen fotocopy BPKB Nomor Polisi B 1360 DQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 1363 HQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 6290 PCQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 6289 PCQ

-

Pada tanggal 02 Desember 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada

Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2158/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal -93-


Penetapan Jadwal Lelang untuk KemenPPPA menjual BMN berupa 13 (tiga belas) unit KR4, dan 5 (lima) unit KR2 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, tempat

lelang: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110 -

Pada tanggal 11 Desember 2015, KemenPPPA membuat pengumuman lelang BMN berupa KR2 dan KR4 melalui surat kabar Suara Merdeka dengan nilai harga limit

sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) -

Pada tanggal 18 Desember 2015, KemenPPPA melakukan penjualan BMN KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara lelang, namun tidak laku terjual dikarenakan tidak ada calon pembeli yang mendaftar.

-

Pada tanggal 18 Desember 2015, Pejabat Lelang Kelas I (Bapak Muh Rumhanafi, SE) membuat Risalah Lelang Nomor 321/2015 untuk BMN KR2 dan KR4 KemenPPPA yang tidak laku dijual.

Tindak lanjut dari lelang gagal atas KR2 dan KR4 di atas: -

Pada tanggal 04 Januari 2016 Sekretaris Kementerian membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016, dengan Surat Keputusan Nomor 01A

Tahun 2016 Tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 -

Pada tanggal 08 Maret 2016 Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 melakukan pemeriksaan dan penilaian BMN berupa KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak ekonomis,

sehingga Panitia membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang – Barang Inventaris Kantor Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor BAP : 21/Set/Meneg.PP/Roum/3/2016 -

Pada tanggal 30 Oktober 2015 Kepala Biro Umum dan SDM mengajukan permohonan usulan penjualan BMN berupa KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sudah digunakan serta tidak ekonomis

-

Pada tanggal 11 Maret 2016 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penjualan Secara Lelang Barang Milik

Negara (BMN) Selain Tanah Dan/Atau bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) -94-


Jakarta III Tahun anggaran 2016 -

Pada tanggal 17 Maret 2016 Kepala Biro Umum dan SDM membuat Surat

Keterangan Nomor B 361/SET/KPP-PA/ROUM/3/2016 tentang data untuk keperluan lelang Kr2 dan KR4 dan Surat Keterangan Penunjukkan Penjual (Sdr. Achmad Irfan) Nomor B-336A/Set/KPP-PA/Roum/3/2016 -

Pada tanggal 17 Maret 2016 Sekretaris Kementerian mengajukan usulan permohonan Penjualan BMN Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Melalui Lelang, dengan nomor surat B360/Set/KPP-PA/Roum/32016 kepada Kepala KPKNL Jakarta III

-

Pada tanggal 29 Maret 2016 Kepala KPKNL Jakarta III merespon dengan surat nomor S-702/WKN.07/KNL.03/2016, hal: Penetapan Jadwal Lelang

-

Pada tanggal 15 April 2016 KemenPPPA membuat Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Suara Merdeka

-

Pada tanggal 20 April 2016 Pejabat Lelang Kelas I melaksanakan lelang di Gedung KemenPPPA di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110

-

Pada tanggal 20 April 2016 Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bekasi mengeluarkan Surat Keterangan untuk Sdr. Djohan Tanzil, sebagai pemenang lelang BMN KemenPPPA

-

Pada tanggal 22 April 2016 Kepala Bagian Rumah Tangga membuat Surat Keterangan Nomor: S.Ket 001/Set/KPP-PA/Roum/Rumga/04/2016 untuk Pemenang Lelang yang akan membawa hasil lelang berupa 13 (tiga belas) unit KR4 dan 5 (lima) unit KR2 pada tanggal 23 – 24 April 2016.

-

Pada tanggal 23 April 2016 Sdr. Winarti - Kepala Bagian Rumah Tangga bertindak atas nama KemenPPPA dan Sdr. Djohan Tanzil - Pemenang Lelang menandatangani BAST BMN Hasil Lelang KPKNL Jakarta III dari KemenPPPA kepada Pemenang Lelang

-

Pada tanggal 20 April 2016 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Daftar Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 -

Dengan diterbitkannya SK Penghapusan tersebut di atas, maka BMN telah dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

-95-


LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED

Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN O47 (AUDITED) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents