BAGIAN ANGGARAN O47
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED
Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi
Halaman
i
ii
Daftar Tabel
iv
Daftar Grafik
vii
Pernyataan Telah Direviu
viii
Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan
1
I. Laporan Realisasi Anggaran
3
III. Laporan Operasional
5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
6
II. Neraca
V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
4
7 7 7 9
A.3. Basis Akuntansi
11
A.5. Kebijakan Akuntansi
11
A.4. Dasar Pengukuran B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan B.2. Belanja C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca C.1. Aset Lancar
11 19 19 20 40 40
C.2. Aset Tetap
47
C.3. Aset Lainnya
56
C.4. Kewajiban Jangka Pendek
59
C.5. Ekuitas
62
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- ii -
ix
63 63
D.2. Beban
63
D.3. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
70 Daftar Isi
D.4. Pos-Pos Luar Biasa E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal
70 71 71
E.2. Surplus/(Defisit) LO
71
E.3. Penyesuaian Nilai Aset
71
E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya
71 72 73
V. Lampiran dan Daftar
- iii -
Daftar Isi
Daftar Tabel Tabel 1 Tabel 2
Rincian Entitas Akuntansi (Satker) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2015 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun
Halaman
10 19
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 3
Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun
20
Tabel 4
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis
21
Tabel 5
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
24
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 6
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program
25
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat
26
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja –
26
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Dekonsentrasi Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 9 Tabel 10
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
28 29
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Tabel 11
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
29
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
30
Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
32
Tabel 14
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menurut Satker
35
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Satker Untuk
37
Tabel 16
Perbandingan Nilai Aset Lancar
40
- iv -
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Daftar Tabel
Tabel 17
Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja
41
Tabel 18
Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas
42
Tabel 19
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014
Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja
42
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24
Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
44 45
Mutasi Perolehan Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015
45
Perbandingan Nilai Aset Tetap
47
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Rekonsiliasi data antara Aset Tetap pada Neraca dan pada data BMN
48
Per 31 Desember 2015 Tabel 25
Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31
49
Tabel 26
Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja
50
Desember 2015
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Tabel 27
Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2015
53
Tabel 28
Perbandingan Antara Nilai Penyusutan dan Beban Penyusutan Periode
53
Tabel 29
Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja
54
Tabel 30
Tahun 2015
Periode Tahun 2015
Perbandingan Nilai Aset Lainnya
56
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 31
Perbandingan Nilai Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN
56
Tabel 32
Rincian Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja
57
Tabel 33 Tabel 34
Per 31 Desember 2015
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Rincian Nilai Uang Muka dari KPPN Menurut Satuan Kerja
60 61
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Tabel 35
-v-
Rincian Nilai Pendapatan-LO Menurut Satker Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
63
Daftar Tabel
Tabel 36
Rincian Nilai Beban Pegawai Menurut Akun
64
Tabel 37
Rincian Nilai Beban Persediaan Menurut Akun
64
Tabel 38
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Menurut Akun
65
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 39
Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Menurut Akun
67
Tabel 40
Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun
67
Tabel 41
Rincian Nilai Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
68
Tabel 42
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Akun
69
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Tabel 43
- vi -
Rincian Nilai Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
70
Daftar Tabel
Daftar Grafik Grafik 1 Grafik 2
Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Nilai Realisasi Belanja Per Bulan
Halaman
22 22
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Grafik 3
Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari – Desember
23
Grafik 4
Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari – Desember
23
Grafik 5
2015 2014
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
30
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
32
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
35
Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Grafik 8
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
36
2015 dan 2014 Grafik 9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan
37
2014 Grafik 10
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan
38
2014
- vii -
Daftar Grafik
Ringkasan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,546,445,199.00 atau mencapai 0 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00. Realisasi Belanja Negara sebesar Rp200,951,343,113.00 atau mencapai 92,30 persen dari Alokasi Anggaran sebesar Rp217,719,899,000.00.
2.
NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp139,303,570,304.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10,080,509,382.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp125,978,174,922.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3,244,886,000.00. Nilai Kewajiban sebesar Rp4,794,734,943.00 berupa Kewajiban Jangka Pendek dan nilai Ekuitas sebesar Rp134,508,835,361.00 sehingga jumlah antara Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp139,303,570,304.00.
3.
LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/Defisit
sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. -1 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp441,940.00, sedangkan jumlah Beban sebesar Rp225,428,707,150.00, sehingga terdapat Defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp225,428,265,210.00). Kegiatan non operasional Surplus sebesar Rp1,016,721,009.00 yang berasal dari defisit Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp1,304,999,841.00) dan surplus Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2,321,720,850.00. Pos luar biasa sebesar Rp0.00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp224,411,544,201.00).
4.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp141,458,089,127.00; Defisit-LO
sebesar (Rp224,411,544,201.00); penyesuaian nilai aset sebesar Rp22,530,396.00; Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp4,162,766,289.00); dan transaksi antar entitas sebesar Rp221,602,526,328.00 sehingga nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp134,508,835,361.00. Nilai penurunan ekuitas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar (Rp6,949,253,766.00).
5.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. -2 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
I. Laporan Realisasi Anggaran LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) 31 DESEMBER 2015 URAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA
REALISASI
%
REALISASI
B.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
42
31 DES 2014
CTT
Rp
-
Rp
2.546.445.199
0,00% Rp
1.031.260.380
Rp
-
Rp
2.546.445.199
0,00% Rp
1.031.260.380
36.199.291.000
Rp
32.905.864.570
90,90% Rp
31.576.202.566
92,57% Rp
73.482.612.396
0,00% Rp
-
B.2
BELANJA OPERASI 51
Belanja Pegawai
B.2.1
Rp
52
Belanja Barang
B.2.2
Rp 177.645.047.000
Rp 164.441.171.405
57
Belanja Bantuan Sosial
Rp
Rp
Jumlah Belanja Operasi
Rp213.844.338.000
Rp197.347.035.975
B.2.3
Rp
3.466.061.000
Rp
3.216.509.313
92,80% Rp
17.810.487.586
B.2.4
Rp
-
Rp
-
0,00% Rp
61.608.980.647
B.2.5
Rp
409.500.000
Rp
387.797.825
94,70% Rp
219.515.500
Rp
3.875.561.000
Rp
3.604.307.138
93,00% Rp
79.638.983.733
-
-
92,29% Rp 105.058.814.962
BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan 533111 Bangunan 532111
536111 Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA
Rp217.719.899.000
Rp200.951.343.113
92,30% Rp 184.697.798.695
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L periode Tahunan TA 2015 dan 2014 Audited.
-3 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
II. Neraca NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek Belanja Dibayar Di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
CATATAN C.1 C.1.1 C.1.2
C.1.3
PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya
C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3
C.2.6
JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang Belum Disahkan Uang Muka dari KPPN Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
C.4 C.4.1 C.4,2 C.4.3 C.4.4
C.5
31 DES 2015
31 DES 2014
Naik/(Turun)
1.846.016.183 0 2.085.408.022 0 0 0 0 0 0 6.149.085.177 10.080.509.382 a
0 0 1.531.611.904 0 0 0 0 0 0 1.004.014.588 2.535.626.492
1.846.016.183 0 553.796.118 0 0 0 0 0 0 5.145.070.589 7.544.882.890
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 0 (41.257.129.428) 125.978.174.922
294.120.000 47.077.232.800 118.729.623.419 556.667.125 393.313.914 0 (30.454.944.841) 136.596.012.417
0 13.624.135.668 (18.155.483.706) 4.835.397.600 (119.702.470) 0 (10.802.184.587) (10.617.837.495)
3.244.886.000 1.076.210.100 (1.076.210.100) 3.244.886.000
3.581.798.500 0 0 3.581.798.500
(336.912.500) 1.076.210.100 (1.076.210.100) (336.912.500)
139.303.570.304
142.713.437.409
(3.409.867.105)
1.115.370.370 1.746.734.563 1.846.016.183 86.613.827 4.794.734.943
1.163.363.060 0 0 91.985.222 1.255.348.282
(47.992.690) 1.746.734.563 1.846.016.183 (5.371.395) 3.539.386.661
4.794.734.943
1.255.348.282
3.539.386.661
134.508.835.361
141.458.089.127
(6.949.253.766)
139.303.570.304
142.713.437.409
(3.409.867.105)
Sumber : Neraca K/L Tahunan Komparatif Per 31 Desember 2015 dan 2014 Audited -4 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
III. Laporan Operasional LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN
CAT
31 DES 2015
31 DES 2014
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN
D.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya
Rp
441.940
Rp
-
JUMLAH PENDAPATAN
Rp
441.940
Rp
-
BEBAN
D.2
Beban Pegawai
D.2.1
Rp
32.715.367.017
Rp
-
Beban Persediaan
D.2.2
Rp
9.372.661.374
Rp
-
Beban Barang dan Jasa
D.2.3
Rp
94.477.891.255
Rp
-
Beban Pemeliharaan
D.2.4
Rp
6.238.373.872
Rp
-
Beban Perjalanan Dinas
D.2.5
Rp
71.823.706.831
Rp
-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
D.2.6
Rp
659.577.750
Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.2.7
Rp
10.141.129.051
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Rp
225.428.707.150
Rp
-
Rp
(225.428.265.210)
Rp
-
Rp
(1.304.999.841)
Rp
-
D.3 D.3.1
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang
Rp
-
Rp
-
Rp
2.321.720.850
Rp
-
SURPLUS/(DEFISIT) KEG. NON OPERASIONAL
Rp
1.016.721.009
Rp
-
SURPLUS/(DEFISIT) SBLM POS LUAR BIASA
Rp
Rp
-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya
POS LUAR BIASA
D.3.2
(224.411.544.201)
D.4 Rp
-
Rp
-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
Rp
-
Rp
-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO
Rp (224.411.544.201) Rp
-
Beban Luar Biasa
Sumber : Laporan Operasional K/L Periode Tahunan TA 2015 Audited
-5 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
IV. Laporan Perubahan Ekuitas LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED) URAIAN
CTT
31 DES 2015
31 DES 2014
EKUITAS AWAL
E.1
Rp
141.458.089.127 Rp
-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO
E.2
Rp
(224.411.544.201) Rp
-
Rp
22.530.396 Rp
-
Rp
22.530.396 Rp
-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset
E.3
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp Rp
(4.162.766.289) Rp
-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Rp
221.602.526.328 Rp
-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
Rp
(6.949.253.766) Rp
-
Rp
134.508.835.361 Rp
-
EKUITAS AKHIR
E.4
(4.162.766.289)
E.5
Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas K/L Periode Tahunan TA 2015 Audited
-6 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
V. Catatan Atas Laporan Keuangan A. PENJELASAN UMUM A.1.
PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA A.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kedudukan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri.
Tugas : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi
:
Dalam melaksanakan tugas
Kementerian
Pemberdayaan
sebagaimana dimaksud
Perempuan
dan
Perlindungan
diatas, Anak
menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat,
b. Penetapan sistem data gender dan anak,
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat,
d. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender,
e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan g. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas
di
lingkungan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-7 -
Kementerian
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
A.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.
Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender, 2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan
gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan
dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian
perlindungan
mengharmonisasikan
anak
berbagai
melalui
macam
(a)
regulasi
memformulasikan
yang
berkaitan
dan
dengan
perlindungan anak; (b) meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (c) meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak;
(d) meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anakanak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga didukung oleh:
a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,
b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak,
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi.
-8 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
A.2.
PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemen. PPPA. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK -BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan Kemen. PPPA ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemen. PPPA yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya.
Jumlah entitas akuntansi (satker) di lingkup Kemen. PPPA untuk periode Tahun
Anggaran 2015 adalah 41 entitas yang terdiri dari 7 entitas pada satker kantor pusat, dan 34 entitas pada satker dekonsentrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, semua entitas telah menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:
-9 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
Tabel 1 Rincian Entitas Akuntansi (Satker) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2015 No
Kode Satker
Nama Satker
1 2 3 4 5 6 7 8 9
427944 (KP) 664937 (KP) 664941 (KP) 664958 (KP) 664962 (KP) 664979 (KP) 664983 (KP) 060105 (DK) 075199 (DK)
10 11 12 13
080100 (DK) 100040 (DK) 090100 (DK) 110101 (DK) 305145 (DK)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badan PP dan PA Provinsi NAD Biro PPA dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat Badan PM dan PP Provinsi Jambi Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Badan PPKB, dan PA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
325230 (DK) 260038 (DK) 125160 (DK) 010058 (DK) 295308 (DK) 025133 (DK) 035161 (DK) 045161 (DK) 055199 (DK) 135199 (DK) 140100 (DK) 150023 (DK) 160036 (DK) 350059 (DK)
Badan PP dan PA Provinsi Kepulauan Riau Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu Biro PP Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Badan PM dan Prmp dan KB Provinsi DKI Jakarta Badan PPMD Provinsi Banten Badan PP dan KB Provinsi Jawa Barat Badan PPPA dan KB Provinsi Jawa Tengah Badan PPM Daerah Istimewa Yogyakarta Badan PP dan KB Provinsi Jawa Timur Badan PPAMKB Pprovinsi Kalimantan Barat Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah Badan PP dan PA Provinsi Kalimantan Selatan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur
340103 (DK) 180035 (DK) 190013 (DK) 200040 (DK) 170103 (DK) 220037 (DK) 230044 (DK) 240100 (DK) 210006 (DK) 280100 (DK) 310100 (DK) 250113 (DK) 330100 (DK)
Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat. Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara Badan PP dan PA Provinsi Bali Badan PP dan PA Provinsi NTB Badan PP Sekda Provinsi NTT Biro PKSDM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo Biro PP Sekda Provinsi Papua Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat
Badan PMPPKB dan Pemdes Provinsi Kalimantan Utara
Sumber : Referensi Satker pada Aplikasi SAIBA K/L Kemen. PPPA Tahun 2015
-10 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
A.3.
BASIS AKUNTANSI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. A.4.
DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kemen. PPPA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.5.
KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kemen. PPPA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan -11 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan - LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) Pendapatan - LO
Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. -12 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya: a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada -13 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara
yang
karena
lalai
atau
perbuatan
melawan
hukum
mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
c. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
-14 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud
fisik
serta
dimiliki
untuk
digunakan
dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
(6) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar
sumber
daya
ekonomi
pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika -15 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Kualitas Piutang
Keterangan
Tarif
Lancar
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh
0.5%
Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
10%
Diragukan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
50%
Macet
1.
100%
tempo
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.
-16 -
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
(9) Penyusutan Aset Tetap Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013
sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
-17 -
Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s/d 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s/d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya
4 tahun
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
(10)
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal
dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi
ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini
diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
-18 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENDAPATAN Realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2,546,445,199.00 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan-LRA yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Nilai tersebut berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Nilai estimasi pendapatan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) tidak ditentukan karena entitas tidak memperoleh pendapatan secara rutin sedangkan pendapatan yang ada berupa penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL).
Perbandingan nilai realisasi pendapatan-LRA dengan periode yang sama tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 423129
Realisasi Pendapatan
Uraian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan
31 Des 2015
Naik/(Turun)
31 Des 2014
Rp
-
Rp
119,700,000
Rp
(119,700,000)
Rp
-
Rp
100,000
Rp
(100,000) 170,540
423221
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Rp
367,440
Rp
196,900
Rp
423752
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Rp
-
Rp
369,545,118
Rp
(369,545,118)
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
Rp
-
Rp
16,875,521
Rp
(16,875,521)
423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
-
Rp
397,093,881
Rp
(397,093,881)
423921
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
Rp
-
Rp
127,504,960
Rp
(127,504,960)
423922
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara
Rp
-
Rp
244,000
Rp
(244,000)
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Rp
219,912,942
Rp
-
Rp
219,912,942
423952
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
Rp
14,243,101
Rp
-
Rp
14,243,101
423953
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
Rp
2,311,847,216
Rp
-
Rp
2,311,847,216
Rp
74,500
Rp
-
Rp
74,500
Rp
2,546,445,199
Rp 1,031,260,380
Rp
1,515,184,819
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain JUMLAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan K/L periode Tahunan TA 2015 dan 2014. -19-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Pendapatan-LRA naik sebesar Rp1,515,184,819.00 karena adanya transaksi penyetoran pendapatan dari penerimaan kembali belanja modal TAYL atas pembangunan gedung Kemen. PPPA yang merupakan tindak lanjut atas temuan audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2014 sebesar Rp2,311,847,216.00. Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp2,546,445,199.00 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:
Tabel 3
Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 No 1
Kode Satker
Uraian Akun
Nilai
427944
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Rp
219,912,942
MenegPP
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
Rp
10,576,001
423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
Rp
2,311,847,216
2
035161 (Jateng)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
8,660
3
140100 (Kalteng)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
7,151
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Rp
74,000
4
160036 (Kaltim)
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Rp
500
5
170103 (Sulut)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
38,474
6
280100 (Malut)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
179,765
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
Rp
280,000
7
305145 (Babel)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
123,982
8
330100 (Papua Barat)
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
Rp
3,387,100
9
350059 (Kaltara)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
9,408
Rp
2,546,445,199
JUMLAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker periode Tahunan TA 2015. B.2. BELANJA Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp200,951,343,113.00 atau mencapai 92.30 persen dari anggarannya sebesar Rp217,719,899,000.00 Rp596,896,999.00. -20-
setelah
dikurangi
pengembalian
belanja
sebesar
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Rincian nilai anggaran belanja awal dan anggaran belanja setelah revisi menurut jenis belanja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai berikut: Tabel 4 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Jenis Belanja
Anggaran TA 2015
Uraian Awal
Revisi
Naik/(Turun)
51
Belanja Pegawai
Rp
36,199,291,000
Rp
36,199,291,000
Rp
52
Belanja Barang
Rp
184,269,266,000
Rp
177,645,047,000
Rp
(6,624,219,000)
53
Belanja Modal
Rp
1,101,342,000
Rp
3,875,561,000
Rp
2,774,219,000
JUMLAH
Rp 221,569,899,000
Rp 217,719,899,000
-
Rp (3,850,000,000)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L (Gabungan), 31 Desember 2015 Pada Tabel 4, nilai anggaran yang diterima Kemen. PPPA turun sebesar Rp3,850,000,000.00. Namun pada kenyataannya tidak mengalami penurunan sebab prosedur pencatatan atas penambahan 6 satker yang memperoleh dana dekon tahun
2015, DIPA revisi anggarannya tercatat sebagai DIPA awal. Keenam satker dekon tersebut meliputi, 010058 Provinsi DKI Jakarta, 035161 Provinsi Jawa Tengah, 055199 Provinsi Jawa Timur, 160036 Provinsi Kalimantan Timur, 220037 Provinsi Bali, dan 250113 Provinsi Papua. Pencapaian realisasi belanja pada Kemen. PPPA sebesar Rp200,951,343,113.00 mengambarkan adanya penumpukan pencairan dana pada akhir tahun, pada bulan
November - Desember tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain: a. jatuh tempo pelaksanaan kontrak kerja kegiatan (SPK atauapun Kontrak) yang
terjadi di bulan November dan Desember tahun 2015, sehingga pembayaran pelaksanaan kegiatan terjadi di bulan Desember 2015,
b. proses revolving (perputaran uang) baik itu UP/TUP yang banyak dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2015 cenderung meningkat, karena banyaknya tagihan yang baru dilakukan di periode ini,
c. dinamika terkait dengan perubahan kebijakan yang terjadi di lingkup Kemen. PP dan PA yang menyebabkan perlu adanya revisi anggaran di triwulan ke-4 tahun 2015, -21-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
d. adanya revisi anggaran yang menyebabkan adanya perubahan rencana penarikan anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian POK. Penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun terjadi pada setiap tahun. Berikut
perbandingan trend realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014: Grafik 1
Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 70.000.000.000
66.289.621.999
60.000.000.000 50.000.000.000
40.000.000.000 28.388.989.181
30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0
9.206.773.335
7.311.179.708 1.041.371.307 2.757.731.624
20.111.495.637
15.584.155.125
13.902.344.820 7.704.109.094
15.521.685.193 13.131.886.090
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2015. Grafik 2 Nilai Realisasi Belanja Per Bulan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 60.000.000.000 50.000.000.000
48.222.362.623
40.000.000.000 30.000.000.000
20.000.000.000 10.000.000.000 0
24.407.798.261 16.173.922.592
17.346.830.990
10.069.669.119 11.837.034.865 14.189.647.102 11.287.967.252 922.951.243 4.937.204.580
16.662.677.461 8.639.732.607
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2014. -22-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Sedangkan perkembangan realisasi belanja periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Grafik 3 Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari –Desember 2015 250.000.000.000 200.951.343.113
200.000.000.000 150.000.000.000
134.661.721.114 106.272.731.933
100.000.000.000
86.161.236.296 70.639.551.103
57.507.665.013
50.000.000.000
41.923.509.888 11.110.282.639 28.021.165.068 1.041.371.307 20.317.055.974 3.799.102.931
0
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2015. Grafik 4
Perkembangan Realisasi Belanja Periode Bulan Januari –Desember 2014 200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
184.697.798.695 136.475.436.072
95.404.960.350 69.418.396.753
119.812.758.611
86.765.227.743
55.228.749.651 43.391.714.786 17.096.873.835 922.951.243
32.103.747.534 22.034.078.415
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja K/L bulan Januari – Desember 2014. -23-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Pada Grafik 3 dan 4, realisasi belanja sampai dengan periode semester I atau bulan Juni tahun 2015 sebesar Rp41,923,509,888.00. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp55,228,749,651.00. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya perubahan beberapa kebijakan pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan, adanya pembatasan penggunaan paket meeting dihotel oleh Kementerian PAN-RB, adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan akun belanja, dan berlarutnya proses revisi anggaran. Dalam
pelaksanaan
anggaran,
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menjalankan 3 program yaitu (1) Program
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan Anak, dan (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PPPA. Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing program dirinci sebagai berikut: Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015
Kode Program
Uraian
01.01.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
10,002,030,000
Rp
8,941,408,155
89.40% Rp
56,860,100
01.01.07
Program Perlindungan Anak
Rp
9,997,970,000
Rp
9,098,796,021
91.01% Rp
23,638,900
11.04.07
Program Perlindungan Anak
Rp
35,885,800,000
Rp
34,859,420,415
97.14% Rp
98,096,888
11.05.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA
Rp
92,367,499,000
Rp
84,426,380,878
91.40% Rp
255,364,964
11.05.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
57,466,600,000
Rp
51,638,431,082
89.86% Rp
162,582,181
11.05.07
Program Perlindungan Anak
Rp
12,000,000,000
Rp
11,986,906,562
99.89% Rp
353,966
Anggaran
JUMLAH
Rp 217,719,899,000
Realisasi (netto)
Rp 200,951,343,113
%
Pengembalian Belanja
92.30% Rp 596,896,999
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja FSFPR, 31 Desember 2015. Keterangan Tabel :
1. Program 01.01.06 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program 01.01.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 34 Satker Dekonsentrasi TA 2015, 2. Program 11.04.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 2 entitas Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
-24-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
3. Program 11.05.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PPPA dijalankan oleh 1 entitas Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
4. Program 11.05.06 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dijalankan oleh 3 entitas Satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, Satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan Satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, dan
5. Program 11.05.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh 1 entitas Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada masing-masing program, pencapaian realisasi belanja menunjukkan persentase
diatas 89 persen dengan pencapaian tertinggi pada program 11.05.07 Perlindungan Anak yang dijalankan oleh Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebesar 99.89 persen dan pencapaian terendah pada program 01.01.06 Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dijalankan oleh 34 Satker Dekonsentrasi TA 2015. Berikut perkembangan realisasi belanja menurut program untuk periode tahun 2014 dan tahun 2015: Tabel 6
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Periode Yang Berakhir Tanggal
Kode Program
Uraian
01.01.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
8,941,408,155
Rp
1,375,751,100
Rp
7,565,657,055
01.01.07
Program Perlindungan Anak
Rp
9,098,796,021
Rp
1,018,439,820
Rp
8,080,356,201
11.04.07
Program Perlindungan Anak
Rp
34,859,420,415
Rp
9,648,185,053
Rp
25,211,235,362
11.05.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA
Rp
84,426,380,878
Rp
158,238,237,614
11.05.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
51,638,431,082
Rp
14,417,185,108
Rp
37,221,245,974
11.05.07
Program Perlindungan Anak
Rp
11,986,906,562
Rp
-
Rp
11,986,906,562
Rp
200,951,343,113
31 Des 2015
JUMLAH
31 Des 2014
naik/(turun)
Rp 184,697,798,695
Rp (73,811,856,736)
Rp 16,253,544,418
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 6, program 11.05.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA nilai realisasi belanjanya turun sebesar Rp73,811,856,736.00. -25-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja
modal gedung dan bangunan. Selain program 11.05.01, pada masing-masing program nilai realisasi belanjanya naik karena dukungan dari adanya kenaikan nilai anggaran pada setiap program. Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) merupakan penggabungan dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi/ satuan kerja di lingkup Kemen. PPPA sebanyak 41 satker yang terdiri dari 7
satker kantor pusat dan 34 satker dekonsentrasi. Menurut satuan kerja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut:
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja – Kantor Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015
Kode Satker
Uraian Anggaran
Realisasi (netto)
%
Pengembalian Belanja
664937 Deputi PUG Bidang Ekonomi
19,738,600,000
17,640,802,938
89.37%
160,556,181
664941 Deputi PUG Bidang Polsoskum
18,543,000,000
15,906,224,298
85.78%
1,825,000
664958 Deputi Bidang Perlind. Prmp
19,185,000,000
18,091,403,846
94.30%
201,000
664962 Deputi Bidang Perlind. Anak
18,830,000,000
18,564,296,937
98.59%
25,781,798
664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
17,055,800,000
16,295,123,478
95.54%
72,315,090
664983 KPAI
12,000,000,000
11,986,906,562
99.89%
353,966
427944 Menteri Negara PP
92,367,499,000
84,426,380,878
91.40%
255,364,964
JUMLAH
Rp 197,719,899,000 Rp 182,911,138,937
92.51% Rp 516,397,999
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015. Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Dekonsentrasi Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Kode Satker
Satker Provinsi
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015 Anggaran
-26-
Realisasi (netto)
Pengembalian Belanja
%
060105
Aceh
Rp
560,000,000
Rp
472,182,650
84.32% Rp
-
075199
Sumatera Utara
Rp
700,000,000
Rp
570,268,150
81.47% Rp
-
080100
Sumatera Barat
Rp
615,000,000
Rp
604,886,500
98.36% Rp
-
090100
Riau
Rp
500,000,000
Rp
466,406,400
93.28% Rp
-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Kode Satker
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015
Satker Provinsi
Anggaran
Realisasi (netto)
Pengembalian Belanja
%
100040
Jambi
Rp
514,000,000
Rp
434,845,289
84.60% Rp
-
110101
Sumatera Selatan
Rp
529,000,000
Rp
500,111,608
94.54% Rp
-
305145
Kepulauan Bangka Belitung Rp
512,000,000
Rp
487,506,500
95.22% Rp
-
325230
Kepulauan Riau
Rp
500,000,000
Rp
487,916,700
97.58% Rp
-
260038
Bengkulu
Rp
500,000,000
Rp
478,071,550
95.61% Rp
-
125160
Lampung
Rp
520,000,000
Rp
489,287,789
94.09% Rp
5,487,100
010058
DKI Jakarta
Rp
500,000,000
Rp
489,766,200
97.95% Rp
5,200,000
025133
Jawa Barat
Rp
700,000,000
Rp
700,000,000 100.00% Rp
-
035161
Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp
650,000,000
Rp
621,819,500
95.66% Rp
-
Rp
500,000,000
Rp
433,060,760
86.61% Rp
-
055199
Jawa Timur
Rp
600,000,000
Rp
534,840,050
89.14% Rp
-
295308
Banten
Rp
500,000,000
Rp
423,336,800
84.67% Rp
-
135199
Kalimantan Barat
Rp
500,000,000
Rp
410,537,950
82.11% Rp
-
140100
Kalimantan Tengah
Rp
500,000,000
Rp
446,873,900
89.37% Rp
-
150023
Kalimantan Selatan
Rp
500,000,000
Rp
419,579,752
83.92% Rp
-
160036
Kalimantan Timur
Rp
600,000,000
Rp
578,949,500
96.49% Rp
450,000
350059
Kalimantan Utara
Rp
500,000,000
Rp
433,792,550
86.76% Rp
-
170103
Sulawesi Utara
Rp
550,000,000
Rp
547,520,500
99.55% Rp
-
180035
Sulawesi Tengah
Rp
600,000,000
Rp
538,868,300
89.81% Rp
3,752,000
190013
Sulawesi Selatan
Rp
650,000,000
Rp
613,736,260
94.42% Rp
9,808,900
200040
Sulawesi Tenggara
Rp
600,000,000
Rp
488,031,993
81.34% Rp
27,631,500
340103
Sulawesi Barat
Rp
550,000,000
Rp
452,602,800
82.29% Rp
-
220037
Bali
Rp
500,000,000
Rp
450,782,600
90.16% Rp
-
230044
Nusa Tenggara Barat
Rp
550,000,000
Rp
514,887,000
93.62% Rp
-
240100
Nusa Tenggara Timur
Rp
600,000,000
Rp
592,400,000
98.73% Rp
-
210006
Maluku
Rp
700,000,000
Rp
647,799,500
92.54% Rp
28,169,500
280100
Maluku Utara
Rp
700,000,000
Rp
693,805,400
99.12% Rp
-
310100
Gorontalo
Rp
500,000,000
Rp
481,046,700
96.21% Rp
-
250113
Papua
Rp
1,000,000,000
Rp
812,539,852
81.25% Rp
-
330100
Papua Barat
Rp
1,000,000,000
Rp
722,143,173
72.21% Rp
-
045161
JUMLAH
Rp 20,000,000,000
Rp 18,040,204,176 90.20% Rp 80,499,000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015. Pada Tabel 7, persentase realisasi belanja pada seluruh satker kantor pusat diatas 85 persen dengan persentase tertinggi sebesar 99.89 persen pada satker 664983 Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan persentase terendah pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum sebesar 85.78 persen. Selain itu, nilai pengembalian belanja paling besar pada satker 427944 Menteri Negara PP senilai Rp255,364,964.00.
-27-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Pada Tabel 8, persentase realisasi belanja pada satker dekon, persentase tertinggi pada satker 025133 Provinsi Jawa Barat sebesar 100 persen dan persentase terendah pada satker 330100 Provinsi Papua Barat sebesar 72.21 persen. Sedangkan Satker 210006 Provinsi Maluku nilai pengembalian belanjanya paling besar senilai Rp28,169,500.00.
Perbandingan nilai realisasi belanja menurut satuan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut: Tabel 9
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja - Pusat Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Satker
Realisasi Belanja Uraian Satker 31 Des 2015
31 Des 2014
naik/(turun)
664937
Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi
Rp
17.640.802.938
Rp
4.429.219.014
Rp
13.211.583.924
664941
Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum
Rp
15.906.224.298
Rp
4.239.320.529
Rp
11.666.903.769
664958
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Rp
18.091.403.846
Rp
5.748.645.565
Rp
12.342.758.281
Rp
18.564.296.937
Rp
5.215.194.155
Rp
13.349.102.782
Rp
16.295.123.478
Rp
4.432.990.898
Rp
11.862.132.580
Rp
11.986.906.562
Rp
7.430.377.450
Rp
4.556.529.112
Rp
84.426.380.878
Rp
150.807.860.164
Rp
(66.381.479.286)
Rp 182.303.607.775
Rp
607.531.162
664962 664979 664983 427944
Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menteri Negara PP JUMLAH
Rp 182.911.138.937
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat – Wilayah, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 9, nilai realisasi belanja naik sebesar Rp607,531,162.00 dari nilai realisasi belanja periode tahun 2014. Nilai sebesar Rp607,531,162.00 tidak sebanding dengan
kenaikan nilai anggaran yang cukup signifikan dari Rp187,930,495,000.00 pada tahun 2014 menjadi Rp197,719,899,000.00 pada tahun 2015. Pada satker 427944 Menteri Negara PP nilai realisasi belanja turun sebesar Rp66,381,479,286.00. Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan
realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.
-28-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut: Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Des 2015
Kode Jenis Belanja
Uraian
Pengembalian Belanja Anggaran
Realisasi (netto)
%
51
Belanja Pegawai
Rp
36,199,291,000 Rp
32,905,864,570
90.90% Rp
169,649,747
52 53
Belanja Barang Belanja Modal
Rp Rp
177,645,047,000 Rp 3,875,561,000 Rp
164,441,171,405 3,604,307,138
92.57% Rp 93.00% Rp
427,247,252 -
JUMLAH
Rp
217,719,899,000 Rp
200,951,343,113
92.30% Rp
596,896,999
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015. Sedangkan perkembangan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Tabel 11 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Jenis Belanja 51 52 53
Realisasi Periode
Uraian 31 Des 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH
Rp Rp Rp
31 Des 2014
32,905,864,570 Rp 164,441,171,405 Rp 3,604,307,138 Rp
Rp 200,951,343,113 Rp
Naik/(Turun)
31,576,202,566 Rp 1,329,662,004 73,482,612,396 Rp 90,958,559,009 79,638,983,733 Rp (76,034,676,595) 184,697,798,695 Rp 16,253,544,418
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015. Pada
Tabel
11,
nilai
realisasi
belanja
periode
tahun
2015
naik
sebesar
Rp16,253,544,418.00 dari nilai realisasi belanja periode tahun 2014. Hal ini sebanding
dengan bertambahnya nilai anggaran yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun kinerja pencapaian realisasi anggarannya mengalami penurunan persentase realisasi belanja dari 96.10 persen pada tahun 2014
menjadi 92.30 persen pada tahun 2015. Selain itu, nilai realisasi belanja modal turun sebesar Rp76,034,676,595.00. Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada periode tahun 2014, sedangkan pada periode tahun 2015 pembangunan gedung sudah selesai sehingga tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan. -29-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Penjelasan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut: B.2.1 Belanja Pegawai Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 37.000.000.000 36.000.000.000
36.199.291.000
35.000.000.000 34.000.000.000
32.905.864.570 32.990.452.000
33.000.000.000
31.576.202.566
32.000.000.000 31.000.000.000 30.000.000.000 29.000.000.000 Anggaran
Realisasi
Anggaran
31 Des 2015
Realisasi
31 Des 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Nilai realisasi belanja pegawai periode tahun 2015 naik dari nilai periode tahun 2014. Perbandingan nilai realisasi belanja pegawai tersebut dirinci per akun sebagai berikut: Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 5111
31 Des 2015
Naik/(Turun)
31 Des 2014
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS
-30-
Periode
Uraian
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.994.765.390 202.621 587.317.853 141.350.082 3.489.815.000 63.745.000 438.590.242 460.441.720 1.682.674.600
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.982.510.472 (422.224) 523.278.939 122.173.670 3.575.970.000 53.685.000 428.977.918 406.590.960 1.310.301.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.012.254.918 624.845 64.038.914 19.176.412 (86.155.000) 10.060.000 9.612.324 53.850.760 372.373.600
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Kode Akun
Periode
Uraian
511147 Belanja Tunj. Lain-lain 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan 5115 Pegawai Non PNS Balanja Gaji Pokok Pegawai Non 511511 PNS 511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Khusus dan Belanja 5124 Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan 512411 Khusus/Kegiatan) JUMLAH
31 Des 2015
Naik/(Turun)
31 Des 2014
Rp Rp
- Rp 221.495.000 Rp
- Rp 209.010.000 Rp
12.485.000
Rp
1.426.500.000 Rp
1.426.500.000 Rp
-
Rp
135.625.000 Rp
144.375.000 Rp
(8.750.000)
Rp
- Rp
- Rp
-
Rp
15.263.342.062 Rp
15.393.251.831 Rp
(129.909.769)
Rp 32.905.864.570 Rp 31.576.202.566 Rp 1.329.662.004
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 12, nilai realisasi belanja tunjangan struktural PNS, tunjangan pegawai Non PNS, dan belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) turun masing-masing sebesar Rp86,155,000.00, Rp8,750,000.00 dan Rp129,909,769.00. Penurunan nilai realisasi ini
disebabkan adanya kekosongan pada beberapa jabatan struktural di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) karena pensiun pada periode tahun 2015. Belanja pegawai pada Kemen. PPPA tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan berupa belanja gaji dan tunjangan PNS seluruh pegawai
dilingkungan Kemen. PPPA dan pada satker 664983 KPAI berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai Non-PNS yang ada dilingkungan satker KPAI.
B.2.2 Belanja Barang Perkembangan nilai anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut:
-31-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Grafik 6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
177.645.047.000 164.441.171.405
Anggaran
Realisasi
31 Des 2015
75.890.805.000
71.074.106.231
Anggaran
Realisasi
31 Des 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Nilai realisasi belanja barang periode tahun 2015 naik dari nilai periode tahun 2014. Perbandingan nilai realisasi belanja barang tersebut dirinci per akun sebagai berikut: Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun 5211
31 Des 2015
Naik/(Turun)
31 Des 2014
Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Rp Rp
3.609.086.874 179.983.238
Rp Rp
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Rp
40.608.580
Rp
Rp
2.139.708.500
Rp
1.234.751.500 Rp
904.957.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
Rp
3.815.415.649
Rp
3.457.126.499 Rp
358.289.150
521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan
Rp Rp
15.602.937.160 6.292.675.000
Rp Rp
6.521.817.296 2.495.805.000
Rp Rp
9.081.119.864 3.796.870.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Rp
12.063.357.395
Rp
3.346.444.100
Rp
8.716.913.295
Rp
13.303.207.513
Rp
- Rp
13.303.207.513
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.741.894.930 221.793.285 323.179.864 573.388.868 1.814.000 6.064.431.500 3.213.590.000 14.197.863.491 398.077.410
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.453.321.064 Rp 251.416.881 Rp 539.639.418 Rp 199.952.968 Rp - Rp 114.000.000 Rp 12.826.415.000 Rp 4.376.685.000 Rp 809.892.500 Rp
5212
5218 5221 522111 522112 522113 522119 522121 522131 522141 522151 522191
2.603.167.065 119.954.142
Rp Rp
45.038.000
Rp
1.005.919.809 60.029.096 (4.429.420)
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Brng Kons.
-32-
Periode
Uraian
Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Pos dan Giro Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya
1.288.573.866 (29.623.596) (216.459.554) 373.435.900 1.814.000 5.950.431.500 (9.612.825.000) 9.821.178.491 (411.815.090)
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Kode Akun 5231 523111 523121 523129 523133 523199 5241
Periode
Uraian Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Perjalanan DN
31 Des 2015
Rp
2.281.042.905
Rp
Rp
3.912.736.467
Rp
Rp
19.500.000
Rp
-
Rp
Rp Rp
-
Rp Rp
300.300.000 -
Rp Rp
524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 29.293.093.932 Rp 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 1.850.125.800 Rp Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 524114 Rp 21.002.365.685 Rp Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 524119 Rp 16.097.566.298 Rp Luar Kota Belanja Perjalanan LN 5242 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Rp 3.550.888.405 Rp 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Rp 689.488.856 Rp 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Rp 135.850.000 Rp Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH
Naik/(Turun)
31 Des 2014
323.218.400
Rp
1.957.824.505
3.317.190.557 Rp
595.545.910 (300.300.000) -
8.246.160.164 Rp 753.150.000 Rp
21.046.933.768 1.096.975.800
7.725.326.750 Rp
13.277.038.935
8.046.836.650
Rp
8.050.729.648
76.024.150 1.890.473.127
Rp Rp
3.474.864.255 (1.200.984.271)
-
Rp
135.850.000
Rp
825.499.800
Rp
-
Rp
825.499.800
Rp
164.441.171.405
Rp
71.074.106.231
Rp
93.367.065.174
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada Tabel 13, nilai realisasi belanja 522141 sewa turun sebesar Rp9,612,825,000.00 karena pada tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sudah tidak menyewa gedung kantor namun telah menggunakan gedung kantor sendiri yang sudah selesai proses pembangunannya. Selain itu, dengan
menggunakan gedung kantor sendiri, nilai realisasi belanja 522112 langganan telepon turun sebesar Rp29,623,596.00, dan nilai realisasi belanja 522113 langganan air turun sebesar Rp216,459,554.00 karena pemakaian telepon dan air bersama dengan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen. PDT) sehingga pembebanannya berlebih. Nilai realisasi belanja 523133 biaya pemeliharaan jaringan pada tahun 2015 sebesar Rp0.00 karena jaringan yang ada merupakan pengadaan tahun 2014 yang belum memerlukan pemeliharaan (masih baru). Nilai realisasi belanja 521811 barang persediaan barang konsumsi sebesar Rp13,303,207,513.00 merupakan realisasi belanja barang yang menghasilkan barang
persediaan yang tercatat dalam Neraca. Dari nilai tersebut yang menghasilkan barang persediaan sebesar Rp13,268,344,012.00 dan nilai sebesar Rp34,863,501.00 berupa belanja bahan yang tidak menghasilkan persediaan. Sedangkan dalam nilai realisasi -33-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
belanja
521211
bahan
sebesar
Rp15,602,937,160.00
terdapat
nilai
sebesar
Rp841,410,005.00 yang menghasilkan barang persediaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi pada pelaksana anggaran di Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) terkait dengan pengertian persediaan dan hal apa saja yang masuk dalam kategori persediaan. Selain itu, dari nilai realisasi belanja 526112 peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00 menghasilkan beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00 dan
belanja 526311 barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp825,499,800.00 menghasilkan beban barang lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan saldo antara barang persediaan yang akan diserahkan pada masyarakat/pemda di
Neraca Kemen. PPPA Audited sebesar Rp26,494,050.00 dengan selisih perolehan persediaan untuk diserahkan pada masyarakat/pemda dan pembebanannya sebesar
Rp301,772,050.00. Dimasa yang akan dating, hal ini menjadi perhatian bagi Kemen. PPPA untuk lebih cermat dalam penggunaan akun belanja sesuai dengan maksud dan tujuan belanjanya, lebih tepat dalam pencatatan barang yang akan diserahkan pada masyarakat dan distribusinya. Pelaksanaan dekonsentrasi program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan program perlindungan anak tahun 2015 merupakan pelaksanaan paket kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan di 34 provinsi dalam rangka penguatan program-program di daerah. Pelaksanaan dekon tidak dimaksudkan untuk perolehan aset sehingga struktur anggarannya hanya terdiri dari belanja barang. Dari total anggaran dekonsentrasi sebesar Rp20,000,000,000.00, nilai realisasi belanjanya sebesar
Rp18,040,204,176.00 dengan rata-rata persentase pada 34 satker sebesar 90.20 persen. Pencapaian realisasi belanja pada satker dekon mendukung target realisasi belanja secara keseluruhan diatas 90 persen.
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut:
-34-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Grafik 7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0
18.955.277.000
17.810.487.586
3.466.061.000 3.216.509.313
Anggaran
Realisasi
Anggaran
31 Desember 2015
Realisasi
31 Desember 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014.
Nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada periode tahun 2015 turun karena berkurangnya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin yang sebagian besar sudah direalisasikan pada periode tahun 2014. Perbandingan nilai
realisasi belanja modal peralatan dan mesin dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:
Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menurut Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 31 Des 2015
31 Des 2014
Kode Satker
Uraian Satker
664937
Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi
Rp
69.000.000 Rp
68.486.934 99,26% Rp
- Rp
-
0,00%
664941
Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum
Rp
224.290.000 Rp
174.091.001 77,62% Rp
- Rp
-
0,00%
664958
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Rp
715.350.000 Rp
679.023.000 94,92% Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
578.430.000 Rp
577.293.000 99,80% Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
352.250.000 Rp
347.400.000 98,62% Rp
22.260.000 Rp
22.260.000 100,00%
Rp
248.000.000 Rp
247.520.000 99,81% Rp
447.415.000 Rp
432.111.200 96,58%
Rp
1.278.741.000 Rp
1.122.695.378 87,80% Rp
18.485.602.000 Rp
17.356.116.386 93,89%
Rp
3.466.061.000 Rp
3.216.509.313 92,80% Rp
Anggaran
Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia 664962
427944 Menteri Negara PP JUMLAH
Realisasi
Persen
Anggaran
Realisasi
Persen
18.955.277.000 Rp 17.810.487.586 93,96%
Sumber : Neraca Percobaan Basis Kas Periode Tahunan Tingkat Satker, 31 Desember 2015 dan 2014. -35-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode tahun 2015 sebesar Rp3,216,509,313.00 meliputi: 1. Pembelian/perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp3,095,914,313.00,
2. Pembelian/perolehan aset tak berwujud berupa software sebesar Rp4.900.000,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP,
3. Pembelian/perolehan
persediaan
berupa
barang
konsumsi
sebesar
Rp3.500.000,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP dan sebesar Rp29,990,000.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan,
4. Pengembangan aset gedung dan bangunan sebesar Rp45,980,000.00 pada satker 427944 Menteri Negara PP, serta
5. Belanja bahan yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp36,225,000.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 70.000.000.000
61.633.202.000 61.608.980.647
60.000.000.000
50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0
0
0
Anggaran
Realisasi
31 Desember 2015
Anggaran
Realisasi
31 Desember 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan karena
pembangunan
gedung
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) telah selesai pada periode tahun 2014. -36-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.2.5 Belanja Modal Lainnya Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai berikut: Grafik 9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0
409.500.000
387.797.825
Anggaran
Realisasi
219.920.000
219.515.500
Anggaran
Realisasi
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja K/L, 31 Desember 2015 dan 2014.
Nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya pada periode tahun 2015 naik karena adanya kebutuhan pengadaan software baru. Perbandingan nilai realisasi belanja modal lainnya dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Satker
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 31 Des 2015
31 Des 2014
Kode Satker
Uraian Satker
664937
Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi
Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
- Rp
-
0,00%
664941
Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum
Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
- Rp
-
0,00%
664958
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
- Rp
-
0,00%
-
0,00%
Rp
- Rp
-
0,00%
- Rp
-
0,00%
Anggaran
Realisasi
Persen
Anggaran
Realisasi
Persen
Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia
Rp
- Rp
Rp
89.900.000 Rp
89.900.000 100,00% Rp
Rp
90.000.000 Rp
89.900.000
99,89%
Rp
97.000.000 Rp
96.600.000 99,59%
427944 Menteri Negara PP
Rp
229.600.000 Rp
207.997.825
90,59%
Rp
122.920.000 Rp
122.915.500 100,00%
Rp
409.500.000 Rp
387.797.825 94,70% Rp
219.920.000 Rp
219.515.500 99,82%
664962
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Kas Periode Tahunan Tingkat Satker, 31 Desember 2015 dan 2014. -37-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Nilai realisasi belanja modal lainnya periode tahun 2015 sebesar Rp387,797,825.00 meliputi: 1. Pembelian/perolehan
Rp367,800,000.00, dan
aset
tak
berwujud
berupa
software
sebesar
2. Pembelian/perolehan aset tetap lainnya berupa 291 unit bahan perpustakaan senilai Rp19,997,825,00 pada satker 427944 Menteri Negara PP. B.2.6 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung luar negeri untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 10
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah) Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.000.000.000
2.804.903.000
2.500.000.000
2.408.506.165
2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0
0
0
Anggaran
Realisasi
31 Desember 2015
Anggaran
Realisasi
31 Desember 2014
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Pada periode tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen. PPPA) menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai
Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya
karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas -38-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan
Batas
Waktu
Pengesahan
dan
Penyelesaian
Administrasi
atas
Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.
Transaksi penerimaan hibah dalam bentuk uang telah tercatat pada Neraca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp1,746,734,563.00 dengan rincian pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) sebesar Rp1,285,251,138.00 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak
(Hibah dari UNICEF) sebesar Rp461,483,425.00. Berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun
2015
sebesar
Rp1,252,147,011.00
(Hibah
UNFPA)
dan
sebesar
Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.
Sedangkan terhadap sisa uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 masih
tercatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp33,104,127.00. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan/ dikembalikan kepada lembaga donor (dhi UNFPA) pada tahun 2016.
-39-
Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut: Tabel 16
Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No
Uraian
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
1.846.016.183
Rp
2 Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp
2.085.408.022
Rp
1.531.611.904
Rp
553.796.118
3 Persediaan
Rp
6.149.085.177
Rp
1.004.014.588 Rp
5.145.070.589
Nilai Aset Lancar
Rp 10.080.509.382 Rp
- Rp
2.535.626.492
Rp
1.846.016.183
7.544.882.890
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Penjelasan per akun Aset Lancar sebagai berikut: C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di
Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP).
Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,846,016,183.00 dan Rp0.00. Nilai sebesar Rp1,846,016,183.00 merupakan sisa UP dan TUP yang pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2016 melalui surat setoran bukan pajak. Nilai tersebut dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:
-40 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 17 Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker
Kode Satker
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
Satker Pusat 427944
Menteri Negara PP
664937 664941
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
47.933.900
0
47.933.900
1.349.899.366
0
1.349.899.366
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
0
0
0
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
0
0
0
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
0
0
0
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
350.193.945
0
350.193.945
0
0
0
664983 KPAI Satker Dekonsentrasi 240100
Badan PP Setda Prov. NTT
56.515.000
0
56.515.000
210006
Biro PKSDM Setda Prov. Maluku
11.732.000
0
11.732.000
250113
Biro PP Setda Prov. Papua
20.568.402
0
20.568.402
135199
Badan PPAMKB Prov. Kalbar
9.173.570
0
9.173.570
1.846.016.183
0
1.846.016.183
JUMLAH
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Satker, 31 Desember 2015. Pada Tabel 17, saldo kas di bendahara pengeluaran terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp47,977,900.00, pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi sebesar Rp1,349,899,366.00, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp350,193,945.00 dan pada 4 satker dekonsentrasi. Pada tahun 2014 seluruh nilai kas di bendahara pengeluaran telah dipertanggungjawabkan tepat waktu sebelum tanggal neraca per 31 Desember 2014. C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas
yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari dana UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Selain itu, nilai Kas Lainnya dan Setara Kas juga mencakup Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan.
Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2,085,408,022.00 dan Rp1.531.611.904,00. Nilai tersebut dirinci sebagai berikut:
-41 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 18 Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 Keterangan
No
31 Des 2015
1 Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN 2 Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN 3 Kewajiban Satker pada Pihak Lain 4
Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah (Ekuitas Dana Lancar lainnya) JUMLAH
31 Des 2014
Rp86.613.827,00
Rp91.985.222,00
Rp850.319.698,00
Rp224.282.409,00
Rp1.115.370.370,00
Rp1.163.363.060,00
Rp33.104.127,00
Rp51.981.213,00
Rp2.085.408.022,00
Rp1.531.611.904,00
Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp2,085,408,022.00 telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2016 berupa penyetoran pajak sebesar Rp86,613,827.00, penyetoran penerimaan kembali belanja pegawai TAYL
sebesar Rp190,497,553.00, penyetoran penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp659,822,145.00, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp1,115,370,370.00, dan pengembalian hibah uang yang tidak
terealisasi pada tahun 2015 ke lembaga donor (dhi UNFPA) sebesar Rp33,104,127.00. Sedangkan saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2014 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya pada periode semester I tahun 2015.
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 19 Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker
Kode Satker
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/Turun
Satker Pusat
-42 -
427944
Menteri Negara PP
664937 664941
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
0
0
0
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
258.937.306
51.981.213
206.956.093
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
0
0
0
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
0
0
0
664983
KPAI
0
0
0
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
1.729.265.716
1.477.440.691
251.825.025
97.205.000
0
97.205.000
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Kode Satker
Uraian Satker
Per 31 Des 2015
Satker Dekonsentrasi 310100 Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo (Dekon 2014) JUMLAH
Per 31 Des 2014
Naik/Turun
0
2.190.000
-2.190.000
2.085.408.022
1.531.611.904
553.796.118
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp1,729,265,716.00 merupakan pertanggungjawaban atas transaksi tahun 2015 yang dilakukan pada tahun 2016, terdiri dari pungutan pajak atas tunjangan kinerja bulan
Desember tahun 2015 sebesar Rp86,613,827.00, pengembalian belanja atas perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 sebesar Rp90,912,153.00, pengembalian belanja
atas perhitungan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp99,585,400.00, tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 sebesar Rp1,030,945,370.00, uang makan pegawai
bulan Desember 2015 sebesar Rp84,425,000.00, dan pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp336,783,966.00. Kas Lainnya dan Setara Kas pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi sebesar Rp97,205,000.00 berupa pertanggungjawaban pengembalian belanja. Pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, nilai sebesar Rp258,937,306.00 berupa hibah langsung dalam bentuk uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 dan
dikembalikan ke lembaga donor pada tahun 2016 sebesar Rp33,104,127.00 serta pengembalian
belanja
perjalanan
dinas
yang
disetor
tahun
2016
sebesar
Rp225,833,179.00. Kas Lainnya dan Setara Kas pada 34 satker dekon tahun 2015 sebesar Rp0.00. C.1.3 Persediaan Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
-43 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp6,149,085,177.00, dan Rp1,004,014,588.00, sehingga nilai persediaan naik sebesar Rp5,145,070,589.00. Nilai kenaikan tersebut dirinci sebagai berikut:
Tabel 20 Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode Akun
Uraian Akun
31 Des 2015
117111 Barang Konsumsi 117131 Bahan Baku 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 117199 Persediaan Lainnya JUMLAH
31 Des 2014
Naik/(Turun)
6.076.526.897
946.405.358
0
3.490.000 0
26.494.050
5.130.121.539
26.494.050
46.064.230
54.119.230
(8.055.000)
6.149.085.177
1.004.014.588
5.145.070.589
Sumber : Laporan Barang Persediaan Kemen. PPPA periode tahun 2015 Nilai Persediaan Lainnya sebesar Rp46,064,230.00 berupa persediaan obat-obatan yang
ada di Klinik Kesehatan Kemen. PPPA yang tercatat pada satker 427944 Menegpp. Sedangkan nilai barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan pada masyarakat merupakan barang persediaan yang sedianya akan diserahkan pada masyarakat, namun
sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan proses serah terima. Nilai barang persediaan lainnya yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp26,494,050.00 tercatat pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp4,054,050.00, dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22,440,000.00.
Nilai realisasi belanja 526112 peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00 menghasilkan beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00 dan belanja 526311
barang
lainnya
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat/pemda
sebesar
Rp825,499,800.00 menghasilkan beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Dari perolehan dan distribusinya, saldo
barang yang akan diserahkan pada masyarakat seharusnya sebesar Rp301,772,050.00, namun nilai di neraca percobaan periode tahun 2015 saldonya tercatat sebesar Rp26,494,050.00. Hal ini berarti, dari nilai belanja perolehan barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat ada yang menghasilkan atau tercatat sebagai persediaan barang konsumsi atau persediaan lainnya dan hal ini belum dapat ditelusuri lebih lanjut. -44 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Selain pada satker 427944 Menegpp dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, nilai persediaan yang tercatat berupa barang konsumsi dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 21 Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker
Kode Satker 427944
Menteri Negara PP
664937 664941
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
759.133.372
369.257.683
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
398.627.000
21.310.000
377.317.000
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
1.152.131.000
68.200.000
1.083.931.000
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
1.694.093.885
156.487.295
1.537.606.590
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
1.425.465.470
266.165.460
1.159.300.010
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
610.756.000
56.228.000
554.528.000
664983
KPAI
108.878.450
66.366.150
42.512.300
6.149.085.177
1.004.014.588
5.145.070.589
JUMLAH
389.875.689
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Mutasi nilai persediaan menurut perolehannya dirinci sebagai berikut: Tabel 22 Mutasi Perolehan Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 MUTASI
NO
SALDO AWAL 1 JANUARI 2015
1
1.004.014.588
PEMBELIAN Menggunakan belanja bahan 521211 Menggunakan belanja persediaan 521811
2
15.104.593.817 841.410.005 13.268.344.012
Menggunakan belanja peralatan dan mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526112 Menggunakan belanja barang lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526311 Menggunakan belanja modal peralatan dan mesin 532111 HIBAH
JUMLAH PERSEDIAAN
-45 -
NILAI
135.850.000
825.499.800 33.490.000 3
82.020.000
GIZ
73.855.000
GIZ
8.165.000 4 = (1+2+3)
16.190.628.405
Penjelasan atas pos-pos Neraca
MUTASI PEMAKAIAN
NO 5
NILAI 10.057.333.624
Beban peralatan dan mesin yang akan diserahkan pada masyarakat/ pemda 526112
211.951.800
Beban barang lainnya yang akan diserahkan pada masyarakat/ pemda 526311
447.625.950
Beban persediaan konsumsi 593111
9.151.126.724
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan 593113
25.094.500
Beban persediaan bahan baku 593131
33.490.000
Beban persediaan lainnya 593149 TRANSFER KELUAR (313211) Bahan perpustakaan KPAI JUMLAH SEBELUM PENYESUAIAN
188.044.650 6
6.740.000 6.740.000
7 = (4-5-6)
PENYESUAIAN
8
SALDO AKHIR
9 = (7-8)
6.126.554.781 (22.530.396) 6.149.085.177
Sumber : Analisa perhitungan atas transaksi persediaan periode tahun 2015. Pada Tabel 21, nilai mutasi tambah berupa perolehan persediaan yang berasal dari pembelian sebesar Rp15,104,593,817.00 yang terdiri dari perolehan persediaan menggunakan belanja bahan 521211 sebesar Rp841,410,005.00, perolehan menggunakan
belanja persediaan 521811 sebesar Rp13,268,344,012.00, perolehan menggunakan belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526112 sebesar
Rp135,850,000.00, perolehan menggunakan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda 526312 sebesar Rp825,499,800.00, dan perolehan menggunakan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33,490,000.00. Selain perolehan persediaan dari pembelian, perolehan persediaan juga berasal dari hibah barang persediaan dari lembaga donor GIZ sebesar Rp82,020,000.00, sehingga total mutasi tambah barang persediaan sebesar Rp15,186,613,817.00.
-46 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Sedangkan mutasi kurang barang persediaan berasal dari pemakaian barang persediaan sebesar Rp10,057,333,624.00 dan transfer Rp6,740,000.00,
sehingga
total
mutasi
keluar bahan perpustakaan sebesar
kurang
barang
persediaan
sebesar
Rp10,064,073,624.00. Penyesuaian nilai persediaan merupakan penyesuaian terhadap nilai persediaan sebagai akibat diterapkannya metode harga pembelian terakhir atas penilaian persediaan. Nilai penyesuaian nilai persediaan sebesar (Rp22,530,396.00) merupakan mutasi tambah atas
nilai persediaan, sehingga dari saldo awal persediaan sebesar Rp1,004,014,588.00 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp15,186,613,817.00, dikurang dengan mutasi
kurang sebesar Rp10,064,073,624.00 dan penyesuaian tambah nilai persediaan sebesar Rp22,530,396.00 maka saldo akhir persediaan sebesar Rp6,149,085,177.00. Nilai persediaan pada 34 satker dekon periode tahun 2015 dan 12 satker dekon periode tahun 2014 sebesar Rp0.00. Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik dan berada dalam kondisi baik. C.2. ASET TETAP Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut: Tabel 23 Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No
Uraian
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
1 2 3 4 5 6
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Aset Tetap
Rp 294.120.000 Rp 60.701.368.468 Rp 100.574.139.713 Rp 5.392.064.725 Rp 273.611.444 Rp Rp 167.235.304.350 Rp (41.257.129.428)
Rp 294.120.000 Rp 47.077.232.800 Rp 118.729.623.419 Rp 556.667.125 Rp 393.313.914 Rp Rp 167.050.957.258 Rp (30.454.944.841)
7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap
Naik/(Turun) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13.624.135.668 (18.155.483.706) 4.835.397.600 (119.702.470) 184.347.092 (10.802.184.587)
Rp 125.978.174.922 Rp 136.596.012.417 Rp (10.617.837.495)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Dalam rangka rekonsiliasi internal, aset tetap pada Neraca dan posisi aset tetap pada data BMN dibandingkan yang hasilnya disajikan sebagai berikut: -47 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 24 Rekonsiliasi data antara Aset Tetap pada Neraca dan pada data BMN Per 31 Desember 2015
No 1 2 3 4 5 6
Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Data Neraca 294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 167.235.304.350 (41.257.129.428) 125.978.174.922
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Data BMN 294.120.000 60.701.368.468 100.574.139.713 5.392.064.725 273.611.444 167.235.304.350 (41.257.129.428) 125.978.174.922
Selisih Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN Periode Tahunan TA 2015
Tidak terdapat perbedaan atau selisih komposisi nilai aset tetap pada Neraca dengan nilai aset tetap pada data Barang Milik Negara. Penjelasan per akun Aset Tetap sebagai berikut: C.2.1 Tanah Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp294.120.000,00 merupakan nilai Neraca per 31 Desember 2014, sehingga tidak terdapat mutasi/perubahan pada periode TA 2015. Tanah seluas 360m2 tersebut adalah tanah milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA), yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut: 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45), 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44), 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .
Keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kemen. PPPA. Nilai Aset Tanah tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
-48 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar
Rp60,701,368,468.00 dan Rp47.077.232.800,00. Nilai Aset Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp13,624,135,668.00 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp14,948,7,251.00 dan
mutasi kurang sebesar Rp1,324,481,583.00. Rincian daftar mutasi/perubahan aset peralatan dan mesin sebagai berikut: Tabel 25
Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 Mutasi Tambah Pembelian aset dengan 532111 Hibah Masuk Reklas Masuk (koreksi) Transfer Masuk Jumlah Mutasi Kurang Transfer Keluar Pelepasan Aset Reklas Keluar (koreksi) Reklasifikasi AT-AL Jumlah Nilai Kenaikan Aset
Rp Rp Rp Rp Rp
3.095.914.313 674.538.048 11.069.158.890 109.006.000 14.948.617.251
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(109.006.000) (124.325.483) (14.940.000) (1.076.210.100) (1.324.481.583) 13.624.135.668
Sumber : Catatan atas Laporan BMN periode tahun 2015 Pada Tabel 25, mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp14,948,617,251.00 meliputi: (1) perolehan peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian menggunakan
belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3,095,914,313.00, (2) Hibah langsung dalam
bentuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp674,538,048.00 dari Gesellschaft fuer
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui Proyek Strengthening Women’s Rights Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ). Pengesahan atas transaksi
penerimaan hibah tersebut dengan MPHLBJS No.837 dan 838 tanggal 30 November 2015. (3) Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp11,069,158,890.00 terdiri dari
koreksi pencatatan atas aset alat persenjataan menjadi aset komputer sebesar Rp14,940,000.00 dan koreksi atas pencatatan aset peralatan dan mesin yang semula tercatat
dalam aset gedung dan bangunan sebesar Rp11,054,218,890.00 pada satker Menteri Negara PP (4) Transfer masuk aset sebesar Rp109,006,000.00 berupa pengadaan/pembelian aset alat angkutan oleh satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak namun pencatatan asetnya dilakukan pada satker 427944 Menteri Negara PP. -49 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Sedangkan mutasi kurang aset peralatan dan mesin sebesar Rp1,324,481,583.00 meliputi: (1) Transfer keluar aset sebesar Rp109,006,000.00 berupa pengadaan/pembelian aset alat
angkutan oleh satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak namun pencatatan asetnya dilakukan pada satker 427944 Menteri Negara PP, (2) Transaksi pelepasan aset sebesar Rp124,325,483.00 merupakan usulan barang rusak berat kepada pengelola barang
(Kementerian Keuangan) untuk dilakukan penghapusan aset, (3) Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp14,940,000.00 merupakan koreksi pencatatan atas aset alat
persenjataan menjadi aset computer, dan (4) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp1,076,210,100.00 merupakan pemindahbukuan aset peralatan dan mesin yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan ke dalam aset lain-lain dalam rangka proses penghapusan aset. Mutasi/perubahan nilai aset peralatan dan mesin dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 26
Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 Uraian Satker
Kode Satker 427944
Menteri Negara PP
664937
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
48.289.384.883
36.583.842.150
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
846.857.985
778.371.051
68.486.934
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
1.124.478.447
950.387.446
174.091.001
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
2.008.594.826
1.395.786.826
612.808.000
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
1.534.335.195
1.066.048.195
468.287.000
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
1.632.383.498
1.284.983.498
347.400.000
664983
KPAI
5.265.333.634
5.017.813.634
247.520.000
60.701.368.468
47.077.232.800
13.624.135.668
JUMLAH
11.705.542.733
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Satker, 31 Desember 2015 Mutasi aset peralatan dan mesin pada satker kedeputian dan satker 664983 KPAI berupa perolehan aset peralatan dan mesin melalui pembelian aset menggunakan belanja modal peralatan dan mesin dan transfer keluar pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan
Anak. Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin pada satker 427944 Menteri Negara PP berupa pembelian aset, perolehan hibah, reklasifikasi masuk/keluar, transfer masuk, pelepasan aset melalui usulan barang rusak berat ke pengelola barang, dan reklasifikasi aset tetap – aset lainnya.
Nilai Aset Peralatan dan Mesin pada 34 satker dekon tahun 2015 dan 12 satker dekon tahun 2014 sebesar Rp0.00 karena satker dekon tidak dimaksudkan untuk pengadaan aset. -50 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp100,574,139,713.00 dan Rp118,729,623,419.00. Nilai aset gedung dan
bangunan turun sebesar Rp18,155,483,706.00 meliputi mutasi tambah sebesar Rp45,980,000.00 berupa pengembangan nilai aset menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin serta mutasi kurang sebesar Rp18,201,463,706.00 yang terdiri dari koreksi nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp2,311,847,216.00 sehubungan dengan kelebihan perhitungan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran pada proses
pembangunan gedung Kemen. PPPA yang merupakan hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 dan koreksi atas pencatatan aset gedung dan bangunan sebesar Rp15,889,616,490.00 menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp11,054,218,890.00 dan aset jaringan sebesar Rp4,835,397,600.00 sehubungan dengan rekomendasi atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2015. Nilai Aset Gedung dan Bangunan terdiri dari aset gedung yang berasal dari penyelesaian pembangunan/ reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang diperoleh pada periode tahun 2014 sebesar Rp100,287,734,053.00, pengembangan aset gedung
sebesar Rp45,980,000.00, dan bangunan milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru
Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat senilai Rp240,425,660.00. Nilai Aset Gedung dan Bangunan tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp5,392,064,725.00 dan Rp556,667,125.00 sehingga nilai aset jalan, irigasi dan jaringan naik sebesar Rp4,835,397,600.00 berupa mutasi tambah aset jaringan yang berasal dari koreksi atas nilai aset gedung dan bangunan menjadi aset jaringan. Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi:
a) Penyelesaian pembangunan atau reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset Jaringan berupa instalasi lain-lain sebesar Rp301.559.125,00 yang diperoleh pada periode
-51 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
tahun 2014 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
b) Reklasifikasi aset yang semula tercatat dalam aset gedung menjadi aset jaringan berupa instalasi jaringan sebesar Rp4,835,397,600.00 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
c) Jaringan Telepon sebanyak 2 (dua) unit atau sebesar Rp239.608.000,00 yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan
d) Instalasi penangkal petir manual sebesar Rp15.500.000,00
yang tercatat pada
Satker 664983 KPAI. C.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp273,611,444.00 dan Rp393,313,914.00. Nilai Aset Tetap Lainnya turun sebesar Rp119,702,470.00 yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp19,997,825.00 berupa pembelian 291 unit bahan perpustakaan menggunakan belanja 536111 modal lainnya
dan mutasi kurang sebesar Rp139.700.295,00 berupa penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke Kementerian Sekretaris Negara selaku pemilik gedung yang digunakan dalam operasional satker 664983 KPAI.
Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp273,611,444.00 dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai berikut: a) Monografi sebanyak 2.715 unit dengan nilai Rp243.613.619,00,
b) Bahan Kartografi Lainnya berupa Naskah dan Lukisan sebanyak 2 unit dengan nilai Rp1.500.000,00, c) Alat musik modern/band sebanyak 1 unit dengan nilai Rp4.500.000,00, d) Lukisan cat minyak sebanyak 4 unit dengan nilai Rp4.000.000,00, dan
e) Bahan perpustakaan sebanyak 291 unit dengan nilai Rp19,997,825.00. C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan jumlah penyusutan tiap semester yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.
-52 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp41,257,129,428.00 dan Rp30,454,944,841.00 sehingga nilai penyusutan aset tetap periode tahun 2015 sebesar Rp10,802,184,587.00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 27 Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2015 Saldo Per 31 Des 2015 No
Uraian
Nilai Aset
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2014
Penyusutan TA 2015
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2015
Nilai Buku Aset
1 Tanah
Rp
294.120.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
294.120.000
2 Peralatan dan Mesin
Rp
60.701.368.468 Rp
(29.087.671.025) Rp
(7.440.603.215) Rp
(36.528.274.240) Rp
(4.914.576.797)
3 Gedung dan Bangunan
Rp
100.574.139.713 Rp
(1.214.945.178) Rp
(1.830.887.717) Rp
(3.045.832.895) Rp
96.313.361.640
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp
5.392.064.725 Rp
(147.828.638) Rp
(1.530.693.655) Rp
(1.678.522.293) Rp
3.565.713.794
5 Aset Tetap Lainnya
Rp
273.611.444 Rp
(4.500.000) Rp
- Rp
(4.500.000) Rp
264.611.444
Rp 167.235.304.350 Rp
(30.454.944.841) Rp
(10.802.184.587) Rp (41.257.129.428) Rp
95.523.230.081
JUMLAH
Sumber : Lampiran posisi Neraca BMN Periode Tahunan, 31 Desember 2015. Nilai penyusutan periode tahun 2015 sebesar Rp10,802,184,587.00 meliputi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp7,440,603,215.00, penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1,830,887,717.00, dan penyusutan jaringan sebesar Rp1,530,693,655.00. Nilai penyusutan periode tahun 2015 yang ada di neraca sebesar Rp10,802,184,587.00 dibandingkan dengan nilai beban penyusutan periode tahun 2015 yang ada di laporan
operasional sebesar Rp10,141,129,051.00, terdapat selisih sebesar Rp661,055,536.00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 28
Perbandingan Antara Nilai Penyusutan dan Beban Penyusutan Periode Tahun 2015 Akun Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan JUMLAH
Periode Tahun 2015 Penyusutan Beban Penyusutan 7.440.603.215 7.057.954.329 1.830.887.717 2.036.020.827 1.530.693.655 1.047.153.895 10.802.184.587 10.141.129.051
Koreksi Penyusutan Tambah Kurang 382.648.886 1.696.458.423 1.313.809.537 (205.133.110) 205.133.110 483.539.760 483.539.760 661.055.536 2.179.998.183 1.518.942.647 Selisih
TOTAL 382.648.886 (205.133.110) 483.539.760 661.055.536
Sumber: Analisa transaksi buku besar basis akrual, 2015
-53 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Koreksi tambah penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,696,458,423.00 meliputi koreksi atas penyusutan aset peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah langsung dari GIZ sebesar Rp621,907,268.00, koreksi penyusutan atas aset peralatan dan mesin pada
satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang sebesar Rp19,576,250.00, koreksi penyusutan atas reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin karena perubahan pencatatan sebesar Rp14,940,000.00, koreksi penyusutan atas transfer masuk aset
peralatan dan mesin sebesar Rp109,006,000.00, dan koreksi penyusutan atas reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin yang berasal dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp931,028,905.00. Sedangkan koreksi kurang penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,313,809,537.00 meliputi koreksi atas penyusutan aset yang diserahkan ke pengelola barang sebesar Rp113,653,437.00, koreksi atas penyusutan aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1,076,210,100.00, koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset peralatan
dan mesin karena perubahan pencatatan sebesar Rp14,940,000.00, dan koreksi penyusutan atas transfer keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp109,006,000.00. Koreksi kurang penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp205,133,110.00 meliputi
koreksi atas penyesuaian nilai aset gedung karena kelebihan volume dan kelebihan bayar sebesar Rp46,236,945.00, dan koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin dan aset jaringan sebesar Rp158,896,165.00.
Sedangkan Koreksi tambah penyusutan jaringan sebesar Rp483,539,760.00 berupa koreksi penyusutan atas reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset jaringan. Rincian nilai penyusutan aset tetap periode tahun 2015 menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 29
Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja Periode Tahun 2015 Akumulasi Penyusutan Kode Satker
-54 -
Uraian Satker
427944
Menteri Negara PP
664937
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
Nilai Aset Tetap Sblm Penyusutan
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Penyusutan Periode TA 2015
Nilai Buku Aset Tetap
154.807.820.765
(31.345.438.556)
(21.468.622.472)
(9.876.816.084)
123.462.382.209
846.857.985
(783.045.230)
(747.734.751)
(35.310.479)
63.812.755
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Kode Satker
Uraian Satker
Nilai Aset Tetap Sblm Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Penyusutan Periode TA 2015 Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2015
Nilai Buku Aset Tetap
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
1.124.478.447
(982.266.321)
(880.675.446)
(101.590.875)
142.212.126
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
2.008.594.826
(1.440.960.327)
(1.248.134.929)
(192.825.398)
567.634.499
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
1.534.335.195
(1.070.157.979)
(1.047.835.695)
(22.322.284)
464.177.216
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
1.632.383.498
(1.317.439.248)
(1.189.922.248)
(127.517.000)
314.944.250
664983
KPAI
5.280.833.634
(4.317.821.767)
(3.872.019.300)
(445.802.467)
963.011.867
(41.257.129.428) (30.454.944.841)
(10.802.184.587)
125.978.174.922
JUMLAH
167.235.304.350
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan satker
664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp4,317,821,767.00 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp4,309,684,267.00 dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp8,137,500.00.
Sedangkan nilai akumulasi penyusutan pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp31,345,438,556.00 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp26,624,720,868.00,
akumulasi
penyusutan
gedung
dan
bangunan
sebesar
Rp3,045,832,895.00, akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp1,670,384,793.00, dan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp4,500,000.00.
-55 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.3. ASET LAINNYA Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut:
Tabel 30 Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No Uraian 1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-lain Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya
Per 31 Des 2015 Rp 3.244.886.000 Rp 1.076.210.100 Rp 4.321.096.100 Rp (1.076.210.100) Rp 3.244.886.000
Per 31 Des 2014 Rp 3.581.798.500 Rp Rp 3.581.798.500 Rp Rp 3.581.798.500
Naik/(Turun) Rp (336.912.500) Rp 1.076.210.100 Rp 739.297.600 Rp (1.076.210.100) Rp (336.912.500)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Dalam rangka rekonsiliasi internal, aset lainnya pada Neraca dan posisi aset lainnya pada data BMN dibandingkan yang hasilnya disajikan sebagai berikut: Tabel 31
Perbandingan Nilai Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2015 No Uraian 1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-lain Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya
Data Neraca Rp 3.244.886.000 Rp 1.076.210.100 Rp 4.321.096.100 Rp (1.076.210.100) Rp 3.244.886.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Data BMN 3.244.886.000 1.076.210.100 4.321.096.100 (1.076.210.100) 3.244.886.000
Selisih Rp Rp Rp Rp Rp
-
Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN periode Tahunan, 31 Desember 2015.
Tidak terdapat perbedaan/ selisih nilai aset lainnya pada Neraca dengan nilai aset lainnya pada data Barang Milik Negara.
Penjelasan lebih rinci per akun aset lainnya sebagai berikut:
-56 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.3.1 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3,244,886,000.00 dan Rp3,581,798,500.00. Nilai aset tak berwujud turun sebesar Rp336,912,500,00 yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp817,715,000.00 berupa:
1. Pembelian/pengadaan software pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan senilai Rp188,000,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya, senilai Rp4,900,000.00 menggunakan belanja modal peralatan dan mesin, dan senilai Rp20,000,000.00 menggunakan belanja 521219 barang non operasional lainnya,
2. Pembelian/pengadaan software pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan
Perempuan senilai Rp425,015,000.00 menggunakan belanja 522131 jasa konsultan,
3. Pembelian/pengadaan software pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak senilai Rp89,900,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya,
4. Pembelian/pengadaan software pada satker 664983 KPAI senilai Rp89,900,000.00 menggunakan belanja 536111 modal lainnya,
dan mutasi kurang sebesar Rp1,154,627,500.00 berupa penghapusan/ pelepasan software pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp1,144,227,500.00 dan satker 664941
Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum sebesar Rp10,400,000.00. Nilai Aset Tak Berwujud dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:
Tabel 32
Rincian Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Satker
Kode Satker
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
427944
Menteri Negara PP
Rp
1.583.286.000 Rp
2.514.613.500 Rp
(931.327.500)
664937
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
Rp
- Rp
- Rp
-
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
Rp
- Rp
10.400.000 Rp
(10.400.000)
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
Rp
1.163.700.000 Rp
738.685.000 Rp
425.015.000
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
Rp
58.500.000 Rp
58.500.000 Rp
-
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Rp
89.900.000 Rp
- Rp
89.900.000
664983
KPAI
Rp
349.500.000 Rp
259.600.000 Rp
89.900.000
3.244.886.000 Rp 3.581.798.500 Rp
(336.912.500)
JUMLAH
Rp
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015 -57 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp3,244,886,000.00 berupa 28 unit software computer, dengan rincian sebagai berikut:
Nilai aset tak berwujud pada 34 satker dekon periode tahun 2015 dan 12 satker dekon periode tahun 2014 sebesar Rp0.00 karena satker dekon tidak dialokasikan untuk pengadaan aset. -58 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan.
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,076,210,100.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut terdiri dari 1 unit sedan senilai Rp74,293,500.00, 12 unit minibus senilai Rp963,378,000.00, dan 5 unit sepeda motor senilai Rp38,538,600.00.
C.3.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya pada Kemen. PPPA merupakan nilai reklasifikasi masuk atas jumlah penyusutan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Meteri Keuangan Nomor: 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2015 Kemen. PPPA belum menerapkan amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud.
Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1,076,210,100.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut merupakan nilai penyusutan/amortisasi atas aset lain-lain, berupa aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan. C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut:
-59 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 33 Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No
Uraian
Per 31 Des 2015
1 2 3 4
Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang Belum Disahkan Uang Muka dari KPPN Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH
Rp 1.115.370.370 Rp 1.746.734.563 Rp 1.846.016.183 Rp 86.613.827 Rp 4.794.734.943
Per 31 Des 2014 Rp Rp Rp Rp Rp
1.163.363.060 91.985.222 1.255.348.282
Naik/(Turun) Rp (47.992.690) Rp 1.746.734.563 Rp 1.846.016.183 Rp (5.371.395) Rp 3.539.386.661
Sumber : Neraca K/L Tahunan Komparatif, 31 Desember 2015 Penjelasan per akun Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut: C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,115,370,370.00 dan nilai per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.163.363.060,00. Nilai utang kepada pihak ketiga
berupa tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya karena menunggu perhitungan daftar hadir pegawai. C.4.2 Hibah yang Belum Disahkan Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,746,734,563.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut merupakan hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya
karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas
-60 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan
Batas
Waktu
Pengesahan
dan
Penyelesaian
Administrasi
atas
Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.
C.4.3 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau
dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,846,016,183.00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.
Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 merupakan saldo UP dan TUP periode tahun 2015 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal Neraca. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2016. Rincian saldo Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing satker adalah sebagai berikut: Tabel 34 Rincian Nilai Uang Muka dari KPPN Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Kode Satker
Uraian Satker
Per 31 Des 2015
Per 31 Des 2014
Naik/(Turun)
Satker Pusat 427944
Menteri Negara PP
47,933,900
0
47,933,900
664937
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
1,349,899,366
0
1,349,899,366
664941 664958
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
0
0
0
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
0
0
0
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
664983
KPAI
0
0
0
350,193,945
0
350,193,945
0
0
0
Satker Dekonsentrasi 240100
Badan PP Setda Prov. NTT
56,515,000
0
56,515,000
210006
Biro PKSDM Setda Prov. Maluku
11,732,000
0
11,732,000
250113
Biro PP Setda Prov. Papua
20,568,402
0
20,568,402
135199
Badan PPAMKB Prov. Kalbar JUMLAH
9,173,570
0
9,173,570
1,846,016,183
0
1,846,016,183
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif Tingkat Satker, 31 Desember 2015. -61 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp86,613,827.00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp91,985,222.00. Nilai tersebut berupa pungutan pajak
tunjangan kinerja bulan Desember yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca, namun telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2016. Pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara masuk pada akun utang kepada pihak ketiga lainnya. Hal sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan No. S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun
Anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2015.
C.5. EKUITAS Nilai Ekuitas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp134,508,835,361.00 dan Rp141.458.089.127,00. Nilai penurunan ekuitas sebesar Rp6,949,253,766.00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
-62 -
Penjelasan atas pos-pos Neraca
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp441,940.00 dan Rp0,00. Nilai tersebut berupa pendapatan 423221 jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp367,440.00 dan pendapatan 423999 anggaran lain-lain sebesar Rp74,500.00.
Pendapatan-L0 sebesar Rp441,940.00 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 35
Rincian Nilai Pendapatan-LO Menurut Satker Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 No
Kode Satker
1
035161 (Jateng)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
8.660
2
140100 (Kalteng)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
7.151
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Rp
74.000
160036 (Kaltim)
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
Rp
500
170103 (Sulut)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
38.474
4
280100 (Malut)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
179.765
5
305145 (Babel)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
123.982
7
350059 (Kaltara)
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
9.408
Rp
441.940
3
Uraian Akun
JUMLAH
Nilai
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker periode tahun 2015. D.2. BEBAN D.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp32.715.367.017,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai
adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian nilai beban pegawai menurut akun disajikan sebagai berikut: -63-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
Tabel 36 Rincian Nilai Beban Pegawai Menurut Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Periode
Uraian
%
- Rp - Rp
Nilai 8.994.765.390 202.621
100,00%
587.317.853 Rp
- Rp
587.317.853
100,00%
141.350.082 Rp
- Rp
141.350.082
100,00%
Rp
3.489.815.000 Rp
- Rp
3.489.815.000
100,00%
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS
Rp
63.745.000 Rp
- Rp
63.745.000
100,00%
511125 Beban Tunj. PPh PNS
Rp
438.590.242 Rp
- Rp
438.590.242
100,00%
511126 Beban Tunj. Beras PNS
Rp
460.441.720 Rp
- Rp
460.441.720
100,00%
511129 Beban Uang Makan PNS
Rp
1.583.089.200 Rp
- Rp
1.583.089.200
100,00%
511147 Beban Tunj. Lain-lain
Rp
- Rp
- Rp
-
100,00%
511151 Beban Tunj. Umum PNS Rp 511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS Rp
221.495.000 Rp
- Rp
221.495.000
100,00%
Rp
- Rp
1.426.500.000
100,00%
511111 Beban Gaji Pokok PNS 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS
Rp Rp
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS
Rp
511122 Beban Tunj. Anak PNS
Rp
511123 Beban Tunj. Struktural PNS
31 Des 2015 31 Des 2014 8.994.765.390 Rp 202.621 Rp
Selisih Naik/(Turun)
1.426.500.000
100,00%
511512 Beban Tunj. Pegawai Non PNS
Rp
135.625.000 Rp
- Rp
135.625.000
100,00%
512211 Beban Uang Lembur
Rp
- Rp
- Rp
-
100,00%
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Rp
- Rp
15.172.429.909
100,00%
- Rp 32.715.367.017
100,00%
JUMLAH
Rp
15.172.429.909
Rp
32.715.367.017 Rp
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 D.2.2 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.372,661,374,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian nilai Beban Persediaan menurut akun adalah sebagai berikut: Tabel 37 Rincian Nilai Beban Persediaan Menurut Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Uraian
593111 Beban Persediaan Konsumsi 593131 Beban Persediaan Bahan Baku 593149 Beban Persediaan Lainnya JUMLAH
Periode 31 Des 2015 31 Des 2014 Rp 9.151.126.724 Rp Rp 33.490.000 Rp 188.044.650 Rp Rp
9.372.661.374 Rp
Selisih Naik/(Turun)
%
- Rp
Nilai 9.151.126.724
100,00%
- Rp
188.044.650
100,00%
- Rp
9.372.661.374
100,00%
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 -64-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
D.2.3 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014 masing-masing sebesar Rp94,477,891,255,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa menurut akun adalah sebagai berikut: Tabel 38 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Periode
Uraian
521111 Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan 521113 Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Beban Honor Operasional Satuan 521115 Kerja
Rp
31 Des 2015 31 Des 2014 3.609.086.874 Rp
Selisih Naik/(Turun)
%
- Rp
Nilai 3.609.086.874
100,00%
Rp
179.983.238 Rp
- Rp
179.983.238
100,00%
Rp
40.608.580 Rp
- Rp
40.608.580
100,00%
Rp
2.139.708.500 Rp
- Rp
2.139.708.500
100,00%
521119 Beban Barang Opr. Lainnya
Rp
3.795.415.649 Rp
- Rp
3.795.415.649
100,00%
521211 Beban Bahan
Rp
14.832.615.656 Rp
- Rp
14.832.615.656
100,00%
521213 Beban Honor Output Kegiatan
Rp
6.292.675.000 Rp
- Rp
6.292.675.000
100,00%
521219 Beban Barang Non Opr. Lainnya
Rp
13.776.987.831 Rp
- Rp
13.776.987.831
100,00%
522111 Beban Langganan Listrik
Rp
2.741.894.930 Rp
- Rp
2.741.894.930
100,00%
522112 Beban Langganan Telepon
Rp
221.793.285 Rp
- Rp
221.793.285
100,00%
522113 Beban Langganan Air
Rp
323.179.864 Rp
- Rp
323.179.864
100,00%
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Rp
573.388.868 Rp
- Rp
573.388.868
100,00%
522121 Beban Jasa Pos dan Giro
Rp
1.814.000 Rp
- Rp
1.814.000
100,00%
522131 Beban Jasa Konsultan
Rp
5.639.416.500 Rp
- Rp
5.639.416.500
100,00%
522141 Beban Sewa
Rp
3.213.590.000 Rp
- Rp
3.213.590.000
100,00%
522151 Beban Jasa Profesi
Rp
14.197.863.491 Rp
- Rp
14.197.863.491
100,00%
522191 Beban Jasa Lainnya
Rp
398.077.410 Rp
- Rp
398.077.410
100,00%
525113 Beban Jasa
Rp
22.499.791.579 Rp
- Rp
22.499.791.579
100,00%
Rp
94.477.891.255 Rp
- Rp
94.477.891.255
100,00%
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 Dalam nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp94,477,891,255.00 terdapat Beban Barang Non Operasional Lainnya yang berasal dari hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang sebesar Rp1,713,630,436.00 yang tercatat pada satker 664958 Deputi
Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,252,147,011.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00.
-65-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya
karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan
Batas
Waktu
Pengesahan
dan
Penyelesaian
Administrasi
atas
Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015. Namun berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun 2015 sebesar
Rp1,252,147,011.00 (Hibah UNFPA) dan sebesar Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.
Selain itu, Beban Jasa 525113 senilai Rp22,499,791,579 juga merupakan hibah
langsung luar negeri dalam bentuk jasa yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode tahun 2015. Nilai tersebut terdiri dari: 1. Hibah dalam bentuk jasa yang berasal dari United Nations Development Programme (UNDP) melalui proyek Strengthening Women’s Representation and
Participation in Govermance in Indonesia (SWARGA) dengan perjanjian hibah
nomor: 00066891 tanggal 14 September 2012, nomor register hibah 72912601 senilai US $2,173,083.00 dengan nilai realisasi sebesar US $1,356,551.56 ekuivalen dengan Rp17,453,392,371.00.
Hibah tersebut dikelola pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan telah disahkan dengan persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor: 2015019664941001 tanggal 31 Desember 2015,
2. Hibah dalam bentuk jasa yang berasal dari UNFPA sebesar Rp5,046,399,208.00 dengan rincian sebesar Rp2,072,922,967.00 dengan BAST tanggal 6 Januari 2015, sebesar Rp1,438,997,458.00 atau setara dengan US$ 114,789 dengan BAST tanggal 27 Oktober 2015, dan sebesar Rp1,534,478,783.00 dengan BAST tanggal 31 Desember 2015.
Hibah tersebut dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan telah disahkan dengan persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 31 Desember 2015. -66-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
D.2.4 Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.238.373.872,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan adalah sebagai berikut:
Tabel 39 Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Menurut Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Periode
Uraian
Beban Pemeliharaan Gedung dan 523111 Bangunan
31 Des 2015
Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014
%
Nilai
Rp
2.281.042.905 Rp
-
Rp
2.281.042.905
100,00%
523121
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp
3.912.736.467 Rp
-
Rp
3.912.736.467
100,00%
523129
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp
19.500.000 Rp
-
Rp
19.500.000
100,00%
593113
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
Rp
25.094.500 Rp
-
Rp
25.094.500
100,00%
Rp
6.238.373.872 Rp
- Rp
6.238.373.872
100,00%
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015
D.2.5 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp71,823,706,831,00 dan Rp0,00. Beban tersebut
adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 40
Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
524111 Beban Perjalanan Biasa
-67-
Periode
Uraian
31 Des 2015 Rp
28.633.271.787 Rp
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp
1.850.125.800 Rp
Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014
Nilai - Rp -
Rp
%
28.633.271.787
100,00%
1.850.125.800
100,00%
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
Periode
Kode Akun
Selisih Naik/(Turun)
Uraian 31 Des 2015
Beban Perjalanan Dinas Paket 524114 Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket 524119 Meeting Luar Kota
31 Des 2014
Nilai
%
Rp
21.002.365.685 Rp
- Rp
21.002.365.685
100,00%
Rp
16.097.566.298 Rp
- Rp
16.097.566.298
100,00%
524211 Beban Perjalanan Biasa - LN
Rp
3.550.888.405 Rp
Rp
3.550.888.405
100,00%
524219 Beban Perjalanan Lainnya - LN
Rp
689.488.856 Rp
- Rp
689.488.856
100,00%
Rp
71.823.706.831 Rp
71.823.706.831
100,00%
JUMLAH
-
-
Rp
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp659,577,750.00 dan Rp0,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 41 Rincian Nilai Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Periode
Uraian
31 Des 2015
Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014
Nilai
%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk 526312 Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
Rp
211.951.800 Rp
- Rp
211.951.800
100,00%
Beban Barang Lainnya Untuk 526311 Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Rp
447.625.950 Rp
- Rp
447.625.950
100,00%
Rp
659.577.750 Rp
- Rp
659.577.750
100,00%
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015 Nilai beban barang untuk diserahkan kepada sebesar Rp659,577,750.00 terdiri dari beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp211,951,800.00,
dan
beban
barang
lainnya
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat/pemda sebesar Rp447,625,950.00. Perolehan atas persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdiri dari belanja 526112 peralatan dan mesin untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp135,850,000.00, dan belanja 526311 -68-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp825,499,800.00. Dari perolehan dan distribusinya, saldo barang yang akan diserahkan pada masyarakat seharusnya sebesar Rp301,772,050.00, namun nilai di neraca percobaan periode tahun 2015 saldonya tercatat sebesar Rp26,494,050.00. Hal ini berarti, dari nilai belanja
perolehan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ada yang menghasilkan atau tercatat sebagai persediaan barang konsumsi atau persediaan lainnya dan hal ini belum dapat ditelusuri lebih lanjut. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited saldo
persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda sebesar Rp26,494,050.00 tercatat pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp4,054,050.00, dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22,440,000.00. D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp10,141,129,051,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 42
Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Beban Penyusutan Peralatan dan 591111 Mesin 591211
Periode
Uraian
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591313 Beban Penyusutan Jaringan JUMLAH
31 Des 2015
Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014
Nilai
%
Rp
7.057.954.329 Rp
- Rp
7.057.954.329
100,00%
Rp
2.036.020.827 Rp
- Rp
2.036.020.827
100,00%
Rp
1.047.153.895 Rp
- Rp
1.047.153.895
100,00%
Rp 10.141.129.051 Rp
- Rp
10.141.129.051
100,00%
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual Tahunan, 31 Desember 2015
-69-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
D.3 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 43
Rincian Nilai Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Kode Akun
Periode
Uraian
31 Des 2015
Selisih Naik/(Turun) 31 Des 2014
Nilai
%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp
(1.304.999.841) Rp
- Rp
(1.304.999.841)
100,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp
2.321.720.850 Rp
- Rp
2.321.720.850
100,00%
Rp
1.016.721.009 Rp
- Rp
1.016.721.009
100,00%
JUMLAH
Sumber : Laporan Operasional K/L Periode Tahunan, 31 Desember 2015 Beban pelepasan aset non lancar terdiri dari pelepasan aset pada satker 427944 Menteri
Negara PP berupa penghapusan bukuan software sebesar Rp1,144,227,500.00, usulan barang (peralatan dan mesin) yang rusak berat ke pengelola barang sebesar Rp124,325,483.00, dan koreksi atas penyusutan peralatan dan mesin yang diusulkan
sebagai barang rusak berat ke pengelola barang sebesar Rp113,653,437.00 serta pada satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum berupa penghapusan bukuan
software sebesar Rp10,400,000.00 dan pada satker 664983 KPAI berupa penyerahan
aset tetap renovasi yang telah dikapitalisasi ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp139,700,295.00. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2,321,720,850.00 merupakan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL). D.4 POS-POS LUAR BIASA Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Nilai Pos-Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
-70-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1 EKUITAS AWAL Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp141.458.089.127,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut terdiri dari migrasi atas pendapatan yang ditangguhkan pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp224,282,409.00, migrasi atas nilai ekuitas dana lancar sebesar Rp1,055,995,801.00, dan migrasi atas nilai ekuitas dana investasi sebesar Rp140,177,810,917.00. E.2 SURPLUS/(DEFISIT) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp224,411,544,201,00 dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3 PENYESUAIAN NILAI ASET Penyesuaian nilai aset mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan
akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan “Harga Perolehan Terakhir”. Penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp22.530.396,00 dan Rp0,00. E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap tanpa melalui proses revaluasi/ penilaian kembali. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp4,162,766,289.00 dan Rp0,00. Nilai tersebut meliputi koreksi tambah meliputi penyesuaian nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp489,307,268.00 dan Rp132,600,000.00 sehubungan dengan hibah langsung dalam bentuk barang yang diterima dari GIZ, koreksi nilai aset
gedung dan bangunan sebesar Rp2,311,847,216.00 karena kelebihan perhitungan volume dan pembayaran, penyesuaian nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp931,028,905.00 karena reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin dari aset gedung, penyesuaian nilai penyusutan jaringan sebesar Rp483,539,760.00 karena reklasifikasi masuk aset jaringan dari aset gedung. -71-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
Sedangkan koreksi kurang terdiri dari penyesuaian nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp46,236,945.00 sehubungan dengan koreksi nilai aset gedung dan bangunan karena kelebihan perhitungan volume dan pembayaran, dan penyesuaian nilai penyusutan gedung sebesar Rp158,896,165.00 karena reklasifikasi keluar aset gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin dan aset jaringan. Koreksi tambah dan kurang tersebut tercatat pada satker 427944 Menteri Negara PP.
Selain itu, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa koreksi tambah atas nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1,787,500.00 dan Rp17,788,750.00,
E.4 EKUITAS AKHIR Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp134,508,835,361,00 dan Rp0,00. Nilai penurunan Ekuitas periode 1 Januari – 31 Desember 2015 sebesar Rp6,949,253,766,00.
-72-
Penjelasan atas pos-pos LO dan LPE
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 1. Pertanggungjawaban UP/ TUP pada tahun 2016 Nilai pertanggungjawaban UP/ TUP yang dilakukan pada tahun 2016 sebesar Rp1,846,016,183.00. Nilai tersebut terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar Rp47,977,900.00, pada satker 664937 Deputi Bidang PUG
Bidang Ekonomi sebesar Rp1,349,899,366.00, pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp350,193,945.00 dan pada 4 satker dekonsentrasi yaitu satker 240100 provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar
Rp56,515,000.00, satker 210006 provinsi Maluku sebesar Rp11,732,000.00, satker 250113 provinsi Papua sebesar Rp20,568,402.00, dan satker 135199 provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp9,173,570.00.
2. Pertanggungjawaban Pengembalian Belanja dan Pungutan Pajak pada tahun 2016 Nilai pertanggungjawaban pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun 2016 terdapat pada satker 427944 Menteri Negara PP sebesar terdiri dari
pengembalian belanja atas perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 sebesar Rp90,912,153.00, pengembalian belanja atas perhitungan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp99,585,400.00, dan pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp336,783,966.00. Pada
satker
664937
Deputi
Bidang
PUG
Bidang
Ekonomi
sebesar
Rp97,205,000.00 berupa pertanggungjawaban pengembalian belanja perjalanan dinas, dan pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp225,833,179.00 pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
Selain itu, terdapat pungutan pajak atas tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp86,613,827.00 yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2016. 3. Hibah yang Belum disahkan, Perlakuan terhadap beban atas uang yang telah digunakan, dan Pengembalian sisa hibah yang tidak terealisasi. Pada periode tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan -73-
Pengungkapan Penting Lainnya
(Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,285,251,138.00 dan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Audited, atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan terhadap transaksi
belanjanya karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyelesaian Administrasi atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.
Transaksi penerimaan hibah dalam bentuk uang telah tercatat pada Neraca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp1,746,734,563.00 dengan rincian pada satker 664958 Deputi Bidang
Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) sebesar Rp1,285,251,138.00 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) sebesar Rp461,483,425.00. Berdasarkan usulan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Nomor: 153/LK-KPPPA/04/2016 tanggal 11 April 2016 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Nomor: NK-038/PB.6/2016 tanggal 15 April 2016, atas nilai uang yang telah dibelanjakan/ digunakan pada periode tahun 2015 sebesar Rp1,252,147,011.00 (Hibah UNFPA) dan sebesar Rp461,483,425.00 (Hibah UNICEF) diakui sebagai beban 521219 barang non operasional lainnya periode tahun 2015 pada Laporan Operasional.
Sedangkan terhadap sisa uang yang tidak terealisasi pada periode tahun 2015 masih tercatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp33,104,127.00. Nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan/ dikembalikan kepada lembaga donor (dhi UNFPA) pada tahun 2016.
D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK -74-
Pengungkapan Penting Lainnya
Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran. D.3. DAFTAR REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah pada Kementerian PPPA sebagaimana dalam lampiran. D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.4.1. Aset Renovasi Gedung dan Bangunan (Kapitalisasi) Pada tahun 2013 Satker KPAI melakukan kapitalisasi Renovasi Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung dan Bangunan, dan melaporkannya kepada Kementerian Sekretariat
Negara sebagai pemilik aset gedung dengan surat Nomor 937/Set/KPAI/12/2013 Tanggal 13 Desember 2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan, dengan nilai Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua
ratus sembilan puluh lima rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti surat tersebut, maka kepala KPAI telah
mengirimkan surat yang kedua dengan Nomor B-152 /Set/KPAI/2/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi dengan KPAI.
D.4.2. Pengembalian Aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Abdul Muis Nomor 7
Kemen. PPPA telah selesai membangun gedung kantor di Jalan Medan Merdeka barat
Nomor 15 Jakarta 10110 yang dilaksanakan secara multiyears pada tahun 2013 – 2014. Dengan telah selesainya pembangunan gedung tersebut, maka pada bulan Februari 2015 Kemen. PPPA telah melakukan serah terima pengembalian bangunan (Kemensetneg) yang berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110 kepada
Kemensetneg yang selama ini digunakan sebagai ruang kerja oleh Kemen. PPPA, sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Bangunan Barang Milik Kemensetneg dengan Kemen. PPPA dengan Nomor: PERJ-12/Kemensetneg/ Sesmen/09/2013 pada tanggal 25 September 2013. Pengembalian tersebut dibuktikan dengan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Pengembalian Bangunan Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta
10110
Milik
Kementerian
Sekretariat
Negara
dengan
Nomor:
001/BAST/GEDUNG/SETMEN/ROUM/RT/02/2015, tanggal 9 Februari 2015. BAST tersebut, ditandatangani oleh masing – masing Kepala Biro Umum, yaitu: Sdr. Indra -75-
Pengungkapan Penting Lainnya
Gunawan bertindak sebagai dan atas nama Pengguna Barang KemenPPPA, dan Sdr. Indra Iskandar bertindak sebagai dan atas nama Pengguna Barang Kemensetneg. D.4.3. Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendapat
bantuan untuk penguatan hak – hak perempuan di Indonesia dari Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) berupa Proyek Strengthening Women’s Rights Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) di KemenPPPA. KemenPPPA mendapat bantuan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) berupa Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR). Proyek SWR – GIZ berada di:
1. KemenPPPA – Jakarta, 2. Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak
dan
Keluarga
Berencana/BP3AKB - Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat). 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana/BPPKB – Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur).
Proyek SWR – GIZ yang berada di Jakarta dan Samarinda berakhir pada tanggal 30
April 2015, sedangkan Proyek SWR – GIZ yang berada di Mataram akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015 (adanya perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, sesuai
kesepakatan antara Sekretaris Kementerian PP dan PA dengan Principal Advisor Proyek SWR – GIZ yang telah ditandatangani pada tanggal 17 September 2014) dengan berakhirnya proyek di atas, maka aset milik Proyek SWR – GIZ tersebut dihibahkan kepada KemenPPPA.
Kronologis hibah Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA sebagai berikut:
a. Pada tanggal 11 Maret 2015, Principal Advisor SWR – GIZ mengundang KemenPPPA dan Instansi terkait, yaitu: -
Sekretaris Kementerian, Kepala Biro Umum KemenPPPA, yang diwakili oleh Saudara Achmad Irfan (Pengadministrasi BMN Satker Meneg PP)
-
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Informasi (PKNSI) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan,
-
Direktur Fasilitas Kepabeanan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, dan
-76-
Pengungkapan Penting Lainnya
-
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) – Kementerian Sekretariat Negara
untuk melakukan inventarisasi aset pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2015 Proyek SWR – GIZ yang berlokasi di kantor BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Dalam rangka pengelolaan aset yang telah dihasilkan oleh Proyek SWR – GIZ, maka dibutuhkan pemahaman dari pihak yang terkait, Oleh karena itu pada
tanggal 19 Maret 2015 Proyek SWR – GIZ melakukan rapat koordinasi mekanisme hibah aset Badan Internasional di Mataram dan melakukan inventarisasi aset di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2015 di KemenPPPA, dengan mengundang perwakilan dari: 1. KemenPPPA
2. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) – DJKN, Kementerian Keuangan
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan – Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan 4. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kemensetneg 5. GIZ Office Jakarta
b. Sebelum proyek berakhir pada tanggal 30 April 2015, Proyek SWR – GIZ pada tanggal 12 Maret 2015 mengirim surat kepada: -
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwakili oleh Saudara Achmad Irfan (Pengadministrasi BMN Satker Meneg PP)
-
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Informasi (PKNSI) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan,
-
Direktur Fasilitas Kepabeanan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, dan
-
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) – Kementerian Sekretariat Negara
-
Sekretaris Daerah Provinsi NTB
-
Badan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
untuk mengikuti rapat Mekanisme Hibah Asset Badan Internasional (asset Proyek SWR GIZ), yang tertempat di Kantor Pemerintah Provinsi NTB – Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram
c. Menindaklanjuti hasil inventarisasi, pada tanggal 14 April 2015 Sekretaris Kementerian mengajukan Surat Permohonan kepada Proyek SWR – GIZ, dengan
-77-
Pengungkapan Penting Lainnya
Nomor: B-536/Set/KPP-PA/Roum/04/2015, hal penarikan Kendaraan Roda empat (KR4) yang berada di Mataram – Provinsi NTB, untuk melakukan penarikan mobil (Kijang Innova) yang berada di Lombok.
d. Pada tanggal 26 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ merespon surat Sekretaris Kementerian, dengan hal Penarikan Mobil Toyota Innova di Lombok
masih belum dapat dipenuhi, sehingga belum dapat memenuhi permohonan KemenPPPA, dikarenakan Proyek SWR – GIZ di Provisi NTB akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Hal ini disebabkan adanya Amandemen Ketiga
Perjanjian Pelaksanaan pada Proyek Kerjasama Teknik tentang Penguatan Hak – Hak Perempuan yang ditandatangani oleh Principal Advisor GIZ (Ibu Mareike Zenker) dan Sekretaris Kementerian (Ibu Sri Danti Anwar) pada tanggal 17 September 2015. e. Pada tanggal 26 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian, hal: pemberitahuan barang inventaris/aset Proyek SWR – GIZ yang hilang, sehingga barang yang hilang tersebut tidak dapat dihibahkan kepada KemenPPPA,. Adapun barang yang hilang telah dilaporan
kepada Kepolisian Sub Sektor Merdeka Barat pada tanggal 09 April 2015, dengan Nomor Polisi: 137B/IV/2015/PolSub sector Merdeka Barat. f. Pada tanggal 30 April 2015, Proyek SWR – GIZ mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Barang Rusak aset Proyek SWR – GIZ dengan nilai sebesar Rp31.474.000,00
g. Pada tanggal 30 April 2015, Sekretaris Kementerian dan Principal Advisor Proyek SWR – GIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Proyek SWR – GIZ, dengan Nomor BAST: Proy SWR-001/Set/KPP-PA/Roum/RT/IV/2015
h. Pada tanggal 11 Mei 2015, Sekretaris Kementerian memberi surat kepada Principal Advisor Proyek SWR – GIZ, dengan nomor surat: B-704/Set/KPP-PA/Biro Umum/05/2015, hal persetujuan Penghapusan Aset Proyek SWR – GIZ yang rusak berat dan hilang melaui proses penghapusan yang mandiri dilaksanakan oleh GIZ
KemenPPPA menindaklanjuti terhadap hibah aset eks Proyek SWR – GIZ, dengan
mengajukan surat Nomor: B-908/Set/KPP-PA/Roum/06/2015 tanggal 11 Juni 2015
kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen – Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hal: Permohonan Nomor Registrasi dan Pengesahan
Hibah, dengan melampirkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat
Berharga
Nomor:
B-906/SET/KPP-PA/Roum/6/2015,
tertanggal 11 Juni 2015, dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa -78-
Pengungkapan Penting Lainnya
Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: B-907/SET/KPP-PA/Roum/6/2015, tertanggal 11 Juni 2015. Pada tanggal 18 Juni 2015 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko u.b Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen merespon surat Sekretaris Kementerian
dengan surat nomor: S-341/PR/2015, hal: Penerbitan Register untuk Kementerian Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak,
dan
surat
nomor:
S-
1198/PR.8/2015, hal Penyampaian SP3HL –BJS No. 0123/PR.8/2015, tertanggal 23 Juni 2015. SP3HL-BJS yang telah disahkan adalah sebagai berikut: a.
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Pemberdyaan Perempuan dan
b.
Nama dan Kode Satker
: Menteri
Perlindungan Anak
Negara
Pemberdayaan
Perempuan/427944
c.
Donor
: Mareike Zenker -Deutsche Gesellschaft für
d.
Nomor Register/Grant ID
: 23 LUEBFZ/LBDE0024
e.
Nomor
dan
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
tanggal : 0123/PR.8/2015 tanggal 23 Juni 2015
SP3HL-BJS f.
Nilai
SP3HL-BJS
disahkan
yang : Rp550.103.048,00
Penetapan Nomor Registrasi: No 1
Donor Name DEUTSCHE
GESELLSCHAFT
INTERNATIONALE
Reference
FÜR
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)
Proy
Project Name
SWR- HIBAH
Signed Date
LANGSUNG
001/Set/KPP-PA
BARANG
5
GESELLSCHAFT
/Roum/RT/IV/201 DEUTSCHE
DARI
INTERNATIONALE
FÜR
30
Apr-
-
Cur
Amount
IDR
550.103048,00
Register 23LUEBFZ
2015
ZUSAMMENARBEIT
(GIZ) GMBH UNTUK KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN
DAN
ANAK
Hasil inventarisasi aset Proyek SWR – GIZ yang berada di Provinsi DKI Jakarta (KemenPPPA), Provinsi Kalimantan Timur (BPPKB), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat -79-
Pengungkapan Penting Lainnya
(BP3AKB Mataram) dihibahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga pada tahun 2015 KemenPPPA mendapatkan Hibah dari eks Proyek Strengthening Women’s Rights – Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR–GIZ) dari Jerman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: (1) Pertama, pada tanggal 30 April 2015 aset senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima
puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau equivalen senilai EUR 39.989,90, dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Nomor Proy SWR001/Set/KPP-PA/Roum/RT/IV/2015 yang ditandatangani oleh Principal Advisor GIZ
(Ibu Mareike Zenker) dan Sekretaris Kementerian (Ibu Sri Danti Anwar). Dari total aset senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah), aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp541.938.048,00
(lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) berada di KemenPPPA, sedangkan aset lancar berupa persediaan senilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu
rupiah) berada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur.
(2) Kedua, pada tanggal 31 Agustus 2015 aset senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima rupiah) atau equivalen senilai EUR 11.499,31 dengan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor Proy SWR- 002/Set/KPPPA/Roum/RT/VIII/2015, jangka waktu untuk fase yang sedang berjalan di BP3AKB – Provinsi NTB (pada waktu tanggal 30 April 2015 telah selesai proyek SWR – GIZ di
KemenPPPA - Provinsi DKI Jakarta, dan BPPKB - Provinsi Kalimantan Timur) diperpanjang sampai dengan 8 (delapan) bulan atau sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan kesepakatan antara Sekretaris Kementerian dengan
Advisor GIZ. Yang tertera dalam Amandemen Ketiga Perjanjian dimana Barang Milik Negara tersebut. Dari total aset senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), aset berupa kendaraan bermotor roda
empat (KR4) jenis Kijang Innova senilai Rp132,600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) akan dipakai sendiri oleh KemenPPPA, sedangkan aset lancar berupa persediaan senilai Rp73.855.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan
ratus lima puluh lima ribu rupiah) akan dihibahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Proses pelaksanaan dari Hibah aset eks Proyek SWR-GIZ kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: -80-
Pengungkapan Penting Lainnya
1. BPPKB SAMARINDA – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahapan yang dilalui oleh Biro Umum cq Bagian Rumah Tangga dalam proses hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebagai berikut:
a. Pada tanggal 29 April 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat dengan Nomor:
090/320/I/BPP-KB/2015 tentang Pernyataan Minat terhadap Barang Inventaris SWR-GIZ di Kantor BPPKB Provinsi Kalimantan Timur. b. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merespon surat tersebut tanggal 06 Mei 2015 Nomor: B-677/Set/KPP-PA/BiroUmum/05/2015 menyampaikan bahwa pada
prinsipnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyetujui minat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Timur, dengan hal: Barang Eks Aset Proyek SWR – GIZ menginformasikan bahwa KemenPPPA belum dapat menghibahkan asset eks Proyek SWR - GIZ dikarenakan berdasarkan Amandemen Ketiga Perjanjian Penguatan Hak – Hak Perempuan, Proyek SWR – GIZ baru akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015, sehingga asset yang ada di BPPKB masih menjadi milik Proyek SWR – GIZ.
c. Pada tanggal 30 April 2015, Principal Advisor Proyek SWR – GIZ (Ibu Mareike Zenker)
dengan
Terima
Aset
Sekretaris
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak (Ibu Sri Danti Anwar) menandatangani Berita Acara Serah dengan
Mareike
Zenker
Gesellschaft
Fur
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) Jerman dengan Nomor Proy SWR- 001/Set/KPPPA/Roum/RT/IV/2015 tanggal 30 April 2015 senilai Rp550.103.048,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau (EUR 39.989,90). Dalam serah terima tersebut, terdapat Aset eks Proyek SWR – GIZ yang dihibahkan kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) d. Tindak lanjut dari Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA, Kepala
Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk melakukan penitipan barang kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim dengan nomor surat tugas: SP -61/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 6 Mei 2015
e. Bagian Rumah Tangga (Ibu Winarti, Saudara Achmad Irfan, dan Saudara Mansyur), pada tanggal 07 – 09 Mei 2015 melaksanakan perintah Kepala Biro
-81-
Pengungkapan Penting Lainnya
Umum selama 3 (tiga) hari untuk melakukan penitipan barang eks Proyek SWR – GIZ kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim. Dalam rangka tertib pengelolaan BMN, penitipan barang tersebut dimaksudkan agar barang aset eks Proyek SWR – GIZ itu tidak hilang dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas di BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim. Jumlah dan nilai barang yang dititipkan tersebut sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Rp8.165.000,00 (delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) f. Kepala BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim menerima dengan baik penitipan barang tersebut dan dituangkan dengan berita acara, yaitu Berita Acara Penitipan 3 (tiga) unit Peralatan dan Mesin Berasal dari Eks Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR) berupa:
Volume
Satuan
Kondisi
Notebook Lenovo
1
Unit
Baik
CanoScan LIDE 110
1
Unit
Baik
Printer Cannon IP270
1
Unit
Baik
Nama Aset
dengan nomor: BA.BMN 001/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 08 Mei 2015 yang ditandatangani perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, adalah Saudara Winarti (Kepala Bagian rumah Tangga), dan perwakilan dari BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim adalah Ibu Ardiningsih (Kepala BPPKB)
g. Setelah melakukan perjalanan dinas penitipan barang, Tim KemenPPPA dari Bagian Rumah Tangga pada tanggal 11 Mei 2015 membuat laporan tertulis kepada Kepala Biro Umum sebagai akuntabilitas kinerja, dan menjalankan amanat yang diberikan kepada Tim KemenPPPA.
h. Setelah menerima penitipan aset eks Proyek SWR – GIZ pada tanggal 14 Desember 2015, Kepala BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim mengajukan Surat Pernyataan kepada KemenPPPA yang menyatakan akan bersedia menerima barang
aset eks Pryek SWR – GIZ untuk dijadikan BMD BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim i.
Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada tanggal 26 November 2015 mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan nomor surat: B-2253/Set/KPPPA/Roum/11/2015 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala BPPKB
Samarinda – Provinsi Kaltim yang bersedia menerima hibah barang aset eks Pryek SWR – GIZ Barang Milik Negara dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga -82-
Berencana
Provinsi
Kalimantan
Timur
dengan
Nomor:
Pengungkapan Penting Lainnya
045/924/I/BPPKB/2015 dan pada tanggal 14 Desember 2015 j.
Pada tanggal 18 Desember 2015 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merespon surat Kepala Biro Umum dengan memberi Surat Persetujuan Hibah BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPPKB Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor surat B-2398/Set/KPPPA/Roum/12/2015 pada tanggal 18 Desember 2015
k. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk
melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim, dengan surat tugas nomor: SP- 219/Set/KPP-P/Roum/RT/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 hal penugasan melakukan hibah ke BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim l.
Tim KemenPPPA yang melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim adalah Saudara Winarti, Saudara Kurniawan, dan Saudara Mansyur. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks Proyek Strengthening
Women’s Rights - Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur
dengan
Nomor
:
BAST-004/Set/KPP-PA/Roum/12/2015,
sekaligus
melakukan penandatanganan Naskah Hibah Aset Eks Proyek Strengthening
Women’s Right-Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dengan
Nomor:
NH-002/Set/KPP-PA/Roum/12/2015
028/1009/I/BPPKB/2015.
dan
Nomor:
m. Tim KemenPPPA membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dari KemenPPPA kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja.
2. BP3AKB MATARAM – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
a. Pada tanggal 28 Mei 2015, Kepala BP3AKB mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian, dengan nomor surat: 028/266/BP3AKB/2015, hal Usulan Serah Terima Barang Inventaris Proyek SWR – GIZ kepada BP3AKB Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
b. Pada tanggal 09 Juli 2015, Sekretaris Kementerian merespon surat Kepala BP3AKB
Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor surat: B-1116/Set/KPPPA/Biro Umum/07/2015 yang menginformasikan bahwa aset hasil inventarisasi oleh Proyek SWR – GIZ tersebut masih menjadi asetnya Proyek SWR – GIZ, karena belum diserahterimakan kepada KemenPPPA, dan masa berakhirnya Proyek SWR
-83-
Pengungkapan Penting Lainnya
- GIZ di Provinsi NTB pada tanggal 31 Agustus 2015. c. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Bapak Wahyu Hartomo selaku Sekretaris Kementerian menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dengan Ibu Mareike Zenker selaku Principal Advisor Strengthening Women’s Rights
Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (SWR -GIZ) Jerman dengan Nomor Proy SWR-002/Set/KPP-PA/Roum/RT/VIII/2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp206.455.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau equivalen senilai EUR11.499,31.
d. Tindak lanjut dari Hibah Aset Eks Proyek SWR – GIZ kepada KemenPPPA, Kepala
Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk melakukan penitipan barang kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim dengan nomor surat tugas: SP -148/Set/KPP-PA/Roum/RT/09/2015, tanggal 11 September 2015
e. Bagian Rumah Tangga (Saudara Winarti, Saudara Nur Handayani, dan Saudara Danang Rudianto) pada tanggal 16 – 18 September 2015 melaksanakan perintah Kepala Biro Umum selama 3 (tiga) hari untuk melakukan penitipan barang eks
Proyek SWR – GIZ kepada BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Dalam rangka tertib pengelolaan BMN, penitipan barang tersebut dimaksudkan agar barang aset eks Proyek SWR – GIZ itu tidak hilang dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas di BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. Jumlah dan nilai barang yang dititipkan tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan nilai Rp73.855.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan kondisi baik, sebagai berikut: 1)
1 unit AC LG S-09LPBX-2
3)
1 unit Printer Canon MP287
4)
1 unit Desk VMP 160 Pro Design
6)
2 unit Office Chair
7)
1 unit Shelves Vast BC-1200
9)
6 unit Chair Chitos
2)
5)
8)
1 unit Working Table Aplha MT120
1 unit Desk VMP 120 Pro Design
1 unit Oval Table MP-M 180EXP
10) 1 unit Laptop Satelite L745 core i3 11) 1 unit Printer incl. Scanner MP258 12) 1 unit Softboard
13) 1 unit Standing Fan Nisuka -84-
Pengungkapan Penting Lainnya
14) 2 unit Blue Chairs 15) 1 unit LCD Projector Acer + Screen 16) 1 unit Wall Unit
17) 1 unit DELL Ultrabook XPS13 (Laptop) 18) 1 unit Cupboard
f. Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB menerima dengan baik penitipan barang tersebut, dan dituangkan dengan berita acara, yaitu Berita Acara Penitipan 25 (dua puluh lima) unit Peralatan dan Mesin Berasal dari Eks Proyek Strengthening
Women’s Rights (SWR) yang telah diserahkan oleh Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, nomor: BA.BMN 002/Set/KPP-PA/Roum/RT/05/2015, tanggal 17 September
2015
yang
ditandatangani
perwakilan dari
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah Saudara Winarti (Kepala Bagian Rumah Tangga), dan perwakilan dari BP3AKB Mataram – Provinsi NTB adalah Ibu T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala BP3AKB). g. Tim KemenPPPA dari Bagian Rumah Tangga pada tanggal 21 September 2015
membuat laporan tertulis kepada Kepala Biro Umum sebagai akuntabilitas kinerja, dan menjalankan amanat yang diberikan kepada Tim KemenPPPA.
h. Setelah menerima penitipan aset eks Proyek SWR – GIZ pada tanggal 17 September
2015, Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB mengajukan Surat Pernyataan kepada KemenPPPA yang menyatakan akan bersedia menerima barang aset eks
Proyek SWR – GIZ untuk dijadikan BMD BP3AKB Mataram – Provinsi NTB dengan nomor: 027/541.a/BP3AKB/2015. i.
Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 26 November 2015 mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah
BMN kepada Pengguna Barang (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan nomor surat: B- 2253/Set/KPP-PA/Roum/11/2015
dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala BPPKB Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB yang bersedia menerima hibah barang aset eks Proyek SWR – GIZ j.
Pada tanggal 18 Desember 2015 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak merespon surat Kepala Biro Umum dengan memberi Surat Persetujuan Hibah BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kepala BP3AKB
Mataram – Provinsi NTB dengan nomor surat B- 2398/Set/KPP-PA/Roum/12/2015. k. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kepala Biro Umum menugaskan Bagian Rumah Tangga untuk
-85-
Pengungkapan Penting Lainnya
melakukan hibah kepada Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB dengan surat l.
tugas nomor: 205/Set/KPP-PA/Roum/RT/12/2015.
Tim KemenPPPA yang melakukan hibah pada tanggal 16 Desember 2015 kepada Kepala BP3AKB Mataram – Provinsi NTB adalah Saudari Nurhandayani, Saudari Dian Mayasari, dan Saudara Achmad Irfan. Penandatanganan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Aset Eks Proyek Strengthening Women’s Rights - Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor:BAST-003/Set/KPP-PA/Roum/12/2015,
sekaligus
melakukan
Penandatanganan Naskah Hibah Aset Eks Proyek Strengthening Women’s RightGesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (SWR- GIZ) dengan Nomor: NH002/Set/KPP-PA/Roum/12/2015 dan Nomor : 028/1009/I/BPPKB/ 2015.
m. Sebagai akuntabilitas kinerja pada tanggal 18 Desember 2015 melakukan hibah kepada BPPKB Samarinda – Provinsi Kaltim Tim KemenPPPA membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Hbah dari KemenPPPA kepada BP3AKB Mataram – Provinsi NTB. D.4.4. Tindak lanjut Temuan BPK atas LK Kemen.PPPA TA 2014 a. Pembangunan gedung KemenPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah membangun gedung baru sebanyak 15 lantai
yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, menggantikan gedung lama yang dari segi kapasitas sudah tidak memadai lagi.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 007/BAST/KPP&PA/PA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LK KemenPPPA) Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dikonfirmasi dengan PPK Satker Meneg PP Unit Biro Umum, Kontraktor, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dan
Konsultan Perencana, yang terkait dengan pembagunan gedung di atas, terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, antara lain: 1. -86-
Adanya kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang tercantum dalam
kontrak pembangunan gedung senilai Rp1.514.999.597,42 yang disebabkan Pengungkapan Penting Lainnya
karena adanya kesalahan perhitungan oleh Konsultan Perencana. 2.
Terdapat kesalahan aritmatika pada proses penjumlahan dan perkalian pada beberapa item pekerjaan di dokumen CCO senilai Rp10.613.568,00 sehingga adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor.
3.
Terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor atas kekurangan volume
4.
Terdapat penggunaan harga satuan timpang saat penyusunan dokumen CCO
pekerjaan minimal senilai Rp633.186.773,95.
pada beberapa item pekerjaaan di dokumen CCO senilai Rp103.173.737,44 sehingga adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor. 5.
Terdapat kurang pungut denda keterlambatan senilai Rp17.891.535,31 karena
6.
Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp32.000.000,00 karena adanya
pekerjaan baru selesai dikerjakan setelah Provosional Hand Over (PHO). tenaga ahli dari Konsultan Perencana yang mengundurkan diri.
Berdasarkan uraian di atas, BPK merekomendasikan, agar KemenPPPA menarik kelebihan dan menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara, sehingga KemenPPPA
menindaklanjutinya kepada Kontraktor dan Konsultan Perencana melakukan penyetoran kelebihan bayar sesuai dengan temuan BPK. Kontraktor dan Konsultan Perencana menindaklanjuti temuan BPK di atas, dengan menyetor uang ke Kas Negara melalui SSBP dengan rincian sebagai berikut: a. Konsultan Perencana
Pada tanggal 27 Mei 2015, Konsultan Perencana telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran karena ada tenaga ahlinya yang mengundurkan diri senilai Rp32.000.000,00 b. Kontraktor
- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pembangunan gedung senilai Rp1.514.999.597,42
- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran kesalahan aritmatika pada proses penjumlahan dan perkalian pada beberapa item pekerjaan di dokumen CCO, kekurangan volume pekerjaan,
penggunaan harga satuan timpang saat penyusunan dokumen CCO pada beberapa item pekerjaaan di dokumen CCO senilai Rp. 746.956.079,39
- Pada tanggal 30 Juni 2015, Kontraktor telah melakukan penyetoran denda -87-
Pengungkapan Penting Lainnya
keterlambatan senilai Rp17.891.535,31 b. Aset Tak Berwujud (ATB) non aktif yang belum dihapus Menindaklanjuti temuan audit BPK terkait dengan ATB, KemenPPPA telah mengajukan penghapusannya kepada:
1. Sekretaris Kementerian untuk ATB di bawah Rp 100.000.000,00/unit, sebagai berikut: -
Pada
tanggal
14
Agustus
2015,
Sekretaris
Kementerian
memberi
memorandum kepada para KPB Satker di lingkungan KemenPPPA, dengan nomor: M-129/Set/KPP-PA/Roum/08/2015 -
Pada tanggal 04 Juni 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
Pada tanggal 30 September 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak memberi pendelegasian terkait dengan pengelolaan BMN kepada Sekretaris Kementerian, dengan menerbitkan Surat Pendelegasian Kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan
penghapusan
BMN
dengan
nomor
surat:
B-
148/MPPPA/Roum/09/2015. -
Pada tanggal 16 Oktober 2016, Penanggung jawab IT KemenPPPA KPB,
dengan Surat Pernyataan Nomor: 196A/D.III/10/2015 menyatakan bahwa 20 (dua puluh) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan
senilai Rp1.154.627.500,00 (satu miliyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Catatan: Aplikasi database Pemberdayaan
Perempuan
(Biro
Perencanaan
2010)
sebesar
Rp152.500.000,00 diusulkan penghapusannya kepada KPKNL Jakarta III,
sedangkan selebihnya per unit perolehan yang nilainya di bawah Rp100.000.000,00 Kementerian. -
diusulkan
penghapusannya
kepada
Sekretaris
Pada tanggal 26 Oktober 2015 Panitia Penghapusan membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang – Barang Inventaris KemenPPPA, dengan nomor: BAP 103/Set/Meneg.PP/Roum/10/2015 untuk ATB yang sudah tidak digunakan lagi, karena usang (kedaluarsa) berupa software.
-
Pada tanggal 26 Oktober 2015 Kepala Biro Umum mengajukan Nota Dinas kepada Inspektur permohonan reviu penghapusan BMN – STB berupa ATB
-88-
Pengungkapan Penting Lainnya
non aktif sebanyak 20 (dua) puluh paket. -
Pada tanggal 30 Oktober 2015 unit kerja yang memiliki ATB non aktif, menindaklanjuti memorandum Sekretaris Kementerian dengan membuat pernyataan, antara lain: KPA/B Satker Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, dengan Surat Pernyataan Nomor 01/DII/10/2015, menyatakan bahwa 1 (satu) paket
ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
KPB Satker Meneg PP Unit Biro Perencanaan, dengan Surat Pernyataan Nomor: 10/Set/KPP-PA/Roren/10/2015 menyatakan bahwa 9 (sembilan) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). KPB Satker Meneg PP Unit Biro Hukum dan Humas, dengan Surat Pernyataan Nomor: 77/ROKUM/10/2015 menyatakan bahwa 3 (tiga) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
KPB Satker Meneg PP Unit Biro Umum, dengan Surat Pernyataan Nomor: 1990/Set/KPP-PA/Roum/RT/10/2015 menyatakan bahwa 4 (empat) paket ATB telah usang (kedaluarsa), diusulkan untuk
dihapuskan senilai Rp96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
-
Pada tanggal 30 Oktober 2015 Inspektur telah melakukan reviu atas usulan penghapusan BMN – STB berupa ATB non aktif sebanyak 20 (dua) puluh paket, dengan surat nomor: B-1976/Set/KPP-PA/Insp/10/2015, hal: Hasil Reviu Usulan Penghapusan ATB Non Aktif.
-
Pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan surat Inspektur seperti tersebut di atas, Kepala Biro Umum membuat nota dinas kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: ND-176/Set/KPP-PA/Roum/10/2015
-
Pada tanggal 30 Oktober 2015 Sekretaris Kementerian memberi respon atas nota dinas Kepala Biro Umum, dengan nomor surat: B-1989/Set/KPPPA/Roum/10/2015
pada
prinsipnya
menyetujui
Penghapusan
BMN
KemenPPPA berupa ATB yang sudah usang dan tidak digunakan lagi
2. Kepala KPKNL Jakarta III untuk ATB di atas Rp 100.000.000,00/unit, sebagai berikut:
-89-
Pengungkapan Penting Lainnya
-
Proses pengajuan penghapusan ATB Non Aktif sama seperti di atas, karena nilai Aplikasi database Pemberdayaan Perempuan (Biro Perencanaan 2010)
sebesar Rp152.500.000,00 maka diusulkan penghapusannya kepada KPKNL Jakarta III -
Pada tanggal 30 Oktober 2015 Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan
dengan nomor:B- 1987/Set/KPP-PA/Roum/10/2015 sebagai kelengkapan administrasi ke KPKNL Jakarta III -
Pada tanggal 30 Oktober 2015 Sekretaris Kementerian mengajukan surat
kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 1988/Set/KPPPA/Roum/10/2015, hal: Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa ATB (software computer) yang sudah usang (kedaluarsa) di KemenPPPA. -
Pada tanggal 16 November 2015 Sekretaris Kementerian melalui surat nomor: B- 2152/Set/KPP-PA/Roum/10/2015 mengajukan kepada Kepala KPKNL Jakarta III permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Aset Tak Berwujud (ATB) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
Pada tanggal 18 November 2015 kepala KPKNL Jakarta III atas nama Menteri Keuangan menerbitkan KMK Nomor : KEP-79/KM.6/WKN.07/ KNL.03/2015
D.4.5. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang. Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada
Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp708.913.282,00 (tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua
ratus delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nihil). D.4.6. Proses Penghapusan BMN kondisi Rusak Berat (RB) berupa Peralatan dan Mesin -
Pada tanggal 04 Juni 2015 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-
Pada tanggal 30 September 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi pendelegasian terkait dengan pengelolaan BMN kepada
-90-
Pengungkapan Penting Lainnya
Sekretaris Kementerian, dengan menerbitkan Surat Pendelegasian Kewenangan dan tanggung
jawab
dalam
rangka
pemberian persetujuan
atas
penghapusan BMN dengan nomor surat: B- 148/MPPPA/Roum/09/2015 -
permohonan
Pada tanggal 13 Oktober 2015, kepala Biro Umum mengajukan nota dinas kepada Inspektur dengan nomor: ND- 162/Set/KPP-PA/Roum/10/2015
-
Pada tanggal 21 Oktober 2015, Inspektur merespon nota dinas Kepala Biro Umum dengan surat nomor: B-1886/Set/KPP-PA/Insp/10/2015, hal: Hasil Reviu usulan Penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan lagi
-
Pada tanggal 27 Oktober 2015, Panitia Penghapusan BMN menandatangani Berita Acara dan Penelitian Barang – Barang Inventaris Satker Meneg PP pada KemenPPPA dengan nomor: BAP- 106/Set/KPP-PA/Roum/10/2015
-
Pada tanggal 30 Oktober 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan menyetujui penghapusan BMN Satker Meneg PP, dengan nomor: B-109/Set/KPPPA/Roum/10/2015, dan Surat Pernyataan bertanggung jawab atas besaran harga
limit untuk penjualan BMN dengan nomor: B- 110/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, serta mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian Permohonan Usulan
Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan dengan nomor: ND- 177/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, BMN yang akan dihapus dengan kondisi RB -
Pada tanggal 30 Oktober 2015, Sekretaris Kementerian merespon surat Kepala Biro Umum, dengan nomor: B- 1974A/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, hal: Persetujuan Penghapusan BMN Pada KemenPPPA dengan kondisi RB
-
Pada tanggal 16 November 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 2153/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Melalui Lelang
-
Pada tanggal 02 November 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan SK Sekretaris Kementerian dengan nomor 181 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penjualan Lelang
BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Pada KemenPPPA Melalui KPKNL Jakarta III -
Pada tanggal 17 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2078/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal Penetapan Jadwal Lelang untuk KemenPPPA menjual BMN KemenPPPA yang kondisi RB yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, tempat lelang: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110
-91-
Pengungkapan Penting Lainnya
-
Pada tanggal 07 Desember 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan dengan nomor: B- 2146/Set/KPP-PA/Roum/11/2015, yang menerangkan data: NPWP dan Nama Wajib Setor/Bendahara, alamat, kode, dan nama satker serta kode MAP yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen pelelangan
-
Pada tanggal 07 Desember 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan Penunjukan
Penjual
KR2
dan
KR4
dengan
nomor:B-2357/Set/KPP-
PA/Roum/12/2015, yaitu Saudara Achmad Irfan, SAB -
Pada tanggal 07 Desember 2015, Pejabat Lelang Kelas I (Bapak Muh Rumhanafi, SE)
membuat Risalah Lelang Nomor REG. 036/2015 untuk BMN KemenPPPA dengan kondisi RB yang tidak laku dijual -
Pada Tanggal 07 Desember 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Bekasi dengan nomor: B- 2151/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Melalui Lelang
D.4.7. Penghapusan BMN berupa Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) yang usianya di atas 10 (sepuluh) tahun
-
Pada tanggal 04 Juni 2015, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 88A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
Pada tanggal 20 Oktober 2015, Panitia Penghapusan BMN menandatangani Berita Acara dan Penelitiaan Barang – Barang Inventaris Satker Meneg PP pada KemenPPPA dengan nomor: BAP- 102/Set/KPP-PA/Roum/10/2015
-
Pada tanggal 26 Oktober 2015, Kepala Biro Umum mengajukan surat kepada Inspektur: Permohonan Reviu Usulan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) Yang Tidak Digunakan
pada
Satker
Meneg
PP
dengan
nomor:
ND-
174/Set/KPP-
PA/Roum/10/2015 -
Pada tanggal 30 Oktober 2015, Inspektur merespon surat Kepala Biro Umum, dengan nomor: B- 1974/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, hal: Hasil reviu Penghapusan BMN KR4 dan KR2
-
Pada tanggal 30 Oktober 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III permohonan usulan penghapusan BMN pada Satker Meneg PP KemenPPPA dengan nomor: B- 1979/Set/KPP-PA/Roum/10/2015
-92-
Pada tanggal 30 Oktober 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Pernyataan Pengungkapan Penting Lainnya
bertanggung jawab atas besaran harga limit untuk penjualan BMN dengan nomor: B- 1980/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, dan Surat Pernyataan menyetujui penghapusan
BMN Satker Meneg PP, dengan nomor: B-1981/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, serta mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda dua dan Kendaraan Roda empat (KR2 dan KR4) Yang Tidak Digunakan pada Satker Meneg PP dengan
nomor: ND- 174/Set/KPP-PA/Roum/10/2015, KR2 dan KR4 tersebut usianya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun -
Pada tanggal 6 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III atas nama Menteri Keuangan
merespon
Bangunan
Pada
surat
Sekretaris
Kementerian,
dengan
nomor:
S-
64/MK.6/WKN.07/KNL.03/2015, hal: Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan Sekretariat
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, untuk 13 (tiga belas) unit KR4 dan 5 (lima) unit KR2 dengan nilai Rp1.076.210.100,00 (satu miliyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh
ribu serratus rupiah) yang disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang dengan harga limit sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) -
Pada tanggal 13 November 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan Penunjukan
Penjual
KR2
dan
KR4
dengan
PA/Roum/11/2015, yaitu Saudara Achmad Irfan, SAB -
nomor:
B-2145/Set/KPP-
Pada tanggal 13 November 2015, Kepala Biro Umum membuat Surat Keterangan
dengan nomor: B- 2146/Set/KPP-PA/Roum/11/2015, yang menerangkan data: NPWP dan Nama Wajib Setor/Bendahara, alamat, kode, dan nama satker serta kode MAP yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen pelelangan -
Pada tanggal 16 November 2015, Sekretaris Kementerian mengajukan surat kepada Kepala KPKNL Jakarta III dengan nomor: B- 2151/Set/KPP-PA/Roum/ 11/2015, hal: Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (KR2 dan KR4) Melalui Lelang
-
Pada tanggal 16 November 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2045/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal Permintaan Kelengkapan Dokumen fotocopy BPKB Nomor Polisi B 1360 DQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 1363 HQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 6290 PCQ, fotocopy BPKB Nomor Polisi B 6289 PCQ
-
Pada tanggal 02 Desember 2015, Kepala KPKNL Jakarta III mengirim surat kepada
Sekretaris Kementerian dengan nomor: S-2158/MK.6/WKN.07/ KNL.03/2015, hal -93-
Pengungkapan Penting Lainnya
Penetapan Jadwal Lelang untuk KemenPPPA menjual BMN berupa 13 (tiga belas) unit KR4, dan 5 (lima) unit KR2 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, tempat
lelang: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110 -
Pada tanggal 11 Desember 2015, KemenPPPA membuat pengumuman lelang BMN berupa KR2 dan KR4 melalui surat kabar Suara Merdeka dengan nilai harga limit
sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) -
Pada tanggal 18 Desember 2015, KemenPPPA melakukan penjualan BMN KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara lelang, namun tidak laku terjual dikarenakan tidak ada calon pembeli yang mendaftar.
-
Pada tanggal 18 Desember 2015, Pejabat Lelang Kelas I (Bapak Muh Rumhanafi, SE) membuat Risalah Lelang Nomor 321/2015 untuk BMN KR2 dan KR4 KemenPPPA yang tidak laku dijual.
Tindak lanjut dari lelang gagal atas KR2 dan KR4 di atas: -
Pada tanggal 04 Januari 2016 Sekretaris Kementerian membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016, dengan Surat Keputusan Nomor 01A
Tahun 2016 Tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 -
Pada tanggal 08 Maret 2016 Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 melakukan pemeriksaan dan penilaian BMN berupa KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak ekonomis,
sehingga Panitia membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang – Barang Inventaris Kantor Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor BAP : 21/Set/Meneg.PP/Roum/3/2016 -
Pada tanggal 30 Oktober 2015 Kepala Biro Umum dan SDM mengajukan permohonan usulan penjualan BMN berupa KR2 dan KR4 yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sudah digunakan serta tidak ekonomis
-
Pada tanggal 11 Maret 2016 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penjualan Secara Lelang Barang Milik
Negara (BMN) Selain Tanah Dan/Atau bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) -94-
Pengungkapan Penting Lainnya
Jakarta III Tahun anggaran 2016 -
Pada tanggal 17 Maret 2016 Kepala Biro Umum dan SDM membuat Surat
Keterangan Nomor B 361/SET/KPP-PA/ROUM/3/2016 tentang data untuk keperluan lelang Kr2 dan KR4 dan Surat Keterangan Penunjukkan Penjual (Sdr. Achmad Irfan) Nomor B-336A/Set/KPP-PA/Roum/3/2016 -
Pada tanggal 17 Maret 2016 Sekretaris Kementerian mengajukan usulan permohonan Penjualan BMN Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Melalui Lelang, dengan nomor surat B360/Set/KPP-PA/Roum/32016 kepada Kepala KPKNL Jakarta III
-
Pada tanggal 29 Maret 2016 Kepala KPKNL Jakarta III merespon dengan surat nomor S-702/WKN.07/KNL.03/2016, hal: Penetapan Jadwal Lelang
-
Pada tanggal 15 April 2016 KemenPPPA membuat Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Suara Merdeka
-
Pada tanggal 20 April 2016 Pejabat Lelang Kelas I melaksanakan lelang di Gedung KemenPPPA di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
-
Pada tanggal 20 April 2016 Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bekasi mengeluarkan Surat Keterangan untuk Sdr. Djohan Tanzil, sebagai pemenang lelang BMN KemenPPPA
-
Pada tanggal 22 April 2016 Kepala Bagian Rumah Tangga membuat Surat Keterangan Nomor: S.Ket 001/Set/KPP-PA/Roum/Rumga/04/2016 untuk Pemenang Lelang yang akan membawa hasil lelang berupa 13 (tiga belas) unit KR4 dan 5 (lima) unit KR2 pada tanggal 23 – 24 April 2016.
-
Pada tanggal 23 April 2016 Sdr. Winarti - Kepala Bagian Rumah Tangga bertindak atas nama KemenPPPA dan Sdr. Djohan Tanzil - Pemenang Lelang menandatangani BAST BMN Hasil Lelang KPKNL Jakarta III dari KemenPPPA kepada Pemenang Lelang
-
Pada tanggal 20 April 2016 Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 2 dan 4) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Daftar Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 -
Dengan diterbitkannya SK Penghapusan tersebut di atas, maka BMN telah dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
-95-
Pengungkapan Penting Lainnya
LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED
Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar