Pengawalan dan Pengawasan Isu Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti MATERI DISKUSI KOMISI VI RAKERNAS KEMRISTEKDIKTI 1 Februari 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 3
Pengawasan Intern Penjelasan Ps 48, Ayat (2) PP 60/08: Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance).
4
DEFINISI SPI DAN SPIP Sistem Pengawasan Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 5
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI PENGAWALAN
TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatu Dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mencegah
Mendorong Mengarahkan
Menghentikan
PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN 6
7
Audit Penjelasan Pasal 48 Huruf a. PP 60/08 : Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Jenis Audit (UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006) 1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Kinerja 3. Audit Dengan Tujuan Tertentu 8
Reviu Penjelasan Pasal 48 Huruf b PP 60/08: Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9
Evaluasi Penjelasan Pasal 48 Huruf c PP 60/08: Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Mulai
Selesai
Evaluasi SM
Evaluasi Akhir 10
Pemantauan Penjelasan Pasal 48 Huruf d PP 60/08: Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulai
Selesai
Pantau
Pantau
Pantau 11
Kegiatan Pengawasan Lainnya Penjelasan Pasal 48 Huruf e PP 60/08: Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 12
PAGU KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER PROGRAM PER FUNGSI) PROGRAM/FUNGSI I.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelayanan Umum Pendidikan II. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pelayanan Umum Pendidikan III. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Pelayanan Umum Pendidikan IV. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pelayanan Umum Pendidikan V. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Pelayanan Umum Pendidikan VI. Penguatan Riset dan Pengembangan Pelayanan Umum Pendidikan VII. Penguatan Inovasi Pelayanan Umum Pendidikan
TOTAL KEMRISTEKDIKTI Fungsi Pelayanan Umum Fungsi Pendidikan Ribu Rupiah
PAGU ANGGARAN PAGU KEMENTERIAN 28.327.184.876 28.539.264.876 175.842.812 175.842.812 28.151.342.064 28.363.422.064 50.475.000 50.475.000 50.475.000 50.475.000 967.000.000 953.570.229 169.500.000 169.500.000 797.500.000 784.070.229 6.062.976.061 6.162.976.061 6.062.976.061 6.162.976.061 1.436.981.771 3.202.731.542 356.930.000 356.930.000 1.080.051.771 2.845.801.542 1.052.752.004 1.527.752.004 173.000.000 173.000.000 879.752.004 1.354.752.004 90.608.900 190.608.900 90.608.900 90.608.900 100.000.000 37.987.978.612 40.627.378.612 965.881.712 965.881.712 37.022.096.900 39.661.496.900
TAMBAHAN 212.080.000 212.080.000 (13.429.771) (13.429.771) 100.000.000 100.000.000 1.765.749.771 1.765.749.771 475.000.000 475.000.000 100.000.000 100.000.000 2.639.400.000 2.639.400.000
13
ANGGARAN TAHUN 2016 KEMRISTEKDIKTI
PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya *) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas
ANGGARAN TAHUN 2016 PELAYANAN UMUM
PENDIDIKAN
TOTAL
175.842.812.000 28.178.422.064.000 28.354.264.876.000 -
50.475.000.000
50.475.000.000
169.500.000.000
770.420.000.000
939.920.000.000
-
6.062.976.061.000
6.062.976.061.000
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
356.930.000.000
1.080.051.771.000
1.436.981.771.000
Penguatan Riset dan Pengembangan
173.000.000.000
879.752.004.000
1.052.752.004.000
Penguatan Inovasi
90.608.900.000 90.608.900.000 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Total
14
Isu Strategis Pengawalan Itjen 2016 1. BOPTN 2. BEASISWA 3. KELEMBAGAAN IPTEK 4. RISET DAN PENGEMBANGAN 5. IMPLEMENTASI SPIP
15
Isu Strategis I: BOPTN
16
PASAL 89 UU No 12 tahun 2012 (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.
17
Penelitian Desentralisasi No.
Skim penelitian
Ketua Peneliti (Jml anggota)
Durasi (th)
Anggaran (Rp. Juta)
1.
Unggulan PT
S3, S2 L(K)? (2 – 3 org)
2–5
50 – tgt PT
2.
Hibah Tim Pascasarjana
S3 (1 – 2 org)
3
100 – 125
3.
Penelitian Fundamental
S3, S2 LK (1 – 2 org)
1–2
50 – 75
4.
Hibah Bersaing
Min. S2 Lektor (1 – 2 org)
2-3
50 – 75
5.
Hibah PEKERTI
TPP : Maks S2 (1-2 org) TPM : S3 (1 org)
2
75 – 100
6.
Disertasi Doktor
Mhs. Prog. S3 (0 org)
1
30 – 50
Maks S2 (AA) Lektor, PTS Binaan (1 – 2 org)
1
10 – 15
7.
Dosen Pemula
18
Penelitian Kompetitif Nasional No.
Skim penelitian
Ketua Peneliti (Jml anggota)
Durasi (th)
Anggaran (Rp. Juta)
1.
Unggulan Strategis Nasional
S3, ada PT mitra (5 org)
2–3
500 – 1.000
2.
Riset Andalan PT dan Industri (RAPID)
S3 ada PT mitra (1 – 2 org)
2-3
300 – 400
3.
Kerjasama LN dan Publikasi Internasional
S3, (1 – 2 org)
2-3
150-200
4.
Hibah Kompetensi
S3 (1 – 2 org)
2-3
100-150
5.
Penelitian Strategis Nasional
S3, (1-2)
2-3
75 – 100
6.
Penelitian Prioritas Nas. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
S3, (1-3 org)
2-3
150-200
19
PROGRAM Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat (IbM) (Rp50jt) Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) (Rp100jt) Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) (Rp100jt) Ipteks Bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK)
(Rp200jt)
Ipteks bagi Wilayah (IbW) (Rp100jt)
Program Hi-Link – Pemda + Industri (Rp250jt) Program KKN-PPM (Rp100jt)
20
Kebijakan Ditjen Dikti tentang Penetapan Alokasi Dana BOPTN Penelitian 2013-2105: 1.
Dana Program Desentralisasi Penelitian bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan alokasi minimal setiap perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, baik untuk penelitian baru maupun penelitian lanjutan (on-going) 2. Penetapan judul penelitian/ppm/pkm yang akan didanai untuk tahun berjalan, baik baru mupun lanjutan, dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi melalui SIMLITABMAS (judul penelitian/ppm/pkm yang telah terdaftar di SIMLITABMAS ). 3. Setiap perguruan tinggi dapat menambah alokasi dana BOPTN Penelitian untuk mendanai judul penelitian yang sudah ada di SIMLITABMAS. 4. Dana BOPTN tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai penelitian di luar judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS
21
Penetapan Alokasi Dana BOPTN Penelitian •
•
•
•
Dana Program Penelitian bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan alokasi minimal setiap perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, baik untuk penelitian baru maupun penelitian lanjutan (on-going) Penetapan judul penelitian/ppm/pkm yang akan didanai untuk tahun 2014, baik penelitian baru mupun lanjutan, dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi melalui SIMLITABMAS (judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS ). Setiap perguruan tinggi dapat menambah alokasi dana BOPTN Penelitian untuk mendanai judul penelitian/ppm yang sudah ada di SIMLITABMAS. Dana BOPTN tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai penelitian di luar judul penelitian yang telah terdaftar di SIMLITABMAS
22
BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI Tujuan BOPTN: 1. Meningkatkan Mutu PTN 2. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi 3. Mengendalikan Biaya Pendidikan Fenomena Yang Tampak: 1. Mutu PTN belum terpengaruh oleh BOPTN 2. Beberapa PTN besar belum menggunakan BOPTN sesuai ketentuan 3. Beberapa PTN memiliki dana berlebih sehingga menyimpan BOPTN untuk keperluan investasi
Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian BOPTN
23
Isu Strategis II: Beasiswa
24
BEASISWA 2016 SK (Output) 3 : Layanan Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa [Base Line] IKK 3.1. : Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan A Bantuan Bidikmisi 1 Perguruan Tinggi Negeri - Angkatan 2012 - Angkatan 2013 - Angkatan 2014 - Angkatan 2015 2 Bidikmisi Profesi - Pendidikan Profesi 3 Perguruan Tinggi Swasta - Angkatan 2012 - Angkatan 2013 - Angkatan 2014 - Angkatan 2015 4 Bidikmisi Angkatan 2016 (BARU) - Bantuan Bidikmisi - Biaya Kedatangan 5 Pendaftaran Mahasiswa Bidikmisi - Biaya Pendaftaran 6 Koordinasi, Pengelolaan dan Validasi Data 7 Sosialisasi Sistem Penetapan dan Penyaluran Bidikmisi 8 Pertemuan Mahasiswa Bidikmisi Nasional 2016
3.337.002.400.000 3.329.734.862.000 3.043.321.850.000 2.283.312.000.000 222.804.000.000 644.952.000.000 695.556.000.000 720.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 235.014.000.000 11.538.000.000 92.544.000.000 62.532.000.000 68.400.000.000 438.750.000.000 390.000.000.000 48.750.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 3.521.500.000 764.100.000 4.460.250.000 25
RKA 2016 PER OUTPUT PER KEGIATAN IKK 3.1. : B 1
2 3 4 C 1
2 D 1 IKK 3.2. : A B
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Beasiswa ADik Beasiswa Afirmasi Dikti - Angkatan 2012 - Angkatan 2013 - Angkatan 2014 - Angkatan 2015 - Angkatan 2016 - Baru Biaya Kedatangan Seleksi Afirmasi Pendidikan Tinggi 2016 Koordinasi, Pengelolaan dan Validasi Data Beasiswa Prestasi Beasiswa Prestasi - Beasiswa Mhs. Peraih Medali Ko-Ekskul - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (On-Going - DN) - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (On-Going - LN) - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (Baru - DN) - Beasiswa Peraih Medali Olimpiade Sains dan Setara (Baru - LN) Koordinasi, Persiapan dan Monev Beasiswa PPA Beasiswa PPA Jumlah Mahasiswa Yang Dilatih Kewirausahaan Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa dan Dosen
3.329.734.862.000 57.748.532.000 49.459.200.000 3.242.400.000 8.551.200.000 9.945.600.000 15.120.000.000 12.600.000.000 4.500.000.000 2.491.832.000 1.297.500.000 18.664.480.000 17.971.700.000 1.440.000.000 1.163.700.000 13.168.000.000 200.000.000 2.000.000.000 692.780.000 210.000.000.000 210.000.000.000 7.267.538.000 5.614.220.000 1.653.318.000 26
BEA SISWA PERGURUAN TINGGI Tujuan Pemberian Beasiswa PTN: 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan Kinerja Organisasi Fenomena Yang Tampak: 1. Kualitas Pendidikan belum terpengaruh Beasiswa 2. Manajemen pemberian beasiswa sangat lemah 3. Pemberian beasiswa belum sesuai tugas dan fungsi Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian Beasiswa
27
Isu Strategis III: Kelembagaan Iptekdikti
28
KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI Tujuan Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti: 1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 2. Meningkatkan Akses kelembagaan Iptek dan Dikti Fenomena Yang Tampak: 1. Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti belum meningkat 2. Pelayanan kelembagaan iptek dan dikti belum baik Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti
29
Isu Strategis IV: Litbang
30
BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian dan Pengembangan: 1. Meningkatkan Jumlah Penelitian dan Pengembangan 2. Meningkatkan porsi biaya penelitian dan pengembangan 3. Meningkatkan mutu Penelitian dan Pengembangan 4. Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan 5. Meningkatkan Pendaftaran HKI Fenomena Yang Tampak: 1. Jumlah penelitian belum meningkat 2. Porsi biaya penelitian belum berubah 3. Kualitas penelitian dan pengembangan belum berubah 4. Penelitian dan pengembangan belum termanfaatkan dengan baik 5. Manajemen pengendalian penelitian dan pemanfaatan lemah Pengawalan Inspektorat Jenderal: Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian dan Pengembangan
31
Isu Strategis V: SPIP
32
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH Tujuan SPIP: 1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien 2. Tersusunnya laporan keuangan yang handal 3. Pengamanan Aset secara memadai 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Fenomena Yang Tampak: 1. Tujuan organisasi belum tercapai secara efektif dan efisien 2. Laporan keuangan belum tersusun secara baik 3. Banyaknya aset yang bermasalah 4. Terdapat temuan pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangundangan Pengawalan Inspektorat Jenderal: 1. Diagnosis Assesment Implementasi SPIP 2. Evaluasi Kebijakan Satuan Pengawasan Internal 33
TERIMA KASIH
34
