Fokus Pengawasan. asan. Daftar Isi

Daftar Isi

Fokus Pengaw asan Pengawasan Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI Tahun 2007 Dewan Penyunting: Pembina: A. Qodri A. Azizy Pengarah: Ichtijono, Mukhayat, Achmad Ghufron, Chamdi Pamudji, Ahmad Zaenuddin Penanggung jawab: Ali Hadiyanto Ketua: Maman Taufiqurrohman Sekretaris: Ali Rokhmad Anggota: M. Ali Irfan, Khairunnas, Arif Nurrawi, Agus Irfani, Kusoy Pelaksana: Tamriyanto, Iing Muslihin, Sarmin Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Dep. Agama, Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete PO. BOX 3867, Telepon 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 Jakarta 12420 e-mail: [email protected]

Surat Pembaca .............................. 3 Dari Redaksi .................................. 4 Fokus Utama Good Governance..... ...................... 5 Reformasi Birokrasi.. ...................... 8 Pakta Integritas ............................. 12 Pemeriksaan PNBP ...................... 16 Opini GG dan Transisi ..................... ...... 20 Lima Karakteristik Auditor .............. 24 Koruptor Teriak Anti Korupsi .......... 26 Pelayanan Prima ........................... 29 Realitas Pelaksanaan Haji ............ 31 Randang PMK Nomor: 45/PMK.05/2007 ........... 35 Lintas Berita Pengawasan oleh Pengawas ....... 44 AMO Klarifikasi Istilah Auditing ............... 47 SAP Pernyataan SAP No. 01 ................ 52 Teknologi Informasi Alat Deteksi Penularan Virus ......... 54 Hikmah Resep Kaya dengan Takwa .......... 57 Renungan Konsep Keimanan ........................ 60 Relaksasi ..................................... 62

Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diutamakan dalam bentuk soft copy. Cover Belakang: Gedung Baru Inpektorat Jenderal Departemen Agama yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 33A

Cipete PO. BOX 3867.

22

Dari Redaksi GOOD GOVERNANCE, CLEAN GOVERNMENT Untuk mencapai tingkat pemerintahan yang bersih dan baik, diperlukan adanya budaya yang perlu dikembangkan untuk memenuhi fungsi birokrat sebagai pengatur, dalam memenuhi pelayanan sesuai dengan norma-norma yang diinginkan masyarakat. Kenapa birokrat? karena salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintah yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkan oleh pemerintah, dan berbagai kebijakan publik yang dituangkan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan tersebut, akan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah apabila terdapat “birokrasi yang sehat dan kuat”, yaitu ‘birokrasi yang solid, sederhana, profesional, netral, terbuka, demokratis, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat, negara, dan tanah air Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai birokrasi yang rasional dengan pendekatan struktural-hirarkikal (tradisi weberian). Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur negara hingga

44

dewasa ini, secara klasikal menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horisontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang legal formal, dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Sebab itu, dalam pertumbuhannya, birokrasi di Indonesia berkembang secara vertikal linear, dalam arti “arah kebijakan dan perintah dari atas ke bawah, dan pertanggungjawaban berjalan dari bawah ke atas”; dan koordinasi yang umumnya dilakukan secara formal sulit dilakukan. Selain itu, birokrasi Indonesia juga diwarnai dengan pendekatan strukturalkultutral dengan pengaruh budaya feodalistis yang besar, yang ditandai pula dengan arogansi kekuasaan, sehingga merupakan lahan subur bagi tumbuhnya KKN. Dalam kondisi seperti itu akan sulit bagi Indonesia untuk menghadirkan good governance, birokrasinya masih ditandai dengan budaya politik “feodalistik”, tidak mengindahkan etika profesionalisme, berkembangnya neoKKN, dan bekerja bukan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dicanangkan dalam agenda reformasi birokrasi yang terarah pada perwujudan good governance dan clean government, serta sebagai salah satu pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu maka komitmen birokrat untuk memujudkan kedua kondisi ini harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (red)

Fokus Utama Negara, sebagai satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaanperusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada dua hal yaitu: pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat), accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

66

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP sendiri memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Berdasarkan hal ini UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut: 1)Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi secara konstruktif; 2)Rule of law, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia; 3)Transparency, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor; 4. Responsiveness, Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders; 5. Consensus orientation, Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang labih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur; 6. Equity, Semua warga negara, baik laki-laki maupun

Fokus Utama REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa.Untuk mewujudkannya diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan upaya meningkatkan manajemen PNS yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Faktor Penghambatan Perwujudan Good Governance Reformasi birokrasi saat ini belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan. Sedangkan sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

88

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut adalah, makin meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik serta pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Demikian pula, secara khusus sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kinerja SDM dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan ini membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan

Fokus Utama nal, eksternal dan dumas; (d)Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; (e) Percepatan pelaksanaan TLHP; (f)Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, swasta dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. Kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: (a)Restrukturisasi fungsi-fungsi kelembagaan agar dapat berfungsi lebih memadai, efektif, struktur proporsional, ramping, luwes dan responsif; (b)Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (c)Penataan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; (d)Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; (e)Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip. Ketiga, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: (a)Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, umum dan unggulan; (b)Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; (c)Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. Dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi, diperlukan program: Pertama, Penerapan kepemerintahan yang baik dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan: (a)Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip good governance; (b)Menerapkan nilai-nilai

10 10

etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi khususnya pemberian pelayanan umum masyarakat. Kedua, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur dengan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN dengan kegiatan: (1)Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan Wasmas; (2)Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (3)Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; (4)Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; (5)Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; (6)Mengembangkan auditor yang profesional; (7)Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi; (8)Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan (9)Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. Ketiga, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tujuan menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif dengan kegiatan: (1)Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, dan fleksibel; (2)Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi; (3)Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;

Fokus Utama PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Hasil yang baik sebagai akibat dari niat dan eksen yang baik, walaupun tidak setiap niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila tidak disertai dengan perilaku yang sejalan dengan niat yang tulus, apalagi dari awal sudah dicanangkan dengan niat yang tidak terpuji. Pakta integritas dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (pejabat) merupakan suatu niat/tekad yang baik dalam upaya melaksanakan tugas sesuai ketentuan, memberantas KKN untuk mewujudkan good governance dan clean government. Upaya penegakan peraturan yang berlaku, pemberantasan korupsi, mewujudkan pemerintahan yang bersih telah ditempuh baik secara preventif maupun secara represif (penerapan sanksi bagi pelanggar), namun korupsi masih sulit diberantas secara total, hanya terbatas pada pengurangan pelanggaran atau timbulnya kesadaran bahwa perbuatan korupsi itu salah, kejahatan, perbuatan pidana. Di lingkungan Departemen Agama upaya preventif maupun represif telah digalakan, antara lain: pencegahan perilaku korupsi melalui pendekatan agama (PPA) dalam bentuk orientasi/diskusi/sosialisasi, penyusunan peraturan-peraturan (KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standardisasi Hukuman Disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, KMA No. 489 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, KMA No. 490 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) dengan

12 12

pendekatan agama, pengangkatan aparat pengawasan (Auditor baru), pemberian sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama baik administratif maupun pidana (dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan) untuk diproses lebih lanjut. Telah dibuat kesepakatan bersama dari pimpinan unit kerja pusat dan daerah di lingkungan Departemen Agama dalam pemberantasan KKN, yaitu: 1. Kesepakatan bersama oleh Rektor UIN/ IAIN/IHDN, Kakanwil Departemen Agama, Ketua STAIN/STAKN/STAHN/ STABN disaksikan oleh Irjen Departemen Agama dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN dan koordinasi pengawasan tahun 2006 tanggal 23 Desember 2006 di Jakarta, untuk mewujudkan: Pakta Integritas, pemberantasan KKN, good governance dan clean government. 2. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I Pusat, Rektor UIN/ IAIN/IHDN, Kakanwil Departemen Agama, dan Ketua STAIN/STAKN/ STAHN/STABN disaksikan oleh Menteri Agama, Deputi MENPAN dan salah satu lembaga swasta dalam Rakernas Pejabat Eselon I dan II, pusat dan daerah di lingkungan Departemen Agama tanggal 11 Maret 2007. 3. Di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Pakta Integritas diikrarkan oleh Pejabat Eselon II, III, IV dan Auditor disaksikan oleh Irjen Departemen Agama dan masing-masing atasan langsungnya tanggal 29 Maret 2007. Upaya preventif yang lain untuk men-

Fokus Utama rangka mewujudkan good governance dan clean government pada lingkup pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (Modul Pakta Integritas Departemen Agama tahun 2007) Selanjutnya dalam Modul Pakta Integritas Departemen Agama tahun 2007 yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama tahun 2007, disebutkan bahwa: 1. Manfaat Pakta Integritas adalah: a. Mencegah terjadinya penyimpangan di bidang pengadaan barang/jasa, anggaran, disiplin, pelayanan kepada instansi pemerintah dan sebagainya. b. Mencegah para pimpinan, pejabat, dan karyawan dari perbuatan menyimpang. c. Meningkatkan kredibilitas Departemen Agama. d. Mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efisien dan efektif. 2. Tujuan Pakta Integritas adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) di lingkungan Departemen Agama dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang sukses dan mempunyai integritas melalui pendekatan agama dan pendidikan. 3. Sasaran Pakta Integritas adalah memberikan kontribusi aktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi secara nasional melalui pendekatan agama dan pendidikan. Adapun Pakta Integritas di lingkungan Departemen Agama berisi komitmen yaitu: tidak melakukan KKN dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima atau menjanjikan suatu pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap transparan, jujur dan obyektif serta akuntabel dalam

14 14

bertugas, menghindari pertentangan kepentingan, melaporkan kepada pejabat yang berwenang setiap usaha yang melanggar komitmen Pakta Integritas, melindungi saksi atau pelapor pelanggaran, melibatkan Forum Pemantau Independen, melaksanakan reward and punishment, bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen, dan adanya mekanisme penyelesaian konflik. Di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama telah dibuat Pakta Integritas pada tanggal 29 Maret 2007 oleh para Pejabat Eselon II disaksikan Irjen, Pejabat Eselon III disaksikan Sekretaris, Pejabat Eselon IV disaksikan Kabag masing-masing, para Auditor disaksikan Inspektur Wilayah masing-masing. Butir-butir dari Pakta Integritas tersebut, antara lain adalah: Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, melaksanakan Pakta Integritas pada Itjen Departemen Agama berdasarkan modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan, melakukan kegiatan audit sesuai kode etik Auditor dan melaksanakan Modul Pakta Integritas secara konsisten, melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Agama sesuai ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit Aparat Pengawasan Pemerintah, dan bila melanggar hal-hal tersebut di atas siap menghadapi segala konsekuensinya. Sumpah/Janji PNS (Pejabat) Sumpah/janji PNS (pejabat) harus diucapkan oleh CPNS yang diangkat menjadi PNS dan PNS yang diangkat dalam

Fokus Utama TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur penerimaan negara yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan PNBP secara lebih terencana dan tertib, dengan mempertimbangkan penyederhanaan prosedur, pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan guna menunjang terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, BAB II pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kelompok PNBP adalah : 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan dari kegiatan layanan yang dilaksanakan Pemerintah;

16 16

5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; 6. Penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah; 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah antara lain adalah Penerimaan Jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan dan Sisa Anggaran Rutin. Untuk kelompok yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain adalah royalty di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan. Adapun minyak dan gas bumi tidak termasuk pada PNBP karena di dalamnya memuat unsur-unsur perpajakan. Untuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain adalah deviden, bagian laba pemerintah dan pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. Untuk kelompok penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain pelayanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, pemberian hak paten, merk, hak cipta, pemberian visa dan paspor serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Untuk jenis penerimaan yang berdasarkan putusan pengadilan antara lain adalah lelang barang rampasan negara dan denda. Adapun jenis penerimaan hibah adalah penerimaan bantuan dan atau sumbangan dari dalam maupun luar negeri baik swasta maupun

Fokus Utama pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tujuan pemeriksaan PNBP ditujukan Sasaran pemeriksaan PNBP adalah diarahkan pada. Adapun metode yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBP adalah pendekatan resiko serta memper-

timbangkan materialitas. Pendekatan resiko didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI, antara lain terhadap cara pencatatan dan pengeluaran uang maupun pelaporannya. Hasil pemahaman dan pengujian atas SPI tersebut akan menentukan tingkat keandalan SPI, sesuai asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku. Pengujian terhadap pelaksanaan pengendalian terbatas pada angkaangka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pengujian substantif atas transaksi keuangan secara terbatas. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari

18 18

populasinya. Langkah-Langkah Pemeriksaan PNBP Pertama, tahap persiapan: Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan audit PNBP adalah: a. Menyusun PKA dengan menentukan sasaran dan tujuan audit; 1). Yang menjadi sasaran audit PNBP adalah keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP, ketertiban penatausahaan dan penyetoran ke kas negara, ketepatan pemungutan dan kewajaran perhitungan tarif PNBP sesuai dengan keten-tuan yang berlaku, dan ketertiban pelaporan dan pertanggung jawabannya. 2). Yang menjadi tujuan audit PNBP adalah untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP pada auditan telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan konsisten, dan apakah PNBP yang diterima telah berdasarkan penetapan dan perhitungan serta telah disetorkan, ditatausahakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Menelaah peraturan perundangundangan yang berlaku berkaitan dengan PNBP; c. Mengimpun bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan PNBP; d. Menelaah DIPA; e. Menelaah tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya; f. Menyiapkan Kertas Kerja Audit; g. Menentukan Waktu Audit. Kedua, tahap pelaksanaan:

Opini GOOD GOVERNANCE DAN TRANSISI DEMOKRASI Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia Oleh: Ali Yuddin, M.Si. Titik berat utama tulisan ini terletak pada usaha untuk mengaitkan konsep-konsep teoritis tentang transisi demokrasi dalam perspektif sosiologi politik dan isu-isu pokok yang menandai proses perubahan itu dalam konteks penyelenggaraan good governance di Indonesia dan terjadinya dispersi kekuasaan politik yang terjadi pada tingkat negara (state) dan masyarakat (civil society). Pada dasarnya terdapat kesepakatan yang cukup umum di kalangan para ahli ilmu sosial, khususnya sosiologi politik, untuk menerima argumentasi bahwa transisi demokrasi di negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mengulang pengalaman yang terjadi di banyak negara Barat karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya yang menjelaskan ikhwal itu terletak pada kenyataan bahwa terdapat sejumlah kekhususan sejarah (historical specify) tentang bagaimana negara (state) dan masyarakat (civil society) di masyarakat Barat itu berkembang dan terlibat dalam interaksi yang panjang dan saling memperkokoh di samping kecenderungan inherennya untuk saling mengawasi dan saling tergantung. Implikasi sosiologis dari perbedaan pengalaman itu memperlihatkan banyak persoalan yang ditemukan dalam transisi demokrasi di negara sedang berkembang itu tidak sepenuhnya, dalam banyak hal malah sama sekali, tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman negara Barat. Beberapa hal yang patut dicatat tentang transisi demokrasi di negara sedang

20 20

berkembang terdapat pada, pertama, lemahnya posisi civil society terhadap state sebagai akibat dari langkanya infra-struktur yang terdapat dalam masyarakat yang untuk sebagian merupakan konsekuensi historis dari proses kolonialisme. Kedua, faktorfaktor internal yang mendorong terjadinya transisi demokrasi pada umumnya datang dari prakarsa para elite dari pada merupakan hasil gerakan politik massa pada tingkat grass-root. Ketiga, definisi sosial dan bahkan legal tentang transisi demokrasi pada umumnya lebih ditekankan pada kerangka konstitusional dan perundangan lainnya daripada juga pada usaha transformasi society secara keseluruhan. Beberapa faktor lain dapat ditambahkan di sini, diantaranya adalah proses modernisasi yang berlangsung di banyak negara sedang berkembang itu, sebagian dari proses itu malah telah dimulai lima puluh tahun yang lalu, tidak sepenuhnya berhasil mengubah secara mendasar struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diperlukan bagi terjadinya prosesproses dan praktik-praktik sosial yang mendorong terjadinya institusionalisasi lebih lanjut di tingkat negara maupun masyarakat: Akibatnya, walaupun secara formal telah terdapat lembaga-lembaga penting di sektor sosial, politik, ekonomi dan budaya, mereka tidak lebih dari sekedar representasi dari konstruksi masyarakat kolonial atau tradisional atau kombinasi dari keduanya. Dalam pemahaman sosiologi politik saya, transisi demokrasi akan selalu

Opini (3) terciptanya balance of power yang baru di antara dan antar-tiga lembaga utama negara (YEL). Sedangkan di tingkat masyarakat, perubahan itu berlangsung dalam sebuah proses yang bertujuan untuk menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di tingkat individu, keluarga, kelompok dan golongan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, berpartisipasi dalam kehidupan bersama yang di satu pihak mampu memberikan ruang pengakuan dan penghormatan bagi perbedaan dan di pihak lain mampu mengusahakan kehidupan bersama atas dasar Prinsip persaingan dan kerjasama. Catatan terpenting saya atas apa yang disebut dengan transisi demokrasi di Indonesia adalah kecenderungannya untuk terlalu menekankan agenda reformasi di tingkat negara dan sebaliknya agak, atau mungkin sangat, mengabaikan transformasi masyarakat sebagaimana diuraikan tadi. Catatan lainnya adalah, keempat agenda transisi demokrasi itu (yakni [1]pemisahan kekuasaan di antara YEL, [2]pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat, regional, dan Iokal, [3] pemisahan wilayah kekuasaan di antara negara dan masyarakat, dan [4] pemisahan hak individu dan kewajiban komunal), sesungguhnya semuanya berbicara tentang otonomi—sebuah konsepsi politik yang mengakui adanya kekuasaan yang diberikan atau diserahkan dan karenanya harus dipelihara secara relatif independen terhadap kekuasaan lainnya. Dalam pemahaman seperti ini, jelas yang secara umum dipahami oleh khalayak luas di Indonesia tentang otonomi adalah terlalu sempit dan mungkin teknis karena hanya membayangkan salah satu komponen dari transisi demokrasi semacam itu. Dalam konsepsi yang lebih mendasar, istilah good governance sebagai alat

22 22

analisis dan alat aksi sesungguhnya sangat terkait dengan ‘downsizing’ peran dan cakupan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain dengan usaha meningkatkan peran dan cakupan ‘pasar’ (market) sebagai cara utama, atau bahkan satu-satunya cara, untuk meningkatkan kemajuan di negaranegara sedang berkembang: Kemajuan di sini diartikan sebagai kemungkinan ekonomi untuk bertumbuh dan tersebarnya keuntungan akan pertumbuhan ekonomi itu pada semua lapisan masyarakat. Ini berarti, konsep-konsep dasar yang berasosiasi dengan good governance itu— seperti transparency, accountability, the rule Of law, and probity berkecennderungan untuk dikembangkan dan dipahami dalam konteks menjadikan pasar bekerja lebih efisien, daripada, sebagai misal, membuat masyarakat memiliki kontrol terhadap proses-proses (ke)pemerintahan, atau lebih jauh lagi, membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Salah satu tema problematika yang terjadi di banyak negara sedang berkembang sehubungan dengan penekanan good governance dalam konteks seperti itu adalah, terjadinya kecenderungan yang memisahkan, dan mungkin bahkan mengasingkan, masyarakat dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan good governance sebagai sebuah proses yang terintegrasi secara sistemik dalam transisi demokrasi. Tambahan pula, ketidaksiapan secara umum civil society di negara sedang berkembang sebagaimana untuk sebagian telah diuraikan di bagian awal tulisan ini telah mengakibatkan kian sulitnya elemen strategis dalam civil society terlibat dalam proses realisasi penyelenggaraan good governance. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan semacam itu dengan cukup mudah

Opini LIMA KARAKTERISTIK YANG HARUS DIMILIKI AUDITOR Oleh H. Mohamad Ali Irfan, SE, MM. Tugas bagi seorang auditor merupakan suatu sikap yang harus diambil dalam suatu pengambilan keputusan yang cukup dilematis. Bagi seorang auditor yang tidak memiliki kemampuan dan skill yang memadai maka tugas adalah suatu mimpi buruk sedangkan bagi auditor yang memiliki kemampuan dan skill yang baik maka tugas merupakan suatu tantangan yang harus dapat diselesaikan dengan sukses, baik berfungsi sebagai katalisator, konsultan manajemen maupun sebagai pengawas murni. Didalam melaksanakan tugas, auditor akan menemukan kemajemukan masalah yang berakar dari kemajemukan keinginan dan motivasi serta kultur auditan. Disinilah auditor dituntut untuk mampu mengatasi kemajemukan masalah tersebut. karakteristik seorang auditor menentukan untuk dapat mempengaruhi auditan, dengan demikian ada lima karekteristik yang harus dimiliki auditor yaitu: 1. Tabah. Seorang auditor apabila di dalam menghadapi seorang auditan yang diindikasikan melakukan penyimpangan atas peraturan yang berlaku dan memiliki tipologi karakter yang keras maka seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk menahan tekanan emosi agar informasi dan data yang akan kita inginkan dapat kita peroleh. Begitu pula ketika seorang auditor menghadapi auditan yang selalu menyembunyikan bahan-bahan untuk audit dan juga menghadapi berkas audit yang sangat banyak serta adanya friksi dengan anggota tim yang tidak sependapat dan sejalan. Maka

24 24

sikap tabah dalam hal kemampuan menahan emosi merupakan kwalitas penting dalam pekerjaan tersebut, baik untuk menjaga hubungan baik dengan auditan maupun menjaga keutuhan tim dalam tugastugas audit, sehingga tujuan audit tercapai dengan optimal. 2. Dapat beradaptasi. Kemampuan adaptasi seorang auditor akan mampu mendukung untuk meningkatkan akselerasi dan optimalitas tugas seorang auditor. Karena itu auditor dalam melaksanakan tugas tim, harus mampu untuk beradaptasi dengan: Pertama, ketua tim dan seluruh anggota tim, baik dalam hal adaptasi atas bidang auditnya maupun adaptasi atas prilaku masing-masing anggotanya serta ketua timnya. Kedua, auditorpun harus mampu beradaptasi dengan karakter setiap cultur auditan. Perbedaan kultur auditan seperti adanya perbedaan bahasa akan dapat menghambat untuk berkomunikasi dalam menyampaikan maksud-maksud hasil audit, hal tersebut dapat diatasi dengan seringnya bertanya tentang perbedaan perbendaharaan kosa kata agar ada titik temu dalam memahami maksud informasi yang akan disampaikan. Perbedaan kultur juga adanya perbedaan gaya dan sikap bicara masing-masing daerah sebagaimana kultur masyarakat sumatera utara, maluku, maupun papua maka akan ada salah pengertian antara auditor dan auditan, disinilah auditor harus cepat mampu untuk beradaptasi dengan

Opini

Koruptor Teriak Anti Korupsi Oleh Nurman Kholis* Tahun lalu Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz berkunjung ke Indonesia. Wolfowitz yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi berbagai proyek yang didanai lembaga donor tersebut. Permintaan ini terkait adanya ratusan perusahaan maupun perorangan yang terlibat tindak pidana korupsi. Namun, setahun setelah kunjungannya ke Indonesia, mantan arsitek penyerangan AS ke Iraq ini ternyata “maling teriak maling”. Hal ini terjadi setelah ia terindikasi mempromosikan dan menaikkan gaji pacarnya, Shaha Riza. Sebagaimana ditulis Khudori dalam artikel “Wolfowitz, Bank Dunia, dan Bush” (Republika, 21/04/2007), wanita kelahiran Libya itu digaji 193.590 dolar AS (sekitar Rp 1,7 miliar), lebih besar dari gaji seorang menteri luar negeri. Wolfowitz berbohong dengan memanipulasi persetujuan Dewan Eksekutif Bank Dunia. Skandal ini membuat citra Bank Dunia yang merosot sejak 1990-an berada pada titik terendah. Kredibilitas Bank Dunia sebagai lembaga terhormat kian dipertanyakan. Karena itu, Inggris, Brazil, dan Jerman mendesak Wolfowitz mundur. Bagi sebagian pihak terutama kalangan akademisi di Indonesia, kiprah Bank Dunia baik di masa kepemimpinan Wolfowitz maupun sebelumnya menimbulkan trauma. Sebab, selama ini Bank Dunia bukan saja tidak berhasil mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter tapi justru semakin membuat negeri ini terjerumus ke dalam krisis tersebut. Keadaan ini merupakan indikasi bahwa Bank Dunia (dan

26 26

IMF) tidak mampu menjalankan misi pendiriannya. Secara historis, lembaga keuangan internasional ini bermula sebagai sebuah badan penyedia dana untuk rekonstruksi pasca-Perang Dunia II yang mentransformasikan diri secara bertahap menjadi sebuah bank pembangunan, badan pemberi bantuan, dan pelopor gerakan antikemiskinan. Dengan demikian, Bank Dunia ikut bertanggung jawab terhadap kondisi negara Indonesia yang semakin miskin dan memiliki utang yang semakin banyak. Sebagai ungkapan keprihatinan terhadap kondisi tersebut, Revrisond Baswir dalam analisisnya berjudul “Republik Utang” menjelaskan bahwa pengakuan kemerdekaan Indonesia ternyata harus dibayar mahal dengan mengakui utang luar negeri yang dibuat atas nama pemerintahan “Hindia Belanda”. Akibatnya, sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia telah memiliki dua jenis utang, yaitu utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai 4 miliar dolar AS dan utang luar negeri baru sebesar Rp 3,8 miliar. Kritik terhadap Bank Dunia juga disampaikan oleh Jeffrey A. Winter, Guru Besar Ekonomi Politik Northwestern University dalam buku “Reinventing the World Bank”. Menurut Winter, sejak pendiriannya, Bank Dunia telah berperan serta secara pasif dalam korupsi di Indonesia dari dana pinjaman yang dimaksudkan untuk pembangunan. Pada akhir tahun 1990-an, Bank Dunia mulai mengakui secara terbuka bahwa korupsi terhadap bantuan pembangunan adalah masalah serius. Meskipun demikian, Bank Dunia tidak mengambil langkah yang berarti selama tiga dasawarsa untuk mengamankan uang yang

Opini emas dan uang perak tersebut secara tunai kepada pembawa pada saat tanda terima itu dipertunjukkan kembali kepada bank. Kertas yang berisi tanda terima ini kemudian dapat dijadikan alat tukar meskipun belum ditukarkan dengan uang emas atau uang perak yang ada di bank. Pada perkembangan selanjutnya, bankir pun mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pada jumlah uang emas dan uang perak yang ada di bank. Saat Amerika Serikat dipimpin Presiden Franklin Delano Roosevelt, pada tahun 1934, ia berulang kali menyerukan kepada rakyatnya agar menukarkan uang emas dan uang peraknya ke bank untuk ditukar dengan uang kertas dan bila menolak maka akan ada hukumannya (Mufti, 2003). AS kemudian berhasil mempelopori pendirian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 1944. Sejak itu, sistem peredaran uang kertas pun direkayasa secara internasional. Hasil rekayasa tersebut seperti 1 dollar yang kini bernilai sekitar 9 ribu rupiah, 10 dollar bernilai sekitar 90 ribu rupiah, 100 dollar bernilai sekitar 900 ribu rupiah, dan seterusnya. Uang 100 dollar ini bila berjumlah 10 lembar maka bernilai sekitar 9 juta rupiah, 100 lembar bernilai sekitar 90 juta rupiah, dan seterusnya. Padahal, dollar dan rupiah sama-sama terbuat dari kertas. Sejak tahun 2000, mereka juga mengelabui masyarakat dunia dengan menciptakan mata uang euro. Hal ini juga merupakan rekayasa mereka agar euro dianggap sebagai pesaing dollar. Padahal, salah seorang arsitek pemberlakuan euro adalah Alan Greenspan, gubernur Bank Amerika yang berdarah Yahudi. (Panjimas, Juli 2003). Dengan demikian, Bank Dunia telah melakukan korupsi sebagaimana definisi

28 28

korupsi yang telah mereka buat, yaitu “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi” (World Bank: 1997, hal.8). Dalam hal ini, Bank Dunia didirikan untuk keuntungan gerakan Zionis Yahudi dengan sistem peredaran uang kertas yang mereka kendalikan. Karena itu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dalam salah satu kunjungannya ke Arab Saudi mengatakan agar minyak jangan ditukar dengan (kertas) dolar namun dengan emas (muslim-affairs.com). Menurut Mahathir, penggunaan dolar hanya akan memperkuat posisi Amerika Serikat dan kemampuan mereka untuk menyediakan beragam senjata bagi Israel untuk membunuh kaum Muslimin. Mahathir juga menyatakan, keterpurukan yang dialami kaum Muslimin bukan hanya karena salah orang lain baik AS maupun Israel tetapi keengganan negara-negara Muslim sendiri untuk melakukan kerja sama dan meninggalkan dolar (Dialog Jumat Republika, 24/ 12/ 2004). Karena itu, lengsernya Wolfowitz merupakan hikmah bagi kita agar tidak mengikuti perilaku dan antek-anteknya di Bank Dunia. Mereka suka berteriak anti korupsi padahal diri dan lembaganya justru merupakan penyebab menyebarnya virus korupsi. Kini, Wolfowitz telah menerima hukumannya di dunia dan ia pun akan menerima hukuman yang jauh lebih berat di akhirat kelak yang kekal. Ada tafsir yang menyatakan bahwa 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wallahu a’lam bis-Showab. *Penulis adalah Pegawai Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama

Opini Selanjutnya, pengertian prima adalah kondisi terbaik. Sehingga Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari excellent services, yang berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi yang memberikan pelayanan. Standar Pelayanan Standar Pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik dalam standar pelayanan, juga terdapat baku mutu pelayanan. Arah/Visi Pelayanan Prima Pelayanan prima sudah menjadi keharusan bagi setiap individu, institusi swasta maupun penyelenggara pemerintahan. Implementasinyanya pun harus berorientasi jangka panjang, dalam arti harus memiliki arah yang jelas. Arah atau visi tersebut mencakup empat hal: Pertama, Better . Lebih mengarah kepada taraf yang lebih baik. Kedua, Faster. Mengutamakan peningkatan pada ketepatan dan waktu pelayanan yang lebih cepat. Ketiga, Newer. Mengarah kepada kemampuan adaptasi kemajuan dan perkembangan jaman serta teknologi yang maju dan sesuai. Keempat, Cheaper. Makin lama makin murah). Orientasi/arahan utamanya pada pembiayaan yang lebih efisien. Kelima, More Simple . Makin lama prosedur pelayanan harus makin sederhana Pelayanan yang prima dari aparatur pemerintah (PNS) terhadap publik/masyarakat akan lebih dapat diwujudkan jika di dalam diri PNS tersebut dapat ditumbuhkan dan dikembangkan nilai

30 30

“pelayanan yang sepenuh hati” (sungguhsungguh dan ikhlas). Nilai layanan yang sepenuh hati terletak pada kesungguhan dan terutama pada 4 (empat) sikap diri, yaitu: Passionate (sikap bergairah), Semangat/motivasi yang besar terhadap pekerjaan, diri sendiri, dan orang lain. Menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam pekerjaan. Progressive (bersikap progressif), Menciptakan cara/metode/teknik baru dan menarik untuk meningkatkan pelayanan. Mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas baik sebagai individu maupun sebagai team work. Proaktive (bersikap proaktif/berperan aktif). Tidak berdiam diri dan hanya menunggu perintah.Peduli terhadap apa yang diinginkan/dibutuhkan konsumen. Positive (bersikap positif). Menunjukkan pribadi yang baik, hangat, ramah, dan menarik. Memperhatikan etika/norma yang berlaku. Menggali dan mengoptimalkan kompetensi, memahami kekurangan yang dimiliki, serta berupaya memperbaiki segala kekurangan dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, merupakan langkah awal yang besar dalam upaya memberikan pelayanan yang prima bagi diri sendiri maupun orang lain. Berkaitan dengan mewujudkan layanan yang prima terutama dalam hal pengawasan, meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan potensi diri, merupakan upaya mewujudkan layanan yang prima. Seluruh PNS di Lingkungan Departemen Agama sebagai aparatur pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat, terus diupayakan untuk dapat memberikan layanan prima terhadap masyarakat yang dilayani.

Opini Dua, Petugas PPIH Siapapun orangnya yang telah di nyatakan lulus dan terjaring dalam jajaran petugas haji, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas sebagai PPIH. Oleh karena itu dalam menjaring tenaga-tenaga PPIH harus betul-betul orang yang berintegritas tinggi, professional dan AMANAH. Di Arab Saudi, PPIH di tempatkan pada 3 (tiga) Daerah Kerja (DAKER) masingmasing Daker Jeddah, Makkah dan Madinah yang tugas dan fungsinya sama, yaitu: “Pelayan Tamu-tamu Allah”. Secara umum petugas PPIH di Arab Saudi dapat di kelompokkan menjadi 4 kelompok pelayanan yaitu: (1)Pelayanan Umum. Pada sub sektor/maktab meliputi: a. Pelaksana administrasi b. Pengecekan kondisi rumah sebelum kedatangan jemaah c. Penempatan jemaah d. Pelayanan selama di pemondokan e. Merespon keluhan-keluhan jemaah f. Menindak lanjuti laporan-laporan antara lain: anggota Keluarga yang sesat, Kehilagan tas/barang, jemaah sakit, meninggal dunia g. Akomodasi petugas. Pelayanan umum yang ada di sektor terutama yang melayani administrasi kesekretariatan pada sektor, sebagian nyaris tidak berfungsi alias tidak jalan, penyebabnya adalah SDM yang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ironisnya posisi petugas administrasi digantikan oleh petugas Pembimbing Jemaah Udzur (PJU). Akibatnya pelayanan terhadap jemaah sakit/ udzur menjadi berkurang sehingga pelayanannya tidak optimal. (2)Pelayanan Bimbingan Ibadah. Hampir semua/mayoritas petugas bimbingan ibadah

32 32

kurang berfungsi. Penyebabnya ada 3 faktor: (a)Petugas yang seharusnya pelayanan umum ditugaskan menjadi pelayanan bimbingan ibadah; (b)Kurangnya ilmu pengetahuan dalam hal ibadah terutama ilmu fiqih ataupun background pendidikannya bukan dari agama (MAN/UIN/IAIN/STAIN/ Pesantren), dan (3)Petugas yang tidak amanah, artinya ia hanya mementingkan dirinya sendiri memperbanyak ibadah untuk dirinya sendiri ataupun enggan melaksanakan tugasnya. Berdasarkan fakta di lapangan banyak terdapat petugas-petugas haji yang pergi pulang ke Masjidil Haram tanpa menggunakan pakaian dinas/seragam. Paling tidak baju rompi atau jaket, Identitas petugas MUTLAK sangat diperlukan mengingat banyaknya jemaah haji yang “Keder” disekitar Masjidil Haram (lupa mencari jalan untuk kembali ke pemondokan) alias nyasar. Penguasaan ilmu peribadatan pun perlu dimiliki oleh petugas pelayanan ibadah, sehingga pelayanan bimbingan ibadah senantiasa di berikan kepada para jemaah haji yang dilayaninya. Tiga, Pelayanan Kesehatan Bila dilihat dari kuantitas, jumlah petugas pelayanan kesehatan lebih dominan di banding dengan petugas-petugas yang lain. Karena petugas kesehatan terdiri dari dokter, keperawatan, pelaksana farmasi, pelaksana sanitasi surveilans (sansur), pembimbing jemaah udzur, pelaksana ahli gizi dan pelaksana analis kesehatan. Oleh karena itu tidak tepat rasanya, bila seorang dokter yang kedudukannya sebagai Wakil Kepala Bidang Kesehatan PPIH melalui siaran Pers Media Center Haji (MCH) menyoroti masalah “Catering”. Bahkan menyatakan; “ Jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat pada musim haji 1427

Opini atau tidak suci seperti orang yang sedang haid, nifas, dan sebagainya. Wukuf merupakan PUNCAKnya pelaksanaan IBADAH HAJI dan bila tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya harus dilakukan pada tahun berikutnya. Demonstrasi di Arafah Apapun namanya ataupun bentuknya, yang mengandung unsur “Rafats, Fasik dan Jidal” adalah sangat dilarang oleh Allah SWT bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji (wukuf) di Arafah, apalagi yang namanya demonstrasi. “Orang-orang yang sedang mengerjakan haji dilarang bersetubuh, mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, berolok-olok dan bermegah-megah, bertengkar dan bermusuhan”. Bangsa Indonesia dalam tanda kutip sebagian jemaah haji Indonesia (karena tidak seluruhnya) telah melanggar larangan Allah SWT seperti di tegaskan dalam ayat 197 Al-Baqarah yaitu melakukan demonstrasi di depan tenda-tenda perwakilan Negara Republik Indonesia. Padahal pada saat itulah pelaksanaan wukuf, yakni hari JUM’AT, 09 Dzulhijjah 1427 H yang di sebut dengan HAJI AKBAR. Pada saat itu pulalah Allah memberikan GELAR kepada seluruh umat manusia muslim apakah mereka LULUS dengan predikat HAJI MABRUR atau sebaliknya di cap sebagai HAJI MARDUD. Wallahu A’lamu (hanya Allah Yang Maha Tahu) Indikatornya jelas. Kesimpulan dan Saran Haji adalah perintah Allah yang diwajibkan kepada umat manusia sebagaimana firman Allah ayat 97 Surat Ali Imran seperti tersebut di awal tulisan ini. Demikian pula bagi orang-orang yang mengerjakannya syarat dan rukunnya harus

34 34

terpenuhi, perintah dan larangannya harus di pegang teguh dan jangan coba-coba di abaikan. Bagi calon-calon jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci telah dibekali oleh para Ustadz/Kiyai dengan berbagai ceramah yang intinya mereka harus berbekal taqwa, sabar dan sabar. Untuk mencapai taqwa yang hakiki, sabar tak boleh pudar. Mengakhiri tulisan ini, di sarankan kepada: Pertama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar dalam menjaring para petugas hendaknya betul-betul selektif. Kalau perlu disamping ujian tertulis juga dilakukan Psychotes serta diumumkan secara transparan dan kejujuran. Artinya, apabila hasil ujian LULUS, maka yang lulus harus di ikut sertakan sebagai petugas. Jangan mengandalkan katebelece, sehingga dalam melaksanakan tugasnya ia betul-betul Amanah. Kedua, para kolektor atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), hendaknya membimbing jemaahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta UU Nomor 17 Tahun 1999 jangan hanya mencari keuntungan semata. Dan jangan pula sombong karena merasa berkali-kali ke tanah suci, lalu tidak menghiraukan saran-saran petugas. Ketiga, Jemaah Haji Indonesia, agar senantiasa mengikuti aturan-aturan atau manasik yang baik dan benar. Laksana-kanlah ibadahibadah dengan penuh ke khusyuan agar dapat meraih gelar Haji yang mabrur.

Randang 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. 5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri

36 36

Randang c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan; g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri: a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal; b. biaya transport pegawai; c. biaya penginapan; (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah, terdiri: a. biaya pemetian; b. biaya angkutan jenazah. (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri); b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I; c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II; d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV; e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III; f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I. (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan

38 38

Randang Pasal 11 (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan: a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negeri; e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit; f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan; h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/ pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri. (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 12 Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian. Pasal 13 (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan. (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/

40 40

Randang (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut. (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. Pasal 17 (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5). Pasal 18 Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya. Pasal 19 Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan. Pasal 20 (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dalam lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing. (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan. (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud. (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa: a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

42 42

Lintas Berita

Pengawasan oleh Pengawas Siapakah yang mengawasi pengawas? Inilah pertanyaan yang sering kita dengar dalam sistem kepemerintahan. Nada yang terdengar dari pertanyaan tersebut bahwa pengawas adalah seseorang yang kebal oleh pengawasan, karena mereka sendirilah yang menjadi pengawas. Benarkah demikian? Sama sekali tidak! Dalam konteks sistem administrasi negara Republik Indonesia tidak ada pihak yang bebas dari pengawasan. Mulai dari pembantu rumah tangga sampai dengan Presiden di puncak pimpinan negara, tidak satupun yang luput dari pengawasan. Siapa diawasi oleh siapa, sebenarnya hal ini sudah jelas diatur dalam sistem administrasi pemerintahan kita. Untuk lebih memperjelas hal ini, sebaiknya kita perjelas dulu pengertian dan pemahaman kita tentang siapa yang disebut sebagai pengawas. Berangkat dari pengawasan sebagai fungsi manajemen, maka pengawas yang paling berperan tidak lain adalah pimpinan itu sendiri (manajer), yaitu semua pejabat pimpinan di setiap unit organisasi dari mulai Kepala Seksi, Kepala Bagian, Presiden dan lain-lain, semuanya itu adalah manajer (pimpinan). Semua adalah pengawas dalam lingkup kerja masing-masing. Hal ini dalam sistem manajemen kepemerintahan Indonesia disebut dengan pengawasan melekat (WASKAT). Untuk tingkat-tingkat pimpinan tertentu, di mana ruang lingkup organisasi yang dipimpinnya terlalu besar maka para pimpinan dibantu oleh tenaga yang khusus bertugas di bidang pengawasan. Tanpa alat pembantu ini diperkirakan pengawasan tidak

44 44

akan terlaksana dengan intensif, efektif dan efisien, mengingat luasnya lingkup organisasi yang dipimpinnya. Atas pertimbangan ini maka Presiden sebagai manajer atau pimpinan tertinggi pemerintahan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menteri dibantu oleh Inspektorat Jenderal dan lain sebagainya. Aparat-aparat pembantu di bidang pengawasan tersebut. termasuk pula didalamnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga diatas disebut aparat pengawas fungsional? dan pengawasan yang dilakukannya disebut pengawasan fungsional (WASNAL). Meskipun sebenarnya pengawas yang paling berperan adalah para manajer atau pimpinan unit-unit organisasi, tetapi ketika orang berbicara tentang “pengawas”, maka biasanya yang dimaksud adalah para petugas pengawasan fungsional. Hal ini disebabkan karena masih adanya salah pengertian bahwa seolah-olah pengawasan itu hanya menjadi tanggungjawab aparat WASNAL saja. Padahal sebenarnya aparataparat WASNAL itu hanya sekedar merupakan alat bantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Para pimpinan organisasi itulah pengawas yang sebenarnya. Kembali kepada permasalahan pokok, kedua jenis pengawas tersebut. yaitu para pimpinan (manajer) dan para petugas WASNAL, semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan (out of control). Dalam

Lintas Berita sesungguhnya sangat memenuhi persyaratan independene in appearance pada saat ini masih menjadi perdebatan dari segi tupoksinya dengan APIP lainnya. Selain itu masih adanya anggapan bahwa BPKP mempunyai sifat sebagai aparat pengawasan intern dan ekstern pemerintah sekaligus, padahal pada posisi pengawasan ekstern pemerintah telah ada BPK yang jauh lebih independen, karena didukung langsung oleh UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 sebagai dasar hukum, sedangkan pada posisi intern pemerintah telah ada Inspektorat Jenderal, unit Pengawasan Kementerian/LPND dan Bawasda Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain masalah independensi dan posisi yang kurang jelas, tupoksi masing-masing lembaga pengawasan intern juga tidak dibatasi secara tegas, sehingga masingmasing lembaga pengawasan mempunyai kewenangan yang sama dalam obyek tertentu, misalnya tumpang tindih kewenangan tentang pengawasan dana dekonsentrasi di provinsi, dimana masingmasing aparat pengawasan mempunyai kewenangan pemeriksaan yang sama. Hal-hal yang menyangkut hubungan adiministratif, independensi, dan posisi antara Pemerintah, aparat pengawasan dengan Lembaga-lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara, khususnya yang menyangkut segisegi pengawasannya, memang masih memerlukan kajian yang mendalam. Yang jelas, dalam sistem administrasi yang baik, janganlah hendaknya ada sub sistem yang luput dari pengawasan dan pengendalian, karena apabila terjadi yang hal itu akan terciptalah iklim yang baik bagi timbulnya praktik penyimpangan dan penyelewengan.

46 46

Jika kelak kita akan menciptakan Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Negara, seperti yang pernah disarankan oleh berbagai pihak, maka masalah pengawasan atas Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara ini, perlu diatur dalam Undang-undang tersebut; terutama mengenai pengawasan atas pengelolaan keuangannya. Dari uraian-uraian tersebut kiranya cukup jelas, bahwa secara administratif pada dasarnya semua aparat pengawasan fungsional itu tidak ada yang luput dan pengawasan (out of control.), baik WASKAT maupun WASNAL. Pengawas juga diawasi Selain pengawasan formal melalui WASKAT dan WASNAL itu, maka semua pengawas seperti halnya semua orang yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, adalah merupakan obyek pengawasan informal oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dari KKN, berwibawa dan bermartabat. Jalur-jalur social control harus juga diperhatikan dan diefektifkan sehingga tidak akan muncul niat dari aparat-aparat pemerintah yang akan melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Mengenai masalah pengawasan terhadap pengawas, akhirnya kita juga tidak boleh melupakan bahwa di samping pengawasan formal melalui WASKAT dan WASNAL serta pengawasan informal oleh masyarakat, sebenarnya ada satu lagi pengawasan yang siapapun, dimana, dan kapanpun tidak bisa luput dari pengawasanya, yaitu pengawasan dari Tuhan YME. (red/mh)

AMO auditor yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan auditan atas penggunaan dana APBN/D (rutin/proyek) ataupun suatu entitas organisasi perusahaan. 4. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit atas Program, dan Audit Kinerja Audit kinerja secara substansial tidak berbeda dengan Audit Operasional yang didalamnya mencakup pengertian Audit Manajemen dan Audit atas Program (sifatnya lebih kecil dan khusus lingkupnya), dalam hal ini sama-sama mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai penilaian terhadap operasi suatu organisasi apakah dapat berjalan dengan efisien ekonomis, dan efektif. 5. Audit Komprehensif Audit komprehensif merupakan istilah yang berkaitan dengan mandat audit yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan jenis-jenis audit secara simultan guna mencakup area yang luas dan mencegah pelaksanaan audit yang berulang-ulang atau tumpang tindih atas suatu auditan. Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit, seperti audit atas laporan keuangan, audit kinerja, dan atau audit lainnya, atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit. 6. Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Pemeriksaan serentak tidak tepat dikatakan sebagai jenis audit melainkan hanya merupakan salah satu istilah teknis yang mencerminkan waktu atau saat auditor melaksanakan audit. Istilah serentak dalam praktek audit dilingkungan pemerintahan mempunyai arti

48 48

penting karena akan menyajikan informasi yang lebih menyeluruh atas pelaksanaan proyek-proyek pada suatu instansi, atau seluruh proyek-proyek pemerintah. Karenanya istilah pemeriksaan serentak harus diubah menjadi “Audit Proyek Serentak”. Audit Proyek Serentak adalah audit keuangan dan ketaatan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dilakukan secara serentak guna dapat menyajikan informasi atau gambaran secara umum atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah tersebut. 7. Pemeriksaan Kemudian (Post Audit) Pemeriksaan Kemudian (Post Audit) adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai, dengan kata lain telah tersedia assersi manajemen yang akan diverifikasi, atau kejadian/peristiwa/transaksi telah selesai. Audit pada periode berjalan adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk kegiatan yang di audit sedang dalam proses, atau kejadian/ peristiwa/transaksi sedang berlangsung. Audit pendahuluan adalah aktivitas komunikasi terhadap auditan sebelum pekerjaan lapangan dilakukan. Audit atas pengadaan barang dan jasa adalah suatu audit terhadap pengadaan barang dan jasa dalam rangka meneliti kebenaran jumlah, kualitas barang dan jasa serta kewajaran harganya. 8. Audit Khusus (Special Audit) Audit khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Dengan demikian audit khusus yang bertujuan menilai kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dapat digunakan istilah Audit Khusus atas Ketidak

AMO Fungsional. Pengawasan Melekat merupakan suatu sistem pengendalian manajemen, sedangkan Pengawasan Fungsional menunjukan pengawasan yangdilakukan oleh orang atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk fungsi pengawasan. Pengawasan fungsional terkait dengan instansi yang ikut bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk melaksanakannya intansi-instansi tersebut dibagi tugas secara fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagai satu rangkaian manajemen pemerintahan dengan maksud untuk meyakinkan kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 14. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) Pengawasan masyarakat adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Dalam wasmas ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan, maupun keluhan. ISTILAH NON KONTROVERSIAL 1. Tax Auditing Istilah Tax Auditing hendaknya disebut dengan istilah Audit Pajak yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

50 50

dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 2. Fraud Auditing Istilah Fraud Auditing hendaknya disebut dengan istilah Audit atas Kecurangan, yang dapat didefinisikan sebagai Audit Khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau keurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum terutama dalam hal tujuan yaitu fraud auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit (khusus) dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan asset/aktiva. 3. Social Audit Social audit atau audit sosial adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian dan pengukuran prestasi perusahaan dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Audit sosial dapat dilakukan terhadap masalah lingkungan hidup, produksi, keselamatan kerja, pemberian lowongan kerja, penggajian, pensiun dan jaminan hari tua dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kepentingan sosial. 4. Quality Audit Quality audit atau audit mutu dapat didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang sistematik dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang, dan apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian quality audit merupa-

SAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 01 Oleh Yanis Naini, SE Penyajian Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Informasi yang disajikan berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai

52 52

d. e.

f.

g.

sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas; d. Catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum Negara/daerah dan/ atau sebagai kuasa bendaharawan umum Negara/daerah. Struktur dan Isi Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Teknologi Informasi Alat Deteksi Dini Penularan Virus Pada Flash Disk USB Flash Disk (UFD) adalah salah satu media yang paling sering digunakan oleh pembuat virus lokal sebagai media penularan virus saat ini. Jika diandaikan virus komputer adalah penyakit demam berdarah, maka UFD adalah nyamuk Aedes Aegypti-nya. Salah satu cara untuk menghentikan penularan demam berdarah dapat dilakukan dengan cara menghilangkan media penular-nya yaitu nyamuk. Namun tentunya hal ini tidak bisa dilakukan

kepada saya mengapa hal itu dapat terjadi, karena dia sama sekali belum menyentuh file di UFD tersebut. Setelah saya periksa ternyata fasilitas autoplay pada sistem operasi windows-nya dalam keadaan aktif (defaultnya memang aktif). Biasanya, virus lokal melakukan penularan melalui UFD dengan dua teknik, teknik pertama bekerja apabila sebuah file samaran dibuka oleh user, dan teknik kedua bekerja secara otomatis memanfaatkan

pada UFD sebagai suatu media penyimpan data portabel yang sangat kita butuhkan. Beberapa minggu yang lalu, seorang teman menceritakan bahwa komputernya tertular virus komputer hanya beberapa saat setelah dia menancapkan UFD pada port USB komputernya. Dia menanyakan

fungsi autoplay pada windows. Pada teknik kedua, virus membuat file autorun.inf pada UFD sasaran. Autorun.inf adalah file yang diperlukan oleh windows untuk menjalankan fungsi autoplaynya sehingga apabila fungsi autoplaynya aktif maka secara otomatis windows akan

54 54

Teknologi Informasi ada file autorun.inf lain yang akan masuk ke UFD, maka sistem komputer akan mengeluarkan peringatan bahwa file akan ditimpa sebagai berikut :

Jawablah dengan NO, agar file autorun.inf tidak ditimpa dengan yang baru. Tanda lain dari berubahnya autorun.inf adalah icon pada drive akan berubah dengan sendirinya (tidak sesuai dengan apa yang kita setting). Inilah fungsi deteksi dini sebenarnya, yaitu jika peringatan tersebut muncul, kita mesti berhati-hati karena kemungkinan adanya penyusupan yang dilakukan oleh virus. Namun hal ini tidak berlaku jika kita memang menginstall program yang mengandung autorun.inf seperti Portableapps Suite pada UFD. Keterbatasan alat ini : 1. Jika user menjawab YES pada peringatan replace file, maka autorun.inf akan tergantikan dengan autorun.inf yang dibuat oleh virus. 2. Bisa saja pembuat virus melakukan suatu rekayasa sosial sehingga tidak nampak mengganti autorun.inf

56 56

3. Cache icon pada windows menyebabkan kita tidak bisa mengetahui perubahan file autorun.inf dengan cepat melalui icon yang berubah. Sistem operasi harus direstart terlebih dahulu untuk menghilangkan cache. 4. Hanya bekerja di sistem operasi windows. Alat deteksi yang juga berfungsi s e b a g a i personalisasi icon di flash disk ini hanyalah suatu upaya sederhana untuk mencegah/ menghambat penularan virus melalui UFD. Pembuat virus tentunya masih memiliki banyak cara untuk memanfaatkan celah-celah lainnya di windows. Namun tidak ada salahnya jika Anda mencoba! Sumber: Computer Health

Hikmah banyak terjadi di kalangan manusia. Mereka mengaku dalam meraih rizqi hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kenyataannya apa yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan apa diucapkan. Siang malam dihabiskan hanya untuk sesuap nasi tanpa memirkan apakah sudah shalat apa belum.

kemiskinan. Pendapat tersebut suatu pemikiran yang dihasilkan dari orang-orang yang dangkal akan ilmunya, kurangnya memahami makna yang terkandung dalam ilmu tasawuf. Kita lihat saja kepada orang yang menjadi contoh dan tauladan ahli tasawuf, tiada lain junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau berkepribadian

Di sini perlu digarisbawahi adanya ilmu tasawuf sangat diperlukan dalam mengarungi belantara kehidupan dunia, dengan ilmu tersebut manusia dapat menyaring dan mengontrol segala tindak tanduknya setiap detiknya. Karena ilmu tasawuf itu laksana filter yang dapat menetralisir segala hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Untuk menggapai ilmu tasawuf tidaklah mudah,banyak salah penafsiran di tengahtengah para pemula bagi orang mempelajari ilmu tasawuf. Mereka berpendapat bahwa ahli tasawuf hanya dikelilingi sesuatu yang kumuh, kotor dan identik dengan

bersih dan rapi. Tidak pernah kelihatan kotor dan kumuh pada diri beliau. Bahkan kalau beliau akan bertemu dengan sahabat, beliau bersisir dan meminyaki rambutnya. Ketika ditanyakan hal tersebut, beliau menjawab, “Aku ingin bertemu dengan sahabatku dan aku ingin mereka senang ketika melihatku”. Ini sebuah contoh yang nyata bukanlah tasawauf identik dengan hal-hal kumuh dan kotor. Dalam mengarungi kehidupan dunia manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta yang sebanyak banyaknya, dengan menghalalkan berbagai macam cara mereka tempuh yang penting harta ada di

58 58

Renungan Konsep Keimanan dalam Fenomena Tumbuhan Allah subhanahu wata’alah berfirman dalam al Quran yang agung nan suci yang artinya: “Allah menyesatkan orang -orang yang berbuat aniaya dan Allah melakukan apaapa yang Dia kehendaki.” Bagaimana Allah melakukan sesuatu yang Dia kehendaki dan menyesatkan orang-orang yang berbuat aniaya? Lalu apa hikmah penyesatan orang-orang yang demikian? Tentu sudah jelas hikmah anugerah hidayah orang-orang yang bertaqwa. Maka sungguh belum tampak hikmah disesatkannya orang-orang zhalim. Padahal kita diperintah untuk mengetahui kebenarankebenaran sesuatu dengan konkret. Allah Azza wajalla sendiri pun telah mencurahkan untuk kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan setiap apa yang kita pinta dan kita senantiasa menyandarkan harapanharapan kepada-Nya. Kemudian Dia mendatangkan sesuatu yang paling mulia dan agung, yaitu al Huda ( petunjuk ) lantas mencegahnya, dan berkata, “Aku menyesatkan orang-orang zhalim dan Aku berbuat sekehendakku”. Inilah tanda tanya besar yang terlintas di qalbu setiap manusia penghuni bumi ini, Lalu apa jawabannya? Tentu kita sadar bahwa semua ini adalah rahasia Qodho’ dan Qadar. Sementara pintu rahasia ini tertutup rapat bagi semua umat manusia. Tapi di sana masih ada beberapa ulama’ senior ahli hikmah yang mendapat bagian dari pengetahuan ini, sehingga hati mereka serasa sejuk dan bahagia dengan pemahaman yang mereka dapatkan, sementara mereka berusaha menyembunyikan dan tidak mengajarkan-nya kepada setiap orang. Sadarkah kita jika sebenarnya jawaban itu sudah ada dan jelas pada ayat itu sendiri?

60 60

Cobalah kita cermati di mana Allah SWT mengumpamakan satu kaum dengan Syajarah Thayibah (pohon yang bagus) dan kaum yang lain dengan Syajarah Khabitsah (pohon yang jelek) lalu mengakhirinya dengan: %PFQOGO JO6PDQO ‘D8N’DPEPJRFN HN GOHN JNAR9NDO EN’ JN4N’!O Sesungguhnya jawaban tersebut, telah terpampang jelas, akan tetapi tidak bisa diraba oleh akal begitu saja. Kehadiran akal hanya sebatas sebuah pengantar saja, selebihnya hati adalah sarana untuk menyaring informasi yang telah disampaikan Al-Quran. Siapa orang yang bisa menyaring informasi sedetail itu, merekalah para hukama (ahli ilmu hikmah). Imam Thantawi selanjutnya telah mengindentifikasi proses fotosintesa pada sebuah tanaman, yang dimulai dengan khodro’id damini (unsur klorofil dalam sebuah jaringan meristem, suatu jaringan tumbuhan yang memacu untuk tumbuh ke atas) yang zat itu muncul disiang hari saja. Sedangkan sore hari zat itu tidak menonjol karena tidak diperlukan lagi oleh tumbuhan dalam beraktifitas. Sore hari adalah waktu yang tepat bagi tanaman untuk bernafas, dan menanggalkan proses fotosintesa. Tidakkah kalian melihat bahwa tanaman itu setiap harinya membutuhkan zat yang berbeda-beda. Korelasinya dengan gaya hidup manusia, manusia selalu mempunyai hajat hidup yang bermacam-macam. Dengan variabel yang berbeda itu, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dalam satu waktu saja. Melainkan butuh berminggu-minggu untuk sebuah kebutuhan semisal kebutuhan rumah (papan). Hal itu bersangkutan erat dengan sebuah analisa terhadap buah kurma dan simalakama (handolah). Keduanya hadir

Relaksasi Pengalaman Seorang Fotografer Karena asik memotret sunset dan mengeksplorasi wilayah yang baru pertama kali dia kunjungi, seorang travel photografer baru menyadari bahwa dia sudah tersesat dan ditinggal oleh rombongannya. Dan tanpa disangka-sangka, hujan badai turun! Spontan fotografer itu bete abis... udah tersesat, gelap, ujan pula... Tapi akhirnya timbul harapan... Di ujung jalan dia melihat lampu mobil perlahan-lahan mendekat. Tidak mau kehilangan kesempatan, dia melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan. Ketika mobil tersebut mendekat, tanpa mau membuang waktu, sang fotografer langsung naik ke mobil, duduk dan kaget! Karena dia baru menyadari bahwa mobil tersebut tidak ada yang mengemudikan. Tapi daripada bete, fotografer tersebut tetap bertahan berada di dalam mobil, sambil berdoa (menurut agamanya masingmasing). Dalam perjalanan di dalam mobil yang berjalan dengan pelan sekali, ketika mobil sepertinya akan menabrak pohon atau jatuh ke jurang, tiba-tiba muncul sebuah tangan dan mengendalikan setir agar mobil tidak menabrak atau jatuh. Hal tersebut terus terjadi berulang kali. Akhirnya, ketika mobil mendekati sebuah warung kopi, fotografer tersebut buru-buru turun dan memesan secangkir kopi. Sambil menangis terisak-isak, fotografer tersebut menceritakan kejadian seram yang baru saja dia alami. Setelah selesai bercerita, fotografer tersebut akhirnya pingsan kelelahan dan juga karena menahan rasa takut. Mendadak, dua orang berpakaian kotor dan basah kuyup masuk ke dalam warung kopi dan melihat sang fotografer yang sedang pingsan.

62 62

Spontan salah satu dari mereka berkata, “Itu dia kampret yang numpang dimobil yang lagi kita dorong!” Kantor ber-AC Setelah sekian lama melamar sana-sini, Bejo akhirnya mendapat pekerjaan. Berangkat kerja hari pertama, ia sibuk mencari-cari sesuatu. Bejo : “Ibu, baju hangatku di mana, ya?” Ibu : “Wah, kantormu pasti pakai AC, ya? Hebat betul!” Bejo : “Jangan salah sangka dulu, Bu. Bejo pakai baju hangat bukan karena kantornya ber-AC, tapi karena Bejo diterima di pabrik es batu.” Nasihat Pelatih Sebelum pertandingan kasti antar Sekolah Dasar dimulai, seorang pelatih berkata kepada salah satu pemainnya “Kamu sudah mengerti apa artinya kerjasama? Artinya tim?” Anak lelaki itu mengangguk-nganggukan kepalanya dengan mantap. “Kamu juga tahu kan bahwa sangat penting kita memenangkan permainan ini bersama sebagai sebuah tim?” Kali ini dengan lebih mantap lagi si anak lelaki berkata, “YA!” “Jadi,” lanjut pelatihnya, “ketika wasit menyatakan bolamu tidak sah atau mengatakan kau melakukan pelanggaran, itu berarti kau tidak boleh marah-marah, mengutuk, atau menyerang wasitnya. Kau mengerti semua yang aku katakan ini?” Sekali lagi dengan mantap si anak lakilaki tersebut mengangguk. “Bagus!” kata si pelatih.

64 64