TENTANG SUSUNAN TIM REDAKSI BULETIN INFORMASI PENGAWASAN (INFORWAS) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013

INFORWAS Edisi III Th 2013

1

Beranda

TENTANG SUSUNAN TIM REDAKSI BULETIN INFORMASI PENGAWASAN (INFORWAS) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013 Pelindung

:

2. Penasehat

:

MM) 3. Penanggungjawab

:

Sekretaris Inspektorat Jenderal (drg. S.R. Mustikowati, M.Kes)

Redaktur Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi Anggota Dewan Redaksi

: : :

5. Penyunting/Edito

:

6. Desain Grafis & Fotografer

:

7. Sekretariat

:

Irwansyah, SE, M.Kes. Sunaedi Pradja, SP, M.Kes. 1). drg. Mirna Putriantiwi, M.QIH. 2). Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. 3). Edward Harefa, SE, MM 4). Dede Sunardi, SH, MM. 5). Eko Sanova, SKM, MM. 6). drg. Lia Leita Kania Amalia. 7). Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom. 1). drg. Emilda Hutahaean, MM 2). Retno Budiarti, SST, MM. 3). Eka Widiyanti, SKM, MM. 4). Tafsir Hanafi, SKM, M.Ak. 5). dr. Merki Rundengan, MKM. 6). R. Sjaefudin, SKM, MKM. 7). Hotmedi Listia Doriana, SKM, M.Epid. 1). Oong Rusmana, SKM. 2). Ghotama Airlangga, SKM, MKM. 3). Haruddin, S.ST, M.Kes. 4). Bondan Wicaksono Adhi, SE. 5). Andri Rubiana, S.Kom. 6). RD. Yandri Achmad Sariffudin, Apt. 1). Teguh Sumargono, S.Sos,MM. 2). Wiji Lestari, SE. 3). drg. Diah Nursianti Imron, MARS. 4). Niken Yunita Tri Rahayu

2


Inspektur Jenderal (Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa) 1). Inspektur I (Drs. Wiyono Budihardjo, MM) 2). Inspektur II (Heru Arnowo,SH., MM) 3). Inspektur III (Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes) 4). Inspektur IV (Drs. Mulyanto, MM) 5). Inspektur Investigasi (Drs. Wayan Rai Suarthana,

Beranda

Pedoman Umum & Etika Penulisan: 1. Naskah merupakan tulisan sendiri

6. Sistematika

penulisan

atau tim, dibidang pengawasan,

meliputi:

yang belum dan tidak dipublikasikan

pendahuluan,

dalam media cetak lain.

sesuai kebutuhan, penutup atau

2. Naskah harus merupakan karya asli atau saduran. Bila mengambil atau

judul,

naskah

kesimpulan,

penulis,

sub-sub dan

judul

kepustakaan/

rujukan/referensi.

mencuplik kalimat penulis lain,

7. Penulisan kepustakaan terdiri dari

harus mencantumkan nama penulis

nama pengarang, tahun, judul,

atau sumbernya, yang kemudian

edisi, penerbit.

diikuti dengan muatan analisis

Naskah

atau kajian dari penulis, sehingga

Indonesia atau bahasa Inggris.

terlihat dan

benang

tidak

merahnya,

penulis,

dalam baik

bahasa

perorangan

hanya

maupun kelompok, harus ditulis

kalimat/

lengkap termasuk gelar, jabatan,

semata-mata

menyadur/menjiplak

8. Nama

ditulis

dan unit organisasi, serta alamat/

tulisan orang lain saja. 3. Artikel bukan merupakan bagian

alamat email penulis, dan dapat

dari Standar Pengawasan Program

disertai dengan electric file pasfoto

(SPP)

penulis

yang

belum

disyahkan

Inspektur Jenderal Kemenkes RI. 4. Penulis harus melampirkan surat

9. Kirimkan Tulisan anda dalam format Words,Excel

(untuk

table)

dan

pernyataan bahwa tulisan yang

foto dalam folder terpisah dengan

dibuat adalah hasil karya sendiri

format JPG/Bitmap Kirimkan tulisan

dan bukan jiplakan.

anda ke : inforwas_itjen@kemkes.

5. Naskah

harus

diberi

judul

go.id

singkat, jelas dan informatif,yang menggambarkan materi yang akan disampaikan.


3

Beranda

Pembaca Inforwas yang budiman Edisi ke tiga tahun 2013, kami menyajikan Laporan Utama Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada 12 November setiap tahunnya. Tema Utama HKN periode 2010-2014 adalah Indonesia Cinta Sehat. Khusus untuk HKN ke-49 tahun 2013, sub tema yang dipilih

Menuju Indonesia Sehat dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Bermutu, untuk memaknai dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014. Saat ini Itjen Kemenkes RI makin berkiprah dan berpartisipasi tidak hanya mengerjakan tugas fungsinya saja, namun juga turut serta dalam kegiatan lainnya seperti pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013, Itjen menurunkan para auditornya untuk mengawal pelaksanaan rekruitmen pegawai CPNS dimana Kementerian Kesehatan melakukan pelaksanaan test tertulisnya. Triwulan ke empat tahun 2013, menjadi tahun yang sibuk bagi seluruh unit eselon I di Kementerian Kesehatan, karena dua kegiatan penting yang harus dilaksanakan, yaitu menyusun Laporan Keuangan dan menyusun RKA KL Satker-satker yang ada dibawah unitnya dan untuk Itjen kesibukan bertambah selain menyusun untuk unit Itjen sendiri, auditor-auditor itjen harus juga mereviu kedua-duanya disetiap eslon I yang menjadi binaan dan tanggung jawabnya. Lepas dari kesibukan tugas tersebut diatas, alhamdulilah edisi ketiga ini tampil, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, kontributor, pengelola Buletin dan juga bagi para pembacanya. Salam Redaksi

4


Beranda Assalamu’alaikum ww. Inforwas....... saya adalah salah satu pembacamu, setiap kali terbit pasti aku membacamu. Apresiasi juga dengan perubahan perubahan dalam isi tulisannya kali ini aku mau minta bantuan mu tentang informasi pengadaan barang/jasa, bisa kan ? Yang inginku tanyakan adalah: Apakah ada Tim Konsultasi Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal Kemenkes RI ?

HPS merupakan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. HPS merupakan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

jawabanmu,

Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.

Dias Magelang Jawa Tengah

Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia, riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik, dan HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Mengingat aku mau menyusun harga perkiraan (HPS) untuk kontrak, aku minta penjelasan tentang HPS tersebut. Segitu aja ya..... terimakasih Inforwas

kutunggu

Wasalam

Wa’alaikumsalam Dias di Magelang Inforwas mengucapkan terima kasih atas perhatiaannya dan kesetiaan membaca Inforwas, atas pertanyaannya kami jawab sebagai berikut: Inspektorat Jenderal Kemenkes RI telah mempunyai Tim Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa dengan alamat Jln. HR Rasuna Said Blok X-5, Kapling No.4-9 Kuningan Jaksel. Tlp.0215201590. pes.3100, 3102 Fax 0213201589/5223011.

HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. HPS ditetapkan oleh PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012. Demikian semoga sukses dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Salam Inforwas


5

Beranda Daftar Isi hal 1.

Beranda .......................................................................

2

2.

Pengurus Inforwas ...........................................................

2

3.

Gegap Kemeriahan Hari Kesehatan Nasional Ke 49 ....................

7

4.

Audit Operasional Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Arab Saudi

14

5.

Capacity Building Itjen Tahun 2013 ......................................

21

6.

Menyongsong RUU SPIP .....................................................

24

7.

Perencanaan Audit : Berbasis Risiko Atau Berbasis Masalah ..........

27

8.

Pekan Anti Korupsi ..........................................................

32

9.

Aspek dan Konsekuensi Hukum Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen Sebagai Aparat Pemeriksa Internal Pemerintal (APIP) ..........

33

10.

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum ....................

36

11.

Menteri Kesehatan Lantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenkes RI ..................................................................

39

12.

Perekrutan CPNS Kemenkes 2013 .........................................

42

13.

Hari Ini ........................................................................

44

14.

Auditor Juga Perlu Tahu Geriatri ..........................................

46

15.

Kreatif Untuk Menjadi Ketua Tim Efektif ................................

49

16.

Sekilas Tentang Belanja Bantuan Sosial Kemenkes .....................

52

17.

Kemenkes Raih Nilai Baik Untuk Penilaian Laporan Hasil Evaluasi

18.

6

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013 ........................

55

Galeri Foto ...................................................................

58


Laporan Utama

GEGAP GEMPITA KEMERIAHAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 49

S

elasa, 12 November 2013 perayaan Hari Kesehatan Nasional yang ke 49 dengan tema ”Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang bermutu” diawali dengan upacara di Silang Monas, dihadiri lebih dari 2.000 karyawan/ karyawati Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi memimpin langsung upacara Hari Kesehatan Nasional kemudian dengan mobil devile Menteri Kesehatan keliling melakukan pemeriksaan barisan. Komentar beliau setelah melakukan keliling memeriksa barisan “Saya bangga melihat begitu banyak karyawan karyawati Kementerian Kesehatan hadir dalam perayaan Hari Kesehatan Nasional semuanya disiplin, hanya kenapa pada barisan sebelah kanan tersenyum? Kalau angkatan tidak boleh harus tetap posisi tegap dan siaga.” Ternyata disebelah Kanan

adalah peserta upacara dari ABRI, maka riuhlah tawa seluruh peserta upacara pecah ditengah keheningan sambutan yang disampaikan beliau. Selama berlangsungnya upacara, Menteri Kesehatan menyerahkan 6 tanda kehormatan dan 4 penghargaan karya bakti husada kepada karyawan/karyawati. Acara pembukaan Hari Kesehatan Nasional dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan bencana oleh Pusat Krisis dan pelaksanaan donor darah yang dilakukan dalam tenda yang telah tersedia. Tampak petugas rumah sakit siap membantu para pendonor yang bersedia mendonorkan darahnya. Terlihat Ibu Yudhi Prayuda Ishak Djuarsa yang turut berpartisipasi mendonorkan darahnya, sementara Bapak Inspektur Jenderal sedang bersama Ibu Menteri Kesehatan melakukan teleconference (dialog interaktif) dengan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Lampung. Akhirnya rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional ke 49 selesai tepat pada pukul 11.30. Namun kemeriahan Hari Kesehatan Nasional tidak berakhir dengan selesainya seremonial pembukaan Hari Kesehatan Nasional ke 49 di Monas. Esok harinya Rabu sampai dengan hari Minggu rangkaian acara dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke 49 yang telah disusun oleh Tim dari Badan

Ibu Yudhi Prayudha sedang mendonorkan darahnya dalam perayaan HKN


7

Laporan Utama

Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Kesehatan (BPPSDMK) selaku Panitia Penyelenggaran HKN ke 49. Setelah upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional dilangsungkan di Silang Monas Jakarta, rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini dilanjutkan di JIExpo Kemayoran Jakarta. Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional sendiri dilangsungkan pada Jumat pagi 15 Agustus 2013 di Hall B JIExpo. Penampilan apik Band Gigi membuka rangkaian acara puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Hall B JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Suasana langsung bergemuruh begitu personel Band Gigi muncul di panggung dan langsung menggebrak dengan lagu-lagu yang sudah tidak asing lagi bagi seluruh peserta acara yang mayoritas PNS Kementerian Kesehatan dan juga instansi-instansi kesehatan lainnya. Acara yang juga dihadiri siswa/siswi, mahasiswa/ mahasiswi dan juga undangan dari kalangan

8


dunia kesehatan tersebut semakin semarak ketika Band Gigi membawakan lagu-lagu yang menjadi hits-nya. Selesai hiburan yang disuguhkan oleh Band Gigi, acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional di JIExpo dibuka yang diawali dengan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH yang secara garis besar menyampaikan perkembangan pembangunan dibidang kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang meningkat tajam. Hal ini ditunjukan dengan jumlah Puskesmas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan telah berhasil membangun lebih dari 2.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan Puskesmas juga diperkuat dengan penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar upaya promotif-preventif bisa diutamakan. Untuk pelayanan kesehatan rujukan sendiri, jumlah rumah sakit meningkat

Laporan Utama

tajam sebanyak 42,95 persen dari 1.246 pada tahun 2004 menjadi 2.186 pada tahun 2013. Bukan hanya itu, saat ini sebanyak 2.186 rumah sakit, 9.599 Puskesmas, 23.225 Puskesmas Pembantu, 54.708 Poskesdes dan 276.688 Posyandu tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan

menyatakan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah momentum untuk mengenalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan kedepan akan segera diberlakukan. Lebih jauh Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa JKN merupakan salah satu karya besar dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan kesehatan terbaik. Menteri Kesehatan juga menerangkan bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu, Menkes juga menyampaikan bahwa untuk mendekatkan akses kesehatan masyarakat pada INFORWAS Edisi III Th 2013

9

Laporan Utama pelayanan kesehatan rujukan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK), sudah dioperasikan 24 Rumah Sakit Bergerak yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pratama sejak tahun 2004. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, Rumah Sakit Pusat Nasional. Dr. Ciptomangunkusumo, Jakarta dan Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar sudah berhasil meraih sertifikat Joint Commission International (JCI), yang artinya kedua rumah sakit tersebut telah memenuhi standar pelayanan kelas internasional. Bahkan dengan nada bercanda Menkes menyindir kebiasaan para pesohor negeri ini yang lebih memilih berobat ke luar negeri yaitu “Saya pesan buat mereka yang suka check up ke luar negeri, kini sudah tidak ada alasan lagi mereka pergi ke luar negeri. Kalau tidak, saya tembak pelan-pelan mereka yang (masih) check up ke luar negeri” tegas Menkes ditengah-tengah sambutannya. Selesai memberi sambutan, Menkes memberikan penghargaan kepada instansi/ lembaga dan juga perorangan yang dinilai berjasa dan memberi andil penting dalam pencapaian pembangunan di bidang kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H.R. Agung Laksono berkesempatan hadir dalam acara puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tahun 2013 di Jakarta International

10 INFORWAS Edisi III Th 2013

Expo Kemayoran, mewakili Presiden. Dalam sambutannya, Menko Kesra menyatakan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini merupakan momentum besar bagi perjalanan pembangunan kesehatan di Indonesia, yakni memperkenalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh masyarakat yang akan

Laporan Utama memperoleh manfaat dan juga merupakan tonggak penting dalam mengkonsolidasikan langkah untuk makin mengutamakan upaya promotif-preventif dalam pembangunan kesehatan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya promotif-preventif bila dikedepankan para masyarakat akan mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan serta menurunkan pembiayaan kesehatan. Diharapkan kedepan pembangunan kesehatan termasuk didalamnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi lebih efektif. Dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ini juga diselenggarakan pameran pembangunan kesehatan, di area hall C1-C2 JI Expo Kemayoran, berupa pameran kesehatan produk dalam negeri yang diklaim oleh Menteri Kesehatan sebagai pameran terbesar sepanjang perayaan Hari Kesehatan Nasional. Pameran ini melibatkan 185 peserta yang terdiri dari industri farmasi, alat kesehatan, makanan, kosmetik dan rumah sakit. Pameran tersebut juga melibatkan seluruh unsur Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hari Sabtu meskipun cuacanya kurang bersahabat karena mendung cenderung mau hujan namun tidak mengurangi semangat keluarga besar Kementerian Kesehatan untuk mensukseskan perayaan Hari Kesehatan Nasional. Hmmmmmm......... terasa sekali suasana keakraban keluarga besar Kementerian Kesehatan yang tumpah ruah di Jakarta International Expo Kemayoran. Ada yang bergoyang mengikuti irama musik yang dipandu oleh instruktur dance, ada yang membawa putra putrinya mengikuti lomba mewarnai, ada yang santai bersama keluarga berjalanjalan mengunjungi stand pameran. Selain itu yang hadir tidak hanya karyawan karyawati kesehatan berdomisili di Jakarta tetapi tampak pula lalu lalang rekan-rekan kesehatan yang hadir menikmati kemeriahan Hari Kesehatan

Nasional ke 49; seperti dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar, Papua dan masih banyak lagi yang lainnya. Suasana Sabtu pagi dihentakkan dengan senam aerobik dan dilanjutkan dengan Line Dance. Penulispun turut berpartisipasi dalam lomba Line Dance menyatu dengan peserta lainnya. Tua muda dengan berbagai kostum warna-warni menambah kemeriahan acara Dance. Terdengar tawa dan teriakan disela-sela hentakan musik yang menuntun tiap gerakan yang dipandu oleh Roy (instruktur dance). Tiga orang juri matanya tak lepas memandang peserta Line Dance yang sedang bergoyang untuk memilih 30 orang yang akan disertakan pada babak selanjutnya. Perwakilan dari Inspektorat Jenderal terpilih


11

Laporan Utama

3 orang namun sayang penulis tidak ikut serta sehingga kembali meliput kegiatan lainnya. Irama musik terus bergema menghangatkan suasana yang semakin panas terutama ke 30 orang yang akan mengikuti babak selanjutnya. Bersamaan dengan itu acara mewarnai gambar bagi putra putri tengah berlangsung dan pameranpun ramai dikunjungi. Berbagai macam cara dilakukan untuk menarik pengunjung seperti pemeriksaan kesehatan gratis seperti jantung, paru-paru, lemak, kolesterol, oestoporosis, mata dan masih banyak lagi. Sepertinya pengunjung dipuaskan dengan halhal yang sifatnya gratis dan kesempatan ini sangat dimanfaatkan sekali bersama keluarga selain itu disediakan juga gift-gift yang menarik. Dari hasil lomba yang diselenggarakan sepanjang hari ini akan diumumkan pada hari Minggu. Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi berkesempatan hadir kembali di Kemayoran pada hari Minggu, 17 November 2013 untuk menutup r a n g k a i a n peringatan Hari Kesehatan


Nasional (HKN) ke 49 di halaman pelataran Hall B dan Hall C JIExpo. Pada hari terakhir peringatan HKN 2013 tersebut, Menkes berkesempatan melepas lomba gerak jalan dan sepeda sehat, yang dilepas secara resmi di pelataran Hall B dan Hall C JIExpo. Selain itu pada hari terakhir peringatan HKN ke 49, juga diramaikan dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba mewarnai untuk usia 4-7 tahun, family gathering bagi keluarga besar Kementerian Kesehatan, dan lomba tumpeng yang diikuti oleh segenap unsur di Kemenkes, lomba hand hygenie dance, dan pameran pembangunan kesehatan. Sebelum menutup secara resmi peringatan HKN ke 49, Menteri Kesehatan bersama-sama Wakil Menteri dan juga para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan kembali mengunjungi/meninjau stand pameran di Hall C JIExpo. Penutupan secara resmi rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tahun 2013 ini, ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur atas hasil kerja semua unsur dengan harapan semoga ditahun mendatang peringatan HKN ke 50 akan lebih baik lagi, yang diikuti makan tumpeng bersama ribuan karyawan, keluarga besar Kemenkes serta masyarakat umum. Pada kesempatan penutupan puncak acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Menkes juga mencanangkan Senam Sehat Bugar di tempat kerja. R a n g k a i a n peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013 Dimulai dengan kegiatan pengabdian m a s y a r a k a t Operasi Katarak di

Laporan Utama yang dihadapi masyarakat bersama semua pihak terkait. Pada hari yang sama, Menkes RI juga melakukan teleconference dengan jajaran kesehatan dan Unit Transfusi Darah (UTD) dari 5 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, dan Papua. Menkes juga meresmikan Pameran Foto Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan RI.

Tasikmalaya (17 Oktober 2013); Indramayu (22 Oktober 2013); Lombok Timur (24 - 27 Oktober 2013); Kepulauan Riau (7 November 2013); dan RS Mata Cicendo Bandung (9 November 2013). Di samping itu, terdapat juga kegiatan donor darah secara serentak di berbagai Dinas Kesehatan di daerah. Nuansa puncak peringatan HKN mulai terasa pada Jumat pagi 8 November 2013, dengan dilakukannya ziarah dan tabur bunga di Pusara pada pahlawan pembangunan kesehatan. Kegiatan dilakukan di dua tempat dalam waktu yang bersamaan, yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, dan Tabur Bungan di makam dr. Endang. S Mamahit di Bukit Pemakaman San Diego Hills Karawang

Rabu 13 November 2013, dilaksanakan pembukaan kegiatan Konferensi Nasional Promosi Kesehatan (Konas Promkes) Ke- 6 tahun 2013 di Hotel Merlynn Park, Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh 600 peserta ini merupakan ajang pertemuan para praktisi dan pemerhati promosi kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan 3 tahun sekali. Tahun ini, puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013 diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 15 sampai dengan 17 November 2013 di JIExpo Kemayoran Jakarta dengan berbagai macam acara yang melibatkan pegawai dan keluarga besar Kemenkes, Keluarga besar Kesehatan, baik dari Dinas-dinas Kesehatan, Rumah Sakit serta masyarakat umum lainnya. (Hotmedi Listia, Sunaedi P, Tafsir Hanafi, Eko Sanova, Retno Budiarti)

Selasa 12 November 2013 lalu, lebih kurang 2000 pegawai Kementerian Kesehatan RI bersama TNI dan POLRI melakukan upacara bersama untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula Gladi Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Simulasi tersebut menggambarkan kemampuan, kesiapsiagaan, kerjasama, koordinasi, komunikasi yang sangat baik, serta komitmen seluruh jajaran kesehatan dalam mengatasi bencana dan kegawat-daruratan INFORWAS Edisi III Th 2013

13

Laporan Khusus

AUDIT OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI DI ARAB SAUDI TAHUN 1434 H/2013 M

Oleh : Haruddin dan Hartono

Labbaik Allahummalabbaika, Kalimat talbiyah mengiringi rasa syukur saat Tim Audit Haji Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 226/Menkes/SK/VI/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) serta Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1434 H / 2013 M segala persiapan kemudian dipersiapkan


dengan matang mulai dari rencana kerja tim, persiapan keberangkatan termasuk persiapan prosesi ibadah umroh dan haji menjadi agenda utama tim. Tim audit yang dikoordinir oleh Drs. Wiyono Budihardjo, MM (Inspektur I) dengan susunan tim Hartono, SKM, M.Kes sebagai Ketua Tim dengan anggota tim Tohar Jumali, SE, Haruddin, S.ST, M.Kes, Kanser Arif Adiyanto, SKM, Wahono, S.SS, MM, Drg. Elfi rahmawati, M.Kes dan Henny Andriyanio, SKM, bekerja ekstra untuk mempersiapkan segalanya. Ada rasa lelah terpancar dalam guratan wajah setiap anggota tim namun semua kelelahan itu terbayarkan setelah membayangkan Baitullah yang sudah menanti sebagai tamu Allah SWT. Perjalanan tim ke Arab Saudi dilakukan pada tanggal 30 September 2013 dengan menggunakan Saudi Arabia Airlines. Laksana Mujahidin yang akan melaksanakan Jihad Fisabililah, kedelapan tim dengan amirul tim Hartono, SKM, M.Kes, tepat pukul 15.45 WIB meninggalkan Bandara Soekarno Hatta menuju Jeddah untuk memulai tugas sebagai tim audit pelaksanaan haji tahun 1434 H/2013 M. Perpisahan sementara waktu dengan keluarga dan sahabat tercinta, meninggalkan rasa haru namun keharuan ini tidak berlangsung lama karena seluruh tim menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Di dalam pesawat, kekonyolan tim sudah mulai nampak sebagai kompensasi untuk melupakan kesedihan. Satu persatu anggota tim mulai mengeluarkan handphone untuk mengabadikan setiap moment sebelum penerbangan. Istilah anggota tim “eksis dulu” adalah dua kata pembuka untuk memulai aktivitas “update

Laporan Khusus status” melalui media sosial. Termasuk meminta foto dengan crew pewasat tak luput dari aktivitas anggota tim. Lucu, narsis, katrok, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kelakukan tim audit, namun hal itu tidak membuat tim menghentikan aktifitasnya. Kurang lebih sepuluh jam perjalanan udara dihabiskan oleh tim. Tepat pukul 23.00 waktu arab saudi, tim akhirnya menginjakan kaki di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pemeriksaan pihak imigrasi Arab Saudi menimbulkan tanya dalam hati setiap anggota tim karena berdasarkan pengalaman temanteman yang lebih dahulu melaksanakan tugas audit di Arab Saudi bahwa polisi arab saudi

(Askar) tidak care dan terkadang menyulitkan tim dalam proses pemeriksaan dokumen ke imigrasian. Satu persatu tim memasuki tempat pemeriksaan dokumen keimigrasian. Seorang askar mendatangi dan mengajukan pertanyaan dalam bahasa arab yang tidak di mengerti

Tim Audit Haji dengan Bapak Inspektur Jenderal INFORWAS Edisi III Th 2013

15

Laporan Khusus oleh anggota tim. Melihat ekspresi wajah yang bingung, akhirnya askar tersebut menanyakan apakah kami dokter atau perawat yang akan bertugas sebagai panitia ibadah haji. Tidak ada opsi lain dari pertanyaan pilihan tersebut. Jadinya, kami memilih satu dari dua opsi pilihan tersebut untuk memudahkan proses pemeriksaan padahal latar belakang pendidikan tim audit bervariasi mulai dari dokter, perawat, nutrisionis, kesehatan masyarakat dan teknologi informasi. Setelah melalui proses pemeriksaan tersebut, tim lalu menuju ruang pengambilan bagasi namun rupanya permasalahan baru sudah mulai timbul. Tim audit tidak bisa meninggalkan Bandara King Abdul Aziz karena tidak membawa travel check sebagai salah satu syarat administrasi untuk masuk ke Arab Saudi. Jadilah tim menunggu sekitar dua jam untuk mengurus kelengkapan administrasi tersebut. Sambil menunggu proses penyelesaian travel cek, beberapa anggota tim mulai membangun komunikasi dengan askaraskar yang kebetulan mengajak berbicara dengan bahasa inggris pas-pasan namun bisa dimengerti . topik pembicaraan tidak jauh-jauh dari hal puncak bogor, cisarua dan cipanas. Dari diskusi tersebut terselip sebuah pesan mendalam bahwa Indonesia itu indah dan masyarakatnya sangat menghargai tamu. Setelah seluruh proses administrasi selesai, tim lalu mempersiapkan diri untuk menggunakan ihrom sebelum memasuki kota Makkah Al Mukaromah untuk menunaikan ibadah umroh. Kebingungan dan keharuan mulai melanda hati setiap anggota tim karena sebelum berangkat proses manasik haji dan umroh tidak dilakukan. Buku panduan melaksanakan ibadah haji dan umroh yang dibawa dari tanah air menjadi guru bijak bagi tim dalam melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji dan umroh. Satu persatu anggota tim menuju ruangan khusus untuk mengganti pakaian dengan ihrom. Niat umroh dan sholat dua rakaat menjadi pembuka dalam


prosesi umroh ini. Setelah semuanya selesai, tim kemudian menunggu bus pengangkut yang akan membawa tim menuju Makkah Al Mukkaramah yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bus Hafil menjadi satu-satunya kendaraan yang mengakut jamaah haji dari Jeddah menuju Makkah termasuk tim audit. Namun tim audit dipasahkan menjadi dua orang dalam satu bis. Jadilah tim audit terangkut kedalam empat buah bus bergabung dengan jamaah haji lainnya dari Indonesia. Aktivasi mobiliy sebagai sarana komunikasi di Arab Saudi menjadi hal berharga yang dilakukan oleh tim audit. Perjalanan dari Jeddah menghabiskan waktu sekitar dua jam dengan titik akhir di maktab enam delapan sebagai maktab transit bagi tim audit. Tepat adzan subuh berkumandang dari Masjidil Haram, satu persatu tim sampai juga di maktab enam delapan. Rasa asing dengan lingkungan baru dengan bahasa pengantar yang juga asing bagi anggota tim menjadi kendala awal yang dihadapi oleh tim secara psikologis. Rencana tim untuk segera melaksanakan shalat subuh dan umroh di Masjidil Haram agak bergeser karena waktu shalat subuh sudah tiba sehingga tim memutuskan untuk melaksanakan shalat subuh di Maktab 68 dan sesudahnya baru menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Kalimat-kalimat Talbiyah tak hentihentinya dikumandangkan oleh tim audit dalam perjalanan menuju Masjidil Haram. Saling tanya tentang prosesi ibadah umroh berlansung sepanjang perjalanan karena sebagaian besar tim baru pertama kali melakukan ibadah umroh dan haji. Hanya ada dua orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji yaitu koordinator dan ketua tim, dan jadilah mereka sebagai Mutoyyib yang lansung di daulat oleh tim. Tawaf, sa’i dan diakhiri dengan tahallul menandai selesainya prosesi umroh yang dilakukan oleh tim audit. Kelelahan dan rasa mengantuk mulai menyerang sehingga setelah

Laporan Khusus selesai prosesi umroh seluruh tim menuju Distrik Zahir untuk beristrahat sebelum memulia aktifitas pokok yaitu audit pelayanan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi. Daker Mekkah Tanggal 2 Oktober 2013 adalah hari pertama tim audit bekerja di Daker Mekkah. Tepat pukul sembilan waktu Arab Saudi tim menuju BPHI Daker Mekkah di daerah Khalidiyah untuk “kulonuwun” dengan Kepala BPHI Daker Mekkah. Pertemuan ini dilakukan dengan suasana penuh kekeluargaan. Koordinator tim, menjelaskan bahwa fokus kerja tim adalah melihat pelayanan kesehatan jamaah haji termasuk sarana dan prasarana, pengelolaan makanan petugas PPIH dan jamaah haji sakit, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan, sanitasi dan surveilans, pencatatan dan pelaporan Siskohatkes, pengelolaan keuangan dan catatan-catatan lainnya. Banyaknya ruang lingkup audit yang harus dilakukan dengan durasi waktu yang terbatas

sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, maka untuk efeksitifitas kerja tim harus dilakukan pemecahan tim kedalam timtim kecil sehingga sembilan sektor yang akan dilakukan uji petik di daker Mekkah akan bisa di cover oleh tim. Kesembilan Sektor ini tersebar pada beberapa distrik yaitu Bakhutmah, Jarwal, Mahbas Jin, Misfalah, selain kesembilan sektor tersebut, tim juga harus mengambil sampel sebanyak dua kolter pada setiap sektor untuk melihat pelayanan kesehatan jamaah haji termasuk sistem pelaporan dengan menggunakan andrioid pada setiap kloter yang merupakan hal baru yang mulai diujicobakan pada musim haji tahun 2013 M. Uji petik pada Sektor 1 dan Sektor 2 di saksikan langsung oleh Inspektur Jenderal kementerian Kesehatan RI Bapak dr. Yudi Prayudha Ishak Djuarsa selaku penanggung jawab tim audit pelayanan kesehatan haji tahun 2013. Insteraksi dengan petugas sektor dan kloter telah memberikan masukan yang kontruktif untuk memperbaiki pelayanan kesehatan jamaah pada musim haji

Pimpinan audit Haji dan tim Wasdal saat wukuf di Arafah


17

Laporan Khusus tahun berikutnya. Menghadapi periode Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina), tim PPIH Kementerian Kesehatan semakin berupaya meningkatkan pelayanakan kesehatan kepada jamaah haji. Semua tim yang dibentuk untuk mendukung periode Armina dikerahkan untuk melakukan pendataan, visitasi dan penilaian jamaah sakit yang akan diikutsertakan dalam safari wukuf. Selain itu tim PPIH dari Daker Madinah dan Daker Jeddah juga di mobilisasi untuk mempersiapkan periode Armina. Untuk memudahkan koordinasi maka setiap daker diberi tanggung jawab dalam periode Armina. Daker Jeddah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jamaah di Arafah, Daker Mekkah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jamaah di Musdalifah dan Daker Madinnah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji di Mina. Pembagian tugas ini telah memberi arah yang baik namun dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu untuk ditingkatkan pada musim haji tahun berikutnya. Daker Madinah Tanggal 26 Oktober 2013 adalah hari terakhir tim berada di Makkah. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh tim adalah tawaf wa’da di Baitullah sebagai wujud nyata bahwa tim akan berpisah dan meninggalkan Mekkah Al Mukkaramah. Kesedihan meliputi hati setiap tim saat hawa subuh Masjidil Haram merasuk kedalam diri. Alunan ayat-ayat Allah saat shalat Subuh berjamaah yang dilafazkan oleh Imam Masjidil Haram serasa sembilu. Al Hajj adalah Surah terakhir pengantar bagi tim untuk berpisah dengan Baitullah. Tak terasa bulir air mata membasahi sudut-sudut kelopak mata sebagai pertanda bahwa untuk sementara waktu kami akan meninggalkan Baitullah-Mu. Seuntai doa dan harapan dipanjatkan di Multazam untuk mengharap ridho-Nya agar perpisahan ini bukan untuk yang terakhir kali karena kerinduaan


untuk kembali ke Baitullah telah terpatri begitu kuat dalam sanubari setiap anggota tim. Perjalanan Mekkah – Madinah menghabiskan waktu kurang lebih lima jam. Tepat adzan subuh berkumandang dari Masjid Nabawi, tim menginjakan kaki di Kota Haram Madina Al Munawarah. Hotel Anwar Movenpick yang berdampingan dengan Masjid Nabawi menjadi anugerah tersendiri yang diberikan oleh Allah SWT kepada tim audit. Hal ini akan memudahkan bagi tim untuk istiqomah dalam melaksanakan amalan Arbain di Masjid Nabawi sebagai bentuk Tarbiyah bagi tim agar bisa menjaga shalat berjamaah di masjid setelah kembali ke tanah air. Meski kelelahanan dan rasa mengantuk yang mendera, tim tetap bersemngat untuk menyambut panggilan Allah untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah yang pertama di Masjid Nabawi. Saat memasuki halaman Masjid Nabawi, rasa takjub akan kemegahannya tak bisa di hindari apalagi di dalam Masjid Nabawi inilah Rasulullah Muhammad SAW dan dua sahabatnya Umar bin Khatab dan Abu Bakar Ash Shiddiq di makamkan berdampingan dengan rasulullah. Nilai-nilai historis perjuangan rasulullah dalam menegakkan agama Allah masih tergambar dengan jelas diantaranya mimbar rasulullah di raudah dan pemakaman Ba’qi di samping Masjid Nabawi. Ba’da Subuh, disekitar pintu Masjid Nabawi bertebaran para pedagang yang menjajakan dagangannya yang akan menjadi cendera mata khas bagi para jamaah haji. Bahasa indonesia yang tidak utuh menjadi strategi marketing yang digunakan oleh para pedangang merupakan daya tarik tersendiri. Kata-kata seperti “jubah arab, murah, hamsa real” merupakan kosa kata yang akrab diucapkan oleh para pedangang namun naluri belanja tim audit belum terpengaruhi karena kelelahan lebih mendominasi dari pada cendera mata yang ditawarkan. Durasi waktu yang singkat membuat tim tidak boleh berlama-lama untuk melepaskan lelah.

Laporan Khusus

Sabtu pagi 28 Oktober 2013, tim mengunjungi BPHI Daker Madinah untuk “kulonuwun” dengan Kepala BPHI Madinah. Pertemuan yang singkat dan penuh kekeluargaan menjadi kesan tersendiri di tanah haram Madinah Al Munawarah. Setelah pertemuan itu tim lansung bekerja untuk mengumpulkan data terkait dengan pelayanan jamaah haji di daker Madinah. Beban kerja tim lebih ringan jika dibandingkan dengan Daker Mekkah karena di Daker Madinah jumlah sektor hanya empat sektor dan jarak antar tiap sektor pun tidak berjauhan karena semua berada di seputaran Masjid Nabawi. Lingkup kerja tim juga masih sama dengan yang dilakukan di Makkah sehingga tim tidak terlalu kerepotan meskipun waktu yang kerja di Madinah hanya sepuluh hari. BPHI Daker Madinah tidak seramai BPHI Daker Makkah apalagi pada masa pasca armina. Hal ini disebabkan karena jamaah haji gelombang pertama lansung menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air jadi mereka tidak lagi transit di Madinah untuk menunggu kepulangan. Selain itu secara fisik, bangunan BPHI Daker

Madinah pun nampak sudah tua termakan usia jika dibandingkan dengan bangunan BPHI Daker Makkah, namun hal ini tidak membuat pelayanan kesehatan jamaah haji menjadi berkurang. Kepedulian dari tenaga PPIH dalam memberikan pelayanan kesehatan sudah baik dan tidak ada jemaah haji yang ditelantarkan dan tidak memperoleh pelayanan kesehatan. Proses pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji termasuk uji petik ke setiap sektor dan kloter di daker Madinah masih ditemukan permasalahan yang hampir sama dengan kondisi di Daker Makkah sehingga perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk perbaikan pelayanan kesehatan haji pada musim haji yang akan datang. Daker Jeddah Setelah menyelesaikan tugas di Daker Madinah, tim kemudian menuju etape terakhir dari rangkaian tugas audit pelayanan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi. Daker Jeddah adalah tujuan terakhir tim. Tanggal 6 November 2013, tim bertolak menuju Jeddah. Waktu tempuh INFORWAS Edisi III Th 2013

19

Laporan Khusus kurang lebih 5 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Perjalanan ini ditempuh pagi hari sehingga memudahkan tim untuk melakukan “pencucian mata” dengan pemandangan antara Madinah – Jeddah. Perjalanan ini terasa begitu menggembirakan apalagi tim sudah menghitung-hitung hari kepulangan ke tanah air yang tinggal tiga hari lagi. Keadaan ini menjadi motivasi bagi tim untuk meningkatkan kinerja dan menuntaskan segalanya sebelum kembali di tanah air. Setelah menempuh jarak sekitar 5 jam, tim sampai dengan selamat di BPHI Daker Jeddah. Kondisi Jeddah amat berbeda dengan Makkah dan Madinah khususnya kondisi lingkungannya yang lebih terbuka. Hal ini mungkin disebabkan karena Jeddah bukan kota haram sehingga masyarakatnya lebih terbuka. Setelah melakukan pertemuan dengan Kepala BPHI Daker Jeddah, tim lansung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Pengumpulan data, wawancara dan konfirmasi menjadi menu wajib dalam melakukan pemeriksaan di Daker Jeddah. Posisi Daker Jeddah yang merupakan tempat pemulangan jamaah haji ke tanah air menjadi hal menarik sekaligus menantang bagi petugas PPIH apalagi banyak jamaah yang harus di tanazul karena alasan kesehatan. Kesibukan ini menjadi tantangan bagi tim untuk tetap fokus pada tugas tanpa menggangu pelayanan yang dilakukan oleh BPHI Daker Jeddah. Setelah dua hari melakukan pengumpulan dan analisa data untuk menyelesaikan tugas, tim kemudian melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Kesehatan, Tim Pengendali Mutu, Tim Teknis Urusan Haji Kementerian Kesehatan untuk membahas segala permasalahan yang ditemukan pada Daker Makkah, Daker Madinah dan Daker Jeddah. Pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk saling memberi masukan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi sehingga diharapkan pada musim haji tahun berikutnya


segala permasalahan yang timbul dapat diantisipasi dan diminimalisir dengan kerjasama dan koordinasi seluruh pihak yang semakin baik. Secara umum gambaran permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan pada ketiga Daker tersebut antara lain: 1) Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji baik pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, 2) Pelayanan kesehatan jamaah haji di BPHI, 3) Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, 4) Pelayanan kesehatan haji pada sektor dan kloter, 5) Pengelolaan obat untuk jamaah haji, 6) Optimalilasi kegiatan sanitasi pemondokan dan keamanan makanan serta sistem surveilans, 7) Pelayanan kesehatan periode Armina, 8) Penyediaan makanan untuk tenaga PPIH dan jamaah sakit, 9) Penyempurnaan aplikasi Siskohatkes dan Sistem pelaporan Andorid, 10) Perbaikan penatausahaan keuangan, 11) Penyusunan NSPK Pengendali mutu, 12) Kebijakan Tanazul petugas baik PPIH maupun TKHI, dan 13) Kebijakan rekruitmen petugas PPIH. Setelah seluruh rangkaian tugas diselesaikan, tim lalu meluangkan waktu untuk berbelanja souvenir dan di Ali Murah sebagai tempat jajanan souvenir menjadi tujuan pertama tim. Berbagai pernak pernik souvenir tersedia dan harganya pun bervariasi. Di pusat perbelanjaan ini nampak iklan promosi terpajang di hadapan setiap toko seperti kalimat “sugeng rawuh dan wilujeng sumping” sebagai penarik minat bagi penikmat souvenir. Akhir dari aktivitas kerja tim adalah mempersiakan kepulangan ke tanah air dengan harapan perpisahan dengan tanah haram bukan akhir tapi menjadi semangat baru untuk menumbuhkan motivasi kerja agar bisa kembali memenuhi panggilan-Nya.

Laporan Khusus

Capacity Building Itjen Tahun 2013

integritas dan profesionalisme kita wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM) Kementerian Kesehatan RI.

Acara

dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkes RI, dr. Yudhi Prayudha Ishak, MPH, didampingi oleh Sekretaris Itjen, drg. S.R Mustikowati, M.Kes serta Inspektur II selaku ketua Ikatan Auditor Kesehatan (IAKES) Heru Arwono, SH, MM. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan

K

kebersamaan serta keakraban seluruh pegawai

embali Inspektorat Jenderal Kementerian

di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes

Kesehatan mengadakan acara peningkatan

RI. Capacity Building ini berlangsung selama 4

kapasitas

di

hari di Hotel Puteri Gunung, Lembang Bandung,

sebut Capacity Building tepatnya pada tanggal

yang diikuti oleh seluruh pegawai Itjen Kemkes

19-22 Agustus 2013 di Lembang, Bandung Jawa

baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Barat dengan tema melalui kebersamaan,

maupun Honorer.

SDM

atau

yang

biasa


21

Laporan Khusus

Dalam

sambutannya

Inspektur

Jenderal

oleh Tim Trust Co para peserta juga mendapatkan

berharap capacity building dapat memberikan

pengalaman yang sangat berkesan, karena

pencerahan guna mencapai visi dan misi

dalam acara tersebut juga dilakukan kegiatan

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, dan dapat

outbond berupa kegiatan offroad di daerah

meningkatkankebersamaan yang lebih baik lagi.

Jayagiri yang melibatkan lebih dari 40 Offroader

Seperti biasa peserta diberikan pembekalan materi

mengenai

pengembangan

serta

peningkatan diri dan organisasi, yang dipandu


yang mengawal offroaders Itjen mengendarai Land Rover. Kegiatan offroad ini adalah arahan dan ide Bapak Irjen, yang sangat mengesankan bagi hampir semua peserta, setelah offroad

Laporan Khusus

ada satu lagi pemainan paintball yang tak kalah serunya, hanya sayangnya tidak semua dapat

mengembangkan diri, dengan kegiatan yang salah satunya dapat menyamakan presepsi

menjadi pesertanya.

atas visi dan misi organisasi sehingga dapat

Dengan adanya kegiatan Capacity Building

individu maupun organisasi menuju Itjen yang

pegawai itjen sejenak keluar dari rutinitas,

lebih baik.

bergembira,

(Tim Inforwas : Lia, Hendro, Diah, Hotmedi, Juwita)

dan

mempererat

meningkatkan kapasitas kinerja, baik secara

menjalin silaturahmi

kebersamaan dan

dapat


23

Rubrik Pengembangan Profesi

MENYONGSONG RUU SPIP Era Baru Pengawasan Oleh : Irwansyah Auditor Inspektorat Investigasi

A

uditor tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang; Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Auditor dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Auditor Pemerintah diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh lembaga yang berwenang; Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan

wewenangnya, Auditor berhak atas bantuan hukum dengan biaya Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian sepenggal harapan yang termuat pasal 55 dan 56 dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP), yang masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah, dan dalam hal ini dikomandani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga. Tentu saja pernyataan diatas memberi harapan baru kepada semua Auditor Kementerian/ Lembaga agar lebih merasa nyaman dan tenteram dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih professional. Salah satu hal yang menonjol dalam RUU SPIP ini adalah akan terbentuknya Inspektorat Nasional, sebuah jabatan setingkat Menteri. Inspektorat Nasional dipimpin oleh seorang Inspektur Nasional yang nantinya akan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dengan masa jabatan lima tahun. Yang menarik adalah bahwa salah satu persyaratan seorang Inspektur Nasional yang diamanatkan dalam RUU ini adalah bahwa ia harus memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat auditor, selain dari persyaratan lain seperti memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan tertentu, prestasi kerja, sehat jasmani dan rohani, dan berstatus PNS. Akan terjadi perubahan lain dalam komponen Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang semula ada beberapa kelembagaan yang terpisah seperti adanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tingkat Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota; akan menjadi: a. Inspektorat Nasional; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain;


Rubrik Pengembangan Profesi c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. Lalu akan timbul pertanyaan dimana BPKP baik Pusat maupun perwakilan Provinsi? Merujuk pada RUU ini termuat dalam Bab X Ketentuan Penutup, pasal 76 dinyatakan bahwa pada saat berlakunya UU ini, BPKP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP diubah menjadi Inspektorat Nasional menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini. Masalah yang akan timbul kemudian adalah bagaimana dengan Perwakilan BPKP yang ada di provinsi? Bila dilakukan peleburan antara Perwakilan BPKP Provinsi dengan Inspektorat Provinsi yang ada saat ini menjadi Inspektorat Provinsi menurut RUU ini, bagaima mekanisme pengaturan baik secara struktur, kelembagaan, SDM, aset, dll. Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus diatur kemudian sehingga semua berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Dengan RUU SPIP ini akan memposisikan APIP menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas yang bersifat lintas sektoral, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Hal ini sejalan dengan tujuan RUU SPIP ini yaitu: terwujudnya koordinasi lembaga pengawasan internal pemerintah, dan terwujudnya sinkronisasi lembaga pengawasan internal pemerintah, serta sinergisitas lembaga pengawasan internal pemerintah. Ada hal penting lainnya yang juga perlu dicermati. Menyimak Bagian ketiga Inspektorat Jenderal, paragraf 1 Kedudukan, pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal atau nama lain yang bertanggungjawab secara fungsional kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan secara

struktural kepada Inspektur Nasional. Ini tentu menjadi sesuatu yang sulit untuk diterapkan karena keberadaan dan kedudukan Inspektur Jenderal berada di Kementerian. Terlalu banyak perangkat aturan yang harus dirubah bila pasal 14 ayat 2 ini ditegakkan, dan terlalu sulit dalam pelaksanaannya utamanya dalam pengaturan SDM, keuangan, aset, teknik kerja, tata hubungan kerja, dan metodologi pengawasannya. Sementara dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa Inspektur Jenderal diangkat oleh Presiden atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan demikain seyogyanya pasal 14 ayat 2 ini menyatakan dalam kondisi sebaliknya dari draft yang ada menjadi: Inspektorat Jenderal atau nama lain dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan secara fungsional berkoordinasi dengan Inspektur Nasional. Ada hal yang patut menjadi perhatian Auditor dalam melaksanakan tugas fungsinya, karena dalam RUU SPIP pasal 73 mengatur tentang ketentuan pidana. Pada ayat a.1 dinyatakan bahwa setiap Auditor yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada saat melakukan pengawasan internal pemerintah, dipidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Juga perlu disimak bunyi pasal 72 ayat a.1 yang menyatakan bahwa setiap Auditor yang dengan sengaja mempergunakan dokumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal pemerintah melampaui bawas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini mengisyaratkan kepada Auditor untuk bekerja secara hati-hati, jujur, dan objektif, sejalan dengan azas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yaitu: integritas, independensi, kemandirian, profesionalitas, transparansi, INFORWAS Edisi III Th 2013

25

Rubrik Pengembangan Profesi akuntabilitas, kesetaraan, sinergi, dan partisipasi masyarakat. Perlu dicermati atau dipelajari kembali secara seksama dan mendalam antara pasal 72 dan 73 ini dikaitkan dengan 55 dan 56 dalam RUU ini. Satu sisi dinyatakan bahwa Auditor tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, namun disisi lain ada ancaman yang mengintai Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana dengan keterlibatan pihak mitra kerja Auditor yang dalam hal ini orang, atau lembaga yang menjadi objek pemeriksaan/ auditee? Pasal 70, 71 dan 73 mengatur tentang sanksi pidana penjara dan/atau denda kepada: Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi, dokumen dan data yang diperlukan Auditor; Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan/atau menggagalkan Auditor untuk memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan; Setiap orang yang menolak m e m b e r i k a n keterangan


tentang tindak lanjut hasil pengawasan; Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu informasi, dokumen dan data dokumen yang diberikan kepada Auditor; Setiap pimpinan instansi pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berupa rekomendasi. Dalam kondisi diatas sudah ditetapkan besaran denda dengan kisaran antara lima ratus juta rupiah sampai satu milyar rupiah, dan/atau pidana penjara antara satu tahun enam bulan sampai dengan 3 tahun. Hubungan kerja dengan Auditor eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam pasal 61 ayat 1 dijelaskan bahwa hasil pengawasan APIP harus digunakan oleh BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kinerja program dan keuangan negara, kecuali apabila BPK menilai bahwa terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam hasil pengawasan tersebut. Hal ini mengisyaratkan kepada APIP agar bekerja secara professional dan memenuhi standar APIP.

Rubrik Pengembangan Profesi

PERENCANAAN AUDIT: BERBASIS RISIKO ATAU BERBASIS MASALAH? Oleh : Nirwan Ristiyanto

Widyaiswara Utama pada Pusdiklat Pengawasan BPKP APIP masih cenderung mengagendakan auditnya secara konvensional, yakni hanya melaksanakan audit yang sifatnya post-audit. Auditor internal masih sering melakukan auditnya secara tradisional, berorientasi pada perolehan temuan yang mengarah pada penyimpangan prosedur yang cenderung dipandang oleh auditi sebagai mencari-cari kesalahan auditi tanpa memberikan nilai tambah bagi perbaikan kinerja auditi. Perencanaan audit berbasis risiko pada dasarnya berusaha mengubah tradisi perencanaan di bidang audit yang cenderung post-audit menjadi audit yang benar-benar memertimbangkan segi kemanfaatan jasa yang diberikan APIP kepada pihak auditi. Dewasa ini di lingkungan APIP sedang digalakkan pemahaman dan penerapan Perencanaan Audit Berbasis Risiko. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan perannya, telah banyak memberikan pengarahan ke APIP lainnya untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko. Permasalahan Meski perencanaan audit berbasis risiko berupaya untuk memberikan nilai tambah secara maksimal kepada auditi untuk memberikan Top-Down Risk Assessment DEVELOP AUDIT Key Risks to Consider Understand and Evaluate Controls EXECUTE AUDIT STRATEGY

Gather Evidence Evaluate Results Complete

jaminan bahwa kinerja auditi dapat tercapai, namun menurut penulis, implementasinya mengalami birokrasi yang perlu disederhanakan. Menyusun perencanaan audit berbasis risiko identik dengan menerawang secara konseptual terhadap titik-titik kelemahan atas sistem pengendalian yang disusun oleh manajemen auditi. Keharusan penerawangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Standar 1110 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dikemukakan bahwa penentuan prioritas kegiatan audit (harus) didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan memertimbangkan prinsip kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memerhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. Rencana strategis sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan APIP selama lima tahun. Sekalipun ketentuan untuk menyusun perencanaan memang harus dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai peluang risiko yang ada di wilayah kerja APIP, namun untuk ini cukup sulit karena memerlukan banyak enerji. Tingkat kesulitan ini akan sangat terasa jika dibandingkan dengan perencanaan audit berbasis masalah. Untuk perencanaan audit berbasis masalah, adanya kenyataan banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, sehingga sangat mudah untuk menginventarisasi masalah yang sudah benar-benar ada. Di sekeliling kita banyak kita jumpai adanya masalah-masalah nyata, yang jika ditelusuri penyebabnya akan bermuara pada lemahnya pengendalian intern yang dibangun oleh manajemen auditi. Sebagai contoh, permasalahan tersebut adalah: sering terjadinya banjir, masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang menggelandang di jalanan, adanya kemacetan di kota-kota besar, dan INFORWAS Edisi III Th 2013

27

Rubrik Pengembangan Profesi sebagainya. Jika ditelusuri, penyebab adanya permasalahan tersebut adalah lemahnya pengendalian manajemen atau kurangnya koordinasi dari institusi-institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengurusi hal itu. Berdasar uraian di atas dapat dikemukakan rumusan masalah, yakni mengapa perencanaan audit harus dilakukan dengan terlebih dahulu menerawang berbagai peluang risiko terhadap suatu sistem pengendalian yang dirancang oleh manajemen? Bukankah di sekitar kita banyak permasalahan nyata yang perlu segera dicarikan solusinya? Konsepsi Risiko RAIS yang mengambil dari The Oxford English Dictionary (Oxford University Press, 1971) mendefinisikan risiko sebagai “bahaya yang memungkinkan dapat mengganggu tercapainya tujuan”. Ditinjau dari segi pihak yang menghadapinya, RAIS merincinya ke dalam risiko yang berkaitan dengan aktivitas yang kita jalani (voluntarily) dan risiko yang berkaitan dengan dampak buruk yang dapat menimpa kita semua, baik yang telah atau belum teridentifikasi terlebih dahulu (involuntarily). Risiko yang berkaitan dengan aktivitas yang kita jalani (voluntarily) meliputi risiko langsung dengan kegiatan, seperti seorang pengendara mobil akan menghadapi risiko kecelekaan di jalan, risiko merokok terhadap kesehatan diri seseorang, risiko jatuh dari memanjat di ketinggian, dan sebagainya. Sedangkan risiko yang berkaitan dengan dampak buruk terhadap kejadian yang dapat menimpa kita (involuntarily) tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan yang dijalaninya, melainkan berkaitan dengan kejadian alam pada umumnya seperti adanya sambaran petir, kebakaran, banjir, puting beliung, dan sebagainya. RAIS juga mengelompokkan risiko ke dalam risiko yang secara statistik dapat diverifikasi (statistically verifiable) dan tidak dapat diverifikasi (statistically nonverifiable). Risiko yang dapat diverifikasi, baik yang berkaitan dengan aktivitas maupun yang tidak berhubungan dengan aktivitas (risiko kejadian


alam) adalah risiko yang telah teridentifikasi dari pengamatan secara langsung. Risiko yang telah terferifikasi dapat berasal dari risiko voluntary maupun involuntary dan dapat diperbandingkan satu dengan yang lain. Sedangkan risiko yang tidak terverifikasi adalah risiko yang berasal dari risiko involuntary. Tidak atau belum terverifikasinya risiko ini berhubung karena langkanya suatu data dan atau belum dapat dirumuskan secara matematis. Konsepsi Manajemen Risiko Pada dasarnya, untuk merealisasikan tujuan organisasi, manajemen menyiapkan perangkat sistem untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem yang disiapkan tersebut sering disebut sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan masih ada lagi beberapa istilah lainnya. Terhadap sistem yang telah dibangun tersebut, betapa baiknya sistem yang ada, selalu saja masih ada unsur memungkinkan tidak tercapainya tujuan. Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan dari sistem itu sendiri (Pusdiklatwas BPKP, Modul Diklat Sistem Pengendalian Manajemen: 2008), misalnya karena: (1) adanya pertimbangan yang kurang matang waktu menyusun sistem; (2) adanya kegagalan para pelaksana dalam menerjemahkan sistem yang ada; (3) pengabaian manajemen yang berarti manajemen kurang berkomitmen terhadap penerapan sistem; dan (4) ada kolusi di antara para pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 7 huruf a menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dalam melakukan pengendalian kegiatan pemerintahan wajib memertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan dengan cermat, menganalisisnya, dan menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalkan Ditinjau dari sudut pandang auditi, mulai dari perencanaan hingga ke implementasi kegiatan, auditi juga masih kurang memerhatikan peluang-peluang risiko yang mungkin terjadi di

Rubrik Pengembangan Profesi kemudian hari. Akibatnya, auditi juga cenderung masih melaksanakan kegiatan secara trdisional, kurang efisien dan efektif atas kegiatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban auditi masih cenderung bersifat administratif formal dan kurang mengarah pada akuntabilitas kinerjanya sebagai pelayan masyarakat. Untuk dapat mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, pihak auditi seharusnya menerapkan manajemen risiko. Dewasa ini telah banyak institusi, khususnya di kalangan usaha, termasuk di kalangan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/ BUMD) yang telah menerapkan manajemen risiko (Pusdiklatwas BPKP, Modul Diklat Audit Berpeduli Risiko: 2007). Di institusi tersebut, penanganan risiko yang tadinya dilakukan secara terpisah-pisah, saat ini telah terfokus, terkoordinasi, dan telah ditetapkan kebijakan dalam penanganannya. Konsepsi Perencanaan Audit Berbasis Risiko Standar Audit butir 1110 mewajibkan APIP untuk menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Auditor intern mempunyai peran dalam membantu untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengelolaan risiko organisasi secara memuaskan. Sehubungan dengan peran tersebut, auditor intern harus melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi organisasi (Pusdiklatwas BPKP, Modul Diklat Audit Berpeduli Risiko. 2007.) Untuk keperluan ini auditor intern perlu melakukan penaksiran risiko terhadap kecukupan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen auditi. Pendekatan audit berbasis risiko menyarankan agar risiko-risiko yang mungkin dihadapi pleh manajemen auditi diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dapat dikelola dengan baik atau bahkan sebaliknya. Perencana audit mengelompokkan

terlebih dahulu sejumlah risiko

harus yang

teridentifikasi, selanjutnya melakukan penaksiran risiko tersebut. Penaksiran risiko pada dasarnya untuk menentukan besarnya tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh atau akibat yang harus ditanggung oleh manajemen auditi. Penaksiran dilakukan dengan cara menguantifikasi peluang risiko yang sebenarnya bersifat kualitatif. Kuantifikasi tingkat risiko biasanya dilakukan dengan menyatakannya dalam bentuk angka, biasanya dalam skala lima. Angka tersebut mewakili tingkat risiko yang teridentifikasi, yakni: angka 5 menunjukkan risiko “sangat tinggi”, angka 4 “tinggi”, 3 “cukup tinggi”, 2 “rendah”, dan 1 “sangat rendah”. Untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu risiko perlu dibuat suatu tabel untuk mengalikan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan taksiran dampak terjadinya risiko yang bersangkutan. Atas dasar perhitungan risiko tersebut, selanjutnya ditentukan auditi mana yang akan diaudit. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi prioritasnya untuk diaudit. Perencanaan Audit Berbasis Masalah Jika konsep audit berbasis risiko mengatur tatacara pemilihan auditi yang akan ditetapkan sebagai auditi terpilih, maka perencanaan audit berbasis masalah, pemilihan auditinya cukup dilakukan secara sederhana dengan melihat fakta yang telah terjadi dan fakta tersebut tidak dikehendaki keberadaannya. Fakta-fakata masalah yang dipilih adalah fakta yang bertentangan dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Contoh-contoh seperti dikemukakan di atas, misalnya: terjadinya banjir, masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang menggelandang di jalanan, adanya kemacetan di kota-kota besar, masih adanya pungutan liar dalam pelayanan publik, penebangan hutan secara liar, penambangan yang merusak konservasi alam, dan masalahmasalah lain seperti itu banyak kita dijumpai. Analisis Perencanaan Berbasis Risiko versus Berbasis Masalah Jika tujuan audit intern pemerintah memang diharapkan untuk ikut membantu meningkatkan INFORWAS Edisi III Th 2013

29

Rubrik Pengembangan Profesi kinerja institusi pemerintah, sebenarnya tidak perlu bersusah payah untuk mencari auditi yang akan diberi bantuan. Masalah-masalah seperti pada contoh di atas, sudah dapat dipastikan bersifat kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan. Institusi pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah tersebut harus dibantu dalam mencari solusimya. Jika ditelusuri apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah, akan bermuara pada buruknya sistem pengendalian yang ada. Sistem yang ada mungkin belum berorientasi pada capaian kinerja yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem yang buruk tersebut dapat berupa kurangnya perencanaan, kurangnya koordinasi antarinstitusi terkait, kurangnya komitmen manajemen pada tingkatan strategis, kurangnya alokasi dana, pembagian kerja yang buruk, dan sebagainya. Dalam perencanaan audit berbasis risiko, secara makro orientasi pemilihan auditinya cenderung bertolak dari keberadaan institusi, bahkan sangat mungkin hanya bertolak pada SKPD pengguna anggaran. Pemilihan demikian akan memungkinkan lolosnya fakta-fakta permasalahan yang ada untuk dijadikan sasaran audit. Sebagai contoh, di Jakarta sering terjadi banjir. Dengan perencanaan audit berbasis risiko, ada kemungkinan APIP hanya akan memilih satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki anggaran terkait dengan penanganan banjir. Banjir di Jakarta merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Penanganannya memerlukan sejumlah SKPD, bahkan melibatkan pemerintah pusat.Untuk ini juga perlu komitmen dari pucuk pimpinan, dan masih banyak lagi faktor penting lainnya. Mengingat bahwa kenyataan Jakarta telah bertahun-tahun mengalami banjir, dapat diduga bahwa SKPD pengguna anggaran yang dijadikan sasaran audit belum mampu menangani banjir dimaksud. Sangat mungkin pula anggaran yang tersedia di SKPD tersebut kurang memadai. Dengan anggaran yang ada, SKPD tersebut hanya mengagendakan sebagian kecil dari sekian banyak kegiatan yang diperlukan. Sebagai SKPD pengguna anggaran,


kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) merupakan kriteria yang harus dilaksanakan. Dengan perencanaan berbasis risiko, maka auditor yang mengaudit SKPD tersebut tidak akan dapat berbuat banyak dibandingkan dengan permasalahan banjir yang sebenarnya. Auditor juga akan memandang bahwa DPA merupakan kriteria bagi SKPD yang diauditnya. Dalam keadaan demikian berarti auditor telah mengalami pergeseran kriteria. Dari kriteria yang seharusnya adalah terselesaikannya masalah banjir, bergeser ke ketaatannya pada DPA. Mengingat DPA dipandang sebagai kriteria, maka jika DPA telah dilaksanakan dengan benar, maka auditor juga akan mengemukakan bahwa SKPD telah melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, sekalipun kegiatan yang dilaksanakan kenyataannya belum mampu mengatasi banjir yang ada. Auditor tersebut paling jauh hanya akan menyampaikan rekomendasi untuk menambah anggaran. Sebaliknya, dengan perencanaan audit berbasis masalah, maka APIP tidak akan menerbitkan surat penugasan audit untuk SKPD tertentu, melainkan penugasan untuk penanganan banjir. Lokus yang dijadikan sasaran auditnya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanganan banjir di Jakarta. Dari sini auditor akan menemukan banyak kekurangan dalam penanganan banjir tersebut. Dengan basis masalah, auditor tidak hanya melihat kegiatan yang ada pada satu atau dua SKPD yang memiki anggaran untuk pengendalian banjir. Auditor akan menginventarisasi faktorfaktor penyebab banjir, menghitung besarnya curah hujan, luapan air dari daerah lain, dan akan membandingkannya dengan kapasitas drainase untuk menyalurkan limpahan air yang ada. Selanjutnya auditor akan mengiventarisasi SKPD-SKPD yang seharusnya terlibat dalam penanggulangan banjir, perencanaannya, koordinasinya, penjadwalannya, penyediaan anggarannya, penanggung jawabnya, dan sebagainya. Seluruh kegiatan audit akan mengarah hingga mampu memberikan jaminan bahwa sistem pengendalian yang ada mampu

Rubrik Pengembangan Profesi menangani banjir yang selalu melanda Jakarta. Jika perencanaan audit berbasis risiko terlebih dahulu harus menerawang titik-titik lemah dari sistem pengendalian intern auditi, perencanaan berbasis masalah cukup dengan melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Keluhan masyarakat tentang kondisi lingkungan setempat yang tidak dikehendaki, pada dasarnya adalah masalah yang perlu diselesaikan. Auditor internal dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah yang ada tersebut. Jika perencanaan audit berbasis risiko mendefinisikan risiko dengan “peluang” terjadinya ancaman yang akan menggagalkan upaya pencapaian tujuan, sebaliknya perencanaan berbasis masalah sudah benarbenar berdasar fakta yang “telah terjadi dan kejadiannya tidak dikehendaki”. Jika peluang risiko terbesar yang teridentifikasi dalam perencanaan berbasis risiko adalah “sangat berisiko” yang berarti masih berupa kemungkinan, perencanaan berbasis masalah tingkat kemungkinannya adalah “sudah nyata” karena memang sudah terjadi, bukan hanya “peluang”. Memang, dari penerawangan potensi risiko, kita dapat mengidentifikasi celah-celah yang mungkin terjadi risiko dan dengan cara demikian kita dapat melakukan perbaikan. Semakin jeli kita dalam mendeteksi adanya peluang risiko, semakin baik pula antisipasi untuk mengatasinya. Dengan demikian sebenarnya antara perencanaan audit berbasis risiko dan berbasis masalah keberadaannya saling melengkapi. Karena APIP harus memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi auditi akan dapat dicapai, maka sekecil apa pun peluang risiko yang akan berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan harus dapat diantisipasi. Untuk itu maka sebaiknya dua metode tersebut diterapkan secara bersama-sama. Permasalahan yang sudah muncul dan perlu penyelesaian merupakan prioritas utama. Prioritas berikutnya adalah potensi risiko yang “sangat mungkin terjadi” yang teridentifikasi dari hasil penerawangan sistem pengendalian yang dibangun oleh manajemen auditi. Auditi

yang memiliki peluang risiko yang lebih rendah merupakan prioritas berikutnya lagi. Simpulan Perencanaan audit berbasis risiko memilih auditi berdasarkan urutan risiko yang paling tinggi, perencanaan audit berbasis masalah memilih auditi berdasarkan fakta-fakta yang sudah menjadi masalah yang harus diatasi. Baik masalah yang sudah muncul maupun risiko yang masih bersifat peluang, dua-duanya harus dicarikan pemecahan dan atau antisipasinya. Auditor internal selaku pembantu manajemen organisasi harus memberikan kontribusinya dengan memberikan jaminan bahwa seluruh program pemerintah di lingkungan kerjanya dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, antara perencanaan audit berbasis risiko dan perencanaan berbasis masalah keberadaannya saling melengkapi. Kedua metode tersebut semuanya dapat diterapkan. Permasalahan yang sudah muncul harus dijadikan prioritas utama, sedangkan prioritas berikutnya adalah bidang-bidang yang memiliki potensi risiko, diurutkan dari yang memiliki risiko dan dampaknya yang paling besar. Referensi: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Audit Berpeduli Risiko. 2007. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Sistem Pengendalian Manajemen: 2008. RAIS (The Risk Assessment Information System). What is Risk Assessment. 2013. http://rais.ornl. tutorials/whatisra.html


gov/

31

Liputan

PEKAN ANTI KORUPSI pekan antikorupsi pada 9-11 Desember 2013 di Istora merupakan ajang untuk mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi secara luas pada masyarakat dan menginformasikan capaian kinerja KPK dalam mengemban amanat memberantas korupsi. Harapan perilaku dan antikorupsi masyarakat hingga stakeholder semakin meningkat dan korupsi menjadi musuh kita bersama.

Bapak Irjen dan Ibu Sesitjen Kemenkes di Stand Kemenkes RI pada Pekan Anti Korupsi

I

nspektorat Jenderal Kemenkes pada tahuntahun terakhir ini selalu ditunjuk menjadi focal point Kementerian Kesehatan mengurusi segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan transparasi, akuntabilitas dan pengawasan, mulai dari kegiatan LHKPN, Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan pada akhir tahun ini menjadi wakil Kemenkes menggawangi salah satu Stand di Pekan Anti Korupsi yang dilaksanakan pada 9-11 Desember 2013 di Istora, Senayan, Jakarta. Pameran ini diisi oleh stand-stand dari Kementerian/Lembaga, BUMN, LSM dan diisi acara Seminar, Talkshow, Pemutaran film finalis anti korupsi. Abraham Samad Ketua KPK, saat membuka pekan antikorupsi yang dilaksanakan pada 9-11 Desember 2013 di Istora mengatakan: KPK berharap dan mengajak agar seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. “Kegiatan


Selanjutnya Abraham Samad mengatakan, ada tekad bersama untuk membenci korupsi dan memang selayaknya korupsi dijadikan musuh bersama, dan mengajak kepada masyarakat agar tidak memberikan tempat kepada koruptor di Indonesia, karena perilaku korupsi sangat merugikan dan membuat rakyat Indonesia menderita. Selama 68 tahun merdeka, rakyat tidak menikmati hasil pembangunan. Hanya segelintir orang saja. Korupsi yang menjajah kita dan menjadikan miskin, rakyat jadi sengsara. Kami miris dan menangis. rakyat kelaparan, putus sekolah. Padahal bangsa kita adalah bangsa kaya raya,” (Tim Inforwas: Mirna Putriantiwi, Lia Leita)

Dinamika Pengawasan

ASPEK DAN KONSEKUENSI HUKUM ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN SEBAGAI APARAT PEMERIKSA INTERNAL PEMERINTAH (APIP) Oleh : Lia Leita Kania Amalia,Irwansyah

secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas

P

penyelenggaraan

engawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam

pemerintahan diperlukan untuk mendorong

penyelenggaraan pemerintahan. Melalui

terwujudnya

good

governance

dan

clean

pengawasan intern dapat diketahui apakah

government dan mendukung penyelenggaraan

suatu instansi pemerintah telah melaksanakan

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan

intern

di

lingkungan

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh

lnspektorat

Jenderal

dan

lnspektoratUtama/lnspektorat

untuk

kepentingan

LPND

Menteri/Pimpinan

dalam upaya pemantauan terhadap kinerja

unit

organisasi

yang

ada

dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat

tidak

terbatas

pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan keuangan intern

di

terhadap

pengelolaan

negara.Pengawasan lingkungan

Pemerintah


33

Dinamika Pengawasan Provinsi/Kabupaten/Kota

dilaksanakan

oleh

bertujuan untuk memberikan opini atas

Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

kewajaranpenyajian

Kota

sesuai

untuk

kepentingan

Gubernur/Bupati/

Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan

Pengawasan

intern

perundang-undangan.

adalah

seluruh

dengan

laporan

prinsip

keuangan

akuntansi

yang

diterima umum. 2. Audit

kinerja

yang

bertujuan

untuk

memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif. 3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan

proses

atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk

kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi,

dalam kategori ini adalah audit investigatif,

dan kegiatan pengawasan lainnya berupa

audit terhadap masalah yang menjadi fokus

asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap

perhatian pimpinan organisasi dan audit

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

yang bersifat khas.

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

Dari kegiatan tersebut auditor harus membuat

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

suatu

secara efektif dan efisien untuk kepentingan

dilakukannya, yang mengacu pada Peraturan

pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan

Perundang-undangan yang ada seperti:

yang baik, yang dilakukan oleh Auditor.

Laporan

Hasil

Audit

yang

telah

a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004

Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang

tentang

mempunyai jabatan fungsional auditor dan/

Tanggungjawab Keuangan Negara.

atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang,

b) Keputusan

Pemeriksaan

Presiden

Pengelolaan

Nomor

103

dan

Tahun

tanggung jawab dan hak secara penuh oleh

2001 tentang Lembaga Pemerintah Non

pejabat

melaksanakan

Departemen, dimana Badan Pengawasan

pengawasan pada instansi pemerintah untuk

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur

dan atas nama APIP.

pada pasal 52 sampai dengan pasal 54.

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005

pemantauan,

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

yang

berwenang

evaluasi,

dan

kegiatan

pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, dan yang harus menjadi perhatian saat ini adalah kegiatan audit, yang dikelompokan menjadi tiga jenis audit berikut ini: 1.Audit

c) Susunan

Organisasi,

dan

Tata

Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 03.1/M. PAN/3/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan

atas

laporan

keuangan


yang

Nasional Aparat

Dinamika Pengawasan e) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-

Selanjutnya temuan audit dan rekomendasi

2009. Standard Audit Aparat Pengawasan

APIP harus ditindak lanjuti oleh auditee, oleh

Fungsional Pemerintah (APFP), BPKP,1996.

pimpinan beserta jajaranya pada unitnya,yang akan menjadi permasalahan dikemudian hari

Dimana Laporan Hasil Audit dapat didefinisikan

pada temuan yang tidak di tindak lanjuti

sebagai

terutama temuan-temuan atas pelanggaran

sarana

untuk

mengkomunikasikan

pekerjaan auditor dan temuan audit secara

peraturan

komprehensif, yang diberikan oleh tim audit

temuan yang menyangkut Tuntutan Ganti Rugi

kepada organisasi

pada Keuangan Negara adalah tuntutan hukum.

yang diaudit Dalam era

penegakan Good Governance Audit,

Laporan Hasil

Auditor APIP berfungsi selain sebagai

ringkasan dari pekerjaan audit dan temuan audit, Laporan Hasil Audit juga merupakan jalan utama bagi institusi yang diaudit untuk memahami informasi tentang proses audit. Tim audit harus menyerahkan laporan kepada institusi audit yang menugaskan pada saat audit selesai sehingga institusi audit dapat memahami proses dan hasil dari audit yang dilakukan oleh tim audit tersebut, pada laporan tersebut harus lengkap, akurat,objektif, dan yang terpenting dari Laporan Hasil Audit adalah temuan dan rekomendasi audit yang harus ditindak lanjuti. Temuan audit

terbagi menjadi 2 (dua) jenis

temuan audit,: yaitu 1. Temuan

yang

mengacu

pada

undang-

undang yang harus ditaati oleh organisasi yang diaudit yaitu pelanggaran terhadap peraturan keuangan dan ekonomi serta peraturan audit.

Dipihak

serta

lain

perundang-undangan,

auditor

harus

dan

membangun

kesadaran dan persepsi yang sama tentang aspek dan konsekwensi hukum Hasil

Pemeriksaan

yang

atas Laporan

dilakukan

oleh

APIP dengan melakukan analisis kritis dan progresif terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme auditor sebagai APIP. Sebaiknya membuat daftar identifikasi masalah terhadap berbagai kemungkinan aspek hukum

atas

Laporan Hasil Pemeriksaan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, tugas, fungsi dan kewenangan institusi APIP dan aparatnya dengan penegakan hukum atas materi dari Laporan

Hasil

Pemeriksaannya

terhadap

auditor, auditee dan organisasinya. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah suatu produk yang memiliki aspek hokum oleh karena itu maka ada tuntutan hokum dan yang terpenting dan perlu diingat bagi para auditor yang melakukan penugasan baik audit ataupun penugasan lain, adalah membuat serta mendokumentasikan

2. Temuan atas tidak dilaksanakannya praktik-

rekam jejak pekerjaan pada Kertas Kerja Audit,

praktik yang sesuai dengan peraturan, maka

sehingga apabila dikemudian hari terdapat

Laporan Hasil Audit harus menyajikan semua

hal-hal lain seperti tuntutan hukum, auditor

masalah utama yang ditemukan dalam audit

dapat menunjukan bahwa pekerjaannya telah

termasuk fakta-fakta yang berhubungan,

dilakukan secara professional, terstandar dan

penyebabnya, peraturan yang dilanggar, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

dampak dari pelanggaran itu.


35

Dinamika Pengawasan

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Oleh : Sarip Hidayat dan Haruddin

B

adan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan


kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Melihat penjelasan kalimat diatas, Badan Layanan Umum memiliki nilai tambah (value added) jika dibandingkan dengan instansi pemerintah lain yang tidak berstatus BLU. Keistimewaan ini terletak pada fleksibilatas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat dan tidak mencari keuntungan. Dalam konteks Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 juga sudah memberikan ruang yang fleksibel sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, (2) Kewenangan pengadaaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangar/gubernur/bupati/ walikota. Selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi

ULP/Panitia Pengadaan BLU

Pelaku Usaha

lpsekemenkes.go.id

LPSE

Dinamika Pengawasan dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Sebagai wujud nyata dalam proses implementasi pengadaan barang dan jasa BLU, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/ MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada instansi Pemerintah pola Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan Departemen Kesehatan. Dengan lahirnya payung hukum tambahan ini semakin memberi ruang kewenangan yang lebih “spesial” pada satuan kerja yang menerapkan pola keuangan BLU dalam hal pengadaan Barang dan Jasa. Tambahan kewenangan ini bukan saja menjadi “angin segar” bagi satuan kerja BLU dalam proses pengadaan barang dan jasa namun juga dapat menimbulkan permasalahan baru yang perlu untuk dibedah secara mendalam yaitu apakah petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BLU ini sudah diimplementasikan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat ? Implementasi pengadaan barang dan jasa BLU tidak sedikit kendala yang dihadapi karena adanya mispersepsi dalam menerjemahkan dan meimplementasikan pengadaan barang dan jasa khususnya bersumber dari pendapatan BLU. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 diktum pertama dijelaskan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dilakukan berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan pada diktum kedua dijelaskan batasan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari layanan BLU yaitu: a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dilakukan dengan swakelola. b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung. c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ruliah) dilakukan dengan penunjukan langsung, pengadaan dengan nilai Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dilakukan dengan cara pemilihan langsung. d. Pengadaan dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan. Batasan nilai tersebut merupakan batasan maksimal yang harus dipatuhi oleh satuan kerja BLU dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan layanan BLU dan untuk tata cara pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standard operating procedure yang ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan tetap mengacu kepada aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika satuan kerja dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengesampingkan asas akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat, maka yang akan lahir adalah potensi terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Potensi permasalahan yang seringkali terindentifikasi pada pengadaan barang dan Jasa secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: 1. Tahap Perencanaan; Potensi masalah dalam tahap perencanaan adalah: a. Pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB)


37

Dinamika Pengawasan b. Kebutuhan pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan unit/user atau usulan kebutuhan user tidak berpedoman pada rencana pengembangan unit. c. Tidak dibuatnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) d. Tidak dibuatnya SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Potensi masalah dalam tahap penerimaan hasil pekerjaan adalah: a. Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) baik Merk/Type/Spesifikasi maupun jumlahnya. b. Tidak dilakukan uji fungsi pada saat barang diterima.

e. Pemaketan pekerjaan yang berindikasi untuk menghindari pelelangan.

c. Untuk peralatan kesehatan yang membutuhkan jaminan keaslian tidak disertai dengan Certificate of Original

f. Penyusunan mengarah tertentu.

d. Berita acara serah terima barang yang ditandatangani tidak sesuai dengan fisik barang yang diterima.

spesifikasi kesuatu

teknis yang merk/produk

2. Tahap Pelaksanaan; Potensi masalah dalam tahap pelaksanaan adalah: a. Dokumen pengadaan belum sesuai dengan standart bidding document b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih kurang cermat. c. Perubahan pada saat penjelasan pekerjaan yang tidak disertai dengan addendum dokumen pengadaan. d. Kekurangcermatan dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran. e. Indikasi pengaturan pemenang lelang/ pelaksana pekerjaan antara penyedia dengan penyedia dan penyedia dengan kelompok kerja ULP, PPK dan KPA. f. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak). g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dipungut dan disetor ke kas negara atau kas penerimaan BLU. 3. Tahap Penerimaan Hasil Pekerjaan


e. Barang tidak dimanfaatkan. Melihat potensi-potensi masalah tersebut diatas sudah selayaknyalah setiap pimpinan BLU memperkuat Sistim Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa agar risiko yang timbul dapat diidentifikasi sejak dini dan dapat melakukan upaya-upaya pengendalian risiko melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Disamping itu, keberadaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/ MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada instansi Pemerintah pola Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan Departemen Kesehatan sudah perlu dilakukan peninjauan kembali karena salah satu dasar hukum yang menjadi pertimbangan penyusunannya yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Liputan

MENTERI KESEHATAN LANTIK PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

D

emikian sambutan Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam acara pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, Senin (30/9) di Kantor Pusat Kemenkes RI.

Jabatan Eselon II adalah jabatan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, pelaksanaan misi, pencapaian sasaransasaran Pembangunan Kesehatan dan pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan.

Tercatat 41 orang Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan dilantik oleh Menteri Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) orang dari lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu Wiwik Widarti, SKM, MM sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara serta dr. Trisa Wahjui Putri, M.Kes sebagai Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan. Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tercatat 28 orang Pejabat Eselon II dilantik oleh Menteri Kesehatan, diantaranya adalah dr. Eka Viora, Sp.KJ sebagai Direktur Bina Kesehatan Jiwa; dr. Deddy Tedjasukmana Basuni, Sp.RM sebagai Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; drg. Rini Sunaring Putri, M.Kes sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Dr. dr. H. M. Alsen Arlan, Sp.B.KBD sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang; Drs. Amrizal, Apt., MM, M.Kes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang; Dr. Irayanti, Sp.M sebagai Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang; drg. INFORWAS Edisi III Th 2013

39

Liputan

Rahmadsyah Mansur, M.Kes sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dr. dr. Nucki Nursjamsi Hidayat, Sp.OT(K), M.Kes sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung; Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta; dr. Sri Catur Murniningsih sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharo Surakarta; Yulis Quarti, SE, Ak., M.Si sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes sebagai Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar; Ni Ketut Rupini, SH, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUP Sanglah Denpasar. Dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado; Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH sebagai


Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; Hary Purwanto, SKM, M.Epid sebagai Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; Erwin Susanto, SE sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RS Prof. Dr. Sulianti Saroso; Suripto, SE, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dr. Susy Himawati, MARS sebagai Direktur Umum dan Operasional RS Kanker Dharmais; dr. Bambang Dwipoyono, Sp.OG, MS sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. Kariadi Semarang; dr. Mardianto, Sp.PD sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan; dr. Elzarita Arbain, M.Kes sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung; Dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Sanglah Denpasar; dr. Ali Muchtar, Sp.PK, MARS sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium

Liputan Kesehatan Surabaya; dr. Hj. Nelly Windarti Rachman, MARS sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dan dr. H. Abidin, MPH sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar. Sementara itu di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdapat 2 orang Pejabat Eselon II yang dilantik oleh Menteri Kesehatan, yaitu Ir. Doddy Izwardy, MA sebagai Direktur Bina Gizi dan dr. Muchtaruddin Mansyur, MS, Sp.Ok, Ph.D sebagai Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tertulis 3 (tiga) orang Pejabat Eselon II yang dilantik, yaitu Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Bio Med. sebagai Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian dan Dra. R. Dettie Yuliati, Apt, M.Si sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdapat 3 (tiga) orang yang dilantik untuk menduduki jabatan Eselon II, yaitu Raden Broeri Alexander Widjonarko, SKM, M.Kes sebagai Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok; dr. Oenedo Gumarang, MPHM sebagai Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta dan dr. Charto Susanto, MSA, Sp. KP sebagai Kepala KKP Kelas I Surabaya. Kemudian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dilantik Dr. Dra. Vivi Lisdawati, M.Si, Apt sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga, serta yang terakhir di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 2 (dua) orang Pejabat Eselon II yang ikut dilantik adalah dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA

sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan Suhardjono, SE, MM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan minta agar isi Pakta Integritas benar-benar diterapkan di setiap lini pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah Reformasi Birokrasi. Menteri Kesehatan juga menambahkan bahwa keberhasilan Kementerian Kesehatan dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2012 dan telah mendapatkan sertifikat yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden, harus disyukuri oleh seluruh pegawai Kemenkes RI. “Meskipun demikian kita tidak boleh lengah, karena pelaksanaan program tahun ini dan selanjutnya harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta tetap bersemangat untuk mempertahankan dan meraih WTP 2013 serta tahun-tahun berikutnya”, ungkap Menteri Kesehatan. Diakhir acara Menteri Kesehatan juga memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada mantan kepala Biro Keuangan Kemenkes RI Achmad Djohari, SKM, MM atas keberhasilan beliau dalam memimpin pembuatan Laporan Keuangan Kemenkes, sehingga mendapatkan predikat Laporan Keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan. (Emilda, Juwita)


41

Liputan

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan berpartisipasi aktif dalam perekrutan CPNS Kemenkes tahun 2013 Kementerian Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan alokasi formasi sejumlah 1.753, yang terdiri dari golongan III/b dengan jumlah formasi 217 yaitu tenaga kesehatan 153 (dokter, dokter spesialis, apoteker, adminkes, perawat, psikologi klinis ) dan non tenaga kesehatan 64, terdiri dari dosen, Instruktur, Peneliti, pranata humas, pranata komputer. Untuk Golongan III/a dengan jumlah formasi 537 yang terdiri dari tenaga kesehatan 229 yang terdiri dari bidan, perawat,entomolog, epidemiolog, fisikawan medis, fisioterapis, nutrisionis, adminkes, penyuluh kesmas,


pranata labkes, dan sanitarian. Adapun untuk non tenaga kesehatan 308 terdiri dari Auditor, Auditor Bendahara, Instruktur, penata laporan keuangan, peneliti, perancang perundangan, pranata humas, dan sekretaris sedangkan untuk golongan II/c dengan jumlah formasi 994 yang terdiri 877 tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan, perawat, perawat gigi, perekam medis Asisten Apoteker, Entomolog, Epidemiolog, Fisioterapis, Ortotik prostetis, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Pranata Labkes, Radiografer, Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Terapis Wicara, dan Teknisi

Liputan

Gigi sedangkan untuk non tenaga kesehatan 117 formasi yang terdiri dari Bendahara, Instruktur, Pranata Humas, Pranata Komputer, Sekretaris, Verifikator Keuangan dan diangkat pula untuk golongan II/a sebanyak 5 formasi untuk Teknisi Transfusi Darah. Jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah Jumlah pelamar registrasi online sebanyak 87.328 dengan jumlah berkas yang masuk sejumlah 70.486 dan yang lulus seleksi administrasi adalah 36.354. Jumlah tersebut sudah termasuk formasi khusus putra/putri Papua sejumlah 2 orang.

Pada tahun 2013, selain ujian tulis bagi pelamar umum juga diselenggarakan seleksi ujian tulis bagi tenaga honorer kategori II yang dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) lokasi pada 31 (tiga puluh satu) provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah peserta ujian tulis untuk tingkat SD SMP sebanyak 238 peserta, untuk tingkat SMA Diploma III 665 peserta dan untuk diploma IV S2 sebanyak 73 peserta. Materi ujian tulis bagi tenaga honorer kategori II adalah,Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dibagi atas jenjang SD s.d SMP, SMA s.d D.III, dan D.IV s.d S3 dan tes Kompetensi Bidang (TKB) dibagi untuk jenis jabatan Administrasi umum/teknis lainnya terdiri atas jenjang SD s.d SMP, SMA s.d D.III, dan D.IV s.d S2 dan Tenaga kesehatan terdiri atas jenjang SD s.d D.III dan D.IV s.d S3. Untuk pelaksanaan ujian tulis yang serentak dilakukan di 31 provinsi, Itjen Kemenkes menurunkan para auditor yang secara garis besar bertugas mengawal pelaksanaan ujian, dari mulai pembagian soal sampai dengan penghapusan soal ujian tersebut. (Mirna Putriantiwi, Eka Widianti)


43

Rubrik Pelita Hati

Hari Ini H

ari ini adalah kehidupan baru. Allah telah memberi peluang kepadaku agar bisa berbakti sebaik mungkin kepada-Nya. Andaikan Allah mengambil nyawaku hari ini, tentu aku ingin dihidupkan kembali ke dunia agar bisa beramal lebih baik lagi. Karenanya, wahai diri seharusnya engkau introspeksi diri, bahwa jika mati, hidup di dunia itu hanya sekali. Maka berjuanglah pada kesempatan sekali hidup tersebut! Lihatlah dirimu, bila tidak menyia-nyiakan hari esok, engkau telah mendapatkan keuntungan hari ini dan engkau tidak menyesal! Namun bila kesempatan itu engkau siasiakan, maka engkau pun memulai han esok seperti itu, dan karenanya engkau jangan menipu din sendiri dengan berharap kemaafan. Itu hanyalah praduga, yang kadang-kadang salah, dan tidak memberi manfaat bagi penjelasan. Lalu engkau terhembus, bahwa dosamu terampuni, bukankah engkau telah kehilangan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan membuat dirimu terhalang oleh penyesalan demi penyesalan?” Bila Anda bertanya pada diri sendiri, “Apa yang harus kulakukan, bagaimana aku harus berjuang dalam ibadat?” Anda harus menjawab, “Tinggalkanlah hal-hal yang akan engkau tinggalkan karena kematian, Teguhkan dirimu secara total kepada


Tuhanmu, Allah Swt. Carilah kesenangan melalui mengingatNya dan dzikir kepadaNya!” Dan jika diri Anda masih bertanya, “Bagaimana cara meninggalkan kehidupan dunia, padahal buhul-buhulnya telah melekat pada hatiku?” Jawablah, “Hadapilah dengan memutuskan buhulbuhul itu dan lubuk hatimu yang paling dalam, sebagaimana telah kami ajarkan dalam sepuluh prinsip yang membinasakan di atas. Engkau akan membuka bahwa ikatan-ikatan buhul pada umumnya berupa cinta harta, pangkat, keturunan, permusuhan, syahwat perut dan faji, tergolong membinasakan. Bila hal itu telah engkau dapati, cobalah pikirkan bahaya dan petakanya bagi dirimu, kemudian hindari segala yang terkait dengannya, dengan demikian niscaya engkau akan selamat dari jeratnya, dan Tuhan, Allah SWT, mengokohkan melalui pertolongan dan taufik-Nya. Coba engkau bayangkan, kalau engkau orang yang sakit sepanjang hayat. Sementara seorang dokter yang terpercaya kejujuran dan ketelitiannya berkata kepadamu bahwa makanan yang lezatlezat dan berlemak sangat berbahaya bagi kondisi kesehatanmu, dan obat yang buruk pun bermanfaat bagimu. Bukankah engkau sabar dalam menerima terapinya walaupun harus minum obat yang pahit, demi kesembuhan? Bukankah engkau juga bisa bersabar menghadapi kesulitan dalam perjalanan panjang demi istirahat di suatu tempat. Sementara saat mi engkau musafir dan tempatmu adalah akhirat? Seorang musafir mana pun tidak bisa lepas dan kelelahan dan kesulitan. Istirahat berarti terputus dijalan, dan bisa binasa.”

Rubrik Pelita Hati

Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, “Apa sebenarnya yang engkau cari dari kehidupan di dunia ini? Bila tumpukan harta engkau dapatkan, sedang di kalangan kaum Yahudi ada yang lebih kaya daripada dirimu. Kalau engkau mencari tahta, dan ternyata engkau dapatkan, betapa jauh, sebab, orang-orang Turki yang keras dan orang Kurdi yang sombong, masih menguasai dirimu. Kedudukan mereka lebih tinggi dan kedudukanmu. Bila engkau tidak menemukan bencana dunia dan pedihnya siksa akhirat, apakah engkau tidak melihat kehinaan pembelapembelanya? Bukankah engkau tahu, bila dirimu berpaling dan dunia dan mengha dap akhirat, engkau adalah tokoh zaman yang hebat, yang tidak pernah terlintas dal4m guratan pandanganmu? Bila engkau masih mengejar dunia, orang Yahudi dan orang-orang arogan telah lebih dulu kayaraya. Sungguh, dunia brengsek telah mendahuluimu! Renungkanlah, wahai jiwaku, lihatlah dirimu itu, sebab tiada yang memandangmu selain dirimu sendiri!” Begitulah, Anda harus selalu introspeksi diri, sehingga berada dalam kepatuhan menempuh jalan lurus kepada Allah Swt. Introspeksi itu sangat penting bagi Anda — bila Anda orang berakal— dibanding sekadar berefleksi dalam diskusi soal Mazhab Hanafi, Syafi’i, Mu’tazilah dan mazhab lainnya. Mengapa Anda memperdebatkan pandangan mereka, sedang kesalahannya pun tidak akan membahayakan diri Anda, begitu pula kesalahan orang lain. Mereka pun tidak akan menerima Anda, sebaliknya kebenaran mereka belum tentu Anda terima, walaupun kebenaran itu lebih jelas dibanding cahaya matahari.

Sementara Anda lebih membiarkan musuh utama Anda yang ada di antara lambung (batin), Anda tidak menentang dan tidak pernah mengoreksi. Bahkan Anda memberi pertolongan pada upaya syahwat batin yang batil, lalu merekayasa secara jeli, agar bisa menunaikan syahwat itu. Bukankah itu merupakan pandangan yang terbalik? Apakah Anda tidak pernah melihat seseorang, yang di bawah bajunya ada sejumlah ular, dan kalajengking yang siap membinasakan, lantas ia masih mengambil kipas untuk mengusir lalat di muka orang lain? Tidakkah orang tersebut berhak mendapat penyesalan? Itulah keadaan Anda, ketika sibuk mcmperdebatkan dan mengoreksi orang lain. Sementara Anda berpaling dan introspeksi diri. Sikap Anda ini akan terkuak, ketika rahasia tersingkap kelak, seperti yang pernah saya ingatkan kepada Anda, tentang bagaimana rahasia-rahasia amal dan ruh-ruhnya tersingkap kelak di akhirat. Sepanjang Anda tidak introspeksi diri, Anda tidak berpcluang munajat kepada Allah, dzikir dan menghadap..Nya. Jalan Anda bersama nafsu —yang ternyata kontra dengan Anda— hendaknya Anda waspada akibatnya, dengan melakukan tindak pencegahan. Anda pun tahu, nafsu itu seperti anjing, tidak bisa dididik kecuali dengan mengendalikan. (Dikutip dari Pusat Kajian Tauhid Pelita Hati Oleh Lia Leita) Referensi : Bab “Al-Muhasabah wal Muraqabah” dalam Al-Ihya’.


45

Rubrik Sehat & Bahagia

Auditor juga perlu tahu Geriatri…. Oleh: drg. Lia Leita Kania Amalia dan dr. Ahmad Yani, MKM

Geriatri ? Mengapa auditor perlu tahu dan mengenalnya ? Bukan hanya karena kita adalah auditor kementerian kesehatan tetapi karena kita manusia, yang pasti dan secara normal mengalami proses penuaan. Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang banyak dihubungkan dengan usia lanjut sehingga secara terminologi geriatri disebut sebagai ilmu yang mempelajari penyakit usia lanjut. Mungkin banyak yang tidak memperdulikan persoalan penyakit usia lanjut terutama bagi orang yang masih usia muda dan produktif. Namun jika tidak mempersiapkannya dengan hati-hati seperti halnya mempersiapkan pensiun, maka bisa jadi di usia 45-50 tahun akan kehilangan stamina, mulai terkena depresi, kehilangan semangat hidup dan menjadi beban bagi orang lain, seperti orang tua kita yang telah memasuki umur diatas 60 tahun. Auditor sebagai salah satu profesi yang kita jalani saat ini, secara ranah pekerjaan memiliki ke khususan lain yang akan berkontribusi kepada status kesehatan kita di saat tua nanti, misalnya pola makan, pola waktu kerja dan kebiasaan yang kurang kondusif bagi kesehatan kita. Seperti kecenderungan berwisata kuliner di daerah-daerah,misalnya mumpung berkunjung ke daerah asli Coto Makassar atau kita ke Bengkulu yang mantap dengan durian tembaganya kita mengabaikan signal kolesterol yang telah meninggi, atau ke Padang yang terkenal dengan Gulai Otaknya, kita lupa asam urat yang sudah 2 kali lipat nilai normal.


Ataupun pola kerja auditor yang cenderung diluar ritme dan siklus normal dimana para auditor sering bergadang disaat-saat akhir penugasan, atau yang secara nature/alamnya duduk berjam-jam di depan komputer mengetik laporan, yang kadang minumpun kita lupa, terlebih berolahraga atau melakukan sedikit peregangan untuk otot-ototnya. Walaupun pasien geriatri secara terminologi dapat dikatakan sebagai pasien berusia lanjut untuk Indonesia saat ini ditetapkan adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dengan beberapa masalah kesehatan (multipatologi) akibat gangguan fungsi jasmani dan rohani, dan atau kondisi sosial yang bermasalah. Tidak ada salahnya kita yang masih berusia produktif mengetahui hal ini, mungkin pengetahuan ini dapat digunakan untuk memahami pola penyakit pada orang tua kita, atau kita mulai memahami apa yang mungkin terjadi nanti dikala kita tua, karena berdasarkan Indonesia data statistik diprediksi akan menjadi negara dengan kecepatan pertumbuhan lansia tertinggi di dunia yaitu mengalami perubahan sebesar 414 % dalam kurun waktu 1990 – 2020 dan hal ini diiringi pula dengan meningkatnya usia harapan hidup dari 66,7 tahun menjadi 70,5 tahun, dan salah satu kelompoknya adalah para pegawai yang saat ini bertugas di kementerian kesehatan baik auditor maupun pegawai lainnya. Dengan meningkatnya populasi lanjut usia maka berbagai permasalahan penyakit degeneratif akan meningkat pula, penyakit

Rubrik Sehat & Bahagia degenaratif adalah penyakit yang mengiringi proses penuaan.penyakit ini terjadi seiring bertambahnya usia, ada sekitar 50 penyakit degeneratif, diantaranya penyakit jantung, diabetes, stroke dan osteoporosis, oleh sebab semakin tua dan masalah keluhan penyakit lanjut usia akan semakin sering ditemukan. Untuk mengatasi berbagai problem penyakit lansia tersebut perlu adanya suatu pendekatan khusus, itulah yang menjadu salah satu alasan Ibu Menkes Nafsiah Mboi,menaruh perhatian khusus dengan memerintahkan setiap unit eselon II di kementerian kesehatan mengikuti workshop pada bulan 6 November 2012 yang diadakan oleh Departemen Geriatri FKUI/RSCM yang bekerjasama dengan Dutch Fondation termasuk di dalamnya wakil dari setiap Inspektorat di Inspektorat Jenderal Kemenkes, yang tentunya diharapkan dapat berbagi pengetahuan dengan teman sejawat dari hasil workshop yang diikutinya. Hal-hal yang dapat kita ambil sebagai bahan penambah wawasan adalah, siapapun akan menjadi tua dan lanjut usia dimana secara fisik dan mental mempunyai hal yang spesifik bahwa orang tua semuanya sudah menurun baik fisik, mentalnya, dimana pada akhirnya menjadi satu alasan bergantungnya lansia pada kalangan usia produktif, misalnya anak dan keluarga, bahkan sekarang kalangan pemerintahan diseluruh duniapun sangat memperhatikan isu ini. Ciri khas pasien geriatric adalah memiliki beberapa penyakit kronis, fungsi organ menurun tingkat kemandirian berkurang gejala penyakit tidak khas, Sering disertai masalah nutrisi karena alasan-alasan tersebut di atas maka “Perawatan usia lanjut berbeda dari pasien dewasa muda”, problem-problem besar yang biasanya ada pada pasien geriatri dapat disebutkan seperti:

1. Imobilisasi. 2. Instabilitas dan jatuh . 3. Inkontinensia urin dan alvi 4. Gangguan Intelektual (Demensia) 5. Infeksi. 6. Gangguan penglihatan dan pendengaran 7. Impaksi (konstipasi). 8. Isolasi (Depresi). 9. Inanisi (malnutrisi) 10. Impecunity (kemiskinan) 11. Latrogenesis (sering karena terlalu banyak obat). 12. Insomnia 13. Defisiensi imunitas. 14. Impotensi. Dari hal tersebut diatas, mungkin kita dapat melakukan tindakan preventif bagi diri kita sendiri sehingga dikala lanjut usia tiba dapat meminimalisasi hal-hal negatif dari kecenderungan kasus penyakit yang ada, atau mengurangi ketergantungan terhadap orang lain, dengan menerapkan pola hidup yang lebih sehat selagi usia muda. Namun bila hal itu terjadi, kita sudah berpengetahuan dan mempunyai pemahaman bahkan mencari solusi untuk masalah lansia yang timbul. Misalnya, secara teratur mulai melakukan olahraga yang ringan untuk mencegah gangguan keseimbangan dan imobilsasi, sehingga instabilitas dan jatuh akan lebih mudah terhidari disaat lanjut usia tiba. Atau melakukan pemeriksaan yang teratur difasilitas kesehatan khusus geriatric untuk mengetahui status kesehatan menjelang lanjut usia seperti memeriksa pola keseimbangan tubuh, memeriksa status pendengaran, ataupun memeriksakan kemampuan mental dan daya pikir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, mengembangkan Klinik Terpadu yang akan ditangani secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu, dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Utama. Beberapa Jenis Pelayanan Poliklinik Geriatri Terpadu adalah : INFORWAS Edisi III Th 2013

47

Pengembangan Profesi 1) Pemeriksaan Penyakit Dalam Gerlatri Melakukan identifikasi masalah dan tatalaksana di bidang penyakit dalam dengan menggunakan pendekatan Comprehensive Geriatric Assessment / penilaian pasien geriatri secara menyeluruh 2) Pemeriksaan Psikiatri Geriatri Melakukan identifikasi masalah dan tatalaksana di bidang psikiatri untuk meningkatkan kemampuan mental dan kognitif/ daya pikir 3) Pemeriksaan Rehabilitasi Geriatri Melakukan identifikasi masalah dan tatalaksana rehabilitasi untuk meningkatkan kemandirian pasien 4) Pemeriksaan Kulit Geriatri Melakukan identifikasi & tatalaksana problem kulit kelamin usia lanjut 5) Pemeriksaan Neurologi Geriatri Melakukan identifikasi & tatalaksana problem syaraf usia lanjut 6) Pemeriksaan Mata Melakukan identifikasi & tatalaksana problem penglihatan pada usia lanjut 7) Pemeriksaan THT Melakukan identifikasi & tatalaksana problem pendengaran & keseimbangan pada usia lanjut 8) Pemeriksaan Gigi & Mulut Melakukan identifikasi & tatalaksana kebersihan & problem gigi mulut & kemampuan mengunyah 9) Konsultasi Gizi Melakukan identifikasi & tatalaksana problem nutrisi usia lanjut 10) Klinik Asuhan Siang Mempertahankan kemampuan kognitif,


mental, kemandirian, dan sosial pasien geriatri melalui aktivitas mandiri & ke1ompok secara terstruktur 11) Penyuluhan berkala Melakukan kegiatan edukasi pasien geriatri & keluarga secara berkala melalui penyuluhan, diskusi kelompok, & tanyajawab 12) Pemeriksaan USG Pendukung diagnostik oleh ahli radiologi 13) Pemeriksaan Laboratorium Pengambilan contoh darah, urine, di satu atap

dahak,

14) Outlet Farmasi : Pengambilan Obat disatu atap 15) Kunjungan Rawat Rumah / Home Care Menyediakan pelayanan tenaga dokter, perawat, pramurawat, untuk pasien yang tidak dapat dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan dengan artikel yang singkat ini kita dapat memeberikan informasi untuk memahami sedikit mengenai geriatric dan mengetahui bagaimana kita menghadapi para lansia, atau menjadi lansia, serta kemana kita dapat mencari solusi perawatannya. Referensi: 1) Papers/Hand out /Bahan Workshop Geriatri Departemen Geriatri FKUI/RSCM , Jakarta 6 – 10 Nov 2012 2) Profil Klinik Terpadu Geriatri RSCM 3) Wikipedia Geriatri

Pengembangan Profesi

KREATIF UNTUK MENJADI KETUA TIM EFEKTIF Oleh : Dian Ambarini, Alamah

D

efinisi ‘Kreatif’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti;memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan;bersifat (mengandung) daya cipta. Serta banyak lagi definisi lain yang berhubungan dengan kata kreatif, dari berpikir kreatif sampai dengan ekonomi kreatif. Dalam buku kecil ini kreatif yang disampaikan adalah bagaimana seorang Ketua Tim dapat berpikir secara kreatif untuk mencapai tujuan Tim yang telah ditetapkan. Sekarang mari kita lihat definisi para ahli tentang kreatif ini, diataranya: Menurut Poerwodarminto (2002:1063) adalah perilaku dan sikap; gerak-gerik. Kreatif adalah memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, bersifat (mengandung) daya cipta (Poerwodarminto, 2002:599). Sikap kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan atau mengungkapkan gagasangagasan baru dalam memahami suatu konsep atau kemampuan mengungkapkan gagasangagasan baru dalam menyelesaikan suatu masalah

Menurut Chaiken dan Stangor (1987) dalam Zakaria, (2006); sikap itu terdiri dari tiga komponen yakni 1.komponen afektif, 2. komponen kognitif, dan 3. komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan yang menjadi pegangan seseorang. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk bertingkah laku atau berbuat dengan cara-cara tertentu terhadap sesuatu objek. Berpikir kreatif bukan anjuran atau ide yang baru, Menurut kamus Webster’s (1976) berpikir kreatif ialah, “The ability to bring something new existence”. kreatif itu adalah kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Berpikir kreatif ternyata sangat tergantung dengan kreatifitas seseorang yang menurut Dwiyanto, tahun 2006:221 ada Ada enam asumsi kreatif yang diangkat dari teori dan berbagai studi tentang kreativitas, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap orang memiliki kemampuan kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kreativitas, dan yang diperlukan adalah bagaimana mengembangkan kreativitas tersebut. 2. Kreativitas dinyatakan dengan produk kreatif, baik berupa benda maupun gagasan. Produk kreatif merupakan kriteria puncak untuk menilai tinggi rendahnya kreativitas seseorang. 3. Aktualisasi kreativitas merupakan hasil dari proses interaksi antara faktor-faktor psikologis (internal) dengan lingkungan (eksternal). Pada setiap orang, peranan masing-masing faktor tersebut berbedabeda. Asumsi ini disebut juga sesuai asumsi interaksional atau sosial psikologis yang memandang kedua faktor tersebut secara komplementer. INFORWAS Edisi III Th 2013

49

Pengembangan Profesi 4. Dalam diri seseorang dan lingkungannya terdapat faktor-faktor yang dapat menunjang atau justru menghambat perkembangan kreativitas. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaannya pada kelompok individu yang satu dengan yang lain. 5. Kreativitas seseorang tidak berlangsung dalam kevakuman, melainkan didahului oleh, dan merupakan pengembangan hasilhasil kreativitas orang-orang yang berkarya sebelumnya. 6. Jadi kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan kombinasikombinasi baru dari hal-hal yang telah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Karya kreatif tidak lahir hanya karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat.

Selain hal tersebut diatas ternyata ada tiga faktor lainnya yang juga menentukan prestasi kreatif seseorang, yaitu motivasi atau komitmen yang tinggi, keterampilan dalam bidang yang ditekuni, dan kecakapan kreatif. Dengan berpikir kreatif, diharapkan seorang Ketua Tim sebagai Pemimpin Tim yang berasal dari kata asing leader dan kepemimpinan (leadership), Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Rukmana yang mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan leadership sedangkan pimpinan adalah mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu birokrasi formal maupun informal.

Referensi : IQmatrix.com


Pengembangan Profesi Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17). Dengan beberapa tips menjadi kreatif dibawah ini diharapkan Ketua Tim sebagai pemimpin mempunyai cara lain untuk membawa Timnya mencapai tujuannya. Individu yang kreatif dalam tim biasanya akan dan selalu ingin memiliki kebebasan untuk bertanya yang janggal dan aneh pada waktu yang tidak tepat, sebaiknya anda bersabar terhadap orang semacam itu, karena dia dapat memberikan idea tau menyulut kreatifitas Anda Anda mungkin memiliki orang aneh dalam tim yang tidak responsif terhadap keadaan disekelilingnya melihat situasi dan melihat bagaimana kreatifitas Anda bisa memperbaikinya, dan menjadikan anggota Tim untuk bermakna dalam penugasan. Buatlah anggota anda menjadi orang yang penting dalam Tim anda Untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam satu tim, motivasilah tim anda. Buatlah mereka merasa penting, dan dibutuhkan keberadannya dalam tim Anda. Sekecil apapun pekerjaan yang mereka kontribusikan, akan sangat berarti dan berpengaruh dalam kesuksesan tim Anda. Dengan merasa penting sebagai bagian dari tim, anggota tim Anda akan semakin termotivasi dan terdorong untuk menghasilkan yang terbaik dari yang mereka miliki. Konsekuensi dari mencampurkan banyak ide dalam satu tim adalah banyaknya ketidakcocokan dalam tim. Reaksi yang Anda berikan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja tim nantinya. Cara penyampaian pendapat Anda terhadap suatu ide harus benarbenar diperhatikan.

Walaupun Anda tidak secara mengatakan ketidak setujuan Anda dengan ide tersebut, bahasa tubuh Anda juga bisa berpengaruh. Jadi saat Anda mendengarkan sebuah ide yang menurut Anda tidak tepat, dengarkanlah dahulu ide tersebut, bersikaplah bahwa bahwa ide itu baik. Anda harus bisa mengubah cara mereka melihat ide mereka sendiri, dan Anda juga harus mampu membuat mereka melihat ide itu dari cara pandang Anda. Karena itu Anda sendiri pun harus mampu melihat ide itu dari sudut pandang mereka. Jika ide tersebut benar-benar tidak akan baik untuk dijalankan, yang harus Anda lakukan adalah bicarakanlah ide tersebut secara antusias sampai mencapai titik dimana ide tersebut menghasilkan hasil yang buruk untuk tim, bersikaplah seolah-olah Anda ikut menyayangkan kekurangan ide tersebut, Anda juga dapat mengatakan bahwa ide yang Anda sampaikan juga bisa keliru, dan setelah itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mengakui kesalahan mereka dan melanjutkan pekerjaan. Mereka akan lebih mendengarkan orang-orang yang mereka anggap mendukung ide mereka, daripada seseorang yang secara gamblang menentang mereka. Hal yang paling penting harus dikuasai dalam kepemimpinan Tim adalah, belajarlah terus untuk memimpin, karena tidak ada satupun karakeristik orang yang selalu sama dalam Tim, Ketua Timlah yang mengarahkan kemana tujuan Tim, buatlah anggota tim anda melakukan apa yang Anda katakan dengan senang hati. Buatlah mereka mencintai Anda dengan terlebih dahulu memahami mereka secara personal. Pelajarilah kekurangan dan kelebihan mereka, apa yang dapat digunakan untuk memotivasi mereka, apa ketakutan mereka dan apa yang mereka impikan. Jadilah Ketua Tim yang bisa menuntun anggota tim Anda menuju kesuksesan.


51


Sekilas tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Kesehatan Oleh : Lia Leita Kania Amalia, Herawati Hamda

D

ana bantuan sosial (bansos) di 15 kementerian cukup tinggi, termasuk dana Bantuan Sosial di Kementerian Kesehatan, total dana di 15 Kementerian dialokasikan sekitar Rp 69,5 triliun untuk tahun 2013. Dana ini rawan digunakan pejabat eksekutif serta legislative untuk kepentingan terselubung menjelang pemilu 2014 dan bila kita cermati berapa banyak kasus korupsi yang muncul bahkan menjadi isu nasional, seperti Bansos Sapi di Kementerian Pertanian juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan anggaran bantuan sosial Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp 7,8 miliar diduga bermasalah. Anggaran tersebut dicairkan pada 2010 hingga 2011. Dalam laporan pemeriksaan BPK, pemerintah Banten pada 2010 mengalokasikan anggaran bansos Rp 51,5 miliar dan

terealisasi Rp 51,4 miliar. Sedangkan pada 2011 anggaran bansos dialokasikan Rp 78,5 miliar dan terealisasi Rp 78,2 miliar.Pada anggaran 2010, dari uji petik 24 organisasi penerima bansos senilai Rp 652 juta, sebanyak delapan oganisasi tidak pernah menerima sesuai nilai pencairan yang ada di DPKAD atau senilai Rp 193,5 juta. Selain itu, enam organisasi hanya menerima Rp 45 juta dari nilai pencairan Rp 171 juta atau ada selisih Rp 126 juta yang tidak jelas realisasinya. Hal tersebut diatas terjadi akibat penyelewengan pada Belanja Bantuan Sosial Beberapa Jenis Akun (Mata Anggaran Keluaran) pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang klasifikasi belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai (Akun 51), Belanja Barang (Akun 52), Belanja Modal (Akun 53), Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial (Akun 57), Belanja Lain-lain dan Belanja Daerah, dimana Banpelmas yang akan diberikan berupa bantuan tunai bukan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang menggunakan dapat Akun 52, sedang akun 57 Belanja Bantuan Sosial meliputi: 1. 572111 Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang a) Merupakan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat. b) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. c) Asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar



diberikan oleh PemerintahPusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi risiko sosial,meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pasal 4, ayat 5 yang menyatakan:

premi sehingga dapat memelihara dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya. 2. 573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang a) Merupakan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk membantu warga negara yang mengalami masalah sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. b) Pemberdayaan Sosial melalui antara lain: a. Peningkatan kemampuan

diberikan

kemauan

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 termasuk juga lembaga Non Pemerintah bidang pendididkan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 2 yang menyatakan: Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian,pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber APBN kepada penerima bantuan sosial termasuk pertanggungjawabannya. Pasal 3, ayat 1, 2

dan

b. Penggalian potensi dan sumber daya c. Penggalian nilai nilai dasar d. Pemberian akses e. Pemberian bantuan usaha Sesuai dengan PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Belanja Bantuan Sosial adalah Pengeluaran berupa transfer uang,barang atau jasa yang

Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan RKA KL Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa. Mengapa Bansos mudah diselewengkan, karena Belanja bansos disalurkan tidak melalui tender. Untuk tahun 2013 sampai INFORWAS Edisi III Th 2013

53


dengan Juni 2013 belum banyak, tapi November 2013 mulai banyak. Tujuannya agar penerima masih ingat dengan yang memberikan, itu salah satu titik-titik awal dari korupsi, mudah-mudahan Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kemenkes tidak diselewengkan, karena secara terinci pada pasal-pasal PMK Nomor 81 Tahun 2012 telah diturunkan dalam bentuk petunjuk teknis sesuai dengan lampiran II keputusan Menteri Kesehatan No.018/MENKES/ SK/I/2012, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2012. Dengan mekanisme sebagai berikut: a) Menteri Kesehatan menerima permohonan bantuan secara tertulis, secara rinci, dilampiri dokumen yang menguatkan permohonan tersebut. b) Menteri Kesehatan menugaskan kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas permohonan yang diterima Menteri Kesehatan. c) Tim Penelaah melakukan telaah dan memberikan penilaian serta rekomendasi tertulis kepada Tim penyusun Rekomendasi. d) Tim penyusun Rekomendasi melakukan penilaian atas permohonan yang diterima.

e) Ketua Tim penilai menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dalam bentuk nota dinas. f) Menteri Kesehatan memberikan persetujuan atau menolak atas rekomendasi Tim Penyususn Rekomendasi. g) Tim penelaah menyusun draft Surat Keputusan Penetapan penerima Bantuan berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. h) Menteri Kesehatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan setelah terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. i) Kepala Biro Umum menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan.

Sebagai APIP di Kemenkes diharapkan auditor juga dapat mengawal pelaksanaan Bansos ataupun Belanja Bantuan Sosial di Kemenkes , sehingga anggaran yang tersedia semaksimal mungkin dapat dipakai untuk meningkatkan derajat serta status Kesehatan Masyarakat Indonesia


Liputan

KEMENKES RAIH NILAI BAIK UNTUK PENILAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) 2013 Berdasarkan hasil penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan& RB), Kementerian Kesehatan mendapatkan nilai B, yang juga diapresiasi oleh Wapres Bapak Budiono kementerian/lembaga serta provinsi yang telah meraih predikat A dan B, dan mengajak yang nilainya belum baik supaya menjadi lebih baik lagi. “Kapan naik peringkatnya,” ujar Wapres. Dikatakan, dalam reformasi birokrasi, ke depan yang diukur harus sudah outcome atau capaian kinerjanya, bukan hanya sekadar dokumen yang sesuai dengan aturan-aturan. “Hasilnya harus memebrikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, membaiknya akuntabilitas kinerja ini menunjukkan bahwa upaya penguatan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah berjalan pada arah yang benar secara berkelanjutan. “Semua ini dapat terwujud karena adanya peningkatan komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi,” ujar dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi tahun 2013 di kantor Wakil Presiden. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini, evaluasi dilakukan

Verifikasi LAKIP Kemenkes RI oleh Kemenpan RI

terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi. Sebanyak enam kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A, dan 33 instansi (39,29%) meraih nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 instansi (47,62%), predikat C sebanyak tiga instansi (3,57%), dan masih ada dua predikat D sebanyak dua instansi (2,38%). “Tahun lalu, kementerian/ lembaga yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B ada 26,” tambah Azwar. Predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang). Dari hasil tersebut Kementerian Kesehatan kembali dapat bernafas lega, walaupun tidak boleh terlena karena tanggung jawab program kementerian yang diturunkan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan dating menjadi tantangan bagi segenap aparatur di Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan atau mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada tahun ini. (Mirna Putriantiwi/Lia Leita) INFORWAS Edisi III Th 2013

55

Liputan

Secara keseluruhan dapat dilihat hasil penilaian pada table dibawah ini.

Secara keseluruhan dapat dilihat hasil penilaian pada table dibawah ini.


Liputan

Sumber Berita Humas Kemenpan& RB Laporan LHE dan AKIP Pemerintah Sumber Berita Humas Kemenpan& RB Laporan LHE dan AKIP Pemerintah


57

Galeri Foto

Pembukaan Rakorwas di Bandung oleh Bapak Inspektur Jenderal Kemenkes

Tim Dance Hand Hygeine Itjen

Bapak Kepala Badan PPSDM, Bapak Inspektur Jenderal dan Seitjen pada Rakorwas di Bandung

Sosialisasi JKN oleh drg. Usman Sumantri Kepala P2JK Kemenkes untuk para pegawai dilingkungan Itjen

Jajaran Pimpinan Kemenkes pada Rapat Kordinasi Pelaksanaan Operasional Tahun 2013

Bapak Irjen mengawasi langsung seleksi CPNS Kemenkes di Jawa Barat

Paparan Ibu Kepala Puskomblik Kemenkes tentang Strategi Komunikasi

Paparan Ibu Kepala Pusdiknakes Kemenkes tentang Kurikulum Pendidikan Budaya Anti Korupsi


Galeri Foto

Bapak Kepala Badan PPSDM, Bapak Inspektur Jenderal dan Seitjen pada Rakorwas di Bandung

Jajaran Pimpinan Itjen Kemenkes pada acara Rakorwas dengan BPKP

Jajaran Pimpinan Itjen pada acara Rakorwas

Peserta Rakorwas wakil dari BPKP

Pembicara

BPKP didampingi oleh Pengendali Mutu Itjen Kemenkes Bapak Edward Harefa

Bapak Wamenkes Prof. Ali Gufron Mukti, menulis buku tamu pada Stand Itjen

Pemotongan Tumpeng HKN oleh Ibu Menkes didampingi jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Anak-anak berpartisipasi merayakan HKN bersama Ibu Menkes


59


TENTANG SUSUNAN TIM REDAKSI BULETIN INFORMASI PENGAWASAN (INFORWAS) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013

Recommend Documents