Daftar Isi. Susunan Dewan Redaksi. Berdasarkan SK Insepktur Jenderal. kementerian kesehatan ri. No. 1T.PS tgl

wahana komunikasi aparatur pengawasan

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEH ATAN RI

Berdasarkan SK Insepktur Jenderal Kementerian Kesehatan RI No. 1T.PS.12.00.214.10.1021 tgl 20-07-2011

Susunan Dewan Redaksi Pelindung: Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa. Penasehat: Drs.Wijono Budihardjo, MM Dr. Zusy Arini Widyati, MM Arsil Rusli, SH, MH Drs. Mulyanto, MM Drs. Wayan Rai Suarthana, MM Penanggungjawab: drg. S.R. Mustikowati, M.Kes. Pemimpin Redaksi: Irwansyah, SE, M.Kes, M.Ak. Wakil Pemimpin Redaksi : Sunaedi Pradja, SP, M.Kes. Anggota Dewan Redaksi: Edward Harefa, SE, MM Heru Arnowo, SH, MM drg. Mirna Putriantiwi, M.QIH Eko Sanova, SKM, MM Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. Reporter: Hotmedi Listia Doriana, SKM, M.Epid Tafsir Hanafi, SKM, M.Ak Rizki Agus Priana, SKM Retno Budiarti, SST, MM Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep,Sp.Kom. Editor dan Layout: Wahono, ST, MM Suwarno, SKM, M.Kes. Fotografi dan Ilustrasi: drg. Lia Leita Kania Amalia dr. Merki Rundengan, MKM Adhitya Andy Widyatmono, SE.Ak. Promosi dan Kerjasama: dr. Hariyadi Wibowo, MARS Yudy Yudistira, A., SH, M.Hum. Sirkulasi dan Distribusi: Aas Masriah, S.Sos, MM Fachrudin. Administrasi dan Keuangan: Achmad Suryaman, Apt Mungki Sasmito Saputro, SE. Alamat: Inspektorat jenderal kementerian kesehatan ri Jl. Rasuna Said Kav X5 No. 4-9 Gedung Kementerian Keseharan RI Blok A Lantai III, IV, VI, Jakarta 12950 Telp. 021 5223011

InforwasEdisi Edisi1 1Th. th.2011 2011 2 || Inforwas

Daftar Isi Beranda dan Surat Pembaca

3

Laporan Utama: Struktur Baru, Pejabat Eselon II Baru

4

Profil Utama: Sekretaris Itjen Kemenkes yang Baru: Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes

6

Profil: Profil Inspektur IV: Drs. Mulyanto, MM

9

Profil: Inspektur Investigasi: Drs. Wayan Rai Suarthana,MM 11 Liputan Berita: Rakerkesnas Tahun 2011

13

Pelantikan Dewan Pengawas RS BLU & Komisi Akreditasi RS

20

Sisipan: Wawancara dengan Dewan Pengawas RS BLU dan anggota KARS

22

SPP: Pedoman Reviu Laporan Keuangan

25

Kegiatan Itjen: Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2011

31

Gelar Pengawasan

33

Diklat Investigasi

36

Tulisan: Sekilas Mengenai Audit Investigasi

38

Hidup Sehat Bagi Auditor Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan

40

Artikel: Obat Cacing dan Cakupan Imunisasi

44

Galeri Foto

47

Beranda

Surat Pembaca

Pembaca yang budiman,

Saya sedikit ingin memberikan saran

Teriring selamat ber­

untuk Buletin Inforwas ag ar pada

jumpa kembali di

edisi-edisi berikutnya dapat mengulas

tahun 2011 dengan

permasalahan atau pencapaian kinerja

artikel-artikel yang telah di­kemas dalam laporan utama adanya struktur baru, pejabat eselon II baru di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, sekaligus profil tiga orang pejabat baru eselon II, dan dua liputan berita tentang rakerkesnas dan pelantikan dewan pengawas Rumah Sakit Badan

atas prog ram-prog ram Kementerian Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan aparatur kesehatan di daerah. Terima kasih dan sukses selalu untuk Buletin Inforwas. (Noveria-Itjen Kemenkes) Jawab Redaksi:

Layanan Umum. Standar Pedoman Pengawasan

Terima kasih atas dukungan dan saran

yang ditampilkan dalam edisi pertama ini adalah

Saudara, Redaksi akan selalu berusaha

Pedoman Reviu Laporan Keuangan yang telah

agar dapat mewujud­k an aspirasi pem­

dirangkum dari pedoman yang telah disusun

bacanya, dan mulai edisi ini ditampil­k an

oleh Tim Itjen dan BPKP. Kegiatan Itjen yang

peng alaman teman-teman pelaksana

dapat disajikan adalah gelar pengawasan yang

program di daerah.

mulai di aktifkan kembali, dan diklat investigasi Redaksi tetap menunggu tulisan terutama dari sejawat Auditor, juga tulisan pengalaman ataupun pelaksanaan program kesehatan di lapangan. Pada edisi ini redaksi menampilkan pengalaman unik pelaksana program/seorang perawat di daerah terpencil di Papua Barat. Salam, Pemimpin Redaksi Irwan Batusangkar

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 3

Awal tahun baru dua ribu sebelas, ada beberapa

Kerja Kementerian Kesehatan, per 1 Januari 2011.

kejadian penting di Inspektorat Jenderal

Pada tatanan jabatan Eselon II yang dilantik tanggal

Kemenkes. Redaksi mencatat diantaranya

3 Januari 2011, terdapat promosi dan mutasi, sesuai

adalah adanya pelantikan pejabat baru Eselon

dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1840 s.d

II, III, dan IV, serah terima jabatan Eselon II,

1926 dan 1928/MENKES/SK/XII/2010.

dan mutasi internal Auditor dan Staf Sekretariat.

Adalah drg. S.R. Mustikowati, M.Kes yang sebelumnya

Pelantikan pejabat tersebut terkait dengan

menjabat sebagai Direktur Bina Yanmed Dasar pada

diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan

Ditjen Bina Pela­yanan Medik (2009-2010), diangkat

No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal

menja­di Sekretaris Inspektorat Jenderal, meng­gan­­

19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata

tikan dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes yang

InforwasEdisi Edisi1 1Th. th.2011 2011 4 || Inforwas

diangkat menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer pada Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Inspektur I yang sebelumnya dijabat oleh dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH (kini sebagai Inspektur Jenderal), digantikan oleh Drs. Wijono

Budihardjo, MM. Inspektur II tetap dijabat oleh dr. Zusy Arini Widyati, MM dan Inspektur III juga tetap dijabat oleh Arsil Rusli, SH, MH. Drs. Mulyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dipromosikan menjadi Inspektur IV, menggantikan Drs. Wijono Budihardjo, MM. IR

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 5

Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.

Jabatan Bukan Milik Kita Karena Sewaktu-Waktu Dapat Dialihkan Kepada Orang Lain Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 6 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Siapa yang tidak kenal dengan bu Mustikowati?

semua sayang sama beliau.

Terlahir dengan nama lengkap Sri Rahayu Mustikowati, beliau adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan yang ibu berdarah Sunda dan ayah berdarah Jawa dari Kutoharjo. Beliau aktif di organisasi profesi PDGI Pusat ini, memiliki prinsip hidup “semua yang kita jalani harus ditekuni maka pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa dan kita harus mempunyai mimpi”. Hal itu yang kemudian membawa dirinya menapak karier mulai dari Staf, eselon IV, III, II, dan selanjutnya,

Kini beliau menjadi warga Inspektorat Jenderal

Kota Bandung adalah tempat ia menghabiskan masa

Wanita enerjik dan baik hati yang lama berkiprah di Biro Kepegawaian Depkes (Kemkes sekarang) di era tahun delapan puluhan hingga tahun dua ribuan ini cukup dikenal seantero jagat lingkungan Kementerian Kesehatan di seluruh pelosok negeri. Beliau cukup cekatan dalam bekerja, HAMnya sangat baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan; Pimpinan ataupun ke Staf,

(Itjen) sejak ia dilantik menjadi Sekretaris Itjen atau nama jabatan yang lebih sering disebut Ses Itjen,

hanya Tuhan yang tahu.

kecilnya sebelum akhirnya ia hijrah ke Jakarta sejak SD hingga menamatkan kuliah di FKG Universitas Dr.

tanggal 3 Januari 2011. Agak sulit mencari waktu yang

Moestopo Beragama di Jakarta. Mustiko ingat sekali

tepat untuk melakukan wawancara dengan beliau

bagaimana ibu dan kakaknya yang mendaftarkan

karena jadwal kegiatan yang sangat padat, meskipun

dirinya untuk kuliah di Universitas Moestopo, hal

redaksi sudah beberapa kali membuat janji, namun

ini yang kemudian menyadarkannya bahwa betapa

beberapa kali pula tertunda. Justru pada waktu yang

peran orang tua sangat berarti dan sangat penting

tidak dijanjikan, beliau bisa menerima redaksi untuk

dalam menentukan masa depannya. Istri dari sejawat

melakukan wawancara.

drg. Joko Partono (kini Purnawirawan TNI-AL) ini

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 7

telah dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu

Tentu dalam mengemban tugas ia mempunyai rencana

putri. Bahkan kini ia sudah mendapatkan sepasang

dan target terlebih dahulu. Ia juga akan melanjutkan

cucu dari putra pertamanya.

hal baik yang telah dilakukan oleh pendahulunya,

Ketika redaksi Inforwasa memasuki ruang kerjanya yang resik, apik, dan wangi, beliau menuturkan bahwa ia memang senang yang hal-hal yang bersih dan pekerjaan yang menantang. Untuk itu, beliau sangat pas menjabat sebagai sekretaris pada di Itjen Kementerian Kesehatan. Berbekal semangat mau belajar, senang dengan tantangan, kerja dalam tim yang kompak dan selalu ingin cepat menyelesaikan permasalahan, telah ia terapkan sejak pertama kali bekerja yaitu tahun 1984 sebagai staf di Biro Kepegawaian hingga dipercaya menjadi Kepala Biro Kepegawaian sampai dengan tahun 2009. Selama dua puluh enam tahun berkiprah di Biro Kepegawaian hampir seluruh jabatan pernah dijalaninya. Mulai tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2011 jabatan beliau adalah sebagai Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. Menurut ibu kita yang cantik ini, cermin dari suatu keberhasilan adalah bila orang lain menjadi tahu, tapi bila orang itu tidak tahu, berarti ada sesuatu yang salah. Satu lagi tuturnya, jangan terlalu cepat

terus belajar dengan berbekal referensi dari temanteman Auditor dan para seniornya seperti Dr. Krisna Jaya, DR. Faiq Bahfen, Drg. Nadyal Rusdal, Cholik Amin, SE, MM, Dr. Ratna Dewi Umar, dan Dr. Abidinsyah Siregar yang beliau tempatkan sebagai guru baginya dalam melaksanakan tugas yang baru. Lebih lanjut dituturkan bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap satker yang ada di pusat maupun di daerah masih harus ditingkatkan. Demikian juga dalam hal melakukan pendampingan yaitu dimulai dari perencanaan (ini yang terpenting) sebab menurutnya apabila dilakukan setelah pelaksanaan itu adalah sebagai bahan evaluasi. Pesan kepada para Auditor dalam tugas beliau berharap agar bekerja jangan asal-asalan bukan hanya melakukan tugas pemeriksaan dan telah mendapat temuan, tetapi cermati temuan tersebut jangan-jangan temuan dari tahun ketahun itu-itu saja. Hal ini berarti “ada yang salah dalam melakukan pembinaan” maka perlu dicari penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya dengan mencari solusi

menyalahkan orang lain.

terbaik.

Yang tersirat dalam benak beliau ini saat dilantik

Harapan beliau terhadap staf dan pejabat struktural

sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah bahwa ia harus mampu memanage dalam menunjang kelancaran tugas sehingga

di lingkungan Sekretariat adalah agar memberi pelayanan sempurna dan maksimal bagi para Auditor dan tingkatkan terus kelancaran tugas administrasi.

berdampak dalam peningkatan kinerja Inspektorat

Diakhir wawancara beliau berharap untuk seluruh

Jenderal Kementerian Kesehatan. Berkaitan dengan

jajaran Inspektorat Jenderal, agar senantiasa memberi

tugas yang baru ini beliau memandang bahwa

dukungan dan bimbingan terhadap staf, mari

“jabatan bukan milik kita karena sewaktu-waktu

kita kerjasama untuk meningkatkan kinerja dan

dapat dialihkan kepada orang lain” maka apa yang

performance Inspektorat Jenderal Kementerian

bisa dikerjakan sekarang lakukanlah jangan ditunda-

Kesehatan yang kita cintai ini sehingga mendapat

tunda. Beliau memandang semua pekerjaan adalah

citra yang baik selaku aparatur pengawasan. Mantap

menarik dan memiliki tantangan sehingga kita tidak

sekali bu Mustiko, selamat bekerja, semoga sukses..

boleh cepat puas dan harus optimis.

(ir, hl, yy dan sp).

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 8 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Dalam Bekerja Harus Disiplin, Taat dan Patuh Terhadap Pimpinan Sejak dilantik menjadi Inspektur IV pada Inspektorat

dan dosen Akademi Gizi Jakarta tahun 1984 sampai

Jenderal Kementerian Kesehatan tanggal 3 Januari

dengan 1988. Menduduki jabatan struktural pertama

2011, tentu saja kesibukan beliau semakin bertambah.

kali ketika di Akademi Gizi Jakarta.

Bapak yang telah dikaruniai 3 putri ini memiliki prinsip hidup “hari ini lebih baik dari yang kemarin, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan semua dibawa dengan hati senang, bila masalah dapat dipecahkan maka hidup jadi tidak bermasalah.

Sadar memiliki background pendidikan non kesehatan maka keluar dari Akademi Gizi dan mengembangkan karier pindah ke Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Keinginan tersebut termotivasi dari salah seorang Dosen yang juga menjadi Auditor pada salah

Terlahir dari keluarga petani dan sekaligus putra

satu Departemen ketika kuliah di Universitas Krisna

seorang kepala desa Minggarharjo di Kota Wonogiri,

Dwipayana. Dalam memberikan materi perkuliahan

ia menamatkan SMP disana untuk kemudian

sering kali bercerita tentang pengawasan dan selalu

melanjutkan SMA di Kota Solo yang berjarak kurang

terdengar menarik. Kesan beliau dari cerita sang

lebih 40 km dari Wonogiri. Dulu orang tuanya pernah

dosen bahwa sebagai pemeriksa dihormati dan

berpesan agar jangan masuk dalam organisasi politik

disegani serta banyak hal-hal yang diluruskan. Hal

apapun.

itu yang membuat beliau semakin tertarik menjadi

Tahun 1975 hijrah ia ke Jakarta untuk melanjut­ kan pendidikan di APK-TS namun tidak dapat diselesaikan, karena kiriman dari orang tua tidak cukup untuk membiayai hidup di Jakarta. Maka

Auditor, ketertarikan tersebut tercermin dengan mengangkat judul skripsi tentang pengawasan yaitu tentang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres 14.

agar dapat terus hidup di kota Jakarta, ia bekerja

Setelah hampir 10 tahun menjadi Auditor, pada tahun

di Akademi Gizi Jakarta. Pendidikan dilanjutkan di

1999 ia dipercaya menduduki jabatan struktural

Universitas Krisna Dwipayana (S1) lulus tahun 1986

sebagai Kasubag Keuangan hingga tahun 2004.

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 9

Selanjutnya diangakt sebagai Kabag APTLHP

anak berapa dll. Keinginan-keinginan tersebut ia ketik

tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Tahun 2006

dan ditempel di balik lemari. Dan ternyata semuanya

sampai dengan tahun 2010 sebagai Kabag Pengaduan

tercapai sesuai dengan rencan.

Masyarakat dan terakhir sebelum dilantik sebagai

Ketika dising gung tentang keluarga, dengan

Inspektur IV adalah Kabag Umum dari tahun 2010

senangnya pak Mul menuturkan bahwa putri

sampai dengan tahun 2011.

pertamanya telah menyelesaikan S1 dan telah

Cerita beliau ketika pertama kali melamar ke Inspektorat Jenderal tahun 1988, jumlah pelamar sekitar 360 pegawai namun dari hasil test hanya 60 orang yang diterima. Mulai tanggal 10 Januari 1989 resmi diterima di Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Pengalaman pertama tugas keluar negeri yaitu ketika mengikuti Konferensi Pengawasan pada bulan November 2008 selama 12 hari di Jerman dan berkeliling ke 5 negara diantaranya Tunisia, Praha.

bekerja mengikuti jejak Bapaknya (sebagai Auditor pada perusahaan swasta), putri ke dua masih kuliah semester 1 dan ke tiga SLTA. Ketiganya lahir dari istri yang telah 23 tahun mendampinginya dengan setia yang juga bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karier? Ia tak pernah membayangkan sebelum­nya bahwa akan menjadi seorang Inspektur. Prinsipnya dalam bekerja sebetulnya hanya disiplin, taat dan patuh terhadap pimpinan. Hanya ketika teman yang dulu sama-sama masuk ke Inspektorat

Itulah pengalaman pertama kali keluar negeri bagi pak

Jenderal dilantik menjadi Inspektur pada saat itulah

Mul (panggilan akrab beliau), dan ia berharap semoga

terbayang olehnya, why not?

ada kesempatan kedua ketiga dan seterusnya. Benar saja, pada pada tahun 2009 ia mendapat kepercayaan oleh pimpinan sebagai anggota Tim Pemeriksa

Jika mengingat usia, ia sesungguhnya sudah siap untuk memasuki pensiun tahun 2011 ini, dan hal tersebut telah dikomunikasikan kepada istri dan

penyelenggara haji di Arab Saudi.

anak-anaknya. Namun ternyata ia diberi kepercayaan

Bercerita tentang pengalaman menarik, dengan

untuk meng­emban tugas yang lebih besar lagi yaitu

tersenyum mengatakan bahwa hal lucu yang ingin ia

sebagai Inspektur IV. Selamat bertugas Pak Mulyanto.

tuturkan pada reportase yaitu ketika ia masih bekerja

Semoga sukses..

di Akademi Gizi Jakarta, dan tinggal di mess. Pada

(HL, SW, TH)

saat itu ia sudah membuat rencana untuk masa depan seperti keinginan menikah usia berapa, ingin punya

10 InforwasEdisi Edisi1 1Th. th.2011 2011 10 || Inforwas

Memasuki tahun 2011 Inspektorat Jenderal

beliau bahwa dengan mengajar kita bisa menularkan

Kementerian Kesehatan bertambah satu Inspektorat

ilmu dan pengalaman kita yang baik, syukur-syukur

yaitu Inspektorat Investigasi. Akhir bulan Desember

bisa berguna untuk orang lain. Prinsip hidup yang

kemarin kita semuanya bertanya-tanya siapa yang

dipegang adalah carilah banyak sahabat karena

akan menjadi Inspektur pada Inspektorat Investigasi.

rejeki datangnya dari teman, jaga kepercayaan yang

Pertanyaan itu terjawab pada awal Januari 2011, saat

diberikan, jalani hidup dengan ikhlas, serta syukuri

Wayan Rai Suarthana dilantik menjadi Inspektur

hasilnya. Beliau juga berpatokan bahwa kerja yang

Investigasi. Sebagai orang yang mengawali karier

paling menarik adalah ketika apa yang kita kerjakan

di luar Kementerian Kesehatan, karena beliau

bisa bermanfaat untuk orang lain atau organisasi.

berasal dari BPKP, tentunya banyak dari kita belum

Berbagai pekerjaan telah ia lakukan mulai audit,

mengenal betul siapa beliau. Nah berikut ini adalah

konseling, coaching, teaching, jasa konsultansi dan

hasil wawancara redaksi Inforwas dengan beliau.

mengajar, dan menurut pak Wayan, semuanya

Pak Wayan (panggilan akrabnya) merupakan putra asli

memberikan kenikmatan sendiri-sendiri.

Bali tepatnya dari klungkung-Bali. Memiliki seorang

Bapak yang mempunyai hobby belajar tentang

istri dan dua orang anak. Anak perempuannya

kesehatan dan kehidupan, berkebun, jalan sehat dan

sudah lulus berprofesi sebagai pelukis dan fashion

memasak ini, ternyata ditengah-tengah kesibukannya,

designer, dan yang laki-laki masih kuliah di salah satu

masih aktif sebagai anggota organisasi profesi Ikatan

perguruan tinggi mengambil jurusan animasi.

Akuntan Indonesia (IAI). Banyak sekali diklat yang

Beliau memulai kariernya sejak 1985 sebagai Auditor di BPKP, dan memiliki beberapa pengalaman kerja

pernah ia ikuti seputar diklat profesi, diklat pimpinan, dan diklat kompetensi.

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 11

Terhadap mereka yang berjasa dalam hidupnya beliau

dan komitmen pimpinan, dalam jangka pendek saya

berkata “hampir disetiap dimensi kehidupan dimana

mencoba fokus pada membangun infrastruktur

saya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan

kein­ves­tigasian, meningkatkan kompetensi SDM

selalu memberikan kesan dan pesan yang berarti

bidang investigasi melalui berbagai kerjasama

bagi hidup saya, saya hidup di lingkungan keluarga

dengan instansi yang berkompeten dibidangnya,

yang sederhana tapi cukup, saya merasa berhutang

menumbuhkan perilaku dan budaya investigator,

kepada Om saya seorang Profesor Matematika yang

sedangkan jangka panjang sesuai tupoksi secara

mengajari tentang disiplin hidup, saya berhutang

optimal, membantu tugas-tugas pengawasan di

kepada orang tua yang mengajari nilai-nilai kehidupan

Kementerian Kesehatan baik secara preemtive, preventif,

yang luhur dan saya juga banyak belajar sewaktu

maupun refresif“.

saya bertugas di Irian, dimana kondisi lingkungan dan masyarakat sangat berbeda. Hal ini memberikan pengalaman yang berarti agar saya bisa hidup sehat, kuat, nyaman dan nikmat serta banyak bersyukur”.

Harapan Pak Wayan kepada Auditor bidang investigasi: pertama bisa bekerjasama dengan baik dan sehat, kedua raih kesempatan yang sangat baik untuk belajar ilmu investigasi sehingga nantinya

Saat diangkat menjadi Inspektur Investigasi, yang

memiliki nilai lebih sebagai investigator, dan ketiga

ada di benak Pak Wayan adalah beban berat karena

bisa berkontribusi secara optimal pada organisasi.

ada harapan-harapan, selain itu ada kesan yang

Sementara harapan beliau kepada Sekretariat sebagai

seram karena investigator seringkali dikaitkan

partner kerja diharapkan dapat mendukung tugas-

sebagai pemburu koruptor, padahal tugasnya lebih

tugas keinvestigatian secara baik, dan bisa menjaga

pada membuat terang suatu permasalahan, selain

kerahasiaan.

itu tentu juga berarti mengamankan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, jadi “gak serem khan…?”. Tapi dengan bijaksana beliau berkata “Saya disini lebih banyak sebagai pengikut kebijakan dibanding pembuat kebijakan, saya akan mengikuti kebijakan dan arahan pimpinan”.

Akhirnya Pak Wayan menutup wawancara dengan ungkapan bijak “orang yang berfikir positif selalu melihat kesukaran sebagai hal yang menantang, buka sebagai hal yang menakutkan” dengan semangat bersama kita bisa. Beliau yakin kita bisa bekerjasama mewujudkan keinvestigasian yang mandiri dan

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa “Inspektorat

memiliki nilai tambah”. Amin pak, semoga sukses

investigasi di Kementerian Kesehatan merupakan

buat pak Wayan.

organisasi yang baru, dengan bermodalkan dukungan

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 12 ||Inforwas Edisi 1 Th.

(MR & HS)

Rakernas Tahun 2011 Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Rapat

I menyampaikan bahwa acara dihadiri para pejabat

Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2011

eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan,

dengan tema “Meningkatkan Good Governance

narasumber dari Kementerian dan Lembaga,

Kesehatan Di Tingkat Provinsi”. Rakerkesnas

Direktur Utama RS Vertikal dan Pimpinan UPT,

diselenggarakan per regional. Regional I pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas

21 s.d 24 Februari 2011 bertempat di Balai Sudirman-

Kesehatan Kab./Kota, Direktur Rumah Sakit

Jakarta untuk 11 Propinsi, sedangkan regional II

Provinsi/Kab./Kota pada 11 propinsi, dan Pimpinan

pada tanggal 7 s.d 11 Maret 2011 bertempat di

dan Wakil-wakil Organisasi Profesi Kesehatan, yang

Bapelkes Batam untuk 22 Propinsi.

jumlahnya tercatat tidak kurang dari 750 orang.

Rakerkesnas 2011 berbeda dengan rakerkesnas sebelumnya, karena peran serta seluruh peserta rakerkesnas sangat diharapkan untuk menghasilkan output yang lebih jelas. Seluruh peserta dilibatkan secara aktif dalam diskusi-diskusi kelompok. Tidak kurang 15 ruang sidang komisi disiapkan guna memfasilitasi para peserta dalam pelaksanaan diskusi dan sekaligus merumuskan hasil diskusi kelompoknya. Ibu Menteri Kesehatan (tengah) didampingi Bapak Irjen (kanan) pada Rakerkesnas Regional II Batam.

Inspektur Jenderal, dr. Yudhi Prayudha ID, MPH selaku wakil ketua penyelenggara Rakerkesnas Tahun 2011, dalam laporan penyelenggaraan Rakerkesnas 2011 Regional II Batam menyatakan bahwa acara dihadiri sekitar 1.150 orang, berasal dari para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Ibu Menteri Kesehatan (tengah) didampingi Ibu Sekjen (kanan) meninjau pameran Rakernas.

Kesehatan, narasumber dari Kementerian dan Lembaga, Direktur Utama RS Vertikal dan Pimpinan UPT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI,

Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota, Direktur

dr. Ratna Rosita, MPHM selaku ketua panitia

Rumah Sakit Provinsi/Kab./Kota pada 22 propinsi,

penyelenggara Rakerkesnas Tahun 2011, dalam

dan Pimpinan dan Wakil-wakil Organisasi Profesi

laporan penyelenggaraan Rakerkesnas 2011 Regional

Kesehatan.

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 13

Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2011, di Jakarta sekaligus mencanangkan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, titik-berat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah pemerintah Kab./Kota. Dengan semakin bertambahnya jumlah Kab./Kota, maka rentang kendali pemerintahan menjadi semakin luas dan berat bagi Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah cq Kemenkes berharap agar Provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah menjadi koordinator dan mampu mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah masing-masing dan sekaligus memfasilitasi Pemerintah Kab./Kota, dengan harapan agar berbagai upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal di daerah. Aspirasi inilah yang menjadi dasar Rakerkesnas 2011 yang mengambil tema “Meningkatkan Good Governance Kesehatan di Tingkat Provinsi”, ujar Menkes. Masalah kesehatan bersifat multidemensi, lintas batas, dan antar wilayah. Tanggung jawab pem­bangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama stakeholders terkait. Tidak selalu dapat dipisahpisahkan antara pembangunan kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kab./kota, bahkan antar negara, ujar Menkes. Tantangan di bidang kesehatan, di antaranya:

3. Disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah timur (DTPK). 4. Peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau. 5. Jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak merata. 6. Adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. 7. Integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan yang melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Pusat-Daerah, dan Swasta. “Kita berada dalam satu ruang yang sama dan saling bersinergi. Oleh karena itu kita harus membangun kekuatan bersama dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan, termasuk sasaran Milenium Development Goals (MDGs). Langkah yang dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, dan kapasitas masing-masing,” Provinsi sebagai wakil Pemerintah di Daerah dapat menjadi koordinator pembangunan kesehatan dan mampu mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah masing-masing dan sekaligus memfasilitasi Pemerintah Kab./Kota. Menkes berharap agar berbagai upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal di daerah. Harapan Menkes selanjutnya, melalui Rakerkesnas 2011 diperoleh masukan tentang pelaksanaan program–program unggulan dan solusi untuk mengatasi dan menyikapi berbagai masalah, tantangan serta isu bidang kesehatan. Juga diharap­ kan dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi,

1. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat

dan sinergi dalam pelaksanaan upaya kesehatan, baik

terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

2. Beban ganda penyakit (disatu sisi, angka kesakitan

antara Pemerintah dan Non-Pemerintah, maupun

penyakit infeksi masih tinggi namun disisi lain

antara penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan

penyakit tidak menular mengalami peningkatan

dengan Dinas Kesehatan setempat.

yang cukup bermakna). Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 14 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Selain itu peserta dapat saling belajar, berbagi

mengatasi kelemahan dan kekurangan kita itu,”

informasi dan mengklarifikasi ketidakjelasan

jelas Menkes.

infor masi prog ram-prog ram pembangunan kesehatan. Tujuannya agar tidak saling menyalah­ kan atau saling lempar tanggung jawab dan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan semakin optimal.

Menkes berpesan, walaupun pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan secara bermakna, namun masih harus bekerja keras dan bekerja cerdas. “Kita harus memeratakan dan meningkatkan kapasitas SDM, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang

Menkes menilai tema Rakerkesnas 2011 tepat dan

memadai, memanfaatkan teknologi tepat guna,

relevan dengan situasi saat ini dan dapat mendorong

mengelola data dan informasi. Kita perlu menata

Provinsi untuk meningkatkan perannya sesuai

dan mengembangkan sistem reward and punishment-

dengan semangat otonomi dan desentralisasi dalam

termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan

setiap upaya kesehatan untuk mewujudkan visi

langkah-langkah seperti ini diharapkan setiap institusi

masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

kesehatan dapat menjalankan fungsinya dengan

“Sudah saatnya kita makin memantapkan sinergisme antar tingkat pemerintahan, dengan bekerjasama

baik dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance”.

dalam mencapai tujuan yang sama. Alangkah baiknya

Untuk mencapai target pembangunan kesehatan,

apabila kita dapat saling membantu, agar semua

Menkes menekankan perlunya melakukan inovasi

persoalan dapat diatasi. Seperti halnya suatu rantai.

dan terobosan dalam berbagai hal di setiap tingkat

Kalau satu mata rantai saja tidak kuat, maka rantai

administrasi pemerintahan dengan tetap memper­

itu dapat putus. Oleh karena itu tidak boleh ada

hatikan koridor hukum. Berkaitan dengan hal itu

satupun mata rantai yang tidak kuat. Marilah kita

Menkes mengingatkan kembali tujuh terobosan atau

bangun rantai yang kuat, demi bangsa dan negara

Reformasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat,

kita, sehingga derajat kesehatan masyarakat kita dapat

yaitu:

ditingkatkan setinggi-tingginya,” kata Menkes.

1. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar dan pemenuhan Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK.

Era demokrasi dan keterbukaan sekarang ini, semua pekerjaan khususnya di bidang pelayanan publik akan mendapat sorotan dan penilaian dari masyarakat. “Penilaian positif harus kita sikapi dengan rendah

2. Ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan.

meningkatkan kinerja kita dengan lebih baik. Ada

3. Ketersediaan, distribusi, dan retensi sumber daya manusia kesehatan yang adil dan merata.

kalanya, kita harus meluruskan berita yang beredar

4. Pengembangan jaminan kesehatan.

agar proporsional dan dapat dipahami masyarakat Namun, kita tidak boleh menutup mata atas

5. Pengelolaan Daerah Bermasalah Kesehatan dan pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terpencil.

segala kekurangan dan kelemahan. Kita harus bisa

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kese­hatan

menggerakkan semua pihak untuk bersama-sama

7. Pengembangan World Class Health Care.

hati. Penilaian negatif harus kita sikapi dengan

sesuai dengan duduk perkara yang sesungguhnya.

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 15

Menurut Menkes, Program BOK dan Jampersal merupakan upaya unggulan yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target MDGs. Program BOK dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Puskesmas di lapangan termasuk upaya promotif dan preventif. Karena itu Menkes minta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab./ Kota agar dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif secara maksimal juga menjadi penggerak pembangunan kesehatan di daerah dan mampu menjadi contoh hidup sehat bagi masyarakat. Lebih lanjut Menkes menyatakan bahwa: 1. BOK digunakan untuk program promotif dan preventif di puskesmas dalam penca­paian SPM bidang kesehatan dan percepatan pencapaian MDGs tahun 2015. 2. Dalam pemanfaatan dana BOK terintegrasi dengan dana-dana lain yang ada di puskes­mas. 3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/kota tidak mengurangi APBD kesehatan untuk Puskesmas. 4. Pemerintah Kabupaten/kota d/h Dinas Kese­ hatan dapat ikut aktif membina dan meng­awasi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas. Dalam upaya penurunan AKI dan AKB, Kemen­ terian Kesehatan RI melaksanakan Program Jampersal. 1. Sasaran dari Program Jampersal adalah Seluruh ibu bersalin yang belum mem­punyai jaminan kesehatan, untuk tahun 2012 dibatasi hingga persalinan kedua. 2. Bentuk pelayanan Jampersal adalah: a. Pemeriksanaan kehamilan (antenatal) b. Persalinan c. Pelayanan nifas d. KB Pasca persalinan 3. Jampersal dilaksankan di fasilitas pela­y anan kesehatan pemerintah dan swasta yang menjadi mitra.

16 InforwasEdisi Edisi1 1Th. th.2011 2011 16 || Inforwas

4. Penggunaan dana Jampersal terintegrasi dengan Jamkesmas dan BOK. Selanjutnya Menkes mengharapkan bantuan dan dukungan agar: 1. Mengembangkan saintifikasi jamu di wilayah kerja masing-masing. Bahwa Jamu sebagai pengobatan tradisional telah diterima dan digunakan luas di masyarakat. Sekitar 59,12% penduduk Indonesia pernah mengonsumsi jamu dan 95,6% di antaranya merasakan khasiatnya. Jamu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar jamu dapat digunakan dalam praktek kedokteran maka diperlukan kajian yang berbasis bukti. Inilah yang disebut saintifikasi Jamu. Dalam rangka pelaksanaan saintifikasi jamu, diperlukan regulasi yang dapat menjamin penggunaan jamu di fasilitas kesehatan. Dewasa ini, saintifikasi jamu difokuskan pada: penelitian preventif empat ramuan formula untuk gejala hiperglikemia, hipertensi, hiperkolesterolemia dan hiperurisemia. Telah dilakukan pengembangan klinik saintifikasi jamu yang dimulai dengan pelatihan 60 dokter Puskesmas di Kabupaten Karang Anyar, Sragen, Kendal, dan Semarang. Klinik Jamu Medik juga dikembangkan di 12 Rumah Sakit Pendidikan. Diikuti dengan perjanjian kerjasama antara Badan Litbangkes dan IDI untuk mengembangkan body of knowledge pelayanan jamu medik di Indonesia. 2. Desentralisasi hendaknya tidak menjadi kendala bagi pergerakan stok obat antar kabu­paten/ kota dalam satu provinsi bahkan antar provinsi. Masalah terbesar dalam distribusi obat adalah sulit diperolehnya informasi logistik obat. Ada kabupaten dalam satu provinsi yang ketersediaan obatnya berlebihan, sebaliknya ada kabupaten yang kekurangan obat. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, akan dikembangkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang disebut e-logistic system. a. Tujuan dari e-logistic system ini adalah mengetahui ketersediaan obat di daerah melalui sistem on-line.

b. Pembangunan sistem ini akan dimulai pada tahun 2011 secara bertahap, yaitu: 1). Membangun sistem on-line di mana obat menjadi bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). 2). Uji coba. 3). Penyusunan Regulasi tentang e-logistic. 4). Sosialisasi. 3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan telah melakukan: a. Layanan Terpadu Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik atau LPSE. Kemen­ terian Kesehatan telah menerapkan sistem LPSE pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada tahun 2010. Dengan LPSE, Kementerian Kesehatan dapat melakukan efisiensi/ penghematan sebesar Rp188 milyar pada tahun anggaran 2010 tersebut. Berdasarkan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan berada pada urutan pertama atau terdepan di dalam pengadaan barang/jasa dengan cara LPSE dan telah mendapat penghargaan dari LKPP. b. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kementerian Kesehatan telah dibentuk Unit Pelayanan Terpadu. Jenis pelayanan yang disediakan antara lain: 1). Pelayanan perizinan sarana sediaan farmasi, PBF, Bahan Baku Obat, Ekspor-Impor napza dan prekursor; 2). Pelayanan rekomendasi pengobat tradisional asing; 3). Pelayanan ethical clearance penelitian kesehatan; 4). Pelayanan registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi; 5). Pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;

6). Pelayanan urusan kepegawaian. c. Pusat Tanggap Respon Cepat atau PTRC dan pelayanan PTRC yang diberikan antara lain: 1). Penerimaan informasi pengaduan yang berasal dari masyarakat, lembaga/institusi maupun berita media massa. 2). Penyebaran/distribusi informasi pengaduan kepada Unit terkait baik di tingkat Pusat (Unit Utama dan UPT Kemenkes) maupun di daerah. 3). Konfirmasi dan klarifikasi kasus infor­masi pengaduan yang masuk. 4). Penyampaian jawaban penyelesaian kasus informasi pengaduan kepada peminta/ publik. 5). Di Kantor Kemkes sudah ada Ruang Laktasi atau disebut juga Pojok ASI. Ruang Laktasi ini menunjukkan komitmen Kemkes untuk melak­sanakan program ASI ekskusif secara konsekuen. Diharapkan ruang laktasi dapat diadakan di semua kantor dan instalasi dari jajaran Dinas Kesehatan dan di semua RS di seluruh Indonesia. 4. Provinsi lebih berperan dalam memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program kesehatan di wilayah kerjanya. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas: a. Mengkoordinasikan pembangunan kese­ hatan yang efektif dan efisien di tingkat Provinsi. b. Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat atau sebaliknya. c. Mampu mengefektifkan tugas Peme­rintah Pusat. Dalam hal proses perencanaan dan pengang­garan, Menkes menyatakan bahwa : 1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka sebagai dasar dari

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 17

perencanaan tahunan adalah RPJMN 2010-2014.

Kegiatan Unggulan 2011 diantaranya adalah:

2. Penyusunan perencanaan dan peng­anggaran harus berbasis kinerja. Artinya setiap rupiah harus menghasilkan output tertentu.

1. Dilakukan uji coba di beberapa RS di provinsi tertentu dalam upaya perluasan jaminan kelas III di Rumah Sakit.

3. Penghematan dan new initiative.

2. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi internasional (Joint Commision International)

4. Surat Edaran Bersama tiga Menteri Nomor 0442/M.PPN/11/2010, Nomor SE-696/ MK/2010, Nomor 120/4693/SJ tentang peningkatan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah serta peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, Menkes mengharapkan agar seluruh peserta memperhatikan mekanisme Revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama tiga menteri (Meneg PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, dan Menkeu) pada tanggal 18 November 2010 tentang peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Pada tahun 2011, dalam pelaksanaan program kesehatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk mendukung pelaksanaan barang dan jasa agar efektif dan efisien, maka semua unit di jajaran kesehatan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). 2. Dalam menyusun program dan kegiatan kese­ hatan harus fokus pada pencapaian komit­men global dan indikator lokal. 3. Untuk percepatan pencapaian indikator-indi­ kator yang telah ditetapkan diperlukan inovasi/ terobosan baru. 4. Berbagai program dan kegiatan yang ada ter­ masuk Dekon dan TP segera diimplementasi­ kan sehingga realisasi anggaran pada bulan Juni mencapai 60%. 5. Dalam pelaksanaan program kesehatan, saya ingatkan kembali untuk menjunjung tinggi nilainilai: Pro rakyat, Insklusif, Responsif, Efektif, Clean (Bersih) serta Sinergi dan team work.

18 || Inforwas Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 Edisi 1 Th.

3. Ketersediaan obat di daerah dengan penerapan e-logistic 4. Penambahan RS yang memanfaatkan jamu. 5. Mekanisme pelaksanaan BOK yang bertumpu pada Dinkes Kab./Kota. 6. Terobosan Jampersal. 7. Flying Health Care di 4 provinsi: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Kese­hatan 2012 sebagai berikut: 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita yang menjamin continuum of care, antara lain dengan peningkatan cakupan persalinan di sarana pelayanan kesehatan dasar dan RS pemerintah. 2. Perbaikan status gizi masyarakat pada pen­ce­­ gahan stunting, salah satunya melalui peningkatan intervensi untuk menanggulangi kekurangan zat gizi mikro terutama melalui fortifikasi pada minyak goreng dan beras untuk masyarakat miskin. 3. Melanjutkan upaya pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan. 4. Pengembangan sumber daya manusia kese­ hatan, antara lain dengan pemantapan standar kompetensi tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, gizi, dan farmasi. 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, antara lain e-logistic. 6. Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kelas III RS. 7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan antara lain melalui

perluasan penerapan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

3. Kebijakan Pengadaan barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden No.54/2010 dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, oleh Kepala LKPP.

8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier antara lain dengan perluasan BOK bagi pelayanan kesehatan primer di puskemas.

4. Implementasi PMK No.258/2010 menuju WTP 2011, oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.

9. Peningkatan kualitas manajemen, pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu penge­ tahuan serta teknologi kesehatan antara lain melalui: a). peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs; dan b). penguatan peraturan perundangan pemba­ngunan kesehatan. Selain itu, untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menkes dan Menteri Dalam Negeri No.188.Menkes/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Menkes berharap agar dikembangkan kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayah kerja masing-masing. Dalam acara tersebut, Menkes memberikan peng­ hargaan kepada 3 tenaga kesehatan berprestasi di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, yaitu: 1. Nicolas Leo dari Puskesmas Weluli Kab.Belu Propinsi NTT. 2. Susiati Juliana dari Puskesmas Puring Kencana Kab.Kapuas Hulu Propinsi Kalbar. 3. Wilhelmina Untayana dari Puskesmas Namtabung Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku. Materi yang dipanelkan oleh para narasumber dalam Rakerkesnas Regional I dan , Regional II, meliputi : 1. Peran Public Private Partneship dalam Pem­bangunan Nasional Bidang Kesehatan, oleh Kepala Bappenas RI. 2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, oleh Kepala UKP4.

5. Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan akuran menuju WTP2011, oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. 6. Peningkatan Peran Propinsi dalam Pengem­ bangan Perencanaan Pemba­ngunan di Bidang Kesehatan di Tingkat Kab./Kota, oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI. Guna meningkatkan semangat dan memotivasi peserta, seluruh peserta berkesempatan mengikuti pemaparan pengalaman daerah di bidang kese­hatan, antara lain : 1. Program Prioritas Pembangunan Kese­hatan di Propinsi Jawa Timur, oleh Gubernur Jatim 2. Peningkatan peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, oleh Bupati Serdang Bedagai. 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui pengelolaan APBD Bidang Kesehatan , oleh Bupatio Sleman. Akhir kata, Menkes menyatakan Rakerkesnas 2011 kiranya dapat memberikan inspirasi dan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Seperti Teori Kendala (theory of constraints), bahwa kinerja setiap organisasi dibatasi oleh kendala-kendala. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Tanah Air. Sebagaimana kutipan kata-kata bijak yang dari Walt Disney, yaitu: The way to get started is to quit talking and begin doing (cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai bekerja). (RP)

Inforwas Edisi 1 Th. th. 2011

| 19

Bertempat di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, pada hari Jum’at 25 Maret 2011 Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH melantik 115 orang Dewan Pengawas pada 25 Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) dan mengukuhkan 10 anggota Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan. Pelantikan juga dihadiri Pejabat Eselon I dan II Kemenkes, Direktur Utama RS-BLU, Ketua dan Wakil-wakil Organisasi Profesi, dan Organisasi Perumahsakitan. Pelantikan Dewan Pengawas BLU merupakan perwujudan dari UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan PP No.23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Kedua peraturan tersebut telah jelas mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit BLU yang telah memenuhi persyaratan tertentu khususnya dalam nilai pendapatannnya harus mempunyai Dewan Pengawas.

adalah berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja BLU, serta memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU. Salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah seorang yang memiliki dedikasi dan kompetensi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU dan dapat bekerja secara professional, dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, serta tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Dewan Pengawas, seperti yang tercantum pada

Menkes dalam sambutannya menyampaikan bahwa anggota Dewan Pengawas yang telah ditetapkan,

Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.02/2006

sudah mengikuti peraturan yang berlaku dan juga

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 20 ||Inforwas Edisi 1 Th.

telah memenuhi unsur yang mendukung seperti unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU serta Tokoh Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Profesional yang kompeten dalam hal perumahsakitan. Peraturan Menteri Kesehatan No.417 tahun 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, menya­takan bahwa tugas KARS adalah: 1) merumuskan kebijakan dan tatalaksana akreditasi rumah sakit, 2) menyusun rencana strategis, standard dan mene­tapkan status akreditasi rumah sakit, 3) menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pem­bim­bingan, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit. Data menunjukkan bahwa sampai saat ini, akredi­tasi baru dilakukan terhadap 646 RS (42,42%) dari 1.523 RS di seluruh Indonesia. Target akreditasi pada tahun 2011 adalah terakreditasinya 60% RS, dan tahun 2014 sebanyak 90%. Menkes meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan terkait dan seluruh anggota KARS agar melakukan percepatan atau akselerasi pencapaian target. Selanjutnya Menkes mengingatkan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pen­carian keuntungan dan dalam melakukan kegia­t an­n ya

1. 2. 3. 4. 5.

RSUPN Dr.Ciptomangunkusumo Jakarta RSUP Fatmawati Jakarta RSUP Persahabatan Jakarta RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta 6. RS Kanker Dharmais Jakarta 7. RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung 8. RSUP Dr.Kariadi Semarang 9. RSUP Sanglah Denpasar 10. RSUP Dr.M.Hoesin Palembang 11. RSUP Dr.M.Djamil Padang 12. RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar 13. RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta 14. RSUP H.Adam Malik Medan 15. RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado 16. RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten 17. RS Dr.Marzoeki Mahdi Bogor 18. RS.Jiwa Prof.Dr.Soeroyo Magelang 19. RSU Prof. Dr.Soeharso Surakarta 20. RS Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang 21. RS Paru Dr.Ario Wirawan Salatiga 22. RS Mata Cicendo Bandung 23. RS Stroke Nasional Bukittinggi 24. RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor 25. RS Jiwa Dr.Soeharto Herdjan Jakarta

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan itu, Menkes telah mengeluarkan Keputusan No.1165 tahun 2007 tentang Pola Tarif RS BLU yang menyatakan bahwa pimpinan RS BLU dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu, maupun pasien dengan per­tim­bangan tertentu, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. (IR, RB, AA, RD)

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 21

Wawancara dengan Dewan Pengawas RS BLU dan Anggota KARS

Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH (Ketua Dewan Pengawas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat-Lawang­ -­Jatim) dari unsur Universitas Indonesia.

Seusai acara pelantikan Dewan Pengawas RSU BLU dan pengu­kuhan anggota Komisi Akredi­ tasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Keseha­tan, tim repor­tase Infor­was berhasil mewa­­­wan­cara enam orang Dewan Pengawas dan satu orang anggota KARS. Berikut petikan wawancaranya:

Inforwas: Apa program kerja pak Ascobat setelah dilantik ini? Ascobat: Saya kira satu pelaksanaan tugas untuk membenahi RS terutama terhadap keuangan. Saya ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas dengan 700 tempat tidur. Penyakit kronisnya sangat tinggi sehingga masih diperlukan subsidi. RS ini berfungsi sebagai BLU sesuai aturan, bu Menteri telah menyam­paikan pesan tentang efisiensi, keuangan ingin sehat tanpa mengambil keuntungan, satu misi yang tidak mudah. Mutu RS harus ditingkatkan. Dalam jangka pendek, tim sebanyak 5 orang akan ketemu dulu, selanjutnya kita akan bertemu dengan manajemen RS secepatnya untuk menentukan strategi atu langkah-langkah supaya aturan BLU dapat kita pahami, kemudian kita buat rotmer dan kita laksanakan aturan BLU dengan tujuantujuan yang dipesankan oleh Ibu Menkes. Inforwas: Kendala apa yang akan dihadapi dan bagaimana antisipasinya? Ascobat: Secara umum memenuhi syarat sebagai bisnis plan keuangan, kita penuhi kendalanya disitu, sehingga ketika menjadi BLU kita percepat persyaratan tersebut. Pertama sistem akuntansi berubah, kepegawaian, remunerasi, mekanisme kerja, pelayanan, administrasi, manajemen, serta tantangannya. Tidak serta merta dengan menjadi BLU terus lancar, harus ada sistem development.

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 22 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Inforwas: Apa pro­ gram kerja pak Amal setelah pelantikan ini? menja­lankan fung­sinya mela­yani masyarakat dengan kua­litas yang baik. Amal Sjaaf: Mem­ beri­k an arahan dan peng­­­a­wasan Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH k e p a d a p i h a k (Anggota Dewan Pengawas RSUP FatmawatiJakarta) dari unsur Universitas Indonesia. RS dalam pem­ buatan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS untuk 5 tahun kedepan (2011-2014), melakukan pemeriksaan, pembahasan dan penilaian terhadap RSB tersebut dan juga terhadap Rencana Bisnis Anggaran apakah sesuai dengan visi dan misi RS, sebelum diajukan ke Ditjen BUK dan diteruskan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Pada minggu pertama awal bulan, Dewan Pengawas akan melakukan pembahasan RBA untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian pekerjaan bulan lalu, dan rencana bulan kedepan. Inforwas: Kendala yang mungkin dihadapi? Amal Sjaaf: Dewan Pengawas akan menjaga agar RS Fatmawati dapat Penanganan terhadap pasien yang tidak mampu dengan memberi subisidi secara tepat sasaran menggunakan dana pendapatan BLU, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan RS. Ada hal lain yang perlu dikoreksi misalnya tentang persalinan normal, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk persalinan normal tidak perlu harus ditangani oleh RS, cukup tenaga Bidan dan juga ditangani di Puskesmas. Inforwas: Apa yg diharapkan dari pengukuhan ini? Amal Sjaaf: Berdasarkan susunan dewan pengawas, akan menciptakan suatu penyempurnaan atau kebaikan dari dulu yang sudah baik. Ada kewajiban yang har us dilakukan oleh r umah sakit dan tanggungjawab Dewan Pengawas, harus membuat

rencana awal tahun dan laporan akhir tahun. Itu adalah mekanisme evaluasi. Inforwas: Apa program kerja pak Faiq setelah pelantikan ini? Faiq: Pertama adalah memberikan masukan kepada Menteri Kese­ h a ­t a n d a n M e n t e r i K e u a ­­n g a n s u p a y a pola keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan DR. Faiq Bahfen, SH (Ketua Dewan Pengawas RSUP dan diharapkan terus Sanglah-Denpasar) dari unsur menerus kearah ke­sem­­ Kementerian Kesehatan purnaan. Kedua mem­ beri­kan masukan kepada Direktur Rumah Sakit supaya rumah sakit dapat menjalankan tugas fung­ sinya sesuai ketentuan yang berlaku, nanti pada waktu penyusunan RBA, ada semacam laporan rutin tiap berapa bulan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Inforwas: Apa program kerja jangka pendek dan jangka panjang? Faiq: Kita terintegrasi dengan tujuan Kemen­terian Kesehatan, jadi fakir miskin menjadi prioritas dalam pem­be­rian pelayanan. Arah kebijakan Dewan Pengawas adalah supaya jangan ada penyim­­­pangan, sesuai dengan RBA, dan jika RBA perlu sempurna ya harus disempurnakan. Inforwas: Apa yg diharapkan dari pengukuhan ini? Faiq: Tentu saja performance rumah sakit harus menjadi lebih baik, karena pola keuangannya sudah meng gunakan PP 23 tahun 2005. Harus ada sinergi antara pelaksana dengan pengawas supaya menjadi lebih baik. Inforwas: Apa program kerja pak Hardi setelah pelantikan ini? Hardi: Untuk program kerja rumah sakit tentu Dr. H. Hardi Yusa, Sp.OG, MARS harus berkoodinasi dulu (Ketua Dewan Pengawas RSUP Soeradji Tirtonegoro-Klaten-Jateng) dengan Direksi rumah dari public Profesional. sakit. Perlu dipahami

bahwa pelayan rumah sakit harus nomor satu, kemudian bolehlah sebagai rumah sakit pendidikan karena sebagai rumah sakit BLU, disebutkan efektif, efesien dan produktif. Nomor duanya didalam era reformasi sekarang itu, perlu diperhatikan yang pertama pelayanan tidak boleh diskriminatif, yang kedua transparansi, transparansi itu bukan di kalangan internal, tetapi di kalangan eksternal. Itu suatu keharusan. Inforwas: Kendala yang mungkin dihadapi? Hardi: Setiap organisasi tentu ada kendala. Yang saya rasakan barangkali kerjasama internal di rumah sakit itu, saya berharap sudah terjalin kerja sama semua unsur pelaksana di rumah sakit, kalangan medis dan administrasi sudah solid, karena itu akan memacu kedalam roda organisasi rumah sakit. Inforwas: Apa yg diharapkan dari pengukuhan ini? Hardi: Ya tentu mem­berikan rasa tanggung jawab, dan tantangan, karena rumah sakit itu sebagai pelaksana kebijakan public, sebagai rumah sakit pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efisien dan bermutu dan tentu disesuaikan dengan kondisi setempat,tentu berbeda setiap rumah sakit. Inforwas: Apa program kerja pak Laksono sete­ lah pelantikan ini? Laksono: Dewan Peng­ awas memberi masukan kepada pihak rumah sakit, mengawasi fisik dan lain sebagainya. Bagai­m ana teknis peng­awasannya, kita Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D (Ketua Dewan Pengawas RSUP Dr.Sardjitolihat dalam kontek Yogyakarta) dari unsur Universitas Gadjah l e m ­b a g a u s a h a Mada. Rumah Sakit BLU sebagai lembaga usaha non profit. Inforwas: Kendala yang mungkin dihadapi? Laksono: Bila kita lihat sejarah, rumah sakit dulu pernah PNBP dan untuk Rumah Sakit vertikal menjadi Perjan, kemudian Perjan hilang menjadi PT, Perum yang secara filosofinya mencari keuntungan, padahal rumah sakit tidak boleh mencari keuntungan, bahkan rumah sakit secara keuangan harus trans­ Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 23

paran dan akuntabel, bukan sebagai lembaga yang ditugaskan negara untuk mencari keuntungan, tapi harus transparan. Dengan model BLU ini, jelas bukan lembaga pencari keuntungan, sehingga prinsipprinsip usaha diutarakan. Salah satu masalah yang besar adalah tentang transparansi masalah keuangan, model BLU ini sudah dirancang menjadi RS yang mempunyai kaidah-kaidah keuangan yang baik, yang sebelumnya tidak jelas. Inforwas: Apa program kerja pak Abidin setelah pelan­tikan ini? Abidin: Yang pasti bertemu dulu untuk menyusun tugas. Rencana pertama adalah target-target DR. dr. Abidin Widjanarko, Sp.PD, KHOM (Anggota Dewan Pengawas RS Anak dan pencapain, kedua Bunda Harapan Kita-Jakarta) dari unsur pem­b agian tugas Profesional. masing-masing anggota sesuai kompe­t ensinya masing-masing. Setiap anggota Dewan Pengawas punya counter part Direktur tertentu sebagai kaitan yg jelas, yg nanti hasilnya semua akan dibahas oleh seluruh Dewan Pengawas dan seluruh Direksi. Diusahakan tugas yang dibebankan ke Dewan Pengawas bisa tercapai secara maksimal dengan kerjasama yang baik antara sesama Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan RS, melalui direksi, karena Dewan Pengawas tidak berhubungan langsung dengan karyawan RS. Inforwas: Kendala yang mungkin dihadapi? Abidin: Setiap RS punya kekhasan masing-masing. Situasi didalamnya yang dihadapi akan tergantung dari RS yang diawasi. Semakin banyak profesi yg berkecimpung kemungkinan akan lebih bervariatif kendala yang dihadapi. Karena di RS Ibu dan Anak yang paling banyak adalah Dokter Spesialis Anak dan Obgyn, dan ada beberapa Anestesi dan penyakit dalam, dan itu yg akan mewarnai situasi.

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 24 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Inforwas: Apa pro­ gram kerja pak Nico setelah pelantikan ini? Nico: Menyusun instru­ men akreditasi, kami sudah mener­bit­kan 3 edisi yang terakhir edisi 2007, yang arti­nya akan dibuat sistem baru yang akan dibuat instrumen Dr. Nico A. Lumenta K. Nefro, MM (alat ukur) baru, stan­ (Ketua Bidang Akreditasi KARS). dart akreditasi sistem baru sudah dibuat dan sedang diproses menjadi Kepmen. Selain itu juga ada pelatihan terhadap surveyor, lalu disini juga melayani bimbingan kepada RS untuk mempersiapkan akreditasi dan surveyornya sendiri. Sudah ada 646 RS dengan semua type. Instrumen itu setiap 3 tahun direvisi, sekarang sudah tidak direvisi lagi tapi akan menggunakan sistem akreditasi yang baru pada 2012. Akan ada standart akreditasi dan ada instrumennya. Inforwas: Kendala yang mungkin dihadapi? Bagaimana mengantisipasinya? Nico: Kendala pertama persepsi RS terhadap akreditasi. Ada 2 kelompok besar yang pertama akreditasi itu sangat baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan ada yang menganggap sangat merepotkan, karena mereka tidak tahu dengan adanya akreditasi ini RS dituntun dan didorong untuk peningkatan mutu pelayanan, dengan cara harus membuat SOP, dan mempersiapkan dokumendokumen, itu yang dianggap memberatkan RS. Yang kedua, dengan terbitnya UU 44, banyak RS berbondong-bondong untuk buat akreditasi. Kendala lainnya yaitu surveyor tidak fulltime kerja di RS, tapi kerja paruh waktu. Cara mengatasi kendala dengan sosialisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Seharusnya begitu UU dikeluarkan ya harus dipatuhi jangan dilanggar. Surveyor tiap tahun juga harus diupdate, klasifikasi surveyor ada 3 kelompok: Administrator (harus dokter dengan kemampuan manajemen S2 dan pengalaman min 3 tahun di RS), Medis (harus dokter spesialis), dan S1 Keperawatan yang telah mendapat pelatihan-pelatihan tertentu dan mempunyai pengalaman di RS minimal 3 tahun. (IR, RB, AS, HR, AA, RD).

Pedoman Laporan Keuangan

Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Tim Penyusun: Tim Auditor Itjen Kemenkes dan Tim Auditor BPKP Pusat*)

A. Latar Belakang Latar belakang reviu laporan keuangan pada Kementerian Kesehatan RI adalah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang Keuangan Negara yang menyatakan “kewajiban Presiden menyusun dan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK,” dengan syarat bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga “wajib menye­lenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LK K/L)”. Bentuk konkrit dalam mewujudkan trans­paransi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

adalah penyampaian laporan pertang­gung­jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, kelengkapan dan kebenaran data, serta disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun oleh Menteri Keuangan, berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Menteri Kesehatan RI yang telah diaudit oleh BPK dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perben­da­haraan negara yang telah disusun oleh Menteri Keuangan. Sebagai Pengguna Anggaran Menteri Keseha­tan berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan laporan keuangan, Kemen­ terian Kesehatan RI berkewajiban mem­bentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan/Barang, yang meliputi:

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 25

1. Tingkat Kementerian Kesehatan RI yaitu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang (UAPA/B). 2. Tingkat Eselon I yaitu Unit Akuntansi Pem­ bantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1). 3. Tingkat Koordinator Wilayah yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W). 4. Tingkat Satuan Kerja yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (UAKPA/B). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI tersebut sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan wajib direviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes. B. Tujuan Reviu Laporan Keuangan Tujuan dilakukannya reviu laporan keuangan adalah: 1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Kesehatan, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan di ling­kungan Kementerian Kesehatan RI yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. C. Ruang Lingkup Reviu Laporan Keuangan Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 26 ||Inforwas Edisi 1 Th.

RI, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksana­ kan dalam suatu audit. Reviu dititikberatkan pada unit akuntansi dan/ atau akun Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit-unit akuntansi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yaitu UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB. Pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan reviu. Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas: 1. Penelusuran Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI ke catatan akuntansi dan dokumen sumber; 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Keseha­ tan RI antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berjenjang; 3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan halhal yang kelihatannya tidak biasa. D. Sasaran Reviu Laporan Keuangan Sasaran reviu adalah Menteri Kesehatan memper­ oleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI disajikan sesuai dengan SAP, serta Menteri Kesehatan dapat menghasilkan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berkualitas.

E. Langkah Kerja Reviu pada Tingkat Satker/ UAKPA: 1. Reviu LRA untuk seluruh akun a. Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disaji­ kan sesuai Bagan Akun Standar (BAS) dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. b. Pastikan bahwa angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA. c. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Penda­ patan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Belanja memliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA. d. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA. e. Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi telah didukung dengan SKTJM/ Memo Koreksi dengan menelu­suri keberadaan SKTJM/Memo Koreksi beserta dokumen pendukungnya. f. Pastikan bahwa rekonsiliasi internal Peneri­ maan Perpajakan telah dilakukan antara unit akuntansi dengan unit teknis melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal. g. Pastikan bahwa rekonsiliasi eksternal Peneri­ maan Perpajakan telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN yang terkait melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 2. Reviu Per Akun LRA a. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1). Pastikan bahwa saldo PNBP di LRA telah sesuai dengan laporan PNBP dari unit teknis dan bahwa seluruh akun PNBP yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan PNBP.

2). Lakukan uji petik atas transaksi PNBP dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen setoran bukan pajak (SSBP yang telah dilengkapi dengan BPN), melalui penelusuran ke dokumen setoran bukan pajak. 3). Pastikan bahwa setiap transaksi pengem­balian Belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBP, melalui penelusuran dokumen SSPB ke jurnalnya. b. Penerimaan Hibah 1). Pastikan bahwa saldo Penerimaan Hibah di LRA telah sesuai dengan dokumen pendukung. 2). Lakukan pengujian atas transaksi Peneri­maan Hibah dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen pendukung. 3). Pastikan telah dilakukan rekonsiliasi peneri­ maan hibah dengan KPPN. c. Belanja 1). Pastikan bahwa rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 2). Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D. 3). Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permin­taan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB. 4). Pastikan bahwa pengembalian Belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSBP. 5). Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat dalam jurnal korolari dan menam­­bah Aset Tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D ke junal dan buku besar. Inforwas Edisi 1 Th. th. 2011

| 27

3. Reviu Neraca: a. Reviu Untuk Seluruh Akun Neraca 1). Pastikan bahwa rincian akun Neraca telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. 2). Pastikan bahwa saldo awal akun Neraca telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melaku­kan penelusuran ke Neraca periode sebelum­nya. 3). Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal (misalnya : akun Aset memiliki saldo normal Debet positif dan akun Kewajiban memiliki saldo normal Kredit positif), dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar Neraca. 4). Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan Buku Besar, dengan melaku­kan penelusuran ke Buku Besar Neraca. 5). Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi akun Neraca telah didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan menelusuri keberadaaan Memo Penyesuaiannya. 6). Pastikan bahwa rekonsiliasi internal akun Neraca telah dilakukan antara unit penyusun LK dengan unit teknis, melalui permin­taan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal. 7). Pastikan bahwa rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui permintaan ketera­ngan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. b. Reviu Akun Belanja 1). Pastikan bahwa rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 2). Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D. 3). Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 28 ||Inforwas Edisi 1 Th.

merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB. 4). Pastikan bahwa pengembalian Belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSBP. 5). Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat dalam jurnal korolari dan menam­bah Aset Tetap, dengan melakukan penelu­suran dokumen SPM dan SP2D ke jurnalnya. c. Reviu Akun Aset Tetap 1). Pastikan bahwa saldo awal Aset Tetap di Neraca tahun 2005 telah menunjukkan nilai wajar, melalui : a). Permintaan keterangan apakah satuan kerja telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN bersama-sama dengan Tim DJKN. b). Perbandingan antara hasil IP BMN (Rekapitulasi Laporan Hasil Inventari­ sasi, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Rusak Ringan dan Rusak Berat, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Berlebih, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan) dengan nilai Aset Tetap di SIMAK-BMN dan Neraca. 2). Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK. 3). Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan Lampiran BMN, mela­lui penelaahan Lampiran BMN. 4). Pastikan bahwa Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. 5). Pastikan bahwa Aset Tetap yang tidak diman­ faat­kan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan. 6). Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah

dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui rekonsiliasi antara Daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari pembelian, pengembangan nilai aset, Aset Tetap dalam renovasi, per­ olehan KDP, dan pengembangan KDP. 7). Pastikan bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam SIMAKBMN telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait. 8). Pastikan bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya.

Reviu Akun Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Setara Kas, Persediaan, Aset Lainnya, Kewajiban, langkah kerjanya dapat dilihat pada Pedoman. d. Reviu CaLK dan Lampiran Laporan Keuangan Pastikan bahwa LK Semesteran dan Tahunan telah memuat informasi mengenai: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK, Gambaran ringkas mengenai LK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Daftar tabel, Daftar grafik, Daftar lampiran, Daftar singkatan, Pernyataan tanggung jawab dari Peng guna Ang garan terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK yang disampaikan;

bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan bahwa LK telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, Realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI. F. Pelaporan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu Rangkaian aktivitas dalam pelaporan hasil reviu dan pernyataan telah direviu dititikberatkan pada: 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan; 2. Kesalahan atau kelemahan yang ditemui; 3. Langkah perbaikan yang disepakati; 4. Langkah perbaikan yang telah dilakukan; 5. Saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi mulai dari UAKPA/B sampai dengan UAPA/B yang disajikan dalam bentuk CHR dan IHR. Pada tingkat UAPPA/B-E1 dan UAPA/B dapat di­susun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupa­kan kompilasi dari CHR dan IHR pada seluruh unit akuntansi di bawahnya. 1. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) CHR dibuat bila pereviu menyimpulkan ter­ dapat penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang belum diselenggarakan berdasarkan SAI dan/ atau penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI belum sesuai dengan SAP. Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah: a. Penyeleng garaan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI (LRA, Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi. b. Per masalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian

Inforwas Edisi 1 Th. th. 2011

| 29

SPP Kesehatan RI berdasarkan SAI dan/atau penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai SAP. c. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan unit akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. d. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh unit akuntansi. Dalam hal unit akuntansi belum atau belum selesai melakukan perbaikan dan/atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI kepada Menteri Keuangan (minggu ke-3 Juli atau minggu ke-3 Pebruari), maka koreksi dan/atau perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan Pernyataan Telah direviu. 2. Penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) IHR berisi tabulasi tiap akun yang menggambar­ kan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi di bawahnya. 3. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan ini dapat disusun pada tingkatan UAPPA/B-E1 dan UAPA/B sebagai gabungan dari CHR dan IHR unit akuntansi di bawahnya. Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Aparat Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan RI dan BPKP untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada tingkat UAPA/B, yang antara lain menyatakan bahwa: 1. Reviu telah dilakukan atas Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI berupa Neraca, LRA, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan; 2. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 30 ||Inforwas Edisi 1 Th.

3. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen di lingkungan Kementerian Kesehatan RI; 4. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehan­d alan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Kesehatan; 5. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit diban­ dingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan; 6. Simpulan reviu yaitu apakah Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI telah atau belum disajikan sesuai dengan SAP; 7. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan penyeleng garaan akuntansi dan/atau koreksi penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. Daftar Pustaka: 1. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/ PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/ PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tim Penyusun:*) Pengendali Mutu: Edward Harefa, SE, MM, dan Bea Rejeki Tirta Dewi. Pengendali Teknis: Bambang Hartanto, Heru Arnowo,SH,MM, Drs.Souhuwat Marcus,MM. Ketua: Irwansyah, SE, M.Kes, M.Ak. Sekretaris: Endang Susmiati, SKM, MKM. Anggota: Sunaedi Pradja, SP., M.Kes; Eka Widianti, KM,MM; Wahono,ST; Atik Purwasantika, SKM, MKM; Retno Budiarti, S.ST, MM; Tohar Jumali, SE, MM; Raden Sjaefudin, SKM,M KM; Rizki Agus Priana,SKM; Eko Sanova, SKM, MM; Dadi Suhardiman, SKM, MKM; Yudy Yudistira A., SH,M. Hum; Ghotama Airlangga, SKM, MKM; Suratman; Ganang Soegiyarso; Dadang Suherman; M. Khamami; Nur Hidayati, SE.

Rapat Kerja Pengawasan Itjen Kemenkes Tahun 2011 Ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan paradigma, dari pengawasan yang lebih mengedepankan pemeriksaan menjadi pengawasan dengan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan secara intensif dan ber­kelanjutan. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting untuk mendorong agar seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan komitmen yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan seluruh Pejabat Eselon I pada tanggal 16 Desember 2010. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dituntut untuk melakukan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan terhadap seluruh satker dilingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam upaya

pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan pada seluruh satker. Untuk merumuskan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan tersebut, maka pada tanggal 29 Maret s.d 2 April 2011 telah dilaksanakan rapat kerja pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2011 di Denpasar dengan tema “Peningkatan Kualitas Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI”. Tujuan Rapat Kerja tersebut yaitu meningkatnya kualitas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang meliputi rencana kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pengawasan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Materi dibagi dalam dua jenis yaitu sesi penyajian dari nara sumber dan sesi diskusi. Pembagian sesi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Sesi Penyajian dari Nara Sumber yang terdiri dari:

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 31

1). Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dengan materi Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik. 2). Deputi Pengawasan Keuangan Daerah dengan materi Pengawasan terhadap dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3). Deputi PIP Bidang Polsoskam dengan materi Penerapan SPIP pada Instansi Pemerintah. 4). Dirjen Kekayaan Negara dengan materi Penata­laksanaan Proses Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 5). Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dengan materi mengenai Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemen­terian Kesehatan Dalam Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Kesehatan RI. 6). Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan materi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program BOK Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja UKP4. 7). Kepala Pusat PJK dengan materi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Program Jampersal. 8). Kepala Biro Perencanaan dengan materi Rencana Aksi Kemkes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kemkes 2011-2014. b. Sesi Diskusi dengan pokok bahasan: 1). Permasalahan dan kendala kegiatan penga­ wasan tahun 2010. 2). Langkah-langkah strategis dalam rangka optimali­sasi kegiatan pengawasan tahun 2011. Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 32 ||Inforwas Edisi 1 Th.

3). Perumusan rencana kegiatan pengawasan tahun 2012. 4). Penyusunan draft pedoman pengawasan program BOK. Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan diikuti oleh para pejabat struktural, fungsional dan staf di lingkungan Inspektorat Jenderal sebanyak 99 orang. Rapat Kerja pengawasan tersebut telah menghasilkan beberapa catatan penting yaitu: a. Teridentifikasinya kendala dan hambatan kegiatan pengawasan tahun 2010 yang menjadi penyebab tidak tercapainya target indikator kegiatan sehingga telah dirumuskan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. b. Dapat dirumuskannya strategi untuk meng­ optimalkan serta memantapkan kegiatan tahun 2011 sehingga berbagai kelemahan pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali. c. Dihasilkannya draft rencana kegiatan tahun 2012 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan usulan anggaran kegiatan tahun 2012. d. Tersusunnya Pedoman pengawasan Program BOK yang akan dijadikan panduan dalam pelaksanaan audit Program tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen PKPT Inspektorat Jenderal Kemkes RI tahun 2011. Rumusan hasil Rapat Kerja Pengawasan tersebut selanjutnya menjadi acuan semua pihak dalam melaksanakan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam menunjang tugas dan fungsinya sebagai APIP. (DM.)

Gelar Pengawasan Sebagai langkah menuju perbaikan kualitas Laporan

Adalah Inspektorat I yang pertama kali melakukan

Hasil Audit (LHA), Inspektorat Jenderal Kementerian

gelar pengawasan, dengan memilih lokasi yang relatif

Kesehatan RI melakukan gelar pengawasan pada

aman dari gangguan pihak ketiga yang dianggap

audience terbatas khusus internal masing-masing

dapat mengganggu kegiatan, ataupun pihak lain

Inspektorat. Perbaikan LHA dapat dilakukan atas

yang akan mencuri dengar atau mencuri informasi

hasil diskusi dan keputusan yang diambil ketika

hasil audit yang sifatnya rahasia, yaitu di Bapelkes

itu. Lantas apa yang digelar? Tentu saja hasil audit

Cilandak-Jakarta Selatan.

pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang baru selesai dilaksanakan (tgl. 24 Februari s.d 10 Maret 2011) dan belum diterbitkan LHA. Alokasi waktu yang diberikan untuk masing-masing Tim adalah satu jam, dengan kegiatan pokok adalah penyajian hasil audit oleh Tim, dilanjutkan dengan diskusi, pengarahan dari pengendali mutu/ pengendali teknis, dan pengarahan dari Inspektur. Atas gelar pengawasan ini terdapat lesson learn yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan audit, terutama untuk menambah wawasan dan perbendaharaan dalam merangkai temuan menjadi temuan yang apik dan berbobot dan kegiatan gelar pengawasan seperti ini tetap dilaksanakan pada setiap selesai penugasan audit.

Tepat jam 09.00 WIB sesuai jadwal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, Inspektur I (Drs. Wijono Budihardjo, MM) memberi pengarahan dan membuka kegiatan gelar pengawasan secara resmi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Auditor, calon Auditor, dan staf di Inspektorat I. Penyajian gelar pengawasan dibagi dalam enam kelompok sesuai dengan jumlah tim audit, dan yang tampil adalah para Ketua Tim. Sebagai penyaji pertama Irwansyah,SE,M.Kes,M.Ak menyajikan hasil audit yang dilakukan di Prov.Aceh pada dua lokasi yakni di RSU Kab.Bener Meriah dan Dinas Kesehatan Kab.Aceh Utara, dimoderatori oleh Edward Harefa,SE,MM. Karena tampilan pertama dan kasus yang diangkat cukup rumit, maka diskusi memakan waktu yang lebih lama dari alokasi yang dijadwalkan, dari 1 jam menjadi 2 jam. Waduh… Presenter berikutnya Istijono,SH dengan moderator Natal B.Payuk,SE,M.Kes yang menggelar hasil audit di RSU Mardi Waluyo dan RSU Ngadi Waluyo Prov. Jawa Timur. Penyaji ketiga, Sri Susilorini,S.Sos,M.Ak dengan moderator Irwansyah,SE,M.Kes menggelar hasil audit di RSU Karang Anyar dan RSU Mawardi Prov.Jawa Tengah.

Foato bersama Inspektur dan Auditor Inspektorat I seusai gelar pengawasan.

Seusai isoma, dilanjutkan penyaji keempat Drs. Askadi,Apt,M.Pharm dengan moderator Istijono,SH,

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 33

menggelar hasil audit di RSU Kardinah dan RSU

Kab Bogor dan RSU Sekarwangi, Kab.Sukabumi

Bendan. Prov.Jawa Tengah. Penyaji kelima Natal

Prov.Jawa Barat dengan moderator Parlaungan, SH,

B.Payuk,SE,M.Kes dengan moderator Edward

MH. Penyaji kelima Alamah, SE, M.Ak memaparkan

Harefa, SE, MM menggelar hasil audit di RSU

hasil audit di RSU Sungai Dareh dan RSU Padang

Ponorogo dan RSU Nganjuk Prov.Jawa Timur.

Panjang Prov.Sumatera Barat dengan moderator

Penyaji terakhir Supomo, SE, M.Kes dengan

Agus Saefudin, SKM, MKM. Meskipun audience

moderator Sri Susilorini,S.Sos,M.Ak menggelar hasil

sempat boring dan kelelahan mengikuti gelar

audit di RSU Purbalingga dan RSU Prof.Dr.Margono

pengawasan secara marathon, kegiatan tetap harus

Prov.Jawa Tengah.

berjalan. Eko Budi Satrio, SE, MM sebagai penyaji

Pada jam 17.30 WIB Inspektur I menutup kegiatan gelar pengawasan secara resmi dengan beberapa catatan diantaranya adalah perlu perbaikan beberapa LHA. Seperti sepakat dengan Inspektorat I, pelaksa­naan gelar pengawasan Inspektorat II pun dilaksanakan di Bapelkes Cilandak-Jakarta Selatan. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 jam 09.00 WIB Inspektur II dr. Zusy Arini Widyati, MM membuka secara resmi gelar pengawasan dengan beberapa wejangan kepada

dari Tim audit RSU Pembalah Batung Amuntai dan RSU Balangan Prov.Kalsel dan Supriatna, SE selaku moderator. Penyaji terakhir oleh Hotmedi Listia Doriana, SKM, MKM memaparkan hasil audit di RSU Ciamis dan RSU Majalengka Prov.Jawa Barat yang di moderatori Kanser Arif Ardiyanto, SKM. Tak terasa bergulirnya waktu pada pukul 18.30 gelar pengawasan berakhir dan ditutup oleh Inspektur II dengan beberapa catatan diantaranya adalah perlu perbaikan beberapa LHA.

30 orang Auditor dan calon Auditor. Penyajian gelar pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing Ketua Tim dari 7 Tim Audit yang dilaksanakan pada 4 provinsi. Sebagai penyaji pertama Dian Ambarini, S.Sos memaparkan hasil audit yang dilakukan di 2 lokasi yaitu RSU Kota Jambi dan RS Daud Arif Kuala Tungkal Prov.Jambi dengan Moderator Malek, SKM. Penyaji kedua Arif Budiawan, SH, MM memaparkan hasil audit di RS Tebo dan RS Thalib Kerinci Prov. Jambi yang dimoderatori Hartono, SKM, M.Kes. Penyaji ketiga Adi Buntaran,SH memaparkan hasil audit di RSU Kuningan dan RSU Waled Cirebon Prov. Jawa Barat dengan moderator Atik Purwasantika,

Saat berlangsungnya gelar pengawasan Inspektorat III

Inspektorat III melaksanakan gelar pengawasan

SKM, MKM. Seusai isoma, kegiatan dilanjutkan

ditempat yang berbeda yaitu di Puri Denpasar-Jakarta

untuk 4 Tim Audit lainnya. Adalah Retno Budiarti,

Selatan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011.

SST, MM yang memaparkan hasil audit di Dinkes

Diawali dengan pembukaan dan pengarahan oleh

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 34 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Inspektur III Arsil Rusli, SH, MH pada jam 08.30

Inspektur IV Drs.Mulyanto, MM. Persenter pertama

WIB seluruh Auditor dan calon Auditor Inspektorat

yang melakukan pemaparan adalah Jarwoto, S.Sos,

IV aktif mengikuti gelar pengawasan. Kesempatan

MM dimoderatori oleh drg. Emilda Hutahaean,

pertama diberikan kepada Ketua Tim Sunaedi Pradja,

MM yang menggelar hasil pengawasan pada RSUD

SP, M.Kes yang memaparkan hasil audit pada RSU

Tanjung Pura dan RSU Kumpulan Pane Provinsi

Pekan Baru dan RSU Bangkinang Prov.Riau, dengan

Sumatera Utara, kemudian dilanjutkan dengan

moderator R. Haryono Sulis Effendi, SH, MM.

penyaji kedua oleh drg. Emilda Hutahaean, MM

Selanjutnya dengan moderator yang sama, penyaji

yang dimoderatori oleh Drs. R. Denny Wijaya,

kedua drg.Kuntjoro Srisadono yang memaparkan

MM yang menggelar hasil pengawasan pada RSU

hasil audit pada RS Sidoarjo dan RSU Sudarsono

Perdagangan dan RSU Pematang Siantar Provinsi

Pasuruan Prov.Jawa Timur. Penyaji ketiga Hendro

Sumatera Utara. Persenter ketiga adalah Drs. R.

Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom dengan moderator

Denny Wijaya, MM dan dimoderatori oleh Warseno,

Heru Arnowo, SH, MH memaparkan hasil audit

S.Kom, MM yang memaparkan hasil pengawasan

pada RSU Gumawang dan Dinkes Kab. Oku Timur

pada RSU Sinaga Pangururan dan RSU Pandang

Prov.Sumatera Selatan. Usai isoma, Zaenudin, S.Sos,

(Sibolga) Provinsi Sumatera Utara. Setelah Ishoma

MM mendapat kesempatan keempat menyampaikan

pemaparan dilanjutkan oleh Warseno, SKom, MM

hasil audit pada RSUD Kepanjen Malang dan RSUD

dan dimoderatori oleh Sarif Hidayat, S.Kep yang

Mojokerto Prov.Jawa Timur dengan moderator Heru

menggelar hasil pengawasan pada RSUD Tais

Arnowo, SH, MH. Dua penyaji terakhir dimoderatori

dan Balai Labkes Bengkulu Provinsi Bengkulu,

oleh Suharto, SH yaitu Tati Hermawati, S.Sos,

selanjutnya penyaji kelima adalah Sarif Hidayat,

MM menyajikan hasil audit di RSUD Lanto DG

S.Kep dan dimoderatori oleh M. Yusuf, S.Sos, M.Ak

Pasewang dan RSU Prof.Dr.HM.Anwar.M Prov.

yang menggelar hasil pengawasan pada RSUD Rubini

Sulawesi Selatan, yang kemudian dilanjutkan oleh

Mempawah dan RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Drs. Suparno, MM yang menyampaikan hasil audit di

Provinsi Kalimantan Barat. Penyaji terakhir adalah

RSU Jailolo dan Dinas Kesehatan Prov.Maluku Utara.

M.Yusuf, S.Sos, M.Ak dan moderator Jarwoto, S.Sos,

Jam 18.00 WIB Inspektur III menutup secara resmi

MM yang menggelar hasil pengawasan pada RSUD

kegiatan gelar pengawasan, dengan beberapa catatan

Namela dan Dinkes Kab. Pulau Buru Provinsi

diantaranya adalah perlu perbaikan beberapa LHA.

Maluku. Pada jam 17.30 WIB Inspektur IV menutup

Tak mau ketinggalan dengan lainnya, Inspektorat IV menyelenggarakan gelar pengawasanpun di Bapelkes Cilandak-Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011. Acara dimulai jam 09.00 pagi dan diikuti oleh

kegiatan gelar pengawasan secara resmi dengan beberapa catatan diantaranya adalah perlu perbaikan beberapa LHA. (IR, RB, ES, WH).

seluruh Auditor, didahului dengan pengarahan dari

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 35

Saat embun pagi perlahan menguap bersama

Korupsi (TPK). Keberadaan Auditor Investigasi

kehangatan mentari pagi, ketokan palu podium oleh

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

Inspektur Investigasi Kemkes mewakili Inspektur

bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku

Jenderal Kemenkes RI menandai pembukaan

aparat pengawas internal sehingga mampu

acara Pelatihan Auditor Investigasi gelombang

mendukung kinerja Inspektorat Jenderal pada

kedua yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

khususnya dan Kementerian Kesehatan pada

Kemenkes RI bekerja sama dengan Pusdiklat

umumnya. Pada kesempatan tersebut Inspektur

BPKP. Dalam sambutan tertulisnya, Inspektur

Jenderal juga menyampaikan komitmen dan

Jenderal Kemenkes RI menyatakan tujuan

dukungannya terhadap pengembangan dan

sekaligus harapannya terhadap pembentukan

optimalisasi pelaksanaan tugas auditor investigasi.

Inspektorat Investigasi. Harapan yang besar

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah

ini ditujukan kepada Auditor Investigasi yang

dengan meningkatkan kompetensi dan wawasan

dianggap sebagai ujung tombak dalam penanganan

para Auditor Investigasi dalam bentuk pendidikan

kasus-kasus yang berindikasi Tindak Pidana

dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan.

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 36 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Pelatihan Investigasi dilaksanakan mulai tanggal

yang masih hangat dan aktual yang terjadi di

28 Februari 2011 sampai dengan 4 Maret 2011

berbagai kementerian termasuk kasus-kasus

diikuti oleh 27 orang peserta, 19 orang dari Auditor

dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian

Inspektorat Investigasi dan 2 orang Auditor dari

Kesehatan.

masing-masing Inspektorat Wilayah I sampai IV. Dari sudut pandang profesionalisme, pelatihan ini sangat penting untuk memenuhi pedoman/ standar audit investigasi. Salah satu pernyataan dalam pedoman/standar audit investigasi adalah bahwa sebelum melaksanakan tugas, auditor Investigasi harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan investigasi. Maka diharapkan, seluruh Auditor Investigasi yang melaksanakan tugasnya harus sudah memiliki kompetensi sebagai Auditor Investigasi. Hotel Salak yang merupakan salah satu hotel kebanggan kota Bogor, terkesan cukup bersih dan nyaman. Suasana ini sedikit banyak memberikan nuansa yang berbeda dari pelatihan auditor investigasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu perbedaan lain dari diklat investigasi sebelumnya adalah bahwa dalam diklat ini panitia yang diketuai oleh Drs.Hadi Suprayitno, MM menghadirkan narasumber bukan saja dari widyaiswara BPKP namun juga menghadirkan narasumber dari latar belakang praktisi Auditor Investigasi BPKP yang telah memiliki pengalaman yang cukup lama. K ahadiran praktisi ini menciptakan suasana yang lebih berwarna karena

Materi pelatihan yang diberikan cukup menarik karena ada beberapa informasi baru yang belum pernah kita dapatkan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pelatihan-pelatihan sebelumnya. Tidak terasa lima hari telah berlalu, hari-hari pelatihan dilewati dengan kehangatan diskusi yang mampu dibangun secara baik oleh para nara sumber. Beberapa kasus juga diberikan untuk didiskusikan secara kelompok. Kasus-kasus tersebut mampu memberi tambahan wawasan yang sangat berarti bagi peserta pelatihan. Saat mentari telah condong kesisi barat cakrawala, Sekretaris Itjen Kemenkes RI, drg.S.R.Mustikowati,M.Kes secara resmi menutup Pelatihan Investigasi Auditor Kemenkes RI seraya berpesan agar para auditor investigasi yang telah mengikuti pelatihan dapat mengemban tugas sebaik-baiknya dan mampu memperaktikan ilmu investigasi yang telah dipelajari selama pelatihan. Kebersamaan selama 5 hari memberikan kesan mendalam, namun tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Sayonara. (KP)

mampu menghadirkan kasus-kasus investigatif

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 37

Istilah audit investigasi sudah lama kita kenal, namun banyak diantara kita belum mengetahui secera mendalam tentang istilah tersebut. Sebelumnya istilah yang sepadan dengan istilah audit i nve s t i g a s i y a n g digunakan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemkes RI adalah pemeriksaan khusus. Kedua istilah diatas tidak bisa diartikan sama persis, namun keduanya memiliki beberapa persamaan, minimal salah satu persamaanya adalah bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal, dan bukan merupakan bagian dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, istilah audit Investigasi semakin akrab kita dengar. Menindak lanjuti Permenkes tersebut, di lingkungan Inpektorat Jenderal Kemkes telah ditambah satu pejabat eselon II yaitu Inspektur Investigasi yang mengepalai Inspektorat Investigasi. Pasal 667 pada Permenkes tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan. Audit investigasi secara garis besar dibagi dalam enam tahap. Tahapan audit investigatif ini sedikit berbeda dengan tahapan yang dilakukan pada pemeriksaan operasional yang biasa dilakukan sebelumnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara garis besar proses pelaksanaan pemeriksaan atau audit investigatif dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu: Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 38 ||Inforwas Edisi 1 Th.

1. Tahap Pra Perencanaan Audit intestigatif merupakan respons terhadap sinyalemen atau informasi awal yang masuk ke unit kerja invertigasi. Sinyalemen awal atau informasi awal ini bisa merupakan pengaduan masyarakat, tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan pemeriksaan operasional, informasi dari mediamasa, maupun permintaan dari Menteri untuk melaukan audit investigasi atau audit tertentu. Pengaduan masyarakat biasanya belum memuat informasi yang spesifik namun masih bersifat general dan tendensius. Sehingga informasi awal itu perlu terlebih dahulu dianalisis atau ditelaah agar permasalahannya menjadi lebih jelas dan lebih objektif. Dari hasil telaah inilah kemudian permasalahan dianggap layak atau tidak untuk dilakuakan audit infestigatif. 2. Tahap Perencanaan Salah satu yang membedakan audit investigasi dengan audit operasional adalah adanya penyusunan hipotesis yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan. Hipotesis ini disusun berdasarkan hasil analisis dari berbagai kemungkinan penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia dan atas jawaban atas pertanyaan siapa, apa, mengapa, dimana, bilamana dan bagaimana (SIABIDIBA) yang dihasilkan pada kegiatan penelahaan awal. Selain menyusun hipotesis, dalam tahapan ini juga berbicara tentang penyususnan program audit, perencanaan sumber daya dan penerbitan Surat Tugas. 3. Tahap Pengumpulan Bukti Ada ungkapan yang harus diperhatikan oleh auditor investigasi yaitu ” Tidak Ada Bukti Tidak Ada Kasus”. Ungkapan di atas menunjukan bahwa bukti merupakan unsur yang sangat

penting dalam mengungkapkan suatu kasus penyimpangan tindak pidana korupsi. Audit investigatif biasanya akan bermuara pada proses hukum, maka auditor ivestigasi diharapkan mampu memahami bukti-bukti apa saja yang bisa dianggap sebagai bukti hukum. Tidak semua bukti audit bisa diakui dan digunakan sebagai bukti hukum dipersidangan. Untuk dapat memperoleh bukti-bukti, auditor diharapkan mampu memahami teknik-teknik pengumpulan bukti. Tehnik-tehnik pengumpulan bukti audit investigatif tidak jauh berbeda dengan tehnik pengumpulan bukti audit operasional. 4. Tahap Evaluasi Bukti Bukti yang telah dikumpulkan melalui penerapan berbagai teknik audit selanjutnya akan dianalisis untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesa. Melalui analisis bukti inilah maka kita bisa mengembangkan dan mencari bukti-bukti lain yang dapat digunakan untuk mendukung bukti yang telah kita dapatkan sebelumnya. Analisis bukti dapat mengambarkan sebuah rangkaian kejadian atau peristiwa. Rangkaian beberapa analisis bukti akan mampu memberikan gambaran secara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Rangkaian analisis bukti ini selanjutnya kita evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah ada keseauai dengan hipotesa yang telah kita bangun. Dalam tahap evaluasi bukti ini, memungkinkan adanya perubahan hipotesa apabila hasil evalusi bukti tidak mendukung hipotesa sebelumnya namun mengarah pada permasalahan yang sebelumnya tidak kita perkirakan. Hasil evalusi bukti inilah yang akan dapat menentukan apakah kasus tersebut terbukti atau tidak. 5. Tahap Pelaporan Tahapan penting dalam proses audit investigasi adalah proses dokumentasi. Proses dokumentasi ini biasanya disusun dalam bentuk laporan tertulis. Penyususnan laporan audit investigatif ini juga merupakan bukti bahwa auditor investigasi telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Pelaporan ini harus mampu

mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan menghindari sejauh mungkin mengungkapkan hal-hal yang masih bersifat subjektif dan bias. Laporan yang baik harus mampu menjawab pertanyaan SIABIDIBA. 6. Tahap Tindak lanjut. Tindak lanjut adalah tahapan terakhir dalam seluruh proses audit investigatif. Proses tindak lanjut ini harus dilakukan secara proporsional apalagi kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Tahap tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil temuan kita telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Pembagian tahapan audit investigasi ini secara teori memang terlihat terpisah dan terbagi dalam beberapa tahapan, namun dalam praktik pelaksanaannya batas-batas antara tahapan diatas tidak dilaksanakan secara terkotak-kotak. Tahapan ini perlu dipahami lebih sebagai sebuah kerangka berfikir kita dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi yang efektif sehingga mampu mencapai tujuan pemeriksaan yang diharapkan. Sebisa mungkin pelaksanaan tahapan ini dilakukan secara berjenjang, artinya sebelum masuk pada tahap proses selanjutnya, kita harus melakukan dulu proses tahap sebelumnya. Karena tahap proses sebelumnya akan memberikan pijakan untuk melakukan tahapan proses-proses selanjutnya secara lebih terarah. Misalnya tahap proses pra perencanaan harus dilaknasakan dulu sebelum menginjak proses tahap perencanaan, dan begitu pula tahap pengumpulan bukti, harus dilakukan dulu sebelum melakukan tahap proses evaluasi bukti. Akhirnya tahap tindak lanjut adalah tahap terakhir yang dilaksanakan, setelah melakukan seluruh tahapan-tahapan sebelumnya. Daftar Pustaka: Modul Pelatihan Auditor Investigasi, Pusdiklatwas BPKP. *) Kadek Pandreadi, S.Pd, MM Lahir: Singaraja, 29 Oktober 1969 Pendidikan Terakhir: S2 Manajemen Mulai bekerja di Itjen Kemkes: Tahun 2008 Email: [email protected]

Inforwas Edisi 1 Th. th. 2011

| 39

juga akan berakibat pada gangguan fungsi hati yang ditandai dengan meningkatnya kadar ensim GPT dan GOT.

Sebagai Auditor kesehatan kita selalu ingin bekerja memberikan hasil optimal, namun terkadang kita melupakan kesehatan saat melaksanakan kegiatan di daerah maupun saat berada di lingkungan keluarga. Kita tentunya tidak ingin aktifitas kita nantinya terhambat dengan kondisi fisik yang tidak optimal, ataupun kita tidak bisa menikmati hasil kerja kita, karena harus berhadapan dengan kesakitan. Berikut ini disampaikan beberapa pola hidup sehat dan makanan sehat buat kita semua. Semoga bisa bermanfaat. 1. Hindari tidur terlalu malam Tidur terlalu malam akan membuat tubuh memproduksi zat karsinogen penyebab kanker. Malam hari pukul 23.00-01.00: saat proses de-toxin (pembuangan racun atau pembersihan dalam tubuh) di bagian hati, harus berlangsung dalam kondisi tidur pulas. Dini hari pk 01.00-03.00: proses de-toxin di bagian empedu, juga berlangsung dalam kondisi tidur. Dini hari pk 03.00-05.00: detoxin di bagian paru-paru. Sebab itu akan terjadi batuk yang hebat bagi penderita batuk selama durasi waktu ini. Toxin atau zat racun ini jika tidak dibuang dari tubuh akan menjadi zat karsinogenik. Karena proses pembersihan (de-toxin) telah mencapai saluran pernafasan, maka tak perlu minum obat batuk agar supaya tidak merintangi proses pembuangan kotoran. Tidur terlalu malam Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 40 ||Inforwas Edisi 1 Th.

2. Olahraga yang Cukup Sediakan waktu untuk olahraga setiap hari 30-60 menit, dan disarankan pagi hari. Alasan penting olahraga secara rutin adalah: (a). Menurunkan lemak. Dengan melakukan olahraga akan membantu menghilangkan bahaya lemak dari tubuh. Semakin tinggi proporsi lemak dalam tubuh, semakin besar kemungkinan terkena kanker, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. (b). Meningkatkan otot. Otot akan lebih kuat serta kulit akan lebih kencang dengan melakukan olahraga teratur. (c). Meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Olahraga seperti latihan aerobik dapat menjaga jantung dan membuat pembuluh darah semakin kuat. (d). Kulit berkeringat dan akan terlihat lebih baik. (e). Menghindari kenaikan berat badan jangka panjang. (f). Menjaga kesehatan psikologis. Cara yang baik untuk mengatasi depresi dan perubahan suasana hati adalah dengan olahraga teratur, karena olahraga teratur dapat meningkatkan kebugaran pada pikiran serta meningkatkan suasan hati. 3. Sarapan setiap pagi hari Sarapan memberi modal energi untuk berktivitas sepanjang hari. Sarapan memperbaiki kemampuan berpikir dan menjaga tetap berada dalam penampilan mental terbaik. Sarapan menyediakan bahan bakar bagi otak untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan ingatan.

4. Tidak merokok Setiap kali menghirup asap rokok (perokok aktif maupun perokok pasif), berarti juga mengisap lebih dari 4.000 macam racun! Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan, kenyataan ini tidak dapat kita mungkiri. Banyak penyakit telah terbukti menjadi akibat buruk merokok, baik secara langsung maupu n tidak langsung. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker osefagus, bronkhitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Telah ditemukan 4.000 jenis bahan kimia dalam rokok, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), di mana bahan racun ini lebih banyak didapatkan pada asap samping, misalnya carbon monoksida (CO) 5 kali lipat lebih banyak ditemukan pada asap samping daripada asap utama, benzopiren 3 kali, dan amoniak 50 kali. Bahan-bahan ini dapat bertahan sampai beberapa jam lamanya dalam ruang setelah rokok berhenti. 5. Hindari pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang lainnya Secara umum semua jenis narkoba jika disalah­ gunakan akan memberikan empat dampak sebagai berikut: a. Depresan: Pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri. b. Halusinogen: Pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada). c. Stimulan: Mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama kelamaan sarafsarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian.

d. Adiktif: Pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapat­kannya, maka tubuhnya akan ada pada kondisi kritis (sakaw). 6. Hindari pola makan yang berlebihan Makan berlebihan berpengaruh pada BAB (buang air besar). Itu artinya tubuh tidak butuh makanan “lebih” tersebut. Dalam dunia engineering, keadaan seperti disebut keadaan yang tidak efisien. Trend yang ada sekarang adalah banyak makanan tinggi lemak dan gula. Banyak orang yang makannya 2 kali sehari lebih gemuk dibanding yang makan 3 kali sehari. Hal ini menunjukan bahwa sering makan dalam jumlah sedikit lebih baik daripada jarang makan tapi dalam porsi besar. Suka ngemil merupakan biang kerok obesitas baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Frekuensi ngemil paling tinggi adalah pada sore-malam hari, yaitu saat santai menonton TV. Aktivitas fisik yang kurang. Di zaman serba praktis dan mudah ini, orang cenderung lebih malas bergerak. Apalagi dengan hadirnya remote TV, supir pribadi, lift, eskalator dan kemudahan-kemudahan lainnya menyebabkan pengeluaran energi berkurang sedangkan pemasukannya tetap atau malah berlebih. 7. Hindari jajan dipinggir jalan Disinyalir jajanan pinggiran jalan banyak meng­ gunakan pemanis, pewarna berbahaya dan pengawet, menggunakan air mentah sebagai bahan baku, jajanan di pinggir jalan biasanya tidak higienis sebab tercemar mikroorganisme, parasit, atau bahan racun kimiawi (pestisida). Muntah dan diare sehabis mengonsumsi jajanan paling sering ditemukan. Telur cacing juga dapat pula dibawa oleh jemari penjaja makanan (gado-gado, rujak, buah dingin, karedok, ketoprak) bila penjaja makanan (food handle) mengidap penyakit cacing. Disinyalir juga kebanyakan jajanan gorengan pinggir jalan juga menggunakan minyak goreng bekas, kalau minyak goreng yang sudah dioploas dengan minyak lain yang lebih murah. Minyak

Inforwas Edisi 1 Th. 2011 th. 2011

| 41

goreng oplosan ini yang diduga membahayakan kesehatan. minyak goreng bekas (jelantah) bersifat karsinogenik juga. 8. Kurangi makanan berkolesterol tinggi Apabila terlalu banyak kolesterol dalam darah, kelebihan kolesterol dapat menimbulkan jaringan tipis dan plak pada dinding arteries di seluruh tubuh, Lempengan plak yang menempel pada dinding pembuluh darah ini disebut sebagai atherosclerosis. Lempingan plak yang terkumpul akan mengeras dan mempersempit aliran pembuluh darah artery, mengurangi atau menghentikan aliran darah. Selain itu, keras dan tidak fleksibel menjadikan pembuluh darah arteri robek. Bila aliran darah tersebut diblokir karena penyempitan pembuluh arteries atau bekuan darah dapat terjadi kerusakan jaringan secara serius dapat menjadi serangan jantung dan stroke. Makanan yang harus diwaspadai adalah: sosis daging, kepiting, udang, kerang/ siput, belut, santan kelapa, susu sapi, susu sapi cream, coklat/cacao, mentega/ margarine, jeroan sapi, kerang putih/ tiram/ remis, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telor ayam, otak sapi, telor burung puyuh. 9. Banyak konsumsi daging ikan, terutama yang hidup di laut dalam Ikan, selain mengandung protein, vitamin, dan mineral, juga mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik bagi tubuh. Asam lemak omega 3, antara lain DHA dan EPA, mempunyai efek mengurangi peradangan dalam tubuh. Karena efek tersebut, maka senyawa ini dianggap dapat mengurangi risiko timbulnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu, omega 3 juga berperan untuk mencegah timbulnya penyakit yang juga berkaitan dengan peradangan, yaitu alzheimer dan demensia vaskuler. omega 3 antara lain adalah ikan tuna, meckerel, dan sardin. Ikan lain juga mengandung omega 3, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Walaupun demikian, ikan tersebut tetap dianjurkan dikonsumsi karena merupakan sumber protein dengan kalori rendah.

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 42 ||Inforwas Edisi 1 Th.

10. Hindari makanan yang mengandung bahan pengawet, zat pewarna, pemanis buatan Menurut menteri Kesehatan No 722/Menkes/ RI/Per/IX/88 pengawet yang dilarang adalah formalin dan boraks. Formalin sebenarnya merupakan pengawet yang digunakan untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Ada beberapa pewarna terlarang yang tidak boleh digunakan untuk bahan pangan yaitu: Metanil Yellow (kuning metanil), Rhodamin B (berwarna merah). Kedua pewarna ini dilarang digunakan dalam bahan pangan walaupun jumlahnya sedikit, karena dapat menyebabkan kanker. 11. Banyak mengkomsumsi makanan berserat Makanan berserat juga banyak terkandung dalam buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan berserat akan membantu sekali dalam hal men urunkan kolesterol, memperindah kulit, rambut dan kuku, mencegah usus buntu, membantu mengatasi anemia, membantu perkembangan bakteri baik dalam usus, memperbaiki mood, membantu mengatasi diabetes, mencegah sembelit, membantu menurunkan berat badan, membuat awet muda, membantu mencegah kanker usus besar dan kanker payudara, dan membantu proses detoksifikasi. 12. Kurangi minuman bersoda Minuman bersoda itu membahayakan ginjal, meningkatkan risiko diabetes, meningkatkan risiko obesitas, meningkatkan risiko tulang rapuh, meningkatkan risiko kanker pankreas, meningkatkan kerusakan pada gigi, meningkatkan ketergantungan pada kafein. Ada baiknya anda segera mengganti menu minuman bersoda dengan minuman lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Misalnya, susu sapi, susu kedelai, air putih, teh hijau, teh hitam, jus buah-buahan, atau yoghurt. Dengan begitu, anda akan terhindar dari risiko penyakit-penyakit serius yang mengancam tubuh. 13. Hindari minuman beralkohol Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar

yang terkandung di dalamnya : Bir, Green Sand 1% - 5%, Martini, Wine (Anggur) 5% - 20%, Whisky, Brandy 20% -55%. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan rilek, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional ( sedih, senang, marah secara berlebihan ) muncul akibat ke fungsi fisik - motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. 14. Pilihlah suplemen yang tepat bagi anda Vitamin merupakan senyawa yang dibutuhkan untuk mengatur fungsi metabolisme dalam tubuh, perbaikan sel dan mencegah penuaan dini. Vitamin A, D, E, dan K larut lemak, sedangkan B dan C larut dalam air. Akibat stress, perubahan pola makan serta lingkungan yang makin berpolusi, kadar vitamin dalam tubuh pun berkurang. Kondisi ini memengaruhi imunitas, sehingga daya tahan tubuh menurun. Untuk mengatasinya banyak orang yang mengonsumsi vitamin dalam bentuk suplemen. Suplemen adalah nutrisi yang ditambahkan kala tubuh membutuhkannya untuk proses metabolisme, misalnya saat stress atau dalam masa penyembuhan atau pada olahragawan. Namun bila tubuh tidak membutuhkan dan kita tetap mengkonsumsinya, maka akan terjadi kelebihan sehingga suplemen tidak lagi aman bagi tubuh. 15. Rekreasi Orang yang pergi berlibur tak lain bertujuan untuk merilekskan pikiran akibat kejenuhan hidup sehari-hari beserta permasalahannya yang dihadapi. Sudah barang tentu ini akan memberikan dampak positif bagi diri seseorang. Berkunjunglah ke tempat-tempat rekreasi

yang menyajikan sesuatu yang Anda sukai. Misalnya jika anda peminat wisata alam yang fanatik, anda bisa pergi ke objek wisata alam yang menarik. Jika pikiran anda sudah tenang dan santai, maka anda akan punya solusi yang baik dalam memecahkan berbagai persoalan. Auditor mempunyai kesempatan lebih luas untuk melakukan rekreasi diberbagai tempat, disela-sela aktivitas audit.

Daftar Pustaka 1. 2.

Dr. Arisman, MB, Gizi Dalam Daur Kehidupan, EGC, Jakarta, 2004 Sheldon G. Sheps, M.D. Mayo Clinic Hipertensi, Rochester Minnesota, 2005 3. http://www.dluvux.com/2010/07/jangan-tidur-terlalu-malam.html 4. http://kosmo.vivanews.com/news/read/132205-pentingnya_olah_ raga_rutin 5. http://www.indonesiaindonesia.com/f/6904-manfaat-sarapankesehatan-tubuh/ 6. http://ahyarwahyudi.wordpress. com/2009/02/22/ 7. http://www.anneahira.com/narkoba/bahaya-narkoba.htm 8. http://zicoe.com/2010/04/18/obesitas-demi- tuhan-hindarilah/ 9. http://indhiika.wordpress.com/2009/03/11/hati-hati-jajan-dipinggir-jalan/ 10. http://ibudanbalita.com/diskusi/pertanyaan/20294/BahayaMakanan-Jajanan-di-Sekitar-Kita 11. http://gambarhidup.blogspot.com/2009/05/bahaya-kolesteroltinggi.html 12. http://www.ahliwasir.com/products/214/0/Resiko-KolestrolTinggi-Bahaya-Top-2/ 13. http://nindyasari.blogspot.com/2008/06/hati-hati-kolesteroltinggi.html 14. http://www.wartamedika.com/2008/11/manfaat-makan-ikan.html 15. http://www.balita-anda.com/ensiklopedia-balita/228-manfaatikan-untuk-kesehatan-.html 16. http://www.kompas.com/swara/index.htm 17. http://heavenlyblush.com/blog/2010/09/18/pengawet-pemanispewarna-mana-yang-aman/ 18. http://id.shvoong.com/medicine-and-health/nutrition/197455612-manfaat-makanan-berserat/ 19. http://doktersehat.com/2010/09 20. http://www.pdgi-online.com/v2/index.php?option=com_content &task=view&id=294&Itemid=1 21. /27/bahaya-minuman-bersoda/ 22. http://doktersehat.com/2010/09/27/bahaya-minumanbersoda/#ixzz1GqMa3WSk 23. http://doktersehat.com/2008/07/28/suplemen-vitamin-perlukah/ 24. http://doktersehat.com/2008/07/28/suplemen-vitaminperlukah/#ixzz1H3LfZvZK 25. http://galuhsurya.wordpress.com/2008/11/07/bahaya-minumanbersoda/ 26.http://pramuka.webege.com/index.php?option=com_content&view =article&id=290:mengenal-bahaya-minuman-keras&catid=57:binawawasan&Itemid=80 27.http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/ polkam/2010/04/11/14900/Tiga-Manfaat-Suplemen-ALA 28.http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&vie w=article&id=56637:manfaat-rekreasi&catid=83:travel&Itemid=96 *) Dr. Merki Rundengan,MKM Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

Inforwas Edisi 1 Th. th. 2011

| 43

Tentu saja tidak ada hubungan antara obat cacing dan cakupan imunisasi. Tetapi kedua hal t e r s e b u t y a n g a k a n s ay a ungkap dalam peristiwa yang pernah saya lakukan selama menjalankan tugas di Pus­ kesmas daerah sangat terpencil di Papua Barat. Kejadian pada tahun 1997 ketika saya ditugaskan sebagai CPNS lulusan SPK Depkes Sorong. Berikut sekelumit kisah Obat Cacing dan Cakupan Imunisasi. Obat Cacing Sesungguhnya sudah terbayang sebelumnya bahwa saya akan ditugaskan di daerah yang transportasinya sulit, di Puskesmas Inawatan. Meskipun kecamatan tempat saya bertugas termasuk dalam Kab.Sorong, namun perjalanannya harus ditempuh dengan menggunakan kapal laut perintis dan harus singgah bermalam terlebih dahulu di Teminabuan(sekarang Ibukota Kab.Sorong Selatan), kemudian dilanjutkan ke Desa Mugim, baru dapat mencapai Kecamatan Inanwatan. Alhasil perjalanan tersebut membutuh­kan waktu selama dua hari. Pada waktu itu transportasi yang ada hanya melalui Pesawat Terbang Perintis dan Kapal Laut perintis, namun Pesawat hanya ada satu minggu sekali dari Sorong ke Inanwatan dan hanya mampu memuat 17 penumpang, dengan biaya yang tentu saja cukup mahal bagi seorang CPNS golongan II/a. Maka satu-satunya sarana transportasi yang dapat saya gunakan adalah kapal perintis yang hanya datang sekali sebulan sekali dengan biaya terjangkau dan tentu saja ditambah bonus mabok laut yang dialami oleh sebagian penumpang, termasuk saya. Wilayah kerja Puskesmas Inanwatan meliputi 20 desa yang semuanya hanya bisa ditempuh melalui transportasi air (laut dan sungai). Desa terjauh adalah Atori dengan jarak waktu tempuh selama delapan jam dengan menggunakan long boat mesin 40 PK. Berselang beberapa bulan saya bertugas di Puskesmas tersebut, Camat Inanwatan mendapat surat dari Kepala Desa Tambani yang isinya antara lain menyatakan bahwa di Desa Tambani banyak orang sakit dan sudah 20 orang meninggal dunia. Lantas Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 44 ||Inforwas Edisi 1 Th.

pak Camat memanggil Kepala Puskesmas untuk segera bertindak mengatasi masalah tersebut. Kepala Puskesmas kemudian memerintahkan saya dan seorang teman untuk berangkat ke desa itu. Alkisah, berangkatlah kami dengan menggunakan longboat motor tempel bermesin kecil 15 PK, dengan sarat muatan dan otomatis jalannya merayap. Tiba di lokasi desa tujuan jam 5 sore. Bak pejabat penting, sambutan Kepala Desa beserta sebagian besar warga desa luar biasa, membuat kami takjub. Tatapan warga penuh harap atas kedatangan kami, namun Kepala Desa mengatakan bahwa kami harus istirahat dulu dan diharapkan besok baru baru melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Saya menolak dan terheran-heran atas ajakan istirahat tersebut. Bagaimana bisa kami istirahat bila mengingat surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat bahwa banyak warganya yang sakit,dan sudah 20 orang meninggal. Yang lebih mengherankan lagi adalah kami lihat tidak melihat ada tanda-tanda orang berduka cita. Untuk menghilangkan rasa penasaran, lantas saya bertanya kepada Kepala Desa tentang kematian, siapa-siapa yang meninggal, apa penyebabnya, dan saya ingin melihat buku pencatatan kematian yang ada di kantor desa. Jawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa sebetulnya cukup membuat kesal karena ternyata data orang meninggal yang dilaporkan adalah jumlah orang yang meninggal dalam satu tahun terakhir, dengan penyebab kematian yang wajar, bukan karena suatu kejadian Luar Biasa (KLB). Adapun alasan membuat surat ke Camat adalah karena seudah lebih dari setahun, desa tersebut tidak pernah dikunjungi oleh petugas kesehatan. Alahmaaaaak.. Karena masyarakat sudah berkumpul di Balai Desa, saya berfikir bahwa untuk pelayanan kesehatan tidak harus menunggu besok, tapi langsung dilakukan saat itu juga. Saya meminta kepala desa agar menyiapkan air minum dalam jumlah banyak. Kepala desa mengira saya sangat kehausan akibat menempuh perjalanan panjang sehingga perlu disiapkan air minum dalam jumlah yang banyak sekali. Setelah kami melakukan pendataan warga, saya meminta semua yang hadir (kecuali anak dibawah usia satu tahun) untuk minum obat cacing (pyrantel pamoate) sesuai dosis dengan air minum yang sudah di sediakan. Disamping juga diberikan pelayanan kesehatan lainnya sesuai keluhan/penyakitnya.

Tak terasa hari sudah malam,dan semua masyarakat sudah kami layani. Kami diberikan tempat istirahat di sebuah pondok darurat yang terbuat dari papan dengan tempat tidur hanya dari papan dan tanpa tikar, kasur, ataupun bantal. Peneranganpun hanya dengan menggunakan lampu kaleng bersumbu kain dengan bahan bakar minyak tanah. Bisa dibayangkan apakah kami bisa tidur ketika seekor nyamuk (beserta gerombolannya) menemani waktu istirahat sampai dini hari. Pada jam 5 pagi waktu setempat, tiba-tiba ada yang menggedor pintu pondok dengan keras membuat kami terkaget-kaget. Pintu dibuka dan ternyata di depan pintu sudah banyak orang berkumpul, membuat hati bertanya ada apa gerangan? Ketika saya bertanya kepada salah seorang diantara mereka, apakah ada yang bisa dibantu? Jawabanya begini: “Tidak ada, kami hanya mau bilang bahwa masyarakat mau memberitahu dan mengucapkan terima kasih kalau obat yang semalam diberikan sudah sangat bagus”. Saya kembali bertanya: “Maksudnya obat bagus bagaimana? Orang itu menjawab: “Obat yang semalam di kasih bagus, karena kami semua pagi ini sudah berak cacing”. Astaga, lantas mereka semua pergi meninggalkan kami yang masih ternganga, dan jangan salahkan bila kemudian kami tertawa terbahak-bahak. Cakupan Imunisasi Tidak terasa sudah sepuluh tahun saya telah melaksa­ nakan tugas sebagai PNS, tanggal 16 Juni 2007 saya dipercayakan untuk memimpin Puskesmas Seget Kabupaten Sorong dengan wilayah dua distrik yaitu Distrik Seget (membawahi Kampung Seget, Malabam,Kasim,Kasimle Dan Tanjung Suka), dan Distrik Salawati Selatan (membawahi Kampung Sailolof, Kotlol,Maralol, Duriankari dan Waliam) kesemuanya dengan kategori desa terpencil. Jarak antara ibukota Kabupaten Sorong ke Distrik Seget sekitar 100 km melaui jalan darat dengan medan berat, sementara bila melalui laut diperlukan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Listrik hanya terdapat pada ibukota Distrik Seget yang hanya beroparasi dari jam 19.00 s.d. jam 22.30 WIT. Kegiatan Puskesmas ada dua macam yaitu kegiatan dalam gedung dan kegiatan luar gedung. Untuk kegiatan luar gedung jadwal kegiatan sudah dibuat. setiap tanggal 12 di Kampung Kasim dan Waliam, tanggal 14 di Kampung Seget, tanggal 16 Kampung Duriankari dan Maralol, tanggal 18 Kampung Malabam, tanggal 20 Kampung Kotlol dan Sailolof, tanggal 22 kampung Kasimle, tanggal 24 Kampung Tanjung Suka. Meskipun pada setiap bulan setiap

kampungnya sudah kami kunjungi, namun menurut catatan kami cakupan kerja belum mencapai target, terutama cakupan imunisasi. Sangat disayangkan jika bayi-bayi tidak diberi imunisasi. padahal pemerintah telah menyediakan anggaran cukup besar untuk program iminisasi ini. Kehidupan orang Papua di daerah terpencil pada umumnya masih bergantung kepada alam. Pada harihari biasa,sebagian besar dari mereka tinggal di hutan untuk mencari makan. Begitu juga dengan bayibayinya yang turut dibawa ke hutan. Hal demikian tentu saja sangat menyulitkan kami untuk mencapai target cakupan pemberian imunisasi bayi. Saya berpikir bagaimana caranya agar cakupan imunisasi bisa meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut memang diperlukan kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mayoritas penduduk Distrik Seget beragama Kristen, dan mereka akan keluar dari hutan pada hari Minggu untuk beribadah di gereja. Disitulah saya mendapat ide. Intervensi bagi kampung yang cakupan imunisasinya rendah adalah dengan melakukan kunjungan ulang pada hari Minggu sesudah pelaksanaan pelayanan rutin sesuai jadwal. Untuk itu saya berkoordinasi dengan Kepala Kampung dan Pendeta agar setelah selesai melakukan ibadah, masyarakat diarahkan langsung menuju Balai Desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kepada bayi dan bumil yang belum dapat imunisasi. Walhasil target cakupan pun tercapai.pada tahun 2008 dan 2009, dimana kampung-kampung di wilayah kerja Puskesmas Seget, cakupan imunisasinya bisa diatas 80%, bahkan ada yang 100%. Alhamdulillaah.. *) Rosbandi, SKM Kini bekerja sebagai tenaga fungsional keperawatan pada RSUD Sorong-Papua Barat.

th. 2011 Inforwas Edisi 1 Th. 2011

| 45

Etika Penulisan Artikel Buletin Inforwas Dewan Redaksi mengatur tata cara penulisan bagi para Kontributor agar setiap artikel yang akan ditampilkan dalam Buletin Inforwas memiliki suatu standard dan kriteria penulisan sebagai berikut: I. Muatan Buletin Inforwas: 1. Tulisan Auditor Tentang Pengawasan, yakni: a. Berkaitan dengan audit/pengawasan yang tajam dan analitis. b. Berupa artikel ilmiah/semi ilmiah, populer, laporan kerja, reportase, hasil penelitian, kajian, survei, evaluasi, tinjauan/ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, topik atau tema lain yang terkini. c. Belum pernah dimuat di media cetak lain. d. Karya asli atau saduran dengan mencantumkan sumbernya. 2. Issue Terkini, yakni: a. Mengulas issue yang sedang terjadi. b. Berkaitan dengan pengawasan. c. Didalam maupun diluar Itjen Kemenkes. 3. Pewajahan, yakni: a. Pengalaman pribadi Auditor atau Tim Audit / Sekretariat yang unik di lapangan, dapat dilampirkan foto kegiatan yang informatif. b.Profil satuan kerja yang berprestasi dalam hal, misalnya: 1). dalam waktu cepat menyelesaikan tindak lanjut LHP. 2). LAKIP. c. Profil tokoh. 4. Kajian Peraturan, yakni: a. Kajian dan telaahan atas peraturan2 baru dibidang penga­wasan sampai tingkat implementasi, oleh Pakar/Nara Sumber atau Auditor. b. Pengasuh artikel: Bp. Arsil Rusli, SH, MH (Inspektur III) 5. Tanggapan Auditor Terhadap Problem Sosial Pelayanan Kesehatan, yakni: a. Terhadap berbagai problem sosial terutama bidang pelayanan kesehatan. b. Terhadap issue terkini dibidang pengawasan. II. Pedoman Umum: 1. Naskah merupakan tulisan sendiri atau tim, dibidang pengawasan, yang belum dan tidak dipublikasikan dalam media cetak lain. 2. Naskah harus merupakan karya asli atau saduran. Bila mengambil atau mencuplik kalimat penulis lain, harus mencantumkan nama penulis atau sumbernya, yang kemudian diikuti dengan muatan analisis atau kajian dari penulis, sehingga terlihat benang merahnya, dan tidak semata-mata hanya menyadur/menjiplak kalimat/tulisan orang lain saja. 3. Artikel bukan merupakan bagian dari Standar Pengawasan Program (SPP) yang belum disyahkan Inspektur Jenderal Kemenkes RI. 4. Penulis harus melampirkan surat pernyataan bahwa tulisan yang dibuat adalah hasil karya sendiri dan bukan jiplakan. 5. Naskah harus diberi judul singkat, jelas dan informatif, yang menggambarkan materi yang akan disampaikan. 6. Sistematika penulisan naskah meliputi: judul, penulis, pendahuluan, sub-sub judul sesuai kebutuhan, penutup atau kesimpulan, dan kepustakaan/rujukan/referensi. 7. Penulisan kepustakaan terdiri dari nama pengarang, tahun, judul, edisi, penerbit. 8. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 9. Nama penulis, baik perorangan maupun kelompok, harus ditulis lengkap termasuk gelar, jabatan, dan unit organisasi, serta alamat/alamat email penulis, dan dapat disertai dengan electric file pasfoto penulis. III. Tatacara Penulisan: 1. Naskah diketik menggunakan komputer dengan ukuran kertas quarto/letter dengan margins : top 1”, bottom 1”, left 1”, right 1”. 2. Menggunakan huruf Arial, font size 12, paragraph line spacing : before 0 pt, after 0 pt, line spacing 1,5 lines, dengan muatan kurang lebih 4-10 halaman. 3. Naskah yang dikirim berupa 1 eksemplar print out, disertai dengan electric file yang dapat berupa CD, atau data yang dipindah dari flash disk. 4. Naskah yang telah diterima dewan redaksi tidak dapat diambil kembali. 5. Alamat pengiriman naskah: Sekretariat Dewan Redaksi Buletin Inforwas Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X5 No.4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Inforwas Edisi 1 th.2011 2011 46 ||Inforwas Edisi 1 Th.

Kegiatan Diklat JFA di Hotel Yasmin Puncak, Mei-Juni 2011

Workshop Reviu Laporan Keuangan - Januari 2011

Kegiatan Diklat Ketua Tim Auditor Juli 2011

Both Itjen (Rakerkesnas reg. 1 Jakarta) - Februari 2011

Kegiatan Rakerwas di Bali bulan Maret-April 2011

Sosialisasi Gratifikasi dan LHKPN Unit Utama - Februari 2011

Kegiatan penyusunan LAKIP 2010 - februari 2011

Foto bersama Irjen dan Pensiunan 2010 - Januari 2011

Diskusi kelompok (Workshop Program PengendalianGratifikasi) Januari 2011

Pelantikan eselon III & IV di lingkungan Inspektorat JenderalInforwas Edisi 1 th. 2011 Januari 2011

Inforwas Edisi 1 Th. 2011

| 47 | 47