KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL SALINAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR KEP- 657 /IJ/2011 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN DAN PENANGANAN INFORMASI TRANSAKSI KEUANGAN PEJABAT/ PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Menteri Keuangan telah memberikan penugasan kepada Inspektur Jenderal untuk mengoordinasikan permintaan informasi transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KMK.09/2011 tentang Penugasan kepada Inspektur Jenderal untuk Mengoordinasikan Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
b.
bahwa agar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, perlu menetapkan tata cara permintaan dan penanganan informasi transaksi keuangan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KMK.09/2011 tentang Penugasan kepada Inspektur Jenderal untuk Mengoordinasikan Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Permintaan dan Penanganan Informasi Transaksi Keuangan Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164);
2.
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KMK09/2011 tentang Penugasan kepada Inspektur Jenderal untuk Mengoordinasikan Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Pejabat/ Pegawai Kementerian Keuangan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMINTAAN DAN PENANGANAN INFORMASI KEMENTERIAN TRANSAKSI KEUANGAN PEJABAT/PEGAWAI KEUANGAN.
PERTAMA
:
Inspektur Jenderal menugaskan kepada Inspektur Bidang Investigasi untuk: a. menyiapkan permintaan informasi transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR KEP- 657 /IJ/2011 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN DAN PENANGANAN INFORMASI TRANSAKSI KEUANGAN PEJABAT/ PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN
TATA CARA PERMINTAAN DAN PENANGANAN INFORMASI TRANSAKSI KEUANGAN PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN A. PENDAHULUAN I. UMUM Tata Cara Permintaan dan Penanganan Informasi Transaksi Keuangan Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan ini merupakan petunjuk operasional dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KMK.09/2011 tentang Penugasan kepada Inspektur Jenderal untuk Mengoordinasikan Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Pejabat/ Pegawai Kementerian Keuangan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai salah satu pelaksanaan fungsi koordinasi, peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi. Informasi transaksi keuangan yang diberikan oleh PPATK dapat digunakan oleh Inspektorat
Jenderal
untuk
penyimpangan/penyalahgunaan
melakukan wewenang
oleh
audit
investigasi
pejabat/pegawai
terhadap Kementerian
Keuangan. Untuk dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka perlu adanya mekanisme permintaan dan penanganan informasi transaksi keuangan. Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini, hal tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). Berdasarkan hasil kajian terhadap pengaduan masyarakat, curent issue, permintaan pimpinan, atau pengembangan audit atau pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), IBI dapat meminta informasi transaksi keuangan kepada PPATK yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. IBI wajib mengadministrasikan informasi transaksi keuangan yang diperoleh, menggunakannya hanya dalam rangka penugasan dan tetap menjaga kerahasian informasi tersebut. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Kepada PPATK dan SOP Penanganan Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL -2II. DEFINISI 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 2. Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Inspektorat Bidang Investigasi yang selanjutnya disebut IBI adalah unit organisasi eselon II pada Inspektorat Jenderal yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap semua unsur Kementerian Keuangan. 4. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,
penarikan,
pemindahbukuan,
pentransferan,
pembayaran,
hibah,
sumbangan, penitipan, dari/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 5. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,
penarikan,
pemindahbukuan,
pentransferan,
pembayaran,
hibah,
sumbangan, penitipan, dari/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. B. TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PPATK 1. Permintaan informasi transaksi keuangan kepada PPATK dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 2. Permintaan informasi transaksi keuangan kepada PPATK didasarkan pada: a. hasil kajian Auditor IBI terhadap pengaduan ataupun current issue; b. pengembangan audit atau pulbaket, atas dugaan adanya aliran dana terkait Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan; dan c. permintaan pimpinan, unit eselon I lain atau pihak ketiga. 3. Dengan adanya permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, Inspektur Bidang Investigasi mengajukan Nota Dinas (ND) kepada Inspektur Jenderal disertai draft surat permintaan informasi transaksi keuangan kepada PPATK.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL -34. Mengingat sifatnya yang rahasia, maka: a. segala macam surat menyurat yang terkait dengan permintaan informasi transaksi keuangan
kepada
PPATK
didistribusikan
menggunakan
map/amplop
yang
tersegel/tertutup; dan b. arsip surat menyurat tersebut diadministrasikan tersendiri dan disimpan oleh Tata Usaha IBI. C. TATA CARA PENANGANAN DAN INFORMASI TRANSAKSI KEUANGAN 1. Inspektur Jenderal menerima surat PPATK dan memberikan disposisi kepada Inspektur Bidang Investigasi untuk dilakukan kajian dan menentukan tindak lanjut. 2. Inspektur Bidang Investigasi menugaskan auditor untuk membuat kajian serta merumuskan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan. 3. Tindak lanjut dari informasi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas adalah: a. apabila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dan informasi cukup lengkap, rekomendasinya adalah untuk dilakukan audit; b. apabila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan tetapi informasi tidak lengkap, rekomendasinya adalah untuk dilakukan pulbaket/surveillance; c. apabila indikasi adanya penyimpangan lemah, informasi disimpan menunggu perkembangan selanjutnya; dan d. apabila informasi transaksi keuangan dari PPATK merupakan permintaan atas suatu kasus yang sedang ditangani IBI, maka informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan penugasan. 4. Hasil kajian atas informasi transaksi keuangan tersebut, disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk mendapatkan arahan. 5. Pengelolaan dan pengadministrasian informasi transaksi keuangan dari PPATK dilaksanakan oleh Tata Usaha IBI dengan melakukan: a. penggandaan, perekaman dan penyimpanan berkas surat; b. pembuatan draft surat ucapan terima kasih dari Inspektur Jenderal kepada Kepala PPATK; c. penyerahan copy surat kepada auditor yang ditunjuk; dan d. penyimpanan berkas asli dalam odner/lemari khusus. 6. Mengingat sifatnya yang rahasia, maka semua surat menyurat yang terkait dengan penerimaan informasi transaksi keuangan kepada PPATK didistribusikan menggunakan map/amplop yang tersegel/tertutup.
