RENCANA STRATEGIS PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

RENCANA STRATEGIS PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Penyempurnaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas

yang

kemudian

dijabarkan

dalam

tujuan

dan

sasaran

dengan

penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut. Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini. Sidoarjo, 12 Juni 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Dr. A. MUDJIB AFAN, M.KES Pembina Utama Madya NIP. 19581009 198002 1 001 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV. JATIM

1


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .. ................................................................................... 1 Daftar Isi ............................................................................................... 2 Bab I Pendahuluan ............................................................................... 3 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 3 1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 6 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 8 1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................... 9 Bab II Gambaran Pelayanan SKPD ........................................................ 10 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 10 2.2. Sumber Daya SKPD ......................................................................... 13 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 22 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .................. 31 Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................... 37 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................................ 37 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................. 40 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI ........................ 47 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................ 51 Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan .................. 57 4.1. Visi dan Misi SKPD .......................................................................... 57 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................... 59 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ........................................................... 62 Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ............................................. 64 Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................... 81 Bab VII Penutup .................................................................................... 82

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV. JATIM

2


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Timur untuk lima tahun mendatang. Selain itu, renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Koperasi dan UMKM di Jawa Timur memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 29.145 unit hingga tahun 2013 dan sensus BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 6,8 juta. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Jawa Timur. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM melihat besarnya jumlah koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV. JATIM

3


karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur selama tahun 2014-2019 yang tertuang dalam rencana strategis ini. Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah implementasi Asean Economic

Community tahun 2015 yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Penyusunan rencana strategis SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana

perencanaan

pembangunan

nasional

terdiri

atas

perencanaan

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Peraturan

Daerah

sesuai

Pemerintah

No.

dengan 38

kewenangannya.

Tahun

2007

tentang

Dan

memperhatikan

Pembagian

urusan

pemerintahan, maka urusan Koperasi dan Usaha kecil dan menengah menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di mana proses ini tidak


4


terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Adapun tahapan penyusunan renstra dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Kementerian Koperasi & UKM RI Perumusan Isuisu strategis berdasarakan tupoksi

Analisis gambaran pelayanan SKPD

Pengolahan data & informasi

Penyusunan RPJMD

SE KDH ttg Penyusunan rancangan Renstra SKPD

sesuai

Perumusan strategi & kebijakan

Perumusan visi & misi SKPD

Perumusan tujuan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra-SKPD

Verifikasi Tdk sesuai

Verifikasi

Penetapan Renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renstra SKPD RENSTRA SKPD

Perumusan sasaran Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu tujuan & sasaran RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara subtansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019, renstra Kementrian Koperasi dan UMKM serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV. JATIM

5


dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014 – 2019 diaharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan public yang akuntabel, realible dan implementatif.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan rencana strategis Pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2009 – 2014 yaitu : 1)

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

4)

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


6


9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM); 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur; 12) Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 - 2025; 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019; 16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur; 17) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur


7


(UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana strategi Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD. Mengingat juga bahwa koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan. 1.4.

Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 20142019.


8


Bab II

: Gambaran Pelayanan Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

Bab III

: Isu – Isu Strategis Menjelaskan

identifikasi

permasalahan,

Telaah

visi

dan

misi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian penentuan isu-isu strategis Bab IV

: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta Arah Kebijakan Menjelaskan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab V

: Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

Bab VI

: Penutup


9


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Pelaksanaan Perda tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, yaitu : 1) Sekretaris,

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas mengendalikan

merencanakan, kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol. Sekretaris ini mempunyai fungsi : a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum


10


b) Pengelolaan administrasi kepegawaian c) Pengelolaan administrasi keuangan d) Pengelolaan administrasi perlengkapan e) Pengelolaan administrasi rumah tangga, humas dan protokol f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang h) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana. j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 2) Bidang

Kelembagaan,

mempunyai

tugas

melaksanakan

pelayanan

pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Angaran Dasar

Koperasi,

serta

pembubaran

Koperasi,

pemberdayaan

dan

pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi. Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi : a) Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi. b) Pelaksanaan pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi serta izin pembukaan Kantor Cabang Koperasi. c) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi. d) Pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian.


11


e) Pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Perkoperasian. f) Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi. h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3) Bidang

Usaha

Koperasi,

mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijakan

pengembangan dan pengawasan usaha Koperasi dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi b) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan usaha Koperasi c) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi d) Pelaksanaan pengawasan manajemen usaha Koperasi e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha Koperasi f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UMKM dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan kebijakan teknik dalam pengembangunan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. b) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara Koperasi dan UMKM dengan Koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) c) Pelaksanaan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah.


12


d) Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah. e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 5) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pengembangan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha Koperasi lintas Kabupaten/Kota Bidang Simpan Pinjam serta fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan. Bidang FP & USP ini mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi di bidang usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KPBR) b) Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan c) Pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit usaha Koperasi Simpan Pinjam d) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan. e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat. f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Disamping tugas pokok dan fungsi bidang, seksi dan sub Bagian, maka untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pendidikan dan latihan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, ditetapkan UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.


13


UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan, latihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia KUMKM, ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Penyusunan rencana pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian kediklatan. 2) Pelaksanaan pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi 3) Pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan Perkoperasian dan UMKM 4) Peningkatan kompetensi SDM dibidang diklat Koperasi dan UMKM 5) Pelaksanaan evaluasi pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi serta pelaporannya. 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dapat dituliskan sebagai berikut : 1) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 2) Sekretaris, terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan 3) Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas : Seksi Organisasi dan Tatalaksana; Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum; serta Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas


14


4) Bidang Bidang Usaha Koperasi, terdiri atas : Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan; dan Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan 5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kerjasama UMKM; Seksi Pengembangan Informasi Bisnis; dan Seksi Pengembangan Pemasaran 6) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam, yang terdiri atas : Seksi Usaha Simpan Pinjam; Seksi Pengendalian Usaha Simpan Pinjam; dan Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan Sedangkan susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Latihan KUMKM Provinsi Jawa Timur, terdiri atas : 1) Kepala UPT 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan 4) Seksi Pengembangan Pendidikan dan Latihan


15


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bag. Tata Usaha

Bidang Kelembagaan Koperasi

Seksi Organisasi dan Tata Laksana

Bidang Usaha Koperasi

Sub Bag. Penyusunan Program

Bidang UMKM

Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Seksi Pengembangan Kerjasama UMKM

Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum

Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis

Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas

Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan

Seksi Pengembangan Pemasaran

UPTD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV. JATIM

16

Sub Bag. Keuangan

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam

Seksi Usaha Simpan Pinjam

Seksi Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan


2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Sumber Daya Manusia Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2013 mencapai 209 orang, dengan rincian 129 orang berstatus PNS (61 persen) dan 80 orang Non PNS (39 persen). Dari total tersebut, 62 persen berjenis kelamin laki-laki dan 38 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 43 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yg berpendidikan terakhir S2 dan S3 masing-masing sebesar 28 persen dan 2 persen. Tabel 2.1 Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi & UMKM Prov. Jatim NO. 1 2

3

JUMLAH PNS

JUMLAH NON PNS

LAKI-LAKI PEREMPUAN S3 S2

81 46 2 36

48 34 -

S1

54

38

SARJANA MUDA SLTA SLTP SD ISLAM KRISTEN

3 24 6 2 119 8

8 32 3 1 76 6

KLASIFIKASI

URAIAN

MENURUT JENIS KELAMIN MENURUT PENDIDIKAN

MENURUT AGAMA


17


Gambar 2.2 Grafik Persentase SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur berpendidikan terakhir sarjana (S1). Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan di bawah ini akan ditunjukkan struktur SDM berdasarkan jabatan struktural dan fungsionalnya serta golongannya. Tabel 2.2. STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON, PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN NO. 1

2

3

KLASIFIKASI MENURUT ESELON

URAIAN

JUMLAH

ESELON II/a

1

ESELON III/a

4

ESELON IV/a WIDYAISWARA

14 10

ARSIPARIS

1

HUMAS

1

MENURUT

GOLONGAN I

5

GOLONGAN

GOLONGAN II

18

GOLONGAN III

74

GOLONGAN IV

25

PEJABAT FUNGSIONAL


18


Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (14 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (4 orang) dan II (1 orang). Berdasarkan fungsionalnya, sebagian besar pegawai merupakan Widyaiswara (10 orang), selebihnya masing – masing 1 orang sebagai arsiparis, dan humas. Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (74 orang), diikuti oleh golongan IV dan II masing – msing sebesar 25 dan 18 orang. Sedangkan golongan terkahir yaitu golongan I hanya sebanyak 5 orang.

2.2.2. Aset Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2013 yang terdiri dari: Tabel 2.3. Kondisi Tanah dan Bangunan NO 1. 2.

TANAH BANGUNAN

LOKASI Jl. Bandara Juanda Sidoarjo Jl. Karanglo No. 76 Malang

LUAS (M2) 10.270 11.730

KONDISI (%) -

2.100

-

Belum

248

-

Sertifikat

KET

3.

Tanah Kantor Tanah UPT Diklat KUMKM Tanah Kantor

4.

Tanah Rumah Dinas

Jl. Gayungsari No.1 Sidoarjo Jl. Bandilan No. 14 Sidoarjo

5.

Bangunan Kantor

Jl. Bandara Juanda Sidoarjo

2.347

70

-

6.

Bangunan Balai Diklat

Jl. Karanglo No. 76 Malang

2.614

70

-

7.

Bangunan Kantor

432

60

-

8.

140

60

-

9

Bangunan Gedung Klinik KUMKM Lapangan Tennis

Jl. Gayungsari No. 1 Surabaya Jl. Bandara Juanda Sidoarjo Jl. Bandara Juanda Sidoarjo

500

75

-

10

Musholla


150

75

-

11

Gedung Arsip


150

100

-

12

Tanah Perkantoran

Jl. Karanglo No. 76 Malang

999

100


Sertifikat Sertifikat

Sertifikat

19


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar bangunan kantor kondisinya dibawah 80 persen. Hanya gdeung arsip dan tanah perkantoran dengan kondisi 100 persen. Luas tanah beserta bangunan milik dinas koperasi dan UMKM yang besar merupakan modal penting dalam mewujudkan capain kinerja kedepan. Oleh karena itu, beberapa aset yang belum tersertifikat dan terawat perlu mendapat perhatian khususnya dari instansi terkait di Provinsi Jawa Timur. Tabel 2.4. Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas NO

JENIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Station Station Station Station Sedan Station Station Station Jeep

Wagon Wagon Wagon Wagon

10 11 12 13 14 15 16

Station Wagon Station Wagon Micro Bus Sepeda motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor

Wagon Wagon Wagon

MERK Toyota Innova Toyota Innova Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Altis Nissan Terrano Toyota Kijang Toyota Kijang Daihatsu Taft Mitsubishi L.300 Toyota Kijang Toyota Suzuki Yamaha Honda Honda JUMLAH

TAHUN KENDARAAN 2005 2011 2010 2012 2004 2004 2003 2002 1997

JUMLAH (Unit) 1 1 3 1 1 1 1 1 1

1997 1991 1982 1988 s/d 1997 1996 2002 s/d 2004 2005 - 2008

1 1 1 97 3 8 6 114

Dinas Koperasi dan UMKM memiliki kendaraan roda empat lebih dari 10 buah dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah lebih dari 110 buah. Kondisi diatas menunjukan bahwa ketersediaan alat transportasi miliki kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.


20


Tabel 2.5. Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor NO

KODE BIDANG 206

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PEMBIDANGAN BARANG ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA AC SPLIT DISPENSER FACSIMILE FILLING BESI / METAL KOMPUTER ( P.C UNIT ) KURSI BESI / METAL LAPTOP LEMARI KAYU MEJA KAYU / ROTAN MESIN KETIK NOTE BOOK PRINTER SCANNER TELEVISI ZICE LEMARI BESI RAK BESI RAK ARSIP FILLING CABINET MEJA KERJA PEJABAT MEJA KERJA STAF

JUMLAH SATUAN

43 8 6 8 64 313 8 14 93 4 39 83 3 17 14 25 10 53 12 25 69

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

KONDISI

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, seluruh barang dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di dinas koperasi dan UMKM. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung dinas koperasi dalam mencapai kinerjanya.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari capain indikator kinerja baik dari indikator kinerja


21


kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat sejauhmana serapan anggarannya. Capaian kinerja

indikator

dan

serapan

anggaran

dibandingkan

dengan

sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut


22


TABEL 2.6. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)

TAR GET SPM

TAR GET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

Return Volume Usaha terhadap Modal

-

-

ᴠ

101

102

103

104

105

102

102

104

96

101

100

101

92

2

Return SHU terhadap Volume Usaha Koperasi

-

-

ᴠ

7

8

9

10

11

11,45

10,77

11,05

12

164

135

123

120

3

Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi

-

-

ᴠ

2

2

2

2

2

3,85

3,36

2,78

2,5

193

168

139

125

4

Persentase Koperasi Aktif

-

ᴠ

-

79

80

81

82

83

83

86

87

88

105

108

107

107

5

Pertumbuhan KSP Sehat

-

-

ᴠ

2

2

2

2

2

2,2

2

2,1

2

110

100

105

100

6

Pertumbuhan Calon Wirausaha Baru

-

-

ᴠ

3

3

3

3

3

3

3,2

4

4

100

107

133

133

7

Pertumbuhan Omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya

-

-

ᴠ

3

3

3

3

3

3,2

3,7

3,4

3,6

107

123

113

120

8

Persentase Peserta yang memahami materi diklat

-

-

ᴠ

76

77

78

79

80

77

77

78

79

101

100

100

100

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN


REALISASI CAPAIAN TAHUN

23


TABEL 2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 2010 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

2011

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2010

2011

2012

2013

Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran

Realisasi

4.489.400

21.282.100

12.740.000

18.305.000

22.057.963

4.340.552

20.260.290

12.374.191

17.490.594

97%

95%

97%

97%

391,33

302,96

28.730.000

25.576.346

43.640.427

54.597.440

48.477.005

27.436.114

24.764.306

41.428.470

52.455.097

95%

97%

95%

95%

68,73

91,19

25.757.091

24.184.200

38.913.473

44.997.900

55.825.567

24.987.019

23.596.166

37.749.048

44.256.214

97%

98%

97%

97%

116,74

77,12

16.950.000

14.950.000

28.215.600

34.855.440

35.433.440

16.461.374

14.348.640

27.281.275

33.510.002

97%

96%

97%

97%

109,05

103,57

41.515.250

37.887.354

47.372.700

29.817.749

22.797.000

36.857.104

34.394.809

44.686.368

28.196.124

89%

91%

94%

94%

(45,09)

(23,50)


24


Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kienrja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kienrja keuangan selama tahun 2010 – 2013 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik. Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus : Jumlah Koperasi aktif Jumlah seluruh Koperasi

x 100

Tabel 2.8 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009-2013 Provinsi Jawa Timur No. Uraian (1) (2) 1. Jumlah Koperasi aktif 2. Jumlah Koperasi 3. Total Persentase Koperasi Aktif

2009 (3) 15.678

2010 (4) 24.990

2011 (5) 25.145

2012 (6) 25.450

2013 (7) 27.071

19.396 80,83

28.712 87,04

29.141 87,94

29.159 87,28

30.741 88,06


25


Gambar 2.3. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009-2013 Provinsi Jawa Timur

Tabel dan gambar di atas menunjukkan perkembangan persentase koperasi aktif yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 2010 dari 19.396 menjadi 28.712 koperasi. Hal ini terjadi karena pembentukan Koperasi wanita yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM). Pada tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 25.145 unit dari 29.141 unit koperasi yang ada atau 87,94 persen dari total koperasi. Dengan semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Di sisi lain, sesuai hasil sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 total jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6,5 juta


26


diantaranya merupakan usaha skala mikro yang didominasi usaha informal yang memiliki aset, akses dan produktivitas yang terbatas, 261.827 merupakan skala kecil dan sisanya 30.410 merupakan usaha skala menengah. Apabila

diklasifikasikan

berdasarkan

sektornya,

menunjukkan

bahwa sektor pertanian menempati posisi teratas dari total jumlah UMKM yaitu sebesar 4.112.443 UMKM, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.720.042 UMKM dan sektor jasa sebanyak 411.342 UMKM. Sementara itu, berdasarkan total jumlah tenaga kerjanya, sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Industri pengolahan. UMKM tersebut memberikan nilai tambah dengan trend meningkat. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Pada tahun 2010, nilai tambah yang dihasilkan UMKM sebesar Rp 418.991,36 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 480.640,47 miliar pada tahun 2011 dan mencapai Rp 545.765,74 miliar pada tahun 2012. Sejalan dengan itu, persentasenya terhadap total PDRB Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 2011 mencapai 54,34 persen dan sebesar 54,48 persen pada tahun 2012. Hal ini menggambarkan peranan UMKM yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal, kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku serta tenaga lokal dan hasil produksinya banyak dikonsumsi oleh


27


masyarakat. Serta dengan semakin meningkatnya kegiatan UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, dinamika UMKM mampu menggeliatkan perekonomian daerah. Tabel 2.9 Rasio PDRB UMKM terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010 – 2012 No. Uraian 1. Total PDRB ADHB (Miliar Rp) 2. PDRB UMKM ADHB (Miliar Rp) Rasio (%)

2010 778.564,24

2011 884.502,65

2012 1.001.720,8

418.991,36

480.640,47

545.765,74

53,82

54,34

54,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.4. Rasio PDRB UMKM terhadap Total PDRB Jawa Timur dan pertumbuhannya Tahun 2010 – 2012

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendorong berkembangannya usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya adalah mendorong peningkatan Kredit Usaha


28


Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, revitalisasi pasar tradisional dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),

Data

Kadin

menyebutkan

bahwa

jumlah

UMKM

sangat

mendominasi struktur ekonomi di Indonesia, yakni sekitar 99,9 persen. Di samping itu, jumlah Usaha Mikro yang sangat kecil mencapai 98,8 persen. Usaha skala mikro ini umumnya merupakan usaha informal yang dikelola oleh wirausahawan informal, yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih serius mengatasi masalah sektor informal, karena sektor ini harus dijadikan basis wirausahawan mandiri informal untuk ditransformasikan menjadi formal. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi kelembagaan, investasi teknologi terapan tepat guna dan mendorong kewirausahaan UMKM melalui pendidikan. Tabel 2.10 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2009 – 2012 No

Uraian

2009

2010

2011

2012

44,956

43,087

44,533

44,173

Jumlah Kelompok 1.

Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan Binaan Pemda

2. 3.

Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal Rasio ½

118,740 122,599 130,338 139,398 37.86

35.14

34.17

31.69

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota


29


Perkembangan UMKM di Jawa Timur semakin meningkat. Namun demikian, sebagian besar UMKM sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, pemerintah perlu membantu usaha informal untuk berkembang menjadi formal. Berdasarkan tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal selama tahun 2009 sampai dengan 2012, terlihat bahwa upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur, dalam upaya membantu para pedagang maupun usaha informal berkisar sebesar 32 persen

sampai

dengan

35

persen

dari

jumlah

populasi

usaha

informal/pedagang yang di ketahui. Kendala Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi di Jawa Timur tidak mempunyai data yang akurat jumlah populasi pedagang/usaha informal, sehingga sulit menentukan target atau sasaran usaha informal yang perlu di bantu. 2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas KUMKM

Provinsi Jawa Timur salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran kementrian Koperasi dan UMKM. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran dan Renstra Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2009 -2014 adalah sebagai berikut.


30


Tabel 2.10. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Capain Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi (3)

Sasaran pada Renstra K/L (4)

1

Meningkatnya Koperasi aktif

Meningkatnya jumlah koperasi aktif-

Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM rasio Meningkatnya akses kepada usaha sumber daya produktif

2

Return Volume Usaha terhadap Modal Pertumbuhan Omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya Persentase Peserta yang memahami materi diklat Pertumbuhan KSP Sehat

Meningkatnya volume terhadap modal Meningkatnya jumlah Meningkatnya UMKM dan volume pengembangan produk dan asset pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Meningkatnya Meningkatnya Daya Saing kapasitas SDM SDM Koperasi dan UMKM koperasi dan UMKM Meningkatnya jumlah Meningkatnya penguatan KSP Sehat kelembagaan Koperasi

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementrian Koperasi dan UMKM, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun ke depan sebagai berikut : 1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan


31


kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan. 2. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan UMKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM sehingga para pelaku koperasi dan UMKM mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Rendahnya produktivitas. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui

berbagai

kegiatan

yang

menunjang

pengembangan

usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan,


32


pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya pengusaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi,

dan

pemasaran, serta

rendahnya

kompetensi kewirausahaan UMKM. 4. Terbatasnya akses sumber daya produktif. Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang

tersedia

collateral

apabila

akan

memperoleh

pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syari’ah,

juga

dilakukan

pendampingan

dalam

pemanfaatan

pembiayaan tersebut. 5. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi. Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tataka kelola koperasi yang baik (good

cooperative governance).

Hal ini disebabkan bahwa pendirian

Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama

diantara anggota. Namun lebih menekan pada aspek

bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajamen yang memadai, yaitu


33


sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang. 6. Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi

manajemen

Koperasi

akan

menyebabkan

kurang

optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajamen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja Koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik Koperasi. Lebih lanjut dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen sebagai layaknya dilakukan oleh dunia pasar modal, yaitu Lembaga Rating, sehingga diharapkan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan koperasi dapat dipantau dan dapat dijadikan contoh bagi koperasi lainnya. 7. Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perijinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


34


8. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. Hal ini ditunjukan oleh data BPS yang menunjukan bahwa 95,72% Usaha Mikro (6.533.694 unit) dari 6.825.931 unit merupakan usaha mikro informal (sensus UMKM 2012) 9. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya sebesar 29,6% total kredit (BI, 2013). 10. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas. 11. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud 12. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen 13. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis) 14. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM

yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif

yaitu sebesar 3.856 unit.


35


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal. isu trategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level. Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi.


36


Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Aspek Kajian (1) Hasil Analisis gambaran pelayanan SKPD

Capaian/Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan

(2)

(3)

Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Meningkatnya konstribusi UMKM terhadap PDRB

Jumlah LKM yang aktif

Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penumbuhan Kinerja Usaha Koperasi

Penumbuhan Wirausaha Baru

Faktor Yang Mempengaruhi Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) (5)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Struktur dan perasiangan ekonomi yang lebih bertumpu pada modal

Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan

Rendahnya produktivitas

Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat

1. Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) 2. Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail

Terbatasnya akses sumber daya produktif

Lembaga keuangan formal yang belum optimal memberikan bantuan keuangan / kredit pada UMKM terkendala jaminan

Internal (Kewenangan SKPD) (4) Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi

IKK

IKK

IKK

IKK

Rendahnya kinerja Koperasi

Regulasi perkoperasian masih belum konsisten

Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru

Paradigm pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan


(6)

Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten 2. Masih terbatasnya fasilitasi dan pendampingan dikarenakan cakupan koperasi jatim yang laus Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten

37


Selain dinamika internal tersebut, dalam upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Timur perlu memperhatikan perkembangan dinamika internasional, nasional, dan regional. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat dalam table berikut Tabel 3.2. Hasil Identifikasi isu isu strategis dari sisi eksternal No

Internasional

Nasional

Jawa Timur

1

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia meskipun relatif kecil

Ekonomi makro STABIL – sektor riil masih belum optimal (primer membesar)

Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan

2

Globalisasi perdagangan khususnya blok regional seperti AEC

Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy Community

Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong

3

Pertumbuhan populasi dunia dan tantangan kedepan

Bonus demografi dan Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas

Jumlah angkatan kerja baru relative besar

4

Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional)

Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas

5

Kesenjangan dalam struktur ekonomi dunia

Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya saing

6

Kesenjangan negara maju dan miskin semakin melebar

Infrastruktur terutama luar Jawa masih sangat kurang (ekonomi, dan membuka keterisolasian)

Kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi

Gerakan global menuju ekonomi hijau

Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan dan berbasis primer sehingga nilai tambah rendah; dan potensi laut belum dimanfaatkan secara optimal

Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan ramah lingkungan

7


Daya saing koperasi Jawa Timur masih terbatas ditingkat internasional Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum berdaya saing

38


3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Adapun visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dituangkan

dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing. Sedangkan misinya yaitu Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Dari misi tersebut, kemudian diterjemahkan dalam lima misi utama sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi 3. Meningkatkan

Pembangunan

yang

Berkelanjutan

dan

Penataan Ruang 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :


39


Tabel 3.3. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Jawa Timur 2014 – 2019 terkait Koperasi dan UMKM Sasaran

Strategi

1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun nonperbankan

1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi

2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) 3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

Arah Kebijakan 1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha

2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money 3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM 1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran 2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi 3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM 2. Meningkatkan peran dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, UMKM dan koperasi selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke dalam aktivitas pasar internasional ekonomi 4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentrasentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai 5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil 6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren. Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah 3. Meningkatkan inkubasi baru yang bergerak di sektor UMKM melalui kewirausahaan bagi calon pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses wirausaha baru permodalan 1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan 4. Meningkatkan kualitas akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan ekonomi produktif berbasis melalui pengembangan lembaga keuangan nongender dalam pemenuhan perbankan


40


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

hak-hak dasar untuk 2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui menanggulangi feminisasi berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan kemiskinan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan 3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan 4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Sesuai RPJMD Jawa Timur diatas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan terkait pengembangan koperasi dan UMKM dalam tabel berikut

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi Usaha KUMKM Peningkatan dan belum bankable, Program koperasi perluasan jaringan Masih terbatasnya Strategi wanita di Jawa usaha, dan akses dampak fasilitasi operasional Timur yang permodalan (kredit bagi peningkatan pengembangan mendapat dukungan 1 usaha) akses permodalan koperasi kurang penuh dari bagi perempuan melalui bagi koperasi dan mantap, pemerintah provinsi pengembangan Koperasi UMKM (KUMKM) konsisten dan Wanita berkelanjutan


41


Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing Misi dan Program No KDH dan Wakil KDH terpilih (1) (2) Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga 2 keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendapingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha

3

4

Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan iddle money

Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran

Faktor


Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasi karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Peran provinsi Jawa Timur memberikan jaminan kredit yang besar Program PKBL /SCR, ,

Masih terbatasnya fasilitasi dan pendampingan dikarenakan cakupan koperasi jatim yang luas



OJK mengharuskan LKM harus mendapatkan izin usaha,

Masih rendahnya Kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM


Pelibatan pelaku sektor keuangan informal dan masyarakat sebagai partisipan pengembangan LKM, Banyak pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga keuangan (perbankan)

Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi

42


Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing No (1)

5

6

7

8

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM

Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan

Faktor


Penghambat

(3)

(4)


Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten

Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM)


Pendorong

(5) Besarnya dukungan dan komitmen Masih terbatasnya Pemprov. Jatim berbagai event terkait pameran maupun pemberdayaan event lainnya KUMKM yang dalam dibuktikan me-lalui memperluas berbagai kebijakan akses pasar yang telah dikeluarkan Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date

adanya komitmen pengembangan KUMKM






43


Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing Misi dan Program No KDH dan Wakil KDH terpilih (1) (2) Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema 9 pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan ussaha koperasi

10

11

12

Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas

Faktor


Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail

Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date



kualitas sumber daya manusia dilingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian maupun bisnis umumnya rendah

Program koperasi termasuk Kopwan di Jawa Timur yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi


kurangnya pelatihan teknologi produksi, dan terbatasnya akses pasar





Program koperasi wanita di Jawa Timur yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi

44


Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing Misi dan Program No KDH dan Wakil KDH terpilih (1) (2) perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun

13

14

15

Faktor


Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)


Besarnya dukungan dan komitmen Masih terbatasnya Pemprov. Jatim berbagai event terkait pameran maupun pemberdayaan event lainnya KUMKM yang dalam dibuktikan me-lalui memperluas berbagai kebijakan akses pasar yang telah dikeluarkan

Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil




Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala Besar




Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional


45


3.3

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Telaah terhadap rencana strategi Kementrian Koperasi dan UKM RI

ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Renstra Kementrian KUKM RI 2010 – 2014 telah di susun dan disempurnakan. Ringkasan penyempuranaan Renstra Kementrian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2012-2014 Visi

:

Misi

:

Tujuan

:

Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat. Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 3. Peningatan daya saing produk koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM.

Sasaran Strategis Subtansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional; 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah; 4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah; 6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM; 7. Pengembangan wirausaha Koprerasi dan usaha Kecil dan Menengah; 8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

Target Kinerja a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang di 15 Propinsi. e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi. f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi g. Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada


46


h.

i.

j. k. l. m.

n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.

Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Jumlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manejemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk; Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD); Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan ecommerce dan aplikasi sistem bisnis ; Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 372 Koperasi Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 10 konsep model. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 8.525 KUMKM Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMKM. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 100 Koperasi. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula


47


Lebih lanjut, Dalam rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2010-2014, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan

posisi

tawar

dan

efisiensi

usaha

dan

mendukung

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ditetapkan pula lima arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM serta Penguatan kelembagaan Koperasi. Adapun tujuan dari penetapan arah kebijakan tersebut masingmasing dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi. 2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan


48


UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. 4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru yang

didukung

pola

pengembangan

kewirausahaan

yang

tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian. 5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi


49


dalam

memfasilitasi

perkembangan

usaha

anggota

dan

peningkatan kesejahteraan anggota. Sedangkan urusan wajib di bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

adalah

penumbuhan,

pengembangan dan pemasyarakatan Koperasi dan UMKM. Dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah menetapkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan dalam kerangka program prioritas dan program penunjang. Di mana program prioritas tersebut merupakan tiga program utama yang menjadi fokus prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan dua program penunjang lainnya merupakan program yang dinilai dapat menunjang keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan. 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah menentukan isu – isu strategis utama. Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis mengadopsi pada Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu dengan 5 kriteria serta pembobotan kriteria sebagaimana Tabel berikut:


50


Tabel 3.6. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No 1 2 3 4 5

Kriteria Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Janji politik yang perlu diwujudkan Total

Bobot 25 25 20 15 15 100

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7. menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program.

Hal tersebut

dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian

sasaran

Renstra

K/L

atau

Renstra

provinsi/kabupaten/kota dan berdampak terhadap publik.


51


Tabel 3.7. Nilai Skala Kriteria Total Skor

Nilai Skala Kriteria keNo

Isu Strategis

1

2

3

4

5

6

0.25

0.25

0.2

0.15

0.15

100

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5

5

4

5

5

4.80

2

Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya saing

5

5

4

5

5

4.80

3

Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas

5

5

5

4

4

4.70

5

5

4

4

5

4.65

5

5

4

4

5

4.65

5

5

4

4

5

4.65

5

5

4

4

4

4.50

(1) 1

4

5

6

7

(2) Daya saing koperasi Jawa Timur masih terbatas ditingkat internasional

Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional) Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy Community Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum berdaya saing


52


Total Skor


Isu Strategis

1

2

3

4

5

6

0.25

0.25

0.2

0.15

0.15

100

4

5

4

4

5

4.40

5

5

4

3

4

4.35

5

5

4

3

4

4.35

5

5

4

3

4

4.35

4

5

3

4

4

4.05

13

Kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi

4

4

3

4

5

3.95

14

Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan ramah lingkungan

4

4

4

3

4

3.85

8

9

10

11

12

Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong Globalisasi perdagangan khususnya blok regional seperti AEC Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail


53


Total Skor


15

16

17

Isu Strategis

1

2

3

4

5

6

0.25

0.25

0.2

0.15

0.15

100

4

4

3

4

3

3.65

3

4

3

4

4

3.55

3

4

3

3

4

3.40

Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM Peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia meskipun relatif kecil Jumlah angkatan kerja baru relative besar

18

Pertumbuhan populasi dunia dan tantangan kedepan

3

4

3

3

4

3.40

19

Bonus demografi dan Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas

3

3

4

4

3

3.35

Sesuai dengan hasil scoring diatas dapat dikemukakan 10 isu – isu strategis yang paling utama yaitu: 1. Daya

saing

koperasi

Jawa

Timur

masih

terbatas

ditingkat

internasional. 2. Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya saing. 3. Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas. 4. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.


54


5. Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional). 6. Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand

utamanya

dalam

menghadapi

ASEAN

Economy

Community. 7. Konstribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum berdaya saing. 8. Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM). 9. Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan. 10. Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong.


55


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerangka rumusan visi dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur dimulai dengan mengidentifikasi visi Jawa Timur beserta Misinya, selanjutnya dikaitkan dengan permaslahan dan isu strategis koperasi. Berdasarkan berbagai hal tersebut selanjutnya dirumuskan visi Dinas KUMKM.

Gambar 4.1. Rumusan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019


56


Sesuai dengan gambar diatas, perumusan visi dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014 – 2019 didasarkan pada visi Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD periode yang sama. Selain itu, visi disusun berdasarkan isu – isu strategis dan permasalahan utama yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yaitu ”Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Mandiri dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut mempunyai makna Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi

dan

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah

(UMKM)

ingin

mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing di Jawa Timur tidak hanya pada tataran nasional namun juga pada level internasional.

Selain

itu,

mengingat

bahwa

koperasi

dan

UMKM

merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan peran sertanya dalam perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, dengan mendorong peningkatan kemandirian dan daya saing ini diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan UMKM mampu bertahan dan berkompetisi saat diberlakukannya Asean Economic Community pada tahun 2015. Selanjutnya rumusan visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa misi sebagai berikut


57


Tabel 4.1.Keterkaitan Visi, Pokok – Pokok Visi dan Rumusan Misi No 1 2 3

Visi

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Mandiri dan Berdaya Saing Global

4

Pokok –Pokok Visi Koperasi Mandiri Koperasi Berdaya saing global UMKM Mandiri UMKM Berdaya saing global

Misi Meningkatkan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing koperasi Meningkatkan kinerja UMKM dalam aktivitas ekonomi Meningkatkan daya saing UMKM

Berdasarkan uraian matrik diatas, Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan.

2.

Meningkatkan Kinerja UMKM dalam aktivitas ekonomi.

3.

Meningkatkan daya saing UMKM.

4.

Meningkatkan daya saing Koperasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 20142019 sebagai berikut :


58


Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No

Misi

Tujuan

Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi 1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi Persentase koperasi aktif (Target Optimis) Jumlah Koperasi terstandar ISO Jumlah koperasi beranking dunia

Meningkatkan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan

Meningkatkan kinerja UMKM dalam aktivitas ekonomi

Meningkatkan produktivitas koperasi

Meningkatnya produktivitas koperasi

Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB

Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB


Pertumbuhan volume usaha koperasi Return SHU terhadap volume Usaha Koperasi Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur

59

satuan

Target 15

16

17

18

19

%

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

%

88,2

88,4

88,6

88,8

89

Unit

1

2

3

4

5

Unit

1

1

2

2

3

%

2

3

4

5

6

%

12,5

13

13,25

13,5

13,75

%

54,76 54,84

54,85 54,93

54,94 55,02

55,03 55,11

55,11 55,19


No

Misi

Tujuan Menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan Omset UMKM di Sentra

3

Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan Omset UMKM di Sentra

Meningkatkan daya saing UMKM Meningkatkan produk UMKM terstandarisasi

4

Sasaran

Meningkatkan daya saing koperasi

Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam / USP/KJKS/UJKS koperasi Sebagai lembaga keuangan alternative

Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam


Indikator Sasaran Pertumbuhan Wirausaha Baru Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra Jumlah UMKM yang mendapat legalitas usaha Jumlah UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan sertifikat HAKI Jumlah produk UMKM terstandarisasi (SNI, Halal, BPPOM,dll) Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat Perputaran Modal Kopwan

60

satuan

Target 15

16

17

18

19

%

9

9,25

9,5

9,75

10

%

4

4,25

4,5

4,75

5

Buah

Buah

Buah

100

150

200

250

300

1.000 1.050 1.100 1.150 1.200

5

10

15

20

25

%

2,25

2,5

2,75

3

3,25

Kali

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5


a.

Strategi dan Kebijakan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UMKM

diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal dinas koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan tantangan. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan SKPD ini diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2015. Penentuan strategi dinas koperasi dan UMKM dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.3. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran:Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Faktor Internal

Kekuatan (Strength/S) 1. 2. 3. 4. 5.

FaktorEksternal Peluang/Opportunity/ (O) 1. Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan 2. Kebijakan pemerintah pusat dalam Revitalisasi KUD dari Kementerian Koperasi UKM 3. Standarisasi produk nasional 4. Adanya pemeringkatan koperasi berstandar internasional 5. Globalisasi perdagangan khususnya ASEAN Economy Community (AEC) Tantangan 1. Struktur dan Persaingan usaha yang tidak seimbang 2. Regulasi yang sering berubah 3. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif 4. Ketergantungan bahan baku impor

Kelemahan

1. Meningkatnya koperasi aktif Terdapatnya koperasi berperingkat internasional 2. Meningkatnya jumlah UMKM Sudah terdapatnya Kebijakan 3. pengembangan koperasi dan UMKM Beberapa koperasi di Jawa Timur menjadi model pengembangan koperasi 4. di Indonesia

Strategi SO 1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM 3. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi berstandar internasional

1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM

Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mnegmbangkan LKM Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi

Strategi WO 1. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi 3. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

1. Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM 2. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam


61


Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis SKPD merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2014-2019 dan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Tabel 4.4. Strategi dan Kebijakan SKPD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program


Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi dan Meningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM

Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Meningkatkan Produktivitas Koperasi

Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama manajemen usaha Koperasi berstandar Internasional

Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan

Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Meningkatkan Kontribusi UMKM Terhadap PDRB

Meningkatnya Kontribusi UMKM Terhadap PDRB

Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM

MenumbuhkanJumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM di Sentra

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM yang ada di sentra

Meningkatkan jiwa kewirausahaan

Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi

Meningkatkan produk UMKM terstandarisasi


Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam/USP/KJKS/UJKS Sebagai lembaga keuangan alternative


Peningkatan pengembangan pemasaran UMKM Peningkatan pengembangan kerjasama UMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran

Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Meningkatkan standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Peningkatan standarisasi produk UMKM dan Legallisasi UMKM

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

Peningkatan kapasitas usaha simpan pinjam dan pengendalian simpan pinjam

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


62


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel 4.2 yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 20142019. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output)dari kegiatan yang dilaksanakan. Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2013 dan proyeksi capaian tahun 2014. Target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel 5.1 sebagai berikut :


63


Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1.15.18

1.

1

Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi


2. 3. 4.

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi Persentase koperasi aktif Jumlah Koperasi Terstandar ISO Jumlah Koperasi Berangking Dunia

1.15.18.04

1.15.18.16

1.15.18.21

1.15.18.33

1.15.18.34

1.15.18.35

Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi Apresiasi Koperasi Berprestasi Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program 2015

2016

2017

2018

2019

2,6

2,7

2,8

2,9

3

88,2

88,4

88,6

88,8

89

Jumlah Koperasi Terstandar ISO

1

2

3

4

5

Jumlah Koperasi Berangking Dunia

1

1

2

2

3

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

2,5

Prosentase koperasi aktif (%) (OPTIMIS)

88

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 3

89 15

Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab Kelembagaan dan UPT Diklat Kelembagaan dan UPT Diklat Kelembagaan Koperasi

Lokasi

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

9

Kelembagaan Koperasi

Jawa Timur

Jumlah Kelompok yang mendapat sosialisasi

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

6,250

Kelembagaan

Jawa Timur

Jumlah Koperasi yang diperingkat

200

200

200

200

200

200

1,000

Kelembagaan

Jawa Timur

Jumlah Koperasi yang dibina dan diberi penghargaan

24

24

24

24

24

24

120

Kelembagaan

Jawa Timur

Kantor cabang koperasi yang ditertibkan

40

40

40

40

40

40

200

Kelembagaan

Jawa Timur

Jumlah koperasi yang ditertibkan badan hukumnya

-

50

50

50

50

50

250

Kelembagaan

Jawa Timur

Jumlah koperasi yang dapat ditata kelembagaannya

2000

2000

2000

2000

2000

2000

10,000

Kelembagaan

Jawa Timur


64


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1.15.18.36

1.15.18.42

1.15.18.43

1.15.18.44

1.15.18.38

Program dan Kegiatan Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi Peningkatan peran DEKOPIN Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM



2015

2016

2017

2018

Jumlah koperasi yang mengembangkan akuntabilitas kinerja

500

500

500

500

Jumlah peserta sosialisasi pengembangan koperasi

1000

1000

1000

Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan ideologinya oleh Dekopin

500

500

Jumlah kelompok tani tembakau yang membentuk koperasi

5

Jumlah sarana yang dikembangkan

1.15.18.39

Peningkatkan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya

Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang telah mengikuti diklat

1.15.18.40

Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya

Jumlah modul diklat/silabi yang telah dikembangkan


Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab

Lokasi

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

500

500

2,500

Kelembagaan

Jawa Timur

1000

1000

1000

5,000

Kelembagaan

Jawa Timur

500

500

500

500

2,500

Kelembagaan

Jawa Timur

5

5

5

5

5

25

Kelembagaan

Jawa Timur

1

1

1

1

1

1

5

UPT Diklat

Jawa Timur

1350

2000

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

UPT Diklat

Jawa Timur

14

16

16

16

16

16

80

UPT Diklat

Jawa Timur

Target Kinerja Program

65


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1.15.21

1.15.21.01

2

Meningkatkan produktivitas koperasi

1. Pertumbuhan volume usaha koperasi 1. Meningkatnya produktivitas 2. Return SHU terhadap koperasi volume Usaha Koperasi

1.15.21.02

1.15.21.03

1.15.21.04

1.15.21.05

1.15.21.06


Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perkebunan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi kehutanan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya






Lokasi

6

Usaha Koperasi

Jawa Timur

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

12

12,5

13

13,25

13,5

13,75

13,75

Usaha Koperasi

Jawa Timur

Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5000

Usaha Koperasi

Jawa Timur


750

750

750

750

750

750

3750

Usaha Koperasi

Jawa Timur


750

750

750

750

750

750

3750

Usaha Koperasi

Jawa Timur


1500

1500

1500

1500

1500

1500

7500

Usaha Koperasi

Jawa Timur


1000

1000

1000

1000

1000

1000

5000

Usaha Koperasi

Jawa Timur


1200

3000

3000

3000

3000

3000

15000

Usaha Koperasi

Jawa Timur

Pertumbuhan volume usaha koperasi (%) Return SHU Koperasi terhadap Volume (%)


66


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



2015

2016

2017

2018


300

600

600

600


600

1800

1800

1.15.21.09

Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha koperasi dan UMKM anggotanya

Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha

80

180

1.15.21.10

Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha

jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan pendukung dan kemitraan usaha

80

1.15.15

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Persentase PDRB UMKM / PDRB Jawa Timur

-

1.15.15.02

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi kebijakan

-

Kode

1.15.21.07

1.15.21.08

3

Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB

Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur

Program dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan serta Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Industri serta UMKM Anggotanya



Lokasi

2019


600

600

3000

Usaha Koperasi

Jawa Timur

1800

1800

1800

9000

Usaha Koperasi

Jawa Timur

180

180

180

180

5400

Usaha Koperasi

Jawa Timur

80

80

80

80

80

400

Usaha Koperasi

Jawa Timur

54,76 54,84

54,85 54,93

54,94 55,02

55,03 55,11

55,11 55,19

55,11 - 55,19

UMKM

Jawa Timur

500

500

500

500

500

2,500

UMKM

Jawa Timur


67


No

4

Tujuan

Sasaran

Menumbuhkan Jumlah WUB dan Omset UMKM di Sentra

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru dan Omset UMKM yang ada di Sentra

Indikator Sasaran

1. 2.

Pertumbuhan Wira Usaha Baru Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Yang Ada Di Sentra

Kode




2015

2016

2017

2018


Lokasi

2019


2,000

UMKM

Jawa Timur


1.15.15.03

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi legalisasi usahanya

-

200

300

400

500

600

1.15.15.016

Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

-

1

1

1

1

1

Sekretariat

Jawa Timur

1.15.15.055

Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM

Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dikembangkan

-

1

1

1

1

1

Sekretariat

Jawa Timur

9

9,25

9,5

9,75

10

10

1.15.19

Pemberdayaan Usaha Skala mikro

4

4,25

4,5

4,75

5

5

UMKM

Jawa Timur

1.15.19.07

1.15.19.10

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Layanan Lembaga Keuangan Mikro Pengembangan Usaha Mikro pada sentrasentra produksi/kluster

Pertumbuhan Wira Usaha Baru Pertumbuhan Omset Usaha Mikro yang ada di Sentra Jumlah LKM yang mendapat sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaannya

500

500

500

500

500

500

2,500

UMKM

Jawa Timur

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui sentra

20

20

20

20

20

20

100

UMKM

Jawa Timur


68


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1. 2. 5

Meningkatkan Produk UMKM Terstandarisasi


3.

Jumlah UMKM Yang Mendapat Legalitas Usaha Jumlah UMKM yang Terdaftar untuk mendapatkan Sertifikat HAKI Jumlah Produk UMKM Terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM /ISO, dll)



2015

2016

2017

2018

1.15.19.14

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro anggota koperasi yang difasilitasi melalui bimbingan teknis manajemen usaha

2500

2500

2,500

2,500

1.15.19.18

Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Jumlah Kelompok PKL yang Dibina

38

38

38

100

Kode

1.15.16

1.15.16.054


Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah UMKM yg mendapatkan legalisasi usaha Jumlah UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan sertifikat HAKI Jumlah Produk UMKM Terstandarisasi (SNI, Halal, BPPOM, dll) Jumlah UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja


3800


Lokasi

2019


2,500

2,500

12,500

Usaha Koperasi

Jawa Timur

38

38

38

190

UMKM

Jawa Timur

150

200

250

300

1000

1050

1100

1150

1200

Bidang UMKM

Jawa Timur

5

10

15

20

25

75

Bidang UMKM

Jawa Timur

3800

3,800

3,800

3,800

3,800

19,000

UMKM

Jawa Timur


1.000

5.500

69


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



2015

2016

2017

2018


Lokasi

2019


2,500

2,500

12,500

Usaha Koperasi

Jawa Timur

50

60

60

260

UMKM

Jawa Timur

100

100

100

100

500

360

360

360

360

360

1,800

UMKM

Jawa Timur

2500

2500

2,500

2,500

2,500

2,500

12,500

UMKM

Jawa Timur

1000

1000

2000

3,800

3,800

3,800

13,800

UMKM

Jawa Timur


Kode


1.15.16.055

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Anggota Koperasi di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah Anggota koperasi di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja

2500

2500

2,500

2,500

1.15.16.01

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Jumlah UMKM yang dikembangkan melalui inkubator teknologi dan bisnis

40

40

50

1.15.16.03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usahanya

-

100

1.15.16.48

Peningkatan Kualitas Produk UKM dan Fasilitasi tentang HAKI

Jumlah UMKM yang difasilitasi pendaftaran HAKI

360

1.15.16.49

Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur

Jumlah Masyarakat dan UMKM yang diberdayakan melalui klinik UMKM Jawa Timur

1.15.16.52

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan,

Jumlah UMKM yang mengikuti Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha


70

Jawa Timur


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

6.

Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam / USP/KJKS/UJKS koperasi Sebagai lembaga keuangan alternatif


1. Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat



2015

2016

2017

2018


Lokasi

2019



baru

1.15.16.53

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah anggota koperasi dan UMKM yang difasilitasi pelatihan

2320

3500

3500

3500

3500

3500

17,500

UPT Diklat

Jawa Timur

1.15.16.56

Fasilitasi Penumbuhan WUB

Jumlah WUB yang Dibina

300

500

500

500

500

500

2,500

UMKM

Jawa Timur

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,25

FPUSP

Jawa Timur

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

FPUSP

Jawa Timur

1000

2,000

2,000

2,000

2,000

9,000

FPUSP

Jawa Timur

1.15.17

2. Perputaran Modal Kopwan 1.15.17.118

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan dan perluasan akses permodalan kopwan

Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat

2

Perputaran Modal Kopwan

Jumlah kopwan yang ditingkatkan dan diperluas akses permodalannya


-

71


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



2015

2016

2017

2018

1.15.17.119

Fasilitasi Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jumlah Koperasi jasa keuangan syariah yang ditingkatkan akses pembiayaannya

200

500

500

500

1.15.17.029

Pengembangan Forum Stakeholder Koperasi dan UMKM

Jumlah Stakeholder Koperasi dan UMKM peserta Forum

-

500

500

1.15.17.76

Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM

Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana promosi dan sistem informasi

490

490

1.15.17.79

Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USPKoperasi yang ditingkatkan pengendalian keuangan usaha simpan pinjam

1485

1.15.17.80

Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USP yang difasilitasi pengembangan linkage program

1.15.17.84

Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan luar negeri

Jumlah UMKM yang difasilitasi promosinya melalui pameran

Kode




Lokasi

2019


500

500

2.500

FPUSP

Jawa Timur

500

500

500

2,500

Sekretariat

Jawa Timur

490

490

490

490

2450

UMKM

Jawa Timur

1500

1,500

1,500

1,500

1,500

7500

FPUSP

Jawa Timur

400

500

500

500

500

500

2500

FPUSP

Jawa Timur

400

400

400

400

400

400

2000

UMKM

Jawa Timur


72


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2015

2016

2017

2018


Lokasi

2019



1.15.17.120

Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP

Jumlah Pengelola KSP yang ditingkatkan kapasitasnya

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5000

FPUSP

Jawa Timur

1.15.17.121

Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP

Jumlah KSP yang Ditingkatkan Kualitas Layanan Usahanya

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7500

FPUSP

Jawa Timur

1.15.17.122

Fasilitasi Permodalan KSP

Jumlah KSP yang difasilitasi Permodalannya

300

300

300

300

300

300

1500

FPUSP

Jawa Timur


73


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi

dan kualitas kelembagaan UMKM dan

Koperasi dan sasaran Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi, Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) serta Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan. Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013 2014

1.

Persentase koperasi aktif *

2.

Rasio PDRB UKM terhadap Total PDRB

54,35 – 54,43

3.

Pertumbuhan Wirausaha Baru

0

4.

Perputaran Modal Kopwan

2

79,23

Target Capaian Setiap Tahun 2018

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2015

2016

2017

79,53

79,83

80,13

80,43

80,73

81,03

81,03

54,67 54,75

54,76 54,84

54,85 54,93

54,94 55,02

55,03 55,11

55,11 55,19

55,11 - 55,19

0

9

9,25

9,5

9,75

10

10

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

‘* Target Pesimis


81


BAB VII PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur pada tahun 2014-2019. Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian

2008 dan

tentang

Evaluasi

Tahapan, Pelaksanaan

Tata

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.


82

RENCANA STRATEGIS PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

Recommend Documents