PEMERINTAH PROVINSI BALI. LAPORAN KINERJA (LKjIP) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA (LKjIP)

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2016

Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan. Laporan ini disusun dengan tujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan Pemerintah Provinsi Bali yang akuntabel.

Denpasar,

Januari 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI,

I DEWA NYOMAN PATRA,SH.MH. Pembina Utama Madya NIP. 19580115 198603 1 018


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I

Pendahuluan .......................................................................................................

1

A Latar Belakang ............................................................................................

1

B Tugas Pokok & Fungsi ................................................................................

2

C Struktur Organisasi ......................................................................................

2

D Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh ...................................................

5

Perencanaan Kinerja .........................................................................................

7

A Visi dan Misi ...............................................................................................

7

B Tujuan dan Sasaran .....................................................................................

8

C Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..........................................................

9

D Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................................

11

E Rencana Kinerja ..........................................................................................

12

F Penetapan/Perjanjian Kinerja ......................................................................

13

Akuntabilitas Kinerja .........................................................................................

15

A Capaian Kinerja ...........................................................................................

15

B Realisasi Anggaran ......................................................................................

21

Penutup ..............................................................................................................

22

A Kesimpulan ..................................................................................................

22

B Langkah-langkah ke depan ..........................................................................

22

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran – Lampiran -

Perjanjian Kinerja

-

Tabel Rencana Strategis

-

Indikator Kinerja Utama

-

Rencana Kinerja Tahunan

-

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

-

Pengukuran Kinerja


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2016 diharapkan dapat : 1. Mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah-Implikasinya terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksaan Undang_undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


1

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 11. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah. 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu : a. Perumusan dan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Pengelolaan fasilitas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. c. Pemberian pelayanan umum sesuai bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. d. Pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. e. Pelaksana urusan tata usaha. C. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, meliputi : a. Subag. Kepegawaian b. Subag. Keuangan dan Penyusunan Program c. Subag. Umum 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, meliputi :


2

1.

Seksi Data dan Pengkajian

2.

Seksi Pengembangan

3.

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Bina Lembaga Koperasi, meliputi : a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi c. Seksi Pengawasan 5. Bidang Bina Usaha Koperasi, meliputi : a. Seksi Aneka Usaha Koperasi b. Seksi Simpan Pinjam Koperasi c. Seksi Permodalan Koperasi 6. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah, meliputi : a. Seksi Kelembagaan b. Seksi Usaha c. Seksi Pembiayaan 7. UPT Diklat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi : a. Subag. Tata Usaha b. Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi c. Seksi Penyelenggaraan Diklat d. Kelompok Jabatan Fungsional


3

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI KEPALA DINAS KOPERASI UMKM SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBAG UMUM

SUBAG KEPEGAWAIAN

SUBAG KEUANGAN DAN SUNPROG

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG BINA LEMBAGA KOPERASI

BIDANG BINA USAHA KOPERASI

BIDANG BINA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

SEKSI DATA DAN PENGKAJIAN

SEKSI PENYULUHAN DAN BADAN HUKUM

SEKSI ANEKA USAHA KOPERASI

SEKSI KELEMBAGAAN

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKSI SIMPAN PINJAM KOPERASI

SEKSI USAHA

SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PENGAWASAN

SEKSI PERMODALAN KOPERASI

SEKSI PEMBIAYAAN

UPT DIKLAT KOPERASI UMKM

SUBAG TATA USAHA


SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

SEKSI PENYELENGGARAAN DIKLAT

4

D. Lingkungan strategis yang berpengaruh 1. Lingkungan Strategis Internal meliputi : 1.1 Kekuatan 1.1.1 Jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai terdiri dari :  Kendaraan roda empat

sebanyak

11 unit.

 Kendaraan roda dua

sebanyak

27 unit.

1.1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, terdiri dari : Jumlah PNS

= 61 orang

Perempuan; 30

Laki-laki; 31

Gambar 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi PNS berdasarkan pendidikan:  S2

= 12 orang

 S1

= 27 orang

 Diploma = 4 orang  SLTA

= 18 orang

 SMP

= -

S2; 12

SLTA; 18

Diploma; 4

S1; 27

Gambar 1.2 Komposisi PNS berdasarkan pendidikan


5

1.1.3 Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012. 1.1.4 Tersedianya dana yang cukup memadai 1.2 Kelemahan 1.2.1 Kualitas SDM pengelola koperasi masih rendah 1.2.2 Akses permodalan KUMKM masih kurang 1.2.3 Pemasaran produk dan kemitraan KUMKM terbatas

2. Lingkungan Eksternal meliputi : 2.1 Peluang 2.1.1 Adanya pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi. 2.1.2 Adanya fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/ pembiayaan. 2.1.3 Adanya fasilitasi pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi. 2.2 Ancaman 2.2.1 Diberlakukannya pasar global dan Masyarakat Ekonomi Asean. 2.2.2 Adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif. 2.2.3 Adanya gangguan dari para tengkulak.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut maka permasalahan utama atau ISU STRATEGIS yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1.

Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM.

2.

Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM.

3.

Kurangnya Koperasi dan UMKM yang mendapat akses permodalan.

4.

Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UMKM.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali telah menyusun perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja dibidang pembangunan Koperasi dan UMKM dirancang dalam program unggulan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018. Dalam Rencana Strategis tersebut menjelaskan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ditentukan bahwa Visi Pemerintah Provinsi Bali adalah ”Bali Mandara” Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera sedangkan Misi pembangunan Daerah Bali ditentukan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern. 2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman. 3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin. Berdasarkan visi misi Pemerintah Provinsi Bali maka Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali menetapkan visi sebagai berikut : ” Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah menuju Bali Mandara ” Dalam misi pembangunan Daerah Bali yang ketiga yaitu mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin adalah bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil pertanian, kelautan dan perikanan dan pariwisata yang saling mendukung serta pengembangan sarana dan prasarana publik. Mengacu kepada misi pembangunan daerah tersebut maka Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat 2. Menumbuhkan kewirausahaan, koperasi dan UMKM 3. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM 4. Meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM


7

B. Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Tujuan : 1.1.

Terwujudnya Koperasi yang berprestasi.

1.2.

Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM.

1.3.

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang meningkat modal usahanya.

1.4.

Terwujudnya pemasaran produk dan kemitraan KUMKM.

2. Sasaran : 2.1.

Meningkatnya koperasi yang berprestasi Tumbuhnya Koperasi Berprestasi (Koperasi yang berkualitas dan sehat) merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi. Koperasi yang berprestasi akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan dapat meningkatkan

perekonomian

daerah.

Pembinaan

dan

pengawasan

yang

berkelanjutan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. 2.2.

Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM Tumbuhnya wirausaha muda/baru di berbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan Koperasi dan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang Koperasi dan UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah.

2.3.

Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi para pelaku koperasi dan UMKM untuk mendapatkan permodalan dan untuk membangun temu kemitraan dengan kalangan perbankan, pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD.

2.4.

Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan KUMKM Perkembangan koperasi dan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil koperasi dan UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara koperasi dan UMKM serta pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku koperasi dan UMKM.


8

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi Terwujudnya

Misi

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Koperasi Terwujudnya

Meningkatnya

yang berkualitas dan

Koperasi yang

Koperasi yang

sehat

Berprestasi

berprestasi

Menengah

Menumbuhkan

Terwujudnya

Meningkatnya

berperan

kewirausahaan

Pertumbuhan

pertumbuhan

Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UMKM

Koperasi dan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

sebagai pelaku utama dalam

UMKM

perekonomian

Memfasilitasi

Terwujudnya

Meningkatnya

daerah menuju

pembiayaan dan

Koperasi dan UMKM

fasilitasi

Bali Mandara

penjaminan bagi

yang meningkat

pembiayaan bagi

Koperasi dan UMKM

modal usahanya

Koperasi dan UMKM

Meningkatkan

Terwujudnya

Meningkatnya

Kemitraan Koperasi

pemasaran produk dan pemasaran produk

dan UMKM

kemitraan KUMKM

dan kemitraan KUMKM

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu ditetapkan strategi guna mencapai hal tersebut agar apa yang dicanangkan dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan dan Program serta Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali diarahkan agar mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan dalam rangka penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM. Dengan demikian koperasi di Provinsi Bali harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu: masalah internal yaitu: rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi, akses permodalan Koperasi dan UMKM masih rendah dan pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UMKM masih terbatas. Sedangkan masalah eksternal antara lain: diberlakukannya pasar global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif serta gangguan dari para tengkulak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan strategi kebijakan dan program yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut.


9

1. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu ditetapkan strategi guna mencapai hal tersebut agar apa yang dicanangkan dapat tercapai secara efektif dan efesien, yaitu melalui strategi : a. Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Meningkatkan SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Diklat dan Non Diklat. c. Meningkatkan dukungan fasilitasi perkuatan dibidang permodalan, pemasaran kepada pelaku UMKM yang baru tumbuh dan berkembang. d. Meningkatkan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Kebijakan Untuk

mencapai

strategi

diatas,

perlu

ditetapkan

beberapa

kebijakan

dalam

pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) sebagai berikut : a. Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM. b. Peningkatan Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM. c. Pengembangan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi. d. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumberdaya produktif e. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif 3. Program Program pembangunan koperasi dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan bertahap setiap tahun. Program Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2008 - 2013 dengan dukungan dana APBD ditetapkan sebagai berikut: a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan:  Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah  Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan:  Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi  Pelatihan Manajemen Pengelolaan bagi Calon Koperasi Baru c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan:  Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan


10

 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan:  Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi  Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian  Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi  Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Koordinasi, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD melalui Pemberdayaan KUKM e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Pendukung) f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pendukung)

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Bali (terlampir), dengan tujuan : • Untuk

memperoleh

informasi

kinerja

yang

penting

dan

diperlukan

dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. • Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU digunakan untuk : 1. Perencanaan Jangka Menengah 2. Perencanaan Tahunan 3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 5. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU. Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


11

Sasaran Strategis/Tujuan Meningkatnya Koperasi yang berprestasi

Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya Pemasaran produk dan Kemitraan KUMKM

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

1. Jumlah Koperasi Berprestasi Jumlah Koperasi yang memperoleh penghargaan koperasi berprestasi (Koperasi yang sehat dan berkualitas) 2. Jumlah Koperasi yang SDM Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten pengelolanya memperoleh sertifikat kompetensi 1. Jumlah Pertumbuhan Jumlah Koperasi tahun Koperasi berjalan dikurangi jumlah koperasi tahun lalu 2. Jumlah Pertumbuhan Jumlah UMKM tahun berjalan UMKM dikurangi jumlah UMKM tahun lalu 1. Persentase Koperasi yang (Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan memperoleh dana penguatan modal : seluruh jumlah koperasi) X100% 2. Persentase UMKM yang (Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan memperoleh dana penguatan modal : seluruh jumlah UMKM) X100% 1. Jumlah KUMKM yang Jumlah Koperasi dan UMKM bermitra dan produknya yang difasilitasi pemasaran dikenal produk dan kemitraan

E. Rencana Kinerja Rencana kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yang dalam hal ini adalah kegiatan APBD di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya, program, kegiatan, indikator knierja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras, dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali selama tahun 2016 secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja tahunan ( RKT ) sebagaimana terlampir.


12

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016 No . 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya Koperasi yang

- Jumlah Koperasi berprestasi

45 Kop

berprestasi

- Jumlah Koperasi yang SDM

350 Kop

pengelolanya berkompeten 2.


- Jumlah Pertumbuhan Koperasi - Jumlah Pertumbuhan UMKM

3.

300 Kop

Meningkatnya fasilitasi

- Persentase Koperasi yang

pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

1.500 UMKM

3,50%

mendapat pembiayaan - Persentase UMKM yang

6,50%

mendapat pembiayaan 4.

Meningkatnya pemasaran

- Jumlah KUMKM yang

produk dan kemitraan

bermitra dan produknya

KUMKM

dikenal

42 KUMKM

F. Penetapan/Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau DPA. Penetapan/Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2015: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja No 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya Koperasi yang

- Jumlah Koperasi berprestasi

45 Kop

berprestasi

- Jumlah Koperasi yang SDM

350 Kop

pengelolanya berkompeten 2.


- Jumlah Pertumbuhan

300 Kop

Koperasi - Jumlah Pertumbuhan UMKM


1.500 UMKM

13

No 3.

Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi

Indikator Kinerja - Persentase Koperasi yang

pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

Target 3,50%

mendapat pembiayaan - Persentase UMKM yang

6,50%

mendapat pembiayaan 4.

Meningkatnya pemasaran

- Jumlah KUMKM yang

produk dan kemitraan

bermitra dan produknya

KUMKM

dikenal

No

Program

1

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

Anggaran Rp.

251.277.000

Rp.

5.490.036.650

Rp.

463.954.350

Rp.

732.032.759

42 KUMKM

Keterangan

yang Kondusif 2

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

711.887.550 Pendukung

6

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp.

1.771.460.990 Pendukung

Rp.

9.534.314.975

Aparatur TOTAL


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2016 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelakasanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2016, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan 6 program dengan 32 kegiatan yang di dukung oleh dana sebesar Rp. 9.534.314.975,- terdiri dari: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi

dana

Tahun

2016

sampai

dengan

31

Desember

2016

adalah

Rp. 8.785.635.185,- atau sebesar 92,15% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,24%. Jadi dengan realisasi dana sebesar 92,15% dengan pencapaian target program 99,24% bisa dikatakan efektif dalam mencapai target dari masing-masing program.

1.

Target dan Realisasi Kinerja Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2016 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:


15

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kinerja

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

Kode

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1. Meningkatnya Koperasi yang berprestasi

a. Jumlah Koperasi Berprestasi b. Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten a. Jumlah Pertumbuhan Koperasi b. Jumlah Pertumbuhan UMKM a. Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan b. Persentase UMKM yang mendapat pembiayaan a. Jumlah KUMKM yang bermitra dan produknya dikenal

Sasaran Strategis

2. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM

3. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

4. Meningkatnya Pemasaran produk dan Kemitraan KUMKM

Target

Realisasi

4

5

Capaian

% 6

Krite ria

Kode

7

8

Koperasi

45

48

106,67

Sangat baik

Koperasi

350

500

142,86

Sangat baik

Koperasi

300

341

113,67

Sangat baik

UMKM

1.500

1.700

113,33

Sangat baik

%

3,50

9,43%

269,43 %

Sangat baik

%

6,50

36,56%

562,48

Sangat baik

42

94

223,81

Sangat baik

KUMKM


16

2.

Sasaran 1. Meningkatnya Koperasi yang berprestasi Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berprestasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu: 1). Jumlah Koperasi Berprestasi dan 2). Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten. Tabel 3.3 Target dan realisasi Kinerja Jumlah Koperasi Berprestasi dan Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten Indikator Kinerja

1 1. Jumlah Koperasi Berprestasi 2. Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten

Capaian Tahun 2016

Capaian Tahun 2015

Target

Realisasi

%

2

3

4

30

45

48

5 106,67

425

350

500

142,86

Target Akhir Renstra 2018 6 75

Capaian s/d 2016 terhadap 2018(%) 7 64,00

550

90,91

1.1.Indikator kinerja jumlah koperasi berprestasi dari target 45 unit sudah terealisasi sebesar 48 unit atau 106,67% untuk tahun 2016. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah mencapai 64% dari target tahun terakhir Renstra. Koperasi Berprestasi merupakan koperasi yang berkualitas dan sehat. Penilaian koperasi berkualitas bertujuan untuk melihat performa dan mengukur kinerja koperasi. Beberapa faktor pendukung yang menjadi dasar penilaian adalah dari segi kelembagaan dan segi usahanya. Secara umum keadaan koperasi di Bali sudah memiliki kelembagaan yang kuat dan usahanya meningkat. Kondisi tersebut adalah sebagai keberhasilan dalam melakukan pembinaan-pembinaan yang optimal. Sedangkan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP-Koperasi agar dalam pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan aturan. Pada umumnya KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya menunjukan kondisi yang sangat baik. Capaian Kinerja Jumlah Koperasi Berprestasi didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, Kegiatan Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Kegiatan Revitalisasi Koperasi dengan anggaran. Indikator Kinerja ini juga didukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi. 1.2.Sedangkan Indikator Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten dari target 350 koperasi pada tahun 2016 terealisasi 500 koperasi. Capaian tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan, sedangkan dari target akhir tahun Renstra sudah tercapai 90,91%. Faktor pendukung pencapaian sasaran ini karena


17

adanya penambahan anggaran dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan SDM yang berkompeten. Sehingga ada penambahan jumlah angkatan diklat perkoperasian. Capaian Indikator Kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu: 1). Jumlah Pertumbuhan Koperasi dan 2). Jumlah Pertumbuhan UMKM Tabel 3.4 Target dan realisasi Kinerja Jumlah Pertumbuhan Koperasi dan Jumlah Pertumbuhan UMKM Indikator Kinerja

1 1. Jumlah pertumbuhan Koperasi 2. Jumlah pertumbuhan UMKM

5 113,67



113,33

2.500

68

Capaian Tahun 2016

Capaian Tahun 2015

Target

Realisasi

%

2 242

3 300

4 341

1.495

1.500

1.700

2.1.Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan Koperasi dari target 300 unit terealisasi 341 unit atau 113,67% untuk tahun 2016. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah mencapai 68,20% dari target akhir tahun Renstra. Faktor pendukung capaian sasaran adalah karena keinginan masyakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian. Namun demikian pemerintah menginginkan tumbuh kembangnya koperasi nantinya diikuti dengan adanya peningkatan dari kualitas koperasi itu sendiri. Capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian. 2.2.Sedangkan Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan UMKM dari target 1.500 unit sudah terealisasi sebesar 1.700 unit atau 113,33% untuk tahun 2016. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah mencapai 68% dari target akhir tahun Renstra. Faktor yang mendorong tumbuhnya wirausaha baru adalah adanya iklim usaha yang kondusif yang ditandai dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam membuka usaha baru. Disamping itu faktor keamanan Bali dan Bali sebagai


18

tujuan wisata dunia juga memberikan andil yang besar dalam menumbuhkan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Pada bagian lainnya berbagai program dan kebijakan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali yang sangat mendukung tumbuhnya pelaku UMKM baru. Salah satu contoh kegiatan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan gerakan kewirausahaan, pembekalan dan motivasi melalui sukses story kewirausahan bagi calon wirausaha baru. Capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

3. Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan bagi Koperasi dan UMKM Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan bagi Koperasi dan UMKM terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan dan 2). Persentase UMKM yang mendapat pembiayaan. Tabel 3.5 Target dan realisasi Kinerja Persentase Koperasi yang mendapat Pembiayaan dan Persentase UMKM yang mendapat Pembiayaan Indikator Kinerja

1 1. Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan 2. Persentase UMKM yang mendapat pembiayaan

Capaia n Tahun 2015 2 9,31

5 269,43

Target Akhir Renstra 2018 6 4,00


Target

Realisasi

%

3 3,50

4 9,43

26,16

6,50

36,56

562,48

10,00

365,60

Capaian Tahun 2016

3.1.Indikator Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan pada tahun 2016 dari target 3,50% terealisasi 9,43% atau capaiannya 269,43%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah melebihi target yang ditentukan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah tercapai 235,75%. Faktor pendukung capaian indikator tersebut disebabkan oleh akses koperasi terhadap skim kredit di bank sudah mulai meningkat. Disamping itu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai dimanfaatkan oleh Koperasi sebagai sumber permodalannya dan adanya lembaga penjaminan kredit Bali Mandara (Jamkrida) untuk menjamin kredit yang diajukan oleh Koperasi. Dukungan pencapaian indikator kinerja tersebut melalui pelaksanaan Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi/Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi. 3.2.Indikator Kinerja Persentase UMKM yang mendapat pembiayaan pada tahun 2016 dari target 6,50% terealisasi 35,56% atau capaiannya mencapai 562,48%.


19

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah tercapai 365,60%. Capaian kinerja tersebut jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah karena pelaku UMKM dalam mengakses permodalan tersebut memanfaatkan program yang diluncurkan Pemerintah Pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemanfaatan KUR tersebut oleh UMKM karena mendapat informasi secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan proposal usaha. Dukungan capaian indikator kinerja tersebut melalui pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

4. Meningkatnya Pemasaran Produk dan Kemitraan KUMKM Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Pemasaran Produk dan Kemitraan KUMKM terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah KUMKM yang bermitra dan produknya dikenal. Tabel 3.6 Target dan realisasi Kinerja Jumlah KUMKM yang bermitra dan Produknya dikenal Indikator Kinerja

1 1. Jumlah KUMKM yang bermitra dan produknya dikenal

Capaian Tahun 2016

Capaian Tahun 2015

Target

Realisasi

%

2 49

3 42

4 94

5 223,81


Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) 7 134,28

Indikator Kinerja Jumlah KUMKM yang bermitra dan produknya dikenal pada tahun 2016 dari target 42 KUMKM terealisasi 94 KUMKM atau mencapai 223.81%. Capaian kinerja tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah tercapai 134,28%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dukungan dari berbagai sektor, baik dari Pemerintah, dunia usaha, perbankan dan BUMN untuk menjadi mitra kerja KUMKM dari segi permodalan maupun pemasaran melalui Temu Kemitraan dan promosi produk KUMKM. Pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut agar terjalin kerjasama antara KUMKM dengan dunia usaha, perbankan dan BUMN

melalui

Keunggulan

pelaksanaan

Kompetitif

Usaha

Program Kecil

Pengembangan Menengah

pada

Kewirausahaan Kegiatan

dan

Fasilitasi

Pengembangan Jaringan/Kemitraan Usaha dan Promosi Produk Unggulan Koperasi dan Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.


20

B. Realisasi Anggaran Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar Rp. 7.043.245.263 atau sekitar 73,87% dari dana keseluruhan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali yaitu sebesar Rp. 9.534.314.075. Realisasi anggaran untuk pencapian sasaran tersebut sebesar Rp. 6.493.480.421 atau 92,19% dari target Rp. 7.043.245.263. sedangkan anggaran pendukung terealisasi sebesar Rp. 2.292.154.764 atau 92,01% dari target Rp. 2.491.069.712. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran 92,10% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padat tabel berikut: Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016 No

Sasaran

1

Meningkatnya Koperasi yang berprestasi 2 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM 3 Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM 4 Meningkatnya Pemasaran Produk dan Kemitraan KUMKM Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

Anggaran Rp.

Realisasi Rp.

% Realisasi

5.808.768.853

5.340.838.571

91,94

432.411.060

422.199.100

97,64

171.937.700

161.927.100

94,18

630.127.650

568.515.650

90,22

7.043.245.263 2.491.069.712 9.534.314.975

6.493.480.421 2.292.154.764 8.785.635.185

92,19 92,01 92,10

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali 2016


21

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 (tujuh) indikator. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. 2. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016 seluruh atau 7 (tujuh) indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Sehingga nilai rata-rata capaian kinerja indikator yang telah memenuhi target sebesar 218,89 %.

B. Langkah-langkah ke depan Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang


22

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). 3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Bali

disamping

mempertimbangkan

faktor-faktor

perencanaan

tersebut

kegiatan

yang

di

atas

lebih

kedepannya

berkualitas,

wajib

sinergitas

pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


23

ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI 1. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM. 2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM. 3. Kurangnya Koperasi dan UMKM yang mendapat akses permodalan. 4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UMKM.


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35

PEMERINTAH PROVINSI BALI. LAPORAN KINERJA (LKjIP) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2016

Recommend Documents