REVIU TAHUN 2012 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

REVIU TAHUN 2012 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 2011 - 2016

REVIU TAHUN 2012 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 2011 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Surapati Nomor : 1 Telpon (0365) 41210 – NEGARA

KEPUTUSAN KEPLA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600 / 08 / PU / 2012 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016

b.

dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dipandang perlu untuk merevisi Renstra Tahun 2011 - 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

1.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang – Undang.........

3.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );

4.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

6.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

8.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM ) Tahun 2004 – 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 );

9.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2006;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016 Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana atas kewenangan yang diberikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

2. Renstra Dinas ............

2.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum berlaku dari Tahun 2011 - 2016.

Kabupaten

Jembrana

3.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan. Pasal 2

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana memuat pembangunan fisik dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pertambangan dan Energi. Pasal 3 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 25 Oktober 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

i

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2011 – 2016, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) wajib menyiapkan Rencana Strategis

( RENSTRA ).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Gorvement ). Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak. Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagimana mestinya. Negara, 25 Oktober 2012. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015

ii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………….………………………………………………………..

I

KATA PENGANTAR …………………………………………………………........................

i

DAFTAR ISI ………………………………………..………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………..…………………………………….....................

1

1.1. Latar Belakang …………………………………........................................

1

1.2. Landasan Hukum …………...………………………………….................

5

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

7

1.4. Sistematika Penulisan ……………………….. ……………………..……..

7

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM ….……………..

11

2.1. Tugas, Fungsi dan Standar Organisasi Dinas Pekerjaan Umum .…..

11

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum ..……………………………..

37

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ..................................

38

BAB II

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III

Pekerjaan Umum

45

Tantangan ...........................................................................................

45

Peluang ...............................................................................................

46

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

47

3.1. Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ...............................................................

47

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................

48

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ...............................................

49

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ......................…………....

51

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis ................................................................

52


iii


BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

VISI , MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

53

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum .............................................

53

4.1.1 Visi …………………....................................................................

53

4.1.2 Misi …………………....................................................................

54

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum.........

54

Tujuan ……………………....................................................................

54

Sasaran ……………………....................................................................

57

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum...................................

58

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

59

Singkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten .................................

59

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

61

6.1. Indikator Kinerja .....................................................................................

61

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja ................................................

61

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ...................

62

PENUTUP


68

iv



1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat

Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran ). Perencanaan Srategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.



Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian juga halnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance. Dalam menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Dinas Pekerjaan Umum, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertambangan dan Energi; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pekerjaan umum. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

merupakan

perencanaan

dalam

kurun

lima

tahun.

Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan. Program dan RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT. Sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 Perda Nomor 06 Tahun 2009 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis

dengan dokumen

perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum diharapkan : •

Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.

•

Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘sense of ownership’ dari rencana strategis

•

Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

•

Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan

•

Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan.



•

Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah

•

Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal

Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)

Memperhatikan Pedoman Input

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun) Penjabaran

Pedoman

Pedoman

RKPD Kab/Kota (1 Tahun)

Renstra-SKPD (5 Tahun) Acuan

Acuan Input

RKP Acuan

Pedoman

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman

.

RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)


Rancangan Renstra-SKPD


1.2. Landasan Hukum Dalam masa lima tahun, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : -

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

-

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); -

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab Keuangnan Negara


Pemeriksaan dan

(Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); -

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); -

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

-

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah ( RTRW );

-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah ( RPJPD );

-

Perturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )



-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana

-

Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 47 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

1.3. Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan

Kabupaten Jembrana dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Tata Ruang dan Sumber Daya Mineral dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai pedoman, lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam : 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum. 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Pekerjaan Umum selama lima tahun. 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas: RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. Landasan Hukum

1.3

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4

BAB

II

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel. T-IV.C2 dan Tabel.T-IV.C3 Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun



2.4

mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-IV.C9, yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.9), dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Tabel.T-IV.C.11). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.



BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel.T-IV.C.24. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Tabel.T-IV.C.27.

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28.

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.29.

BAB

VII

PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang melipti kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan Struktur Organisasi

Dan

Tata Kerja

Perangkat

Daerah Kabupaten Jembrana” dan

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga tehnis yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dalam bidang urusan pekerjaan umum dengan tugas pokok dan fungsi : a. Perumusan kebijakan tehnis sesuai kewenangan di bidang Pekerjaan Umum. b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang Pekerjaan Umum. c. Pemberian rekomendasi perijinan sesuai bidang Pekerjaan Umum. d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan Pekerjaan Umum. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi; c. pembinaan/penyuluhan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


Rincian tugas pokok yang dimaksud sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas lepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku d. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petujuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; f.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi : RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. penyelenggaraan program administrasi umum; c. pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Subagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subagian. e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut : a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas; e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas; f. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas; g. merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas; h. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; j. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; k. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala subagian



l. menyusun laporan hasil kegiatan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Subagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala Subagian dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subagian menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program kerja subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok Kepala Subagian dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

perlengkapan

dinas; i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; m. mengevaluasi hasil program kerja Subagian; n. menyusun laporan hasil kegiatan Subagian; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SUBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN Subagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala subagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



Rincian tugas pokok Kepala Subagian sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Subagian sesuai kebijakan sekretariat; b. mengendalikan rencana tahunan; c. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; d. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; i. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; j. mendistrbusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf k. memberikan pertimbangan /kajian kepada atasan l. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. SUBAGIAN KEUANGAN Subagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Kepala Subagian Keuangan dalam melaksankan tugas menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok Kepala Subagian dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian sesuai kebijakan sekretariat; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


BIDANG BINA MARGA Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan, pengawasan terhadap pelaksana kegiatan serta pengambil langkah – langkah dalam penanggulangan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya; c. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan Bidang; c. memberi rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta fasilitasnya; d. menyelenggarakan penanggulangan jalan dan jembatan serta fasilitasnya; e. memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya; f.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan insfrastruktur bina marga; c. pembinaan di Bidang Bina Marga; d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. mempersiapkan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan; c. memberikan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, dan ruang milik jalan; d. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;

g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dokumen/bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan penyiapan dokumen /bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pembangunan jalan kabupaten /desa serta jalan kota dan jembatan; c. menyiapkan bahan pembinan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan; d. membuat leger jalan dan jembatan; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.




j.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta pengelolaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, pengelolaan, peningkatan , pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan laboratorium teknik; c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

BIDANG SUMBER DAYA AIR Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan pengembangan dan pengolahan pengawasan Sumber Daya Air (SDA), Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan, dan pelaksana kegiatan Bidang Sumber Daya Air; c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. merumuskan kebijakan operasional Bidang Sumber Daya Air; c. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Sumber Daya Air (SDA); d. mengadakan pengawasan pemeliharaan dan pengendalian urusan di Bidang Sumber Daya Air (SDA); e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA), Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA); c. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. melaksanakan tugas perencanaan dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA); c. mengadakan survey standar harga satuan dan analisa upah / bahan sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Air (SDA), Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengolahan Sumber Daya Air); c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengembangan dan peninggkatan pembangunan Sumber Daya Air; c. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengawasan Sumber Daya Air Seksi Pengawasan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA), Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA); c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan pengawasan, pemeliharaan, evaluasi dan pengendalian penanggulangan Sumber Daya Air (SDA); c. melaksanakan pengawasan Sumber Daya Air (SDA) pada wilayah sungai; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG CIPTA KARYA Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan

di

Bidang

keciptakaryaan,

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan dan pelaksanaan di Bidang Keciptakaryaan; c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase perumahan dan pemukiman bangunan gedung; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keciptakaryaan; c. memberikan pertimbangan teknis mengenai pemberian izin mendirikan bangunan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;



h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan teknis pembangunan gedung, tata bangunan perumahan dan pemukiman, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan pengawasan pengembangan penataan pembangunan gedung dan tata bangunan perumahan dan pemukiman ; c. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. menyusun dan melaksanakan penataan drainase, perumahan, pemukiman dan memberikan kajian teknis atas rekomendasi bangunan gedung; c. melaksanakan peningkatan dan pengembangan teknis tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman; d. memberi bantuan teknis kepada instansi lainnya; e. memberikan pertimbangan mengenai pemberian izin mendirikan bangunan; f.




g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.


j.


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan dan pemukiman infrastruktur perkotaan/pedesaan, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan bangunan dan pemukiman infrastruktur perkotaan/pedesaan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan

tugas

perencanaan

bangunan

dan

pemukiman

insfrastrutur

perkotaan/pedesaan; c. merencanakan dan merancang standar/prtotipe bangunan-bangunan gedung; d. mengadakan sigi (survey) standar harga satuan dan analisa upah/bahan sebagai bahan dasar penyusunan Enginering Estimate (EE) e. memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya; RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


f.




j.


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian

teknis

pembangunan gedung dan kegiatan tata bangunan (pemukiman dan perumahan, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan dan pemukiman terhadap pemanfaatan bangunan dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai dengan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman;



c. mengawasi dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman; d. melaksanakan pengawasan teknis pembangunan gedung, kegiatan tata bangunan pemukiman dan perumahan; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;

g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.


j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG TATA RUANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi, Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang sesuai kebijakan Dinas; b. perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi; c. pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. merumuskan kebijakan operasional Bidang Tata Ruang Pertambangan dan Energi; c. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi; e. memberikan bantuan teknis kepada instasi lain; f.


g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; h. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; i. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pembinaan tata ruang dan pemanfatan ruang wilayah, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :



a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pemanfaatan tata ruang wilayah; c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. melaksanakan tugas perencanaan pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK),Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan, maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; e. memberikan pertimbangan / kajian teknis kepada instansi lainnya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam

melaksanakan Pengawasan dan

Pengendalian Tata Ruang; c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengawasan, pengendalian teknis tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah; c. melaksanakan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan Tata Ruang Lingkup Wilayah; d. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis kabupaten; e. memberi kajian izin pemanfatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; f.




j.


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



Seksi Pertambangan dan Energi Seksi Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan kajian teknis, pembinaan dan pengawasan Pertambangan dan Energi, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan persiapan kajian teknis pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya; c. memberikan rekomendasi dan kajian teknis izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerupan mata air pada cekungan air tanah serta usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya pada wilayah kabupaten; d. membina dan mengawasi pelaksanaan izin Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten; e. memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya; f.

melaksanakan evaluasi dan pengendalian teknis pelaksanaan Galian Golongan C dan pertambangan dan energi;

g. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang, Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing : (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masingmasing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala. (7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya . (8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya. Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PEKERJAAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian

Sub Bagian

Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian

Program, Evaluasi dan Pelaporan

Keuangan

Bidang

Bidang

Bidang

Bina Marga

Sumber Daya Air ( SDA )

Cipta Karya

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga

Seksi Perencanaan dan Pembinaan SDA

Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi

Seksi

Seksi

Tata Bangunan dan Pemukiman

Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga

Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Perencanaan Bangunan dan Pemukiman

Pengawasan dan PengendalianTata Ruang

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga

Pengawasan SDA

Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman

Pertambangan dan Energi

UPT

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana didukung oleh sebanyak 120 Orang dengan perincian : - Pejabat Struktural Eselon II/b

: 1 Orang

- Pejabat Struktural Eselon III/a

: 1 Orang

- Pejabat Struktural Eselon III/b

: 4 Orang

- Pejabat Struktural Eselon IV/a

: 15 Orang



Jumlah PNS/CPNS menurut pendidikan sebagai berikut : - S2/SEDRAJAT :

2

Orang

- S1/SEDRAJAT :

27

Orang

- D3/SEDRAJAT :

2

Orang

- SLTA/SMK/MA :

64

Orang

- SMP/MTS

:

6

Orang

- SD/MI

:

1

Orang

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian : 1. PNS

:

2. CPNS

:

3. Lain – Lain

:

101 Orang -

Orang

19 Orang ( Honorer : 2 Orang, Kontrak Adm. : 5 Orang, Jaga Bendung : 12 Orang ).

Asset / Modal Sampai pada akhir tahun 2011 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana bernilai Rp. 296.271.913.047,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Strategi pembangunan Jembrana diarahkan untuk membangun Kabupaten Jembrana di segala bidang melalui salah satu misi kabupaten Jembrana melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infrastruktur, sarana fisik seperti jalan, bangunan gedung, jaringan air bersih, jaringan irigasi, peningkatan pelayanan administrasi. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat diuraikan menjadi 4 (empat) urusan : 1. Urusan Pekerjaan Umum Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2007 s/d

2011

pada urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut : Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari tahun 2007 RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut : a.

Program pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan realisasi Kegiatan : - Perencanaan Pembangunan Jembatan

b.

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, dengan realisasi Kegiatan : - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong - Rahabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

c.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan realisasi Kegiatan : - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

d.

Program Pembangunan Sistim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, dengan realisasi Kegiatan : - Penyusunan Sistim Informasi Data Base Jalan - Penyusunan Sistim Informasi Data Base Jembatan

e.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan realisasi Kegiatan : - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

f.

Program Pengendalian Banjir, dengan realisasi Kegiatan : - Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Tanggul Sungai - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai - Perencanaan Senderan Sungai

g.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan realisasi Kegiatan : - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan 2007

s/d

2011

didukung

dengan

alokasi

Anggaran

selama kurun waktu dari

APBD

sebesar

Rp. 161.789.550.851,00 dengan relisasi keuangan sebesar Rp. 154.968.542.230,00 atau ( 95,78 % ), sedangkan realisasi fisik 100 %. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.967.980.244,14 dengan realisasi sampai bulan Oktober sebesar Rp. 13.954.103.040,00 atau sebesar 29,71 %. dengan capaian fisik 87,35 % RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007 s/d 2011

2007 6.756.442.000

2008 1.089.348.100

Tahun 2009 86.718.750

2010 1.545.177.300

2011

5.411.295.700

-

1.608.606.724

2.006.894.500

1.164.512.000

10.476.506.500

12.762.500.000

19.276.193.450

12.122.467.700

24.159.856.000

350.000.000

-

-

-

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

3.653.471.200

3.678.393.400

3.459.602.250

1.909.603.000

3.057.075.000

6

Program Pembangunan infrastruktur pedesaan

7.500.000.000

5.710.153.000

6.657.899.500

7.747.333.700

2.088.939.767

7

Program Pengendalian Banjir

-

13.000.000.000

3.182.758.800

1.027.802.500

300.000.000

34.147.715.410

36.240.394.500

34.271.779.474

26.359.278.700

30.770.382.767

33.933.861.792 99,37 %

32.276.832.800 89,06 %

32.163.332.290 93,85 %

26.004.340.348 98,65

30.590.176.000 99,41

No

Program

1

Program pembangunan Jalan dan Jembatan

2

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

3

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4

Program Pembangunan Sistim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan,

5

Jumlah dan Realisasi


-


Sedangkan pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut : Program

Anggaran

Pembangunan Jembatan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pengendalian bajir Pembangunan infrastruktur pedesaan Jumlah

Keu (Rp)

Realisasi %

Fisik (%)

620.000.000,00

186.833.100,00

30,13

100

1.443.743.980,00

654.551.726,00

45,34

100

33.739.785.259,14

6.593278.684,00

19,54

72,74

5.419.173.140,00

1.572.730.755,00

29,02

51,36

663.562.695,00

578.733.200,00

87,22

100

5.081.715.170,00

4.367.975.575,00

85,95

100

46.967.980.244,14

13.954.103.040,00

29,71

87,35

* s/d bulan Oktober 2012

2. Urusan Penataan Ruang Penataan Ruang dari tahun 2005 sampai dengan 2008 masih dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Jembrana, mulai tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Program dan Kegiatan Tata Ruang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah Meningkatkan Sistim Pamantaun dan Evaluasi Rencana Tata Ruang dengan kegiatan : - Turut serta dalam pengkajian pemberian ijin mendirikan bangunan sehingga tidak melanggar tata ruang. - Menyusun sistim informasi geografi. - Membangun bangunan informasi RTRW di empat Kecamatan. - Melakukan sosialisasi pemanfaatan tata ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. - Revisi Rencana Tata Ruang. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


Sedangkan Program dan Kegiatan Tata Ruang tahun 2012 adalah : 1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Revisi Rencana Tata Ruang 2. Program Perngendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan : - Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Alokasi anggaran untuk Penataan Ruang dari tahun 2005 sampai dengan 2008 masih dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Jembrana, mulai tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, hanya menyelenggarakan urusan rutin berkenaan dengan proses pengecekaan lapangan terhadap proses

permohonan IMB dan alih fungsi lahan.

Dari kegiatan rutin proses permohonan IMB tersebut realisasi penerimaan dari permohonan IMB sebesar Rp. 226.956.238,08,- atau terealisasi sebesar 146,42% dari target rencana. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Urusan Penataan Ruang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-

dengan realisasi Rp. 677.490.540,00 atau

( 96,78 % ) dengan realisasi fisik 100 %. pekerjaan dari kegiatan ini dilaksanakan oleh 6 orang, Keluaran dari kegiatan ini adalah terealisasinya dokumen perencanaan tata ruang kawasan dan dokumen perencanaan revisi tata ruang. Tingkat pencapaian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terdapat kegiatan rutin yang terkait dengan pelayanan umum yaitu pengkajian permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan tegoran pada bangunan yang melanggar tata ruang dan tata bangunan. Sedangkan Angagaran di Tahun 2012 untuk Urusan Penataan Ruang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 370.163.000,00 dengan realisasi sampai bulan Oktober sebesar Rp. 20.230.250,00 atau sebesar ( 5,47 % ) dengan capaian fisik 30 %.



Tabel Jumlah IMB yang diterbitkan tahun 2007 s/d 2011 No 1 2 3 4 5 •

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah 225 220 207 152 264

sampai dengan bulan Desember 2011

3. Urusan Perumahan Program dan Kegiatan Perumahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Rumah Jabatan

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan realisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

3.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan realisasi Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin dan Kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Perencanaan Lingkungan

4.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan realisasi Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

5.

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan realisasi Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Total alokasi Anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 55.380.621.487,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.204.908.3.55,00 atau ( 92,46 % ), RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


dengan realisasi fisik 100 %. Sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.945.122.926,00 dengan realisasi sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 1.917.927.788,00 atau 32,26 % dengan capaian fisik 58,06 % Tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah untuk membenahi fasilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2015 sarana gedung perkantoran sudah memadai. Pada program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih adalah untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat untuk kebutuhan sehari – hari baik untuk dikonsumsi, untuk mandi maupun keperluan lain dalam upaya menjaga kesehatan. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dihasilkan pencapaian terhadap rasio rumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut : Tabel Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih No

Tahun

Jumlah RT seluruhnya

Jumlah RT pengguna air bersih

Persentase (%)

1

2011

70.733

66.777

94,41%

Rumah tangga pennguna air bersih sampai dengan tahun 2011 mencapai 94,41% menunjukkan perbaikan penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat merupakan indikator utama untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Jembrana.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jembrana tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai sumber energi dan sumber daya mineral, seperti gas alam, panas bumi, dan pertambangan sehingga darai sejak tahun 2007 s/d 2011 tidak ada program dan RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


kegiatan

khusus

untuk

pengelolaan

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral.

Sedangkan di tahun 2012 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan Kegiatan Penyusunan Regulasi Mengenai Pengelolaan Penambangan untuk Urusan Rp.

Energi

dan

107.564.700,00

Sumber dengan

Daya

Mineral

dialokasikan

realisasi sampai bulan

anggaran

sebesar

Oktober 2012 sebesar

Rp. 7.182.000,00 atau 6,68 % Namun demikian potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Jembrana adalah galian C berupa batu kali, batu pecah, pasir pasang, pasir urug, pasir batu, dan tanah urug sehingga pelaksanaan kegiatan secara fisik untuk pengelolaannya berupa volume bahan Galian

C yang masuk sebagai penerimaan pajak. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Jembrana yang sangat pesat

membutuhkan sumber daya mineral berupa bahan galian C. Penambangan bahan galian C yang dilakukan secara terus-menerus dan terbatasnya sumber daya tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengkaji secara teliti permohonan penambangan galian C yang diajukan masyarakat serta menghentikan ijin usaha galian C yang diperkirakan memberikan dampak negatif lebih besar yaitu

merusak kelestarian

alam/bantaran sungai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tantangan Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam menangani tiga urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan ) dan satu urusan pilihan yaitu Urusan Sumber Daya Mineral adalah : 1.

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.

2.

Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kwalitas pekerjaan.

3.

Adanya alih fungsi lahan.



4.

Adanya penambangan tanpa ijin yang cendrung merusak lingkungan.

5.

Kecendrungan pelanggaran terhadap tata ruang.

Peluang Peluang untuk mengembangkan pelayan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tiga urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang

dan Urusan Perumahan)

dan satu urusan pilihan yaitu Urusan Sumber Daya Mineral adalah : 1. Memanfaatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi ( BMK ). 2. Tersedianya RTRW dan RDTL. 3. Adanya regulasi terhadap penambangan galian golongan C.



BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.

Kualitas dan komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasasan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasai.

2.

Tenaga pengawas yang belum memadai baik dari segi kwantitas maupun kualitas yang berkwalifikasi untuk melaksanakan pengawasan dilapangan.

3.

Strandar Operating Prosedure ( SOP ) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

4.

Belum terbentuknya Satuan Pengawas Intern ( SPI ) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja karyawan, pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindak lanjut.

5.

Sulitnya menentukan skala prioritas kegiatan dilapangan, karena seringnya terjadi bencana alam.

6.

Masih adanya sawah tadah hujan.

7.

Sulitnya penertiban penambangan rakyat.

8.

Terbatasnya lahan untuk merealisasi pembangunan gedung.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain : 1.

Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2.

Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi.

3.

Kurangnya pemahaman untuk membuat SOP.

4.

Sering terjadi bencana alam.



5.

Tak tersedianya sumber air yang mencukupi.

6.

Tak ada kawasan penambangan di Kabupaten Jembrana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2005 – 2025, maka Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

VISI

: “ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarkat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat “

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 ditetapkan 5 (lima) buah MISI sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petisi basis dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalamkehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tetang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Pusat,

Pemerintahan


Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah


Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran.

Tabel Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 No.

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kinerja otonomi daerah

Meningkatnya kinerja otonomi daerah

2.

Meningkatkan kinerja keuangan daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah

3.

Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

4.

Meningkatkan kinerja kepegawaian daerah Meningkatnya kinerja kepegawaian daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Visi Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah tersusunnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan misi : 1.

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optiml untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan kebelanjutan pemanfaatan sumber daya air serta menguangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.



4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman uag terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstuksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan penelitian dan pengambangan serta penerapn : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsi-prinsip good governance. 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Visi Dinas Pekerjaan Provinsi Bali adalah Terwujudnya lingkungan dan prasarana wilayah yang handal berlandaskan konsep Tri Hita Karana dengan misi : •

Meningkatkan serta memelihara jalan dan prasarana perkotaan

•

Meningkatkan penataan ruang dan pemukiman dan bidang ke Cipta Karyaan

•

Mewujudkan pengelolaan dan konservasi energi dan sumber daya alam

•

Mewujudkan paraturan pemerintahan berdasarkan prinsip - prinsip good governance



Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2011 – 2016 ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. a.

Faktor - faktor penghambat : - Terbatasnya sarana dan prasarana. - Kemapuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai. - Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya. - Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b.

Faktor - faktor pendorong : - Adanya tupoksi dan struktur organisasi. - Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan. - Tersedianya Standar Operating Prosedure ( SOP ), tesedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. - Kemajuan informasi dan teknologi. - Tersedianya sarana dan prasarana. - Dukungan dana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor – faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain ; a.

Faktor - faktor penghambat : - Revisi Perda RTRW yang sedang diproses karena mengikuti hierarki peraturan yang baru - Peraturan - peraturan rencana rivisi tata ruang dapat disusun setelah perda RTRW tersusun - Sosialisasi ke masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan



b.

Faktor - faktor pendorong : - Produk aturan yang telah tersusun, segera disosialisasikan ke masyarakat.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu - isu strategis antara lain : 1.

Kurangnya sarana dan prasrana aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

2.

Balum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan

3.

Sawah tadah hujan yang belum terjangkau jaringan irigasi

4.

Beberapa daerah terkena bencana banjir

5.

Banyak bangunan yang tidak ber IMB dan permukiman yang tidak bersanitasi

6.

Adanya alih fungsi lahan

7.

Penambangan liar galian golongan C yang merusak lingkungan



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Strategik ( Renstra ) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor ekternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana telah memiliki Visi dan Misi. 4.1.1

Visi Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : “ TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

JEMBRANA

YANG

PRIMA , GUNA MENUNJANG

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA “ Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut : a.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana yaitu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya untuk mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jembrana yang siap bersaing dalam era globalisasi.

b.

Peningkatan pelayanan Pekerjaan Umum yaitu memberikan pelayanan baik teknis

dan non teknis ( administrasi pembangunan ke PU-an yang lebih baik,

cepat dan

akurat dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan

kinerja pembangunan sarana dan prasarana ). c.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan pelayanan ruang aktifitas penduduk dalam percepatan kegiatan pertumbuhan sosial, ekonomi yang lebih baik, cepat dan akurat dalam rangka tertib pembangunan daerah Kabupaten Jembrana.



4.1.2

Misi Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

3.

Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

4.

Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan

5.

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana

6.

Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun : 4.2.1

Tujuan Misi Pertama adalah : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

4.2.2

Tujuan Misi Kedua adalah : a. Meningkatkan Pembangunan Jembatan, dengan sasaran sebagai berikut : - Perencanaan Pembangunan Jembatan - Meningkatnya Jumlah Jembatan yang dibangun b. Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan - Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan - MeningkatnyaPenyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan



c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan, dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

4.2.3

Tujuan Misi Ketiga adalah : a. Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong - Meningkatnya saluran drainase/gorong-gorong yang terpelihara

b. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi - Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air - Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai - Meningkatnya Pembangunan pintu air - Meningkatnya Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai - Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air - Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai - Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun

c. Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan sasaran : - Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

d. Meningkatkan Pengendalian Banjir dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai - Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015


- Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir - Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai - Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali - Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir - Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai

4.2.4

Tujuan Misi Keempat adalah : a. Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur - Meningkatnya

Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

terhadap

total

kebutuhan

b. Meningkatkan Pengembangan Perumahan dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan - Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

c. Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

4.2.5

Tujuan Misi Kelima adalah : a. Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang - Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL - Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan



- Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan - Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan - Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW - Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang - Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang - Meningkatnya Revisi rencana tata ruang - Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang - Meningkatnya Survey dan pemetaan

b. Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang - Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang - Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang - Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang - Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang - Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang - Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang - Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota - Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

4.2.6

Tujuan Misi Keenam adalah : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan sasaran sebagai berikut : - Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C



4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran Perencanaan Strategis terdiri 2 dari ( dua ) komponen : 4.3.1

Kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari oleh peraturan antara lain : -

Terciptanya dan termotivasinya kesadaran masyarakat dalam membangun dan pemeliharaan saluran irigasi, jalan dan jembatan.

-

Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang tepat guna.

4.3.2

Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunaan sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil ( sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Singkronisasi Program Pusat,Provinsi dan Kabupaten Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD, Pemerintah Daerah maupun Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tema Pembangunan Nasional adalah: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 17

prioritas program Dinas

Pekerjaan Umum antara lain sebagai berikut : 1)

Prioritas 1

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2)

Prioritas 2

: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3)

Prioritas 3

: Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4)

Prioritas 4

: Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

5)

Prioritas 5

: Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6)

Prioritas 6

: Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

7)

Prioritas 7

: Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan

8)

Prioritas 8

: Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

9)

Prioritas 9

: Prgram Pengendalian Banjir



10) Prioritas 10 : Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 11) Prioritas 11 : Program Pengembangan Perumahan 12) Prioritas 12 : Program Lingkungan Sehat Perumahan 13) Prioritas 13 : Program Perencanaan Tata Ruang 14) Prioritas 14 : Program Pemanfaatan Ruang 15) Prioritas 15 : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 16) Prioritas 16 : Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 adalah : “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah untuk Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan”.

Berdasarkan prioritas program Kabupaten Jembrana dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahmenjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2011-2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1

Indikator Kinerja 6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perenanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja

suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan

menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari

angka dan

satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).



Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.



Contoh hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SKPD. Sasaran Pemerintah Derah: Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Rasio Pemanfaatan Ruang untuk penduduk miskin yang terpetakan terhadap Total Pemanfaatan Ruang.

Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik

Meningkatnya ketersediaan data terkait PDRB

Meningkatnya ketersediaan data terkait perhubungan

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Jumlah tambahan data terkait dengan PDRB yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Jumlah tambahan data yang dapat diguanakn dalam perencanaan perhubungan

Indikator Kinerja : Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan



Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SASARAN Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Jumlah sarana dan prasrana aparatur yang terpelihara

SAT 1 Paket 7 Unit 1 Paket 7 Unit

Perencanaan Pembangunan Jembatan Meningkatnya Jumlah Jembatan yang dibangun Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Meningkatnya saluran drainase/goronggorong yang terpelihara Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Rasio perencanaan pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun

3 Bh. 3 Bh.

Jumlah DI. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

40 Paket

Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah Perencanaan pembangunan pintu air Jumlah Perencanaan normalisasi saluran sungai

40 Bh. 8 Bh.

Meningkatnya Pembangunan pintu air Meningkatnya Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

Jumlah Pembangunan pintu air Panjang Normalisasi saluran sungai

40 Bh. 4.000 M

Panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi/dipelihara Jumlah pintu air yang direhab/ dipelihara Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara Jumlah unit Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

53 Paket

Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpelihara Rasio perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rasio perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Panjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5 Unit

18 Paket 8 Paket 8 dok 3 dok 242,7 Km.

Panjang Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

100%

Persentase

100%

80 Bh. 4.000 M 8 Paket 24 Paket


Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan dan jembatan perdesaan Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direbailitasi/ dipelihara Panjang Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir Jumlah pengendalian banjir yang ditanggulangi Panjang daerah tangkapan air dan badanbadan sungai yang dikendalikan

3 Paket

Panjang sungai/kali yang dibersihkan dan dikeruk Jumlah bangunan pusat-pusat pengendali banjir Jumlah bangunan prasarana pengaman pantai Jumlah Perencanaan pengembangan infrastruktur Jumlah Pembangunan/peningkatan infrastruktur Panjang jalan perdesaan

2 Paket

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

6 dok

Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

1 dok


Jumlah Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Frekuensi Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Volume Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Jumlah kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Jumlah Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Frekuensi Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

3 Paket

9 Paket 3 Paket

30 Paket 6 Paket 10 Paket 14 dok 135,84 Km. 4 dok 20 Paket

250 Unit 1.050 M3

4 dok 4 dok 8 Kali

4 dok 5 dok


Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Survey dan pemetaan Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C


Frekuensi Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

8 Kali

Frekuensi Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Banyaknya dokumen hasil Revisi rencana tata ruang Frekuensi Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

12 Kali

Frekuensi Survey dan pemetaan rekuensi Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Banyaknya dokumen hasil Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Frekuensi Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Banyaknya dokumen hasil Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Banyaknya dokumen hasil Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Frekuensi Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Frekuensi Pengawasan pemanfaatan ruang

4 Kali 4 Kali

Frekuensi Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Frekuensi Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Luas penambangan bahan galian golongan C yang ditertibkan

6 dok 8 Kali

4 dok

8 Kali 4 dok 4 dok

8 Kali

12 Kali 4 Kali

4 Kali 51,2 Ha.


BAB VII PENUTUP Rencana Strategik yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Pungsi Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disingkrunkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini. Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, epektif, transparan dan akuntabel. Dan keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai lima tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya. Negara, 25 Oktober 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016 RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2015



Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Terwujudnya bangunan Irigasi yang bersifat teknis dalam

Tidak terjadi lagi

Rasio panjang irigasi

mengatur pemerataan air dan penanggulangan banjir pada

genangan banjir,bila

Kabupaten dalam

areal pertanian

terjadi genangan

kondisi baik

Target Renstra SKPD Tahun ke -

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian Tahun ke -

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

35,00%

40,00%

37,00%

55,00%

56,00%

48,10%

82,96%

82,96%

88,54%

76,21%

tinggi genangan rata-rata<30 Cm, lama genangan

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong 40 Buku

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

1 Paket

-

Gorong -

- Pembangunan Saluran Drainase/

-

8.500 M'

7.000 M'

7.000 M'

-

1 Paket

-

-

5 Paket

1 Paket

3,944 M'

-

9 Paket

2.070 Ha.

1 Paket

7 Buah

-

-

-

38 DI( 5 Paket)

38 DI

-

-

-

Gorong - Gorong 1 Paket

6,724 M'

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3.714 M'

3.500 M'

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

2 Buah

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

-

-

-

3 Paket

-

Program Pengembangan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

-

8.801 Ha.

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

6.750 M'

8.801 Ha.

4.800 M' -

8.801 Ha.

5.850 Km. -

8.801 Ha.

8.801 Ha.

18 Paket

13 Paket

1 Paket

Program Pengendalian Banjir - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

-

Sungai - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

-

6.500 M'

-

Penanggulangan Banjir

2.

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

-

-

-

-

-

-

-

-

- Perencanaan Senderan Sungai

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Sarana Trasportasi yang memadai untuk kelancaran

Akses ke semua

Rasio panjang jalan

lalu lintas serta meningkatkan perekonomian masyarakat

bagian kota dengan

kabupaten dalam

1 Paket -

No.


Target SPM

Target IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

- Perencanaan Pembangunan Jalan

3 Km.

14,350 Km.

26,9 Km.

3 Km.

3 Km.

3 Km.

1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Jembatan

154 M'

120 M'

25 M'

154 M'

154 M'

180 M'

- Pembangunan Jembatan

3 Km.

120 M'

25 M'

154 M'

154 M'

180 M'

5 Buah

3 Bh.

-

- Peningkatan Jalan Kabupaten

154 M'

14,350 Km.

26,9 Km.

3 Km.

3 Km.

3 Km.

13,550 Km.

1 Km.

-

-

- Penyusunan Kajian Pembangunan Jalan

1 Buku

3 Paket

-

-

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

23,85 Km.

47,488 Km.

39,638 Km.

20,985 Km.

30,850 Km.

27,050 Km.

31,845 Km.

40,800 Km.

10 Paket

34 Km.

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

23,85 Km.

47,488 Km.

39,638 Km.

20,985 Km.

30,850 Km.

27,050 Km.

31,845 Km.

40,800 Km.

10 Paket

34 Km.

45 M'

46 M'

52 M'

52 M'

8 Bh.

-

-

-

-

19,674 Km.

-

-

-

-

-

90,87%

90,87%

90,99%

90,99%

mudah

kondisi baik

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

-

-

-

1 Buku

-

-

-

-

1 Paket

-

2 Buah

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 19,674 Km.

- Operasi/Pemliharaan Jalan

-

-

-

-

Program Pembangunan Sistim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

- Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jembatan

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 7 Paket

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

7 Paket

7 Paket

7 Paket

7 Paket

3 Paket

6 Paket

10 Paket

72 Paket

66 Paket

Jembatan Perdesaan

3.

Meningkatnya pelayanan melalui penyediaan sarana dan

Tersedia data

prasarana pembangunan yang berkesinambungan dan

perumahan di tingkat huni

Rasio rumah layak

berwawasan lingkungan

kabupaten/kota,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

kecamatan dan

Aparatur

kelurahan

- Perencanaan Rumah Jabatan

-

6 Unit

-

-

-

- Pembangunan Rumah Jabatan

-

6 Unit

-

-

-

- Perencanaan Gedung Kantor

-

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

- Pembangunan Gedung Kantor Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumubuh

1 Unit

-

3 Unit 3 Unit

-

1 Paket

-

1 Paket

4 Unit

1 Paket -

4 Unit

4 Paket

No.


Target SPM

Target IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

- Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

-

-

-

-

-

-

-

- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

1 Paket

-

-

-

- Pembangunan Pabrik Kakao


3 Unit

1 Paket

4 Paket

3 Paket

-

3 Paket

6 Paket

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

- Penataan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk

-

- Pembangunan Patung

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

- Pembangunan Gedung Olah Raga di Kec. Melaya

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

- Pembangunan Gedung Olah Raga di Kec. Pekutatan

1 Paket

- Pengadaan Peralatan Usaha Agrabisnis Sapi

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

- Rehabilitasi Kandang Teranak Sapi dan Pembangunan

-

-

-

-

-

3 Paket

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

Bangunan Penampung Dan Pengolah Rumput - Penataan Areal Parkir Timur Gor Kresna Jvara Kabupaten Jembrana - Pengadaan Hijauan Makanan Ternak ( HMT )

-

- Pembuatan Tedung Bali Jembrana Twin Tower

1 Paket

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

- Pembangunan Lanjutan Wisma Daerah Kab. Jembrana

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Pembangunan Lapangan Basket di Lapangan Dauhwaru

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Perluasan Gedung Kantor Bupati Jembrana

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Penataan Obyek Wisata Pengeragoan

1 Paket

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

- Rehabilitasi Pasar Umum Kabupaten Jembrana

2 Paket

-

2 Paket

-

-

-

-

- Pembangunan Los Pasar Buah

2 Paket

-

-

-

-

2 Paket

-

-

-

-

- Pembangunan Terminal Kargo

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Pembangunan Lanjutan Terminal Kargo

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Pembangunan Gedung Olah Raga

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

- Pembangunan Rumah Dinas ASDP Gilimanuk

3 Unit

-

-

-

-

3 Unit

-

-

-

-

-Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

3 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket

No.


Target SPM

Target IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

4 Paket

-

84,06%

100,00%

94,41%

94,41%

6 Paket

-

84,67%

-

94,29%

91,29%

-

0,41%

53,00%

89,00%

89,00%

1 Unit

- Pembuatan Bak Air Taman Nasional Bali Barat

4.


-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Tingkat kualitas air

Rasio rumah tangga

minum

pengguna air bersih

Aman, sehat dan

Rasio rumah tangga

berkelanjutan

bersanitasi

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

7 Paket

13 Km.

9 Paket

5 Paket

Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

5.

Terwujudnya Kota Negara yang Bersih dan Indah

Pelibatan masyarakat Rasio ruang terbuka

Program Perencanaan Tata Ruang

minimal 2(dua) kali

hijau per satuan luas

pada tahap

wilayah ber HPL /

penentuan kebijakan

HGB

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

-

9 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

dan penentuan pola dan struktur

- Revisi Rencana Tata Ruang

pemanfaatan ruang

Negara, 25 Oktober 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Anggaran pada Tahun ke -

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Uraian Program/Kegiatan (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Perencanaan Rumah Jabatan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

-

50.000.000,00

-

-

-

- Pembangunan Rumah Jabatan

-

2.334.165.000,00

- Pembangunan Gedung Kantor

-

7.000.000.000,00

-

-

1.021.960.300,00

-

1.974.919.300,00

-

8.797.500.000,00

5.974.431.706,00

3.560.000.000,00

-

6.848.065.900,00

8.202.372.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Pembangunan Jalan

-

300.000.000,00

- Perencanaan Pembangunan Jembatan

-

-

-

-

-

-

298.716.000,00

-

-

86.718.750,00

-

-

-

-

- Pembangunan Jembatan

5.918.355.400,00

3.821.242.000,00

- Peningkatan Jalan Kabupaten

2.081.713.200,00

2.635.200.000,00

746.624.000,00

-

1.545.177.300,00

5.853.699.950,00

3.803.128.740,00

723.867.000,00

-

1.539.113.093,00

98,91

324.153.800,00

-

-

2.058.919.075,00

2.615.732.620,00

288.407.000,00

-

-

98,91

248.750.000,00

-

-

-

-

248.178.000,00

-

-

-

-

99,77

250.000.000,00

-

-

50.000.000,00

-

246.860.000,00

-

-

49.995.000,00

-

-

2.773.095.700,00

-

-

2.006.894.500,00

-

2.769.120.700,00

-

-

2.233.633.000,00

2.638.200.000,00

-

1.558.606.724,00

-

2.217.719.275,00

2.604.120.700,00

-

-

-

-

-

-

6.487.525.000,00

10.476.506.500,00

12.762.500.000,00

19.276.193.450,00

12.122.467.700,00

6.480.646.375,00

551.395.000,00

-

-

-

-

469.839.650,00

Program Pembangunan Sistim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan

-

250.000.000,00

-

-

-

-

- Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jembatan

-

100.000.000,00

-

-

-

-

1.711.876.000,00

2.964.781.200,00

3.678.393.400,00

3.459.602.250,00

1.909.603.000,00

90.000.000,00

-

-

-

624.450.700,00

598.690.000,00

-

-

1.329.300.000,00

2.726.152.000,00

2.773.100.000,00

2.781.014.224,00

- Penyusunan Kajian Pembangunan Jalan Tol Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong - Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

Rata -rata Pertumubuhan Anggaran

-

-

49.900.000,00

-

-

-

-

99,80

-

-

989.257.610,00

-

84,61

-

-

96,80

5.821.701.720,00

3.422.361.805,00

-

97,83

93,24

97,44

96,13

-

-

-

99,57

-

-

-

84.500.000,00

-

-

-

-

97,44

-

99,53

96,95

-

99,61

99,26

88,97

-

-

-

-

-

-

98,74

-

-

99,99

-

1.998.757.505,00

-

99,86

-

-

99,59

1.461.064.200,00

-

99,29

98,71

-

93,74

-

-

-

-

-

-

-

-

10.459.684.322,00

12.592.397.000,00

18.876.696.235,00

12.065.069.800,00

99,89

99,84

98,67

97,93

99,53

-

-

-

-

85,21

-

-

-

-

243.754.500,00

-

-

-

-

97,50

-

-

-

94.811.000,00

-

-

-

-

94,81

-

-

-

1.706.319.200,00

2.952.949.200,00

3.523.960.500,00

3.427.329.900,00

1.900.411.250,00

99,68

99,60

95,80

99,07

99,52

80.893.235,00

-

-

-

89,88

-

-

-

-

554.934.375,00

581.718.000,00

-

-

-

88,87

97,17

-

-

-

789.300.000,00

1.291.165.650,00

2.694.761.800,00

2.522.391.000,00

2.777.138.400,00

782.548.490,00

97,13

98,85

90,96

99,86

99,14

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Operasi/Pemliharaan Jalan

Program Pengembangan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Realisasi (18)

Anggaran pada Tahun ke -



Uraian Program/Kegiatan (1)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Cepat Tumubuh - Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

-

-

150.000.000,00

-

-

4.435.392.000,00

1.199.606.724,00

3.271.715.000,00

705.239.300,00

-

-

-

- Penataan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk

213.885.000,00

-

-

- Pembangunan Patung

350.000.000,00

-

-

1.000.000.000,00

-

- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur - Pembangunan Pabrik Kakao


1.094.995.100,00

- Pembangunan Gedung Olah Raga di Kec. Melaya

-

-

149.850.000,00

-

-

3.506.196.000,00

1.104.379.200,00

2.806.131.060,00

697.273.800,00

-

-

-

-

193.038.900,00

-

-

-

341.210.500,00

-

-

-

-

993.532.500,00

-

930.056.225,00

-

-

99,90

-

-

79,05

92,06

85,77

98,87

-

-

-

-

90,25

-

-

-

-

97,49

-

-

-

-

-

99,35

-

-

-

84,94

800.000.000,00

-

-

-

705.398.500,00

-

-

-

88,17

-

-

-

- Pengadaan Peralatan Usaha Agrabisnis Sapi

191.312.000,00

-

-

-

-

186.631.000,00

-

-

-

-

97,55

-

-

-

-

- Rehabilitasi Kandang Teranak Sapi dan Pembangunan Bangunan Penampung Dan Pengolah Rumput

910.877.000,00

-

-

-

-

869.479.600,00

-

-

-

-

95,46

-

-

-

-

- Penataan Areal Parkir Timur Gor Kresna Jvara Kabupaten Jembrana

1.675.393.000,00

-

-

-

-

1.650.996.125,00

-

-

-

-

98,54

-

-

-

-

- Pengadaan Hijauan Makanan Ternak ( HMT )

397.811.000,00

-

-

-

-

365.116.000,00

-

-

-

-

91,78

-

-

-

-

- Pembuatan Tedung Bali Jembrana Twin Tower

943.700.000,00

-

-

-

-

832.827.150,00

-

-

-

-

88,25

-

-

-

-

-Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

1.668.522.000,00

-

-

-

-

1.657.354.500,00

-

-

-

-

99,33

-

-

-

-

- Pembangunan Lanjutan Wisma Daerah Kab. Jembrana

4.450.767.850,00

-

-

-

-

4.429.564.100,00

-

-

-

-

99,52

-

-

-

-

- Pembangunan Lapangan Basket di Lapangan Dauhwaru

620.134.100,00

-

-

-

-

606.243.700,00

-

-

-

-

97,76

-

-

-

-

- Perluasan Gedung Kantor Bupati Jembrana

806.859.000,00

-

-

-

-

793.925.500,00

-

-

-

-

98,40

-

-

-

-

- Pembangunan Gedung Olah Raga di Kec. Pekutatan

641.449.750,00

-

-

-

-

620.571.250,00

-

-

-

-

96,75

-

-

-

-

1.004.969.875,00

-

-

-

-

994.720.750,00

-

-

-

-

98,98

-

-

-

-

- Pembangunan Los Pasar Buah

27.961.000,00

-

-

-

-

19.900.000,00

-

-

-

-

71,17

-

-

-

-

- Pembangunan Terminal Kargo

622.798.400,00

-

-

-

-

606.318.000,00

-

-

-

-

97,35

-

-

-

-

- Pembangunan Lanjutan Terminal Kargo

331.063.500,00

-

-

-

-

318.380.000,00

-

-

-

-

96,17

-

-

-

-

- Penataan Obyek Wisata Pengeragoan - Rehabilitasi Pasar Umum Kabupaten Jembrana

1.000.000.000,00

-

-

-

-

988.780.000,00

-

-

-

-

98,88

-

-

-

-

- Pembangunan Rumah Dinas ASDP Gilimanuk

252.351.100,00

-

-

-

-

235.235.500,00

-

-

-

-

93,22

-

-

-

-

- Pembuatan Bak Air Taman Nasional Bali Barat

172.242.750,00

-

-

-

-

145.525.100,00

-

-

-

-

84,49

-

-

-

-

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

-

-

3.843.855.000,00

1.095.338.150,00

-

-

2.777.245.000,00

1.080.603.500,00

-

-

-

72,25

98,65

-

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir

-

-

-

1.027.802.500,00

1.027.802.500,00

-

-

-

-

958.885.950,00

-

-

-

-

93,29

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

-

-

8.156.145.000,00

962.118.150,00

-

-

-

7.222.755.000,00

867.240.500,00

-

-

-

88,56

90,14

-

- Perencanaan Senderan Sungai

-

-

-

97.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Pembangunan Gedung Olah Raga

Program Pengendalian Banjir

Realisasi (18)

Anggaran pada Tahun ke -



Uraian Program/Kegiatan (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

20.046.043.028,00

7.500.000.000,00

5.710.153.000,00

6.657.899.500,00

7.747.333.700,00

19.818.665.696,00

7.427.232.775,00

4.873.118.000,00

6.657.899.500,00

7.542.112.750,00

98,87

99,03

85,34

100

97,35

-

-

-

-

764.600.000,00

-

-

-

-

721.507.520,00

-

-

-

-

94,36

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

-

-

-

-

150.000.000,00

-

-

-

-

144.400.020,00

-

-

-

-

96,27

- Revisi Rencana Tata Ruang

-

-

-

-

175.000.000,00

-

-

-

-

169.460.020,00

-

-

-

-

96,83

Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin





Realisasi (18)

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Kode

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2010)

4

5

6

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8

2012 Rp. 9

Target 10

2013

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03.01.15


Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.16

Prgram Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Saluran Gorong Drainase/Gorong-Gorong

1.03.01.18

Program Porsentase Meningkanya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Yang Baik Jalan dan Jembatan

1.03.01.22

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

1.03.01.27

Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

1.03.01.28

Prgram Pengendalian Banjir

1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

1.03.01.29

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

4 Paket

2.200.000.000,00

4 Paket

1.700.000.000,00

4 Paket

1.03.01.24

2 Paket

1.652.500.000,00

-

74,14%

10 Unit

4.500.000.000,00

-

2014 Target 14

2015

Rp. 15

Target 16

SKPD Penang gung Jawab

2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19

20

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

1 Bh

1.492.500.000,00

1 Bh

1.713.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

Dinas PU.

4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.

2,8%

24.159.856.000,00

19,3%

203.437.500,00

19,3%

1.244.115.500,00

19,3%

1.270.658.500,00

19,3%

1.627.695.000,00

19,3%

300.992.334,00

Dinas PU.

-

100%

300.000.000,00

-

Dinas PU.

11.815.000.000,00

Dinas PU.

-

13 Paket

-

-

3.057.075.000,00 10 Paket

11.892.000.000,00 10 Paket

-

11.805.000.000,00 10 Paket

-

-

-

-

11.815.000.000,00

10 Paket

11.815.000.000,00 10 Paket

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

6.300.000.000,00

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

Kode




4

5

6

7

1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

5,84 Km.

1.04

PERUMAHAN

1.04.1.03.01.15

Program Pengembangan Perumahan

Terwujudnya Pengembangan Perumahan

-

1.04.1.03.01.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan

150 M3

1 dok

2012 Rp. 9

Target 10

1.460.000.000,00 32,5 Km.

-

Rp. 11

2013 Target 12

8.125.000.000,00 32,5 Km.

Rp. 13

2014 Target 14

9.343.750.000,00 32,5 Km.

Rp. 15

2015 Target 16

2016 Rp. 17

10.745.312.000,00 32,5 Km.

Target 18

12.357.109.000,00 32,5 Km.

Rp. 19

SKPD Penang gung Jawab 20

14.210.675.000,00

Dinas PU.

25%

585.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

750.000.000,00

25%

750.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.

375.000.000,00

1 dok

3.250.000.000,00

1 dok

2.750.000.000,00

1 dok

2.800.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

Dinas PU.

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15


Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.01.16

Program Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang

-

-

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

-

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C

-

- 12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.

2.03 2.03.1.03.01.15

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

36.414.743.000,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

34.563.756.411,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

42.203.345.500,00

44.489.950.500,00

16.000.000,00 12,8 Ha.

47.961.784.000,00


( Ir. I Ketut Swijana, MT ) Pembina Tk. I NIP. 19611001 198702 1 002

48.488.647.334,00

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Idukatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4 1.03.01.02

Tujuan 1 Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan 2 Meningkatkan Pembangunan Jembatan

Tujuan 3 Meningkatkan Rehabilitasi/Pemel iharaan Jalan dan Jembatan

Sasaran 1 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasarana aparatur jumlah sarana dan yang dibangun prasarana aparatur yang dibangun

1.03.01.02.01


1.03.01.02.03

Sasaran 3 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasrana aparatur jumlah sarana dan yang terpelihara prasarana aparatur yang terpelihara Sasaran 4 Meningkatnya jumlah sarana kendaraan dinas/opersional yang terpelihara

Jumlah sarana kendaraan dinas/opersional yang terpelihara

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

5

6

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target 8

Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Tahun - 3 Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target 18

Rp. 19

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab 20

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terbangunan.

1 Unit

1.400.000.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

8 Unit

6.900.000.000,00

Dinas PU.

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor


1 Unit

252.500.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

8 Unit

6.052.500.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

-

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Meningkatnya kinerja kepegawaian daerah

22 Unit

683.455.000,00

22 Unit

985.500.000,00

30 Unit

985.500.000,00 30 Unit

985.500.000,00

30 Unit

985.500.000,00

30 Unit

4.625.455.000,00

Dinas PU.

1.03.01.15


Sasaran 1 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Rasio perencanaan 1.03.01.15.02 pembangunan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan

-

-

2 Bh.

50.000.000,00

2 Bh.

55.000.000,00

2 Bh.

60.000.000,00

2 Bh.

65.000.000,00

8 Bh.

230.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Jembatan yang dibangun

Jumlah Jembatan yang dibangun

1.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Meningkatnya sarana penghubung, Terwujudnya bangunan jembatan

-

-

2 Bh.

2.500.000.000,00

2 Bh.

2.875.000.000,00

2 Bh.

3.306.000.000,00

2 Bh.

3.800.000.000,00

8 Bh.

12.481.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.18

Rasio perencanaan 1.03.01.18.01 Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Perencanaan Tersusunnya dan tersedianya Rahbilitasi/Pemeliharaan dokumen perencanaan Jalan rehabilitasi jalan

1.250.000.000,00

Dinas PU.

Rasio perencanaan 1.03.01.18.02 Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

115.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemel iharaan Jalan Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeli haraan Jembatan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jembatan

48,7 Km.

-

200.000.000,00 48,7 Km.

-

20%

225.000.000,00 48,7 Km.

25.000.000,00

20%

250.000.000,00 48,7 Km.

27.500.000,00

20%

275.000.000,00

48,7 Km.

30.000.000,00

20%

300.000.000,00 243 Km.

32.500.000,00

80%

Lokasi

21

46

Sasaran 3 Meningkatnya Rehabilitasi/pemel iharaan jalan Sasaran 4 Meningkatnya Rehabilitasi/pemel iharaan jembatan terhadap total kebutuhan

Panjang 1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeli haraan jalan

Kegaitan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya pemeliharaan jalan Panjang jalan yang baik

48,7 Km.

Panjang 1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Meningkatnya pemeliharaan jembatan Jumlah dan panjang jembatan yang baik

-

-

20%

1.900.000.000,00

20%

2.185.000.000,00

-

-

50%

200.000.000,00

50%

300.000.000,00

1.03.01.22

Sasaran 5 Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan

Tujuan 4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

Tujuan 5 Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Persentase

Sasaran 1 Panjang jalan Meningkatnya perdesaan rehabilitasi/pemeli haraan jalan jalan dan jembatan perdesaan

1.03.01.22.01

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Tersusunnya dan tersedianya Sistem Informasi/Data Base dokumen data base jalan Jalan jembatan

1.03.01.30


1.03.01.30.05

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1.03.01.16

Prgram Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Meningkatnya rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan Panjang jalan dan jembatan perdesaan

82,82 Km.

21.915.000.000,00 48,7 Km.

24.600.000.000,00 82,82 Km.

Sasaran 1 Meningkatnya rasio Perencanaan Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Rasio perencanaan 1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Terpenuhinya kebutuhan sarana trotoar, kenyamanan kota dan keindahan kota meningkat

1.000 M

50.000.000,00

1.000 M

Sasaran 2 Meningkatnya rasio Survei kontur saluran drainase/goronggorong

Rasio Survei kontur saluran drainase/goronggorong

1.03.01.16.03



20%

50.000.000,00

20%

Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun

1.03.01.16.03



1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

25.202.000.000,00 48,7 Km.

26.000.000.000,00 82,82 Km.

28.982.000.000,00 48,7 Km.

20%

-

28.400.000.000,00 82,82 Km.

33.329.975.000,00

48,7 Km.

2.512.750.000,00

20%

-

-

31.000.000.000,00 82,82 Km.

38.329.471.000,00 243 Km. 147.758.446.000,00

Dinas PU.

2.889.662.000,00

80%

9.487.412.000,00

Dinas PU.

-

100%

500.000.000,00

Dinas PU.

33.500.000.000,00 414,1 Km. 143.500.000.000,00

Dinas PU.

55.000.000,00 1.000 M

60.000.000,00 1.000 M

65.000.000,00

1.000 M

70.000.000,00 5.000 M

300.000.000,00

Dinas PU.

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20%

50.000.000,00 5.000 M

250.000.000,00

Dinas PU.

1.800.000.000,00 5.000 M

7.000.000.000,00

Dinas PU.

20%

1.200.000.000,00 1.000 M

20%

1.400.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

47

Sasaran 4 Meningkatnya saluran drainase/goronggorong yang terpelihara

Tujuan 6 Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang saluran drainase/goronggorong yang terpelihara

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air Sasaran 3 Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Sasaran 4 Meningkatnya Pembangunan pintu air Sasaran 5 Meningkatnya Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai


1.03.01.16.05

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong

1.03.01.24

Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Kegiatan Rehabilitasi/ Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Irigasi

1.03.01.24.10

Keindahan dan kenyamanan lingkungan terpelihara

2 Paket

631.800.000,00

2 Paket

450.000.000,00

2 Paket

475.000.000,00

2 Paket

400.000.000,00

2 Paket

12 DI.

75.000.000,00

33 DI.

250.000.000,00

8 DI.

90.000.000,00

7 DI.

100.000.000,00

7 DI.

100.000.000,00

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

Jumlah 1.03.01.24.10 Perencanaan pembangunan pintu air Jumlah 1.03.01.24.10 Perencanaan normalisasi saluran sungai

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

10 Bh.



-

Jumlah 1.03.01.24.10 Pembangunan pintu air



10 Bh.

Panjang 1.03.01.24.10 Normalisasi saluran sungai



-

Sasaran 6 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang jaringan 1.03.01.24.10 irigasi yang di rehabilitasi/dipelih ara



4.000 M

Sasaran 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air

Jumlah pintu air yang direhab/ dipelihara

1.03.01.24.10


Terwujudnya Sistem Jaringan Irigasi yang mantap

4 Bh.

Sasaran 8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

1.03.01.24.10



-

Sasaran 9 Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun

Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara

1.03.01.24.10



12 Bh.

300.000.000,00 10 Paket

2.256.800.000,00

Dinas PU.

67 DI.

615.000.000,00

Dinas PU.

25.000.000,00

50 Bh.

125.000.000,00

Dinas PU.

2 Bh.

140.000.000,00

8 Bh.

560.000.000,00

Dinas PU.

10 Bh.

250.000.000,00

50 Bh.

1.250.000.000,00

Dinas PU.

-

1.000 M

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00 4.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.

3.000.000.000,00

6.000 M

26.000.000.000,00 6.000 M

5.000.000.000,00 7.000 M

6.000.000.000,00

7.000 M

6.000.000.000,00 30.000 M

46.000.000.000,00

Dinas PU.

1.260.000.000,00

Dinas PU.

8.000.000.000,00

Dinas PU.

46.000.000.000,00

Dinas PU.

60.000.000,00

-

3.000.000.000,00

20 Bh.

1.000 M

33 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

2.000.000.000,00 1.000 M

26.000.000.000,00

8 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7 Bh.

7 Bh.

300.000.000,00

84 Bh.

2.000.000.000,00 4.000 M

6.000.000.000,00

67 Bh.

48

1.03.01.27

Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Tujuan 7 Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Sasaran 1 Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Jumlah unit Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tujuan 8 Meningkatkan Pengendalian Banjir

Sasaran 1 Meningkatnya Rehabilitasi/pemel iharaan bantaran dan tanggul sungai

Panjang bantaran 1.03.01.28.03 dan tanggul sungai yang direbailitasi/ dipelihara

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terwujudnya sistem drainase yang tepat guna

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 1.000 M

Sasaran 2 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan

Panjang 1.03.01.28.04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

Kegiatan Pengembangan Terwujudnya sistem drainase Pengelolaan Daerah Rawa yang tepat guna Dalam Rangka Pengendalian Banjir

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

Sasaran 3 Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Sasaran 4 Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Sasaran 5 Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Sasaran 6 Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Jumlah 1.03.01.28.05 pengendalian banjir yang ditanggulangi

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir


2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

Panjang daerah 1.03.01.28.06 tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan BadanBadan Sungai


1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00 1.000 M

400.000.000,00 1.000 M

400.000.000,00

Panjang sungai/kali 1.03.01.28.07 yang dibersihkan dan dikeruk

Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Penferukan Sungai/Kali


1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 1.000 M

500.000.000,00 1.000 M

Jumlah bangunan pusat-pusat pengendali banjir

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir


10 Unit

2.000.000.000,00

11 Unit

2.000.000.000,00 10 Unit

1.03.01.27.10

1.03.01.28

1.03.01.28.08

5 Unit

700.980.000,00

5 Unit

750.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

5 Unit

1.600.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00 1.000 M

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.750.000.000,00

25 Unit

6.700.980.000,00

Dinas PU.

1.000 M

1.600.000.000,00 5.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 5.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

10 Kali

5.000.000.000,00

Dinas PU.

1.000 M

400.000.000,00 5.000 M

2.000.000.000,00

Dinas PU.

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 5.000 M

2.500.000.000,00

Dinas PU.

2.000.000.000,00

10 Unit

10.000.000.000,00

Dinas PU.


2.000.000.000,00

2 Kali

10 Unit

2 Kali

2.000.000.000,00

51 Unit

49

Sasaran 7 Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai

Tujuan 9 Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Tujuan 10 Meningkatkan Pengembangan Perumahan

Jumlah bangunan prasarana pengaman pantai

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur Sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan/pen ingkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

Jumlah Perencanaan pengembangan infrastruktur

Sasaran 1 Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Sasaran 3 Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Sasaran 4 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perumahan

Jumlah Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Sasaran 5 Meningkatnya Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1.03.01.28.09

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

1.03.01.29


1.03.01.29.01

Kegiatan Perencanaan Meningkatnya kualitas Pengembangan Infrastruktur perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, dan tersedianya perencanaan yang memadai. Kegiatan Pembangunan/ Meningkatnya pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah unit 1.03.01.29.02 Pembangunan/peni ngkatan infrastruktur

Program Pengembangan 1.04.1.03.01.15 Perumahan 1.04.1.03.01.15.02 Kegiatan penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual ( NSPM )

Terwujudnya prasarana pengaman pantai yang tepat guna

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

4 Buah

200.000.000,00

2 Buah

200.000.000,00

2 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00

4 Buah

2.200.000.000,00

2 Buah

1.500.000.000,00

2 Buah

2.000.000.000,00

3 Buah

5.000.000.000,00

10 Unit

25.000.000.000,00

Dinas PU.

3 Buah

100.000.000,00 14 Buah

700.000.000,00

Dinas PU.

3.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00 14 Buah

11.700.000.000,00

Dinas PU.

Tersusunya norma, standar, pedoman dan manual program perumahan

-

-

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

4 Buah

200.000.000,00

Dinas PU.


1.04.1.03.01.15.03 Kegiatan penyelenggaraan pengembangan perumahan


-

-

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

4 Buah

140.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

1.04.1.03.01.15.04 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan

Meningkatnya koordinasi dan sosialisasi peraturan dibidang perumahan

-

-

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

48 Kali

160.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi 1.04.1.03.01.15.04 Kegiatan sosialisasi Sosialisasi peraturan perundang peraturan undangan dibidang perundangperumahan undangan di bidang perumahan


-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi 1.04.1.03.01.15.05 Kegiatan koordinasi Koordinasi pembangunan perumahan pembangunan dengan lembaga / badan perumahan dengan usaha lembaga/badan usaha

Meningkatnya koordinasi dan sosialisasi peraturan dibidang perumahan dengan lembaga badan usaha

-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

50

Sasaran 6 Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Sasaran 7 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Frekuensi Fasilitasi 1.04.1.03.01.15.06 Kegiatan fasilitasi dan dan stimulasi stimulasi pembangunan pembangunan perumahan masyarakat perumahan kurang mampu masyarakat kurang mampu

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Meningkatnya pembangunan 1.04.1.03.01.15.07 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sederhana sehat

-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

-

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

250.000.000,00 60 Unit

250.000.000,00

80 Unit

250.000.000,00 250 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

250 1.04.1.03.01.16

Tujuan 11 Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu


Sasaran 1 Meningkatnya Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Sasaran 2 Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Frekuensi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

1.04.1.03.01.16.01 Kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembanguan perumahan

Meningkatnya koordinasi dan pengawasan kebijakan tentang perumahan

-

Volume Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04.1.03.01.16.02 Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Meningkatnya penyediaan sarana air bersih dan saitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

150 M3

Sasaran 3 Meningkatnya Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Frekuensi Meningkatnya penyuluhan 1.04.1.03.01.16.03 Kegiatan penyuluhan dan Penyuluhan dan pengawasan kualitas dam pengawasan kualitas pengawasan lingkungan sehat perumahan lingkungan sehat perumahan kualitas lingkungan sehat

Sasaran 4 Meningkatnya Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Sasaran 5 Meningkatnya Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

Jumlah unit Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

-

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

-

-

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

700.000.000,00 250 M3

700.000.000,00

300 M3

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

100.000.000,00 30 Unit

100.000.000,00

35 Unit

30.000.000,00

1 Buah

75.000.000,00

48 Kali

300.000.000,00

Dinas PU.

3.513.020.000,00

Dinas PU.

48 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00 115 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.

120.000.000,00

Dinas PU.

700.000.000,00 1.050 M3

1050

1.04.1.03.01.16.04 Kegiatan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Meningkatnya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

-

-

20 Unit

100.000.000,00

30 Unit

Jumlah Penetapan 1.04.1.03.01.16.05 Kegiatan penetapan kebijakan dan kebijakan dan strategi strategi penyelenggaraan keserasian penyelenggaraan kawasan dan lingkungan keserasian kawasan hunian berimbang dan lingkungan hunian berimbang

Meningkatnya jumlah kebijakan dan strategi menjaga keserasian kawasan lungkungan hunian berimbang

-

-

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

30.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

30.000.000,00

4 Buah

51

1.04.1.03.01.17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Tujuan 12 Meningkatkan Pemberdayaan Komonitas Perumahan

Sasaran 1 Meningkatnya Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Sasaran 3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan Sasaran 4 Meningkatnya sistem pemberian kredit pemilikan rumah terhadap total kebutuhan Sasaran 5 Meningkatnya Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Sasaran 6 Meningkatnya Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan

Jumlah Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan

1.04.1.03.01.17.01 Kegiatan fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan

Meningkatnya jumlah pemberian kredit mikro untuk pembangunan perbaikan perumahan

-

-

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

28 Kali

2.000.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat

-

-

30 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00 35 Unit

300.000.000,00

40 Unit

300.000.000,00 140 Unit

1.200.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

1.04.1.03.01.17.03 Kegiatan peningkatan peran Meningkatnya peran serta serta masyarakat dalam masyarakat dalam pelestarian pelestarian lingkungan lingkungan perumahan

-

-

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

40 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

Persentase sistem pemberian kredit pemilikan rumah terhadap total kebutuhan

1.04.1.03.01.17.04 Kegiatan peningkatan sistem Meningkatnya pemberian pemberian kredit pemilikan kredit kepemilikan rumah rumah

-

-

10.52 %

100.000.000,00

10.52 %

100.000.000,00 21.05 %

100.000.000,00

26.32 %

100.000.000,00

68,41%

400.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

1.04.1.03.01.17.05 Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

Tersosialisasikannya jamunan kepastian dan perlindungan hukum di bidang perumahan

-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan

1.04.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang perumahan

Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang perumahan

-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

Jumlah unit 1.04.1.03.01.17.02 Kegiatan fasilitasi Meningkatnya pembangunan prasarana dan Fasilitasi sarana dasar pemukiman pembangunan berbasis masyarakat prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

52

1.05.1.03.01.15


Tujuan 13 Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

Jumlah kebijakan 1.05.1.03.01.15.01 Kegiatan penyusunan tentang penyusunan kebijakan tentang Tata Ruang penyusunan tata ruang

Meningkatnya jumlah perencanaan dan penataan ruang

1 dok

200.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

750.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

5 dok

3.150.000.000,00

Dinas PU.

Jumlah Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

1.05.1.03.01.15.02 Kegiatan penetapan kebijakan tentang RDTK, RTRK, dan RTBL

Meningkatnya jumlah perencanaan Detail dan penataan ruang kawasan, bangunan dan lingkungan.

2 dok

175.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

10 dok

575.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

1.05.1.03.01.15.03 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang

Tersosialisasikannya peraturan perundang undangan hasil perencanaan dan penataan ruang.

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 dok

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Meningkatnya Penyusunan rencana tata ruang wilayah terhadap total kebutuhan

Persentase Penyusunan rencana tata ruang wilayah

1.05.1.03.01.15.04 Kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah

Meningkatnya jumlah perencanaan dan penataan ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan.

-

-

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

50%

500.000.000,00

80%

2.000.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1.05.1.03.01.15.05 Kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan

Meningkatnya jumlah perencanaan detail dan penataan ruang kawasan.

-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

6 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Sasaran 7 Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Sasaran 8 Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

1.05.1.03.01.15.06 Kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan

Meningkatnya jumlah perencanaan teknis dan penataan ruang kawasan.

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.07 Kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Meningkatnya jumlah perencanaan tata bangunan dan lingkungan.

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.08 Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan guna penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-

-

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

53

Sasaran 9 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Frekuensi Fasilitasi 1.05.1.03.01.15.09 Kegiatan fasilitasi peningkatan peran peningkatan peran serta serta masyarakat masyarakat dalam dalam perencanaan perencanaan tata ruang tata ruang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 10 Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Sasaran 11 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Frekuensi Rapat 1.05.1.03.01.15.10 Kegiatan rapat koordinasi koordinasi tentang tentang rencana tata ruang rencana tata ruang

Meningkatnya peran serta aparatur pemerintah dalam perencanaan tata ruang

-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

12 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Banyaknya 1.05.1.03.01.15.11 Kegiatan revisi rencana tata dokumen hasil ruang Revisi rencana tata ruang Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.15.12 Kegiatanpelatihan aparat aparat dalam dalam perencanaan tata perencanaan tata ruang ruang

Meningkatnya Perencanaan tata ruang yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan

-

-

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

5 dok

2.000.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam perencanaan tata ruang

-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 13 Meningkatnya Survey dan pemetaan Sasaran 14 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

Frekuensi Survey dan pemetaan

1.05.1.03.01.15.13 Kegiatan survey dan pemetaan

Meningkatnya jumlah wilayah yang dipetakan secara detail

-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kab./kota

1.05.1.03.01.15.14 Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten / kota

Meningkatnya koordinasi dan fasilitas penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten kota.

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya jumlah kebijakan dalam penyusunan kebijakan perijinan.

-

-

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

4 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.16 Tujuan 14 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Frekuensi 1.05.1.03.01.16.01 Kegiatan penyusunan Penyusunan kebijakan perizinan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.16.02 Kegiatan penyusunan norma, Meningkatnya jumlah standar dokumen hasil standar dan kriteria / norma / kriteria Penyusunan norma, pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang. standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

54

Sasaran 3 Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.16.03 Kegiatan penyusunan dokumen hasil kebijakan pengendalian Penyusunan pemanfaatan ruang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang.

-

-

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Frekuensi Fasilitasi 1.05.1.03.01.16.04 Kegiatan fasailitasi peningkatan peran peningkatan peran serta serta masyarakat masyarakat dalam dalam pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan norma / kriteria / peraturan perundang udangan.

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Survey dan pemetaan Sasaran 6 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang



-

-

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

4 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.16.06 Kegiatan pelatihan aparat aparat dalam dalam pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Meningkatnya peran serta aparatur pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai kebijakan/norma/standar/pros edur.

-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 7 Meningkatnya Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Frekuensi 1.05.1.03.01.16.07 Kegiatan sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, kebijakan, norma, prosedur dan manual standar, prosedur pemanfaatan ruang dan manual pemanfaatan ruang

Tersosialisasikannya kebijakan/norma/standar/pros edur menafaatan ruang secara luas.

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 8 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Frekuensi 1.05.1.03.01.16.08 Kegiatan koordinasi Koordinasi dan fasilitasi penyusunan fasilitasi pemanfaatan ruang lintas penyusunan kabupaten / kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Meningkatnya koordinasi dan fasilitas pemanfaatan ruang lintas kabupaten kota.

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan / norma / standar dan prosedur.

-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

4 dok

400.000.000,00

Dinas PU.


1.05.1.03.01.17 Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang



55

Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.17.02 Kegiatan penyusunan dokumen hasil prosedur dan manual Penyusunan pengendalia pemanfaatan prosedur dan ruang manual pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya jumlah prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 dok

800.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Frekuensi 1.05.1.03.01.17.03 Kegiatan fasilitasi Meningkatnya peningkatan peran serta Fasilitasi masyarakat dalam peningkatan peran pengendalian pemanfaatan serta masyarakat ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengedalian pemanfaatan ruang.

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.17.04 Kegiatan pelatihan aparat aparat dalam dalam pengendalian pengendalian pamaanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Frekuensi 1.05.1.03.01.17.05 Kegiatan pengawasan Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang terkendali

-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

12 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Sasaran 7 Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Frekuensi 1.05.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi dan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian fasilitasi pemanfaatan ruang lintas pengendalian kabupaten / kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi 1.05.1.03.01.17.07 Kegiatan sosialisasi Sosialisasi kebijakan pengenladian kebijakan pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang

Tersosialisasikannya kebijakan pengendalian ruang sesuai norma / standar dan prosedur

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C Jumlah Penambangan Galian C yang ditertibkan

-

-

3 Ha.

12.000.000,00

3 Ha.

12.000.000,00 3,38 Ha.

15.000.000,00

3,50 Ha.

55.000.000,00

Dinas PU.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Luas penambangan 2.03.1.03.01.15.05 Kegiatan Pengawasan bahan galian Terhadap Pelaksanaan golongan C yang Kegiatan Penambangan ditertibkan Galian C 2.03.1.03.01.15

Tujuan 15 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Sasaran 1 Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C

Jumlah

73.481.755.000,00

143.874.500.000,00

106.667.000.000,00

117.049.225.000,00

16.000.000,00 62,88 Ha.

125.608.133.000,00 Negara, 24 Maret 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


56


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3

Kode

4 1.03.01.02




Program dan Kegiatan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan



6

7


Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Tahun - 3 Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17


Rp. 19



1 Paket

1.400.000.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

8 Unit

6.900.000.000,00

Dinas PU.



1 Paket

252.500.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

1 Unit

1.100.000.000,00

8 Unit

6.052.500.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02.22



-

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.15



1.03.01.02.01


1.03.01.02.03

Sasaran 3 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasrana aparatur jumlah sarana dan yang terpelihara prasarana aparatur yang terpelihara





-

-

2 Bh.

50.000.000,00

2 Bh.

55.000.000,00

2 Bh.

60.000.000,00

2 Bh.

65.000.000,00

8 Bh.

230.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.15.05



-

-

2 Bh.

2.500.000.000,00

2 Bh.

2.875.000.000,00

2 Bh.

3.306.000.000,00

2 Bh.

3.800.000.000,00

8 Bh.

12.481.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.16

Prgram Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong


-

-

1.000 M

55.000.000,00

1.000 M



-

-

20%

50.000.000,00

20%

Sasaran 1 Meningkatnya rasio Perencanaan Pembangunan saluran Sasaran 2 Meningkatnya rasio Survei kontur saluran drainase/goronggorong

Rasio perencanaan 1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/goronggorong Rasio Survei kontur 1.03.01.16.03 saluran drainase/goronggorong

60.000.000,00 1.000 M

65.000.000,00

1.000 M

70.000.000,00 5.000 M

250.000.000,00

Dinas PU.

50.000.000,00

50.000.000,00

20%

50.000.000,00 5.000 M

200.000.000,00

Dinas PU.

20%

Lokasi

21

46 Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong


1.03.01.16.03



3 Paket ( …. M)

964.512.000,00

1.000 M

1.200.000.000,00

1.000 M

1.400.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.800.000.000,00 5.000 M

6.964.512.000,00

Dinas PU.



Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemel iharaan Jalan Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeli haraan Jembatan Sasaran 3 Meningkatnya Rehabilitasi/pemel iharaan jalan Sasaran 4 Meningkatnya Rehabilitasi/pemel iharaan jembatan terhadap total kebutuhan


1.03.01.16.05


1.03.01.18


631.800.000,00

2 Paket

450.000.000,00

2 Paket

2 Paket

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jalan

-

- 48,7 Km.




-

-

1.03.01.18.03 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jalan



21 Km.

1.03.01.18.04 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan



-

-

20%

1.900.000.000,00

20%

2.185.000.000,00

-

-

50%

200.000.000,00

50%

300.000.000,00

-

-

-

33 DI.

250.000.000,00

8 DI.

90.000.000,00

7 DI.

1.03.01.22.01

1.03.01.24


1.03.01.24.10

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Sistem Tersusunnya dan tersedianya Informasi/Data Base Jalan dokumen data base jalan jembatan


20%

9.118.500.000,00 48,7 Km.

225.000.000,00 48,7 Km.

475.000.000,00

Kegiatan Perencanaan Rahbilitasi/Pemeliharaan Jalan

Sasaran 5 Persentase Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

2 Paket ( …. M)


1.03.01.22



25.000.000,00

20%

25.202.000.000,00 48,7 Km.

250.000.000,00 48,7 Km.

27.500.000,00

20%

28.982.000.000,00 48,7 Km.

20%

400.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00 10 Paket

2.256.800.000,00

Dinas PU.

275.000.000,00

48,7 Km.

300.000.000,00 243 Km.

1.050.000.000,00

Dinas PU.

30.000.000,00

20%

115.000.000,00

Dinas PU.

38.329.471.000,00 243 Km. 134.961.946.000,00

Dinas PU.

33.329.975.000,00

48,7 Km.

2.512.750.000,00

20%

-

100.000.000,00

-

7 DI.

32.500.000,00

80%

2.889.662.000,00

80%

9.487.412.000,00

Dinas PU.

-

100%

500.000.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00

67 DI.

540.000.000,00

Dinas PU.

47

Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air

Jumlah 1.03.01.24.10 Perencanaan pembangunan pintu air



-

-

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

50 Bh.

100.000.000,00

Dinas PU.


Sasaran 3 Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah 1.03.01.24.10 Perencanaan normalisasi saluran sungai



-

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

8 Bh.

560.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Meningkatnya Pembangunan pintu air




-

-

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

50 Bh.

1.000.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai




-

-

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00 4.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.


Panjang jaringan 1.03.01.24.10 irigasi yang di rehabilitasi/dipeliha ra



-

6.000 M

26.000.000.000,00

6.000 M

5.000.000.000,00 7.000 M

6.000.000.000,00

7.000 M

6.000.000.000,00 30.000 M #VALUE!



1.03.01.24.10



-

-

20 Bh.



1.03.01.24.10



-

-

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M



1.03.01.24.10



12 Buah

2.882.075.000,00

33 Bh.

26.000.000.000,00

1.03.01.27


1.03.01.27.10

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

700.980.000,00

5 Unit

750.000.000,00



5 Unit

-

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

84 Bh.

2.000.000.000,00 4.000 M

Dinas PU.

1.200.000.000,00

Dinas PU.

8.000.000.000,00

Dinas PU.

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

8 Bh.

5.000.000.000,00

7 Bh.

6.000.000.000,00

7 Bh.

6.000.000.000,00

67 Bh.

45.882.075.000,00

Dinas PU.

5 Unit

1.750.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

25 Unit

6.700.980.000,00

Dinas PU.

48

1.03.01.28





Kegiatan Rehabilitasi dan Terwujudnya sistem drainase Pemeliharaan Bantaran dan yang tepat guna Tanggul Sungai

-

-

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 5.000 M

6.400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 5.000 M

6.400.000.000,00

Dinas PU.

2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

10 Kali

4.300.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 3 Jumlah 1.03.01.28.05 Meningkatnya pengendalian banjir Peningkatan yang ditanggulangi partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir



1 Paket

300.000.000,00

2 Kali

Sasaran 4 Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai




-

-

1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00 1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00 5.000 M

1.600.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali




-

-

1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 5.000 M

2.000.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir


1.03.01.28.08



-

-

11 Unit

2.000.000.000,00

10 Unit

2.000.000.000,00

10 Unit

2.000.000.000,00

10 Unit

2.000.000.000,00

51 Unit

8.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.28.09



-

-

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

2 Unit

5.000.000.000,00

10 Unit

20.000.000.000,00

Dinas PU.

49

1.03.01.29



1.03.01.29.01

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur


Sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan/pen ingkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

1.03.01.29.02 Jumlah Pembangunan/peni ngkatan infrastruktur






Kegiatan Perencanaan Meningkatnya kualitas Pengembangan Infrastruktur perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, dan tersedianya perencanaan yang memadai.

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

1.03.01.30


1.03.01.30.05



-

-

2 Buah

200.000.000,00

2 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00 14 Buah

500.000.000,00

Dinas PU.

2 Buah

1.500.000.000,00

2 Buah

2.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00 14 Buah

11.700.000.000,00

Dinas PU.

33.500.000.000,00 414,1 Km. 120.360.000.000,00

Dinas PU.

Meningkatnya pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4 Paket

2.200.000.000,00


6,9 Km.

1.460.000.000,00 82,82 Km.

26.000.000.000,00 82,82 Km.

28.400.000.000,00 82,82 Km.

31.000.000.000,00 82,82 Km.


-

-

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

4 Buah

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

4 Buah

140.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

48 Kali

160.000.000,00

Dinas PU.

1.04.1.03.01.15.04 Kegiatan sosialisasi Frekuensi Sosialisasi peraturan perundang peraturan undangan dibidang perundangperumahan undangan di bidang perumahan


-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

50


1.04.1.03.01.15.05 Kegiatan koordinasi Frekuensi Koordinasi pembangunan perumahan pembangunan dengan lembaga / badan perumahan dengan usaha lembaga/badan usaha


-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.




1.04.1.03.01.15.07 Kegiatan pembangunan Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana rumah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sederhana sehat

1.04.1.03.01.16 Tujuan 11 Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan


-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

-

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

250.000.000,00

60 Unit

250.000.000,00

80 Unit

250.000.000,00 250 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

300.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00 250 M3

700.000.000,00

300 M3

3.513.020.000,00

Dinas PU.

-

-

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

48 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

-

-

20 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

35 Unit

100.000.000,00 115 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.










1.04.1.03.01.16.03 Kegiatan penyuluhan dan Frekuensi Meningkatnya penyuluhan Penyuluhan dan pengawasan kualitas dam pengawasan kualitas pengawasan lingkungan sehat perumahan lingkungan sehat perumahan kualitas lingkungan sehat

Sasaran 4 Meningkatnya Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan




150 M3

75.000.000,00

48 Kali

700.000.000,00 1.050 M3

50.000.000,00

51 Sasaran 5 Meningkatnya Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang


1.04.1.03.01.17



-

-

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

4 Buah

120.000.000,00

Dinas PU.




-

-

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

28 Kali

2.000.000.000,00

Dinas PU.


-

-

30 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

40 Unit

300.000.000,00 140 Unit

1.200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

40 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10.52 %

100.000.000,00

10.52 %

100.000.000,00 21.05 %

100.000.000,00

26.32 %

100.000.000,00

68,41%

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.



1.04.1.03.01.17.02 Kegiatan fasilitasi Jumlah unit Meningkatnya pembangunan prasarana dan Fasilitasi sarana dasar pemukiman pembangunan berbasis masyarakat prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

52

1.05.1.03.01.15


Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang

Jumlah kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang


1.05.1.03.01.15.01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang


-

-

1 dok

700.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

750.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

5 dok

2.950.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang




-

-

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

10 dok

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 dok

200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

50%

500.000.000,00

80%

2.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

6 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

175.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.375.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-

-

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 9 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 10 Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang



-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.10 Kegiatan rapat koordinasi Frekuensi Rapat koordinasi tentang tentang rencana tata ruang rencana tata ruang


-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

12 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.07 Kegiatan penyusunan Meningkatnya jumlah rencana detail tata bangunan perencanaan tata bangunan dan lingkungan dan lingkungan.

1.05.1.03.01.15.08 Kegiatan penyusunan Meningkatnya jumlah rancangan peraturan daerah dokumen perencanaan guna tentang RTRW penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.

1 Paket

-

-

-

-

53 Sasaran 11 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

1.05.1.03.01.15.11 Kegiatan revisi rencana tata Banyaknya dokumen hasil ruang Revisi rencana tata ruang Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.15.12 Kegiatanpelatihan aparat aparat dalam dalam perencanaan tata perencanaan tata ruang ruang


1 Paket


-

200.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

5 dok

2.200.000.000,00

Dinas PU.

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




1.05.1.03.01.16.01 Kegiatan penyusunan Frekuensi Penyusunan kebijakan perizinan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang


-

-

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

4 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.


1.05.1.03.01.16.02 Kegiatan penyusunan Banyaknya dokumen hasil norma, standar dan kriteria Penyusunan norma, pemanfaatan ruang standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Meningkatnya jumlah standar / norma / kriteria pemanfaatan ruang.

-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.


1.05.1.03.01.16.03 Kegiatan penyusunan Banyaknya dokumen hasil kebijakan pengendalian Penyusunan pemanfaatan ruang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang


-

-

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Survey dan pemetaan



-

-

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

4 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.16.06 Kegiatan pelatihan aparat Meningkatnya aparat dalam dalam pemanfaatan ruang Pelatihan aparat pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan ruang


-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.16.07 Kegiatan sosialisasi Frekuensi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, kebijakan, norma, prosedur dan manual standar, prosedur pemanfaatan ruang dan manual pemanfaatan ruang


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


54



1.05.1.03.01.16.08 Kegiatan koordinasi fasilitasi Meningkatnya koordinasi dan Frekuensi Koordinasi dan penyusunan pemanfaatan fasilitas pemanfaatan ruang fasilitasi ruang lintas kabupaten / lintas kabupaten kota. penyusunan kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

4 dok

400.000.000,00

Dinas PU.


1.05.1.03.01.17.02 Kegiatan penyusunan Banyaknya dokumen hasil prosedur dan manual Penyusunan pengendalia pemanfaatan prosedur dan ruang manual pengendalian pemanfaatan ruang


-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 dok

800.000.000,00

Dinas PU.


1.05.1.03.01.17.03 Kegiatan fasilitasi Frekuensi Meningkatnya peningkatan peran serta Fasilitasi masyarakat dalam peningkatan peran pengendalian pemanfaatan serta masyarakat ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang


-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

12 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17


1.05.1.03.01.17.05 Kegiatan pengawasan Sasaran 5 Frekuensi Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

55 Sasaran 6 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

1.05.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi dan Frekuensi Koordinasi dan fasilitasi pengendalian fasilitasi pemanfaatan ruang lintas pengendalian kabupaten / kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 7 Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17.07 Kegiatan sosialisasi Frekuensi Sosialisasi kebijakan pengenladian kebijakan pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

2.03.1.03.01.15



Jumlah

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Luas penambangan 2.03.1.03.01.15.05 Kegiatan Pengawasan bahan galian Terhadap Pelaksanaan golongan C yang Kegiatan Penambangan ditertibkan Galian C


-

-

20.998.387.000,00

3 Ha.

12.000.000,00

142.889.000.000,00

3 Ha.

12.000.000,00 3,38 Ha.

105.681.500.000,00

15.000.000,00

116.063.725.000,00

3,50 Ha.

16.000.000,00 62,88 Ha.

55.000.000,00

Dinas PU.

124.622.633.000,00 Negara, 24 Maret 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


56

Sekretariat 10.000.000,00 25.000.000,00 49.500.000,00 54.913.000,00 144.045.000,00 15.000.000,00 138.500.000,00 16.800.000,00 683.455.000,00 1.137.213.000,00 22.135.600.000,00


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3

Kode

4 1.03.01.02




Program dan Kegiatan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan



6

7


Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Tahun - 3 Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target 18

Rp. 19



1 Paket

1.400.000.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

8 Unit

6.900.000.000,00

Dinas PU.



1 Paket

252.500.000,00

4 Unit

1.250.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

8 Unit

3.152.500.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02.22



-

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.15



1.03.01.02.01


1.03.01.02.03






-

-

2 Bh.

50.000.000,00

2 Bh.

55.000.000,00

2 Bh.

60.000.000,00

2 Bh.

65.000.000,00

8 Bh.

230.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.15.05



-

-

1 Bh.

1.250.000.000,00

1 Bh.

1.437.500.000,00

1 Bh.

1.653.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

4 Bh.

6.240.500.000,00

Dinas PU.

1.03.01.16

Prgram Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong


-

-

1.000 M

55.000.000,00

1.000 M



-

-

20%

50.000.000,00

20%



60.000.000,00 1.000 M

65.000.000,00

1.000 M

70.000.000,00 5.000 M

250.000.000,00

Dinas PU.

50.000.000,00

50.000.000,00

20%

50.000.000,00 5.000 M

200.000.000,00

Dinas PU.

20%

Lokasi

21

46 Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong


1.03.01.16.03



3 Paket ( …. M)

964.512.000,00

1.000 M

1.200.000.000,00

1.000 M

1.400.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.800.000.000,00 5.000 M

6.964.512.000,00

Dinas PU.





1.03.01.16.05


1.03.01.18


631.800.000,00

2 Paket

450.000.000,00

2 Paket

2 Paket


-

- 48,7 Km.




-

-

1.03.01.18.03 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jalan



24,3 Km.

1.03.01.18.04 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan



-

-

20%

950.000.000,00

20%

1.092.500.000,00

-

-

50%

200.000.000,00

50%

300.000.000,00

-

-

-

33 DI.

250.000.000,00

8 DI.

90.000.000,00

7 DI.

1.03.01.22.01

1.03.01.24


1.03.01.24.10

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Sistem Tersusunnya dan tersedianya Informasi/Data Base Jalan dokumen data base jalan jembatan


20%

9.118.500.000,00 25,1 Km.

225.000.000,00 48,7 Km.

475.000.000,00




2 Paket ( …. M)


1.03.01.22



25.000.000,00

20%

12.202.000.000,00 19,3 Km.

250.000.000,00 48,7 Km.

27.500.000,00

20%

18.982.000.000,00 19,3 Km.

20%

400.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00 10 Paket

2.256.800.000,00

Dinas PU.

275.000.000,00

48,7 Km.

300.000.000,00 243 Km.

1.050.000.000,00

Dinas PU.

30.000.000,00

20%

115.000.000,00

Dinas PU.

91.961.946.000,00

Dinas PU.

23.329.975.000,00

19,3 Km.

1.256.375.000,00

20%

-

100.000.000,00

-

7 DI.

32.500.000,00

80%

28.329.471.000,00 77,2 Km.

1.444.831.000,00

80%

4.743.706.000,00

Dinas PU.

-

100%

500.000.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00

67 DI.

540.000.000,00

Dinas PU.

47





-

-

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

50 Bh.

100.000.000,00

Dinas PU.






-

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

8 Bh.

560.000.000,00

Dinas PU.





-

-

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

50 Bh.

1.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00 1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00 4.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

6.000 M

5.000.000.000,00

6.000 M

2.500.000.000,00 7.000 M

3.000.000.000,00

7.000 M

3.000.000.000,00 30.000 M

13.500.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10



-

-

20 Bh.

1.200.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10



-

-

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

4.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10


Terwujudnya Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi yang mantap

12 Buah

2.882.075.000,00

33 Bh.

5.000.000.000,00

1.03.01.27


1.03.01.27.10


700.980.000,00

5 Unit

375.000.000,00



5 Unit

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

84 Bh.

1.000.000.000,00 1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00 4.000 M

8 Bh.

2.500.000.000,00

7 Bh.

3.000.000.000,00

7 Bh.

3.000.000.000,00

67 Bh.

16.382.075.000,00

Dinas PU.

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

25 Unit

3.700.980.000,00

Dinas PU.

48

1.03.01.28






-

-

1.000 M

800.000.000,00

1.000 M

800.000.000,00 1.000 M

800.000.000,00

1.000 M

800.000.000,00 5.000 M

3.200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00 5.000 M

6.400.000.000,00

Dinas PU.

2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

10 Kali

4.300.000.000,00

Dinas PU.




1 Paket

300.000.000,00

2 Kali





-

-

1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00 1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00 5.000 M

1.600.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00 5.000 M

2.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.28.08



-

-

11 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

51 Unit

4.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.28.09



-

-

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

2.000.000.000,00

10 Unit

5.000.000.000,00

Dinas PU.

49

1.03.01.29



1.03.01.29.01












1.03.01.30


1.03.01.30.05



-


4 Paket


5,84 Km.

-

2 Buah

200.000.000,00

2 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00 14 Buah

500.000.000,00

Dinas PU.

2.200.000.000,00

2 Buah

1.500.000.000,00

2 Buah

2.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00 14 Buah

11.700.000.000,00

Dinas PU.

10.200.000.000,00

32,5 Km.

10.200.000.000,00 130 Km.

42.260.000.000,00

Dinas PU.

1.460.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.


-

-

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

4 Buah

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

4 Buah

140.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

48 Kali

160.000.000,00

Dinas PU.



-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

50




-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.







-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

-

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

250.000.000,00

60 Unit

250.000.000,00

80 Unit

250.000.000,00 250 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

300.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00 250 M3

700.000.000,00

300 M3

3.513.020.000,00

Dinas PU.

-

-

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

48 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

-

-

20 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

35 Unit

100.000.000,00 115 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.















150 M3

75.000.000,00

48 Kali

700.000.000,00 1.050 M3

50.000.000,00



1.04.1.03.01.17



-

-

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

4 Buah

120.000.000,00

Dinas PU.




-

-

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

28 Kali

2.000.000.000,00

Dinas PU.


-

-

30 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

40 Unit

300.000.000,00 140 Unit

1.200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

40 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10.52 %

100.000.000,00

10.52 %

100.000.000,00 21.05 %

100.000.000,00

26.32 %

100.000.000,00

68,41%

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.




52

1.05.1.03.01.15





1.05.1.03.01.15.01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang


-

-

1 dok

700.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

750.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

5 dok

2.950.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang




-

-

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

10 dok

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 dok

200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

50%

500.000.000,00

80%

2.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

6 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

175.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.375.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-

-

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

12 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.



1 Paket

-

-

-

-

53 Sasaran 11 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang



1 Paket


-

200.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

5 dok

2.200.000.000,00

Dinas PU.

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.






-

-

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

4 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

4 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.16.06 Kegiatan pelatihan aparat Meningkatnya aparat dalam dalam pemanfaatan ruang Pelatihan aparat pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan ruang


-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.



-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


54




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

4 dok

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 dok

800.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

12 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17






-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

2.03.1.03.01.15



Jumlah




-

-

20.998.387.000,00

3 Ha.

12.000.000,00

61.464.000.000,00

3 Ha.

12.000.000,00 3,38 Ha.

61.726.500.000,00

15.000.000,00

68.129.350.000,00

3,50 Ha.

16.000.000,00 62,88 Ha.

74.752.802.000,00

55.000.000,00

Dinas PU.

287.071.039.000,00 Negara, 07 Juni 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


56

Sekretariat 10.000.000,00 25.000.000,00 49.500.000,00 54.913.000,00 144.045.000,00 15.000.000,00 138.500.000,00 16.800.000,00 683.455.000,00 1.137.213.000,00 22.135.600.000,00


Tujuan

1




Sasaran

2

Indikator Sasaran 3

Kode

4

Program dan Kegiatan 5



6

7

Tahun - 1 Target 8

Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Tahun - 3 Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target 18

Rp. 19


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung Kantor Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terbangunan.

2 Paket

1.652.500.000,00

10 Unit

4.500.000.000,00

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

21 Unit

11.802.500.000,00

Dinas PU.

1 Paket

1.400.000.000,00

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

8 Unit

6.900.000.000,00

Dinas PU.



1 Paket

252.500.000,00

4 Unit

1.250.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

8 Unit

3.152.500.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02.22



-

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

5 Unit

1.750.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.15


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan

-

-

3 Bh.

1.300.000.000,00

3 Bh.

1.492.500.000,00

3 Bh.

1.713.000.000,00

3 Bh.

1.965.000.000,00

12 Bh.

6.470.500.000,00

Dinas PU.

-

-

2 Bh.

50.000.000,00

2 Bh.

55.000.000,00

2 Bh.

60.000.000,00

2 Bh.

65.000.000,00

8 Bh.

230.000.000,00

Dinas PU.


-

-

1 Bh.

1.250.000.000,00

1 Bh.

1.437.500.000,00

1 Bh.

1.653.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

4 Bh.

6.240.500.000,00

Dinas PU.

1.596.312.000,00

69,16%

1.755.000.000,00

76,87%

1.985.000.000,00

83,42%

2.115.000.000,00

92,00%

2.220.000.000,00

92,00%

9.671.312.000,00

Dinas PU.

-

-

1.000 M

55.000.000,00

1.000 M

60.000.000,00

1.000 M

65.000.000,00

1.000 M

70.000.000,00

5.000 M

250.000.000,00

Dinas PU.

-

-

20%

50.000.000,00

20%

50.000.000,00

20%

50.000.000,00

20%

50.000.000,00

5.000 M

200.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.02



1.03.01.02.01

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan


1.03.01.02.03







1.03.01.15.05


1.03.01.16

Prgram Pembangunan Tersedianya Dokumen Saluran Drainase/Gorong- Perencanaan Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kegiatan Pembangunan Terpenuhinya kebutuhan Saluran Drainase/Gorongsarana trotoar, kenyamanan Gorong kota dan keindahan kota meningkat


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan




61,45%

69,16%

Lokasi

21

46

Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Sasaran 4 Meningkatnya saluran drainase/goronggorong yang terpelihara




1.03.01.16.03



3 Paket ( …. M)

964.512.000,00

1.000 M

1.200.000.000,00

1.000 M

1.400.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M


1.03.01.16.05



2 Paket ( …. M)

631.800.000,00

2 Paket

450.000.000,00

2 Paket

475.000.000,00

2 Paket

400.000.000,00

2 Paket

1.03.01.18

79,14%

9.118.500.000,00

89,14%

13.402.000.000,00

89,14%

20.352.000.000,00

94,14%

24.891.350.000,00

99,14%


Program Tersedianya Sarana Rehabilitasi/Pemeliharaan Transportasi Yang Jalan dan Jembatan Memadai Untuk Kelancaraan Lalulintas Serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kegiatan Perencanaan Tersusunnya dan tersedianya Rahbilitasi/Pemeliharaan dokumen perencanaan Jalan rehabilitasi jalan

250.000.000,00 48,7 Km.

275.000.000,00

48,7 Km.



30.000.000,00

20%

1.03.01.18.03 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jalan 1.03.01.18.04 Panjang Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan

-

- 48,7 Km.


-

-



24,3 Km.



-

-

20%

950.000.000,00

20%

1.092.500.000,00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan

0

0

-

50%

200.000.000,00

50%

300.000.000,00

-

-

50%

200.000.000,00

50%

300.000.000,00

1.03.01.24

Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan

56%

2.882.075.000,00

72%

13.965.000.000,00

1.03.01.24.10


Terwujudnya Bagunan Irigasi Yang Bersifat Teknis Dalam Mengatur Pemerataan Air dan Penanggulangan Banjir Pada Areal Pertanian Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

-

33 DI.

250.000.000,00

1.03.01.22





74,14%

1.03.01.22.01

66%

-

20%

9.118.500.000,00 25,1 Km.

225.000.000,00 48,7 Km.

25.000.000,00

20%

12.202.000.000,00 19,3 Km.

80,80%

8 DI.

27.500.000,00

20%

18.982.000.000,00 19,3 Km.

8.805.000.000,00

90.000.000,00

20%

23.329.975.000,00

19,3 Km.

1.256.375.000,00

20%

-

-

89,63%

7 DI.

-

-

1.800.000.000,00

5.000 M

6.964.512.000,00

Dinas PU.

300.000.000,00 10 Paket

2.256.800.000,00

Dinas PU.

99,14%

97.870.652.000,00

Dinas PU.

300.000.000,00 243 Km.

1.050.000.000,00

Dinas PU.

115.000.000,00

Dinas PU.

91.961.946.000,00

Dinas PU.

4.743.706.000,00

Dinas PU.

30.106.802.000,00

32.500.000,00

80%

28.329.471.000,00 77,2 Km.

1.444.831.000,00

80%

-

100%

500.000.000,00

Dinas PU.

-

100%

500.000.000,00

Dinas PU.

9.815.000.000,00

100%

9.815.000.000,00

100%

45.282.075.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00

7 DI.

100.000.000,00

67 DI.

540.000.000,00

Dinas PU.

47






-

-

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

50 Bh.

100.000.000,00

Dinas PU.





-

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

8 Bh.

560.000.000,00

Dinas PU.





-

-

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

50 Bh.

1.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

4.000 M

8.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

6.000 M

5.000.000.000,00

6.000 M

2.500.000.000,00

7.000 M

3.000.000.000,00

7.000 M

3.000.000.000,00 30.000 M

13.500.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10



-

-

20 Bh.

84 Bh.

1.200.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10



-

-

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

4.000 M

4.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10


Terwujudnya Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi yang mantap

12 Buah

2.882.075.000,00

33 Bh.

5.000.000.000,00

8 Bh.

2.500.000.000,00

7 Bh.

3.000.000.000,00

7 Bh.

3.000.000.000,00

67 Bh.

16.382.075.000,00

Dinas PU.

1.03.01.27



5 Unit

700.980.000,00

5 Unit

375.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

25 Unit

3.700.980.000,00

Dinas PU.

1.03.01.27.10


5 Unit

700.980.000,00

5 Unit

375.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

5 Unit

875.000.000,00

25 Unit

3.700.980.000,00

Dinas PU.



300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

20 Bh.

300.000.000,00

48 1.03.01.28


Meningkatnya Pengendalian Banjir

1 Paket

300.000.000,00

6.300.000.000,00

6.300.000.000,00

6.300.000.000,00

7.300.000.000,00

26.500.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1.000 M

800.000.000,00

1.000 M

800.000.000,00

1.000 M

800.000.000,00

1.000 M

800.000.000,00

5.000 M

3.200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00

1.000 M

1.600.000.000,00

5.000 M

6.400.000.000,00

Dinas PU.

2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

2 Kali

1.000.000.000,00

10 Kali

4.300.000.000,00

Dinas PU.




1 Paket

300.000.000,00





-

-

1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00

1.000 M

400.000.000,00

5.000 M

1.600.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00

1.000 M

500.000.000,00

5.000 M

2.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.28.08



-

-

11 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

10 Unit

1.000.000.000,00

51 Unit

4.000.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.28.09



-

-

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

1.000.000.000,00

2 Unit

2.000.000.000,00

10 Unit

5.000.000.000,00

Dinas PU.

49 1.03.01.29


Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

4 Paket

2.200.000.000,00

4 Buah

1.700.000.000,00

4 Buah

2.100.000.000,00

6 Buah

3.100.000.000,00

6 Buah

3.100.000.000,00 28 Buah

12.200.000.000,00

Dinas PU.


1.03.01.29.01










-

-

2 Buah

200.000.000,00

2 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00

3 Buah

100.000.000,00

14 Buah

500.000.000,00

Dinas PU.

2.200.000.000,00

2 Buah

1.500.000.000,00

2 Buah

2.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00

3 Buah

3.000.000.000,00

14 Buah

11.700.000.000,00

Dinas PU.



4 Paket

1.03.01.30


Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

5,84 Km.

1.460.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 130 Km.

42.260.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.30.05



5,84 Km.

1.460.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00 32,5 Km.

10.200.000.000,00

10.200.000.000,00 130 Km.

42.260.000.000,00

Dinas PU.

Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.03.01.15.02 Kegiatan penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual ( NSPM )

Terwujudnya Pengembangan Perumahan Tersusunya norma, standar, pedoman dan manual program perumahan

2.800.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

1 Buah

50.000.000,00

4 Buah

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

4 Buah

140.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

12 Kali

40.000.000,00

48 Kali

160.000.000,00

Dinas PU.



-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

1.04.1.03.01.15 Jumlah Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

-

700.000.000,00

700.000.000,00

32,5 Km.

700.000.000,00

700.000.000,00

50 Sasaran 5 Meningkatnya Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha



-

-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.








-

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

12 Kali

150.000.000,00

48 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

-

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

250.000.000,00

60 Unit

250.000.000,00

80 Unit

250.000.000,00 250 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

955.000.000,00

4.533.020.000,00

Dinas PU.

300.000.000,00

Dinas PU.

3.513.020.000,00

Dinas PU.

48 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00 115 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.

Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan













-


713.020.000,00 -

955.000.000,00

955.000.000,00

955.000.000,00

-

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

75.000.000,00

12 Kali

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

-

-

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

50.000.000,00

12 Kali

-

-

20 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

30 Unit

100.000.000,00

35 Unit

150 M3

75.000.000,00

48 Kali

700.000.000,00 1.050 M3

50.000.000,00



1.04.1.03.01.17



Terwujudnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

-

-

-

1 Buah

30.000.000,00

1.100.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1.100.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1.100.000.000,00

1 Buah

30.000.000,00

1.100.000.000,00

4 Buah

120.000.000,00

Dinas PU.

4.400.000.000,00

Dinas PU.



-

-

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

7 Kali

500.000.000,00

28 Kali

2.000.000.000,00

Dinas PU.


-

-

30 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

35 Unit

300.000.000,00

40 Unit

300.000.000,00 140 Unit

1.200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

10 Kali

150.000.000,00

40 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.



-

-

10.52 %

100.000.000,00

10.52 %

100.000.000,00

21.05 %

100.000.000,00

26.32 %

100.000.000,00

68,41%

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

12 Kali

25.000.000,00

48 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 1 Meningkatnya Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Sasaran 3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan Sasaran 4 Meningkatnya sistem pemberian kredit pemilikan rumah terhadap total kebutuhan


Sasaran 5 Meningkatnya Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Sasaran 6 Meningkatnya Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan



52


Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL



1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.1.03.01.15.01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya jumlah perencanaan dan penataan ruang



13.425.000.000,00

Dinas PU.

-

375.000.000,00 -

1 dok

3.600.000.000,00 700.000.000,00

1 dok

3.100.000.000,00 700.000.000,00

1 dok

3.150.000.000,00 750.000.000,00

1 dok

3.200.000.000,00 800.000.000,00

5 dok

2.950.000.000,00

Dinas PU.

-

-

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

10 dok

400.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 dok

200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

10%

500.000.000,00

50%

500.000.000,00

80%

2.000.000.000,00

Dinas PU.





-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

6 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.200.000.000,00

Dinas PU.

175.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

4 dok

1.375.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-

-

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

12 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.



1 Paket

-

-

-

-

53 Sasaran 11 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 13 Meningkatnya Survey dan pemetaan





1 Paket

200.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

5 dok

2.200.000.000,00

Dinas PU.


-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.


-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.

Tujuan 14 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



1.05.1.03.01.16


-

-

1 Kali

1 Kali

50.000.000,00

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

4 Kali

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

-

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

50.000.000,00

1 dok

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

-

-

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

1 Kali

150.000.000,00

Sasaran 14 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota





-

-

1 Kali




-

-




-









-

50.000.000,00

750.000.000,00

1 Kali

750.000.000,00

50.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

3.000.000.000,00

Dinas PU.

400.000.000,00

Dinas PU.

4 Kali

800.000.000,00

Dinas PU.

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

1 Kali

150.000.000,00

4 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.

750.000.000,00

50.000.000,00

4 Kali

750.000.000,00

54 Sasaran 6 Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.16.06 Kegiatan pelatihan aparat Meningkatnya aparat dalam dalam pemanfaatan ruang Pelatihan aparat pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan ruang


-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

8 Kali

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.



-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17



-

650.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

2.600.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

4 dok

400.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

4 dok

800.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

8 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

12 Kali

600.000.000,00

Dinas PU.





-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

4 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.


-

-

3 Ha.

12.000.000,00

15.000.000,00

3,50 Ha.

55.000.000,00

Dinas PU.

2.03.1.03.01.15


12.000.000,00

16.000.000,00 62,88 Ha.



Jumlah



-

-

20.998.387.000,00

3 Ha.

12.000.000,00

61.464.000.000,00

3 Ha.

12.000.000,00

61.726.500.000,00

3,38 Ha.

15.000.000,00

68.129.350.000,00

3,50 Ha.

16.000.000,00 62,88 Ha.

74.752.802.000,00

55.000.000,00

Dinas PU.

287.071.039.000,00

Negara, 11 Juli 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


56

Sekretariat 10.000.000,00 25.000.000,00 49.500.000,00 54.913.000,00 144.045.000,00 15.000.000,00 138.500.000,00 16.800.000,00 683.455.000,00 1.137.213.000,00 22.135.600.000,00


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3




Kode

4




6

7


Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

1.03.01.02



2 Paket

1.652.500.000,00


1.03.01.02.01


Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terbangun

1 Paket

1.400.000.000,00


1.03.01.02.03



1 Paket


1.03.01.02.22



-

1.03.01.15



10 Unit

Tahun - 3

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17


Rp. 19


4.500.000.000,00

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

252.500.000,00

4 Unit

1.250.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

Dinas PU.

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

1 Bh.

1.492.500.000,00

1 Bh.

1.713.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

Dinas PU.





-

-

-

-

1 Bh.

55.000.000,00

1 Bh.

60.000.000,00

1 Bh.

65.000.000,00

1 Bh.

65.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.15.05



-

-

-

-

1 Bh.

1.437.500.000,00

1 Bh.

1.653.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.16


4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.


1.03.01.16.03



4 Paket

1.164.512.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.400.000.000,00

3 Paket

1.600.000.000,00

3 Paket

1.800.000.000,00

3 Paket

1.800.000.000,00

Dinas PU.


1.03.01.16.05



2 Paket

631.800.000,00

-

2 Paket

475.000.000,00

2 Paket

400.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.18


22,8%

24.159.856.000,00

203.437.500,00

19,3%

1.244.115.500,00

19,3%

1.270.658.500,00

19,3%

1.627.695.000,00

19,3%

300.992.334,00

Dinas PU.


74,14%

-

19,3%

Lokasi

21

Tujuan 4 Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan

Sasaran 1 Rasio perencanaan 1.03.01.18.01 Meningkatnya Rehabilitasi/Pemeli Perencanaan haraan Jalan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan



-

-

2 dok

Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeli haraan Jembatan Sasaran 3 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan jalan Sasaran 4 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan terhadap total kebutuhan




-

-

-




55,5 Km.




-

-

-

-

30%

989.662.500,00

30%



-

-

-

-

100%

300.000.000,00

-

-

-

-

-

-

100%

300.000.000,00

-

-

1.03.01.24


Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

13 Paket

1.03.01.22



Persentase

1.03.01.22.01

24.159.856.000,00 46,8 Km.

3.057.075.000,00 10 Paket

180.000.000,00

2 dok

200.000.000,00

2 dok

220.000.000,00

2 dok

240.000.000,00

2 dok

-

1 dok

27.500.000,00

1 dok

30.000.000,00

1 dok

32.500.000,00

-

30.996.000,00

46,8 Km.

989.662.500,00

40%

23.437.500,00 46,8 Km.

26.953.000,00 46,8 Km.

35.645.000,00 46,8 Km.

260.000.000,00

Dinas PU.

-

Dinas PU.

40.992.334,00

Dinas PU.

1.319.550.000,00

-

-

Dinas PU.

-

-

-

-

Dinas PU.

-

-

-

-

Dinas PU.

11.892.000.000,00 10 Paket

11.805.000.000,00 10 Paket

11.815.000.000,00

10 Paket

11.815.000.000,00 10 Paket

11.815.000.000,00

Dinas PU.

250.000.000,00 10 Paket

90.000.000,00 10 Paket

100.000.000,00

10 Paket

100.000.000,00 10 Paket

100.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/ Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi

-

-

10 Paket




-

-

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

Dinas PU.




-

-

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

10 Bh.

250.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1.000 M

2.000.000.000,00

Dinas PU.

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M

2.000.000.000,00

1.000 M




Panjang jaringan 1.03.01.24.10 irigasi yang di rehabilitasi/dipelihar a


13 Paket



1.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/ Terwujudnya Sistem Jaringan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Irigasi yang mantap

-

-

20 Bh.


Panjang 1.03.01.24.10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai


-

-

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00



1.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/ Terwujudnya Pembangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sistem Jaringan Irigasi yang mantap

-

-

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

1.03.01.27


4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

1.03.01.27.10


4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

1.03.01.28


1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

6.300.000.000,00




Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem drainase yang tepat guna

Sasaran 1 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan bantaran dan tanggul sungai






3.057.075.000,00

10 Paket

2.927.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

20 Bh.

3.000.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

3.000.000.000,00

Dinas PU.

300.000.000,00

Dinas PU.

1.000 M

1.000.000.000,00

Dinas PU.

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

Dinas PU.

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

20 Bh.

3.000.000.000,00

300.000.000,00

10 Paket

20 Bh.

3.000.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

20 Bh.

-

-

-

-

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

Dinas PU.





1 Paket





-

-





-



1.03.01.28.08





1.03.01.28.09



1.03.01.29



1.03.01.29.01





Jumlah 1.03.01.29.02 Pembangunan/peni ngkatan infrastruktur

1.03.01.30

715.155.704,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

- 10 Paket

1.000.000.000,00 10 Paket

1.000.000.000,00

10 Paket

1.000.000.000,00 10 Paket

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

2.000.000.000,00

2 Paket

2.000.000.000,00

Dinas PU.

1.700.000.000,00

4 Paket

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

4 Paket

-



4 Paket



5,84 Km.

300.000.000,00

2.200.000.000,00

2 Paket

4 Paket

-

2 dok

200.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

3 dok

100.000.000,00

3 dok

100.000.000,00

3 dok

100.000.000,00

Dinas PU.

2.200.000.000,00

2 Unit

1.500.000.000,00

2 Unit

2.000.000.000,00

3 Unit

3.000.000.000,00

3 Unit

3.000.000.000,00

3 Unit

3.000.000.000,00

Dinas PU.

14.210.675.000,00

Dinas PU.

1.460.000.000,00 32,5 Km.

8.125.000.000,00 32,5 Km.

9.343.750.000,00 32,5 Km.

10.745.312.000,00

32,5 Km.

12.357.109.000,00 32,5 Km.




Sasaran 1 Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat


1.03.01.30.05


1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.03.01.15.02 Kegiatan penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual ( NSPM )




5,84 Km.


-

-

-

-


-

-

-


8.125.000.000,00 32,5 Km.

9.343.750.000,00 32,5 Km.

10.745.312.000,00

32,5 Km.

12.357.109.000,00 32,5 Km.

14.210.675.000,00

Dinas PU.

25%

585.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

750.000.000,00

1 dok

185.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

25%

750.000.000,00

Dinas PU.

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

Dinas PU.

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

300.000.000,00

60 Unit

300.000.000,00

80 Unit

400.000.000,00

80 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.


150 M3

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.



150 M3

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.


Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tersedianya jumlah perencanaan dan penataan ruang

1 dok

375.000.000,00

1 dok

3.250.000.000,00

1 dok

2.750.000.000,00

1 dok

2.800.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

700.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

750.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

Dinas PU.

1.04.1.03.01.16


1.460.000.000,00 32,5 Km.

Tujuan 11 Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan

Sasaran 1 Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin





Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL



Tersedianya jumlah perencanaan Detail dan penataan ruang kawasan, bangunan dan lingkungan.

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.



1.05.1.03.01.15.05 Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersusunya perencanaan zoning regulation kawasan

-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.




Sasaran 8 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 9 Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Sasaran 10 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.15.11 Kegiatan revisi rencana tata dokumen hasil ruang Revisi rencana tata ruang

Tersedianya Perencanaan tata ruang yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan

Sasaran 11 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Survey dan pemetaan

Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.15.12 Kegiatanpelatihan aparat aparat dalam dalam perencanaan tata perencanaan tata ruang ruang



Jumlah kawasan yang dipetakan secara detail

Tersusunnya jumlah 1.05.1.03.01.15.07 Kegiatan penyusunan rencana detail tata bangunan perencanaan tata bangunan dan lingkungan dan lingkungan.



-

1 Paket

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.

175.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.

-

Dinas PU.

tersusunya jumlah dokumen perencanaan guna penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-



-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang


-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

200.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

-

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

Dinas PU.

-

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.10 Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang



Tersusunnya jumlah perencanaan teknis dan penataan ruang kawasan.



Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Meningkatnya jumlah kebijakan dalam penyusunan kebijakan perijinan.

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

Ruang Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.16.02 Kegiatan penyusunan dokumen hasil norma, standar dan kriteria Penyusunan norma, pemanfaatan ruang standar, dan kriteria pemanfaatan ruang


-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.


-

-

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17





-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.



-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi 1.05.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi dan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian fasilitasi pemanfaatan ruang lintas pengendalian kabupaten / kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota



2.03.1.03.01.15



Jumlah




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.


-

-

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.


-

-

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.

36.414.743.000,00

34.563.756.411,00

42.203.345.500,00

44.489.950.500,00

47.961.784.000,00

Negara, 25 Oktober 2012. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


48.488.647.334,00

Sekretariat 10.000.000,00 25.000.000,00 49.500.000,00 54.913.000,00 144.045.000,00 15.000.000,00 138.500.000,00 16.800.000,00 683.455.000,00 1.137.213.000,00 37.551.956.000,00

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Kode

1


2

3

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15

1.03.01.16

1.03.01.18

1.03.01.22

1.03.01.24

1.03.01.27

1.03.01.28

1.03.01.29

REVIU RPJMD 2012


Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Saluran Gorong Drainase/Gorong-Gorong Program Porsentase Meningkanya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Yang Baik Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Tersusunnya dan Sistem Informasi/Data tersedianya dokumen data Base Jalan dan Jembatan base jalan jembatan Prgram Pengembangan Meningkatnya dan Pengelolaan Jaringan Pembangunan Sarana Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Yang Baik Jaringan Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Air Pembangunan Sarana dan Minum dan Air Limbah Prasarana Air Minum Prgram Pengendalian Meningkatnya Banjir Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Program Pembangunan Terwujudnya Wilayah Strategis dan Pembangunan Peningkatan Cepat Tumbuh Infrastruktur


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

2012

4

Target 5

2 Paket

2 Paket

2 Bh

-

4 Paket

4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

74,14%

22,8%

24.159.856.000,00

19,3%

-

Rp. 6

Target 7

1.652.500.000,00

10 Unit

2013

Rp. 8

Target 9

4.500.000.000,00

-

3.057.075.000,00 10 Paket

2014 Target 11

2015

Rp. 12

Target 13

2016 Rp. 14

Target 15

Rp. 16

17

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

1 Bh

1.492.500.000,00

1 Bh

1.713.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

Dinas PU.

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.

203.437.500,00

19,3%

1.244.115.500,00

19,3%

1.270.658.500,00

19,3%

1.627.695.000,00

19,3%

300.992.334,00

Dinas PU.

-

100%

300.000.000,00

-

Dinas PU.

11.815.000.000,00

Dinas PU.

-

-

Rp. 10


13 Paket

13 Paket

11.892.000.000,00 10 Paket

3 Paket

4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

4 Paket

1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

7 Paket

3 Paket

2.200.000.000,00

4 Paket

1.700.000.000,00

4 Paket

-

11.805.000.000,00 10 Paket

-

-

-

-

11.815.000.000,00

10 Paket

11.815.000.000,00 10 Paket

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

6.300.000.000,00

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.30



66 Paket

8,50 Km.

1.04

PERUMAHAN

1.04.1.03.01.15



-

1.04.1.03.01.16



150 M3

1 dok

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.16 1.05.1.03.01.17

2.03 2.03.1.03.01.15

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2 Paket

1.460.000.000,00 32,5 Km.

-

8.125.000.000,00 32,5 Km.

9.343.750.000,00 32,5 Km.

10.745.312.000,00 32,5 Km.

12.357.109.000,00 32,5 Km.

14.210.675.000,00

Dinas PU.

25%

585.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

750.000.000,00

25%

750.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.

375.000.000,00

1 dok

3.250.000.000,00

1 dok

2.750.000.000,00

1 dok

2.800.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

Dinas PU.

-

- 12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.



36.414.743.000,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

34.563.756.411,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

42.203.345.500,00

44.489.950.500,00

16.000.000,00 12,8 Ha.

47.961.784.000,00

Negara, 20 Nopember 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19581231 198110 1 016

48.488.647.334,00

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Idukatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3




Kode

4




6

7


Tahun - 2

Rp. 9

Target 10

1.03.01.02



2 Paket

1.652.500.000,00


1.03.01.02.01



1 Paket

1.400.000.000,00


1.03.01.02.03



1 Paket


1.03.01.02.22



-

1.03.01.15



10 Unit

Tahun - 3

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Tahun - 4 Target 14

Rp. 15

Tahun - 5 Target 16

Rp. 17


Rp. 19


4.500.000.000,00

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

4 Unit

2.500.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

1 Unit

1.000.000.000,00

Dinas PU.

252.500.000,00

4 Unit

1.250.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

1 Unit

550.000.000,00

Dinas PU.

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

1 Bh.

1.492.500.000,00

1 Bh.

1.713.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

Dinas PU.





-

-

-

-

1 Bh.

55.000.000,00

1 Bh.

60.000.000,00

1 Bh.

65.000.000,00

1 Bh.

65.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.15.05



-

-

-

-

1 Bh.

1.437.500.000,00

1 Bh.

1.653.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

1 Bh.

1.900.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.16


4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.


1.03.01.16.03



4 Paket

1.164.512.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.400.000.000,00

3 Paket

1.600.000.000,00

3 Paket

1.800.000.000,00

3 Paket

1.800.000.000,00

Dinas PU.


1.03.01.16.05



2 Paket

631.800.000,00

-

2 Paket

475.000.000,00

2 Paket

400.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00

Dinas PU.

1.03.01.18


22,8%

24.159.856.000,00

203.437.500,00

19,3%

1.244.115.500,00

19,3%

1.270.658.500,00

19,3%

1.627.695.000,00

19,3%

300.992.334,00

Dinas PU.


-

Lokasi

21

44 74,14%

19,3%

Tujuan 4 Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan

Sasaran 1 Rasio perencanaan 1.03.01.18.01 Meningkatnya Rehabilitasi/Pemeli Perencanaan haraan Jalan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan



-

-

2 dok

Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeli haraan Jembatan Sasaran 3 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan jalan Sasaran 4 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan jembatan terhadap total kebutuhan




-

-

-




55,5 Km.




-

-

-

-

30%

989.662.500,00

30%



-

-

-

-

100%

300.000.000,00

-

-

-

-

-

-

100%

300.000.000,00

-

-

1.03.01.24


Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

13 Paket

1.03.01.22



Persentase

1.03.01.22.01

24.159.856.000,00 46,8 Km.

3.057.075.000,00 10 Paket

180.000.000,00

2 dok

200.000.000,00

2 dok

220.000.000,00

2 dok

240.000.000,00

2 dok

-

1 dok

27.500.000,00

1 dok

30.000.000,00

1 dok

32.500.000,00

-

30.996.000,00

46,8 Km.

989.662.500,00

40%

23.437.500,00 46,8 Km.

26.953.000,00 46,8 Km.

35.645.000,00 46,8 Km.

260.000.000,00

Dinas PU.

-

Dinas PU.

40.992.334,00

Dinas PU.

1.319.550.000,00

-

-

Dinas PU.

-

-

-

-

Dinas PU.

-

-

-

-

Dinas PU.

11.892.000.000,00 10 Paket

11.805.000.000,00 10 Paket

11.815.000.000,00

10 Paket

11.815.000.000,00 10 Paket

11.815.000.000,00

Dinas PU.

250.000.000,00 10 Paket

90.000.000,00 10 Paket

100.000.000,00

10 Paket

100.000.000,00 10 Paket

100.000.000,00

Dinas PU.



1.03.01.24.10


-

-

10 Paket




-

-

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

10 Bh.

25.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

2 Bh.

140.000.000,00

Dinas PU.

45 Sasaran 4 Meningkatnya Pembangunan pintu air



-

-

10 Bh.




-

-

1.000 M

250.000.000,00

2.000.000.000,00

10 Bh.

1.000 M

250.000.000,00

2.000.000.000,00

10 Bh.

1.000 M

250.000.000,00

2.000.000.000,00

10 Bh.

1.000 M

250.000.000,00

2.000.000.000,00

10 Bh.

1.000 M

250.000.000,00

Dinas PU.

2.000.000.000,00

Dinas PU.




Panjang jaringan 1.03.01.24.10 irigasi yang di rehabilitasi/dipelihar a


13 Paket



1.03.01.24.10


-

-

20 Bh.


Panjang 1.03.01.24.10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai


-

-

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00

1.000 M

1.000.000.000,00



1.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/ Terwujudnya Pembangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sistem Jaringan Irigasi yang mantap

-

-

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

2 Paket

1.03.01.27


4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

1.03.01.27.10


4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

1.03.01.28


1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

6.300.000.000,00

-

1 Paket

800.000.000,00


Sasaran 1 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan bantaran dan tanggul sungai





Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem drainase yang tepat guna

-

3.057.075.000,00

-

10 Paket

-

2.927.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

20 Bh.

3.000.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

3.000.000.000,00

Dinas PU.

300.000.000,00

Dinas PU.

1.000 M

1.000.000.000,00

Dinas PU.

5.000.000.000,00

2 Paket

5.000.000.000,00

Dinas PU.

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

Dinas PU.

20 Bh.

3.000.000.000,00

300.000.000,00

10 Paket

20 Bh.

3.000.000.000,00 10 Paket

300.000.000,00

20 Bh.

46 Sasaran 2 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan



-

-

-

-

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.600.000.000,00

Dinas PU.





1 Paket





-

-





-



1.03.01.28.08





1.03.01.28.09



1.03.01.29



1.03.01.29.01




715.155.704,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

- 10 Paket

1.000.000.000,00 10 Paket

1.000.000.000,00

10 Paket

1.000.000.000,00 10 Paket

1.000.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

2.000.000.000,00

2 Paket

2.000.000.000,00

Dinas PU.

1.700.000.000,00

4 Paket

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

100.000.000,00

Dinas PU.

4 Paket

-

300.000.000,00

2.200.000.000,00

-

2 Paket

4 Paket

2 dok

200.000.000,00

2 dok

100.000.000,00

3 dok

100.000.000,00

3 dok

100.000.000,00

3 dok

47 Sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan/pen ingkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

Jumlah 1.03.01.29.02 Pembangunan/peni ngkatan infrastruktur

1.03.01.30



4 Paket



5,84 Km.

2.200.000.000,00

2 Unit

1.460.000.000,00 32,5 Km.

1.500.000.000,00

2 Unit

8.125.000.000,00 32,5 Km.

2.000.000.000,00

3 Unit

9.343.750.000,00 32,5 Km.

3.000.000.000,00

10.745.312.000,00

3 Unit

32,5 Km.

3.000.000.000,00

3 Unit

12.357.109.000,00 32,5 Km.

3.000.000.000,00

Dinas PU.

14.210.675.000,00

Dinas PU.




Sasaran 1 Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat


1.03.01.30.05


1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.03.01.15.02 Kegiatan penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual ( NSPM )



Sasaran 1 Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin





Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL


5,84 Km.


-

-

-

-


-

-

-



1.460.000.000,00 32,5 Km.

8.125.000.000,00 32,5 Km.

9.343.750.000,00 32,5 Km.

10.745.312.000,00

32,5 Km.

12.357.109.000,00 32,5 Km.

14.210.675.000,00

Dinas PU.

25%

585.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

750.000.000,00

1 dok

185.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

25%

750.000.000,00

Dinas PU.

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

150.000.000,00

Dinas PU.

-

50 Unit

250.000.000,00

60 unit

300.000.000,00

60 Unit

300.000.000,00

80 Unit

400.000.000,00

80 Unit

400.000.000,00

Dinas PU.


150 M3

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.



150 M3

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.


Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tersedianya jumlah perencanaan dan penataan ruang

1 dok

375.000.000,00

1 dok

3.250.000.000,00

1 dok

2.750.000.000,00

1 dok

2.800.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

700.000.000,00

1 dok

700.000.000,00

1 dok

750.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

Dinas PU.


Tersedianya jumlah perencanaan Detail dan penataan ruang kawasan, bangunan dan lingkungan.

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.



48 Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.



1.05.1.03.01.15.05 Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersusunya perencanaan zoning regulation kawasan

-

-

2 dok

300.000.000,00

2 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.




Tersusunnya jumlah perencanaan teknis dan penataan ruang kawasan.

Sasaran 8 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 9 Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Sasaran 10 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.15.11 Kegiatan revisi rencana tata dokumen hasil ruang Revisi rencana tata ruang

Tersedianya Perencanaan tata ruang yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan

Sasaran 11 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Sasaran 12 Meningkatnya Survey dan pemetaan

Frekuensi Pelatihan 1.05.1.03.01.15.12 Kegiatanpelatihan aparat aparat dalam dalam perencanaan tata perencanaan tata ruang ruang



Jumlah kawasan yang dipetakan secara detail

Tersusunnya jumlah 1.05.1.03.01.15.07 Kegiatan penyusunan rencana detail tata bangunan perencanaan tata bangunan dan lingkungan dan lingkungan.


-

1 Paket

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.

175.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

Dinas PU.

-

Dinas PU.

tersusunya jumlah dokumen perencanaan guna penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.

-

-

1 dok

100.000.000,00

-



-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang


-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

200.000.000,00

1 dok

800.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

1 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

2 dok

400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

100.000.000,00

Dinas PU.

-

-

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

1 Kali

200.000.000,00

Dinas PU.

-

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

Dinas PU.

-

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.10 Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang


1 Paket

-

-

-

-

-

-

49 1.05.1.03.01.16 Tujuan 13 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang




Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Meningkatnya jumlah kebijakan dalam penyusunan kebijakan perijinan.

-

Ruang Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Banyaknya 1.05.1.03.01.16.02 Kegiatan penyusunan dokumen hasil norma, standar dan kriteria Penyusunan norma, pemanfaatan ruang standar, dan kriteria pemanfaatan ruang


-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.


-

-

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17





-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

1 dok

100.000.000,00

Dinas PU.




-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

200.000.000,00

Dinas PU.




-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.



-

-

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

3 Kali

150.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota


-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.

50 Frekuensi 1.05.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi dan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian fasilitasi pemanfaatan ruang lintas pengendalian kabupaten / kota pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota



2.03.1.03.01.15



Jumlah




-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

50.000.000,00

Dinas PU.


-

-

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.


-

-

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

12.000.000,00

12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.

36.414.743.000,00

34.563.756.411,00

42.203.345.500,00

44.489.950.500,00

47.961.784.000,00

48.488.647.334,00

Negara, 04 Nopember 2011. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


51

Sekretariat 10.000.000,00 25.000.000,00 49.500.000,00 54.913.000,00 144.045.000,00 15.000.000,00 138.500.000,00 16.800.000,00 683.455.000,00 1.137.213.000,00 37.551.956.000,00


Kode




4

5

6

7


2012 Rp. 9

Target 10

2013

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.02



1.03.01.15



1.03.01.16


1.03.01.18


1.03.01.22


Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

1.03.01.27



4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

1.03.01.28


1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

1.03.01.29



4 Paket

2.200.000.000,00

4 Paket

1.700.000.000,00

4 Paket

1.03.01.24

2 Paket

1.652.500.000,00

-

74,14%

10 Unit

4.500.000.000,00

-

2014 Target 14

2015

Rp. 15

Target 16


2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19

20

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

1 Bh

1.492.500.000,00

1 Bh

1.713.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

1 Bh

1.965.000.000,00

Dinas PU.

4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.

2,8%

24.159.856.000,00

19,3%

203.437.500,00

19,3%

1.244.115.500,00

19,3%

1.270.658.500,00

19,3%

1.627.695.000,00

19,3%

300.992.334,00

Dinas PU.

-

100%

300.000.000,00

-

Dinas PU.

11.815.000.000,00

Dinas PU.

-

13 Paket

-

-

3.057.075.000,00 10 Paket

11.892.000.000,00 10 Paket

-

11.805.000.000,00 10 Paket

-

-

-

-

11.815.000.000,00

10 Paket

11.815.000.000,00 10 Paket

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

6.300.000.000,00

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

Kode




4

5

6

7

1.03.01.30




5,84 Km.

1.04

PERUMAHAN

1.04.1.03.01.15



-

1.04.1.03.01.16



150 M3

1 dok

2012 Rp. 9

Target 10

1.460.000.000,00 32,5 Km.

-

Rp. 11

2013 Target 12

8.125.000.000,00 32,5 Km.

Rp. 13

2014 Target 14

9.343.750.000,00 32,5 Km.

Rp. 15

2015 Target 16

2016 Rp. 17

10.745.312.000,00 32,5 Km.

Target 18

12.357.109.000,00 32,5 Km.

Rp. 19


14.210.675.000,00

Dinas PU.

25%

585.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

650.000.000,00

25%

750.000.000,00

25%

750.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

150 M3

700.000.000,00

200 M3

700.000.000,00

250 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

300 M3

700.000.000,00

Dinas PU.

375.000.000,00

1 dok

3.250.000.000,00

1 dok

2.750.000.000,00

1 dok

2.800.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

1 dok

2.850.000.000,00

Dinas PU.

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15


Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.01.16



-

-

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

1 dok

280.000.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.17



-

-

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

1 dok

600.000.000,00

Dinas PU.


-

- 12,8 Ha.

15.000.000,00

12,8 Ha.

16.000.000,00

Dinas PU.

2.03 2.03.1.03.01.15


36.414.743.000,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

34.563.756.411,00

12.000.000,00 12,8 Ha.

42.203.345.500,00

44.489.950.500,00

16.000.000,00 12,8 Ha.

47.961.784.000,00



48.488.647.334,00

PERBANDINGAN ANGGARAN NO.

1.

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi

ANGGARAN PADA RENSTRA 2012 ( Rp. )

ANGGARAN PADA RENJA 2012 ( Rp. )

PERBEDAAN ( Rp. )

-

1.017.857.000,00

6.735.500.000,00

5.785.500.000,00

2.550.000.000,00

2.550.000.000,00

-

27.352.000.000,00

27.352.250.000,00

250.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

-

26.000.000.000,00

26.000.000.000,00

-

1.755.000.000,00

1.200.000.000,00

(555.000.000,00)

56.965.000.000,00

26.230.356.000,00

(30.734.644.000,00)

750.000.000,00

700.980.000,00

(49.020.000,00)

12.100.000.000,00

500.000.000,00

(11.600.000.000,00)

1.700.000.000,00

1.500.000.000,00

(200.000.000,00)

700.000.000,00

-

(700.000.000,00)

1.017.857.000,00

Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana

(950.000.000,00)

dan Prasarana Aparatur

3.


4.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

6.


7.

Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

8.


9.


10. Prgram Pengendalian Banjir

11. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

12. Program Pengembangan

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN PADA RENSTRA 2012 ( Rp. )

ANGGARAN PADA RENJA 2012 ( Rp. )

PERBEDAAN ( Rp. )

Perumahan

13. Program Lingkungan Sehat

955.000.000,00

700.000.000,00

(255.000.000,00)

1.100.000.000,00

-

(1.100.000.000,00)

3.600.000.000,00

600.000.000,00

(3.000.000.000,00)

16. Program Pemanfaatan Ruang

750.000.000,00

400.000.000,00

(350.000.000,00)

17. Program Pengendalian

650.000.000,00

-

(650.000.000,00)

12.000.000,00

-

(12.000.000,00)

143.874.500.000,00

94.736.943.000,00

Perumahan

14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

15. Program Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

18. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

JUMLAH


Kode




4

5

6

7


2012 Rp. 9

Target 10

2013

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.02



1.03.01.15



1.03.01.16


1.03.01.18


1.03.01.22


Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

-

-

-

- 10 Paket

1.03.01.27



4 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

1.03.01.28


1 Paket

300.000.000,00

3 Paket

715.155.704,00

3 Paket

1.03.01.29



4 Paket

2.200.000.000,00

4 Paket

1.700.000.000,00

4 Paket

1.03.01.24

74,14%

2014 Target 14

2015

Rp. 15

Target 16


2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19

20

2 Paket

1.652.500.000,00

10 Unit

4.500.000.000,00

3 Unit

2.050.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

3 Unit

1.800.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

1 Bh.

1.713.000.000,00

1 Bh.

1.713.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

1 Bh.

1.965.000.000,00

Dinas PU.

4 Paket

1.796.312.000,00

5 Paket

1.300.183.207,00

3 Paket

1.875.000.000,00

3 Paket

2.000.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

3 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.

23%

24.159.856.000,00

19%

203.437.500,00

19%

1.244.115.500,00

19%

1.270.658.500,00

19,30%

1.627.695.000,00

19%

300.992.334,00

Dinas PU.

-

100%

300.000.000,00

-

Dinas PU.

-

250.000.000,00 10 Paket

-

90.000.000,00 10 Paket

-

-

-

-

100.000.000,00

10 Paket

100.000.000,00 10 Paket

100.000.000,00

Dinas PU.

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

5 Paket

700.980.000,00

Dinas PU.

6.300.000.000,00

3 Paket

6.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

3 Paket

7.300.000.000,00

Dinas PU.

2.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

6 Paket

3.100.000.000,00

Dinas PU.

Kode




4

5

6

7

1.03.01.30


Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

1.04

PERUMAHAN

1.04.1.03.01.15

Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Terwujudnya Pengembangan Perumahan Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan


1.04.1.03.01.16 1.04.1.03.01.17

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8 5,84 Km.

2012 Rp. 9

Target 10

1.460.000.000,00 32,5 Km.

Rp. 11

2013 Target 12

10.200.000.000,00 32,5 Km.

Rp. 13

2014 Target 14

10.200.000.000,00 32,5 Km.

Rp. 15

2015 Target 16

10.200.000.000,00 32,5 Km.

2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19


10.200.000.000,00

Dinas PU.

-

700.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

Dinas PU.

713.020.000,00

955.000.000,00

955.000.000,00

955.000.000,00

955.000.000,00

Dinas PU.

Terwujudnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

-

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

Dinas PU.

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang

375.000.000,00

3.600.000.000,00

3.100.000.000,00

3.150.000.000,00

3.200.000.000,00

Dinas PU.

-

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

Dinas PU.



-

650.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

Dinas PU.

12.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

16.000.000,00

Dinas PU.

27.336.756.411,00

33.840.095.500,00

34.504.638.500,00

1.05.1.03.01.16 1.05.1.03.01.17

2.03 2.03.1.03.01.15



-

-

33.357.668.000,00

3 Ha.

3,50 Ha.

36.264.675.000,00 Negara, 24 September 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana,


REVIU TAHUN 2012 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents