PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana Tahun 2011, merupakan laporan tahun pertama dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2011-2016. LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 memuat perbandingan antara capaian kinerja tahun 2010, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2011. Maksud penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 untuk menggambarkan program-program prioritas mana yang telah tercapai dengan baik dan program-program prioritas mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan pada tahun depan. Tujuan penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011, untuk :1). Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance. 2). Mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana sebagai Renstrada, dan 3). Sebagai bahan pertimbangan perbaikan kegiatan pemerintah Tahun 2012 dan penyusunan Rencna Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013. Sebagaimana amanat

pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 thun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 thun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 merupakan tekad Kabupaten Jembrana

dalam meningkatkan akuntabilitas menuju

Good Governance

sebagaimana amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, . Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Semoga LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011

Kabupaten. Jembrana Tahun

v

Pemerintah Kabupaten Jembrana Negara, Maret 2012

Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………….. KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN PM ………………………………………............... KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….............. DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………….. RINGKASAN EKSEKUTIP ………………………………………………………………………..

i ii v vi viv xix

BAB I PEMDAHULUAN …………………………………………………………………….. A. UMUM ……………………………………………………………………………. B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA Tahun 2011 C. Profil Layanan Bappeda Dan PM Kabupaten Kabupaten Jembrana D Kondisi Umum Kabupaten Jembrana 1 Geografis 2 Demografis 3 Kesejahteraan Masyarakat 3.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 3.2 Pertumbuhan PDRB 3.3 Laju Inflasi 3.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2011 3.5 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIANN KINERJA A. Perencanaan Strategis A.1 VISI A.2 MISI A.3 Tujuan Dan Sasaran B Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2011

I-1 I-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………….................. A. PENGUKURAN KINERJA ……………………………………………............. B. Analisis Pencapaian Kinerja B.1. Misi I. Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan B.1.1 Perencanaan Pembangunan B.1.1.1 Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

III-1 III-1 III-4



I-4 I-6 I-13 I-13 I-16 I-19 I-19 I-19 I-20 I-21 I-21 II-1 II-1 II-1 II-1 II-3 II-11

III-4 III-4 III-5

vi


B.1.1.2

B.1.2

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan B.1.1.3 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi B.1.1.4 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian B.1.2.1 Terealisasinya Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen B.1.2.2 Terlaksananya kenaikan pangkat PNS sesuai periode B.1.2.3 Terlaksanya penataan pensiun PNS B.1.2.4 Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS B.1.2.5 Meningkatnya pengawasan capaian kinerja dan keuangan B.1.2.6 Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

III-12 III-14 III-15 III-15 III-16 III-17 III-18

Meningkatnya Pengawasan Internal Secara Berkala

B.1.2.8

Meningkatnya Tindak lanjut Temuan Pengawasan

B.1.2.9

Meningktnya Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Meningktnya Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan perijinan. Meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan

B.1.2.11 B.1.2.12 B.1.2.13 B.1.2.14

B.1.2

III-11

B.1.2.7

B.1.2.10

B.1.3

III-7

B.1.2.15 Meningkatnya pendataan perijinan Pertanahan B.1.3.1 Meningkatnya Kepastian Hukum Kepemilikan Dan Penggunaan Tanah Aset Daerah Misi II. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Petensi Basis Dan Pemberdayaan Masyarakat B.1.2.1 PERHUBUNGAN B.1.2.1.1 Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas



III-18 III-19 III-19 III-20 III-21 III-23 III-26 III-27 III-28 III-28 III-28 III-29 III-30 III-30 III-30

vii


B.1.2.1.2

B.1.2.2

Terpenuhinya Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ B.1.2.1.3 Terpenuhinya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan B.1.2.1.4 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte B.1.2.1.5 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Dan Warning Light B.1.2.1.6 Terlaksananya Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) B.1.2.1.7 Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Dan Keamanan Di Lingkungan Terminal B.1.2.1.8 Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat Bermotor Bus Yang Nyaman B.1.2.1.9 Meningkatnya Pelayanan Perijinan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dilayani B.1.2.1.10 Meningkatnya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Yang Dilaksanakan B.1.2.1.11 Terlaksananya kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas B.1.2.1.12 Terlaksananya pengadaan marka jalan PENANAMAN MODAL B.1.2.2.1 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Water Treatmen (Megumi) B.1.2.2.2 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Hotel Jimbarwana B.1.2.2.3 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab Jembrana B.1.2.2.4 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao B.1.2.2.5 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos



III-31 III-31 III-32 III-32 III-32 III-33 III-33 III-33

III-34 III-34 III-35 III-36 III-36 III-37

III-38 III-39 III-40

viii


B.1.2.3

B.1.2.4 B.1.2.5 B.1.2.6 B.1.2.7

B.1.2.8

B.1.2.2.6 Survey Potensi Lahan Pertanian KOPERASI DAN UKM B.1.2.3.1 Meningkatnya Kewirausahaan Pelaku UMKM B.1.2.3.2 Meningkatnya Ketrampilan SDM UKM Dalam Mendukung Pengembangan Usaha B.1.2.3.3 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Sebanyak 25 KUKM KETAHANAN PANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA STATISTIK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA B.1.2.7.1 Meningkatnya Sistem Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi B.1.2.7.2 Terlaksananya Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi B.1.2.7.3 Meningkatnya Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi B.1.2.7.4 Meningkatnya Informasi Pembangunan Dan Kebijakan Pemerintah Daerah B.1.2.7.5 Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah PERTANIAN B.1.2.8.1 Meningkatnya DAK Pertanian Untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Peternakan B.1.2.8.2 Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu B.1.2.8.3 Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik B.1.2.8.4 Meningkatnya Pekan Nasional KTNA XIII Di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur B.1.2.8.5 Meningkatnya Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau B.1.2.8.6 Meningkatnya Demontrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga Terhadap Lahan Tembakau



III-41 III-42 III-43 III-43 III-43 III-44 III-47 III-54 III-60 III-62 III-62 III-63 III-63 III-64 III-64

III-65 III-66 III-66 III-67 III-67

III-67

ix


B.1.2.8.7

B.1.3

Terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) B.1.2.8.8 Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak B.1.2.8.9 Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan B.1.2.9 KEHUTANAN B.1.2.9.1 Meningkatnya Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa B.1.2.9.2 Meningkatnya Pembinaan Peredaran Hasil Hutan B.1.2.9.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (DAK) B.1.2.9.4 Meningkatnya Operasi Terpadu Penaggulangan Keamanan Hutan Bali Barat B.1.2.10 PARIWISATA B.1.2.11 PERIKANAN DAN KELAUTAN B.1.2.11.1 Meningkatnya Penyediaan/Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Kelautan Dan Perikanan (DAK) B.1.2.11.2 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) B.1.2.11.3 Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) B.1.2.11.4 Meningkatnya Penyediaan Sarana Statistik B.1.2.11.5 Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan B.1.2.12 PERINDUSTRIAN B.1.2.13 PERDAGANGAN Misi III. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Dasar Lainnya B.1.3.1 PENDIDIKAN B.1.3.2 KESEHATAN B.1.3.3 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL B.1.3.4 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



III-68 III-69 III-69 III-71 III-72 III-72 III-73 III-74 III-76 III-78

III-78 III-79 III-80 III-81

III-81 III-83 III-84 III-85 III-85 III-94 III-126 III-130

x


B.1.3.5

B.1.4

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTRA B.1.3.6 SOSIAL B.1.3.7 KETENAGAKERJAAN B.1.3.8 KEBUDAYAAN B.1.3.9 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA B.1.3.10 KEARSIPAN B.1.3.10.1 1Meningkatnya SDM Dalam Pengelolaan Kearsipan 1.3.11 PERPUSTAKAAN 1.3.11.1 Meningkatnya Minat Baca 1.3.11.2 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling 1.3.11.3 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perpustakaan 1.3.11.4 Meningkatnya Kualitas Data Elektronik B.13.12 TRANSMIGRASI Misi IV. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan B.1.4.1 PEKERJAAN UMUM B.1.4.1.1 Meningkatnya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur B.1.4.1.2 Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan Dan Jembatan B.1.4.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong B.1.4.1.4 Porsentase Meningkanya Jalan Yang Baik B.1.4.1.5 Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik B.1.4.1.6 Terwujudnya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih B.1.4.1.7 Meningkatnya Pembangunan Sarana Dan Prasrana Pengendalian Banjir B.1.4.1.8 Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur B.1.4.1.9 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan B.1.4.2 B.1..4.3

III-132 III-134 III-137 III-139 III-142 III-144 III-145 III-146 III-146 III-147 III-147 III-148 III-149 III-149 III-150 III-150 III-151 III-152 III-152 III-153 III-154 III-155 III-156

III-156 PERUMAHAN III-157 B.1.4.2.1 Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat III-158 TATA RUANG III-159



xi


B.1.4.3.1

B.1.5

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang B.1.4.3.2 Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dokumen RTRW B.1.4.4 LINGKUNGAN HIDUP B.1.4.4.1 Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau B.1.4.4.2 Meningkatnya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan B.1.4.4.3 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional B.1.4.4.4 Meningkatnya Penataan Runag Terbuka Hijau B.1.4.4.5 Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau B.1.4.4.6 Meningkatnya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Misi V. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat B.1.5.1 KESBANGLINMAS POLDAGRI B.1.5.2 OTONOMI DARAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN B.1.5.2.1 Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru B.1.5.2.2 Meningkatnya Keserasian/Keharmonisan Produk Hukum Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah B.1.5.2.3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah B.1.5.2.4 Terciptanya Pemerintahan Mengedepankan Supremasi Hukum Dan HAM B.1.5.2.5 Terlaksanannya Orientasi SDM Aparatur Tentang Mindseting B.1.5.2.6 Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan



III-159 III-160 III-161 III-163 III-164 III-165 III-167 III-168 III-169 III-170 III-170

III-171 III-172

III-173 III-174 III-174 III-175 III-175

xii


B.1.5.2.7

Terwujudnya Jembrana Yang Aman, Tertib Dan Tentram III-176 B.1.5.2.8 Terwujudnya Masyarakat Jembrana Yang Taat Dan Patuh Terhadap Peraturan Dan Perudang-Undangan Yang Berlaku III-179 B.1.5.2.9 Terwujudnya Masyarakat Jembrana Yang Dapat Berpartisipasi Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran III-181 B.1.5.3 Setwan III-184 B.1.5.3.1 Sasaran Terciptanya Kondisi Daerah Yang Stabil III-184 C Aspek Keuangan III-186 C.1 Pengelolaan Keuangan Tahun 2010 III-186 C.1.1.1 Kinerja APBD 2010 III-186 C.1.1.2 Angka Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah III-187 C.1.1.3 Neraca Daerah III-188 C.1.1.4 Penggunaan Anggaran III-190 C.1.1.5 Analisis Pembiayaan III-194 C.2 Pengelolaan Keuangan Tahun 2011 III-195 C.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah III-195 C.2.1.1 Intensifikasi Dan Ektensifikasi III-196 C.2.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah III-198 C.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) III-199 C.2.2.2 Dana Perimbangan III-200 C.2.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak III-200 C.2.2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) III-201 C.2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) III-201 C.2.2.2.4 Dana Penyesuaian III-202 C.2.2.2.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah III-202 C.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah III-203 C.2.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-203 C.2.3.2 Target Dan Realisasi Belanja III-204 BAB IV

A. B.

PENUTUP ............................................................................................................. IV-1 Kesimpulan .................................................................................................... IV-1 Saran – Saran ............................................................................................... IV-2



xiii


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Tabel 1.11 Tabel 1.12 Tabel 1.13 Tabel 1.14 Tabel 1.15 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4

Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah PNS Menurut Golongan Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007 - 2011 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2010 - 2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Pertama Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kedua Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Ketiga Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Keempat



I-10 I-11 I-11 I-12 I-12 I-13 I-16 I-17 I-17 I-18 I-18 I-18 I-19 I-19 I-20 II-4 II-5 II-7 II-8

xiv


Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel Tabel Tabel Tabel

3.9 3.10 3.11 3.12

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.28 3.29 3.30 3.31 3.32

Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kelima Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian Kinerja Meningkatnya persentase Peningkatan Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Capaian Kinerja Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi Capaian Kinerja Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sosial Budaya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Kepegawaian) Tahun 2010 Capaian Kinerja sasaran 1 Capaian Kinerja sasaran 9 Capaian Kinerja sasaran 10 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Kepegawaian) Tahun 2010 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2010 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2010 - 2011 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010 Capaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Daerah Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2010 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2010 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2010-2011 Klasifikasi tingkat kesehatan LPD Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat desa Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Statistik Tahun 2010 Capaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Statistik Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2010 Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2010-2011



II-9 III-4 III-6 III-7 III-10 III-12 III-13 III-14 III-14 III-15 III-16 III-17 III-17 III-29 III-29 III-30 III-35 III-36 III-41 III-42 III-42 III-44 III-44 III-46 III-50 III-53 III-54 III-60 III-60 III-61 III-64 III-65 III-71

xv


Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50

Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75

Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2010 Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja dan Kelautan Tahun 2010 Capaian Kinerja dan Kelautan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2010 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Peragangan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Peragangan Tahun 2010-2011 Capaian APK/APM SD/Mi tahun 2007-2011 Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2007-2011 Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2008-2011 Capaian Kinerja Pendidikan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2010 Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 Capaian Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2010 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 20102011 Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 Capaian Kinerja Sosial Tahun 2010 Alokasi dan Realisasi per Program/Kegiatan Urusan Sosial Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011 Capaian Kinerja Sosial Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Ketenagakejaan Tahun 2010 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Capaian Kinerja Ketenagakejaan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2010 Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Kearsipan Tahun 2010 Capaian Kinerja Kearsipan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2010 Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Transmigrasi Tahun 2010 Capaian Kinerja Transmigrasi Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-20-11 Capaian Kinerja Perumahan Tahun 2010



III-71 III-76 III-76 III-77 III-78 III-82 III-83 III-84 III-85 III-86 III-91 III-91 III-92 III-94 III-95 III-126 III-127 III-127 III-130 III-130 III-131 III-132 III-134 III-134 III-135 III-135 III-136 III-136 III-137 III-139 III-139 III-141 III-142 III-144 III-144 III-146 III-146 III-149 III-149 III-149 III-150 III-157 III-157

xvi


Tabel 3.76 Tabel 3.77 Tabel 3.78 Tabel Tabel Tabel Tabel

3.79 3.80 3.81 3.82

Tabel 3.83 Tabel 3.84 Tabel 3.85 Tabel 3.86 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.87 3.88 3.89 3.90 3.91 3.92 3.93 3.94 3.95 3.96 3.97 3.98 3.99

Tabel 3.100 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110

Capaian Kinerja Perumahan Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2010 Capaian Kinerja Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tetang RTRW Kab. Jembrana Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2010 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Kesbanglinmas Poldagri Tahun 2010 Capaian Kinerja Kesbanglinmas Poldagri Tahun 2010 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 Capaian Kinerja sasaran 1 Capaian Kinerja sasaran 2 Capaian Kinerja sasaran 3 Capaian Kinerja sasaran 4 Capaian Kinerja sasaran 5 Capaian Kinerja sasaran 6 Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA Tahun 2011 Data Pelanggaran PERDA di Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010-2011 Rata-rata Pertumbuhan Realasi Pendapatan daerah Kabupaten Jembrana 2006-2010 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2010 (Rp.) Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2008 ,2009 dan 2010 (Rp.) Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 ,2009 dan 2010 (Rp.) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Target dan Realisasi Dana Perimbangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak



III-158 III-159 III-161 III-161 III-162 III-163 III-164 III-165 III-166 III-167 III-168 III-170 III-170 III-171 III-171 III-172 III-173 III-174 III-175 III-175 III-176 III-178 III-181 III-185 III-187 III-188 III-191 III-192 III-193 III-194 III-194 III-199 III-199 III-200 III-200

xvii


Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117

Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Target dan Realisasi Belanja Daerah Realisasi Silpa Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006

III-201 III-201 III-202 III-202 III-204 III-205 III-205

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.1 Gambar 1-2

Peta Kabupaten Jembrana Luas Wilayah Provinsi Bali


1-1 1-2


xviii


RINGKASAN EKSKUTIF Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, selanjutnay dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 berfungsi sebagai perencanaan tahunan, dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 s/d 2014. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999



xix


dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan Kabupaten Jembrana, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja tahun 2011. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun

daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Jembra, yang



xx


tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2011, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Jembrana tahun 2011 merupakan LAKIP Tahun terkahir pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. LAKIP

Kabupaten

Jembrana

disusun

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 thun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan gambaran Kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah selama Tahun 2010 sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2011 Dengan tersusunnya LAKIP Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2011 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 ditetapkan sebanyak 51( Lima puluh satu) Tujuan dan 102 ( seartus dua) Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2011. Dari 102 ( seartus dua) sasaran semua sasaran strategis dapat terlaksana dengan baik. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan capaian sasaran strategis terendah mencapai 80 % dan sasaran strategis tertinggi 100%. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu : (1) Alokasi belanja yang tepat sasaran. (2) Alokasi belanja yang berkeadilan sosial. (3) Efisiensi pengadaan barang dan jasa.



xxi


Pendapatan Daerah Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 559.656.551.455,97 realisasi sebesar Rp 567.458.337.309,45 sehingga capaian kinerja sebesar 101,39%. Renacan Belanja deah tahun 2011 sebesar Rp 615.427.631.688,71 realisasi sebesar Rp 546.846.315.172,76 atau 88,85% sehingga dapat dihemat sebesar 11,15% Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai.



xxii


RINGKASAN EKSKUTIF Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, selanjutnay dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 berfungsi sebagai perencanaan tahunan, dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 s/d 2014. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.



xv


Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan Kabupaten Jembrana, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja tahun 2011. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun

daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Jembra, yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2011, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Jembrana tahun 2011 merupakan LAKIP Tahun terkahir pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. LAKIP

Kabupaten

Jembrana

disusun

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 thun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan gambaran Kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah selama



xvi


Tahun 2010 sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2011 Dengan tersusunnya LAKIP Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2011 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 ditetapkan sebanyak 51( Lima puluh satu) Tujuan dan 102 ( seartus dua) Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2011. Dari 102 ( seartus dua) sasaran semua sasaran strategis dapat terlaksana dengan baik. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan capaian sasaran strategis terendah mencapai 80 % dan sasaran strategis tertinggi 100%. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu : (1) Alokasi belanja yang tepat sasaran. (2) Alokasi belanja yang berkeadilan sosial. (3) Efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pendapatan Daerah Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 559.656.551.455,97 realisasi sebesar Rp 567.458.337.309,45 sehingga capaian kinerja sebesar 101,39%. Renacan Belanja deah tahun 2011 sebesar Rp 615.427.631.688,71 realisasi sebesar Rp 546.846.315.172,76 atau 88,85% sehingga dapat dihemat sebesar 11,15% Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai.



xvii


A. Umum

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana tahun 2011, merupakan laporan pertama dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016 menuju “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Sebagai LAKIP tahun pertama, maka LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 menunjukan hasil kinerja perubahan kebijakan sebagaimana motto Bupati Jembrana: “Mari Lakukan Perbaikan Bersama Rakyat Membangun Jembrana”. Berdasarkan moto Mari Lakukan Perbaikan Bersama Rakyat Membangun Jembrana dilakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik menuju Good Governance. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut

telah

menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Renja dan Perjanjian Kinerja sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-1


Jembrana Tahun 2011- 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 s/d 2009 dan kini terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 s/d 2014 Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-2


Salah satu cara yang tepat

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen

pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan

didasarkan kebutuhan

masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen

pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada

hal tersebut, maka Kabupaten

Jembrana juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II

bertanggungjawab pada kebijakan strategis urusan dan Bupati



I-3


bertaggungjawab pada Kebijakan Umum APBD. Sebagai pengelola APBD dan meneapkan kinerja, Bupati Jembrana wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). B. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 LAKIP Kabupaten Jembrana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Penetapan Kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ) Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ) Landasan Operasional: a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



I-4


f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; m. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-5


Pembentuka Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ); p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6.); q. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3.); r. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 87 ). C. Profil Kabupaten Kabupaten Jembrana Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka profil layanan Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana pada intinya dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu: a). Layanan yang terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, b).Peningkatan Layanan Umum dan c). Layanan terkait dengan Peningkatan Daya saing Daerah. Peningkatan Kesejahteraan masayarakat diukur dengan tiga fokus yaitu : a).Focus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, b).Fokus Kesejahtraan Masyarakat dan c).Fokus Seni budaya dan Olahraga.Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dengan indicator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-6


kinerja: 1).Pertumbuhan PDRB, 2).Laju Inflasi, 3).PDRB Perkapita, 4).Indeks Gini, 5).Pemerataan Pendapatan Vrsi Bank Dunia, 6).Indeks Ketimpangan Wilayah dan 7). Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan.Fokus Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan capaian kinerja indicator pada: 1).Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pertanahan dan 4) Ketenagakerjaan. Fokus Seni Budaya dan Olahraga diukur dengan capaian kinerja indikator: 1).Kebudayaan dan 2).Pemuda Olahraga. Peningkatan layanan umum terdiri atas dua urusan yaitu; (1) Urusan Wajib dan (2) Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdaayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Urusan Pilihan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Peningkatan layanan daya saing daerah merupakan kemampuan ekonomi daerah. Daya saing Kabupaten Jembrana diukur dengan : 1). Kemampuan ekonomi daerah, 2) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, 3) Iklim berinvestasi. Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh Indikator: 1).Pengeluaran rumah tangga perkapita, 2).Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan 3).Nilai tukar petani. Capaian Kinerja fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2005-2010 ditunjukan oleh :1). Ketaatan terhadap Rencana tata ruang Wilayah, dan 2).Luas wilayah Produktif. Capaian kinerja focus iklim berinvestasi ditunjukan oleh : 1). Angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3). Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa bersetatus swasembada. Untuk melaksanakan layanan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dalam profil layanan di atas, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-7


c. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. 2. Dinas Pekerjaan Umum. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 6. Dinas Kesehatan dan Kesejahtraan Sosial 7. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan. d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. 2. Inspektorat. 3. Kantor terdiri dari : 1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. 4) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. 5) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 6) Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 7) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 8) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Rumah Sakit Umum e. Kecamatan; f. Kelurahan; g. Staf Ahli.



I-8


Bagan 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana BUPATI

WAKIL BUPATI

DPRD

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

INSPEKTORAT

BAPPEDA

( Unsur Pengawas)

( Unsur Perencana)

LEMBAGA LAIN

DINAS DAERAH

(Pelaks. Per.UU)

(Unsur Pelaksana)

LTD (BADAN,KANT.RSD)

SET DPPRD (Unsur Pelayanan)

(Unsur Penunjang)

KECAMATAN

KELURAHAN



I-9


Keterangan :

Garis Komando Garis Pertanggungjawaban Garis Koordinasi Sumber : Perda Kab. Jembrana No. 03 tahun 2008 Berdasarkan Data Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

Kabupaten Jembrana,

Tahun 2011 jumlah pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 5.117 orang yang meliputi: PNS sebanyak 4.984 orang dan honorer sebanyak 133 orang. Kondisi umum kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat selengkapnya berdasarkan dapat dilihat pada tabel 1.1

No 1 2 3 4

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana JUMLAH JENIS PEGAWAI Laki-laki Perempuan Pegawai Negeri Sipil 2.898 1.891 Calon Pegawai Negeri Sipil 67 91 Sekretaris Desa (PNS) 37 0 Pegawai Honor Daerah 98 5 Jumlah total 3.100 2.017

Total 4.789 158 37 133 5.117

Sumber : BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagian besar PNS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana berpendidikan S1 (45,20%) dan di urutan kedua berpendidikan SLTA (28,86%). Namun demikian potensi SDM aparatur tersebut belum sepenuhnya dapat mengisi kompetensi teknis yang dibutuhkan. Hal ini dimungkinkan karena pembinaan karir PNS belum sepenuhnya didukung sistem karir dan prestasi kerja, selain hal tersebut masih terdapat kesenjangan antara latar belakang pendidikan, keahlian dan kecakapan kerja dengan tugas yang dikelola. NAmun demikian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara terus menerus mengalami peningkatan khususnya PNS yang berpendidikan S2 pada sudah ada sebanyak 112 orang. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana senantiasa memberikan kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan profesionalismenya.



I-10


Tabel 1.2 Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Tingkat Pendidikan JUMLAH No PENDIDIKAN Laki-laki Perempuan 1 SD 126 49 2 SMP 131 28 3 SMA 922 555 4 DI 20 43 5 DII 236 247 6 DIII 152 154 7 DIV 16 13 8 S1 1.400 913 9 S2 97 15 10 S3 0 0 JUMLAH TOTAL 3.100 2.017

Total 175 159 1.477 63 483 306 29 2.313 112 0 5.117

Sumber : BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan golongan, PNS golongan IV pada Pemerintah Kabupaten Jembrana menempati posisi jumlah tertinggi, hal ini disebabkan karena sebagian besar PNS Golongan IV tersebut adalah pejabat fungsional seperti fungsional guru, pengawas sekolah, dokter,

serta pejabat struktural eselon III ke atas. Hal tersebut juga

menunjukkan bahwa gol IV pada hakekatnya dilihat dari tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Jembrana sudah mencukup. Sedangkan pegawai golongan I dan II jumlahnya lebih sedikit namun dipandang masih dibutuhkan. Tabel 1.3 Jumlah PNS Menurut Golongan No 1 2 3 4

GOLONGAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV


L 97 603 1.082 1.220

JUMLAH P 40 359 723 860


TOTAL 137 962 1.805 2.080 I-11


JUMLAH

3.002

1.982

4.984

Sumber : BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasrkan eselonering, komposisi pegawai di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural No 1 2 3 4 5 6 7

JENIS KEPEGAWAIAN

L 1 14 29 35 164 49 14 306

Eselon II.a Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b Eselon V.a JUMLAH

JUMLAH P 017 5 44 20 8 85

TOTAL 1 15 36 40 208 69 22 391

Sumber : BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Komposisi pejabat fungsional di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 1.5 Jumlah Pejabat Fungsional NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JABATAN FUNGSIONAL Apoteker Arsiparis Asisten Apoteker Auditor Bidan Dokter Gigi Dokter Fisioterapis Guru Instruktur Nutrisionis Pengawas Benih Tanaman Pengawas Sekolah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan


L 2 3 2 5 0 3 27 2 1.241 6 2 1 38 4

JUMLAH P 1 0 11 3 79 6 31 0 1.065 0 7 0 2

TOTAL 3 3 13 8 79 9 58 2 2.306 6 9 1 40

0

4


I-12


NO

JABATAN FUNGSIONAL

15 16 17

Penyuluh Kehutanan Penyuluh Keluarga Berencana Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyuluh Pertanian Perawat Perawat Gigi Perencana Pranata Laboratorium Kesehatan Pustakawan Radiografer Sanitarian Widyaiswara JUMLAH

18 19 20 21 22 23 24 25 27 28

L 3 12 3 5 60 52 7 2 1 1 4 5 8 1.495

JUMLAH P 0 5 0 0 7 142 10 0 10 2 0 5 1 1.388

TOTAL 3 17 3 5 67 194 17 2 11 3 4 10 9 2.889

Sumber : BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 D. Kondisi Umum Kabupaten Jembrana 1. Geografis Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8 o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Gambar 1.1



I-13


Peta Kabupaten Jembrana

Sumber : Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Tabel 1.6 Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luas Wilayah Jembrana Buleleng Karangasem Tabanan Bangli Badung Gianyar Klungkung Kota Denpasar


Km2 841,80 1.365,88 839,54 839,33 520,81 418,52 368,00 315,00 127,78 Kabupaten. Jembrana Tahun

% 14,93 24,23 14,89 14,89 9,24 7,42 6,53 5,59 2,27 I-14


Provinsi Bali

5.636,66

100,00

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Perbandingan luas masing-masing Kabupaten dalam Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2

L UAS WIL AY AH P R O V INS I B AL I J embrana K arangas em B angli G iany ar K ota Denpas ar

B uleleng Tabanan B adung K lungk ung

5,59%2,27% 6,53%

14,93%

7,42% 9,24%

24,23%

14,89% 14,89%

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas

: 197,19 km2



I-15


b. Kecamatan Negara seluas

: 126,60 km2

c. Kecamatan Mendoyo seluas

: 294,49 km2

d. Kecamatan Pekutatan seluas

: 129,65 km2

e. Kecamatan Jembrana

: 93,87 km2

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah.

Tabel 1.7 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana No. 1 2 3 4 5 6

Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Dusun/Lingkungan Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) Jumlah Banjar Adat Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk

Jumlah 5

7 Kepadatan Jiwa Per Km2 8 Luas Wilayah 9 Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio) Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011

41/10 207/43 64 232 85.025 311.573 262,68. 841,80 Km2 . 99,81 %

Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%. Dengan pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi



I-16


ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. 2. Demografis Pada tahun 2011 berdasarkan laporan kepedudukan database SIAK, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 311.573 jiwa terdiri dari laki-laki 155.635 jiwa, perempuan 155.938 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2011 mencapai 155.635 berbanding 155.938 atau 99,81 yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 99,81 orang perempuan.. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3. Tabel 1.8

Kecamatan

Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

Jml Pddk

Negara

4.4823

44.401

89.224

Mendoyo

3.4567

34.968

69.535

Pekutatan

1.5250

15.508

30.758

Melaya

3.0656

30.275

60.931

Jembrana

3.0339

30.786

61.125

Total

155.635

155.938

311.573



I-17


Grafik 1.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin

Perkembangan penduduk Kabupaten Jembrana selama lima tahu dapat dilihat pada tabel 1.10 Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007 - 2011 No

Tahun

Jumlah Penduduk

Kenaikan

%

Ket

1

2007

262.741

1.950

0,75

2

2008

269.647

6.906

2,63 Pertumbuhan

3

2009

304.956

35.309

13,09

4

2010

307.804

2.848

0,93

5

2011

311.573

4.769

15,30

Rata-rata 2,96%

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2012 Dengan jumlah penduduk sebesar 311.573 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 262,68. jiwa/km2. Tabel 1.10 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF KECAMATAN 0-4 th 5-6 th 7-12 th 13-15 th 16-18 th NEGARA 6.134 2.954 9.998 4.559 4.351 MENDOYO 4.325 2.040 7.103 3.331 3.173 PEKUTATAN 1.991 984 3.139 1.365 1.397 MELAYA 3.912 2.104 6.729 3.059 2.937 JEMBRANA 3.821 1.886 6.169 2.887 2.775 TOTAL 20.183 9.968 33.138 15.201 14.633

Tabel 1.11 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF KECAMATAN

19-25 th

26-45 th


46-55 th

>= 56 th


JML PDDK

I-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

9.879 6.868 3.124 6.518 6.399 32.788

30.470 22.756 10.176 20.460 20.881 104.743

10.537 9.212 4.028 7.322 8.133 39.232

10.342 10.727 4.554 7.890 8.174 41.687

89.224 69.535 30.758 60.931 61.125 311.573

Sumber data : SIAK Kabupaten Jembrana per Desember 2011. Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16 s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 188.985 orang mencapai 62,06%, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut: Tabel 1.12

KECAMATAN NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN Mengurus Belum/Tidak Rumah Pelajar/Mahasiswa pensiunan Bekerja Tangga 24.990 14.285 11.502 509 15.864 6.312 9.511 351 7.211 2.467 3.866 102 16.356 8.631 7.473 234 15.856 9.057 8.086 465 80.277 40.752 40.438 1.661

PNS 1.740 1.287 449 962 1.725 6.163

Komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 1.14 Tabel 1.13

PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN AGAMA KECAMATAN NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

KONGHUCHU

3.816 4.812 5.139 16.361 12.354 42.482

1.063 159 62 2.146 503 3.933

620 33 311 1.372 335 2.671

48.092 64.483 25.241 40.965 47.522 226.303

516 44 3 85 407 1.055

13 0 0 1 0 14

ALIRAN KEPERCAYAAN 4 4 2 1 4 15

3. Kesejahteraan Masyarakat 3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-19


Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Wilayah dan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di kabupaten Jembrana pada rasio sebagai berikut: 3.2

Pertumbuhan PDRB Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase

nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Tabel 1.14 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2010 - 2011 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian 857.113,42 Penggalian 15.849,51 Industri 244.703,82 Listrik dan Air Minum 54.449,25 Bangunan 211.532,26 Perdagangan, Hotel, Retoran 802.114,91 Pengangkutan, Komunikasi 528.851,81 Perbankan /Keuangan 158.883,19 Jasa 403.766,27 Total 3.277.309,44 Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

4

5

903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38

1.045.290,00 20.000,00 323.050,00 73.110,00 273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00 4.039.040,00

% kenaikan 6 15,75 13,08 15,23 17,88 15,50 5,41 7,92 17,71 16,55 12,07

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi di bidang pertanian dan perdagangan masih dominan, menyusul bidang pengangkutan dan bidang Jasa. Terlihat bahwa kontribusi masingmasing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan dalam arti luas. PDRB atas dasar harga konstan, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 seperti pada tabel 1.6 berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-20


Tabel 1.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 PDRB PDRB Tahun Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp) (dalam jutaan Rp) 2007 1.510.512,67 2.475.347,22 2008 1.586.805,71 2.891.658,80 2009 1.663.345,43 3.277.309,44 2010 1.752.327,67 3.604.138,38 2011 1857510,00 4.039.040,00 Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2011

3.3 Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 4,82 %, pada tahun 2010 sebesar 5,35 % kemudian tahun 2011 mencapai 5,62%. Lau inflasi tahun 2009 sebesar 5,57 %, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 4,37 % kemudian tahun 2011 mencapai 4,70%.

3.4

PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2011 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data

PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2011 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp. 14.165.861,28 meningkat menjadi Rp 14.963.382,58 pada tahun 2011.

3.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 5,7.% meningkat menjadi 5,6 % pada tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011


I-21


Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - %KK mikin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 94,30% meningkat menjadi 94,40 % pada tahun 2011.



I-22


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis A.1. VISI Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. A.2. MISI dalam mewujukan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-1


1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi peotensi basis dan pemberdayaan masyarakat. dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sector-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-2


4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat. 5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah

terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. A.3 Tujuan dan Sasaran dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.


II-3


Misi Pertama: Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

No 1

2

3

4 5

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Pertama Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan -

Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. - Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. - Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. - Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. - Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. - Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. - Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi - Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara Dewan sebagai pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam Lembaga yang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan aspiratif. daerah. - Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. layanan kepada kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja peyelenggaraan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. pemerintahan. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan pengelolaan daerah. keuangan daerah. - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan


II-4


6

7

8 9 10 11

daerah. - Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan - Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan pengawasan keuangan daerah. kebijakan kepala - Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan daerah. kebijakan kepala daerah. - Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – penataan peraturan undangan di daerah. perundang – - Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan. undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya. - Meningkatnya frekuensi penegakkan perda. Meningkatkan Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan penataan pemerintah pusat. kelembagaan. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. pengelolaan aparatur - Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. daerah. Meningkatkan - Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, pelayanan umum benar dan transparan. perijinan. - Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. Meningkatkan sistem Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan Pengelolaan tanah aset daerah. pertanahan.

Misi Kedua: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kedua No 1

2 3

Tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

-

Meningkatkan iklim investasi daerah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.

Sasaran Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.


II-5


4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Meningkatkan akses ketahanan pangan. Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.

-

Meningkatnya ketersediaan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan.

-

Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.

-

Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan. Meningkatkan - Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan pengelolaan media massa. komunikasi dan - Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. informatika. - Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. Meningkatkan - Meningkatnya produktivitas pertanian. pengelolaan - Meningkatnya produktivitas perkebunan. pertanian sebagai - Meningkatnya produktivitas peternakan. agribisnis. Meningkatkan - Meningkatnya pelestarian hutan. produksi dan - Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. Melaksanakan - Terwujudnya promosi pariwisata. pengembangan - Terwujudnya penataan obyek wisata. pariwisata budaya. - Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru. Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

-

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.

-

Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

-

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan. -


II-6


Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

No 1

2

3

Tabel 2.3 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Ketiga Tujuan Sasaran Meningkatkan - Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar perluasan dan - Meningkatnya APK dan APM pemerataan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesempatan memperoleh pendidikan. Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional da berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. -

4 5

6

7

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meningkatkan kualitas keluarga berencana

-

-

Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkendalinya mobilitas penduduk. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.


II-7


dan sejahtera. Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial. -

8

9 10 11

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan. Meningkatkan pengembangan kebudayaan. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

-

12 13

14 15

Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jembrana. Menigkatkan pengelolaan data elektronik Meningkatkan kualitas ketransmigrasian.

Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi da kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

-

Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

-

Meningkatnya minat baca. Meningkatnya perpustakaan keliling. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.

-

Meningkatnya kualitas data elektronik Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

-

Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

No 1

Tabel 2.4 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Keempat Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana -

Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang


II-8


prasarana publik.

2

Meningkatkan pengelolaan perumahan. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah. Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. -

3

4

5

baik. - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. - Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. - Meningkatnya penyediaan air baku. - Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. - Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. - Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Misi Kelima: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

No 1

2

Tabel 2.5 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kelima Tujuan Sasaran Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

-

Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang

-

-

-

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara


II-9


demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisifasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

3

4

5

dan diskusi politik.

-

Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

A.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan A.4.1 Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-10


tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir. A.4.2 Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2011 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor. 06. Tahun 2010 dan Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan oleh Bupati Jembrana sebagai berikut :


II-11


BUPATI JEMBRANA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Putu Artha Jabatan : Bupati Jembrana Pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Negara, 18 Maret 2011


II-12


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA SASARAN STRATEGIS 1

2

1

Sekretariat Daerah

1.1

Bagian Pemerintahan

INDIKATOR

TARGET

3

4

Meningkatnya Persentase peningkatan 10% Pegembangan Sistem Pegembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Jumlah Buku LKPJ dan LPPD

1.2

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

120 Buku

( Rp ) 6

5

Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Peringatan Persentas peningkatan 10% Hari-Hari Besar dan pelaksanaan Peringatan HariBersejarah Nasional Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Jumlah Pelaksanaan Peringatan 15 Kegiatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Meningkatnya Kerja Sama JPersentase Pelaksanaan 90% dengan Pemerintah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Daerah/Kota di Luar Negeri

Program Masyarakat

Pembinaan

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama 2 Daerah/Kota dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Tertatanya Nama-Nama Rasio Nama-Nama Rupabumi di 80% Rupabumi di Kabupaten Kabupaten yang tertata Jumlah Nama-Nama Rupabumi 1 Paket di Kabupaten Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Kegiatan Pelembagaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Pengembangan Informasi dan Unsur Rupabumi

Terlaksananya Pemeliharaan Frekuensi Pemeliharaan 1kali Sertifikasi ISO/SNI Sertifikasi ISO/SNI Jumlah sertifikat yang 1 Sertifikat didapat Meningkatnya Pembinaan dan Tertatanya Organisasi dan 16 SKPD Pengembangan Aparatur Sistem Prosedur Kerja

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan -ISO 9001-2000

50.700.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

39.787.000

364.091.000

Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah


157.500.000

33.000.000

II-13

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah SKPD yang tertata

16 SKPD

Terpenuhinya Dokumentasi Jumlah Dokumentasi 3 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Produk Hukum Undangan Jumlah Dokumentasi 3 Himpunan Peraturan Perundang- Produk Hukum Undangan Meningkatnya Persentase Keserasian/ 90% Keserasian/Keharmonisan Keharmonisan Produk Produk Hukum Daerah Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan yang Baru, Lebih Tinggi dan antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Jumlah produk Keserasian/ 10 Produk Keharmonisan Produk Hukum Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Kapasitas Sumber Aparatur Dapat Memahami 40 Orang Daya Aparatur tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Aparatur Dapat Memahami 40 Orang tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Meningkatnya ketersediaan Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah yang tersusun Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Daerah yang tersusun Meningkatnya pendataan Julah kasus yang 3 Kasus Masalah-Masalah Hukum dan terselesaikan Ham Pemerintah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hukum yang Berlaku Julah kasus yang 3 Kasus terselesaikan Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.3

Pedoman Penyusunan dan Petunjuk Penataan Organisasi, Penataan Sistem, Metode dan Prosedur Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Penataan PeraturanperundangUndangan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

85.333.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

35.443.000

- Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap Peraturan PerundangUndangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Penegakan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

23.186.000

322.258.000

- Penyusunan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

711.242.000

Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM

Persentase Pembinaan dan 20% Pengembangan Aparatur


Tambahan Aparatur yang 45 Orang faham Perancangan Produk Hukum dan Kerjasama Daerah

Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Perancangan Produk Hukum Daerah dan Kerjasama Daerah

38.464.000

Bagian Kepegawaian


II-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya ketersediaan Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Persentase tambaan 20% Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi Terselesaikannya Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Jumlah tambaan Aparatur 325 Orang dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah tambahan pegawai 300 Orang mendapat Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Kenaikan Pangkat Jumlah Kenaikan Pangkat PNS PNS Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Terlaksananya pengurusan Jumlah pegawai Pensiun pension PNS PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah pegawai Pensiun PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Terlaksananya Seleksi Jumlah Penerimaan CPNS Penerimaan CPNS

1.4

600 Orang 600 Orang 339 Orang 339 Orang

- Penataan Pensiunan PNS

160 Orang


448.343.770

720.208.044

24.754.105

30.272.636

676.311.850

181.705.225

Jumlah Penerimaan CPNS 160 Orang

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jangka waktu Sewa Sarana 12 Bulan Mobilitas

Programpelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Bahan Premium dan Solar

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1.480.500.000


Jumlah Bahan Bakar Premium dan Solar Tersedianya Nasi Kotak, Snack, dan Prasmanan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.386.996.000


Tersedianya Nasi Kotak, 200 Kali Snack, dan Prasmanan Kegiatan Waktu Rapat-Rapat 12 Bulan Konsultasi/

- Penyediaan Makanan dan Minuman Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.238.000.000

Waktu Konsultasi/

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Bagian Umum Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Bakar 48 Unit Kendaraan 48 Unit Kendaraan 200 Kali Kegiatan

Rapat-Rapat 12 Bulan

Jumlah Gedung terpelihara

Kantor 6 Jenis

Jumlah Gedung Kantor 6 Jenis terpelihara Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kegiatan 240 Kali Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Dialog/Audensi dengan Kepala Daerah Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


1.592.100.000

467.920.000

138.768.600

II-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana Frekuensi Kegiatan 240 Kali Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Meninkatnya frekuensi frekuensi Koordinasi 71 Kali Koordinasi dengan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Daerah Lainnya Lainnya frekuensi Koordinasi dengan 71 Kali Pemerintah Daerah Lainnya

1.5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.000.000.000

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kunjungan Kepala Daerah Negara

Penerimaan 24 Kali Kerja Pejabat


frekuensi Kunjungan Negara


Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen Negeri

165.025.000

Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Terlaksananya Upacara Jumlah paket Upacara 31 Paket Keagamaan Kewajiban Pemkab Keagamaan di Jembrana Jembrana Maupun di Luar Kab. Jembrana

Pengembangan Budaya/Pelestarian Aktualisasi Adat Daerah

Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Pengembangan Nilai Budaya/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah peserta 25 Orang Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Terlaksananya Pemantauan dan Frekuensi Pemantauan dan 4 kali Evaluasi Pembangunan Ekonomi Evaluasi Pembangunan di Kab. Jembrana Ekonomi di Kab. Jembrana 1.6

Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Nilai dan Budaya

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab

514.500.000,00

20.500.000,00

84.665.466,00

Bagian Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Meningkatnya 5% Pendapatan Asli Daerah frekuensi Penyebaran SPKS 12 kali Pajak Hotel dan Restoran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyebaran SPKS Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah rancanga Peraturan 1 Buah Perpajakan Daerah yang Lengkap dan Tersedianya Sistem Aplikasi PBB-BPHTB

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Frekuensi Kegiatan Gebyar 1 Kali PBB

Kegiatan Gebyar PBB

Frekuensi Peningkatan 12 kali Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah


9.654.600,00 50.000.000,00

3.996.000,00

17.980.100,00

II-16

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah PBB

Tersusunnya Laporan Bulanan PAD dan PBB 1.7

lokasi

Sosialisasi 5 Lokasi

Kegiatan Sosialisasi PBB

Jumlah orang mengkuti 200 Orang Orientasi Perpajakan

Kegiatan Orientasi Perpajakan

Julah bulan Laporan 12 Bulan Bulanan PAD dan PBB

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bulanan

65.531.000,00 21.147.000,00 99.953.665,00

Bagian Keuangan Meningkatnya pengembangan pengelolaankeuangan

Persentase peningkatan pengembangan pengelolaankeuangan Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2010 Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Jumlah jaringan Sistem di Masing-Masing SKPD

10% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Perbup, 100 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Apbd 100 Buku

1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Jaringan

37 Jaringan

Jumlah Aparatur Pemerintah 100 Orang Daerah dalam Penyusunan APBD Jumlah Aparatur Terdidik 150 Orang dan Terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Terdidik 100 Orang dalam Penyusunan Laporankeuangan Meningkatnya Pembinaan & Persentase Pembinaan & 100% Fasilitas Pengelolaan Keuangan Fasilitas Pengelolaan Kab/Kota Keuangan Kab/Kota

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) Orientasi SDM Aparatur tentang Penyusunan APBD

105.746.300,00

133.312.200,00

98.690.500,00

83.282.500,00 86.954.500,00 83.282.500,00 175.000.000,00

296.000.000,00 29.547.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

46.877.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pertanggungjawaban APBD

22.947.500,00

Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


II-17

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah SKPD yang memiliki 37 SKPD Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Meningkatnya Pengembangan Persentase Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Prognosis 100 Buku Realisasi Anggaran MasingMasing SKPD 1.8

452.080.070,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Bagian Perlengkapan Meningkatnya Penataan Rasio kepemlkan tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meningatnya sarana aparatur yang memenuhi syarat

50%

Waktu Penataan 12 Bln Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase sarana aparatur 80% yang memenuhi syarat Jumlah 2 Jenis Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor, Jumlah 5 Jenis Pengadaanperalatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaa mobuler 6 Jenis

2.

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaanperalatan Gedung Kantor - Kegiatan Pengadaan Mobeleur

Meningkatnya Pengembangan Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Pengelolaan Keuangan Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah SKPD Kabupaten Jembrana Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Waktu pengelolaan 12 Bln Manajemen Aset/ Sekretariat DPRD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

420.400.000

37.500.000 998.800.000 28.500.000

-

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

80.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/

619.397.700

Frekuensi jaring Aspirasi Masyarakat

540 Kali

Kegiatan Reses

Terlaksananya Peningkatan Frekuens Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Kapasitas Pimpinan dan DPRD Anggota DPRD

114 Kali

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya Sosialisasi Frekuens Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-

20 Kali

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


432.000.000 1.488.990.000

319.000.000

II-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana Undangan

3.

Terlaksananya Kunjungan Kerja Frekuensi Kunjungan Kerja 201 Kali Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat-Rapat, Frekuensi Rapat-Rapat, 423 Kali Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat Paripurna Pelantikan Bupati dan Wakil 1 Paket Istimewa Pelantikan Bupati dan Bupati Wakil Bupati Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Kelautan

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan - Kegiatan DAK Pertanian Untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Kegiatan Pengembangan

- Jumlah Jalan Usaha Tani 4.766 M2 (JUT) yang Dapat Dipelihara

Meningkatnya Keanekaragaman '-Jumlah Jaringan Irigasi Sumber Daya Pangan Tingkat Usaha Tani (Jitut) yang Dapat Dipelihara

Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu

Meningkatnya Produktivitas Pertanian

Meningkatnya Produktivitas Perkebunan

Meningkatnya Produktivitas Peternakan

2.000 M3

Prosentase Ketersediaan 15% Saprodi Luas Sawah yang Mendapat 116 Ha Bantuan Pupuk Organik Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Ketersediaan Sapronak

2.489.722.000

Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

218.694.950

4.837.705.000

596.195.000

- Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

232.300.000

- Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

300.000.000

5 Klp

-Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao)

90.000.000

25%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak -Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

100% 100% 5 Klp

frekuensi Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Meningkatnya Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok Ternak 6,11% Ternak yang Mendapat Bantuan yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Sarana Peternakan Jumlah Kelompok Ternak 6,11% yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Meningkatnya Pelestarian Hutan Ketersediaan Dokumen 1 Dok Pembangunan Hutan Desa Ketersediaan Dokumen Pembangunan Hutan Desa

947.571.000

1 Dok

100.229.500

-Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan -Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa


24.000.000

II-19

Pemerintah Kabupaten Jembrana Berkurangnya Rasio Hutan yang Frekuensi Pembinaan 25 Kali Rusak Peredaran Hasil Hutan Jumlah Dokumen 1 Dok Rehabilitasi Lahan dan Hutan Jumlah Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Frekuensi Operasi 120 Kali Pengamanan Hutan

Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap

Frekuensi Operasi Pengamanan Hutan

120 Kali

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

20%

Frekuensi Penyediaan/ 1 Kali Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya

Meningkatnya Jumlah TPI Terpelihara

4.

-Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8.500.000

-Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.268.815.900

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -Kegiatan Operasi Terpadu Penaggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah TPI Terpelihara

35%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

35%

Jumlah TPI Terpelihara

1 Unit

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan

45%

Ketersediaan Data Statistik Perikanan

1 Dok

-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap -Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan -Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan -Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

1 Unit

35% 35% 1 Dok 1 Dok

43.170.000

210.500.000

649.190.000

104.000.000 851.500.000

71.500.000 20.500.000

350.000.000

Dinas Pekerjaan Umum


II-20

Pemerintah Kabupaten Jembrana Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah SPJ yang Diselesaikan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Meningkatnya Pembangunan Gedung Kantor

650 Lembar 20 Unit 74 Jenis

Jumlah Rumah Jabatan yang 1 Paket Dibangun Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun

Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas 22 Unit dan Alat-Alat Operasional yang Terpelihara Meningkatnya Kenyamanan dan Jumlah Pembangunan 3 Paket Keindahan Kota Saluran Drainase/GorongGorong Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Jumlah 11 Km=Hotmix Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 10 Km=Lapen Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 12 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Meningkatnya kualitas Rawa dan Jumlah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Lainnya Jumlah jaringan irigasi

2 Paket

Meningkatnya Kesehatan dan Jumlah Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Meningkatnya Partisipasi Jumlah Rekonstruksi Kanal Masyarakat dalam Permukaan Penanggulangan Banjir Jumlah Rekonstruksi Kanal Permukaan

4 Paket

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

2 Paket

4 Paket 1 Paket 1 Paket

dan Jumlah 4 Paket Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah 4 Paket

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Pembangunan Saluran Drainage/GorongGorong

10.000.000,00

25.000.000,00 1.400.000.000,00

252.500.000,00 683.455.000,00 964.512.000,00

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

631.800.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

631.800.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengendalian Banjir

2.882.075.000,00

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembangunan /


700.980.000,00

700.980.000,00

700.980.000,00

II-21

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya Pembangunan Jumlah Rekonstruksi Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Jumlah Rekonstruksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tercapainya Penyediaan Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Sanitasi Dasar Masyarakat Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat 5.

Peningkatan Infrastruktur 6,9 Km.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6,9 Km.

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Paket 1 Paket

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Meningkatnya kestersediaan obat Jenis obat dan perlengkapan 29 jenis dan pelengkapan Tersedianya Obat dan Jumlah Obat P3K 19 Jenis Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan perlengkapan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.460.000.000,00

713.020.000,00

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Meningkatnya Masyarakat

Jumlah Obat Emergency

10 Jenis

Jumlah Klaim Jasa Pihak Ketiga

1 Paket

Persentase Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan AJumlah Obat-Obatan

90%

Jumlah Meja Kerja

132 Buah

Kesehatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu

Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

131 Jenis

6 Puskesmas

Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas Melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK Jumlah Pelayanan UKS

6 Puskesmas

Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah Jumlah Pelayanan P3K

32 Sekolah

88.000.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

6.671.160.300,00

Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

8.941.480.000,00

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.187.659.000,00

51 Desa 328 Posyandu 24 TK

120 Kali

Jumlah Pembinaan Ke 24 Kali Puskesmas Kesehatan dan Praktik Swasta

Upaya Masyarakat

Kesehatan

Peningkatan Penanggulangan Kesehatan


174.074.500,00

dan Masalah

II-22


6.

Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 - 2008

Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008 Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Jumlah Pemulangan Orang Terlantar

120 Orang

Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Jumlah Penduduk Miskin Lanjut Usia yang Mendapat Bantuan Kebutuhan Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

120 Orang

Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

30.000.000,00

699.091.500,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.361 Orang

Jumlah Sarana Prasarana 4 Unit Lalu Lintas yang Diadakan Jumlah Halte yang 15 Unit Dipelihara Jumlah Traffic Light, Warning 1 Paket Light dan Counter Down yang Dipelihara

Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

244.310.000

Terlaksananya Pengendalian -Jumlah Kegiatan Wtn yang 1 Kali Disiplin Pengoperasian Angkutan Dilaksanakan Umum di Jalan Raya

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

13.311.000

Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Jumlah Bahan Baku dan di Bidang Perhubungan Blangko Penunjang Kegiatan Perijinan yang Diadakan Terlaksananya Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Ketertiban LLA yang Angkutan Diadakan Jumlah Blangko yang Dicetak Terlaksananya Pemilihan dan Frekuensi Kegiatan Lomba Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Supir/Juru Mudi/ Awak Teladan (Akut) Kendaraan Angkutan Teladan

12 Jenis

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

112.000.000

96 Kali

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

19.700.000

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Teladan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.500.000

Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

15.000.000 89.600.000

4 Jenis 1 Kali

Terlaksananya Pengadaan Jumlah Rambu-Rambu Lalu 63 Buah Rambu-Rambu Lalu Lintas Lintas yang Diadakan

7.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001- 2008) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Panjang Marka Jalan yang 247m2 Diadakan Jumlah Sistem Informasi dan 1 Paket Komunikasi yang Dikembangkan Terlaksananya Sosialisasi Frekuensi Sosialisasi 5 Kec (51 Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan dan Desa/Kelurahan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemkab yang ) Dilaksanakan Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 62 Kali Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 30.446 Kali Informasi Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

40.100.000

Pengadaan Marka Jalan

34.580.000

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

260.004.000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

139.023.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

718.869.800


109.720.000

II-23


Meningkatnya Produktifitas dan Jumlah Unit Usaha Industri pengolahan Hasil Pertanian

Frekuensi Bintek 4 Kali Pengolahan Hasil Pertanian :

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Memanfaatan Sumber Daya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Pelaksanaan Frekuensi Peredaran Produk 8 Kali Perlindungan Konsumen dan yang Dijual di Pasar Pengawasan Perdagangan Frekuensi Peredaran 8 Kali Produk yang Dijual di Pasar

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Meningkatnya Pendapatan dan Frekuensi Pameran 7 Kali Kesejahtraan Pengerajin di Kab. Industri Kecil di Kabupaten , Jembrana Propinsi dan Daerah Lainnya

Program Peningkatan Efiseinsi dalam Negeri.

Meningkatnya Stabilitas Standar Frekuensi Standar Harga 96 Kali Harga Sembilan Bahan Pokok Sembilan Bahan Pokok

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri

Meningkatnya Peran Umkm dalam Perekonomian Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil, Menengah

.- Umkm Formal Meningkatnya Sebanyak

15 Umkm

Meningkatnya Wirausaha Baru

- Tumbuhnya Wirausaha 300 Or Baru Meningkat Sebanyak 10 % Meningkatnya Serapan Tenaga Tenaga Kerja yang 570 Or Kerja Pada UMKM Diserap Meningkat Sebanyak 2 % Meningkatnya Peran Koperasi Penumbuhan Koperasi 5 Kop dalam Perekonomian Daerah Baru Sebanyak 2 %

8.

- Prosentase Koperasi Aktif 5 Kop Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun

Jumlah Sekolah yang di Rehab

51 Sekolah

Meningkatnya Sarana Prasarana Jumlah Perpustakaan yang Pendidikan Dibangun

41 Sekolah

Terwujudnya Lomba-Lomba Pendidikan Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Jumlah Lomba-Lomba Pendidikan jumlah Kinerja Kepala Sekolah yang dinilai

2 Mapel

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun

Jumlah Kepala Sekolah SD 184 Sekolah yang Dinilai Kinerjanya Jumlah Pembangunan 2 SMPN, Gedung Sekolah, Ruang Perpus Takaan, Pagar Alas Sekolah dan Penataan Halaman

26 Sekolah

25.000.000

20.000.000

416.409.500

10.000.000

70.000.000

Program Peniongkatan Kualiats Kelembagaan Koperasi - Pembinaan , Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Lomba-Lomba Olimpiade Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Pembangunan Gedung Sekolah


170.180.000

11.638.945.000,00

11.865.970.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 46.166.400,00 3.503.400.000,00

II-24

Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun Pelaksanaan Kegiatan Ujian Akhir SMP. SMA, SMK 9.

Pengadaan Mobiler 18 SMP, 11 Pengadaan Meubelair SMPN,SMAN,SMK SMAN, 3 SMKN Jumlah Kegiatan Ujian Akhir 1 Tahun Ujian Akhir SMP, SMA, SMK SMP. SMA, SMK

1.217.650.000,00 26.640.000,00

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Pelayanan - Jumlah Penduduk Ber-Ktp 71.686 Orang Dibidang Administrasi Jembrana yang Kependudukan dan Catatan Sipil Diasuransikan - Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan

Meningkatnya Pelayanan Hubungan Industrial

- Jumlah Masyarakat yang Masuk Pulau Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk yang Dapat di Kendalikan - Jumlah Masyarakat yang Diberi Sosialisasi - Jumlah KTP Elektronik yang Dicetak - Jumlah Orang yang Mendapat Informasi Bursa Kerja - Jumlah Tenaga Kerja yang Dapat Ditempatkan - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

26.020 Lembar - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 14.400 Orang - Pengendalian Mobilitas Penduduk 51 Desa

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 200.000 Keping - Penerapan E-KTP 320 Orang

- Penyebaran Informasi Bursa Kerja

200 Orang

- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 60 Perusahaan - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

400.000.000,00

19.370.000,00 93.000.000,00 5.000.000,00 35.480.000,00 5.328.000,00

1500 Orang

- Jumlah Perusahaan yang Terlindungi dan Diawasi terhadap K3

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 24 Perusahaan - Peningkatan Pengawasan , Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 720 Orang

1.542.030.000,00

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketransmigrasian 10.

- Jumalah Calon 25 Kk Transmigrasi yang Dapat Disuluh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

- Penyuluhan Transmigrasi Regional

Meningkatnya Ketersedian Dokumen RTRW

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Meningkatnya Rasio Aparatur yang Memiliki Keterampilan Perencanaan

Persentase Ketersediaan Dokumn RTRW

100%

Jumlah Rancangan RTRW

1 Bh

Presentase Sdm Aparatur 80% yang Memiliki Keterampilan Perencanaan Frekuensi Diklat 6 Kali Jumlah Peserta Lulus Diklat 100 Or


5.328.000,00 24.975.000,00

176.600.000,00

361,978,000

133,798,000 99,671,000 34,127,000

II-25

Pemerintah Kabupaten Jembrana Perundang-Undangan Meningkatnya Persentase Persentase Ketersedioaan Ketersediaan Data/Informasi Data/Informasi Untuk Untuk Perenanaan Pemangunan Perenanaan Pemangunan

Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Jumlah Paket Hasil Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

90%

Program Pengembangan Data/ Informasi

490,336,000

1 Paket

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

122,036,000

100 Buku

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK

96,300,000

90 Buku 100 Buku 150 Buku 90%

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Sosial Budaya

75,000,000 75,000,000

Jumlah Tambahan Pegawai 10Or yang Menguasai Teknis Perenanaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

276,607,500

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

198,413,500

Kegiatan Monev Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9,820,000

100%

Ketersediaan Dokumen 6 Buah RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Laporan 750 Buku Capaian Kinerja Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan PerundangUndangan Jumlah Buku Hasil Monev 150 Buah

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi

122,000,000

Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Ekonomi Jumlahpaket Hasiil Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Sosia Budaya Frekuensi Monev

50% 1 Paket 50% 86 Kali

Jumlah Paket Hasil 1 Paket Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

34,127,000

68,374,000

156,786,000

Kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten


156,786,000 61,050,000 10,355,000

50,695,000

II-26

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana 2011 Meningkatnya Persentase Persentase Ketersediaan Ketersediaan Data Potensi Data Potensi Sumber Daya Sumber Daya Sarana Prasarana Sarana Prasarana Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan

80%

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah

188,950,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen

37,900,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana

37,642,500

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos

37,927,000

Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos 12.

37,981,000

37,499,500

Inspektorat Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Direviu.

1 Paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Reviu Laporan Keuangan

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip yang Dievaluasi Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

2 Paket

Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

72 Kali

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

12 Laporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Termasuk Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan

Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN

Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas

72 Kali


13.650.000,00

128.400.000,00

II-27

Pemerintah Kabupaten Jembrana Kepala Daerah

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan yang Taat terhadap Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN


13.

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan GDN

12 Laporan

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

24 Kali

Frekuensi Kormonev Apbd Tahun 2011

12 Kali

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Orientasi Sistem Pengendalian Internal

Jumlah Pelaksanaan Kormonev Inpres No. 5

2 Paket


2 Paket

Meningkatnya Kualitas Aparatur Jumlah Peserta yang Pemerintah Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

108.240.000,00

101.400.000,00

93.600.000,00

41.861.000,00

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Persampahan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

100 Orang

Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair

1 Paket

100 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Pemantauan Kualitas Lingkungan

205.900.000

873.950.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

107.000.000

- Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi


98.500.000

II-28

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Fasilitas Penunjang Penyedian Fasilitas RTH Penunjang RTH 14.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Terpenuhinya Sarana Pesentase Sarana Pengolahan Arsip dan Dokumen Pengolahan dan Penyimpanan Arsip - Jumlah Rak Katalog yang Dibeli -

Terpenuhinya Sarana Pemeliharaan Rutin Maupun Berkala Arsip dan Dokumen

Jumlah Box File yang Dibeli - Jumlah Kertas Samson Kraf yang Dibeli Persentase Ketersediaan Sarana Pemeliharaan Arsip/ Dokumen Daerah -Jumlah Vacume Cleaner yang Dibeli

Terpenuhinya Sumber Daya Persentase Terlaksananya Manusia yang Berkualitas dalam Bimtek Pengelolaan Pengelolaan Kearsipan Kearsipan -Jumlah Sasaran SDM yang di-Bimtek Tersedianya Koleksi Bahan Persentase Terpenuhinya Pustaka Perpustakaan Umum Koleksi Buku-Buku Kabupaten Perpustakaan Umum Daerah -Jumlah Bahan Pustaka yang Dibeli Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Prasarana Perpustakaan Kabupaten yang Tersedia dalam Setahun -Jumlah Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca yang Dibeli Terpenuhinya Sarana Persentase Ketersediaan Pengelolaan Data Elektronik Sarana Pengelolaan Data Elektronik -Jumlah Kelengkapan Komputer yang Dibeli 15.

1 Paket

100% 1 Buah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan RTH Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah -Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

178.960.750 Rp. 7.320.000,-

200 Buah 200 Buah 100% 1 Unit 90% 100 Orang 80% 3 Paket 80%

22 Buah 80% 10 Buah

Program Pemeliharaan Rutin/ Rp. 6.400.000,Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Rp. 19.681.000,Pelayanan Informasi -Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan -Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perustakaan Umum Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -Pengembangan Pengolah Data Elektronik

Rp. 30.100.000,-

Rp. 34.797.400,-

Rp. 4.150.000,-

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menigkatnya Kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Mantapnya Pemberdayaan - Jumlah Tersusunnya Pemerintahan dan Kelembagaan Apbdesa Sesuai Peraturan Masyarakat Desa Perundang- Undangan - Jumlah Pemanfaatan DAU Desa Mantapnya Sistem - jumlah desa/kelurahan ikut Pembangunan Partisipatif lomba Masyarakat - jumlah desa/kelurahan ikut lomba

90%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

41 Desa

- Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Apbdesa

41 Desa

- Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa 4.941.700,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 173.561.000,00 Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan

5 Kecamatan 5 Kecamatan


5.211.500,00

II-29

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan Meningkatnya Keberdayaan - Jumlah Penerapan Ttg Kelembagaan Usaha dan Sosial Oleh Masyarakat Ekonomi Masyarakat - Jumlah Penerapan Ttg Oleh Masyarakat - Jumlah Kelas Pokmas

16.

5 1 Desa/Kel

Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah

5 1 Desa/Kel

- Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

7 Kelompok

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

7 Kelompok

- Pemasyarakatan/ Penyebaran Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG) - Penilaian Kelas Pokmas

2.379 Pokmas

- Jumlah Pembinaan Posyandu Meningkatnya Keberdayaan Jumlah Tertib Manajemen Kelembagaan Usaha dan Sosial Usaha dan Administrasi Ekonomi Masyarakat Bumdes Jumlah Tertib Manajemen Usaha dan Administrasi Bumdes Meningkatnya Partisipasi - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat dalam Pembangunan - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

328 Posyandu

Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Dinamis

41 Bumdes

- Bimbingan Teknis (Bintek) Posyandu Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

41 Bumdes

- Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

1.580 Orang

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (PNPM MP) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

20 KK 249 Br/Lingk.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

5 Kecamatan

PAP - P2SPP

- jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah Kecamatan ketrsediaan Kecukupan Pangan dan Gizi I Tingkat Keluarga Jumlah Ketersediaan Pangan dan Gizi Meningkatnya Peran Pelaku Pemantapan Ketahanan Pangan Kantor Pendidikan dan Pelatihan

5 Kecamatan

Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Jumlah Tenaga - Jumlah Peserta yang Terampil Melalui Peningkatan Lulus Diklat Menjahit Kualitas/ Keterampilan Penduduk di Kabupaten Jembrana

20 Org

-Program Pendidikan Non Formal Diklat Menjahit

Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Terampil di Pemkab Jembrana

40 Org

-Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan

- Jumlah Calon PNS Daerah yang Lulus Diklat Prajabatan

5 Kecamatan


- Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan Diversifikasi Pangan dan Gizi

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan


3.000.000,00

12.135.000,00 28.150.450,00 21.560.000,00

23.100.000,00 170.200.000,00 52.400.000,00 42.680.000,00 238.253.950,00

8.755.000,00

9.330.100,00

25.697.475

276.565.750

II-30

Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah - Jumlah Aparatur yang 50 Org Lulus Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT 17.

130.192.500

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Meningkatnya Pengawasan dan Jumlah Reklame yang Penertiban Reklame Sesuai Aturan

1.200 Bh

Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Reklame

4.725.000

Meningkatnya Pendataan Perijinan Dilapangan

220 Orang

Peningkatan Pendataan Perijinan

2.880.000

9.211 Bh

Peningkatan Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan Ijin yang Masuk

Jumlah Pengusaha yang Memiliki Ijin

Meningkatnya Verifikasi terhadap Jumlah Permohonan Ijin Permohonan Ijin yang Masuk yang Diverifikasi

18.

-Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Meningkatnya Peran Perempuan Jumlah peserta Workshop 35 Orang dalam Pengambilan Keputusan

945.000

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana

250.950.000

139.000.000

Jumlah peserta Workshop

35 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Program KB

Jumlah Kesertaan Ber KB

- Spanduk I8 Buah

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Persentase ketersediaan -304 Kelompok Program Pembinaan Peran Dana Operasional Kelompok KB Serta Masyarakat Dam Bentuk KB dan Kegiatan Lomba KB/ Kr yang Mandiri

9.000.000

- Banner I5 Buah

-Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB - 274 Pengembangan Bahan Kelompok Bkb Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

19.

Meningkatnya Pelayanan Julah kelompok Keluarga Berencana dan Kesetaraan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Lama Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

12 Bulan

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda )

Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningakatnya Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasa Kebangsaan dan Bela Negara

Lama Peningkatan 12 Bulan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Lama Pengetahuan Linmas 20 Hari tentang Fungsi Linmas

Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Masyarakat

jumlah Tenaga Narasumber 10 Orang Wasbang, Bela Negara dan Diskusi Politik

Peningakatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik

Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas


87.300.000

369.065.000,00

60.000.000,00 124.887.500,00 23.290.000,00

II-31

Pemerintah Kabupaten Jembrana Terwujudnya Pendataan Infrastruktur Daerah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana 20.

Persentase Terdatanya 90% Infrastruktur Daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum Waktu Peningkatan 10 Hari Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana

24.010.000,00 63.055.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Kendaraan yang Ditangani Melalui Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Operasi Peraturan Daerah dan Patroli Penegakan Perda Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Aparat yang Disediakan Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Aparat yang Disediakan 21.

Pemutahiran Data Infrastruktur Daerah ( Parpol, Ormas, LSM dan Forum ) Sosialisasi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

2 Item 16 Unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

130 Berkas

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

130 Berkas

Penyidikan Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan

10.000.000 87.000.000

65.000.000

360 Kali

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah. 1 Jenis Kegitan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

65.000.000

1 Jenis Kegitan Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja.

18.970.000

Rumah Sakit Umum Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan - Terlaksananya Pelayanan Pemulihan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Meningkatnya Jumlah Obat Obatan yang Diadakan di RS Meningkatnya Pelayanan Pada Pasien

5 Paket

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5 Paket

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.598.485.000,00

3 Paket

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4.649.523.666,00

- Terpenuhinya Kebutuhan 5 Paket Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Perlengkapan RS

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS RS Jiwa/ RS Paru-Paru RS Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur,Ruangan Pasien, Laundry,Ruang Tunggu Dll)


379.502.352,00 7.039.358.772,00 215.768.000,00

II-32



II-33


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2011. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja .Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-1


pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Bappeda dan PM dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). Sasaran pada RPJMD atau sasaran Kabupaten Jembrana yang hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari capaian sasaran kegiatan. 2) Sasaran pada RPJMD atau Kabupaten Jembrana yang didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama.

RPJMD

Sasaran:

“Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah” Indikator Kinerja :

Persentase peningkatan kelembagaan perencanaan Daerah.

Pembangunan

Sasaran :

“Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah” Indikator Kinerja :

Persentase peningkatan kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-2


Skema 3.1 Sasaran Kabupaten Jembrana sama dengan sasaran Kegiatan

Sasaran : Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja : Persentase kersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Meningkatnya Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Indikator Kinerja :

Skema 3.2 Sasaran Kabupaten Jembrana didukung oleh beberapa sasaran Kegiatan Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =

Realisasai X 100% Rencana


III-3


Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat

Rencana – ( Realisasai –Rencan ) X 100%

capaian =

Rencana

B. Analisis Pencapaian Kinerja B.1 Misi I. Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan. Misi Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan dilaksanakan melalui urusan : 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan 3) Pertanahan. B.1.1 Perencanaan Pembangunan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 Capaian Kinerja 3

No

Indikator

1 1.

2 Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

1

2.

Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

1

3.

Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

5

4.



100

III-4


Sasaran pada urusan Perencanaan Pembangunan yang terkait dengan misi Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan pada tahun 2011 adalah: 1). Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan 3). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi B.1.1.1 Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Meningkatnya

persentase peningkatan kelembagaan perencanaan

Pembangunan Daerah dilakukan melalui Program Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menunjang Program Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui Kegiatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. Bentuk pekerjaan pada Kegiatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana adalah Diklat Peningkatan Kemampuan Aparat Perencana Di Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Diklat Peningkatan Kemampuan Aparat Perencana Di Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) dilaksanakan dari tanggal, 21 s/d 22 Pebruari 2011 bertempat di Kantor Diklatda Kabupaten Jembrana. Peserta Diklat sebanyak rencana 100 Orang realisasi 100 Orang (100 %) dan petugas-petugas Renstra pada masing-masing SKPD sebanyak 2 (dua) orang, Nara sumber sebanyak 2 Orang berasal dari Dirjen Bangda Kementrian Dalam Negeri. Sumber dana Pembiayaan Diklat peningkatan Kemampuan teknis Aparat perencana di bidang penyusunan renstra dari APBD Kabupaten Jembrana TA. 2011 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Bappeda dan PM, Kabupaten Jembrana TA. 2011 sebesar Rp. 34.127.000,( Tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah ). Realisasi sebesar Rp. Adapun tujuan dilaksanakannnya Diklat adalah sebagai berikut :  Memberikan bekal Pengetahuan dalam penyusunan Renstra SKPD bagi Aparat perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.  Menambah jumlah Aparat perencana yang menguasai materi penyusunan Renstra.  Menyamakan persepsi tentang materi penyusunan Renstra sesuai dengan amanat Permendagri 54 Tahun 2010.


III-5


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1) Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

(2) persentase peningkatan kelembagaan perencanaan Pembangunan

(3) 90 %

(4) 90 %

Jumlah pegawai yang memiliki teknis perencanaan

100 or

100 or

Capaian Kinerja (5) 100% 100%

Sasaran Meningkatnya persentase Peningkatan Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah juga dilakukan melalui program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

dengan Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan Diklat Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan Bidang penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dilaksanakan dari tanggal 10 s/de 11 Pebruari 2011 bertempat di Kantor Diklada Kabupaten Jembrana. Peserta diklat sebanyak 100 Orang ( 100% ) dan petugas- petugas Renstra pada masing-masing SKPD sebanyak 2 Orang, nara sumber sebanyak 2 Orang berasal dari BPKP Provinsi Bali. Adapun sumber dana pembiayaan Diklat Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang –undangan Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari APBD Kabupaten Jembrana TA. 2011 sebesar Rp. 34.127.000,- ( Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) realisasi RP. 15.441.250,00 ( 45 % ). Maksud dan tujuan Diklat sebagai berikut :  Memberikan bekal pengetahuan dalam penyusunan LAKIP  Menambah jumlah aparat yang menguasai penyusunan LAKIP  Menyamakan persepsi tentang materi penyusunan LAKIP.


III-6


Tabel 3.3 Capaian Kinerja Meningkatnya persentase Peningkatan Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1) Meningkatnya rasio aparatur yang memiliki keterampilan perencanaan

(2) Presentase SDM aparatur yang memiliki keterampilan perencanaan

(3) 80 %

80%

Jumlah peserta lulus Diklat

100 Or

100 Or

(4)


B.1.1.2 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sasaran Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan pada program Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 terdiri atas 3(tiga) kegiatan yaitu : 1). Musrenbang untuk RKPD, 2). Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan 3). Monetoring dan evaluasi. 1. Kegiatan Musrenbang Untuk RKPD Penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunana

(Musrenbang)

dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya sbb : a. Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Bulan Januari s/d Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana dan kondisi Desa/Kelurahan Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi

dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa

Untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintha Desa/Kerlurahan dan Usulan ke Musrenbang Tk Kecamatan . b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada Bulan Februari – Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. Untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan

dan Usulan ke

Musrenbang Tk Kabupaten : Musrenbang Kecamatan Melaya tanggal 10 Maret 2011, Kecamatan Negara tanggal 9 Maret 2011, Kecamatan Jembrana tanggal 1 Maret 2011, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-7


Kecamatan Mendoyo tanggal 11 Maret 2011. dan Kecamatan Pekutatan tanggal, 8 Maret 2011. c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret setiap tahun. Dilaksanakan Untuk mengasilkan Rangcangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang memuat Rancangan

Kerangka

Ekonomi

daerah,

Prioritas

pembangunan

dan

Kewajiban

daerah,rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Untuk menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kab. APBD Provinsi dan APBDN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda d. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Bali .Bulan Mei tiap tahun. f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei g. Penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Bulan Mei- Juni setiap tahun h. Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) serta PPAS Bulan Juni

setiap tahun.

Rancangan KUA dan PPAS yang telah disiapkan TAPD ( Sekda ) kepada Bupati paling lambat Minggu pertama bulan juni. Rangcangan KUA dan PPAS disampaiakn Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni, untuk dievaluasi oleh Panitia Anggaran

DPRD

bersama TPAD. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS paling lambat akahir bulan Juli. Untuk menyusun Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebagai acuan penyusunan RKA – SKPD i. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS bersama DPRD ( Panitia Anggaran ) palin lambat akhir bulan Juli j. Penyusunan Ranperda APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD, paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran k. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ( KUAPBD ) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Perubahan APBD paling lambat minggu pertama Bulan Agustus. l. Penyusunan RKA dan DPA dalam rangka Perubahan APBD ( DPPA Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), paling lambat minggu ketiga Bulan Agustus. RKA-SKPD yang telah melewati Verifikasi TAPD masuk ke Bagian Keuangan sebagai bahan input Penyusunan


III-8


Ranpeda APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD. Bupati menyampaikan Ranperda APBD kepada DPRD untuk penyempurnaan selama 7 ( tujuh ) Hari kerja pada bulan Oktober,hasil penyempurnaan evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disampaikan akepada Gubernur paling lama 3 hari kerja, setelah evaluasi oleh Gubernur ditetapkan menjadi Perda APBD pada akhir 31 Desember 2011 m. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD paling lambat bulan september ( Tiga bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir . Renacana dokumen yang disusun sebanyak 6 buah, realisasi 6 buah (100%), Alokasi dana pada APBD sebesar Rp 223.413.500,00 realisasi Rp. 203.921.550,00 (91,28%) , efifsiensi anggran sebesar Rp. 19.491.950,00 (8,72%). 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koodinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP Kabupaten) Tahun 2011.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun dan secara bertahap mulai dari; a. Penyusunan Rencana kerja tahunan SKPD ,dan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah Kab.Jembrana. b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana c. Penyusunan Lakip SKPD . d. Penyampaian Bahan Kontribusi untuk Lakip Pemerintah Kabupaten Jembrana bulan Pebruari setiap tahun . e. Penyampaian laporan Capaian Kinerja Oleh SKPD . f. Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah Kab.Jembrana

Maret dan sampai di Menpan dan

Bappenas paling lambat 31 Maret setiap tahun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun pada bulan januari dimulai dari pembuatan Lakip SKPD dan atau Pejabat Eselon II sampai pertengahan Pebruari

dan Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah ( Lakip Kabupaten )

berdasarkan bahan kontribusi LAKIP dari SKPD dengan batas waktun sampai akhir Maret dan disampaikan ke Menpan dan Bappenas paling lambat 31 Maret .


III-9


Rencana 100 buah buku LAKIP Kabupaten, realisasi 100 buah buku (100%), Rencana 50 buah buku LAKIP Bappeda dan PM realisasi 50 buah buku (100%).Alokasi dana untuk penyusunan capaian kinerja sebesar Rp 68.374.000,00 realisasi Rp 55.924.000,00 (81,80%) sisa anggaran Rp12.450.000,00.Dengan demikian , maka penghematan anggran sebesar Rp. 12.450.000,00 atau (18,20%). Faktor-faktor pendukung : 

Kerja tim yang baik



Petunjuk pelaksanaan tersedia lenkap

Hambatan-hambatan : 

Tidak ada

3. Kegiatan Monev Kegiatan pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang akan timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sasaran kegiatan monitoring,evaluasi adalan Kegiatan APBD Kab.Jembrana dan Kegiatan Tugas Pembantuan ( Dana APBN ) Jumlah Kegiatan di masing-masing SKPD tiap tahun berpariasi dan sessuai dengan jumlah SKPD yang ada yaitu Dinas,Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan /Desa. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilaksanakan secara berkala yaitu setiap bulan, tiapTriwulan dan Akhir tahun . Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan dilaksanakan secara berkala yaitu setiap bulan, Triwulan dan Akhir tahun. Lokasi Kegiatan

Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan adalah kegiatan di masing-masing SKPD dan Bagian di Wilayah Kabupaten Jembarana. Sasaran kegiatan monitoring, evaluasi adalan Kegiatan APBD Kab. Jembrana dan Kegiatan Tugas Pembantuan ( Dana APBN ) Tahun 2011 = 65 Sasaran Pembangunan dari 34 SKPD dan 8 Bagian. Dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 alokasi dana untuk Monev sebesar Rp. 9.820.000,00. Realisasi Rp. 0,00 , sisa Rp. 9.820.000,00. Capaian rencana pencetakan buku


III-10


150 buah, realisasi 0 buah. Tabel 3.4 Capaian kinerja Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis (1) Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan

Indikator Kinerja (2) Persentase ketersediaan perencanaan

Target (3)

Realisasi

Capaian Kinerja (5) 100%

dokumen

100 %

(4) 100%

Ketersediaan dokumen RKPD dan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah daerah Jumlah buku hasil laporan capaian kinerja tepat waktu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan Jumlah buku hasil monev

6 buah

6 buah

100%

150 buku

150 buah

100%

150 buah

0

0%

B.1.1.3 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi 1 Penyusunan Masterpan Penanggulanga Kemiskinan Sasaran Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi dilakukan melalui kegiatan: Penyusunan Masterpan Penanggulanga Kemiskinan. Sasaran tersedianya data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah terdatanya fasilitas jalan yang utama dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.036.000,00 realisasi sebesar Rp 112.008.400,00 (91,8%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.027.600,00 (8,2%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi adalah buku data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan penyusunuan progran aplikasi spasial (SIG). Buku hasil kajian


III-11


rencana 30 buah realisasi 30 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Wahana Prakarsa Utama, Malang. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.036.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 30 buku realisasi 30 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data potensi jalan kabupaten jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan program aplikasi untuk mempermudah pencarian data jalan yang dibutuhkan dan kebutuhan perencanaan pembangunan kedepan. Faktor-faktor

yang

mendoronng

keberhasilan

kegiatan

penyusunan

dan

pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ekonmi adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tabel 3.5 Capaian Kinerja Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1) Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

(2) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

(3)

Jumlah paket masterplan kemiskinan

hasil penyusunan penanggulangan

Realisasi (4)

50 %

50%

1 Paket

1 Paket


B.1.1.4 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya 1. Monetoring dan Evaluasi CBD,P2KP dan ND Sasaran meningkatnya keterediaan dokumen perencanaan sosial budaya dilakukan melalui kegiatan Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya. Indikator kinerja utama dari sasaran Sasaran meningkatnya keterediaan dokumen perencanaan sosial budaya adalah adalah Jumlah kegiatan CBD, P2KP dan ND yang di monitoring dan evaluasi di Kabupaten untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya, Input dari kegiatan ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-12


adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.10.355.000,-, hasil dari kegiatan adalah Jumlah Administrasi kegiatan CBD, P2KP dan ND di Kabupaten Jembrana. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator kinerja utama Sasaran Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi adalah Prosentase Desa Pekraman yang mendapatkan Pembinaan Program Kemitraan Replikasi P2KP. Keluaran dari Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Desa Pekraman yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan bedah rumah dan dana bergulir melalui program kemitraan Replikasi P2KP untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program

Perencanaan

Sosial

Budaya

dengan

kegiatan

Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.60.500.000,-, hasil dari kegiatan adalah Laporn kegiatan pembiaan. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD / Instansi lain dalam penyediaan data. 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran koordinasi penganggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2011 adalah mengetahui prosentase keluarga miskin yang tertanggulangi sebanyak ( 40%) Indikator kinerja utama adalah Jumlah RTM yang tertanggulangi di Kabupaten untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2011, Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.50.695.000,-, hasil dari kegiatan adalah Berkurangnya KK miskin di Kabupaten Jembrana. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD / Instansi lain dalam penyediaan data. Tabel 3.6 Capaian Kinerja Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sosial Budaya Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya

(2) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya

Target (3)

50 %

Realisasi (4) 50%



III-13


Jumlah frekuensi Monev Jumlah desa pekraman yang dibina administrasi P2KP Replikasi Jumlah aket hasil koordinasi

86 kali 64 desa

86 kali 64 desa

100% 100%

1 paket

1 paket

100%

Dari berbagai kegiatan maka hasil akhir dari urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2011 No

Indikator

1 1.

2 Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

2. 3. 4.


Capaian Kinerja 2010 3


1

1

1

1

5

5

100

100

B.1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian ( Kepegawaian) pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ( Kepegawaian) Tahun 2010 Indikator Capaian Kinerja 2010 2

3

1

Rasio pegawai yang sesuai dengan keahliannya

60%

2

Rasio pegawai lulusan Sekolah Menengah

28,85


III-14


3

Rasio pegawa lulusan Diploma

17,21

4

Rasio pegawa lulusan S-1

45,20

5


2,19

6


0

Sasaran pada urusan Otonomi Daerah

yang terkait dengan misi Mewujudkan

pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan pada sub urusan Kepegawaian pada tahun 2011 adalah: 1).Terealisasinya Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen. 2). Terlaksananya kenaikan pangkat PNS sesui periode 3). Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 4). Terlaksananya penataan pensiun PNS B.1.2.1. Terealisasinya Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen. Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan terrealisasinya Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen dengan indikator kinerja utama adalah jumlah Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen yang diselesaikan, ditempuh melalui memproses pengajuan permohonan dengan dilengkapi persyartan yang telah ditentukan dengan target 300 orang dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp. 24.754.105,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah 300 orang dengan prosentase capaian 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.972.105,00 (89%), terjadi penghematan sebesar Rp. 2.782.000,00. (11 %) Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 orang staf, adanya komitmen untuk menyelesaikan/melaksanakan tugas, dan pula kesadaran semua PNS untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan. Hasil dari pencapaian sasaran kegiatan ini adalah semua PNS di Kabpaten Jembrana sudah memiliki Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen, dan penyelesaiannya tepat waktu, sehingga admintrasi masing-masing pegawai lengkap sesuai dengan ketentuan. Lebih jelasnya tingkat realisasi pencapaian sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.9 Capaian Kinerja sasaran 1


III-15


Sasaran Kegiatan

IKU

1 Terrealisasinya Karpeg, Karis/Karsu, dan Taspen

3

4

% Capaian Kinerja 5

300 orang

300 orang

100 %

Rencana

2 jumlah Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen yang diselesaikan

Realisasi

B.1.2.2 Terlaksananya kenaikan pangkat PNS sesui periode. Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan Terlaksananya kenaikan pangkat PNS sesui periode dengan indikator kinerja utama adalah jumlah PNS yang naik pangkat, ditempuh melalui memproses kenaikan pangkat dengan dilengkapi persyartan yang telah ditentukan dengan target 600 orang dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp. 30.272.636,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah 600 orang dengan prosentase capaian 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.446.636,00 (87 %), dengan penghematan Rp. 3.826.000 (13 %) Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 orang staf, adanya komitmen untuk menyelesaikan/melaksanakan tugas, dan pula kesadaran semua PNS untuk melengkapi persyaratan kenaikan pangkat. Hasil dari pencapaian sasaran kegiatan ini adalah semua PNS di Kabpaten Jembrana tidak ada terhambat kenaikan pangkat akibat dari keterlambat pemrosesan. Lebih jelasnya tingkat realisasi pencapaian sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.10 Capaian Kinerja sasaran 9 Sasaran Kegiatan

IKU

1 2 Terlaksananya jumlah PNS yang kenaikan pangkat PNS naik pangkat sesui periode

Rencana

Realisasi

3 600 orang

4 600 orang

% Capaian Kinerja 5 100 %

B.1.2.3 Terlaksananya penataan pensiun PNS Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan terlaksananya penataan pensiun PNS dengan indikator kinerja utama adalah jumlah PNS yang pensiun, ditempuh melalui memproses Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-16


usulan pensiun dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan, dengan dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp. 676.311.850,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah dengan prosentase capaian 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 656.969.850,00 (97 %). Dengan penghematan Rp. 19.342.000,00 (3 %). Keberhasilan pencapaian dari sasaran kegiatan adalah 100% dengan didukung oleh 2 orang staf, adanya komitmen untuk menyelesaikan/melaksanakan tugas, dan pula kesadaran semua PNS yang mendekati masa pensiun untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Lebih jelasnya tingkat realisasi pencapaian sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Kinerja sasaran 10 Sasaran Kegiatan

IKU

1 2 Terlaksananya jumlah PNS yang penataan pensiun pensiun PPNS

Rencana

Realisasi

3 100 %

4 100 %


B.1.2.4 Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS. Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dengan indikator kinerja utama adalah jumlah penerimaan CPNS. Strategi yang ditempuh untuk merealisasikan sasaran kegiatan ini adalah dengan melaksanakan seleksi CPNS dengan target 291 orang dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp. 181.705.225,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah 0 orang dengan prosentase capaian 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0. Pencapaian target indikator utama sebesar 0 % menyebabkan kegagalan pencapaian target tersebut karena ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengadakan moratorium PNS.


III-17


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian ( Kepegawaian) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ( Kepegawaian) Tahun 2010 No Capaian Kinerja Capaian Indikator 2010 Kinerja 2011 1

2

3

4

1

Rasio pegawai yang sesuai dengan keahliannya

60%

66%

2

Rasio pegawai lulusan Sekolah Menengah

28,85

28,85

3

Rasio pegawai lulusan Diploma

17,21

17,21

4

Rasio pegawai lulusan S-1

45,20

45,20

5


2,19

2,19

6


0

0

B.1.2.5 Meningkatnya pengawasan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang ditargetkan 1 laporan dalam 1 (satu) tahun, yaitu : Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana pada setiap tahun. Kegiatan reviu Laporan Keuangan ini dengan indikator kinerja yaitu : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 13.650.000,-, sumber daya sebanyak 32 orang yang tergabung dalam Tim. Output, laporan Reviu Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 1 buah laporan, Outcome, tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. B.1.2.6 Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)


III-18


Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan target 2 (dua) laporan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 27.750.000,-, sumber daya sebanyak 33 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 2 buah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam 1 (satu) tahun. Outcome, tersedianya 2 buah Laporan yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun.

B.1.2.7 Meningkatnya Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 63 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.112.080.000,- sumber daya sebanyak 22 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 63 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 63 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun. Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Rutin Reguler. Kegiatan pengawasan rutin merupakan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011 kegiatan pengawasan rutin dialokasikan dana sebesar Rp.112.080.000,- dengan realisasi Rp.101.830.000,00 (90,85) Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.10.250.000,00 untuk kegiatan ini diperlukan staf adminisrasi 6 orang, tim pengawas 20 orang, mitra kerja SKPD.


III-19


Keluaran kegiatan pengawasan rutin pada

Dinas, Kantor Bagian, Kecamatan,

Puskesmas, Kelurahan, SD, SMPN, dan Desa. Hasil kegiatan pengawasan rutin reguler pelaksanaan kegiatan. Target Kinerja 59 obyek pengawasan, realisasi 63 laporan pengawasan sehingga capaian kinerja sebesar 106,78% Faktor keberhasilan kegiatan pemeriksaan rutin reguler adalah kerja keras Tim tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. B.1.2.8 Meningkatnya Tindak lanjut Temuan Pengawasan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 12 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Tindak lanjut pengawasan ini meliputi : tindak lanjut pengawasan internal : Inspektorat Kabupaten Jembrana, dan juga tindak lanjut pengawasan eksternal : Inspektorat Propinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Inspektur Jenderal (ITJEN) Departemen/Non Departemen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 115.440.000,-, sumber daya sebanyak 28 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 12 buah Laporan Tindak Lanjut Pengawasan dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 12 buah Laporan Tindak Lanjut Pengawasan dalam 1 tahun. Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011, kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan dialokasikan dana sebesar Rp.115.440.000,- dengan realisasi Rp.99.240.000,00 Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.16.200.000,00 untuk kegiatan ini diperlukan Tim Administrasi 16 orang, mitra kerja Kelurahan,

Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan,

Puskesmas, SMPN, SDN dan Desa, sedangkan kegiatan secara fisik dapat

dilaksanakan 100%. Keluaran kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut pada : Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan, Desa, SMPN, SDN, Kelurahan dan Puskesmas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-20


Hasil kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan temuan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Target kinerja 522 temuan, realisasi 522 temuan, sehingga kinerja sebesar 100%. Faktor keberhasilan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kerja keras Tim, tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. B.1.2.9 Meningkatnya Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 30 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.44.400.000,sumber daya sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 30 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 30 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam 1 tahun. Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Kegiatan pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011, kegiatan pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dilakokasikan dana sebesar Rp.44.400.000,- dengan realisasi Rp.31.530.000,00 (.71,01). Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.12.870.000,00 untuk kegiatan ini diperlukan Tim Administrasi 22 orang, Mitra kerja Dinas, Bappeda dan PM Kantor, Bagian, Sekretariat DPRD, PDAM, RSUD, Kelurahan, Puskesmas, SMKN, SMPN, SDN dan Desa, sedangkan kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 125%. Hasil kegiatan pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), dengan target kinerja 24 laporan dan realiasi 30 laporan, sehingga capaian kinerja sebesar 125%. Keluaran kegiatan pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) adalah terlaksananya pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada : Dinas, Bappeda dan PM, Kantor, Bagian, Sekretariat DPRD, PDAM, RSUD, Kelurahan, Puskesmas, SMAN, SMKN, SPMN, SDN dan Desa.


III-21


Hasil kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), pelaksanaan kegiatan target kinerja 30 laporan kehadiran Pegawai pada Tahun 2011 adalah bersifat fluktuatif artinya kehadiran masih naik turun. Jadi pada prinsipnya tingkat kedisiplinan PNS di Kabupaten Jembrana selama Tahun 2011 secara umum sudah baik. Faktor Keberhasilan Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) adalah kerja keras Tim, tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. B.1.2.10 Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 2 paket kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 124.800.000,-, sumber daya sebanyak 24 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 2 paket Laporan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004. Outcome, tersedianya 2 paket Laporan semesteran Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004. Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004. Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011. Kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No.5

Tahun

2004,

dialokasikan

dana

sebesar

Rp.124.800.000,00

dengan

realisasi

Rp. 123.300.000,00 Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.1.500.000,00 untuk kegiatan ini diperlukan Tim Administrasi 2 orang, Tim Pengawas 27 orang. Adapun kegiatan Tim yang telah diselenggarakan : 1. Menetapkan Koordinasi tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Kormonev sesuai pedoman umum Kormonev dari kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. 2. Rapat Koordinasi tentang pelaksanaan tugas pokja-pokja sebagaimana Inpres No.5 Tahun 2004 Kabupaten Jembrana sedangkan kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%.


III-22


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 target kinerja 2 paket meliputi penyampaian LHKPN Penyampaian LHKPN oleh para pimpinan instansi diwajibkan menurut UU No.28 Tahun 1999 dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 56/03/M.PAN/01/2005, dimana para pimpinan instansi dan pejabat lainnya pada Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 659/ITKAB/2011 tentang Penetapan Penyelenggaraan Negara (PN) yang wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 40 orang terdiri dari: a. Bupati dan Wakil Bupati

:

2 orang

:

16 orang

c. Kepala Kantor

:

10 orang

d. Camat

:

5 orang

e. Auditor pada Inspektorat

:

7 orang

b. Pejabat Eselon II (Sekda, Inspektur, Asisten, Dinas, Badan, Sekwan)

Faktor keberhasilan kegiatan Monev Inpres 5 Tahun 2004, Kerjasama dan Koordinasi Tim telah dapat dilaksanakan dengan baik. Penyampaian laporan dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi tepat waktu.

B.1.2.11.

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersebarnya SKPS Pajak Hotel dan Restoran, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.15.600.600,00, namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp.3.177.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 20,36%. 2.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.110.000.000,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.109.850.000,00


III-23


dengan prosentase penyerapan dana sebesar

99,86%, sedangkan realisasi kegiatannya

mencapai 100%. 3.Gebyar PBB Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Gebyar PBB, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.47.717.900,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.46.442.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 97,33%, sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. 4.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbar-sumber Pendapatan Daerah Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Ekstensifikasi Sumbarsumber Pendapatan Daerah, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.19.470.000,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.4.818.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 24,75%. 5.Sosialisasi PBB Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi PBB, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.105.126.000,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.88.544.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 84,23%, sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. 6.Orientasi Perpajakan Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Orientasi Perpajakan, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.10.372.000,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.10.372.000,00 dengan prosentase penyerapan dana dan realisasi kegiatannya mencapai sebesar 100%. 7.Penyusunan Pelaporan Bulanan PAD dan PBB Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pelaporan Bulanan PAD dan PBB, dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.391.644.865,00, dimana dalam


III-24


pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.350.395.930,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 89,47%, sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. 8.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

terpenuhinya ketersediaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2011. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebesar Rp.83.282.500,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisai sebesar Rp.83.282.500,00 dengan prosentase penyerapan dana dan realisasi kegiatannya mencapai 100%. 9.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 2011. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.193.995.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.183.830.500,00 dengan prosentase tingkat capaian 94,76%. 10.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.116.932.500,00 dimana hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2011. Dalam pelaksanaan kegiatannya terealisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2011 dengan prosentase tingkat capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp.115.932.500,00 dengan prosentase tingkat capaian 99,14%. 11.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Perubahan

APBD Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.98.690.500,00 dengan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2011. Dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2011 berhasil disusun


III-25


sehingga prosentase tingkat capaian sasaran maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan dana yang terealisasi untuk melaksanakan kegiatan sebear Rp.95.354.500,00 dengan prosentase pencapaian 96,62%. 12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.228.200,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan keuangan daerah dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.41.706.700,00 dengan prosentase capaian 96,46%. 13. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Daerah

Tentang

Penjabaran

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 dan tersedia dalam bentuk buku. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.105.746.300,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.101.999.300,00 dengan prosentase capaian 96,46%. Sedangkan hasil yang dapat direalisasika adalah tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 dan telah tercetak berupa buku dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. a. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah b. Untuk menciptakn sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA dimana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan. Dana yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.296.000.000,00 untuk SIADINDA dimana dalam pelaksanaanya


III-26


terealisasi sebesar Rp.174.350.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.295.350.000,00 untuk SIADINDA dengan prosentase capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%. 14.Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya penatausahaan keuangan daerah. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.500.846.070,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.464.151.635,00 dengan prosentase capaian 92,67%. Sedangkan secara fisik dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. 15.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.116.300,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.40.937.333,00 dengan prosentase capaian secara fisik mencapai 100% dan keuangan sebesar 94,95%. B.1.2.12.Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dimana di tahun 2011 sebagai berikut:. 1.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp.188.600.000,00

yang direncanakan untuk memenuhi

perlengkapan gedung kantor di tahun 2011. Dalam pelaksanaannya berhasil dipenuhi perlengkapan gedung kantor sehingga prosentase tingkat capaiannya mencapai 100%, sedangkan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini mencapai Rp.182.865.375,00 dengan prosentase tingkat capaian 96.96%. 2.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 1.032.245.000,00 yang direncanakan


III-27


untuk memenuhi peralatan gedung kantor di Tahun 2011 ini, sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. Dalam pelaksanaannya telah berhasil merealisasikan peralatan gedung kantor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga prosentase tingkat capainnya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp. 974.748.650,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 94,43%. Khusus pada Bagian Pendapatan, dianggarkan dengan dana sebesar Rp. 207.450.000,00, dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.203.232.974,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 97,97%, B.1.2.13. Meningkatnya pelayanan perijinan. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah pelayanan perijinan Capaian Kinerja dari Indikator pemberian pelayanan yang optimal dan sederhana kepada para pemohon ijin pada tahun 2011 adalah jumlah pemeriksaan perijinan / cek lapangan, dan administrasi pelayanan masyarakat pada unit pelayanan terpadu, sedangkan hasil ( outcome) yang diharapkan adalah jumlah cek Perijinan di lapangan. Dalam kegiatan pelayanan perijinan disediakan anggaran dana sejumlah Rp. 69.115.000,Kendala yang di hadapi di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus ijin, terlambatnya proses terbitnya ijin-ijin, karena pemohon ijin kurang melengkapi persyaratan perijinan yang telah ditentukan, dan setelah cek lapangan pemohon lambat membayar retribusi. Pelaksanaan pengecekan permohonan ijin dilapangan tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 145 kali. Dalam tahun 2011 jumlah permohonan ijin yang masuk adalah sebanyak 10.965 buah, dan jumlah permohonan ijin yang diperoses tahun 2011 adalah sebanyak 10.505 buah, dan permohonan tahun 2010 yang terbit tahun 2011 sebanyak 42 buah. Total perijinan yang diterbitkan tahun 2011 adalah 10.547 buah. B.1.2.14. Meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah Jumlah penertiban reklame. Capaian Kinerja dari Indikator penertiban pada tahun 2011 dimana hasil diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah reklame

(outcome) yang yang sesuai aturan


III-28


dengan indikator kinerja (output) jumlah terlaksanaanya penertiban. Kendala yang dihadapi diantaranya masih dirasakan rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang. Capaian kinerja dari indicator penertiban dan pemasangan reklame dengan melakukan monitoring pengawasan reklame dan operasional penertiban reklame sedangkan hasil

( outcome ) yang diharapkan adalah termonitornya reklame serta terlaksananya

operasional penertiban reklame. Dalam disediakan

kegiatan pengawasan dan penertiban reklame

anggaran dana sejumlah Rp.4.725.000,- dengan pengecekan dilapangan

sebanyak 96 kali. B.1.2.15 Meningkatnya pendataan perijinan Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah jumlah pendataan perijinan. Capaian kinerja dari indicator pendataan perijinan, dimana hasil ( Out come ) yang diharapkan adalah adalah meningkatnya jumlah pengusaha yang memiliki ijin. Pendataan perijinan disediakan anggaran dana sejumlah Rp. 2.880.000,-.

Dan jumlah pengusaha yang memiliki

ijin tahun 2011 sebanyak orang. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih banyaknya pengusaha yang yang tidak mau mengurus/mencari ijin. B.1.3 PERTANAHAN. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010 No

Indikator

1 1

2 Persentase luas lahan bersertifikat

Capaian Kinerja 3 60,33%

2

Penyelesaian kasus tanah negara

0%


III-29


3

Penyelesaian izin lokasi

63%

Sasaran pada urusan Pertanahan yang terkait dengan misi Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah.

B.1.3.1 Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah. Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah di tahun 2011, sehingga hasil yang diharapkan adalah terwujudnya penataan kepemilikan tanah Pemkab Jembrana terhadap tanah aset daerah. Dalam pelaksanaannya telah berhasil dilakukan, sehingga prosentase tingkat capaian kegiatannya tercapai 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.320.400,00 dan terealisasi Rp.193.341.160,00 dengan prosentase penyerapan dana 60,34%. Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010-2011

1 1 2

2 Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara

3 60,33% 0,00%

Capaian Kinerja 2011 4 60,40% 0,00%

3

Penyelesaian izin lokasi

63,00%

64,00%

No

Indikator

B.1.2 Misi II.

Capaian Kinerja 2010

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan Pemberdayaan masyarakat.

Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 dilaksanakan melalui urusan: 1). Perhubungan, 2). Penanaman Modal, 3). Koperasi dan UKM, 4). Ketahanan Pangan, 5). Pemberdayaan Masyarakat


III-30


desa, 6). Statistik, 7). Komunikasi dan Informatika, 8). Pertanian, 9). Kehutanan, 10). Pariwista,11). Perikanan dan Kelautan, 12). Perindustrian, dan 13). Perdagangan. B.1.2.1 PERHUBUNGAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemilikan Kir Angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum. Tabel 3.15 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2010 No

Indikator

1 1. 2.

2 Arus penumpang angkutan umu (%) rasio Ijin trayek( %)

Capaian Kinerja 3 27,33 % 40,1

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

1932

4.

Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis

2

Sasaran urusan perhubungan terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. b) Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. c) Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. B.1.2.1.1 Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Sasaran tersebut mengacu pada kegiatan peningkatan sarana prasarana lalu lintas. Sarana dan prasarana ini sangatlah diperlukan untuk kelancaran lalu lintas. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan pengadaan rambu-rambu lalu lintas serta pengadaan pagar pengaman jalan. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tercapainya kegiatan ini yaitu jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan dengan target 32 buah rambu serta jumlah pagar pengaman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-31


jalan yang diadakan dengan target 200 meter. Dari target tersebut, hingga akhir tahun 2011, telah terealisasi sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 242.000.000,- atau sebesar 99,06% dari anggaran yang disediakan. B.1.2.1.2 Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Sasaran tersebut mengacu pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan ini untuk mendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara dengan target 1 paket untuk belanja perbaikan gorong-gorong/drainase depan pintu masuk lokasi pengujian kendaraan bermotor. Dari target tersebut, telah terealisasi sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.310.000,- atau sebesar 95,66% dari anggaran yang disediakan. B.1.2.1.3 Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Sasaran dari kegiatan ini mengacu pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan untuk pembiayaan rehab got/drainase di Terminal Negara. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal Negara merupakan terminal angkutan darat antar kota yang merupakan persinggahan bagi angkutan dari kabupaten lain dalam wilayah provinsi Bali sehingga kenyamanan dan kebersihan terminal merupakan penilaian juga terhadap pelayanan kepada pengguna terminal. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah jumlah terminal yang dipelihara dengan target sebesar 1 paket untuk belanja rehab/pemeliharaan got/drainase Terminal Negara dan telah terealisasi sebanyak 100%. Untuk tahun 2011, anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.63.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 59.425.000,- (94,33%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.575.000,-. B.1.2.1.4 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan halte


III-32


Sasaran ini mengacu pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan halte. Sarana bagi perhubungan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran dan ketertiban lalu lintas sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan. Indikator yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah halte yang dipelihara dalam 1 tahun dengat target sebanyak 15 unit. Pada tahun 2011, telah dilakukan pemeliharaan halte oleh pihak swasta sehingga alokasi dana pada anggaran ini sebesar Rp.15.000.000,dialihkan untuk kegiatan lain, namun target yang dimaksud telah tercapai sebanyak 100%. B.1.2.1.5 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light Sasaran ini mengacu pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light yang mana sarana dalam bidang perhubungan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan lalu lintas serta para pengguna jalan. Indikator yang digunakan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah jumlah sarana lalu lintas yang dipelihara yang berupa: traffic light 7 unit dan warning light 8 unit dengan realisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran per Desember tahun 2011 adalah sebesar Rp.89.250.000,- (99,61%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.350.000,B.1.2.1.6 Terlaksananya lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) Sasaran tersebut mengacu pada terciptanya sistem transportasi yang nyaman melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya yaitu dilaksanakannya lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) sebagai sarana untuk memberikan penilaian akan kualitas sistem transportasi yang ada. Indikator yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah personil yang mengadakan lembur serta jumlah fotocopy dan jilid dokumen dalam rangka pelaksanaan lomba Wahana Tata Nugraha (WTN). Untuk tahun 2011 ditargetkan terdapat 35 personel yang mengadakan lembur, serta 3 buah buku untuk pelaksanaan kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 100%. Hingga akhir tahun 2011, dari anggaran sebesar Rp.13.311.000,- telah dapat terealisasi sebesar Rp. 12.459.000,- (93,60%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.852.000,-.


III-33


B.1.2.1.7 Terlaksananya pemeliharaan kebersihan dan keamanan di lingkungan terminal Sasaran ini mengacu pada kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal sehingga terwujud keamanan, kenyamanan serta kebersihan terminal yang akan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna terminal. Indikator yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah peralatan kebersihan yang diadakan dengan target sebanyak 22 item serta jumlah tenaga kebersihan terminal dengan target sebanyak 17 orang. Untuk tahun 2011, target tersebut telah terealisasi sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.180.920.550,- atau 95,79% dari yang dianggarkan sehingga terdapat sisa dana sebanyak Rp. 7.965.000,-. Sisa tersebut merupakan dana dari tidak terealisasinya belanja modal pengadaan alat komunikasi loadspeaker Toa beserta kelengkapannya karena kurang tepatnya penyebutan loadspeaker Toa sebagai alat komunikasi. B.1.2.1.8 Tersedianya pelayanan angkutan darat bermotor bus yang nyaman Sasaran kegiatan ini mengacu pada tersedianya sarana transportasi yang berkualitas dan terjangkau melalui pelaksanaan kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah kelengkapan alat-alat angkutan darat bermotor bus yang diadakan sebanyak 2 paket. Adapun bus yang dilengkapi merupakan bus dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui penambahan AC, korden serta jok mobil bus. Untuk tahun 2011 target tersebut telah terlaksana sebanyak 100% sehingga terdapat 1 unit mobil bus yang telah lengkap dengan AC dan jok yang siap dioperasikan untuk kelancaran dan kenyamanan pelayanan angkutan. Dari anggaran sebanyak Rp.120.570.000,- terdapat realisasi sebesar Rp.120.015.500,- (99,55%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.554.500,B.1.2.1.9 Meningkatnya pelayanan perijinan pengujian kendaraan bermotor yang dilayani Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan. Kegiatan ini berupa cetak blangko-blangko dan pembelian bahan baku bangunan berupa cat dan tiner untuk kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.


III-34


Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Jembrana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah bahan baku yang disediakan untuk fasilitas perijinan di bidang perhubungan. Target untuk tahun 2011 adalah sebanyak 12 jenis dan telah terealisasi sebanyak 100%. Dari anggaran sebesar Rp.112.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.111.750.000,- atau sebesar 99,78% sehingga dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp.250.000,B.1.2.1.10 Meningkatnya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan Sasaran yang hendak dicapai mengacu pada kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan sehingga tercipta jaringan transportasi yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan di bidang angkutan. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan sebanyak 5 jenis. Kegiatan yang dimaksud antara lain pengawasan untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengawasan dalam rangka HUT Kota, Wasdal Gabungan, Hunting (pengawasan hingga ke jalan-jalan kabupaten serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Car Free Day (di Hari Minggu). Pada tahun 2011, dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 99,46% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.92.625.000,- (99,46%) dari total yang dianggarkan atau terdapat efisiensi sebesar Rp.500.000,-. B.1.2.1.11 Terlaksananya kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Indikator yang digunakan adalah jumlah rambu lalu lintas yang diadakan dengan target sebanyak 63 buah dan telah terealisasi sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.40.100.000,-


III-35


dan terealisasi sebesar Rp.39.548.000, (98,63%) sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp.552.000,-. B.1.2.1.12 Terlaksananya pengadaan marka jalan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas melalui kegiatan pengadaan marka jalan. Marka jalan merupakan sarana lalu lintas yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas dengan jenis marka garis tepi jalan, centre line, zebra cross serta marka panah terutama mendekati persimpangan jalan. Sehingga jika marka ini telah terpenuhi akan terwujudnya keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Indikator yang digunakan adalah jumlah marka jalan yang diadakan dengan target pada tahun 2011 sepanjang 247m2 dan anggaran sebesar Rp.34.580.000,Sampai dengan akhir tahun 2011 telah terealisasi marka jalan sepanjang 247m 2 (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.530.600,- (99,86%) sehingga terdapat efisiensi dana sebanyak Rp.49.400,-. Ringkasan hasil akhir urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2010 - 2011 Indikator Capaian Kinerja 2010


1 1. 2.

2 Arus penumpang angkutan umu (%) rasio Ijin trayek( %)

3 27,33 % 40,1

27,53 % 22 %

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

1932

2428

4.

Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis

2

2

B.1.2.2 PENANAMAN MODAL


III-36


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup

diukur dengan

indikator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 3.17 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Lama proses perijinan Jumlah Perda yang mendukung iklam investasi

Capaian Kinerja 3 14 hari 56

Sasaran urusan penanaman modal terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. b) Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. Urusan Penanaman Modal tahun 2011 melaksanakan beberapa kegiatan seperti : 1. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Water Treatmen (Megumi) 2. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Hotel Jimbarwana 3. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab Jembrana 4. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao 5. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos. 6. Survey Potensi Lahan Pertanian B.1.2.2 .1. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Water Treatmen (Megumi) Sasaran rencana keberlanjutan usaha water treatment Megumi yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan sebagai potensi Ekonomi Daerah, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Penyiapan Potensi Sumber daya dan Prasarana Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-37


Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Water Treatment Megumi dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 29.335.000,- realisasi sebesar Rp 28.847.500 (98,34%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 507.500 (1,7%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga Ahli Finansial, Tenaga Ahli Pemasaran, Tenaga Ahli Teknik Produksi, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Keberlanjut Usaha Water Treatment Megumi adalah buku Laporan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Water Treatment Megumi di Kabupaten Jembrana,. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 20 keping, realisasi 20 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan swakelola, Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 29.335.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 20 keping realisasi 20 keping. Hasil ini berisi Jumlah Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Water Treatment yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Water Treatment adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. B.1.2.2.2. Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Hotel Jimbarwana Sasaran rencana keberlanjutan usaha Hotel Jimbarwana yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan sebagai potensi Ekonomi Daerah, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Penyiapan Potensi Sumber daya dan Prasarana Daerah Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 29.077.500,realisasi sebesar Rp.28.392.500,- (97,64%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 685.000 (2,3%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga Ahli Finansial,


III-38


Tenaga Ahli Pemasaran, Tenaga Ahli Teknik Produksi, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Keberlanjut Usaha Hotel Jimbarwana adalah buku Laporan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana di Kabupaten Jembrana,. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 20 keping, realisasi 20 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan Swakelola, Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 29.077.500,- Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 20 keping realisasi 20 keping. Hasil ini berisi

Jumlah Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana

Keberlanjutan usaha Hotel Jimbarwana yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Hotel Jimbarwana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu B.1.2.2.3 Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab Jembrana Sasaran rencana keberlanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir di Pemkab Jembrana yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan sebagai potensi Ekonomi Daerah, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Penyiapan Potensi Sumber daya dan Prasarana Daerah Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir di Pemkab Jembrana dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 37.927.000,- realisasi sebesar Rp 37.838.500,- (99,77%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 88.500,-(0,2%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga Ahli Finansial, Tenaga Ahli Pemasaran, Tenaga Ahli Teknik Produksi, Tenaga Ahli Lingkungan Sosbud, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim,


III-39


realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Keberlanjut Kegiatan Bantuan Dana Bergulir di Pemkab Jembrana adalah buku Laporan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir di Kabupaten Jembrana,. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 20 keping, realisasi 20 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan Swakelola , Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 37.927.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 20 keping realisasi 20 keping. Hasil ini berisi

Jumlah Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana

Keberlanjutan Kegiatan Bantuan dana bergulir yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan Bantuan Dana Berguir di Pemkab Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. B.1.2.2.4

Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao

Sasaran rencana keberlanjutan usaha pabrik Kakao yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan sebagai potensi Ekonomi Daerah, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Penyiapan Potensi Sumber daya dan Prasarana Daerah Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Pabrik Kakao dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 37.981.000,- realisasi sebesar Rp. 37.229.904,- (98.02%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 751.096,-(1,9%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga Ahli Finansial, Tenaga Ahli Pemasaran, Tenaga Ahli Teknik Produksi, Tenaga Ahli lingkungan Sosbud, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Keberlanjut Usaha Pabrik Kakao adalah buku Laporan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Pabrik Kakao di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah,


III-40


sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 20 keping, realisasi 20 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan swakelola, Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 37.981.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 20 keping realisasi 20 keping. Hasil ini berisi Jumlah Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Pabrik Kakao yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Pabrik Kakao adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. B.1.2.2.5

Kajian Evaluasi Kinerja Dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos. Sasaran rencana keberlanjutan usaha pabrik Kompos yang tersusun sebagai bahan

kebijakan dan perencanaan sebagai potensi Ekonomi Daerah, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Penyiapan Potensi Sumber daya dan Prasarana Daerah Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Pabrik Kompos dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 28.935.000,realisasi sebesar Rp 28.837.000. (99,66%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 98.000,- (0,3%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga Ahli Finansial, Tenaga Ahli Pemasaran, Tenaga Ahli Teknik Produksi, Tenaga Ahli lingkungan Sosbud, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Keberlanjut Usaha Pabrik Kompos adalah buku Laporan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Pabrik Kompos di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 20 keping, realisasi 20 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan swakelola, Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 29.335.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 20 keping realisasi 20 keping.


III-41


Hasil ini berisi Jumlah Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Pabrik Kompos yang tersusun sebagai bahan kebijakan dan perencanaan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan saran rencana Keberlanjutan usaha Pabrik Kompos adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. B.1.2.2.6.

Survey Potensi Lahan Pertanian

Sasaran jumlah wilayah Desa / Kelurahan pada Kecamatan Melaya dan Negara yang dianalisis kelayakan ekonominya pada aspek Pertanian dalam arti luas, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Survey potensi lahan pertanian dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp .250.000.000,- realisasi sebesar Rp 214.459.536 ( 85,78%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 35.540.464 (14,2%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Survey Potensi Lahan Pertania adalah buku Laporan Survey Potensi Lahan Pertanian di Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya di Kabupaten Jembrana,. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 100 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Permata Konsultan, Denpasar Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 250.000.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 100 buah. Hasil ini berisi Jumlah potensi Ekonomi Basis ( Pertanian dalam arti luas ) yang Potensi alam untuk dikembangkan pada masing – masing desa kelurahan pada Kecamatan Melaya dan Negara. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan Laporan Survey Potensi Lahan Pertanian adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tabel 3.18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-42


Capaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Daerah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Ketersediaan Persentase Ketersediaan Data 80 % 80% Data Potensi Sumber Daya Potensi Sumber Daya Daerah 100% Daerah Jumlah buku hasil kajian 20 buku 20 buku 100% evaluasi kinerja dan saran rencana berkelanjutan usaha water treetment Jumlah buku hasil kajian 20 buku 20 buku 100% evaluasi kinerja dan saran usaha hyotel Jimbarwana Jumlah buku hasil kajian 20 buku 20 buku 100% evaluasi kinerja dan saran rencana berkelanjutan kegiatan bantuan dana bergulir Jumlah buku hasil kajian 20 buku 20 buku 100% evaluasi kinerja dan saran rencana berkelanjutan kegiatan usaha kakao Jumlah buku hasil kajian 20 buku 20 buku 100% evaluasi kinerja dan saran rencana berkelanjutan kegiatan pabrik kompos Hasil akhir dari berbagai kegiatan dalam urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1 1 2

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010-2011 Capaian Capaian Indikator Kinerja 2010 Kinerja2011 4 2 3 14 hari Lama proses perijinan 14 hari Jumlah Perda yang mendukung iklam investasi 56 56

B.1.2.3 KOPERASI DAN UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2010 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-43


No

Indikator

1 1 2

2

Capaian Kinerja 3 93,55% 60,00%

Persentase koperasi aktif Usaha mikro dan kecil

Sasaran urusan Koperasi dan UKM terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. b) Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM B.1.2.3.1 Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM Indikator Kinerja Utama dari sasaran pengawas dan pengelola koperasi. dari APBD dana sebesar

: Meningkatnya kualitas

SDM pengurus,

Dalam tahun anggaran 2011 kegiatan ini dialokasikan

Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi Rp 19.375.000,- (84,18%).

Penghematan dana sebesar Rp. 5.625.000,- (15,82%). Hasil kegiatan 1). Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan usaha UMKM, sebanyak 75 koperasi realisasi 75 koperasi (100 %) dan 2). Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM Koperasi sebanyak 75 koperasi dan terealisasi 75 koperasi (100 %). B.1.2.3.2 Meningkatnya ketrampilan SDM UKM dalam mendukung pengembangan usaha. Indikator kinerja utama dari sasaran meningkatnya pengembangan sistem pendukung Usaha Mikro bagi usaha mikro kecil menengah adalah 1). Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, 2). Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.Dalam tahun anggaran 2011 kegiatan ini dari APBD didanai sebesar Rp. 15.000.000,- telah realisasi sebesar

Rp. 7.750.000,- (52 %) Penghematan dana sebesar Rp.

7.250.000,- (48 %) . B.1.2.3.3 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi sebanyak 25 KUKM.


III-44


Indikator Kinerja Utama dan Sasaran kegiatan adalah 1). Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, 2). Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.Kegiatan ini dalam tahun anggaran 2011 dari APBD didanai sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- telah direalisir sebesar Rp. 99.950.000,- (99,95 %) terjadi penghematan dana sebesar Rp 50.000,- (0,05 %).

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011 No


Indikator


1 1 2

2 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi Persentase koperasi aktif

3 100,00% 93,55%

80,00 92,79%

3

Persentase koperasi sehat

84,00%

86,00%

4

Persentase koperasi berkualitas

63,00%

75,00%

5

Persentase UMKM produktif

60,00%

67,00%

6

Usaha mikro dan kecil

60,00%

60,00%

B.1.2.4 KETAHANAN PANGAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Tabel 3.22 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Capaian Kinerja 3 1 144.742,10

Sasaran urusan ketahanan pangan terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya ketersediaan pangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-45


b) Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. c) Kegiatan Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan Kegiatan Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan di Kabupaten Jembrana dialokasikan dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 8.755.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.391.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 96 %. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah diversifikasi pangan keluarga dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif . 1.Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Jembrana di dukung dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 18.245.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.745.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 97,25%. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Rasio kecukupan pangan dan gizi ditingkat keluarga dan masyarakat dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum optimalnya pemanfaataan sumber pangan alternatif berbasis pangan lokal untuk dikonsumsi sehari – hari. Solusi yang dilakukan adalah dilaksanakannya penyuluhan –


III-46


penyuluhan dan rapat – rapat koordinasi stakeholder sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan dan Kabupaten 2.Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Jembrana di dukung dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 9.330.100,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.995.100,- (delapam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 96,4%. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama

yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis.

Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah diversifikasi pangan keluarga dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif . 3.Kegiatan Semiloka Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan Semiloka Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jembrana di dukung dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 23.005.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 23.005.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau 100%. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan pemantapan dewan ketahanan pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah Semiloka Dewan Ketahanan Pangan dengan target 1 kabupaten, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat,


III-47


sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif .

No 1 1 2

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2010-2011 Indikator Capaian Capaian Kinerja Kinerja 2010 2011 4 2 3 Regulasi ketahanan pangan 1 4 Ketersediaan pangan utama 144.742,10 79.369,71

B.1.2.5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Sasaran urusan Perberdayaan masyarakat desa terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. b) Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana dialokasikan dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 12.135.000,- (dua belas Juta seratus tiga puluh lima ribu) dengan realisasi sebesar 100 % atau sebesar . 12.135.000,- (dua belas Juta seratus tiga puluh lima ribu), dengan target 7 kelompok dan terealisasi 7 kelompok (100%). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan ysaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok


III-48


(100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal, TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (relatif meniru dan dan merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. Cara pemecahannya yaitu Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas pelaksana TTG, Desiminasi TTG lewat Jinet, Pembinaan– pembinaan lewat Tim Posdayandu. Melibatkan Pokmas Berprestasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional agar lebih banyak mendapatkan informasi dan perbandingan inovasi TTG untuk mendorong rekayasa TTG spesifik lokasi seperti yang telah dilakukan selama ini.  Tahun 2006 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelompok Amertasari desa Yeh Kuning, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Pontianak.  Tahun 2007 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh Tumpang Sari Desa Gumbrih, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Manado.  Tahun 2008 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh KUPP Surya Banjar Yeh Satang Desa Yeh Sumbul, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Semarang.  Tahun 2009 Mengikuti perlombaan kelompok pelaksana TTG Tingkat Provinsi, yang diwakili Pokmas Kelompok Sapta Gopala Sari, Banjar Moding Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, dengan perolehan prestasi sebagai juara III dan Mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional di Pekan Baru, Riau  Tahun 2010 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh Nusa Island Banjar Pangkng Jelati Desa Yehsumbul, memperoleh Juara III. 2.Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu


III-49


Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Jembrana dialokasikan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 67,48 % atau sebesar Rp. 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Kegiatan ini yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Tenaga yang ditugaskan yaitu sebanyak 10 orang. Revitalisasi posyandu telah mengalami peningkatan baik jumlah maupun klasifikasinya dari tahun – tahun sebelumnya, seperti berikut :  Tahun 2009 jumlah Posyandu 328 dengan klasifikasi 5 posyandu Pratama, 91 posyandu Madya, 201 posyandu Utama dan 31 posyandu Mandiri  Tahun 2010 jumlah Posyandu 328 dengan klasifikasi 5 posyandu Pratama, 91 posyandu Madya, 201 posyandu Utama dan 31 posyandu Mandiri  Tahun 2011 jumlah Posyandu 328 dengan klasifikasi 5 posyandu Pratama, 91 posyandu Madya, 201 posyandu Utama dan 31 posyandu Mandiri Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya kerja sama Tim yang Solid baik di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta adanya koordinasi lintas sektoral. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyandu baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum berjalan secara bersinergi. Sistem perencanaan materi, pelaksanaan dan evaluasi layanan belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif adapun pemecahannya adalah dilakukannya Bintek dan monev sistem kerja layanan Posyandu kepada Tim Pelaksana di lapangan dan koordinasi lintas sektoral dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten 3. Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Dalam rangka pemantapan manajemen BUMDes dilakukan pembinaan intensif pada 8 BUMDes agar dapat dijadikan sebagai percontohan bagi BUMDes lainnya. Kegiatan ini didukung dengan APBD Kabupaten sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 98,44 % atau Rp. 22.740.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan


III-50


sasaran utama

yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi

masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah pengembangan usaha BUMDes dengan target 8 BUMDes dan telah terealisasi 8 BUMDes (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor penghambatnya yaitu Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUMDes dan tokoh – tokoh Desa masih terbatas, BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya:  Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan,  Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.  Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan. Pertumbuhan BUMDes di kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah BUMDes terus bertambah sebagai berikut :  Tahun 2009 jumlah Desa 41 yang mempunyai BUMDes 39 Desa  Tahun 2010 jumlah Desa 41 yang mempunyai BUMDes 39 Desa  Tahun 2011 jumlah Desa 41 yang mempunyai BUMDes 39 Desa 4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPD Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPD di Kabupaten Jembrana di alokasikan dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan realisasi sebesar 99 % atau sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 16 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial

ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Pelaporan tingkat kesahatan LPD dengan sistem On-line (mapping LPD) dengan target 64 LPD dan telah terealisasi 64 LPD Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-51


(100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut :

No

Tahun

1 1 2 3

2 2008 2009 2010

Tabel 3.24 Klasifikasi tingkat kesehatan LPD Jumlah LPD Klasifikasi Klasifikasi Klasifikasi Sehat Cukup Sehat Kurang Sehat 3 64 64 64

4 56 56 56

5 5 2 1

6 0 0 1

Klasifikasi Tidak Sehat 7 3 6 6

Faktor penghambatnya yaitu Komitmen Pengurus dan krama Desa Pakraman masih relatif rendah, terbatasnya SDM yang mampu mengelola LPD di Desa Pakraman. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya yaitu fasilitasi membangun komitmen stakeholder dalam menghidupkan kembali LPD, Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola LPD 5.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan LEP Kegiatan ini didukung dengan APBD Kabupaten sebesar Rp. 35.140.000,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 0 % Faktor penghambatnya yaitu belum ada regulasi atau aturan yang pasti tentang penggunaan anggaran kegiatan ini. 5.Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2011 sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 94% atau sebesar Rp. 49.407.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebanyak 43 orang dengan realisasi 100%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-52


Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama

sasaran ini adalah jumlah

penurunan angka kemiskinan. Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2000 yang semula 12.206 KK (43.031 Orang) sampai dengan Tahun 2008 telah dapat diturunkan menjadi 5.727 KK atau penurunannya mencapai 53,08%. Hal ini berarti telah mampu mencapai Goals I MDGs yaitu menurunkan kemiskinan dan kelaparan setengahnya sebelum Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari pengurangan KK miskin dari tahun ke tahun seperti tertera di bawah ini : 

Tahun 2008 jumlah KK Kabupaten Jembrana 74.687 KK dengan jumlah KK Miskin 5.727 KK (7,66%)



Tahun 2009 jumlah KK Kabupaten Jembrana 77.663 KK dengan jumlah KK Miskin 4.432 KK (5,7%)



Tahun 2010 jumlah KK Kabupaten Jembrana 84.663 KK dengan jumlah KK Miskin 5.597 KK Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari

berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :  Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan.  Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin  Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin Dan upaya pemecahannya antara lain :


III-53


 Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh masyarakat untuk

meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program

penanggulangan kemiskinan.  Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten.  Membimbing dan pendampingan

terhadap KK Miskin olh Tim Posdayandu secara

berkelanjutan 6.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2011 sebesar Rp. 5.211.500,- (lima juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar 100% atau sebesar Rp. 5.211.500,(lima juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 30 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan Bintek penyusunan APBDes kepada Sekdes dan BPD, dilakukan Desk bimbingan dan evaluasi rancangan APBDes.. 7.Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2011 sebesar Rp. 4.941.700,- dengan realisasi sebesar 89% atau sebesar Rp. 4.417.500,-. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan


III-54


Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat keberhasilan kegiatan ini adalah masih desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes, Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain melakukan Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan yang dibiayai DAU Desa serta bintek pemanfaatan DAU Desa lepada perangkat Desa,BPD dan LPM.

No 1 1 2

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat desa Tahun 2010-2011 Indikator Capaian Kinerja 2010 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

3 10

Capaian Kinerja 2011 4 10

10

51

B.1.2.6 STATISTIK Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Tabel 3.26 Capaian Kinerja Statistik Tahun 2010 No 1 1 2

Indikator 2 Buku “Kabupaten dalam angka” Buku “PDRB Kabupaten”

Capaian Kinerja 3 1 1

Sasaran urusan statistik terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a)

Meningkatnya ketersediaan data/ informasi.


III-55


Dalam urusan statistik Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana melaksanakan sasaran strategis sebanyak 6(enam) buah kegiatan yaitu : 1). Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2). Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 3). Penyusunan profil daerah 4). Kajian kepuasan pelayanan public 5). Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana 6). Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS 1. Penyusunan dan Pengumpulan/ Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sasaran tersedianya data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah terdatanya fasilitas jalan yang utama dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.036.000,00 realisasi sebesar Rp 112.008.400,00 (91,8%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.027.600,00 (8,2%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah buku data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan penyusunuan progran aplikasi spasial (SIG). Buku hasil kajian rencana 30 buah realisasi 30 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Wahana Prakarsa Utama, Malang. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD


III-56


sebesar Rp. 122.036.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 30 buku realisasi 30 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data potensi jalan kabupaten jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan program aplikasi untuk mempermudah pencarian data jalan yang dibutuhkan dan kebutuhan perencanaan pembangunan kedepan. Faktor-faktor

yang

mendoronng

keberhasilan

kegiatan

penyusunan

dan

pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sasaran tersedianya dokumen Kajian Lingkkungan Hidup Strategis Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah analisis aspek-aspek terkait dengan lingkungan hidup strategis sebagai dokumen pendukung Raperda RTRWK Jembrana Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan Penyusunuan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.830.000,00 realisasi sebesar Rp 47.850.000,00 (96.03%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 1.980.000 (3.97%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 2 orang realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunuan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah Dokumen KLHS, yang dipergunakan untuk mendukung Raperda RTRWK Jembrana .Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Dana Sularsa Cipta, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 49.830.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi telaah kebijakan,


III-57


perncana dan program terhadap rona lingkungan, pengaruh dan keberlanjutan serta pemantauan lingkungan. Faktor-faktor

yang

mendoronng

keberhasilan

kegiatan

penyusunan

dan

pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi/steakholder terkait dalam hal diskusi/pembahasan penyempurnaan hasil kajian dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 3. Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011, Indikator kinerja utama dari sasaran; adalah tambahan jumlah data/ informasi yang dimuat dalam profile daerah kab. jembrana th. 2011 dan inovasi pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 96.300.000,00 realisasi sebesar Rp 93.506.000,00 (97,1%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 2.794.000,00 (2,9%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga teknis/entry data Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, rencana tenaga entry data 3 orang, realisasi 3 orang, rencana tenaga surveyor 7 orang realisasi 7 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah buku laporan akhir berupa Buku Profil Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 rencana 80 buah realisasi 80 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Imaji Konsultan, Surabaya. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 96.300.000,00, dan 1 tim tenaga ahli. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku profile realisasi 80 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak


III-58


10 keping realisasi 10 keping. Hasil ini berisi seluruh data potensi daerah kabupaten jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan data index untuk mempermudah menemukan data yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 4. Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Sasaran tersedianya buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah rekomendasi pelaksanaan layanan publik di kabupaten jembrana. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.000.000,00 realisasi sebesar Rp 111.082.500,00 (91,05%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.917.500 (8,95%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 3 org realisasi 3 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan pelayanan publik di Jembrana .Buku hasil kajian rencana 45 buah realisasi 45 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 25 keping, realisasi 25 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 45 buku realisasi 45 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 25 keping realisasi 25 keping. Hasil ini berisi analisis dan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten jembrana


III-59


Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 5. Kajian Potensi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jembrana Sasaran tersedianya buku kajian potensi ketenagakerjaan kabupaten jembrana tahun 2011, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah data seluruh tenaga kerja yang ada di kab. jembrana beserta hasil analisis masalah ketenagakerjaan, lapangan kerja dan upaya penurunan angka pengangguran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan kajian potensi ketenagakerjaan kabupaten jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp 62.358.500,00 (83,14%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 12.641.500,00 (16,68%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan potensi ketenagakerjaan kabupaten jembrana adalah buku potensi ketenaga kerjaan di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk memberikan data tenaga kerja dan analisis penanggulangan pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 15 buah, sehingga capaian kinerja 15%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Ganeshaglobal Sarana, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 15 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data tenaga kerja dan


III-60


analisis penanggulangan pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 6. Kajian Jaksrada dan ARD Ipteks Sasaran tersedianya buku kajian jakstrada dan ARD ipteks, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah rumusan arah kebijakan, prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah kab. jembrana serta agenda riset daerah di bidang iptek. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp 59.467.500,00 (79,3%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 15.532.500 (20,7%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks adalah buku kajian kajian jakstrada dan ARD ipteks di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas kebijakan pemkab.jembrana di bidang iptek. Buku hasil kajian rencana 24 buah realisasi 24 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 14 keping, realisasi 14 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 24 buku realisasi 24 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 14 keping realisasi 14 keping. Hasil ini berisi analisis dan rumusan arah kebijakan dan prioritas dan agenda riset dibidang iptek di kabupaten jembrana. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik


III-61


di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tabel 3.27 Capaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (1) Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan

(2) (3) Persentase Ketersediaan Data 90 % /informasi untuk Perencanaan untuk Pembangunan Jumlah paket hasil pengumpulan 1 paket data Jumlah buku Profil Daerah 100 buku Jumlah buku hasil kajian 90 buku Layanan Publik Jumlah buku hasil kajian 100 buku Ketenaga kerjaan Jumlah buku hasil kajian 150 buku ARD/IPTEK Selanjutnya ringkasan hasil akhir kegiatan statistik adalah sebagai berikut :

No 1 1 2

(4) 90%


1 paket

100%

100 buku 90 buku

100% 100%

100 buku

100%

150 buku

100%

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Statistik Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3 Buku “Kabupaten dalam angka” 1 Buku “PDRB Kabupaten” 1

Capaian Kinerja 2011 4 1 1

B.1.2.7 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/ Expo Tabel 3.29 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 No

Indikator


Capaian Kinerja III-62


1 1 2 3 4 5 6

2 Jumlah jaringan komunikasi Jumlah wartel/warnet terhadap Penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Webside milik pemerintah daerah Pameran/Expo

3 12 0,01 7 8 1 1

Sasaran urusan komunikasi dan informatika terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. b) Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. c) Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. d) Meningkatnya fasilitas layanan internet acces yang dapat difungsikan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan terhadap Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan dengan cara melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Media komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Semakin up to date nya media yang dipakai sehingga dapat dilakukan efisiensi dan efektifitas. Internet merupakan media komunikasi yang mendunia untuk itu peranan internet sebagai media komunikasi sangatlah penting khususnya berupa jaringan komputer untuk pelayanan dan website untuk kelancaran pelayanan. Indikator yang digunakan adalah jumlah internet service berupa:  Local Area Network (LAN) merupakan jaringan koneksi antar computer dalam satu area sehingga memudahkan untuk melakukan operasional dan pekerjaan. Pada tahun 2011 terdapat 1 paket LAN yang harus dilakukan perawatan.  Website merupakan media komunikasi yang sering digunakan pada era globalisasi saat ini. Di Jembrana telah memiliki website yaitu www.jembranakab.go.id yang ditargetkan dilakukan pemeliharaan untuk tahun 2011. Pada tahun 2011 telah terealisasi pembinaan dan pengembangan terhadap 1 (satu) unit Local Area Network (LAN) dan terhadap media website www.jembranakab.go.id yang berarti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-63


target tercapai 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.652.755.850,- (98,88%) dari total anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp.660.175.000,- dengan demikian ada penghematan dana sebesar Rp.7.419.150,Hal ini didukung dengan adanya Tim IT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sehingga pemeliharaan terhadap jaringan komunikasi dan informasi dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Sehingga pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Jembrana dianugerahi Piagam dan Piala Penghargaan dalam ajang bergengsi IOSA (Indonesia Open Source Award 2011) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Asosiasi OSI dan Komunitas Open Source, sebagai peringkat II kategori Kabupaten/Kota yang telah melakukan implementasi Open Source software di instansi pemerintah. B.1.2.7.1

Meningkatnya sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman, pemanfaatan terhadap

teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah sistem pembinaan dan pengembangan melalui audit yang dilaksanakan yang mana untuk tahun 2011 dikarenakan perubahan struktur organisasi, audit tersebut yang terdiri dari audit IT dan resertifikasi ISO, belum bisa dilaksanakan dan akan dianggarkan untuk dilaksanakan di tahun 2012 mendatang. Dengan demikian, realisasi untuk kegiatan ini sebesar 0% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 40.000.000,B.1.2.7.2

Terlaksananya pengadaan alat studio dan komunikasi Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

sebagai media sosialisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui media elektronik (radio). Sasaran ini mengacu pada pelaksanaan kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah layanan komunikasi dan informasi yang disiapkan dan dipelihara yang meliputi pengurusan ijin, service peralatan (service tower radio) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-64


pengadaan barang modal yang mendukung jalannya studio komunikasi. Untuk tahun 2011, target tersebut baru dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang modal yang mendukung kegiatan alat studio atau sebesar 38% dari keseluruhan target yang direncanakan. Sisanya akan direalisasikan di tahun 2012. Sedangkan untuk dana yang dianggarkan sebesar Rp. 78.800.000,-, telah terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (38.07%) dari anggaran sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 48.800.000,B.1.2.7.3 Meningkatnya pengkajian dan pengembangan sistem informasi Sasaran ini mengacu pada kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari penyediaan sistem informasi perencanaan, akuntansi dan pelaporan sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi bagi seluruh SKPD se Kabupaten Jembrana. Indikator yang digunakan untuk kegiatan ini adalah Jumlah sistem informasi perencanaan, akuntansi dan pelaporan yang disediakan sebanyak 1 paket. Untuk tahun 2011, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan mengingat akan adanya perubahan struktur organisasi di tahun berikutnya sehingga diperlukan adaptasi dalam hal pelaksanaan sistem informasi untuk itulah masih dipertahankan penggunaan sistem informasi yang sebelumnya, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 260.004.000,- yang dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya di anggaran perubahan tahun 2011. B.1.2.7.4 Meningkatnya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, komunikasi dan informatika melalui sasaran kegiatan sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Penyediaan bahan dan media informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah sangatlah diperlukan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Indikator yang digunakan berupa jumlah/frekuensi sosialisasi pembangunan dan kebijakan Pemkab yang dilaksanakan dengan target 5 kecamatan (51 desa/kel). Untuk tahun 2011 anggaran untuk sasaran kegiatan ini adalah Rp.109.720.000,- dengan realisasi Rp.109.470.000 (99,77%) dengan tujuan ke 5 kecamatan (51 desa/kel) tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut adalah bahan-bahan dan media pendukung informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jembrana berupa hiburan rakyat, baliho, spanduk, umbul-umbul dan cetakan leaflet, poster, stiker.


III-65


B.1.2.7.5 Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kehumasan dan pentingnya dokumentasi kegiatan Pemkab melalui sasaran kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan melalui penyebarluasan berita dengan indikator berupa release berita yang ditargetkan sebanyak 264 kali; 132 buah kliping berita; 2000 lembar foto; 317 buah kaset mini DV; 8.000 eksemplar majalah. Hingga akhir tahun 2011 sudah dapat terealisasi sebanyak 264 kali release berita (100%), 132 buah kliping berita (100%), 1.630 lembar foto (81,5%), 317 buah kaset mini DV (100%), serta 8.000 eksemplar majalah (100%), sehingga total realisasi kinerja sebesar 96,3%. Dari anggaran sebesar Rp.814.469.800,- telah dapat terealisasi sebesar Rp.769.041.770,- (94,42%) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.45.428.030,-.

No 1 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2011 Indikator Capaian Capaian Kinerja 2010 Kinerja 2011 4 2 3 Jumlah jaringan komunikasi 12 4 Jumlah wartel/warnet terhadap 0,01 0,01 Penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal 7 15 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 8 8 Webside milik pemerintah daerah 1 1 Pameran/Expo 1 1

B.1.2.8.PERTANIAN. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Tabel 3.31 Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2010 No

Indikator


Capaian Kinerja III-66


1 1 2 3

2 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha Produktivitas Sayuran Ton/Ha)

3 27,54% 65,33% 43

Sasaran urusan pertanian terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya produktivitas pertanian. b) Meningkatnya produktivitas perkebunan. c) Meningkatnya produktivitas peternakan. B.1.2.8.1 Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dilakukan dengan Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 4.837.705.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.732.100.000,00 (97,82%). Rencana target subak. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran

Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan,

Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan adalah Rasio terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), rencana 2.000M3, realisasi 2.000 M3 capaian kinerja 100%. , rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), rencana 4.766 M2, realisasi 4.766 M2 capaian kinerja 100%., sedangkan jumlah pompa air rencana 16 unit, realisasi 16 unit capaian kinerja 100 % Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya komitmen pimpinan,

adanya

dukungan kelompok tani dalam terlaksananya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan


III-67


Usaha Tani (JUT) serta pihak ketiga yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, sehingga masih banyak usulan dari daerah belum bisa terpenuhi tahun 2011 dan solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani (JUT) serta prasarana dan sarana pertanian lainnya. B.1.2.8.2 Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu, dialokasikan dana sebesar Rp. 596.195.000,00 realisasi sebesar Rp. 548.421.550,00 (91,99%) tenaga yang bertugas 8 Orang PNS dan 14 Orang tenaga Outsoursing. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Output dari kegiatan Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu : 

Jumlah benih dasar (BD) Padi, rencana target 65 kg, realisasi 65 kg.



Jumlah benih ikan unggul, rencana target 200 kg, realisasi 200 kg.



Jumlah bahan obat-obatan rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.



Jumlah bahan pupuk rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.



Jumlah bahan pakan ternak target 1 paket, realisasi 1 paket.



Jumlah bahan dan alat pengolahan kakao target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator Kinerja Utama Sasaran ini adalah adalah jumlah sarana dan prasarana

pengembangan balai benih/bibit terpadu. Rencana target 1 paket dan telah terealisasi 1 paket (100%). B.1.2.8.3 Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik dilakukan melalui Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik. Kegiatan

ini

merupakan

bagian

dari

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik dialokasikan dana sebesar Rp. 232.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 228.350.000,00 (98,30%).


III-68


Output dari Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik adalah jumlah pupuk organik padat, rencana target 200.000 kg, realisasi 200.000 kg, dan pupuk organik cair, rencana target 10.000 liter, realisasi 10.000 liter. Hasil dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

adalah

meningkatnya ketersediaan humus dan kesuburan tanah pada lahan sawah seluas 162,5 B.1.2.8.4 Meningkatnya Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta KTNA dan petugas pendamping melalui Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur bagian dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, dialokasikan dana sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 292.421.125 ,00 (98,39 %) , Target peserta KTNA dan pendamping PENAS

sebanyak 35 orang realisasinya 35 orang yaitu 100%. Output dari Kegiatan Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur adalah terealisasinya keberangkatan kontingen PENAS KTNA XIII sebanyak 35 orang B.1.2.8.5 Meningkatnya Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau Untuk mencapai sasaran meningkatnya demonstrasi pengembangan tanaman tembakau melaui Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau merupakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada Anggaran Perubahan APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 171.999.183,00 realisasi sebesar Rp. 155.775.500,00 (90,57%) . Output Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau : 

Terpeliharanya demplot pengembangan tanaman tembakau seluas 2 Ha di 2 lokasi di

B.1.2.8.6 Meningkatnya Demontrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga Terhadap Lahan Tembakau Untuk mencapai sasaran meningkatnya demonstrasi pengembangan kawasan konservasi penyangga terhadap lahan tembakau dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-69


Konservasi Penyangga terhadap Lahan Tembakau merupakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada Anggaran Perubahan APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 249.803.450,00 realisasi sebesar Rp. 246.753.450,00 (98,78%) Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga terhadap Lahan Tembakau : 

Terpeliharanya kawasan yang berfungsi konservasi seluas 50 Ha.



Terpeliharanya demplot tembakau seluas 1,5 Ha.

. B.1.2.8.7 Terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dilakukan melalui Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama

yaitu mantapnya Ketahanan Pangan

Masyarakat secara dinamis. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, Kegiatan Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dialokasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 86.300.000,00

(95,89%) Output dari Kegiatan Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) adalah jumlah bahan obat-obatan (Matador dan Amis Startop) yang tersedia, rencana target 80 liter paket, realisasi 80 liter, jumlah alat dan mesin pengendali OPT/hama (Mist Blower), rencana target 10 unit, realisasi 10 unit. Hasil dari Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) adalah jumlah kelompok tani/subak abian yang telah melaksanakan gerakan serentak pengendalian hama PBK Kakao. Rencana target 5 kelompok tani/subak abian (250 orang), realisasi 5 kelompok tani (100%). Dengan adanya kegiatan ini terjadi penurunan serangan hama PBK dari 80 % menjadi 50 % Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok tani/Subak Abian, dalam terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-70


Sedangkan faktor penghambat masih adanya keterbatasan gerakan ini pada beberapa subak abian. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk dilakukan gerakan serentak pada seluruh wilayah subak abian yang ada sehingga hasilnya lebih efektif. B.1.2.8.8Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dilakukan melalui Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak merupakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dialokasikan dana sebesar Rp. 13.634.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.496.000,00 (98,99%) tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100%. Sasaran Utama Program ini adalah masyarakat pemilik hewan menular Rabies. Indikator kerja utama sasaran ini adalah meningkatkan kesehatan ternak. Rencana Target 5 Kecamatan dari 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 Kecamatan (100%). Ouput dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah tersedianya bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket, Jumlah baliho Rabies, rencana target 5 buah, realisasi 5 buah (100%). Hasil dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah rasio ketersediaan bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain meningkatnya kesehatan ternak dan adanya dukungan dari masyarakat pemilik hewan menular Rabies, dalam terlaksananya Peningkatan kesehatan ternak dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana menyediakan obat-obatan untuk ternak. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk mencegah penyakit menular Rabies dan harus melibatkan pihak ketiga yang berkaitan dengan terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ternak. B.1.2.8.9 Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan


III-71


Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

merupakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan

Pengembangan Agribisnis Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 76.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 72.537.825,00 (95,44%) tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Output Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan :  Mantapnya manajemen kelompok ternak , rencana target 2 kelompok ternak, realisasi 2 kelompok ternak.  Tersedianya populasi ternak , rencana target 1.100 ekor, realisasi 1.100 ekor.  Tersedianya sarana/prasarana inseminasi buatan, rencana target 7 unit, realisasi 7 unit . Outcomes sasaran ini adalah Rasio ketersediaan bahan terhadap kebutuhan bahan Pengembangan Agribisnis Peternakan, rencana target 100%, realisasi 100% paket capaian kinerja 100% Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-72


Untuk mengatasi pemasalahan Solusi : 1. Pemanfaatan air secara efisien dengan pola tanam yang bergilir dan pembangunan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT); 2. Membuat berbagai kebijakan inovasi dibidang pertanian seperti Pemberian Dana Talangan, berbagai bantuan sarana/prasaran pertanian, subsidi pupuk dan bantuan benih; 3. Melaksanaan pembinaan dan pameran dengan membuat menu dengan gizi yang berimbang dan makan non beras yang puncaknya disajikan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS); 4. Memohon dana (diamprah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk membiaya kegiatan dimaksud. 5. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui prinsip PHT (pergiliran varietas, pola tanam, penggunaan pestisida secara bijaksana).

No 1 1 2 3

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2010-2011 Indikator Capaian Kinerja 2010 2 3 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 27,54% Produktivitas Padi ton/Ha 65,33% Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 43

Capaian Kinerja 2011 4 28,50% 65,73% 44

B.1.2.9 KEHUTANAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan. Tabel 3.33 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010 No 1 1 2 3

Indikator 2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan kawasan hutan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)


Capaian Kinerja 3 27,00% 0

III-73


Sasaran urusan kehutanan terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya pelestarian hutan. b) Berkurangnya rasio hutan yang rusak B.1.2.9.1 Meningkatnya Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa Sasaran Meningkatnya Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa

dilakukan melalui

Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa . Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa sebesar Rp. 24.000.000,00 realisasi sebesar Rp.19.110.325,00 (79,63%) Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan sasaran ini adalah meningkatnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan . Rencana Target Lokasi 5 lokasi dan telah terealisasi 5 lokasi (100%). Output Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa : 

Jumlah Tersusunnya Rancangan pengelolaan hutan desa seluas 1.000 Ha target 5 lokasi, realisasi 5 lokasi. . Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana, dalam terjadinya penurunan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok Tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. B.1.2.9.2 Meningkatnya Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Sasaran Meningkatnya Pembinaan Peredaran Hasil Hutan dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan . Peningkatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan dialokasikan dana sebesar Rp. 8.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.926.150,00 (93,25%)


III-74


Tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100% berlokasi di 5 lokasi/kecamatan realisasinya 5 lokasi yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber DayaHutan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio terbinanya industri hasil hutan dan pengelolaan hutan rakyat. Rencana Target Lokasi 5 lokasi dan telah terealisasi 5 lokasi (100%). Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana, dalam terjadinya penurunan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok Tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. B.1.2.9.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan dialokasikan dana sebesar

Rp.1.268.815.900,00 realisasi sebesar Rp.

1.260.660,00 (99,36%) Tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100% berlokasi di 5 lokasi/kecamatan realisasinya 5 lokasi yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat . Rencana Target Lokasi 5 lokasi dan telah terealisasi 5 lokasi (100%). Output Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan :  Jumlah Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan yang tersedia, rencana target 4 lokasi, realisasi 4 lokasi.


III-75


 Jumlah ketersediaan Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat, rencana target 101.900 batang, realisasi 101.900 batang.  Jumlah ketersediaan sepeda motor, rencana target 4 unit, realisasi 4 unit. Outcomes Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah Rasio Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana, dalam terjadinya penurunan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok Tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. B.1.2.9.4 Meningkatnya Operasi Terpadu Penaggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Sasaran Meningkatnya operasi terpadu penanggulangan keamanan hutan bali barat dilakukan melalui Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat. Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dialokasikan dana sebesar Rp. 43.170.000,00 realisasi sebesar Rp. 42.403.800,00 (98,23%) Tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100% berlokasi di 5 lokasi/kecamatan realisasinya 5 lokasi yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Tersusunnya sarana operasi terpadu penanggulangan keamanan hutan Bali Barat, Tertanganinya kasus kasus keamanan hutan bali barat, rencana Target Lokasi 5 lokasi dan telah terealisasi 5 lokasi (100%). Output Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat :  Terpeliharanya kelestarian hutan, meningkatnya kesadaran masyarakat


III-76


Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. Menyadari adanya permasalahan seperti tersebut, maka diperlukan solusi antara lain : 1. Perlu segera diadakan penambahan personil pada Bidang Kehutanan baik tenaga teknis maupun administrasi. 2. Diperlukan adanya peran yang terbina secara pro aktif dari berbagai pihak, utamanya masyarakat Desa Pakraman yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan untuk ikut bersama-sama peduli dalam menjaga gangguan keamanan hutan. 3. Demi kelancaran dan tertibnya proses penanganan kasus Tindak Pidana Kehutanan, maka diperlukan

kerjasama/koordinasi

yang

lebih

mantap,

dana

pendukung

untuk

pengangkutan/pengamanan Barang Bukti serta untuk biaya pendukung lainnya. 4. Dalam memaksimalkan upaya pengamanan hutan, sangat diperlukan jumlah personil/petugas yang memadai sesuai dengan luasan hutan yang ada. 5. Melalui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, maka perlu segera dimantapkan kawasan hutan terutama pada Pal Batas Hutan yang telah rusak


III-77


maupun yang telah bergeser dari tempat semula, karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. 6. Menindaklanjuti kondisi pada saat ini dimana tidak menentunya faktor iklim sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas

curah hujan yang tinggi maka jauh-jauh sebelum

pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Metereologi sehingga perkiraan waktu curah hujan yang tinggi dapat diketahui.

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010

No 1 1 2 3

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan kawasan hutan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)


3 44,00 % 27,00%

44,53 % 26,63 %

0

0,01 %

B.1.2.10 PARIWISATA Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Tabel .3.35 Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Capaian Kinerja 2010 3 64.205 15%

Sasaran urusan pariwisata terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Terwujudnya promosi pariwisata. b) Terwujudnya penataan obyek wisata. c) Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.


III-78


d) Terwujudnya Promosi Pariwisata Daerah e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata tahun 2011. Telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1.

Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata, direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasi sebesar Rp. 78.350.000,- (82,47%) dilaksanakan dengan target penyediaan Booklet berkaitan dengan penyampaian informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan target 1.000 paket dan realisasinya 1.000 paket capaian kinerja 100%, Sasaran Kegiatan dalam program ini adalah meningkatnya jaringan kerjasama promosi parieisata sedangkan Indikator Kinerja Utama program ini adalah jumlah booklet yang disebarkan untuk jaringan kerjasama promosi pariwisata.

2.

Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, direncanakan berupa pelaksanaan lomba mekepung dengan taregt sebanyak 2 (dua) kali realisasi 2 (dua) kali kegiatan capaian kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar 170.000.000, realisasinya sebesar Rp. 168.000.000 (79,48%) .

2.

Hal-hal yang mendorong pencapaian kinerja adalah mantapnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan induk organisasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif

3.

Hal-hal yang menghambat adalah minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, masih kurangya SDM, Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan dimaksud melalui APBD I, dan APBD II dan meningkatkan kemandirian induk organisasi

4.

Terwujudnya Penataan Obyek Wisata

5.

Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Program yang dilaksankan adalah Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaian kinerja tahun 2011 adalah :

6.

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 158.956.000,00

(79,48%) sasaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata

sebanyak 1 paket/obyek wisata dengan realisasi 1 paket/obyek wisata capaian kinerja 100%,


III-79


7.

Hal-hal yang mendorong pencapaian kinerja adalah mantapnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan induk organisasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif

8.

Hal-hal yang menghambat adalah minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, masih kurangya SDM yang dibutuhkan dalam kegiatan ini.

9.

Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan dimaksud melalui APBD I, dan APBD II dan meningkatkan kemandirian induk organisasi Tabel .3.36 Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2010-2011 No 1 1 2

Indikator 2 Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Capaian Kinerja 2010 3 87.220 6,25

Capaian Kinerja 2010 4 89.474 0,012

B.1.2.11 PERIKANAN DAN KELAUTAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan Tabel .3.37 Capaian Kinerja dan Kelautan Tahun 2010 No 1 1 2 3 4

Indikator 2 Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan

Capaian Kinerja 3 54,00 %

137% 128% 100%

Sasaran urusan perikanan dan kelautan terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. b) Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.


III-80


B.1.2.11.1Meningkatnya Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan (DAK) Sasaran Meningkatnya

Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengawasan Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana

dan

Prasarana

Pengawasan

Kelautan

dan

Perikanan

(DAK).

Kegiatan

Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan dialokasikan dana sebesar Rp. 224.580.000,00 realisasi sebesar Rp. 209.191.650,00 (93,15%). Output dari Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan :  Jumlah teropong (night vision digital) yang tersedia, rencana target 1 unit, tidak realisasi .  Jumlah life jacket yang tersedia, rencana target 16 unit, tidak realisasi .  Jumlah alat komunikasi pengawasan perikanan dan kelautan yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.  Jumlah pembangunan pos pengawasan perikanan dan kelautan, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Terlaksananya Pengembangan Sarana/ Prasarana Perikanan Tangkap. Kelompok Sasaran Utama Program ini adalah masyarakat pesisir/Kelompok Nelayan. Rencana Target 2 Kecamatan dan telah terealisasi 2 Kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok Nelayan di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu

masih adanya ketidaksepahaman atara

kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha kelompok Nelayan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan Pengembangan Sarana/prasarana perikanan tangkap di wilayah kelompok nelayan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Hasil Produksi Perikanan. B.1.2.11.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)


III-81


Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dilakukan dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK). Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dialokasikan dana sebesar Rp. 649.190.000,00 realisasi sebesar Rp. 644.431.500,00 (99,27%). Output dari Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya:  Jumlah pembangunan jalan produksi, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.  Jumlah rehabilitasi saluran primer tambak, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. Kelompok Sasaran Utama Program ini adalah Kelompok Petani Tambak. Rencana Target 1 Kecamatan dan telah terealisasi 1 Kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok petani tambak di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya sarana dan prasarana perikanan bididaya dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha kelompok petani tambak

di wilayah yang

bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan pengembangan Sarana/prasarana perikanan budidaya di wilayah kelompok petani tambak dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Hasil Produksi Perikanan. B.1.2.11.3 Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) Sasaran Meningkatnya

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK). Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dialokasikan dana sebesar Rp. 677.180.000,00 realisasi sebesar Rp.211.001.100,00 (31,16 %). Output dari kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap :  Jumlah mesin tempel (out boat) yang tersedia, rencana target 2 unit, realisasi 0 unit.  Jumlah mesin tempel (as panjang ) yang tersedia, rencana target 44 unit, realisasi 0 unit.  Jumlah mesin penghancur dan pemisah tulang ikan dengan dagingnya yang tersedia, rencana target 3 unit, realisasi 0 unit.


III-82


 Jumlah timbangan digital yang tersedia, rencana target 4 unit, realisasi 4 unit.  Jumlah pembangunan gorong-gorong di TPI Pengambengan, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Terlaksananya Pengembangan Sarana/ Prasarana Perikanan Tangkap. Kelompok Sasaran Utama Program ini adalah masyarakat pesisir/Kelompok Nelayan. Rencana Target 1 Kecamatan dan telah terealisasi 1 Kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok Nelayan di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu

masih adanya ketidaksepahaman atara

kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha kelompok Nelayan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan Pengembangan Sarana/prasarana perikanan tangkap di wilayah kelompok nelayan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Hasil Produksi Perikanan. B.1.2.11.4 Meningkatnya Penyediaan Sarana Statistik Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana Statistik dicapai

melalui Kegiatan

Penyediaan Sarana Statistik. Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik dialokasikan dana sebesar Rp. 53.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 48.939.200,00 (92,34%). Output dari Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah jumlah sarana statistik yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Sedangkan Outcomes Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah jumlah data statistik yang tersedia. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Jumlah Penyediaan Sarana Statistik. Sasaran Utama Program ini adalah Kelompok Tani Nelayan. Rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. B.1.2.11.5 Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-83


Sasaran Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dicapai melalui kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dialokasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 348.468.000,00 (99,56%). Output dari kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan :  Jumlah instalasi listrik (cold storage dan pabrik es) yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.  Jumlah penggantian mesin dan suku cadang cold storage yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Sasaran Utama Program ini adalah Usaha masyarakat pesisir/Kelompok Nelayan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, adanya dukungan kelompok Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat Nelayan dengan kepentingan usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang

dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan Kelompok Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di wilayah kelompok Nelayan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Produksi Hasil Perikanan. Permasalahan :

Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-84


media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. Solusi : 1. Diupayakan ke depan dibangunnya pos timbang untuk tertibnya pendaratan ikan 2. Diupayakan rehabilitasi saluran irigasi sehingga memperlancar pasokan keluar masuk air dari saluran tambak. 3. Perlu dibangun penyekat untuk mempermudah dan memperlancar operasional kolam. Tabel 3.38 Capaian Kinerja dan Kelautan Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3

No 1 1 2 3 4

Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan


54,00 %

54,24 %

137% 128% 100%

100,00 % 9,52 % 100,00 %

B.1.2.12 PERINDUSTRIAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Tabel 3.39 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2010 No 1 1 2

Indikator 2 % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

Capaian Kinerja 3 7,54% 2,56%

Sasaran urusan ketahanan pnganm terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah :


III-85


a) Kabupaten Jembrana. b) Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. c) Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. d) Meningkatnya produktivitas industri pangan di Kabupaten Jembrana. Indikator Kinerja Utama dan sasaran : a. Jumlah peningkatan usaha IKM sebanyak 2 unit. b. Jumlah berdirinya jaringan pendukung klaster IKM sebanyak 1 unit. c. Jumlah IKM pangan yang memanfaatkan teknologi baru sebanyak 2 unit. Dalam tahun Anggaran 2011 kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dialokasikan dana Rp. 31.500.000,- dan telah terealisasi Rp 28.500.000,- (88 %), maka terdapat penghematan dana sebesar Rp3.000.000,- (12 %). Jumlah kegiatan 1 unit dan telah direalisasikan 100 %. Hasil kegiatan pembinan IKM dalam memperkuat jaringan klaster adalah 1). Telah terbentuk 1 (satu) unit usaha pendukung klaster industri IKM.

No 1 1 2

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Indikator 2010 2 3 % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,54% Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 2,56%

Capaian Kinerja 2011 4 7,80% 3,30%

B.1.2.13 PERDAGANGAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi.

No

Tabel .3.40 Capaian Kinerja Peragangan Tahun 2010 Indikator


Capaian III-86


1 1 2

Kinerja 3 25,03 159.301.357.446

2 % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

Sasaran urusan ketahanan pnganm terkait dengan Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. b) Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. c) Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. d) Meningkatnya segmen pasar pada komoditas Kabupaten Jembrana. e) Indikator Kinerja Utama dan Sasaran : Semakin luasnya segmen pasar pada

komoditas

Jembrana adalah (1). Jumlah Pameran di Tingkat Nasional, (2). Jumlah pameran di Tingkat Provinsi dan (3). Jumlah pameran di Tingkat Kabupaten. f) Dalam tahun anggaran

2011

kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp.

490.233.500,- dan telah terealisasi Rp. 478.061.000,-

(98 %) maka terdapat penghematan

dana sebesar Rp. 12.172.500,- (2 %). g) Jumlah kegiatan pameran sebanyak 1). Pameran di tingkat nasional 5 kali telah direalisasikan 5kali (100 %), 2). Pameran di tingkat Provinsi 2 kali telah direalisasikan 2kali (100 %), 3). Pameran tingkat Kabupaten 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %). Meningkatnya stabilitas harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang/jasa. h) Indikator Kinerja Utama dan sasaran : Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang dan jasa adalah Monitoring dan penyiaran informasi harga melalui radio. Dalam tahun anggaran 2011 kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 3.360.000,- dan telah direalisasikan Rp. 3.360.000,- (100 %) Hasil kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten, 96 kali dan kegiatan ini telah direalisasikan sebanyak 96 kali (100 %). Tabel 3.41 Capaian Kinerja Peragangan Tahun 2010-2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-87


No 1 1 2

Indikator 2 % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

Capaian Kinerja 2010 3 25,03%

Capaian Kinerja 2011 4 24,35%

159.301.357.446 144.229.332.100

B.1.3 Misi III. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Dasar Lainnya. Misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dilakukan melalui urusan : 1) Pendidikan, 2) Otonomi Daerah,3).Kesehatan, 4).Kependudukan Dan Catatan Sipil, 5).Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 6). Keluarga Berencana Dan Sejahtera.7).Sosial, 8). Ketenagakerjaan, 8). Kebudayaan, 9). Kepemudaan Dan Olahraga, 10). Kearsipan, 11). Perpustakaan, Dan 12).Transmigrasi B.1.3.1 PENDIDIKAN Capaian kinerja

urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi

Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Tabel .3.42 Capaian Kinerja Pendidikan Tahun 2010 Capaian Kinerja 3 136,94 5

No

Indikator

1 1. 2

2 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI

3

Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs

4

4

Rasio ketersediaan sekolah SMA

2

5

Rasio guru: murid.SD/MI

1/18

6

Rasio guru: murid.SMA/MA

1/22

7

Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI

1/1,4

8

Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs

1/1,5


III-88


9

Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA

1/1,5

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan pendidikan pada tahun 2011 adalah: a) Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar b) Meningkatnya APK dan APM c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan Pendidikan di Kabupaten Jembrana dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Dari kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan pengadaan meubelair terdapat dana luncuran dari pusat yaitu Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 1.030.573.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 981.106.000 Atau 95,20 % dana tersebut adalah untuk rehab sedang/berat 11 Sekolah Dasar dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% , dimana luncuran dana tersebut masuk ke APBD Perubahan tahun 2011, sedangkan untuk rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.862.000,00 atau 99,23% dengan tingkat capaian kinerja 100% adalah untuk pagar alas 4 Sekolah dasar prasarana pendidikan yang bersumber dari silva DAK Tahun 2010 yang tidak bisa dialokasikan di tahun 2010 sebesar Rp. 11.638.945.000,00 dan dapat direalisasikan tahun 2011 sebesar Rp. 2.253.531.000. adalah untuk rehab 8 SMP, dan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (alat pembelajaran TIK) untuk sekolah dasar sedangkan pengadaan buku pelajaran tidak bisa dilaksanakan karena gagal tender, sehingga ada dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.385.414.000,00 (80,64%). Untuk kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan sekolah dasar dan kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama yang bersumber dari dana DAK tahun 2011, dianggarkan masing – masing sebesar Rp. 11.865.970.000 dan Rp. 2.832.180.000 tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan karena Petunjuk Teknis DAK dari pemerintah pusat datangnya bulan September 201, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2012 (silva terikat DAK th 2012).


III-89


Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan fisik seperti : Penyediaan bantuan bantuan operasional sekolah jenjang SD/SDLB Negeri/swasta, SMP Negeri/swasta untuk 210 sekolah (anggaran dari pemerintah pusat) dipergunakan untuk kegiatan kegiatan untuk menunjang kegiatan sekolah dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.860.218.500 dengan realisasi sebesar Rp. 16.573.375.751,00 atau 98,30%, Kegiatan Lomba-lomba pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 77.133.900 dengan realisasi sebesar Rp. 441.957.486,00 atau 91,01% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 43.682.514,00 atau 8,99%, untuk peningkatan operasional sekolah TK pemerintah daerah melalui Dinas Dikporaparbud melaksanakan kegiatan penyelenggaraan operasional sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah di tingkat TK untuk 39 sekolah, untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang mata pelajaran maka dinas dikporaparbud telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba olimpiade mata pelajaran yang diikuti oleh 12 orang dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.200.000 atau 56%, dan adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,00 (44,00%) dengan tingkat capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk dana pendampingan Biaya Operasional Pendidikan Provinsi Bali untuk SD dan SMP dianggarkan sebesar Rp. 1.221.699.960,00 tidak dapat direalisasikan karena kegiatannya tidak dirinci (gelondongan), sehingga harus dilaksanakan menunggu perubahan anggaran, dan setelah perubahan berjalan proses keuangan dengan menggunakan Tambahan uang persediaan (TUP) yang akan diselesaikan dengan GU Nihil, sehingga harus ada SPJ dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari namun karena waktu yang sangat singkat para kepala sekolah tidak bersedia membuat spj dalam waktu tersebut sehingga disepakati untuk diluncurkan pada tahun 2012. 2. Program Pendidikan Menengah Kegiatan pembangunan Gedung Sekolah dengan rencana pembangunan SMK Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000 yang rencananya akan dibangun di Kec. Melaya tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pembebasan tanah dari Pemerintah Provinsi Bali (masih dalam proses), namun kegiatan

pembangunan gedung sekolah untuk SMK IV

(kesehatan) ini kembali dianggarkan pada anggaran tahun 2012, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi siswa terutama siswa SMK, pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktek siswa yang dianggarkan


III-90


sebesar Rp. 184.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.255.000,00 (84,92%) ada penghematan anggaran sebesar Rp. 27.745.000,00 (15,08%). Dalam Program Pendidikan Menengah juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi siswa dan prestasi di bidang mata pelajaran seperti : Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran dimana dianggarkan sebesar

Rp. 240.000.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.526.920,00 atau 21,05%,

Kegiatan lomba-lomba pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 164.400.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 66.026.000,00 atau 40,16%. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan operasional pendidikan di SMP, SMA dan SMK melalui Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan SMP, SMA dan SMK dianggarkan sebesar Rp. 3.651.578.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.035.342.646,00 atau 83,12%. 3. Program Pendidikan Non Formal Untuk mendukung Program Pendidikan Non Formal berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain adalah Kegiatan Jambore PTK – PNF dimana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 8.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.280.000,- atau 85,85% dengan tingkat capaian kinerja 100% dari segi anggaran ada penghematan sebesar Rp. 1.200.000 (14,15%), mengingat belanja akomodasi di tanggung Provinsi Bali, sedangkan untuk kegiatan Hari anak nasional dianggarkan sebesar Rp. 7.862.500,00 dengan realisasi Rp.0,00 karena kegiatan bersamaan dengan kegiatan Gebyar PAUD dan pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional biaya sudah di tanggung pihak Provinsi Bali sehingga anggaran tidak dipergunakan. Kegiatan Aksara Internasional dianggarkan sebesar Rp. 5.072.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.622.500,00 atau 91,12%, sedangkan kegiatan Gebyar PAUD dianggarkan sebesar Rp. 17.862.500 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.662.500 atau 20,50% kegiatan tersebut dapat diefisiensikan mengingat sebagian dana sudah ditanggung provinsi bali, sehingga tidak dobel penggunaan. 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain ;


III-91


a. Kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dimana pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 323.520.000,- tidak dapat direalisasikan karena semua guru yang melanjutkan ke S1 tidak memiliki ijin belajar (ijin belajar tidak dikeluarkan), sehingga mereka melanjutkan dengan biaya sendiri. Sisa anggaran menjadi silva. b. Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.720.000 adalah untuk penilaian kepala sekolah SMP, SMA dan SMK oleh Tim Penilai Kabupaten dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.600.000 atau 96,77% dapat di efisiensi sebesar Rp. 120.000.000 atau 3,23%. c. Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dianggarkan sebesar Rp. 46.166.400,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.846.400,00 atau 51,65% kegiatan ini adalah untuk menilai kinerja kepala sekolah SD dengan jumlah kepala sekolah yang dinilai sebanyak 184 orang dengan sumber daya yang ada sebanyak 25 orang dan capaian kinerja 100%.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dalam mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Kegiatan ISO/SNI 9001-2008 di anggarkan pada anggaran perubahan tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000 tidak dapat direalisasikan karena konsultan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut belum siap dilaksanakan mengingat waktu yang terlalu pendek, dan kegiatan ini adalah tititpan dari bagian Hukum Organisasi Tatalaksana Setda Kab. Jembrana, b. sedangkan untuk kegiatan pengembangan kurikulum pemenuhan SPM dianggarkan sebesar Rp. 20.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.989.000 atau 84,55% dapat diefisien sebesar Rp. 3.105.000,00 kegiatan ini digunakan adalah untuk mendukung administrasi kegiatan (cetak/penggandaan, bbm dan konsumsi). 6. Program Wajib Belajar 12 Tahun Program Wajib Belajar 12 Tahun didukung dengan 6 (enam ) kegiatan antara lain : a. Kegiatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pengadaan LCD, Computer dan Printer untuk SMPN, SMAN dan


III-92


SMKN dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.111.709.400,00 dengan penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 882.231.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 79,36%. b. Kegiatan Lomba-Lomba Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.800.000 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 92.450.000 atau realisasi keuangan sebesar 93,57%. c. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah untuk rehab SMK1, SMA1 Mendoyo, dan SMPN 1 Melaya dengan

anggaran

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.

772.400.000,00

dengan

tingkat

penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 756.665.000,00 adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 15.000.000. d. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.503.400.000

untuk

pembelian tanah SMPN 6 Negara, Pembangunan ruang perpustakaan dan RPL SMKN 3 Negara, Pembangunan ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Kantor dan Ruang Guru SMAN 2 Mendoyo,

pembangunan kantor SMPN 5 Mendoyo , dengan tingkat penyerapan/realisasi

anggaran sebesar Rp. 3.014.173.950,00 atau 86,04%. e. Kegiatan Pematangan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi ujuan akhir dimana untuk mendukung kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 67.159850,00 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 65.879.850,00 atau 98,09 dengan tingkat capaian hasil kegiatan 100%. f. Kegiatan Ujian Akhir SMP, SMA, SMK dianggarkan sebesar Rp. 390.000,00 adalah untuk kegiatan memonitoring ujian akhir ke sekolah-sekolah dibantu untuk pembelian BBM melalui Subag umum Dinas,

sehingga dana yang dianggarkan pada kegiatan tersebut tidak

dipergunakan sehingga terjadi silva tahun 2011. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada capaian terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut : Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Mi tahun 2007 hingga tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :

TAHUN 1 2007

APK 2 107,29

Tabel 3.43 Capaian APK/APM SD/Mi tahun 2007-2011 APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) 3 4 5 92.63 99,28 0,01 %


III-93


2008 2009 2010 2011

110,27 110,63 115,55 113,94

96.01 96,45 98,50 98,43

94,37 98,55 99,20 99,91

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,00 %

Pada tahun 2011 jumlah siswa SD/MI adalah : 30.010 orang , Paket A adalah : 0 orang dengan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah : 26.338 orang, maka APK dapat dihitung dengan membagi jumlah siswa SD/Mi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali seratus maka hasilnya 113,94 % dan APM SD/Mi adalah Jumlah siswa SD/Mi/adalah 25.925 Paket A dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun adalah 25,925 kali seratus maka hasilnya adalah : 98,43 % Jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama

adalah :

4.495. Angka melanjutkan ketingkat SMP/MTs adalah : jumlah siswa baru pada SMP/MTs adalah 4.495 orang dibagi dengan jumlah lulusan SD/Mi pada tahun pelajaran sebelumnya 4.495 orang dikalikan seratus maka hasilnya adalah 99,91 % Angka Putus Sekolah (DO) adalah : jumlah angka putus sekolah : 0 dibagi dengan jumlah siswa pada tingkat SD tahun sebelumnya 29.485 kali seratus maka, hasilnya adalah 0.0 % Angka Kelulusan adalah jumlah siswa tahun 2011 adalah 4.495 orang , jumlah siswa pada tingkat tertinggi (kelas VI) SD/MI tahun sebelumnya adalah : 4.495 orang maka prosentase kelulusan adalah : 100 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2007 hingga tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :

TAHUN 1 2007 2008 2009 2010 2011

Tabel 3.44 Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2007-2011. APK APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) 2 3 4 5 95.30 88.33 92,55 % 0.14 % 105.38 80.13 98,33 % 0.40 % 106,46 110,50 116,98

85,89 90,00 93,85

99,34 % 99,46 % 99,69 %

0.04 % 0.03 % 0.02 %

Pada tahun 2011 jumlah siswa SMP/MTs adalah : 12.955 orang dengan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah : 11.502 orang, Paket B adalalah 500 orang, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-94


APK SMP/MTS adalah jumlah siswa SMP/MTs 13,455 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah : 11.502 orang kali seratus maka hasilnya adalah 116,98 %, dan APM SMP/MTs dihitung dengan jumlah kelompok usia siswa SMP/MTs adalah 10,795 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah 11.502 kali seratus maka hasilnya adalah : 93,85 % Angka melanjutkan ketingkat SMA/SMK/MA adalah : jumlah siswa baru

pada

SMA/SMK/MA 4.252 orang dibagi dengan jumlah lulusan pada SMP/MTs tahun pelajaran sebelumnya 4.265 orang kali seratus maka hasilnya adalah 99,69 % Angka Putus Sekolah adalah :

3 orang dibagi dengan jumlah siswa tahun 2011 adalah

12.753 kali seratus maka hasilnya adalah 0,02 % Angka Kelulusan adalah sebagai berikut : Jumlah siswa lulusan tahun 2010 adalah 4.077, dibagi dengan jumlah siswa pada tingkat tertinggi pada SMP/MTs (kelas III) tahun sebelumnya adalah 4.077 orang kali seratus maka hasilnya maka prosentase kelulusan adalah : 100 % Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA tahun 2008 hingga tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :

TAHUN 1 2007 2008 2009 2010 2011

Tabel 3.45 Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2008-2011 APK APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) 2 3 4 5 73.99 72,23 0,72 % 82.90 64,37 0,023 % 81,35 69,78 0.05 % 95,00 75,60 0,04 % 98,07 74,96 0,03 %

Pada tahun 2011 jumlah siswa SMA/SMK/MA adalah : 11.259 orang dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah : 11.480 orang. Paket C adalah 0 orang, maka APK SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa SMA/SMK/MA/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun kali seratus maka hasilnya adalah : 98,07 %.APM SMA/SMK/MA adalah : jumlah siswa SMA/SMK/MA 8.605 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 11.480 kali seratus maka hasilnya adalah 74.96 % Angka Putus Sekolah adalah : 4 orang

dibagi dengan jumlah siswa pada tahun

2010 adalah 11.259 kali seratus maka hasilnya adalah sama dengan 0.03 %.Angka Kelulusan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-95


adalah sebagai berikut : jumlah lulusan siswa pada tahun 2010 adalah 3.242 orang , jumlah siswa pada tingkat tertinggi (kelas III)

SMP/MTs

tahun sebelumnya adalah : 3.242 orang

maka

prosentase kelulusan SMA/SMK/MA adalah : 100 % Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bersekolah Pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan dengan memberikan subsidi biaya pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan Tinggi berupa bantuan beasiswa pendidikan. Kalau dilihat tingkat capaian kinerja Tahun 2011 terhadap Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana dalam melaksankan program dan kegiatan tersebut diatas, maka dapat dilihat capaian kinerja sesuai dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan sasaran Meningkatnya APK dan APM Pendidikan di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Capaian Kinerja tahun 2011; Capaian pelaksanaan pembangunan pendidikan tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1). Meningkatnya APK di tingkat SD rencana 110% realisasi 113,94 % capaian kinerja sebesar 97% 2). Meningkatnya APK di tingkat SMP rencana 110% realisasi 116,98 capaian kinerja sebesar 100% 3). Meningkatnya APK di tingkat SMA rencana 95% realisasi 98,07% capaian kinerja sebesar 100%. 4) Meningkatnya APM di tingkat SD/Mi rencana 97% realisasi 98,43% capaian Kinerja sebesar 100% 5) Meningkatnya APM di tingkat SMP/MTs rencana 90% realisasi 93,85% capaian Kinerja sebesar 100% 6). Meningkatnya APM di tingkat SMA rencana 70% realisasi 74,96% capaian Kinerja sebesar 93%. 7). Meningkatnya angka melanjutkan SD/Mi rencana 99% realisasi 99,91% capaian kinerja 100% 8). Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs rencana 98% realisasi 99,69% capaian kinerja 100%. 9). Menurunnya Angka Drop Out pada SD rencana 0,02% realisasi 0,00% capaian kinerja 100%. 10). Menurunnya Angka Drop Out pada SMP rencana 0,03% realisasi 0,02% capaian kinerja 100%. 11). Menurunnya Angka Drop Out pada SMA rencana 0,05% realisasi 0,03% capaian kinerja 100%.


III-96


Secara umum setiap indikator telah tercapai dengan baik. Pada Tahun 2011 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.46 Capaian Kinerja Pendidikan Tahun 2010-2011 No

Indikator


1 1. 2

2 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI

3 136,94 5

3 4

Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA

5

4

Capaian Kinerja 2011 111,3 5 2

2

2

Rasio guru: murid.SD/MI

1/18

1/19

6

Rasio guru: murid.SMA/MA

1/22

1/27,7

7

Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI

1/1,4

1/1,3

8

Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs

1/1,5

1/1,3

9

Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA

1/1,5

1/1,3

B.1.3.2 KESEHATAN Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk ,Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas Tabel 3.47 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-97


Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2010 No

Indikator

Capaian Kinerja 3 1 4,55

1 1. 2

2 Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk

3

Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

1,30

4

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

26,64

5

100,39

7

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI

8

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

100%

9

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB

100%

11

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

12

Cakupan kunjungan bayi

6

100 96,08 50,26%

99,07%

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan kesehtan pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. b) Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. c) Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat d) Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan e) Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. f) Meningkatkan kepuasan pelanggan. Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : a) Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari kegiatan yaitu : 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-98


4) Penyediaan alat tulis kantor. 5) Penyediaan barang cetak dan penggandaan. 6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 7) Penyediaan makanan dan minuman. 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu : 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. d) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan : a) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. b) Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan kesehatan lingkungan. c) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat. d) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat. e) Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. e)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan yaitu Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001 – 2008. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesos adalah sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan pengadaan obat generik sesuai kebutuhan : 1 paket.



Melakukan penyimpanan dan pengeluaran obat sesuai prosedur FIFO



Mengambil Obat Buffer stock ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 4 kali.



Melaksanakan pendistribusian obat ke unit pelayanan kesehatan sesuai permintaan atau kebutuhan : 72 kali.


III-99




Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat dan monitoring ketersediaan obat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Pembina : 72 kali.



Menyusun rencana Kebutuhan Obat, dan melaporkan persediaan dan penggunaan obat dalam satu tahun

2. Program Upaya Kesehatan. a. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Dalam tahun 2011 kegiatan berupa : 1) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan ( Program UPT JKJ ), 2) Pengadaan bahan Obat – obatan Generik dan Pengadaan Obat program, 3) Pengadaan Mobelair, 4) Pengadaan Pembangunan Gedung Kasntor Puskesmas Gumbrih dan Yeh Embang, 5) Pembangunan Rumah paramedis Gumbrih dan Yeh Embang dan Pengadaan Alat - alat kedokteran. b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah, meliputi : 

Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD). -

Melakukan kewaspadaan dini kasus Demam Berdarah Dengue ( DBD ) di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana dengan koordinasi Camat .

-

Melakukan Pengendalian Vektor dewasa secara rutin dengan fogging (pengasapan) di daerah–daerah potensial dan endemis berkembangnya kasus DBD. o Jumlah penyemprotan sebanyak 240 kali. o Jumlah Penderita yang ditanggulangi : 59 orang. o Angka Insiden Penyakit : 0,,0 % dengan CFR : 0 %.



Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS meliputi : -

Pembinaan dan Sosialisasi di SMP dan SMA : 12 kali

-

Penyuluhan pada PKK / Dharma Wanita : 9 kali.

-

Penyuluhan pada Sekaa Taruna : 9 kali.

-

Penanganan terhadap penderita ODHA : 73 orang.

-

Pemeriksaan donor darah : 100 orang.


III-100




Pencegahan dan Pemberantasan Malaria, melalui tahapan-tahapan . 1) Penemuan Penderita. Melakukan kegiatan penemuan penderita klinis melalui Active Case Detection (ACD) melalui kunjungan Juru Malaria Desa dari rumah ke rumah dengan hasil sediaan Darah ACD diperiksa : 2.998 SD, sediaan Darah ACD Positif ( + ) : 191 SD ( 6,37 % ). Melakukan kegiatan penemuan penderita klinis melalui Pasive Case Detection (PCD) terhadap tersangka penderita malaria yang datang ke tempat pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Rumah Sakit Negeri dan Swasta dengan hasil sediaan Darah PCD diperiksa : 369 SD, sediaan Darah PCD Positif ( + ) : 53 SD ( 14,36 % ). 2) Pengobatan Penderita, yang meliputi : o Pengobatan penderita malaria klinis, yang diberikan berdasarkan Konfirmasi laboratorium Jumlah Penderita yang ditemukan 15 Orang dan yang diobati 15 Orang ( 100 % 0 . o Pengobatan radikal, Pengobatan ini bertujuan untuk membasmi semua stadium parasit malaria pada manusia. 3) Surveilans. Kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, teratur dan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data malaria untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat disebarkan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat disesuaikan dengan kondisi setempat. 4) Pengendalian Vektor. Upaya mengendalikan vektor untuk menurunkan populasi, mencegah gigitan, mencegah nyamuk menjadi infektif atau mengubah lingkungan sehingga tidak cocok untuk tempat tempat perindukan (berkembangbiak). Kegiatan ini telah dilakukan dengan cara : o Larvaciding, dilakukan pada lagoon-lagoon yang ada di pinggir pantai yang tersebar dari Desa Gumbrih Kec. Pekutatan sampai Kelurahan Gilimanuk,


III-101


Kec. Melaya yang luasnya ± 160.000 m². Jumlah kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 sebanyak 96 kali. o Membersihkan

tempat

perindukan

vektor,

yang

dilakukan

membersihkan lumut dan gulma sehari sebelum kegiatan

untuk

larvaciding /

oilling. o Melaksanakan penebaran ikan pemakan jentik nyamuk pada tempat perindukan potensial. 

Pencegahan dan Pemberantasan TBC, meliputi : 1) Penemuan penderita, yang dilakukan secara pasif pada penderita yang datang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan dengan hasil sebagai berikut : - Penderita TB BTA (+) : 108 orang, ( 56.25 % ) dari target 180 orang. - Penderita TB BTA (-) Rontgen Positif : 34orang. - Penderita TB ekstra Paru : 8 orang. - Penderita TB Kambuh : 1orang. - Penderita TB Anak : 0 orang. 2) Pengobatan penderita dan pengawasan minum obat, yang bertujuan untuk menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan dan menurunkan tingkat penularan. Penderita TB BTA (+) yang berobat pada tahun 2011 sebanyak 108 orang dan dinyatakan sembuh dalam pengobatan pada tahun 2011 sebanyak 83 orang (84,69%).



Pencegahan dan Pemberantasan Kusta. Penemuan penderita, yang dilakukan secara aktif untuk menjaring tersangka penderita kusta oleh petugas kesehatan setelah mendapat informasi dari masyarakat atau kader kesehatan. Sedangkan penemuan secara pasif dilakukan kepada mereka yang berkunjung ke sarana kesehatan. Pada tahun 2011 tidak ditemukan kasus baru.



Imunisasi. 1) Imunisasi rutin kepada bayi, untuk memberikan kekebalan bagi bayi terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Vaksinasi yang diberikan seperti BCG, DPT, Hepatitis B, TT, DT, Polio dan Campak.


III-102


Hasil Kegiatan Imunisasi rutin tahun 201 dari sasaran 4.101 bayi adalah sebagai berikut : -

BCG

: 4.549 bayi ( 108,5 % )

-

Polio 1

: 5.067 bayi ( 120,9 % )

-

Polio 2

: 4.591 bayi ( 109,5 % )

-

Polio 3

: 4.488 bayi ( 107,10 % )

-

Polio 4

: 4.514 bayi ( 107,7 % )

-

Campak

: 4.651 bayi ( 111,0 % )

-

Hepatitis B < 7 hari : 4.455 bayi ( 106,3 % )

-

DPT - HB 1

:

4.508 bayi ( 107,6 % )

-

DPT - HB 2

:

4.439 bayi ( 105,9 % )

-

DPT - HB 3

:

4.480 bayi ( 106,9 % )

Hasil Kegiatan Imunisasi Ibu hamil dari sasaran 4.610 bumil TT.5 : 4.679 bumil ( 101,5 % ) 2) BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), untuk memberikan kekebalan ulang pada anak sekolah terhadap penyakit tertentu seperti campak, dipteri dan tetanus yang rutin dilakukan setiap tahun. 

Pemberian Imunisasi dengan sasaran Imunisasi DT untuk siswa Sekolah Dasar kelas 1,



Imunisasi TT untuk siswa Sekolah Dasar kelas 2 dan 3.

Dalam tahun 2011, pelaksanaan Imunisasi Campak dilaksanakan pada bulan Agustus dan Imunisasi DT dan TT dilaksanakan Bulan Nopember. Hasil Kegiatan Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) sebagai berikut :



-

DT : 4.723 siswa (100,00 %) dari sasaran 4.723 siswa.

-

TT : 4.723 siswa (100 %) dari sasaran 4.723 siswa.

-

Campak : 4.712 siswa (99,77 %) dari sasaran 4.723 siswa.

Pengawasan Kualitas Air. Melakukan pembinaan kepada para sanitarian di masing-masing Puskesmas di kabupaten Jembrana dan melakukan pengawasan kualitas air melalui pengambilan sampel pada sarana air bersih.


III-103




Penyehatan Lingkungan Pemukiman Melakukan pengawasan dan pembinaan dengan sasaran kepemilikan fasilitas sanitasi / kesehatan lingkungan di rumah pemukiman dengan hasil sebagai berikut : Cakupan penggunaan Jamban Keluarga di kabupaten jembrana sebanyak 63.857 kk ( 81,08 % ). Cakupan penggunaan tempat pengelolaan Sampah di kabupaten Jembrana sebanyak 60.832. Cakupan Sarana Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Jembrana sebanyak 44. 282 KK . Cakupan KK Yang memiliki rumah 71.176 KK.

c. Kegiatan Perbaikan Gizi dan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2011 terdiri dari : 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 1) Hasil pelacakan kasus gizi buruk dijumpai 2 kasus 2) Hasil pemantauan status gizi Balita antara lain ; - Balita kurang gizi (Gizi buruk + gizi kurang ) : 367 anak ( 3,04 % ) dari target 4,5 %; - Balita gizi buruk ( lama + baru ) berdasarkan BB/TB : 2 anak (0,01 %) dari target 1,00 %. 3) Hasil Pemantauan Pertumbuhan Balita, meliputi : -

Jumlah Balita yang ada ( S )

: 18.582 orang.

-

Jumlah Balita punya KMS dan terdaftar ( K )

: 18.523 orang.

-

Jumlah Balita yang ditimbang ( D )

: 12.605 orang.

-

Jumlah Balita yang naik BB-nya ( N )

: 8.362 orang.

-

Partisipasi masyarakat (D/S)

: 67,83 % dari target

80 %. 

Liputan Program ( K/S )

: 99,68 % dari target 100 %.

Penanggulangan Kekurangan Vitamin A Balita yang mendapat Vitamin A sebanyak 19.005 anak (95,08 %) dari balita 19.988 anak dari target 100 %.



Penanggulangan Anaemia.


III-104


1) Ibu hamil yang mendapat Fe I sebanyak 4.679 orang (101,49%) dari sasaran ibu hamil 4.611 orang dari target 100 %. 2) Ibu hamil yang mendapat Fe III sebanyak 4.299 orang (93,23%) dari sasaran ibu hamil 4.611 orang dari target 90 %. 

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). -

Hasil Pemantauan Pola Konsumsi Masyarakat pada Desa/Kelurahan yang dipakai sebagai sampel melalui SD diperoleh hasil 16 Desa (53,33 %) dari 30 Desa/Kelurahan yang ada dengan katagori baik.

d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat. 1) Usaha Kesehatan Sekolah, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi : 

Pendidikan kesehatan. - Melakukan pemeriksaan siswa oleh Guru UKS dan tenaga kesehatan : TK = 68 %, SD = 91 %, SMP = 67 % dan SMA = 61 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. - Siswa yang mengonsumsi makanan sehat baik di kantin maupun di rumah : 68 % dari target 80 %. - Siswa yang memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat :

72 % dari

target 80 %. - Semua sekolah melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan bebas jentik : 86% dari target 100%. 

Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan antara lain : - Sekolah mengisi Kartu Menuju Sehat ( KMS ) : 45 % dari target 100 %. - Guru memberikan pertolongan kepada anak didik yang mengalami luka dengan obat P3K : 92 % dari target 100%. - Merujuk peserta didik yang mengalami sakit ke Puskesmas Pembantu, Puskesmas terdekat dengan JKJ : 100 %. - Dengan bekerja sama Petugas Puskesmas melaksanakan program imunisasi untuk anak sekolah (BIAS) setiap 1 tahun : 100 % dan melaksanakan program UKGS setiap 6 bulan : 73 %.



Lingkungan Sehat, dengan kegiatan antara lain :


III-105


- Melakukan kebersihan di lingkungan sekolah sebelum pelajaran dimulai : 90 % dan melakukan kebersihan lingkungan lingkungan setelah jam pelajaran : 74 %. - Fasilitas Sanitasi, melalui kegiatan Pelayanan Air Bersih : 84 % dari target > 90 %, Kamar mandi / WC : 90 % dari target 100 %, Pembuangan sampah : 67 % dari target 80 %, Pembuangan Air Limbah : 42 % dari target 70 %, Tempat cuci tangan : 58 % dari target 70 %, Sekolah Bebas Jentik nyamuk : 92 % dari target 100 %. 

Kegiatan Penunjang lainnya, antara lain : a) Lomba Sekolah Sehat UKS Tingkat Provinsi Bali dan Nasional -

TK. Negeri Tegal Cangkring sebagai duta Provinsi Bali di Tingkat Nasional dengan predikat Juara : berhasil menjadi juara (10 besar ).

-

TK. Asah Duren Kecamatan Pekutatan sebagai Duta Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali mendapat Urutan Harapan 6

Lomba sekolah sehat UKS Tingkat SD, SMP dan SMU/SMK: -

SD Negeri 3 Baler Bale Agung Kecamatan Negara Juara I di Kab.Jembrana Juara 3 di Tingkat provinsi Bali

-

SMPN.3 Melaya Kec.Melaya Juara 1 Kab.Jembrana Juara harapan 3 di Tingkat provinsi Bali

-

SMKN 1 Negara Kecamatan Negara sebagai Juara 1 Kab.Jembrana Juara Harapan 2 di Tingkat provinsi Bali

Lomba Kantin Sehat : -

SDN 3 Baler Bale agung Kec. Negara Juara harapan 2 di tingkat Provinsi Bali

Lomba Kader Kesehatan Remaja ( KKR) dan dokter kecil: -

SMPN 2 Negara Kecamatan Negara Juara harapan 3 Provinsi Bali

-

SDN 3 Baler Bale Agung Kecamatan Negara Juara harapan 4 Tingkat Provinsi Bali

2) Kesehatan Anak.  Melaksanakan sosialisasi Kekerasan terhadap anak di sekolah : 80 Orang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-106


 Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Anak di Puskesmas : 6 Puskesmas.  Melaksanakan Deteksi Tumbuh Kembang Anak : 1.850 anak dari jumlah TK yang ada. 3) Kesehatan Remaja. Melaksanakan pertemuan desiminasi dan informasi dengan remaja : 3 sekolah ( 220 orang ) Melaksanakan pembinaan pada pemegang program Kesehatan Remaja di Kecamatan : 5 Kecamatan. Melaksanakan Pembinaan pada Pemegang Program Kesehatan remaja : 12 desa 4) Pelayanan Kesehatan Ibu. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pemetaan Ibu Hamil : 51 desa, Sweeping Ibu Hamil : 51 desa, Pembinaan KIA ke Puskesmas : 6 Puskesmas, Pelacakan Kematian Ibu / Audit Maternal dan Perinatal : 5 kasus, Rujukan Bumil, Bulin dan Nifas Resti : 84 kasus. Hasil Capaian : Angka Kematian Ibu : 110,01 / 100.000 KH ( 5 kasus) dan Pesalinan yang ditolong oleh Nakes : 103,14 % 5) Pelayanan Kesehatan Usila. 



Pendataan Usila : -

Jumlah Usila usia > 60 thn.

:

18.838 Orang.

-

Jumlah Usila usia 45 – 59 thn

:

20.838 Orang

Pembinaan Usila : -

Usila yang dibina

:

4.111 orang.

-

Posyandu yang aktif

:

66 buah.

-

Usila IMT lebih

:

240 orang.

-

Usila IMT kurang

:

12 orang.

-

Kemandirian c

:

2007 orang.

-

Kemandirian B

:

1.626 orang.

-

Tensi darah tinggi

:

263 orang.

-

Diabetes Melitus ( DM )

:

102 orang.

6) Peningkatan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA ). 

Pembinaan Kader TOGA.


III-107


Jumlah Kader TOGA yang dibina sebanyak 663 orang yang tersebar di 51 Desa se Kabupaten Jembrana. 

Evaluasi atau Penilaian TOGA Dari hasil pembinaan terhadap Kader TOGA dapat ditetapkan tingkat perkembangan TOGA sebagai berikut : o Tingkat Pratama

:

4 (1,22 %)buah.

o Tingkat Madya

:

93(28,35 %) buah.

o Tingkat Purnama

:

197( 60,06) buah.

o Tingkat Mandiri

:

34 ( 10,37) Buah.

7) Peningkatan Kesehatan Posyandu. 

Revitalisasi Posyandu, untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kader aktif sebagai penggerak posyandu.



Pembinaan Posyandu, agar Posyandu mampu melakukan berbagai kegiatannya dan melakukan pembinaan administrasi Posyandu. Posyandu yang dibina sebanyak 37 buah.



Menetapkan tingkat Perkembangan Posyandu, untuk mengetahui perkembangan Posyandu. Hasil telaahan terhadap 328 Posyandu yang ada ditetapkan Tingkat Kemandirian Posyandu, sebagai berikut : Posyandu Pratama : 4 buah ; Posyandu Madya : 93 buah, Posyandu Purnama : 197 buah, Posyandu Mandiri : 34 buah.

8) Peran Serta Masyarakat ( PSM ). 

Melaksanakan survey PHBS Pelaksanaan survey PHBS dilaksanakan berdasarkan pendekataan kuantitatif dengan menggunakan teknik survey cepat yang dilakukan pada bulan Nopember 2011. Jumlah sampel yang disasar di tiap Kecamatan sebanyak 210 RT yang terhimpun dalam 30 kluster. Pelaksanaan survey PHBS bekerja sama dengan PKK Kabupaten Jembrana yang dikaitkan dengan pelaksanaan KKP PKK – KB Kes.


III-108




Melaksanakan Promosi Kesehatan. Hasil Penyuluhan di Dalam Gedung : Jumlah Desa dan Puskesmas yang disuluh : 51 Desa / 6 Puskesmas dengan frekwensi penyuluhan 435 kali dengan jumlah sasaran 9.255 orangper Tahun Hasil Penyuluhan di Luar Gedung : Jumlah Desa yang disuluh : 51 Desa dengan frekwensi penyuluhan 8.354 kali dengan jumlah sasaran 149.550 orang.

e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Realiasi Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Tersusunnya kebijakan dan Konsep Pengelolaan program Pendukung desentralisasi 2. Meningkatnya mutu pelayanan dan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Puskesmas 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 4. Tersusunnya perbaikan prosedur pengelolaan Program dan Managemen Puskesmas 5. Meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan Kesehatan Pukesmas oleh Masyarakat 6. Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan Kesehatan 7. Terjangkaunya pelayanan Kesehatan masyarakat di daerah Khusus dan Rawan Kesehatan Hasil Kegiatan Meliputi : 1. Jumlah pelayanan P3K sebanyak

: 120 Kali

2. Pembinaan ke Puskesmas

: 24 Kali

3. Jumlah Rujukan Kasus Jiwa ke RSJ Bamngli sebanyak 32 Kali 4. Jumlah Penjaringan kasus Kesehatan : 12 Kali 5. Pengawasan Bidan Praktik Swasta

: 2 Kali

6. Pengawasan Dokter Praktik swasta

: 2 Kali

7. Pengawasan Sarana Kesehatan swasta: 2 Kali 8. Penilaian Lapangan Tenaga Kesehatan Teladan sebanyak 1 kali 9. Bimbingan Teknis Napza ke sekolah sebanyak 12 Kali 3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-109


Berupa Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2000 dalam Tahun 2011 telah dianggarakan biaya untuk Program Standarisasi ISO melalui DPA 2011. Secara umum Program / Kegiatan pada urusan Kesehatan telah dapat direalisasikan namun ada Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan antara lain Kegiatan Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan sertifikasi ISO 9001-2000 tidak dapat dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp. 30.000.000,hal ini disebabkan adanya perubahan SOTK yang baru ke Standar ISI 9001- 2008. sehingga Kegiatan untuk pembinaan Tim auditor tidak dapat dilaksanakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program dibidang kesehatan adalah sebagai berikut : Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Kematian Ibu melahirkan (Maternal Mortality Rate /MMR), dan umur harapan hidup saat lahir (Life Expectancy at Birth) adalah indikator program utama yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini disepakati sebagai indikator strategis yang secara umum dianggap dapat menggambarkan tingkat keberhasilan program di bidang kesehatan di samping indikator program lain yang lebih bersifat sebagai indikator masukan, proses, maupun indikator keluaran. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator yang paling peka karena bayi merupakan kelompok umur yang paling rentan terhadap berbagai macam penyakit. Uraian ringkas atas pencapaian ketiga indikator utama tersebut adalah sebagai berikut: 1. Angka kematian bayi di Kabupaten Jembrana menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Pada tahun 2011 tercatat jumlah kematian bayi adalah 64 bayi per 4.545 kelahiran hidup atau 14,08 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan target nasional yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup dan target Provinsi Bali yaitu 15 per 1000 kelahiran hidup. 2. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Jembrana juga masih menunjukkan cakupan yang cukup berarti. Pada tahun 2011 hanya tercatat 5 orang per 4.545 persalinan atau 110,01 per 100.000 persalinan. Angka tersebut juga masih cukup rendah dibandingkan dengan target nasional yaitu 150 per 100.000 persalinan dan target Provinsi Bali yaitu 100 per 100.000 kelahiran hidup. 3. Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Jembrana juga menunjukkan cakupan yang


III-110


berarti. Pada tahun 2011 tingkat umur harapan hidup diperkirakan telah mencapai 71,75 tahun dari tahun sebelumnya yang mencapai 71,73 tahun. Penyelenggaraan

ProgramJaminan

Kesehatan Jembrana

(JKJ)

Oleh

UPT

JKJ

(Pelaksanaannya Hanya Sampai dengan Bulan September 2011) Dalam melaksanakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jembrana yang pada awalnya membentuk Bapel JKJ (Tahun 2002) yang selanjutnya diganti nama menjadi bapelJamsosda (Tahun 2006). Karena muncul permasalahan terkait dengan pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangannya, maka Bapel Jamsosda pun akhirnya dilebur menjadi UPT Jaminan Kesehatan Jembrana yang struktur Organisasinya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 41 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Jembrana ( UPT JKJ ) yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana. Sebagai tindak lanjut Operasionalnya terbit Peraturan Bupati Nomor : 42 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Jaminan kesehatan Jembrana( UPT JKJ ). Anggaran Kegiatan UPT JKJ Sesuai dengan Anggaran DPA Dinas Kesehatan dan Kesos Kabupaten Jembrana Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Anggarak Kegiatan sesuai dengan DPA sejumlah Rp. 8.161.825.975,-( Delapan milyard seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Realisasi pelaksanaan kegiatan UPT JKJ Tahun 2011 sebagai berikut : a) Kunjungan Pasien Rawat Jalan ( PPK-1 ) : 



Kunjungan pasien ke dokter swasta

: 207.314 orang. Dengan

jumlah Klaim (Rp)

: 3.374.399.718,-

pajak

(Rp)

:

Total

(Rp)

: 3.327.744.568,-

Kunjungan pasien ke dokter gigi swasta Jumlah Klaim (Rp)

46.655.150,-

: 9.624 orang. Dengan :

316.408.655,-


III-111




Pajak

(Rp)

:

3.129.072,-

Total

(Rp)

:

313.279.583,-

Kunjungan pasien ke bidan swasta

: 7.535 orang. Dengan

Jumlah Klaim (Rp)

:

767.413.176,-

Pajak (Rp)

:

6.249.511,-

Total Klaim (Rp)

:

761.163.665,-

b) Kunjungan Pasien Rawat Darurat, Rawat jalan dan Rawat Inapke RSUP sanglah sisa klaim 2010 dan pasien masuk 2010 keluar januari 2011 : 

Kunjungan pasien Rawat darurat

: 6.297 orang.



Kunjungan pasien Rawat Jalan

:

6 Orang



Kunjungan Rawat Inap

:

10 Orang

c) Kunjungan Pasien Rawat Inap sisa klaim 2010 ( PPK-3 ) : 

Kunjungan Pasien Rawat Inap ke RSU Negara



Kunjungan pasien Rawat Inap ke Puskesmas

: 2.193 orang.

Perawatan Pekutatan dan Gilimanuk sisa Klaim 2010 

:

29 orang.

Kunjungan pasien Rawat Inap Rujukan ke Rumah Sakit Pusat Sanglah

d) Pembayaran Kekurangan Klaim Tahun 2010 RSUP Sanglah

: 15 Orang . : Rp. 82.767.000,-

e) Pembayaran Kekurangan Klaim Januari Tahun 2011 RSUP Sanglah(SK Bupati No.1339/Dikes.Kesos/2011

: Rp. 118.845.875,-

Tanggal 23 Desember 2011 f)

Pembayaran Klaim Dokter Swasta dan Bidan Swasta Desember 2010

: Rp. 5.690.282,-

g) Pembayaran Kekurangan Klaim Pusk se Kab.Jembrana Desember 2010

: Rp.

5.700.500,-

h) Pembayaran kekurangan Klaim Nita Klinik Desember 2010

: Rp.

300.802,-

i)

:

Pembayaran Kekurangan Klaim RSUN s/d Desember 2010

Rp.3,196.063.089,UPT JKJ. Dalam melaksanakan kegiatannya mengalami beberapa kendala antara lain: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-112


-

UPT. JKJ masih dibebani pembayaran hutang (kekurangan klaim Bapel Jamsosda Tahun 2010) sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan BPKP (Lap. – 1999/PW22/3/2011 tanggal 22 Maret 2011.

-

UPT JKJ merupakan Organisasi baru, maka dalam melaksanakan kegiatannya masih sangat tergantung kebijakan kepala Dinas terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat. UPT JKJ melaksanakan kegiatannya hanya sampai dengan Bulan september 2011

tepatnya 30 September 2011, dikarenakan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk pelayanan Kesehatan bergabung dengan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM ) per Tanggal 1 Oktober 2011. Ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Pemerintah Propinsi Bali. Yang menjadi dasar Hukum kerjasama adalah Kesepakatan bersama antara Gubernur Bali dengan Bupati Jembrana sesuai MoU Nomor : 075/30/KB/B.Pem/IX/2011 dari pihak Provinsi dan Nomor :

415.4/006/KB/Pem/2011 dari Kabupaten Jembrana.

Tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara, yang isinya

Pelaksanaan

Pelayanan terhadap Masyarakat Bali yang memiliki KTP Bali dengan layanan yang diberikan adalah Rawat Jalan Tk. I, Rawat Inap Tk I, dan Rawat Jalan Tk. I Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjuta ( Rujukan ) dan Gawat Darurat sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang telah ditetapkan. Dengan pelaksananya adalah Puskesmas dengan Jarinyannya termasuk layanan Rujukan Tk I dan Rujukan Tingkat Lanjutan ke Rumah sakit umum Pusat. Untuk melunasi sisa klaim Bapel Jamsosda Tahun 2010 sesuai dengan hasil temuan BPKP, maka hal tersebut di usulkan dalam perubahan anggaran UPT JKJ 2011. Untuk bisa merealisasikan Pembayaran sisa Klaim Bapel Jamsosda Tahun 2010 dan pasien Rawat jalan s/d Januari 2011 hal tersebut dapat dilaksanakan . Untuk pelaksanaan sosialisasi UPT JKJ bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi ke Masing masing Kecamatan , serta Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke khalayak sehingga Program UPT JKJ dapat berjalan dengan baik. Untuk melanjutkan program Upaya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat setelah UPT JKJ tidak diberlakukan lagi maka Pemerintah Kabupaten Jembrana Melanjutkan pelayanan dengan bergabung ke Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) per tanggal 31 Oktober 2011.


III-113


Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil pada setiap pelaksanaan program hádala sebagai berikut : 1. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tidak ditemui kendala yang berarti. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, a) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya tidak ditemukan kendala yang berarti. b) Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah. 

Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue ( DBD

)

adalah

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melaksanakan

pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu. 

Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS antara lain : - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT - Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam upaya penanganan HIV / AIDS. - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS. - Adanya stigma dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan save sex dengan menggunakan kondom. Solusi yang ditempuh : - Melakukan pertemuan dengan para stakeholders yang menangani HIV / AIDS untuk penyamaan persepsi. - Mengoptimalkan kinerja para outreach / penjangkau lapangan untuk sosialisasi upaya-upaya penanggulangan HIV / AIDS. - Mengoptimalkan peranan konselor profesional untuk mendorong klien mau melakukan VCT dan pendampingan ODHA.



Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain:


III-114


-

adanya migrasi penduduk dari luar Jembrana atau Luar Bali yang berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana

-

masih rendahnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan malaria secara menyeluruh.

Solusi yang ditempuh : -

Mengaktifkan surveilans migrasi dengan koordinasi dari Tingkat Kecamatan sampai ke Desa agar sesegera melaporkan ke Puskesmas terdekat bila ada penduduk pendatang yang berasal dari daerah endemis malaria.

-

Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria.



Permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan TBC hádala Penemuan penderita TBC BTA+ masih rendah karena promosi/penyuluhan ke masyarakat masih terbatas. Solusi yang ditempuh dengan melakukan penjaringan tersangka penderita TBC bekerjasama dengan Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta yang ada dan memaksimalkan peran petugas outdoor untuk meningkatkan penemuan penderita.



Permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan Kusta, adanya beberapa penderita yang tidak mau minum obat sampai tuntas dengan berbagai alasan meskipun sudah dilakukan pendekatan oleh petugas kesehatan. Solusinya dengan elakukan pengawasan yang lebih intensif ke lokasi penderita.



Permasalahan pelaksanaan Imunisasi : -

Masih ada anak sekolah yang tidak mau diimunisasi karena rasa takut dan sakit

-

Belum semua desa yang ada di Kabupaten Jembrana mencapai UCI (98,04 %) karena tingginya mobilitas penduduk

Solusi : -

Memberikan pengertian kepada anak-anak sekolah dan para guru serta orang tua/wali murid tentang pentingnya imunisasi

-

Melakukan pendekatan kepada Aparat Keluarahan untuk memberi pengertian kepada masyarakatnya.


III-115




Kendala pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman : -

Partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan masih rendah.

-

Masih rendahnya anggaran untuk operasional dan pembangunan phisik sarana kesehatan lingkungan

Solusi : -

Melakukan penyuluhan dan pembinaan ke rumah-rumah atau berkelompok.

-

Pemberian bantuan sarana kesehatan lingkungan diprioritaskan kepada keluarga yang tidak mampu.



Kendala Penyehatan Tempat Tempat Umum adalah minimnya sarana kesehatan lingkungan berupa tempat penampungan sampah pada Tempat Tempat Umum seperti di Pasar Desa dan Kawasan Pariwisata yang menyebabkan menumpuk dan berserakannya sampah-sampah. Solusinya melakukan penambahan tempat penampungan sampah, baik secara swadaya maupun bantuan dari Pemerintah.



Permaslahan Penyehatan Makanan dan Waslit Air. -

Masih ditemukan bahan makanan seperti ikan kering yang mengandung formalin yang dijual di pasaran.

-

Masih ditemukan air minum yang mengandung bakteriologi Coli

Solusi : -

Melakukan pemusnahan / tidak memperjual belikan ikan kering yang saat diperiksa positif mengandung zat kimia formalin.

-

Melarang mengorder ikan kering yang berasal dari Perusahaan ikan kering dari Jawa.

-

Melakukan kaporitisasi pada sumur yang masih mengandung bakteri Coli tersebut.

c) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat. 1) Permasalahan Peningkatan Gizi Masyarakat : -

Dari hasil pemantauan di Posyandu animo masyarakat yang datang ke posyandu untuk melaksanakan kegiatan penimbangan masih kurang.

-

Pemakaian Garam Beryodium untuk di konsumsi oleh masyarakat masih rendah.


III-116


-

Kurangnya anggaran yang disediakan dari APBD II.


Memberikan penyuluhan lewat Posyandu kepada ibu balita, dan ibu hamil serta kader posyandu akan pentingnya kesehatan.

-

Melakukan sosialisasi pemakaian garam beryodium di masyarakat.

-

Memanfaatkan Anggaran Dekonsentrasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

2) Usaha Kesehatan Sekolah. Dari hasil pembinaan / pengawasan di lapangan oleh petugas, kendala yang dihadapi antara lain: -

Masih kurangnya tenaga karena dalam melaksanakan tugas 1 (satu) orang petugas Puskesmas membina 2 – 4 SD / MI dan dalam pelaksanaannya terkadang berbenturan dengan kegiatan Puskesmas lainnya seperti Posyandu, pengobatan dan program kesehatan lainnya.

-

Pada saat pembinaan lanjutan, seringkali saran yang diberikan petugas Puskesmas dan Pengawas tidak ditindak lanjuti oleh sekolah.

-

Jarak antara sekolah dengan tempat kerja jauh sehingga menyita waktu dalam perjalanan.

-

Petugas yang melaksanakan cuti tahunan, bersalin, sakit atau lainnya, tidak dapat melaksanakan pembinaan ke sekolah sesuai jadwal.

Solusi : -

Kegiatan UKS terpadu dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan posyandu dan sekolah yang menjadi binaannya.

-

Jika saran-saran diberikan oleh Petugas Puskesmas sebanyak 3 (tiga) kali tidak ditindak lanjuti maka Dinas Kesehatan dan Kesos bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata akan langsung memantau ke lapangan.

-

Petugas Puskesmas dapat langsung melaksanakan UKS terpadu ke Sekolah dengan membawa surat tugas dari Kepala Puskesmas. Dan setelah selesai pembinaan UKS lanjut kembali ke Puskesmas untuk melaksanakan tugas rutinnya.


III-117


-

Petugas yang mengambil cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit atau lainnya, melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas untuk mencari petugas pengganti sehingga kegiatan UKS terpadu dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3) Kesehatan Anak. Kendala yang dihadapi : -

Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MTBS / MTBM.

-

Rendahnya kemampuan tenaga guru dalam melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak.

Solusi : -

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan MTBS / MTBM

-

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang anak.

4) Kesehatan Remaja. Kendala yang dihadapi yaitu adanya faktor ketidak tahuan remaja karena kurang mendapat informasi yang jelas dan benar mengenai kesehatan remaja. Solusinya dengan memberikan pelayanan dan konseling kepada remaja oleh petugas Puskesmas. 5) Pelayanan Kesehatan Ibu. Kendala yang dihadapi : -

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu.

-

Masih rendahnya kemampuan tenaga kesehatan.

Solusi : -

Melaksanakan Diklat tenaga Bidan ( Poned, Bidan Poskesdes ).

-

Meningkatkan Audit Maternal Perinatal dan tindak lanjut.

-

Pemantapan Distrik Team Problem Solving.

-

Membentuk Desa Siaga.

-

Penyuluhan kesehatan ibu ke masyarakat.

6) Gerakan Sayang Ibu.


III-118


Kendala yang dihadapi : -

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu.

-

Masih rendahnya kemampuan tenaga kesehatan.

Solusi : -

Melaksanakan Diklat tenaga Bidan ( Poned, Bidan Poskesdes ).

-

Meningkatkan Audit Maternal Perinatal dan tindak lanjut.

-

Pemantapan Distrik Team Problem Solving.

-

Membentuk Desa Siaga.

-

Penyuluhan kesehatan ibu ke masyarakat.

7) Pelayanan Kesehatan Usila. Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan Kegiatan Posyandu Usila belum optimal karena belum banyak dikenal dan kurangnya kemampuan kader dan biaya operasional. Solusi yang ditempuh dengan melakukan sosialisasi tentang Posyandu Usila di masyarakat dan melakukan pembinaan kepada kader yang ada. 8) Peningkatan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA ) tidak ditemui kendala yang berarti. 9) Peningkatan Kesehatan Posyandu. Kendala yang dihadapi : -

Anggaran untuk operasional Posyandu masih terbatas sehingga pelaksanaan yang dilakukan kurang maksimal.

-

Tingkat kehadiran Balita untuk datang ke Posyandu masih rendah, terutama diperkotaan.

-

Sarana pendukung seperti sepeda motor atau mobil untuk Operasional Posyandu tidak tersedia.


Memanfaatkan anggaran dari kegiatan lain.

-

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya masalah agar bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu.

-

Memanfaatkan kendaraan yang pribadi.

10) Peran Serta Masyakarat ( PSM ).


III-119


Kendala yang dihadapi : -

Implementasi PHBS masih sulit dilihat hasil nyatanya mengingat harus adanya perubahan perilaku manusia.

-

Sarana penyuluhan luar gedung dan dalam gedung belum memadai.

-

Kompetensi tenaga penyuluh kesehatan di Puskesmas kurang memadai.

Solusi yang dilakukan : -

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan secara lintas program dan lintas sektor dengan menitipkan pesan atau materi untuk disampaikan kepada masyarakat.

-

Melaksanakan pelatihan teknis dengan melibatkan lintas program untuk pendalaman materi dalam satu kesempatan pelatihan atau pertemuan.

-

Pengusulkan sarana penyuluhan melalui dana DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Bali disamping memanfaatkan sarana yang ada secara efektif.

d) Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan tidak ditemukan kendala yang berarti. Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana merupakan Rumah Sakit tipe C Non Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang berdiri sejak tahun 1934. Pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1167/Menkes/SK/XII/1993 dan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor 307/1994, tanggal 15 Juli 1994, Rumah Sakit Umum Negara ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum tipe C, sampai saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana NO 26 tahun 2008 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Negara sebagai Badan Layanan Umum, maka sejak bulan Oktober tahun 2008 RSU Negara menjadi BLU bertahap kemudian sejak bulan Januari tahun 2012 RSU Negara menjadi BLU penuh. Luas areal Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana merupakan areal yang kurang ideal untuk pengembangan Rumah Sakit masa depan. Diperlukan paling sedikit luas areal ± 4,5 hektar untuk membangun rumah sakit yang dianggap ideal dan yang mampu bersaing dan mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Sebanyak 80% luas areal itu telah menjadi bangunan gedung sehingga terasa kurangnya areal hijau untuk taman dan areal untuk parkir kendaraan. Tahun 2012 ini telah direncanakan pengembangan dengan pembebasan lahan di


III-120


sebelah barat ruang paviliun yang direncanakan untuk instalasi pemulasaran jenasah, instalasi genset, dapur, laundry, incinerator , dll Sarana pelayanan di Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana meliputi sarana rawat jalan dengan 4 buah poliklinik spesialis dasar (Bedah, Anak, Interna dan Kebidanan) serta poliklinik-poliklinik lain seperti THT, Rehabilitasi Medik, Gigi,Umum, Saraf, Sarana Penunjang Medis yang dimiliki adalah sarana radiologi/rontgen,Gizi , Farmasi dan Laboratorium . Sarana Rawat Inap yang dimiliki mempunyai kapasitas 124 tempat tidur yang tersebar di bangsal-bangsal

Anggrek, Bakung, Cempaka, Dahlia, dan ruang Paviliun serta bangsal

Flamboyan yang khusus diperuntukan bagi pasien kelas III yang mulai difungsikan pada tanggal 4 Pebruari tahun 2011. Peralatan-peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya banyak yang masih harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan Standar Rumah Sakit. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis tersebut. Kondisi bangunan gedung sebagian dalam keadaan kurang layak huni dan memerlukan perawatan dan renovasi yang cukup besar dan secara terus menerus. Sementara itu dana subsidi untuk pemeliharaan semakin berkurang dan harga barang- barang semakin meningkat dengan amat cepat. RSU Negara sudah membuat perencanaan Master Plan rumah sakit yang mana nantinya pembangunan dan pengembangan rumah sakit akan dilakukan berdasarkan master plan tersebut. Pengembangan rumah sakit sesuai dengan master plan mulai dilaksanakan tahun 2012 ini. Pola tarif yang berlaku di rumah sakit masih dibawah unit cost, sehingga semakin tinggi tingkat hunian maka subsidi rumah sakit menjadi semakin besar. Pola tariff baru yang mendekati unit cost rencananya akan diberlakukan di triwulan 1 tahun 2012 setelah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk itu maka guna pengembangan investasi dan belanja modal rumah sakit masih memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk pengadaannya. Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di RSU Negara adalah : a. Poliklinik Umum Unit pelayanan yang menangani kasus-kasus untuk konsultasi rawat jalan. Memiliki unit layanan konsultasi dokter umum dan dilengkapi ruang pemeriksaan dan peralatan. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum dan dua orang perawat b. Poliklinik Kebidanan dan KB


III-121


Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan kebidanan dan Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan dan post melahirkan.Poliklinik ini dilengkapi meja Gynecologi standart dan USG, yang ditangani oleh satu orang dokter spesialis Gynecologi dan dua orang bidan. c. Poliklinik Gigi Unit pelayanan yang menangani pemeriksaan dan perawatan gigi dengan jenis-jenis pelayanan seperti : ekstraksi gigi, pembersihan plak dan karang gigi, penambalan gigi dan pemeliharaan gigi. Unit ini dilengkapi dengan dua dental unit yang ditangani oleh dua orang dokter gigi dan dua orang perawat gigi. d.. Poliklinik Bedah Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan bedah dengan jenisjenis pelayanan antara lain : rawat luka, pasang/buka kateter, perawatan post operasi. Unit ini dilengkapi Viewer Box ( lampu baca rontgen ) dan ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis bedah umum dan tiga orang perawat. e. Poliklinik Syaraf Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus penyakit syaraf, unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis syaraf dan dua orang perawat. f.

Poliklinik Penyakit Dalam. Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus internis, dimana unit ini dilengkapi dengan ruang pemeriksaan , peralatan ECG dan Viewer Box ( lampu baca rontgen ) serta ditangani satu orang dokter spesialis penyakit dalam, satu orang dokter umum dan tiga orang perawat.

g.

Poliklinik Anak Unit pelayanan ini menangani konsultasi dan pemeriksaan pada bayi, balita dan anak ( dibawah usia 12 tahun). Poliklinik ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis anak, dokter umum dan dua orang perawat.

h.

Poliklinik THT Unit pelayanan ini dilayani oleh satu orang dokter spesialis THT dan dua orang perawat.

i.

Instalasi Gawat Darurat 24 jam Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus yang bersifat kegawat daruratan, yang terdiri dari kasus darurat bedah dan darurat non bedah. Unit ini dalam satu kali shift jaga ditangani oleh


III-122


satu orang dokter umum dan tiga orang perawat. Unit ini terdiri dari dua ruangan yakni ruang penanganan pasien dan ruang bedah minor. j.

Apotek Pelayanan yang diberikan oleh apotek Rumah Sakit Umum Negara berupa penyediaan obatobatan dan alat-alat kesehatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, sekaligus pelayanan obat-obatan bagi masyarakat luas. Unit ini buka 24 jam yang ditangani oleh satu orang Apoteker, satu orang S1 Farmasi, satu orang AKFAR dan 4 orang asisten apoteker serta 4 orang staf.

k.

Laboratorium Instalasi ini merupakan penunjang dalam upaya menentukan diagnose penyakit pasien secara tepat dan akurat. Tindakan atau treatment medis yang akan diberikan kepada pasien sangat mempertimbangkan hasil laboratorium yang diperoleh. Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilaksanakan di RSU Negara terdiri dari : pemeriksaan kimia klinik dan pemeriksaan rutin. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis Patologi Klinik, satu orang analis dan empat orang pembantu analis serta satu orang staf, unit ini buka 2 shift (pagi dan sore).

l.

Instalasi Radiologi Unit ini memberikan pelayanan radiology, khususnya untuk pemeriksaan rontgent dan USG. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis radiology, empat orang tenaga AKPRO dan satu orang staf administrasi.

m. Instalasi Bedah Sentral Unit ini ditangani oleh lima orang dokter spesialis bedah umum, dua orang spesialis gynekologi, dua orang spesialis anasthesi, empat orang anathesi dan lima orang perawat. n.

Instalasi Gizi Instalasi Gizi RSU Negara menangani gizi untuk pasien rawat inap (pengadaan makanan pasien) serta menangani konsultasi rawat jalan. Unit ini ditangani oleh tiga orang tenaga gizi dan 6 orang staf.

o.

Rehabilitasi medik Unit Rehabilitasi medik memberikan pelayanan therapi medik kepada pasien yang membutuhkan, unit ini dilayani oleh dua orang fisiotherapi.


III-123


p.

Ambulance Unit bergerak ini memberikan pelayanan kegawat daruratan, pelayanan ambulance jenasah dan referal pasien. Sarana yang ada adalah satu ambulance jenasah, empat ambulance pasien yang ditangani lima orang sopir.

q.

Pelayanan rawat Inap Pelayanan rawat inap memegang peranan penting dalam menunjukan kemampuan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit, dengan kapasitas 124 tempat tidur, pelayanan rawat inap diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima. VISI RSU Negara adalah “ Menjadi Rumah Sakit Mandiri dan Memuaskan Visi ini perlu

ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Sedangkan MISI RSU Negara adalah : a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan Sejahtera. b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. c. Mewujudkan lingkungan Rumah Sakit yang bersih dan tertib. d. Mewujudkan kemandirian Rumah Sakit dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan. Guna mewujudkan VISI dan MISI tersebut, RSU Negara menerapkan MOTTO yaitu “ SERASI” yang berarti : S : Segera artinya Pelayanan yang tanggap, cepat, bermutu dan professional. E : Efektif artinya Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur tetap Rumah Sakit Umum Negara. R : Ramah artinya Pelayanan secara tulus dengan sapa, salam dan senyum. A : Aman Pelayanan yang memberikan rasa aman secara fisik, mental dan emosional. S : Simpatik artinya Pelayanan diberikan dengan rasa empati. I

: Indah artinya Pelayanan dengan lingkungan yang asri, bersih dan tertib.

Program dan Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh RSU Negara 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


III-124


b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

j.

Penyediaan makanan dan minuman.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l.

Penyediaan jasa tenaga administrasi.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat. c. Peningkatan Pelayanan SIM – RS dan RM-RS 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat. 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Audit Rumah Sakit b. Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit 5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS a. Pengembangan Ruang Gawat Darurat b. Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit d. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit. e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit. f.

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit.

g. Pengadaan Peralatan Medik IGD. 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.


III-125


b. Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit. c. Pemeliharaan rutin/berkala Alat – alat kesehatan Rumah Sakit. d. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rumah Sakit. e. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit. f.

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Oprasional.

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Kemitraan pengobatan bagi Pasien kurang mampu b. Kemitraan Asuransi Kesehatan 8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 9. Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit a. Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit b. Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Besarnya Anggaran Pendapatan dari tahun 2007 ke tahun 2011 mengalami peningkatan. Target pendapatan BLU RSU Negara tahun 2010 sebesar Rp. 14.115.662.770,- sedangkan realisasi pendapatan adalah Rp. 15.958.181.964,36. hal ini disebabkan karena adanya pengembalian piutang dari JKJ sebesar Rp. 3.196.063.089,- dengan rincian piutang rawat jalan Rp. 605,910,512,- piutang rawat inap sebesar Rp. 636,317,327, dan piutang farmasi sebesar Rp. 1.953.835.250,Sedangkan untuk Belanja langsung pada RSU Negara pada tahun 2011 sebesar Rp.19.314.877.991,96 terdiri atas 4 program dan 6 kegiatan sebagai berikkut : 1. Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit a. Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Sasaran kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah terwujudnya pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Negara. Anggaran untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit adalah sebesar Rp. 8.956.649.131.96, dengan realisasi sebesar Rp. 9.207.263.575,80 (102.80%). Terjadi kelebihan realisasi sebesar Rp. 250.614.443,84 (2.80%). Kelebihan ini terjadi pada belanja bahan obatobatan dan di belanja bahan dan alat percontohan/pelatihan/praktek/kedokteran yang keduanya melebihi pagu.


III-126


b.Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Sasaran kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah tersedianya penunjang pelayanan kesehatan di RSU Negara. Anggaran untuk kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah sebesar Rp. 3.985.801.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.901.684.850,00 (72.80%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.084.116.250,00 (27.20%). 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan satu Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Sasaran kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan adalah meningkatnya pemulihan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.205.139.108,60 (93.45%). 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Sasaran kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran adalah tersedianya jasa administrasi perkantoran. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 93.000.000,00 (94.80%). 4. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata a. Pengembangan Ruang Gawat Darurat Sasaran kegiatan Pengembangan Ruang Gawat Darurat adalah adanya pengembangan ruang gawat darurat di Rumah Sakit Umum Negara. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 688.969.760,00 dengan realisasi sebesar Rp. 671.344.400,00 (97.44%). b. Pengembangan Peralatan Medik Sasaran kegiatan Pengembangan Peralatan Medik adalah tersedianya peralatan medik untuk menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Negara. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.085.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.060.571.400,00 (97.72%). Target

pendapatan

:

Rp.

14.155.660.772,-

dengan

Realisasi

Pendapatan

Rp.15.958.181.964,36 atau pencapaian target sebesar 112,73 %. Hal ini disebabkan karena


III-127


Klaim JKJ tahun 2010 telah dibayar sebesar Rp.3.196.063.089,- dengan rincian rawat jalan Rp. 605.910.512,- , rawat inap Rp. 636.317.327,- dan farmasi sebesar Rp.1.953.835.250. Dari berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSU Negara dicapai hasil-hasil sebagai berikut : Jumlah kunjungan pasien dari tahun ke tahun memiliki fluktuasi dengan ratarata pencapaian yang berbeda.

Untuk dapat melihat lebih jelas tingkat kunjungan pasien di

RSU Negara dapat digambarkan dengan grafik kunjungan. Dari tabel 2 dapat ditunjukan pula pencapaian nilai BOR (Bed Occupancy Rate) atau rata – rata tempat tidur terisi dalam satu. Pencapaian BOR yang tinggi terjadi tahun 2010, yaitu pencapaian BOR 82,20%, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan. Selain BOR kualitas pelayanan rumah sakit juga dapat dulihat dati LOS (Length of stay) merupakan rata – rata lamanya pasien dirawat. LOS di tahun 2011 mencapai 3,51 memberikan gambaran bahwa rata – rata pasien dirawat di RSU Negara berkisar 3 sampai 4 hari. BTO (Bed Turn Over) atau Angka Perputaran tempat Tidur adalah frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Tahun 2011 BTO mencapai 62,26. Kualitas pelayanan yang lain dapat dilihat dari nilai GDR (Gross Death Rate = angka kematian kasar pasien yang dirawat <48jam) untuk tahun 2011 adalah 52,02‰ dan NDR (Net Death Rate = angka kematian di RS sesudah dirawat >48 jam) tahun 2011 adalah 31,29‰ . Sekalipun kenaikan GDR dan NDR ditahun 2011 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2010, namun tetap merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSU Negara . Jumlah sumber daya manusia di RSU Negara : Permasalahan dan Solusi Kualitas SDM a. Jumlah SDM belum memadai . 

Terdapat beberapa kepala seksi yang tidak memili staf, kurangnya tenaga administrasi yang mahir komputer sehingga tenaga administrasi di masing-masing ruangan yang khusus mengentry tindakan pelayanan pasien rawat inap belum ada, sehingga berdampak pada SIM –RS dan billing sistem RSU Negara. Dokter spesialis yang ada belum lengkap sehingga pasien yang membutuhkan pelayanan spesilistik tertentu ( mata, kulit-kelamin, jantung) harus dirujuk. Solusi yang telah dilakukan adalah


III-128


mengadakan tenaga outsorching walaupun masih terbatas sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit. 

Tingkat keterampilan staf belum merata. Solusinya : memberikan kesempatan kepada karyawan RSU Negara untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis baik dengan biaya rumah sakit maupun biaya sendiri.

b. Sarana dan prasarana 

Lahan rumah sakit yang sempit untuk pengembangan pelayanan. RSU Negara sudah mengajukan proposal ke Pemkab Jembrana untuk dibantu pembebasan lahan seluas 81,78 are yang berada di belakang ruang Paviliun, lahan tersebut rencananya untuk pengembangan RSU Negara seperti : Pengembangan VIP, Dapur, Laundry, Incenerator, IPAL, Ruang Pemulasaran Jenasah serta sarana parkir yang saat ini kurang memadai. Solusi : mengajukan proposal ke Pemkab Jembrana.



Sarana

dan

prasarana

belum

mencukupi disebabkan karena subsidi

daerah/pusat masih kurang. Solusi : mengadakan KSO / Kerjasama dengan pihak ketiga. 

Beberapa bangunan gedung RS sudah tua . Solusi : Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.



Sebagian alat sudah tua dan masih sewa. Solusi : mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab Jembrana.



Pelaksanaan kalibrasi alat dan swab ruangan belum kontinyu. Solusi : melakukan kalibrasi alat secara kontinyu.

c. Keuangan 

Belum tersedianya SIM Keuangan yang memadai.



Kurangnya tenaga akuntansi yang bersertifikat.



Belum dipahaminya peraturan keuangan dan pengadaan barang BLU secara utuh.



Sistem remunerasi yang belum merata. Tabel .3.48 Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2010-2011

No

Indikator

1

2



Capaian Kinerja 2011 4 III-129


1. 2

1

1

4,55

4,55

3

Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

1,30

1,30

4

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

26,64

26,64

5

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI

100,39

100,39

100

90

96,08

100

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

100%

100%

50,26%

100%

100%

100%

100%

100%

99,07%

90,00%

6 7 8 9 10 11 12

B.1.3.3 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP.

Tabel .3.49 Capaian Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 % kepemilikan KTP kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk


Capaian Kinerja 3 90,00% 177,2

III-130


Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan Kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. b) Terkendalinya mobilitas penduduk. Penduduk adalah merupakan bagian integral dalam proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan, oleh karenanya penduduk tidak dapat hanya dilihat sebagai obyek, tetapi juga diperlakukan sebagai subyek yang harus dibina dan dikerahkan secara efektif, sehingga benarbenar menjadi modal yang besar dan menguntungkan bagi proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengarahan penduduk agar dapat dilaksanakan secara efektif maka diperlukan adanya data penduduk yang valid dan lengkap cakupannya. Data penduduk yang valid adalah data penduduk yang secara riil menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Untuk itu kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2011 telah dilaksanakan melalui program program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 4 ( empat ) buah kegiatan yaitu: Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Pengendalian Mobilitas Penduduk dan Penerapan E-KTP. Tabel 3.50 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 Jumlah Pagu Program/Kegiatan ( Rp ) Fisik(%) Program Penataan Administrasi Kependudukan : 1.190.090.000,a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang 480.275.000,100 kependudukan. 19.370.000,100 b. Sosialisasi kebijakan kependudukan 400.550.000,100 c. Pengendalian Mobilitas Penduduk 289.895.000,100 d. Penerapan E-KTP 289.895.000,100 Program penataan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Realisasi Keu ( Rp )

%

430.466.200,17.076.500,399.690.000,148.366.750,100.038.250,-

89,63 88,16 99,79 51,18 24.61

519.533.000,10.200.000,66.000.000,18.550.000,-

100 100 100

5.936.040,66.000.000,17.343.400,-

41.80 100 93.50

33.950.000,81.341.000,-

100 100

22.995.000,81.140.501,-

67.62 99.76


III-131


f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyedian bahan logistik kantor h. Penyedian makan dan minum i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur a. Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional b. Pengadaan perlengkapan gedung dan kantor c. Pengadaan mebeleur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran yang disediakan untuk

17.100.000,72.662.000,4.900.000,214.830.000,115.450.000,74.100.000,22.950.000,18.400.000,14.520.000,-

100 100 100 100

16.834.450,71.678.000,4.228.000,163.190.000,-

98.45 86.29 86.29 75.97

100 100 100

66.380.000,22.007.170,17.557.299,-

90.32 95.90 95.42

14.520.000,-

100

13.158.000,-

90.62

urusan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk

kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan adalah diperuntukkan untuk pengadaan 2 unit Komputer PC, 1 unit Laptop/ Notebook dan masing-masing 1 unit Kamera, Printer dan scanner,Ribbon Printer Sedangkan untuk pencetakan blanko akta catatan sipil sebanyak 27.000 lembar. Pada kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan jumlah kelurahan/desa yang diberi penyuluhan sebanyak : 41 desa dan 10 Kelurahan , kegitan penerapan E-KTP digunakan untuk sosialisasi para kelian dinas ke masyarakat untuk merekam data di kecamatan masing-masing. kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk digunakan untuk pengendalian penduduk yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk di Pos KTP Gilimanuk dengan sasaran penduduk yang tidak membawa identitas diri/KTP dan telah terdeteksi sebanyak 66.847 orang penduduk yang tidak membawa identitas diri/KTP. Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : -

Penduduk wajib KTP yang Sudah mempunyai KTP = 182.907 (81,08 % dari wajib KTP)

-

Jumlah Penduduk yang sudah mempunyai Akta Kelahiran = 11.024 (19,10%)

-

Kartu KK yang telah di cetak = 85.005 KK

-

Jumlah Penduduk yang memiliki Akte Perkawinan = 2.777

-

Jumlah Akte kematian yang diterbitkan = 121

-

Jumlah Akte Perceraian yang diterbitkan = 34 Berdasarkan SK Bupati No.750/DKCTT/2009 Tgl. 28 Juli 2009 tetang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana telah ditetapkan SPM pada urusan Kependudukan dan Capil Kepemilikan KTP sebgaia berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-132


Permasalahan yang dihadapi : Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. Solusi Pemecahan Permasalahan : Melakukan razia terhadap penduduk pendatang dengan melibatkan petugas terkait serta aparat tingkat Banjar/lingkungan, desa/kelurahan serta tokoh masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat untuk segera memperpanjang masa berlaku KTP jika telah habis masa berlakunya, melakukan penyuluhan akta catatan sipil secara periodik, menyebarkan informasi tentang persyaratan yang diperlukan tentang pembuatan akte catatan sipil ke desa/lurah, memberikan subsidi terhadap pembuatan akte kelahiran, melakukan pembinaan Administrasi kependudukan melalui Kades/Lurah, Kadus/Kaling, memotivasi masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data KK, melakukan pembinaan administrasi kependudukan, pemberian subsidi terhadap pembuatan KTP, memotivasi masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukanya dengan pemberian asuransi jiwa kepada pemilik KTP , melaksanakan penertiban penduduk dan Razia KTP di Desa/Kelurahan dengan melibatkan POL.PP, aparat Kecamatan, Desa serta Kelurahan.

No 1 1

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3 % kepemilikan KTP 90,00%


Capaian Kinerja 2011 4 92,00% III-133


2

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

B.1.3.4

177,2

178,2

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan

penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tabel .3.52 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2010 No

Indikator

Capaian Kinerja 3 0,21% 11%

1 1 2

2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

3

Rasio KDRT

0,04%

4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

45,6%

5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

35%

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2011 adalah: a)Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. b)Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. c) Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. 1. Meningkatnya Pemahaman Gender, Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : a. Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk Organisasi Wanita b. Jumlah peserta yang mendapat workshop Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita


III-134


Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT DWP, Hari Ibu, dan HKG. Dari 8 jenis kegiatan

yang

direncanakan telah terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.47.350.000,- sedangkan telah terealisasi Rp.47.350.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%. 2) Jumlah pembinaan penguatan kelembagan PUG dan Anak Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 35 orang yang direncanakan telah terealisasi 35 orang dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dan yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 250.950.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 250.950.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100 %. Tabel .3.53 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2010-2011 Capaian Capaian No Indikator Kinerja 2010 Kinerja 2010 4 1 2 3 2,25% 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 0,21% 14% 2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 11% 0,03% 3 Rasio KDRT 0,04% 4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

B.1.3.5

0

0

87,22%

88,22

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTRA.


III-135


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Tabel .3.54 Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010

1 1 2

2 Rata – rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB

Capaian Kinerja 3 1,8 90%

3

Cakupan peserta KB aktif

88,80%

4

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I

5,44%

No

Indikator

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan KB dan Keluarga sejahtera pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB. 2. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah : a. Meningkatnya kesertaan ber KB b. Terealisasinya kegiatan BKB c. Terserapnya dana operasional kelompok KB d. Terealisasinya biaya jasa kelompok BKB Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Meningkatnya kesertaan ber KB Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator kesertaan ber KB yang dilaksanakan Banner KB, spanduk TMKK dan Umbul – Umbul sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 15 buah banner KB yang direncanakan terealisasi 15 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 18 spanduk TMKK yang direncanakan telah direalisasikan 18 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, serta dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-136


10 buah umbul-umbul KB yang direncanakan terealisasi 10 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 5401 orang terealisasi adalah 5591 orang dengan prosentase tingkat capaian 100 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 9.000.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 9.000.000,2)

Terealisasinya kegiatan BKB Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah terealisasinya kegiatan BKB, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah operasional ketua kelompok BKB, PPKBD dan pelaksanaan lomba-lomba ke tingkat provinsi. Dari 304 kelompok BKB yang direncanakan terealisasi 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, dari 51 PPKBD, dan 13 kegiatan lomba-lomba dengan 6 jenis kejuaraan.

3) Jumlah Kelompok KB yang menerima dana operasional Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah Kelompok KB yang menerima operasional, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terserapnya dana operasional kelompok KB. Dari 304 kelompok yang direncanakan terealisasi sebanyak 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.139.000.000,- sedangkan terealisasi Rp.139.000.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%. 4) Jumlah Kelompok yang menerima jasa Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah kelompok yang menerima jasa, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terealisasinya biaya jasa kepada kelompok BKB. Dari 291 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 291 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.87.300.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 87.300.000,dengan prosentase tingkat capaian 100%. Kendala yang dihadapi adalah : 1. Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) 2. Masih adanya PUS Muda 3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)


III-137


Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah : 1. Melakukan KIE dan Pelayanan KB 2. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja

No 1 1 2

Tabel .3.55 Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 Capaian Capaian Indikator Kinerja 2010 Kinerja 2011 4 2 3 1,8 Rata – rata jumlah anak per keluarga 1,8 88,74% Rasio akseptor KB 90%

3

Cakupan peserta KB aktif

88,80%

88,74%

4

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I

5,44%

7,77%

B.1.3.6 SOSIAL Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 3.56 Capaian Kinerja Sosial Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Capaian Kinerja 3 19 95,30% 30%

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan Sosial pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. b) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. c) Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat.


III-138


Program yang dilaksanakan pada urusan sosisal yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial Kabupaten Jembrana, menyelenggarakan satu program yang telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang direncanakan. Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan baik fisik maupun keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.57 Alokasi dan Realisasi per Program/Kegiatan Urusan Sosial NO.

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2

ANGGARAN

REALISASI FISIK ( % ) KEUANGAN (Rp) 699.091.500,00 98,78 689.748.100,00

% 98,66 %

699.091.500,00

98,66 %

98,78

689.748.100

Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut : 1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah asalnya : 71 Orang ( 59,27 % ) dari target 120 Orang. 2. Pembinaan dan Pemulangan WTS/Gepeng : 79 Org (79,00%) dari target 100 org. 3. Tatap muka dan pemberian bingkisan kepada Anggota Veteran dan Pejuang Kemerdekaan : 300 Orang ( 100,00 % ) dari target 300 Orang. 4. Sosialisasi Program Raskin : 80 Orang ( 100 % ). 5. Pemberian Bantuan Paket Kebutuhan Pokok bagi Penduduk Miskin Lanjut Usia/Jompo : 1.361 Paket (100 %) Hasil pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dalam tahun 2010 dapat ditunjukkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut : Tabel 3.58 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011 No. 1.

INDIKATOR Pahlawan / Perintis Kemerdekaan : a. Persentase Pahlawan / Perintis Kemerdekaan (Janda/ duda) mendapat pelayanan


HASIL 100 %

III-139


No. 2. 3.

4. 5.

6.

INDIKATOR b. Kabupaten / Kota mempunyai TMP/TP / PK memadai dan terpelihara Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lansia : a. Persentase Lansia Terlantar mendapat pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (PACA) : a. Persentase Paca yang dilayani b. Minimal 1 LSM yang menangani Paca di setiap Kab/ Kota Pemberdayaan Keluarga Miskin : a. Persentase Keluarga Miskin yang dilayani Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial : a. Pembentukan Wahana Karang Taruna di setiap Desa / Kelurahan b. Persentase KT yang melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial ORSOS / LSM / Organisasi Profesi : a. Persentase Orsos /LSM / Organisasi Profesi yang mendapat Bimsos b. Kab / Kota yang memiliki lebih dari 5 Orsos / LSM / Organisasi Profesi yang melaksanakan Usaha Kesos

HASIL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama

dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.

No 1 1 2 3

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Sosial Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Indikator 2010 2 3 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan 19 panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial 95,30% Penanganan penyandang masalah kesejahteraan 30% sosial

Capaian Kinerja 2011 4 19 96,30% 35%

B.1.3.7 KETENAGAKERJAAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tabel 3.60 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-140


Capaian Kinerja Ketenagakejaan Tahun 2010 Capaian Kinerja 3 60% 15 30,2% 3.260

No

Indikator

1 1 2 3 4

2 Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka

5

Keselamatan dan perlindungan

80%

6

Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah

2%

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan Ketenaga kerjaan pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b) Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Pengaruh ekonomi global belakang ini membawa implikasi yang sangat luas terhadap segala bidang kehidupan, meningkatnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja baru ,yang menyebabkan bertambahnya pengangguran,sehingga berdampak pada menurunya pendapatan masyarakat , akibat rendahnya pendapatan merimbas pada menurunnya daya beli, menurunnya daya beli berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan fisik minimum sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per17/Men/VIII/2005. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan pada tahun 2011 telah dilaksanakan melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. Tabel 3.61 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Jumlah Pagu Porgram/Kegiatan ( Rp ) Fisik(%) 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan 40.480.000,Kegiatan - Penyebaran informasi bursa tenaga kerja. 5.000.000,100 - Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. 35.480.000,100


Realisasi Keu( Rp )

%

5.000.000,480.000,-

100 13,53

III-141


2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan. - Fasilitasi penyelesaian dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegak hukum dan K3

Anggaran yang disediakan untuk

13.153.500,5.328.000,-

100

4.093.500,-

76,83

5.328.000,-

100

531.000,-

9.91

2.497.500,-

100

1.696.500,-

67,92

urusan Ketenagakerjaan adalah untuk Kegiatan

penyebaran informasi bursa tenaga kerja berupa leflet dan brosur lowongan pekerjaan; kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai adalah memberikan pembinaan pada calon tenaga kerja; kegaiatan sosialisasi peraturan ketenaga kerjaan dan peningkatan pengawasan perlindungan penegak hukum dan K3 adalah memberikan pembinaan ke perusahaan-perusahaan berkaitan dengan ketenagakerjaan dan K3. Sedangkan kegiatan fasilitasi penyelesaian dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan adalah memfasilitasi adanya permasalahan hubungan tenaga kerja dan perusahaan. Permasalahan yang dihadapi : Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif,

sedangkan

permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan. Solusi Pemecahan Permasalahan :


III-142


Untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang penempatan tenaga kerja dilakukan antara lain : berkoordinasi dengan pihak penerima tenaga kerja agar dapat ditentukan kepastian jumlah calon pemagangan dan tenaga kerja yang dibutuhkan, menghimbau kepada calon tenaga kerja yang akan magang ke luar negeri untuk mempersiapkan fisik dan mental sejak dini, sedangkan penanggulangan permasalahan dalam hubungan industrial adalah dengan : melakukan mediasi perselisihan bekerjasama dengan pihak perusahaan, melakukan pembinaan secara intensif setiap kali kunjungan ke perusahaan, menyampaikan pentingnya hubungan industrial Pancasila setiap kali ada kesempatan dalam kunjungan ke perusahaan, melakukan inventarisasi permasalahan ketenagakerjaan di lapangan kasus per kasus, memberikan bahan – bahan peraturan tentang ketenagakerjaan setiap kali melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman lewat sosialisasi pentingnya Lembaga LKS Tripartit bagi perusahaan, melakukan monitoring terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Jamsostek, melaksanakan pembinaan tentang teknis

No 1 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.62 Capaian Kinerja Ketenagakejaan Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3 Angka partisipasi angkatan kerja 60% Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 15 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 30,2% Tingkat pengangguran terbuka 3.260 Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah

B.1.3.8

Capaian Kinerja 2011 4 60% 15 30,2% 3.260

80%

80%

2%

2%

KEBUDAYAAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator:

Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

No

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2010 Indikator


Capaian III-143


1 1 2

2 Penyelenggaraan festival seni budaya Jlh sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Kinerja 3 15 5

3

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

60,00%

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan kebudayaan pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. b) Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. c) Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. 1. Pengembangan Nilai Budaya Program ini dirancang untuk mencapai sasaran meningkatkan dan memantapkan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama dan kerukunan kehidupan beragama sebagai indikator sasarannya. Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : 1.1. Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah Untuk melaksanakan kegiatan ini dianggarakan dana sebesar Rp.490.450.000,00 dengan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini sebanyak 11 orang dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.390.600.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 79,64%. Didalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 30 jenis kegiatan dimana dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sepenuhnya yaitu 30 jenis kegiatan, namun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada

kegiatan yang

direncanakan 2 kali dalam setahun namun terlaksana hanya sekali dalam tahun 2011 yaitu Penganyar di Pura Pesimpangan dan di Pura Manik Mas Besakih, serta dikarenakan keberhasilan dari efesiensi. 1.1. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya.


III-144


Untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pengiriman tukang banten, sulinggih, pemangku/Pinandita dan Calon Instruktur Pasraman dalam rangka menghadiri acara ataupun pelatihan untuk mengembangkan nilai budaya daerah dianggarkan dana sebesar Rp.20.500.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran hanya terealisasi sebesar Rp.1.500.000,00 dengan prosentase pencapaian hanya 72%. Dari 4 item kegiatan yang direncanakan di tahun 2011 hanya 1 item yang bisa terealisasi. Karena kegiatan ini sangat berkaitan dengan undangan Provinsi maka 3 item kegiatan tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya undangan dari provinsi. 2. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya 3. Dalam mendukung sasaran Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah 4. Program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan melalui kegiatan : 5. Kegiatan Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah, dengan target terlaksananya kegiatan Utsawa Dharma Gita, rencana 58 orang realisasinya 58 orang capaian kinerja 100% alokasi anggaran sebesar Rp. 42.015.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 41.915.000,- (99,76%) sasaran kegiatan adalah meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah peserta yang mengikuti pemahaman etika dan moral anak-anak, remaja dan dewasa melalui utsawa dharma gita. 6. Program pengelolaan keragaman Budaya 7. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara tahun 2011 dengan target yang ingin direncanakan 37 sekeha realisasi 37 sekeha capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 669.550.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 651.000.000,00 atau 97,23%. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah keiikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah. 8. Kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, dengan target yang direncanakan 10 kesenian dan realisasi 10 kesenian capaian kinerja 100% dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 415.500.000, dan realiasi sebesar Rp. 415.000.000,- atau 100%. Sasaran kegiatan adalah


III-145


meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah keiikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah Tabel 3.64 Capaian Kinerja Kebudayaan Tahun 2010-2011 No

3 8 6


0,47

0,47


Indikator

1 1 2

2 Penyelenggaraan festival seni budaya Jlh sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

B.1.3.9 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olah raga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga . Tabel 3.65 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 No

Indikator

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2 Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olah raga Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga

Capaian Kinerja 3 3 6 25 13 8 1

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2011 adalah: a)

Meningkatnya peran serta kepemudaan.

b)

Meningkatnya kompetensi da kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-146


dan kecakapan hidup. c) Meningkatnya pemasyarakatan olahraga d) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Dalam Mendukung Bidang Pemuda dan Olahraga 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : a.

Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan yang diikuti oleh 220 orang peserta dengan anggaran sebesar Rp. 102.425.000,00 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 100.505.000 atau sudah terealisasi sebesar 98,13% dengan penghematan sebesar Rp. 1.920.000,00 (1,87%)

b.

Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan diikuti oleh 63 peserta dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 41.090.000,00 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 19.745.000,00 atau (48,05%).

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga merupakan kegiatan/even olahraga setiap tahun dengan 17 cabang olahraga yang dilaksanakan dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 104.225.700,00 dengan serapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 26.831.000,00 atau 25,74% b. Kegiatan Pekan

Olahraga

Pelajar

dilaksanakan dengan sasaran kegiatan

adalah

olahragawan/wati di kalangan pelajar SD, SMP dan SMA yang diikuti oleh 250 pelajar dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 623.801.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 528.607.200,00 atau 84,74%. c.

Kegiatan Olahraga Siswa Nasional (O2SN) adalah kegiatan lomba olahraga yang lolos kejuaraan di tingkat provinsi dan Nasional dianggarkan sebesar Rp. 270.027.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 115.497.500,00 atau 42,77% dikarenakan siswa yang lolos ke tingkat nasional tidak memenuhi besaran anggaran yang dibutuhkan.

d.

Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga, kegiatan ini adalah untuk organisasi, karyawan/wati, pelajar dengan pelaksanaan beberapa lomba olahraga dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 117.889.000,00 dengan tingkat serapan/realisasi adalah sebesar Rp.


III-147


93.985.000,00 atau 79,72% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 23.904.000,00 (20,28%). 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang diusulkan pada anggaran Perubahan tahun 2011, dengan kegiatan pengadaan sarana prasarana olahraga untuk pembelian alat-alat olahraga (alat fitness) dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.870.000,00 atau (99,74%). Terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 130.000,00.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2011 No

Indikator

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

Capaian Kinerja 2010 3 3 6 25 13 8 1

Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olah raga Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga

Capaian Kinerja 2011 4 5 7 25 13 8 1

B.1.3.10 KEARSIPAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator Pengelolaan arsip secara buku dan pengunjung perpustakaan. Tabel 3.67 Capaian Kinerja Kearsipan Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Pengelolaan arsip secara buku Rasio SKPD yang mengelola arsip dengan benar


Capaian Kinerja 3 50% 100%

III-148


Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan kearsipan pada tahun 2011 adalah: a)

Meningkatnya sarana prasarana kearsipan.

b)

Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

c)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

dilakukan melalui program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dan Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2010 belum pernah diadakan. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.320.000,- realisasi sebesar Rp. 6.120.000,- (83,61%), dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan pada tahun 2010 belum pernah diadakan. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 6.400.000,- realisasi sebesar Rp. 5.950.000,- (92,97%),

dengan demikian kegiatan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas.Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana


III-149


kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. B.1.3.10.1Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan dilakukan melalui program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sasaran SDM yang di-Bintek. Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2010 belum pernah diadakan sedangkan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 19.681.000,- realisasi sebesar Rp. 15.015.000,- (76,30%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Tabel 3.68 Capaian Kinerja Kearsipan Tahun 2010-2011 No 1 1 2

Indikator 2 Pengelolaan arsip secara buku Rasio SKPD yang mengelola arsip dengan benar

Capaian Kinerja 2010 3 50%


100%

100%

60%

B.1.3.11 PERPUSTAKAAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Tabel 3.69 Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Jumlah Tenaga Perpustakaan Jumlah Pengelola Kearsipan


Capaian Kinerja 3 10 2 III-150


3

Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Cerdas

51

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan perpustakaan pada tahun 2011 adalah: a)

Meningkatnya minat baca.

b)

Meningkatnya perpustakaan keliling.

c)

Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

d)

Meningkatnya kualitas data elektronik

e)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik

B.1.3.11.1 Meningkatnya Minat Baca Strategi untuk mencapai sasaran Tersedianya bahan-bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah dilakukan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam tahun 2011 terdiri atas satu kegiatan yaitu : Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Sasaran Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah, sama dengan Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana yaitu : Tersedianya bahan – bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah dalam setahun.Indikator Kinerja Utama dari sasaran Tersedianya bahan – bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah dalam setahun adalah : Jumlah bahan – bahan pustaka yang tersedia dalam setahun. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah(1.170 eks), pada tahun 2010 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 50.000.000,realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (100,00%), Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 mitra kerja. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 3 paket ( 512 buku ), pada Tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 30.100.000,- realisasi sebesar Rp. 29.964.800.- (99,55%), dengan demikian kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sudah terlaksana dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-151


tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 mitra kerja. B.1.3.11.2 Meningkatnya Layanan Perpustakaan keliling Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling ini belum memiliki program tersendiri, yaitu dananya masih berada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berada pada Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional untuk BBM(Bahan Bakar Minyak) dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk biaya Pelaporan dan surat-surat. B.1.3.11.3 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan dilakukan melalui program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dalam tahun 2011 terdiri atas satu kegiatan yaitu : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah. Sasaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah, memiliki Sasaran yaitu : Tersedianya sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah dalam setahun. Indikator Kinerja Utama dari sasaran Tersedianya sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah dalam setahun adalah : Jumlah rak buku, meja baca dan kursi baca yang dibeli. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah pada tahun 2010 tidak diadakan sedangkan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 34.797.400,- realisasi sebesar Rp. 31.520.000,- (90,59%), dengan demikian kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. B.1.3.11.4 Meningkatnya Kualitas Data Elektronik Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas data elektronik dilakukan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program Peningkatan


III-152


Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dalam tahun 2011 terdiri atas satu kegiatan yaitu : Pengembangan Pengolahan Data Elektronik. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Data Elektronik, memiliki Sasaran yaitu : Persentase jumlah kelengkapan komputer yang tersedia. Indikator Kinerja Utama dari sasaran Persentase jumlah kelengkapan komputer yang tersedia adalah : Persentase jumlah kelengkapan komputer yang tersedia. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Data Elektronik pada tahun 2010 tidak diadakan sedangkan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 4.150.000,- realisasi sebesar Rp. 4.150.000,- (100%), dengan demikian kegiatan Pengembangan Pengolahan Data Elektronik sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Pengolahan Data Elektronik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

No 1 1 2 3

Tabel 3.70 Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3 Jumlah Tenaga Perpustakaan 10 Jumlah Pengelola Kearsipan 2 Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Cerdas 51

Capaian Kinerja 2011 4 10 2 51

B.1.3.12 TRANSMIGRASI Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Tabel 3.71 Capaian Kinerja Transmigrasi Tahun 2010 No

Indikator

1 1 2

2 Transmigrasi swakarsa Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB


Capaian Kinerja 3 0 0 III-153


Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam urusan transmigrasi pada tahun 2011 adalah: a) Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

No 1 1 2 B.1.4 Misi

Tabel 3.72 Capaian Kinerja Transmigrasi Tahun 2010-2011 Capaian Indikator Kinerja 2010 2 3 Transmigrasi swakarsa 0 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB 0


IV. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan pada tahun 2011 dilakukan melalui Urusan : 1) Pekerjaan Umum, 2) Perumahan, 3) Tata ruang dan 4).Lingkungan Hidup. B.1.4.1 PEKERJAAN UMUM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Tabel 3.73 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 No 1 1

Indikator 2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)


Capaian Kinerja 3 88,54% III-154


2

Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 55% Sasaran yang ingin diwujudkan pada misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan terkait dengan urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2011 adalah : a) Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. b) Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik. c) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. d) Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. e) Meningkatnya penyediaan air baku. f)

Meningkatnya kinerja pengendalian banjir.

g) Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. h). Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. B.1.4.1.1 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur, Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Kinerja Utama tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung Kantor pencapaian sasaran ini adalah jumlah draf dokumen perencanaan pembangunan rumah jabatan yang tersusun dan jumlah gedung kantor yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a. Capaian kinerja di Tahun 2010 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Jembrana Tahap I direncanakan 1 Paket dengan biaya Rp. 1.021.960.300,00 terealisasi 1 Paket untuk tingkat capaian kinerja Keuangan terealisasi 96,80 % yaitu sebesar Rp. 989.257.610,00 dengan penghematan sebesar Rp. 32.702.690,00 ( 3,20 % ), Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.382.969.875,00 terdapat sisa dana sebesar

Rp. 17.030.125,00 ( 1,22 % ). Keluaran dari kegiatan ini

adalah terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabtan Bupati Jembrana 1 paket yang dilaksanakan oleh 4 orang dengan 1 tim. b. Capaian kinerja Tahun 2010 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yang direncanakan sebanyak 4 Paket dengan biaya Rp. 3.560.000.000,00, terealisasi


III-155


sebanyak 4 Paket untuk tingkat capaian kinerjanya, yaitu Keuangan terealisasi 96,13% yaitu sebesar Rp. 3.422.361.805,00 dengan penghematan sebesar Rp. 137.638.195,00 ( 3,87 % ) Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp.252.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 246.379.400,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.120.600,00 ( 2,42 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gedung kantor di Kabupaten Jembrana 1 paket yang dilaksanakan oleh 4 orang dengan 1 tim. B.1.4.1.2 Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Indikator Kinerja Utama tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pencapaian sasaran ini adalah jumlah draf dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan melaui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Capaian kinerja Tahun 2010 untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan yang direncanakan 2 Buah dengan biaya Rp. 1.545.177.300,00 terealisasi sebayak 2 Buah untuk tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 99,61 % sebesar penghematan sebesar

Rp. 1.539.113.093,00 dengan

Rp. 6.064.207,00 ( 0,39 % ), Tahun 2011 untuk Kegiatan

Pembangunan Jembatan tidak dianggarkan. B.1.4.1.3.Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Indikator Kinerja Utama tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pencapaian sasaran ini adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehab trotoar yang dilaksanakan melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong : a. Capaian kinerja di Tahun 2010 untuk Kegiatan

Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-Gorong yang direncanakan 4 Paket dengan biaya sebesar

Rp.

2.006.894.500,00 terealisasi 4 Paket dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 99,59 % Rp. 1.998.757.505,00 dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 8.136.995,00 ( 0,41 % ) secara fisik kegiatan ini dapat diselesaikan mencapai


100 %.

III-156


Untuk Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar

Rp.

1.164.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.156.637.000,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.875.000,00 ( 0,68 % ). Keluaran dari kegiatan ini Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar di Kecamatan Melaya, Mendoyo, Pekutatan dan Pembuatan Saluran Drainase di Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo. b. Capaian kinerja di Tahun 2010 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar tidak dianggarkan dan dianggarkan di tahun 2011 Pada Tahun 2011 untuk kegiatan ini dianggaran dana sebesar Rp. 631.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 627.981.000,00 terdapat sisa dana sebesar

Rp.

3.819.000,00 (0,60 %). Keluaran dari kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar ini adalah : Rehabilitasi dan Pemeliharan Trotoar di Kecamatan Negara dan Jembrana. B.1.4.1.4.Porsentase Meningkanya Jalan Yang Baik Indikator Kinerja Utama tersedianya sarana transportasi yang memadai untuk kelancaran lalulintas serta meningkatkan perekonomian masyarakat, pencapaian sasaran ini adalah jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang dilaksanakan. Capaian kinerja Tahun 2010 untuk Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan direncanakan 34 Km. dengan Anggaran biaya sebesar Rp. 12.122.467.700,00 terealisasi 34 Km. pada Perubahan Anggaran 2010 dengan biaya Rp. 12.065.089.800,00. Untuk tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 99,53 % terdapat sisa dana sebesar Rp. 57.377.900,00 ( 0,47 % ) dengan realisasi fisik mencapai 100 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dialokasikan dana Rp. 24.159.856.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.061.962.000,00

(

99,60 % ) dengan sisa dana sebesar Rp. 97.894.000,00 ( 0,41 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 44,5 Km. Hotmik dan

11,00 Km. Lapen

tersebar di 5 (lima) Kecamatan terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp. 12.037.388.300,00 ( 99,30 % ) dibanding Tahun 2010. Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga dengan jumlah personil sebanyak 12 orang. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat adanya kerjasama dan koordinasi dari semua unsur yang


III-157


terkait. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat dari kegiatan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana, terjadinya rangkap dalam pengawasan dan musim hujan yang berkepanjangan. Cara pemecahannya adalah mengoftimalkan sarana dan prasarana yang ada, mengoftimalkan tenaga pengawas dan mengoftimalkan hari-hari yang tidak hujan. B.1.4.1.5.Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik Indikator Kinerja Utama terwijudnya bangunan irigasi yang bersifat teknis dalam mengatur pemerataan air dan penanggulangan banjir pada areal pertanian, pencapaian sasaran ini adalah jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Pencapaian kinerja Tahun 2010 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi direncanakan 10 Paket dengan biaya Rp. 1.909.603.000,00 terealisasi 11 Paket pada Perubahan Anggaran 2010 dengan penggunaan dana sisa tender untuk tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 99,52 % sebesar Rp. 1.900.411.250,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.191.750,00 ( 0,48 % ) Pada Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dialokasikan dana sebesar Rp. 3.057.075.000,00 dengan realisasi Rp. 3.021.634.000,00

( 98,80 % )

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.441.000,00 ( 1,16 % ) dan realisasi fisik mencapai 100 %. Pekerjaan dari kegiatan ini ada 13 paket yaitu : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paswar Sombang, Perbaikan Pintu Air dan Perkuatan Sayap Bendung Banyubiru II, Perbaikan Pintu Air Banyubiru III, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Banjar Tengah, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berangbang, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Telepus,

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan

Irigasi

Medewi,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pangyangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yeh Buah, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pangkung Medahan I, Perbaikan Pintu Air, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rehab Rumah Jaga Bendung Petanahan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pecelengan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tegalgintungan II.


III-158


Keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya saluran irigasi yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi dengan jumlah personil sebanyak 4 orang. Keberhasilan dari kegiatan ini berkat adanya kerjasama dan koordinasi dari semua unsur yang terkait. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana, terjadinya rangkap dalam pengawasan, musim hujan yang berkepanjangan, solusi uyang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengoftimalkan sarana dan prasarana yang ada, mengoftimalkan tenaga pengawas dan mengoftimalkan hari-hari yang tidak turun hujan. B.1.4.1.6 Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Indikator Kinerja Utama terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pencapaian sasaran ini adalah jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Pada Tahun 2010 pencapaian kinerja untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih direncanakan 2 Paket terealisasi 3 Paket pada Perubahan Anggaran 2010 dengan biaya menjadi Rp. 789.300.000,00. Untuk tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 99,14 % sebesar Rp. 782.548.490,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.751.510,00 ( 0,86 % ). Pada Tahun 2011 untuk Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih terjadi penurunan 11,19 % yaitu menjadi Rp. 700.980.000,00 dibandingkan tahun 2010, dengan realisasi Rp. 695.445.900,00 ( 98,20 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.534.100,00 ( 0,79 % ) Secara fisik kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dapat direalisasi mencapai 100 %. dengan pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Jembrana, Mendoyo, Negara dan Melaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dengan personil sebanyak 4 orang. Keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya bangunan sarana dan prasarana air bersih sebanyakl 4 Paket. Keberhasilan dari pembangunan ini tidak terlepas dari partispasi masyarakat dan kerjasama dari semua unsur yang terkait. Sedangkan hambatan yang dihadapi terbatasnya tenaga pengawas yang dapat mengawasi secara rutin selama


III-159


berlangsungnya kegiatan pembangunan, dan solusi sebagai jalan keluarnya adalah mengoftimalkan tenaga pengawas yang ada. B.1.4.1.7 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Indikator Kinerja Utama meningkatnya pengendalian banjir. Pencapaian sasaran ini adalah jumlah pembangunan pengendalian banjir. Capaian kinerja di Tahun 2010 untuk Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir yang direncanakan 4 Paket terealisasi 4 Paket dengan biaya sebesar Rp. 1.027.802.500,00. Untuk tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 93,29 % sebesar Rp. 958.885.950,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 68.916.550,00 ( 6,71 % ). Pada Tahun 2011 untuk Anggaran Kegiatan ini terjadi penurunan anggaran 70,81 % yaitu menjadi Rp. 300.000.000,00 dibandingkan tahun 2010, dengan realisasi Rp. 296.538.000,00 ( 98,80 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.462.000,00 ( 1,15 % ), dengan pekerjaan : pembuatan saluran drainase penanggulan banjir dalam kota. Sebagai pelaksana dari kegiatan ini adalah Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi dengan jumlah personil sebanyak 8 orang. Dalam melaksanakan kegiatan ini hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjangkau kemiringan medan diatas 30 ˚ dan terbatasnya jumlah tenaga pengawas. Untuk mengatasi permasalahan dilakukan usaha mendapatkan alat dalam kondisi yang prima dan menmgoftimalkan tenaga pengawas yang ada. Keberhasilan dari kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan kerjasama dari semua unsur yang terkait. B.1.4.1.8 Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Indikator Kinerja Utama terwujudnya pembangunan/peningkatan infrastruktur, pencapaian sasaran ini adalah jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, jumlah pembangunan/peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh. Pada Tahun 2010 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur direncanakan 2 Paket dengan biaya setelah perubahan anggaran 2010 menjadi Rp. 3.271.715.000,00 terealisasi


III-160


2 Paket dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan 85,77 % sebesar Rp. 2.806.131.060,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 465.583.940,00 ( 14,23 % ). Pada Tahun 2011 untuk Anggaran Kegiatan ini terjadi penurunan sebesar 50,60 % dibandingkan

tahun

2010

Rp. 1.576.177.175,00

yaitu

Rp.

1.616.060.233,00

dengan

realisasi

( 97,53 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 39.943.058,00

( 2,47 % ), dengan 3 paket pekerjaan yaitu : Pembuatan papan panjat tebing, Rehabilitasi lapangan tembak Gor Kresna Jvara dan Rehabilitasi Lapangan basket Dauh Waru. B.1.4.1.9 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan Indikator Kinerja Utama terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan. Pencapaian sasaran ini adalah jumlah pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Pada Tahun 2010 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum Pedesaan direncanakan 39 Paket dengan Anggaran biaya Rp. 4.261.733.700,00 terealisasi 66 Paket pada Perubahan Anggaran 2010 dengan biaya Rp. 7.747.333.700,00 dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 97,35 % sebesar Rp. 7.542.112.750,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 205.220.950,00 ( 2,65 % ). Pada Tahun 2011 berubah menjadi Kegiatan Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan dan Jembatan Perdesan Rp.

dengan

anggaran

2.053.385.000,00

Rp. (

98,30

2.088.939.767,00 %

)

terdapat

dengan

realisasi

sebesar

sisa

anggaran

sebesar

Rp. 35.554.767,00 ( 1,70 % ) dengan realisasi fisik 100 %, pekerjaan dari kegiatan ini antara lain : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Medewi - Pk. Slepe, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Sangkaragung, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Batuagung, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju Pura Batur Sari, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pk.

Gayung,

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

Berawantangi

–

Sarikuning,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Tuwed, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taman – Pekutatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Parikesit, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan BB.Agung-Sp. Berangbang, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berawantangi – KUD, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Lingk.Mertasari.


III-161


Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara lain terjadinya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di Lingkungan Pemkab Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlihat langsung, sehingga tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dapat terlaksana dengan baik antara penyedia barang jasa sebagai pelaksana kegiatan. Solusi yang harus dilakukan pada permasalahan pembangunan infrastruktur perdesaan ditempuh dengan kebijaksanaan, teknis dan kegiatan prioritas seperti : pembangunan jalan, jaringan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, balai desa dan lain sebagainya. Untuk diperkotaan yang diutamakan seperti jalan, jembatan dan drainase perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Ringkasan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut.

No 1 1 2

Tabel 3.74 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-20-11 Capaian Capaian Indikator Kinerja 2010 Kinerja 2011 4 2 3 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 88,54% 89,50% (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 55% 57%

B.1.4.2 PERUMAHAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Tabel 3.75 Capaian Kinerja Perumahan Tahun 2010 No

Indikator


1 1. 2.

2 Rumah tangga pengguna air bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik

3.

Rumah tangga bersanitasi (%)

92%

4.

Lingkungan pemukiman kumuh

0%

5.

Rumah layak huni (%)

92%


III-162


Sasaran yang ingin diwujudkan pada misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan terkait dengan urusan Perumahan pada tahun 2011 adalah: B.1.5.1 Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. Indikatr Kinerja Utama dari Lingkungan Sehat Perumahan adalah Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat. Pencapaian sasaran program kegiatan ini Meningkatnya Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Pada Tahun 2010 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat

Miskin

direncanakan

5

Paket

dengan

Anggaran

biaya

Rp.724.600.000,00 terealisasi 6 Paket pada Perubahan Anggaran 2010 dengan biaya Rp.764.600.000,00 dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 94,36 % sebesar Rp.721.507.520,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 43.092.480,00,00 ( 5,64 % ) dan Fisik terealisasi 100 %. Pada Tahun 2011 kegiatan ini dianggarkan sebasar Rp. 713.020.000,00. Namun karena Calon Lokasi Penerima Proyek dalam hal ini Kelompok Masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang telah kita sosialisasikan justru pada saat akhir tahun anggaran, maka kegiatan ini tidaka bisa terealisasi, dan di luncurkan kembali di Tahun 2012. Tabel 3.76 Capaian Kinerja Perumahan Tahun 2010-2011 No

Indikator

Capaian Kinerja 2010 3 95% 74%

Capaian Kinerja 2011 4 96% 75%

1 1. 2.

2 Rumah tangga pengguna air bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik

3.

Rumah tangga bersanitasi (%)

92%

92%

4.

Lingkungan pemukiman kumuh

0%

0%

5.

Rumah layak huni (%)

92%

93%

B.1..4.3 TATA RUANG


III-163


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Tabel 3.77 Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2010 No

Indikator

1 1. 2.

2 Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)


Sasaran yang ingin diwujudkan pada misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan terkait dengan urusan Tata Ruang pada tahun 2011 adalah: a)

Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang.

b)

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang.

c)

Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.

B.1.4.3.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Indikator Kinerja tersusunnya kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang, Pencapaian sasaran ini adalah Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang.Capaian kinerja untuk perencanaan tata ruang pada Tahun 2010 Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan direncanakan 1 Paket dengan Anggaran biaya Rp. 150.000.000,00 terealisasi 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 96,27 % sebesar Rp. 144.400.020,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.599.980,00 ( 3,73 % ). dan Fisik terealisasi 100 %. Di Tahun 2011 terjadi kenaikan angaran sebasar 16,67 % dengan sedikit perbedaan pada kegiatan yaitu menjadi Kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 168.314.500,00 ( 96,18 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.685.500,00 ( 3,82 % ) dengan realisasi fisik 100 %.


III-164


Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang direncanakan 1 Paket dengan Anggaran biaya Rp. 175.000.000,00 terealisasi 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja yaitu Keuangan terealisasi 96,83 % sebesar Rp. 169.460.020,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.539.980,00 ( 3,17 % ) dan Fisik terealisasi 100 %. Di Tahun 2011 terjadi kenaikan angaran sebasar 14,29 % dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 195.316.000,00 ( 97,66 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.684.000,00 ( 2,34 % ) dengan realisasi fisik 100 %. pekerjaan dari kegiatan ini. Pengerjaan kegiatan ini dilaksanakan oleh 6 orang. Keluaran dari kegiatan ini adalah terealisasinya dokumen perencanaan tata ruang kawasan pengeragoan 1 paket dan dokumen perencanaan revisi rencana detail tata ruang kawasan pariwisata Perancak 1 paket. Hal – hal yang mendukung keberhasilan perencanaan kegiatan ini adalah terjadinya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemkab. Jembrana dengan pihak terkait, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (Tupoksi), sehingga pengembangan sumber daya mineral dapat terwujud. B.1.4.3.2 Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dokumen RTRW Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dokumen RTRW dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Jembrana. Indikator kinerja utama dari sasaran; Meningkatnya Ketersediaan Dokumen RTRW adalah Prosentase ketersediaan dokumen RTRW. Kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 361.978.000,00 realisasi sebesar Rp 278.832.196,00 (77,00%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 83.145.804,00 (23%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 2 orang, realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW adalah buku laporan akhir yang terdiri atas Dokumen materi teknis dan Raperda RTRWK Jembrana rencana 10 buah realisasi 10 buah, serta album peta rencana 8 buah, realissai 8 buah sehingga capaian kinerja


III-165


100%. CD rencana 10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Hasil kegiatan adalah rancangan RTRW, rencana 1 buah, realisasi 1 buah, capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Penyusunan Raperda tentang RTRW bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Warta Bhakti Mandala, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 361.978.000,00, tenaga 1 tim koordinas dan 1 tim tenaga ahli, dan alat. Hasil dari Penyusunan Raperda tentang RTRW adalah draft dokumen Raperda RTRWK Jembrana beserta Materi Teknisnya yang telah mendapat persetujuan BKPRN untuk siap dibahas oleh DPRD Kab. Jembrana, rencana 1 draf, realisasi 1 draf . Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW adalah kerjasama yang baik antara panitia, BKPRD, BKPRN dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tabel 3.78 Capaian Kinerja Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tetang RTRW Kab. Jembrana Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (1) (2) (3) (4) Meningkatnya Persentase 100 % 77,04 ketersediaan Dokumen ketersediaan RTRW Dokumen RTRW Jumlah Rancangan 1 Buah 1 Buah RTRW

% (5) 77,04 100%

Capaian kineja akhir Tata Ruang Tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.79 Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2010-2011 No 1 1. 2.

Indikator 2 Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)

Capaian Kinerja2010 3 90%

91%

30%

35%

B.1.4.4 LINGKUNGAN HIDUP


III-166


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 3.80 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2010 No

Capaian Kinerja 3 76,22 1

Indikator

1 1 2

2 Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air)

3

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

4

Pencemaran status mutu air

5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

100%

6

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

78%

100% -

Sasaran yang ingin diwujudkan pada misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan terkait dengan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 adalah: a)

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C

b)

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.

c)

Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

d)

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

e)

Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau,

adalah : Jumlah penataan median taman telajakan yang ditata. Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

yang

dimaksudkan

untuk

mendukung

ruang

terbuka/pertamanan yang ada di Kota Negara sebagai ruang/bangunan Tugu Jam yang semakin


III-167


menunjang keindahan kawasan Kota. Dalam Tahun 2010 kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 54.096.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 53.789.000,00 ( 99,44 %), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penghematan dana sebesar Rp. 307.000,00 ( 0,56 % ) karena adanya penghematan dana dari sisa penawaran rekanan pada saat dilakukan pelelangan. Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim. Hasil kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah berdirinya secara kokoh Patung Jam di simpang 4 Kota Negara berbatasan antara Kelurahan Banjar Tengah diposisi selatan dengan Kelurahan Lelateng disebelah utara. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah meningkatnya penataan median taman telajakan di dalam lingkungan Kota Negara. Tabel 3.81 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 Meningkatnya Penataan Jumlah Penataan Median 1 unit 1 unit 100 Ruang Terbuka Hijau. Taman Telajakan. B.1.4.4.1 Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Pemeliaharaan Ruang Terbuka Hijau, adalah: 1). Jumlah Pengadaan Mesin Potong RumputGendong, 2). Jumlah Pengadaan Pompa Air 4,5 PK, 3). Jumlah Pompa Air Sewege Rendam, 4). Jumlah Pengadaan Tanaman Hias. Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya fasilitas penunjang Ruang Terbuka Hijau dalam hal ini kolam pecangakan dan Taman-taman yang berada di dalam lingkungan Kota. Dalam Tahun 2010 kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 34.800.000,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 32.700.000,00 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-168


(96,18 %), dengan sisa dana sebesar Rp. 1.300.000,00 ( 3,82 % ) yang merupakan penghematan dana dari total dana yang disediakan. Dimana penggunaan tenaga lapangan sebanyak 2 orang, 1 Tim. Realisasi Fisik terealisasikan sebesar 100 %. Hasil kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah teradakannya jumlah tanaman hias sebanyak 2.650 pohon yang kesemuanya telah ditanam tersebar di lingkungan di seputar Kota guna memperindah keberadaan pertamanan yang ada. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya fungsi air mancur kembali dengan dukungan petugas lapangan 2 orang, 1 Tim pendukung kegiatan juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Tabel 3.82 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 Meningkatnya a. Jumlah Pengadaan Mesin 3 unit 3 unit 100% Pemeliharaan Ruang Potong Rumput. Terbuka Hijau. b. Jumlah Pengadaan Pompa 2 unit 2 unit 100% Air 4,5 PK. c. Jumlah Pengadaan Pompa 1 unit 1 unit 100% Air Sewege Rendam. d. Jumlah Pengadaan 2.650 2.650 100% Tanaman Hias. pohon pohon Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka 100% Hijau. B.1.4.4.2 Meningkatnya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah: 1). Jumlah Pengadaan Gerobak Sampah dan 2). Jumlah Pembuatan TPS Terbuka. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan dilakukan melalui Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-169


Pengelolaan Persampahan yang bertujuan untuk menyediakan peralatan yang memadai dalam menunjang kebersihan lingkungan dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka pada masyarakat diseputar Kota dan untuk menunjang kelancaran pengangkutan sampah masyarakat yang ada di tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar yang ada se Kabupaten Jembrana, Dalam Tahun 2010 kegiatan Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dialokasikan dana dari APBD sebesar Rp 93.000.000,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 92.358.000,00 ( 99,31 % ), sehingga terjadi Penghematan dana sebesar Rp. 642.000,00 ( 0,69 % ). Penggunaan tenaga sebanyak 18 orang, Alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan 1 Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Realisasi fisik terealisasikan 100 %. Hasil Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah terealisasikannya Gerobak Sampah sebanyak 15 unit untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di tempat keramaian seperti pasar-pasar yang ada dan tersedianya tempat pembuangan sampah bagi masyarakat di seputar Kota Negara. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan terjaganya kebersihan dilingkungan pasar, juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan didukung oleh komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Tabel 3.83 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi 1 2 Meningkatnya Penyediaana. Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Gerobak Sampah. Pengelolaan Persampahan. b. Jumlah Pengadaan TPS Terbuka.

3

4

% Capaian Kinerja 5

15 unit

15 unit

100%

3 TPS

3 TPS

100%


III-170


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

100%

B.1.4.4.3 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, adalah : 1). Jumlah kendaraan roda empat yang terservis, 2). Jumlah alat berat ( Exchavator ) yang terservis, 3). Jumlah Bak Kontainer yang terservis. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya

pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional dilakukan melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasaarana Aparatur yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan kendaraan operasional dalam mengangkut sampah masyarakat dari TPS Terbuka dan Tertutup, Tong-tong Sampah dan Kontainer yang telah disediakan dilapangan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana untuk diambil dan diangkut serta dibuang di TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Juga melayani permintaan kuras Tinja dari masyarakat se Kabupaten Jembrana yang kemudian diangkut dan dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) yang telah dimiliki oleh Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Dalam

Tahun

2010

kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 1.118.480.000,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 1.046.720.400,00 ( 93,59 %), maka terjadi penghematan dana sebesar Rp. 71.759.600,00 ( 6,41 %). Untuk melaksanakan kegiatan dipergunakan tenaga sebanyak 10 orang, 1 Tim Pengadaan dan kendaraan roda 4 sebanyak 15 buah, realisasi fisik 100 %. Melalui kegiatan ini maka kesiapan operasional kendaraan dilapangan dapat selalu terjaga kesiagaannya. Hasil kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah: Jumlah volume sampah yang ada dan terangkut sepanjang Tahun 2010 adalah 10.800 kali/rit yang setara dengan 64.800 m3, sedangkan realisasi mobil angkut tinja dalam Tahun 2010 sebanyak 170 kali yang setara dengan 510 m3. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Secara tidak langsung meningkatkan jumlah pelayanan pengangkutan sampah masyarakat yang dibuktikan dengan keadaan mobil roda 4 yang siap dioperasionalkan dan pula dicerminkan dari petugas lapangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-171


yang siap setiap hari kerja agar kebersihan dan keindahan tetap dapat terjaga. Tabel 3.84 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi 1 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2

3

%

4

a. Jumlah kendaraan operasional roda 4 yang 15 unit 15 unit terservis. b. Jumlah alat berat 1 unit 1 unit (Exchavator) yang terservis. c. Jumlah bak kontainer yang 9 bak 9 bak terservis. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

5 100 % 100 % 100 % B

B.1.4.4.4 Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau, adalah : Jumlah penataan median taman telajakan yang ditata. Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

yang

dimaksudkan

untuk

mendukung

ruang

terbuka/pertamanan yang ada di Kota Negara sebagai ruang/bangunan Tugu Jam yang semakin menunjang keindahan kawasan Kota. Dalam Tahun 2010 kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 54.096.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 53.789.000,00 ( 99,44 %), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penghematan dana sebesar Rp. 307.000,00 ( 0,56 % ) karena adanya penghematan dana dari sisa penawaran rekanan pada saat dilakukan pelelangan. Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim. Hasil kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah berdirinya secara kokoh Patung Jam di simpang 4 Kota Negara berbatasan antara Kelurahan Banjar Tengah diposisi selatan dengan Kelurahan Lelateng disebelah utara. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah meningkatnya penataan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-172


median taman telajakan di dalam lingkungan Kota Negara. Tabel 3.85 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 Meningkatnya Penataan Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau. Median Taman 1 unit 1 unit 100 % Telajakan. B.1.4.4.5 Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Pemeliaharaan Ruang Terbuka Hijau, adalah: 1). Jumlah Pengadaan Mesin Potong RumputGendong, 2). Jumlah Pengadaan Pompa Air 4,5 PK, 3). Jumlah Pompa Air Sewege Rendam, 4). Jumlah Pengadaan Tanaman Hias. Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya fasilitas penunjang Ruang Terbuka Hijau dalam hal ini kolam pecangakan dan Taman-taman yang berada di dalam lingkungan Kota. Dalam Tahun 2010 kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 34.800.000,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 32.700.000,00 (96,18 %), dengan sisa dana sebesar Rp. 1.300.000,00 ( 3,82 % ) yang merupakan penghematan dana dari total dana yang disediakan. Dimana penggunaan tenaga lapangan sebanyak 2 orang, 1 Tim. Realisasi Fisik terealisasikan sebesar 100 %. Hasil kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah teradakannya jumlah tanaman hias sebanyak 2.650 pohon yang kesemuanya telah ditanam tersebar di lingkungan di seputar Kota guna memperindah keberadaan pertamanan yang ada. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya fungsi air mancur kembali dengan dukungan petugas lapangan 2 orang, 1 Tim pendukung kegiatan juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Tabel 3.86 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-173


Sasaran Kegiatan

Rencana

Realisasi

3

4

% Capaian Kinerja 5

3 unit

3 unit

100%

2 unit

2 unit

100%

1 unit

1 unit

100%

2.650 pohon

2.650 pohon

100%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

100%

1 Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

IKU 2 a. Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput. b. Jumlah Pengadaan Pompa Air 4,5 PK. c. Jumlah Pengadaan Pompa Air Sewege Rendam. d. Jumlah Pengadaan Tanaman Hias.

B.1.4.4.6 Meningkatnya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah: 1). Jumlah Pengadaan Gerobak Sampah dan 2). Jumlah Pembuatan TPS Terbuka. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan dilakukan melalui Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang bertujuan untuk menyediakan peralatan yang memadai dalam menunjang kebersihan lingkungan dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka pada masyarakat diseputar Kota dan untuk menunjang kelancaran pengangkutan sampah masyarakat yang ada di tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar yang ada se Kabupaten Jembrana, Dalam Tahun 2010 kegiatan Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dialokasikan dana dari APBD sebesar Rp 93.000.000,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 92.358.000,00 ( 99,31 % ), sehingga terjadi Penghematan dana sebesar Rp. 642.000,00 ( 0,69 % ). Penggunaan tenaga sebanyak 18 orang, Alat transportasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-174


roda 4 sebanyak 1 unit, dan 1 Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Realisasi fisik terealisasikan 100 %. Hasil Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah terealisasikannya Gerobak Sampah sebanyak 15 unit untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di tempat keramaian seperti pasar-pasar yang ada dan tersedianya tempat pembuangan sampah bagi masyarakat di seputar Kota Negara. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan terjaganya kebersihan dilingkungan pasar, juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan didukung oleh komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

1 1 2

Tabel 3.87 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2010-2011 Capaian Kinerja Indikator 2010 2 3 Persentase penanganan sampah 76,22 Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) 1

3

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

4

Pencemaran status mutu air

5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

No

6

Capaian Kinerja 2011 4 77,08 0

100%

100%

-

100%

100%

0

2,16%

4,07%

B.1.5 Misi V. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada tahun 2011 dilaksanakan melalui urusan : 1). Kesbanglinmas Poldagri dan 2). Otonomo Daerah. B.1.5.1 KESBANGLINMAS POLDAGRI Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-175


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan. Tabel 3.88 Capaian Kinerja Kesbanglinmas Poldagri Tahun 2010 No 1 1 2

Capaian Kinerja 3 4 Keg 4 Keg

Indikator 2 Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesbanglinmas pada tahun 2011 adalah: a) Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. b) Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. c) Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar d) Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. e) Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik. Tabel 3.89 Capaian Kinerja Kesbanglinmas Poldagri Tahun 2010 No 1 1 2

Indikator 2 Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Capaian Kinerja 2010 3 4 Keg


4 Keg

4 Keg

4 Keg

B.1.5.2 OTONOMI DARAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-176


Tabel 3.90 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 Capaian No Indikator Kinerja 1 2 3 1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk 96 3 Frekwensi penanganan unjuk rasa 1 4 Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun 48 5 Kemiskinan 5,7 6 Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah 1 7 Penegakan Perda 12 Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Otonomi daerah terkait dengan misi Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada tahun 2011 adalah: a) Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. b) Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam. c) Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d) Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran. B.1.5.2 .1 Meningkatnya penataan Daerah Otonomi Baru Indikator kinerja utama dari sasaran adalah jumlah penyusunan buku nama-nama rupabumi di Kabupaten Jembrana. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut diatas, melalui kegiatan penyusunan nama-nama rupa bumi di Kabupaten Jembrana dengan didukungan anggaran Tahun 2011 sebesar Rp 33.000.000,00 dan telah terrealisasi Rp. 31.080.000,00 ( 94,18 %), terjadi pengematan anggaran sebesar Rp. 1.920.000,00 (5,82 %) Target sasaran kegiatan ini adalah 461 buku dengan realisasi/keberhasilan capaian kinerja adalah 461 buku, yang berarti realisasi kegiatan ini dengan prosentase keberhasilan 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah staf/tenaga sebanyak 3 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD dalam memberikan data/informasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-177


Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya penataan Daerah Otonomi Baru

Tabel 3.91 Capaian Kinerja sasaran 1 IKU Rencana 2 Jumlah penyusunan buku nama-nama rupabumi di Kabupaten Jembrana

3 461 buku

Realisasi 4 461 buku

% Capaian Kinerja 5 100%

B.1.5.2.2 Meningkatnya keserasian/keharmonisan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundang-undangan daerah. Indikator kinerja utama dari sasaran meningkatnya keserasian/ keharmonisan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundang-undangan daerah adalah jumlah produk hukum daerah yang dikaji terhadap produk hukum yang belum di harmonisasi. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut diatas, melalui kegiatan kajian peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keseharian antar peraturan perundang-undangan daerah dengan didukung anggaran Tahun 2011 sebesar Rp 35.443.000,00 dan telah terrealisasi Rp. 29.007.500,00 ( 82,04 %), terjadi pengematan anggaran sebesar Rp. 6.365.500,00 (17,96 %). Target sasaran kegiatan ini adalah 10 buah produk hokum daerah, dengan realisasi/keberhasilan capaian kinerja adalah dengan prosentase keberhasilan 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah dibentuknya Tim Teknis Panitia RAN HAM, staf/tenaga sebanyak 3 orang, hubungan kerja yang harmonis. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.92 Capaian Kinerja sasaran 2 Sasaran Kegiatan 1

IKU 2

Rencana 3

Realisasi 4


% Capaian Kinerja 5 III-178


Meningkatnya penataan jumlah produk hukum peraturan perundang - daerah yang dikaji terhadap undangan produk hukum yang belum di harmonisasi

10 buah

10 buah

100%

B.1.5.2.3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Indikator kinerja utama dari sasaran Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah adalah jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun. Strategi untuk mencapai sasaran Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah, melalui kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan didukung anggaran Tahun 2011 sebesar Rp 322.258.000,00, telah terrealisasi Rp. 193.058.300,00 ( 59,90 %), terjadi pengematan anggaran sebesar Rp. 129.199.700,00 (40,1 %). Target sasaran kegiatan ini adalah 10 buah Rancangan peraturan daerah, dengan realisasi/keberhasilan capaian kinerja adalah 10 buah produk hukum daerah, yang berarti realisasi kegiatan ini dengan prosentase keberhasilan 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran

adalah dibentuknya

Tim

Pembahasan Ranperda Kabupaten Jembrana, staf/tenaga sebanyak 3 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD terkait. Lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah

Tabel 3.93 Capaian Kinerja sasaran 3 IKU Rencana 2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun

3 10 buah

Realisasi 4 10 buah


B.1.5.2.4 Terciptanya pemerintahan mengedepankan supremasi hukum dan HAM. Indikator kinerja utama dari sasaran Terciptanya pemerintahan mengedepankan supremasi hukum dan HAM adalah jumlah penyelesaian kasus-kasus hukum pemerintah Kabupaten Jembrana. Strategi untuk mencapai sasaran sasaran Terciptanya pemerintahan mengedepankan supremasi hukum dan HAM, melalui fasilitasi kasus Pemerintah Kabupaten Jembrana, Legal Opinion (LO) terhadap kebijakan Bupati dengan didukung anggaran Tahun 2011 sebesar Rp 341.242.000,00 dengan terrealisasi Rp. 160.789.500,00 ( 47,0 %), terjadi pengematan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-179


anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 (52,89 %). Target sasaran kegiatan ini adalah 50 %, dengan alasan

bahwa

kasusu

hukum

tidak

dapat

diperkirakan

penyelesaiannya,

dengan

realisasi/keberhasilan capaian kinerja dengan prosentase keberhasilan 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah staf/tenaga sebanyak 4 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan kerjasama dengan perguruan tinggi (UNUD). Lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan

Tabel 3.94 Capaian Kinerja sasaran 4 IKU Rencana

1 2 Terciptanya pemerintahan- jumlah kasus yang mengedepankan supremasi difasilitas hukum dan HAM. - jumlah LO yang tersusun

Realisasi

3 50 %

4 50 %


100%

100%

100%

B.1.5.2.5 Terlaksanannya orientasi SDM aparatur tentang mindseting Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan tersebut dengan indikator kinerja utama adalah jumlah pegawai yang mengikuti orientasi dengan dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp 29.359.500,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah dengan prosentase capaian 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.052.000,00 (96 %). Keberhasilan pencapain target sasaran kegiatan ini didukung oleh staf sejumlah 2 orang, komitmen melaksanakan tugas, dan adanya peranserta aktif semua SKPD untuk menunjuk salah satu pegawai mengikuti orientasi dimaksud. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini memberikan dampak lebih mudah memproleh informasi tentang manajemen kepegawian. Lebih jelasnya tingkat realisasi pencapaian sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-180


Tabel 3.95 Capaian Kinerja sasaran 5 Sasaran Kegiatan IKU 1 2 Terlaksanannya orientasi jumlah pegawai yang SDM aparatur tentang mengikuti orientasi mindseting

Rencana 3 40

Realisasi 4 40


B.1.5.2.6 Terlaksanannya sosialisasi peraturan perundang - undangan Upaya untuk merealiasasi sasaran kegiatan tersebut dengan indikator kinerja utama adalah jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasii dengan dengan didukung anggaran (APBD tahun 2011) sebesar Rp 11.919.800,00. Realisasi target indikator kinerja utama tersebut adalah dengan prosentase capaian 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.890.300,00 (66 %). Keberhasilan pencapain target sasaran kegiatan ini didukung oleh staf sejumlah 3 orang, komitmen melaksanakan tugas, dan adanya peranserta aktif semua SKPD untuk menunjuk salah satu pegawai mengikuti sosialisasi dimaksud. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini memberikan dampak pegawai lebih memahami tentang peraturan kepegawian. Lebih jelasnya tingkat realisasi pencapaian sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan

Tabel 3.96 Capaian Kinerja sasaran 6 IKU Rencana Realisasi

1 2 Terlaksanannya sosialisasi jumlah pegawai peraturan perundang- yang mengikuti undangan sosialisasi

3 40

4 40


B.1.5.2.7 Terwujudnya Jembrana yang Aman, Tertib dan Tentram Wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-181


penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu : Kewenangan Pol PP : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah. c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga mayarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah. Kewajiban Pol PP : a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat b. Membantu menyelesaikan perselisihan wrga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan. d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan Tugas Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Dalam melaksanakan tugas untuk memelihara dan menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap (PROTAP) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi :


III-182


1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan, Penyusunan, Penaggulangan, Pengarahan, Pemeliharaan serta Pengendalian dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umumsecara berdayagunadan berhasilguna, sedangkan tujuan dari Pembinaan dan Ketertiban Umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum didalam Masyarakat, serta menjaga agar roda Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan tentram dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. 2. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Perintis Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin. 4. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat / masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan atas pelanggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penjagaan tempat-tempat penting, patroli, dan penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sebagai beriku : 1. Surat Perintah Tugas. 2. Kelengkapan pakaian yang digunakan. 3. Kendaraan Operasional (mobil patroli) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine. 4. Kendaraan roda 2 (dua) guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sarana yang lokasinya sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4. 5. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) 6. Alat pelindung diri seperti topi lapangan / Helm dan pentungan. 7. Alat-alat kelengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan ketentraman dan ketertiban umum.


III-183


Dalam melaksanakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana melakukan kegiatan, yaitu : 1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan Gangguan Trantibum. 2. Kegiatan Penegakan PERDA, yang meliputi kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana. Tabel 3.97 Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA Tahun 2011 NO JENIS KEGIATAN JUMLAH JUMLAH KETERANGAN KEGIATAN PELANG (kali) GARAN 1 2 3 4 5 1. Patroli Gangguan Trantibum 365 Pemantauan dan Pengawasan - Penanganan Orang Terlantar dan 22 37 Diserahkan kepada Orang Gila Dinas Kesehatan dan Kessos Kab. Jembrana - Penanganan PKL 2 18 Dibina 2. Penegakan PERDA dan Kep. Bupati Jembrana - Penertiban Kependudukan 29 223 Diserahkan kepada PPNS untuk proses penyidikan - Penertiban WTS - Penertiban Trantibum ( PKL, 2 3 Dibina/dipulangkan Gepeng dan Orgil ) - Penertiban Galian C / Pasir Laut 30 44 Diserahkan kepada PPNS untuk proses penyidikan - Penertiban IMB 2 Dibina - Penertiban Reklame dan Atribut Parpol

19

-

- Penertiban Minuman beralkohol

6

-

Diturunkan dan Barang temuan dikumpulkan di Kantor Satpol.PP Penanganan diserahkan kepada instansi terkait

B.1.5.2.8 Terwujudnya Masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perudang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-184


Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

dan Penyidikan terhadap Pelanggar

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan tersangka; 2. Penangkapan; 3. Penahanan; 4. Penggeledahan; 5. Pemasukan rumah; 6. Penyitaan benda; 7. Pemeriksaan surat; 8. Pemeriksaan saksi; 9. Pemeriksaan di tempat kejadian; 10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Peraturan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga


III-185


dapat meningkatkan

kesejahtraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kwalitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembarana yang telah melaksanakan penyidikan dan melanjutkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 215 orang, dengan jumlah BAP 120 BAP dengan data pelanggaran sebagai berikut : 208 orang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan



Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana; 7 orang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan dan



Pengolahan Galian Golongan C; Tabel 3.98 Data Pelanggaran PERDA di Kabupaten Jembrana Tahun 2011 NO

PERDA

JUMLAH BAP

1 1.

2 Nomor 11 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Jembrana

3 115

JUMLAH TERSANGKA 4 208


KET 5

III-186


2. 3. 4.

5.

B.1.5.2.9

Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C di Kab. Jembrana Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. JUMLAH

-

-

-

-

5

7

-

-

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat penanggulangan bencana kebakaran.

215 berpartisipasi dalam

Didalam mengantisipasi, mencegah,menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran yang terjadi, seperti himbauan kepada masyarakat agar : 1. Tidak meninggalkan peralatan listrik yang masih tertancap pada Stop Kontak. 2. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. 3. Hindari penggunaan kawat pada sekering yang sudah putus. 4. Memastikan lampu cadangan dalam keadaan mati pada saat meninggalkan rumah. 5. Jangan membiarkan anak-anak bermain korek api. 6. Tidak membakar sampah dan meninggalkan apinya dalam keadaan menyala. 7. Memeriksa secara rutin kompor dengan bahan bakar minyak tanah. 8. Melakukan tindakan awal, apabila terjadi kebakaran, seperti menyiapkan pasir, karung basah dan pohon berair. 9. Bagi Toko dan Usaha Dagang agar menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti tabung CO2. Disamping himbauan seperti yang disampaikan diatas masyarakat juga harus tahu penyebab dari pada kebakaran itu sendiri, peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh bermacam-macam hal, paling sering adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dan ada


III-187


pula yang dilakukan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu, adapun penyebab kebakaran antara lain : 1. Kebakaran yang disebabkan kelalaian Kelalaian adalah suatu tindakan yang tidak disengaja, walau demikian hal tersebut bisa berakibat patal. Sedangkan kelalaian itu disebabkan oleh : - Kurang mengerti mencegah kebakaran. - Kurang berhati-hati dalam menggunakan alat. - Tidak disiplin, kurang kesadaran pribadi. 2. Kebakaran yang terjadi karena peristiwa alam. Sebenarnya banyak peristiwa alam yang mengakibatkan kebakaran seperti : Sinar Matahari, letusan gunung merapi, gempa bumi, petir halilintar, angin topan. 3. Kebakaran yang terjadi karena penyalaan sendiri Penyalaan sendiri ini terjadi pada gedung-gedung bahan kimia. 4. Kebakaran karena unsur kesengajaan. - Sebatas untuk membuat hura-hura. - mencari keuntungan pribadi dengan mendapat ganti rugi asuransi. - untuk menghilangkan unsur kejahatan dengan cara membakar dokumen. - untuk teknis dalam pertempuran atau dibumianguskan. Dalam melaksanakan pemadaman kebakaran ada beberapa sistem/cara yang harus dikuasai antara lain : 1. Cara penguraian adalah sistem pemadaman dengan cara memisahkan benda-benda yang mudah terbakar. 2. Cara pendinginan adalah sistem pemadaman dengan cara pendinginan atau menurunkan panas, dalam hal ini air adalah merupakan bahan pemadaman pokok. 3. Cara isolasi adalah sistem untuk mengurangi kadar oksigen pada lokasi kebakaran yaitu membatasi atau menutup benda yang terbakar. Disamping sistem atau cara yang harus diketahui, juga ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain : 1. Pengaruh angin.


III-188


Kekuatan angin dan arah berhembusnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan arah menjalarnya api, dan usaha pemadaman tidak dibenarkan melawan arah angin dimana hal ini dapat berbahaya, pertama karena terhalang oleh asap dan kedua menjadi korban jilatan api. 2. Warna asap kebakaran. Benda-benda yang terbakar kadang-kadang tidak dapat dikenali karena terhalang oleh asap tebal yang ditimbulkan namun dengan melihat warna asapnya, dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar. 3. Lokasi kebakaran Lokasi pemadaman haru diperhatikan lokasinya apakah kebakaran tersebut terjadi dikampung yang letak rumahnya saling berdekatan, atau terjadi di pusat pertokoan, disamping usaha pemadaman pada sumber apinya, meluasnya kebakaran bila terdesak satu rumah yang berdekatan dengan sumber api harus dirobohkan. 4. Bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi Setiap usaha pemadaman kebakaran harus memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan petugas pemadam sendiri maupun keselamatan korban, terutama anak-anak, wanita, atau orang lanjut usia.

B.1.5.3 SETWAN B.1.5.3.1 Sasaran terciptanya kondisi daerah yang stabil Indikator utama atas keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah jumlah kunjungan kerja dilaksanakan, jumlah pengaduan masyarakat, jumlah laporan yang dibuat sedangkan Out Come dan hasil kunjungan kerja dari pengaduan, dan hasil laporan yang dibuat dan jumlah pokok pikiran. Dari Indikator utama tersebut diatas dihasilkan Kunjungan Kerja, Pengaduan dan Buku yang dibuat sebagai berikut dibawah ini : 1. Melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 22 kali dari 24 kali target kunjungn atau 91,66 %


III-189


2. Melaksanakan kunjungan kerja

dalam Propinsi mencapai 90 kali dari 103 kali target

kunjungan atau 87,37 % 3. Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Propinsi mencapai 120 kali dari target 120 kali atau 100 % 4. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat mencapai 6 kali dari 12 kali target pertemuan atau 50 %. 5. Melaksanakan Bintek / Workshop / Seminar mencapai 137 kali dari target 138 kali atau 99,27 % 6. Mengikuti Program Forum Sekwan se Bali mencapai 1 kali dari

1 kali target pertemuan

atau 100% Dari uraian diatas keseluruhan paket terealisai sebagai berikut : 1. Jumlah kunjungan 5 kali. 2. Jumlah pengaduan masyarakat 6 paket. 3. Jumlah laporan yang dibuat 375 buku. 4. Jumlah laporan hasil kunjungan 4 paket. Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain : 1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain : a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana, sehingga menyebabkan kinerja pegawai menjadi lambat. b. Kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan pengambilan pekerjaan menjadi terhambat. c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. d. Pemahaman terhadap suatu permasalahan masing-masing Anggota Dewan mempunyai persepsi yang berbeda. e. Kurang refrensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala. 2. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga terkadang dapat menghambat pelaksanaan teknis.


III-190


3. Perubahan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menghambat pelaksanaan teknis Administrasi. 4. Terlambatnya penetapan Tim Pengadaan barang daerah, sehingga dapat menghambat pelaksanaan teknis. Dalam Tahun 2011 jumlah dana yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp.21.979.267.289,- dan dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.18.985.242.107,- (86,38%) yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.569.104.537,- (86,57%) terdiri dari : -

Gaji dan Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD

Rp.

5.520.859.125,-

Ringkasan Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010-2011 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.99 Capaian Kinerja Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010-2011 No

Indikator

1

2

1 2 3 4 5 6 7

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda



22 96 1 48 5,7% 1 12

22 96 1 48 5,3% 1 12

C. Aspek Keuangan C.1. Pengelolaan Keuangan Tahun 2010. C.1.1. Kinerja APBD 2010 APBD Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dikelola sesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam


III-191


Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk

menyelaraskan kebjakan eknomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

C.1.1.2 Angka Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana


III-192


terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah / hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 20062010 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Tabel 3.100 Rata-rata Pertumbuhan Realasi Pendapatan daerah Kabupaten Jembrana 2006-2010 TAHUN No

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010)*

(1) 1. 1.1

(2) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Restribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

RataRata pertu mbuh an (8)

12.768.467.264,64

16.975.878.104,12

21.235.505.863,05

33.952.879.718,41

41.994.591.088,90

35,40

3.307.382.070,00 1.665.424.687,58 1.278.507.470,29

3.982.690.076,64 6.254.688.030,00 1.378.637.069,40

3.867.573.849,25 7.840.165.186,28 1.775.835.485,09

4.384.491.273,00 16.882.015.659,58 2.039.752.869,15

5.294.407.262,00 8.129.803.867,29 2.305.409.239,69

12,91 91,10 16,13

6.517.153.036,77

5.359.862.928,08

7.751.931.342,43

10.646.619.916,68

26.264.970.719,92

52,73

295.658.524.842,00

340.897.722.906,00

377.967.921.731,00

384.853.878.416,00

371.898.146.572,00

6,16

15.233.524.842,00

19.617.722.906,00

23.768.285.731,00

26.594.057.416,00

28.610.314.572,00

17,35

255.025.000.000,00

278.583.000.000,00

304.078.636.000,00

306.361.821.000,00

308.567.032.000,00

4,96

25.400.000.000,00

42.697.000.000,00

50.121.000.000,00

51.898.000.000,00

34.720.800.000,00

13,98

38.026.776.981,15

49.182.195.136,91

55.728.641.216,90

58.708.735.551,76

75.090.137.846,09

18,97

1.307.760.000,00 0,00 25.773.888.000,00

10.000.000.000,00 0,00 26.932.590.221,41

3.000.000.000,00 0,00 26.208.624.000,00

0,00 0,00 39.857.223.000,00

0,00 0,00 40.888.836.526,48

123,68 0 14,12

2.143.000.000,00

604.040.904,00

4.429.805.763,00

6.082.350.000,00

28.413.200.400,00

241,50

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4


III-193


1.3.5 1.3.6

dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Pendapatan lainnya Total Pendapatan

7.447.234.482,15

11.645.564.011,50

22.090.211.453,90

12.769.162.551,76

5.788.100.919,61

12,30

1.354.894.499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(100)

346.453.769.087,79

407.055.796.147,03

454.932.068.810,95

477.515.493.686,17

488.982.875.506,99

9,15

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana Berdasarkan tabel 3.5 perkembangan pendapatan daerah tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan, tahun 2007 sebesar 14,89.%, tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 10,52% pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,73%, Tahun 2010 peningkatan sebesar Rp 11.467.381.820,82 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dari tahun 2006-2010 sebesar 6,55%. C.1.1.3 Neraca Daerah Dalam lima tahun terakhir perkembangan Negara Kabupaten Jembrana dan analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut : Tabel 3.101 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana No 1 1.1

Uraian 2 ASET LANCAR

Th 2008 3 70.550.523.135,93

Th 2009 4 80.119.375.644,69

Tahun 2010 5 74.965.766.792,60

1.1.1

Kas

65.907.888.950,98

64.320.610.564,44

55.871.949.017,74

1.1.2

Piutang

3.252.372.620,95

13.078.306.806,25

16.471.624.305,86

1.1.3

Persediaan

1.390.261.564,00

2.720.458.274,00

2.622.143.468,00

ASET TETAP

940.864.890.593,00

1.007.770.826.912,00

1.2.1

Tanah

132.226.753.405,00

147.048.631.405,00

193.789.836.000,00

1.2.2

Peralatan dan Mesin

112.851.303.290,00

134.561.780.666,00

120.922.389.078,08

1.2.3

Gedung dan bangunan

366.969.382.799,00

407.684.346.965,67

418.824.647.568,00

1.2.4

Jalan Irigasi dan jaringan

323.704.970.160,00

311.086.870.136,33

260.319.249.433,00

1.2.5

Aset tetap lainnya

5.112.480.939,00

7.389.197.739,00

1.2.6

Kontruksi dan Pengerjaan

0,00

0,00

1.2.7

Dst…………. 7.294.687.500,00

15.490.250.000,00

1.2

1.3

ASET LAINNYA

1.001.478.753.967,00

7.622.581.888,00

23.547.073.000,00


III-194


1.3.1

Tagihan

dan

penjualan

0,00

0,00

ganti

71.932.500,00

71.932.500,00

pihak

0,00

0,00

0,00

15.418.317.500,00

7.222.755.000,00

0,00

17.745.091.699,57

17.891.017.881,62

30.711.144.673,24

22.521.182.497,00

22.553.105.986,00

22.619.144.673,24

( 4.776.090.797,43 )

( 4.662.088.104,38 )

18.092.000.000,00

1.036.455.192.928,50

1.121.271.470.438,31

1.130.702.738.431,84

1.682.136,00

1.131.757.988,97

4.081.651.727,00

JANGKA

1.682.136,00

1.131.757.988,97

4.081.651.727,00

Hutang perhitungan pihak

1.682.136,00

33.215.182,00

anggsuran 1.3.2

Tagihan

Tuntutan

71.207.500,00

kerugian daerah 1.3.3

Kemitraan

dengan

kedua 1.3.4

Aset tak berwujud

1.3.5

dst

1.4

INVESTASI

JANGKA

23.475.865.500,00

PANJANG 1.4.1

Investasi non permanen – Dana Bergulir

1.4.2

Investasi

Permanen

–

Penyertaan modal Pemda JUMLAH ASET DAERAH 2

KEWAJIBAN

2.1

KEWAJIBAN PENDEK

2.1.1

868.785,00

ketiga 2.1.2

Uang muka dari kas daerah

0,00

0,00

2.1.3

Pendapatan diterima di muka

0,00

0,00

2.1.4

Utang

0,00

1.098.542.806,97

Jangka

Pendek

790.117.267,00

Lainnya 2.1.5 3

Utang Japel Jamsosda

0,00

3.290.665.675,00

1.036.453.510.792,50

1.120.139.712.449,34

EKUITAS DANA LANCAR

70.548.840.999,93

78.987.617.655,72

70.884.115.054,60

3.1.1

SILPA

65.906.206.814,98

64.286.891.382,44

55.871.080.232,74

3.1.2

Cadangan Piutang

3.252.382.820,95

13.078.306.806,25

16.471.624.305,86

3.1.3

Cadangan persediaan

1.390.261.564,00

2.720.458.274,00

2.622.193.468,00

3.1.4

Pendapatan

yang

0,00

504.000,00

Dana yang harus disediakan

0,00

3.1

EKUITAS DANA

0,00

1.126.621.086.704,84

ditangguhkan 3.1.5

untuk

pembayaran

(1.098.542.806,97 )

(3.376.525.242,00)

utang

jangka pendek 3.1.6

Dana….

0,00

(704.257.700,00)


III-195


3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

965.904.669.792,57

1.041.152.094.793,62

1.055.736.971.640,24)

3.2.1

Diinvestasikan dalam aset

940.864.890.593,00

1.007.770.826.912,00

1.001.478.753.967,00

7.294.687.500,00

15.490.250.000,00

23.547.073.000,00

17.745.091.699,57

17.891.017.881,62

30.711.144.673,24

1.036.455.192.928,50

1.121.271.470.738,31

tetap 3.2.2

Diinvestasikan dalam asset lainnya

3.2.3

Diinvestasikan

dalam

investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN

1.130.703.738.431,84

EKUITAS DANA

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana C.1.1.4 Penggunaan Anggaran Penngunaan anggaran dilakukan melalui belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Sesuai dengan pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, belanja daerah diperuntukan sebesar-besarnya untuk layanan social dasar, selanjutnya dilakukan penajaman belanja sesuai dengan urgensi belanja. Struktur belanja daerah berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dalam APBD Kabupaten Jembrana, struktur belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja rutin diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan belanja pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2008-2010 dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.


III-196


Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Jembrana sebagai lumbung energi nasional, mewujudkan Jembrana sebagai lumbung pangan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan Jembrana bersatu teguh. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana. Tabel 3.102 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana No

BELANJA.

Tahun 2009

Tahun 2010

1

2

3

4

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

297.074.882.978,95

247.049.134.021,97

1.1

Belanja Pegawai

234.236.868.741,95

215.168.162.616,00

1.2

Belanja Bunga

199.436.016,00

-

1.3

Belanja Subsidi

148.809.677,00

-

1.4

Belanja Hibah

21.306.480.132,00

13.756.280.000,00

1.5

Belanja Bantuan Sosial

20.003.234.370,00

4.424.644.658,00

1.6

Belanja

324.638.000,00

1.183.152.919,00

19.948.767.792,00

12.289.312.746,97

874.558.250,00

227.581.082,00

182.086.926.139,76

52.910.120.065,85

Bagi

Hasil

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.7

Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 1.8

Belanja Tidak Terduga

2

BELANJA LANGSUNG

2.1

Belanja Pegawai

6.608.817..282,00

4.653.630.324,00

2.2

Belanja Barang dan Jasa

74.811.184.829,81

31.317.638.715,85

2.3

Balanja Modal

100.666.924.027,95

16.938.851.023,00

Dari table tersebut dia tas, maka rata-rata pertumbuhan belanja adalah…….%, Sementara itu, pertumbuhan neraga daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.103 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana


III-197


No

Uraian

Total pengelauran (Belanja+Pembiayaan pengeluaran)

1 1

2 Tahun 2008

3

2

Tahun 2009

483.634.809.118,71

3

Tahun 2010

500.807.785.717,41

Prosentase Pertumbuhan 4

449.771.547.173,00

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana C.1.1.5 Analisis Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiIPA), Adapun untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan kemampuan fiskal daerah.


III-198


Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.104 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2010 (Rp.) No

Uraian

1

2

Tahun 2008

2009

2010)*

3

4

5

1

Realisasi Pendapatan Daerah

494.932.068.810,95

477.515.493.686,17

488.982.875.506,99

2

Belanja Daerah

445.271.547.173,00

479.134.809.118,71

496.307.785.717,41

3

Pengeluaran Pembiyaan Daerah

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

Defisit Riil

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana Untuk menutup defisit riil dilakukan dengan penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan penjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Dalam tabel berikut dapat disajikan komposisi penutup defosit riil anggran Kabupaten Jembrana Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Tabel 3.105 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2008 ,2009 dan 2010 (Rp.) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-199


No

Uraian

1

2

Proporsi dari total difisit Riil 2008

2009

2010)*

3

4

5

53.265.369.227,03

65.906.206.814,98

63.194.541.382,44

1

SILPA

2

Pencairan dana cadangan

0,00

0,00

0,00

3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.980.315.000,00

0,00

0,00

dipisahkan 4

Penerimaan penjaman daerah

5

Penerimaan piutang daerah.

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana Berikut ini disajikan realisasi SILPA Kabupaten Jembrana Tahun 2008-2010 sebagaimana termuat dalam tabel berikut : Tabel 3.106 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 ,2009 dan 2010 (Rp.) No

Uraian

1

2

1

Jumlah SILPA

2

Proporsi dari total difisit Riil 2008

2009

2010)*

3

4

5

53.265.369.227.03

65.906.206.814.98

0,00

Pelampuan penerimaan PAD

1.711.844.432,26

13.197.198.272,41

1.067.992.562,00

3

Pelampauan penerimaan dana perimbangan

3.947.065.494,00

2.190.117.899,00

1.067.992.562,00

4

Pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan yang

3.124.327.501,51

8.116.570.301,76

( 7.984.344.103,54 )

sah 5

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

6

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

( 54.977.420.437,21 ) ( 35.110.805.392,27 ) ( 4.683.550.692,33) 1.682.136,00

1.131.757.988,97

868.785,00

0,00

0,00

0,00

akhir tahun belum terselesaikan. 7

Kegiatan lanjutan

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana C.2. Pengelolaan Keuangan Tahun 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


III-200


APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 C.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuik memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, serta sektorsektor lainnya. Sesuai dengan pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu ; (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain PAD yang syah.

b.

Dana Perimbangan

c.

Lain-Lain Pendapatan daerah yang Syah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

C.2.1 .1 Intensifikasi dan Ektensifikasi


III-201


Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu.

Sedangkan untuk meningkatkan

kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan

melakukan

pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah tahun 2011 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu : -

Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah

-

Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

-

Perda 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

-

Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

-

Perda 5 Tahun 2011 tentang Pajak reklame

-

Perda 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan

-

Perda 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

-

Perda 8 Tahun 2011 tentang Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan

-

Perda 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

-

Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

-

Perda 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-

upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut: a.

Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;


III-202


b.

Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana;

c.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap;

d.

Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;

e.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;

f.

Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi. Jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai

berikut : A. Pajak Daerah terdiri dari : 1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan Umum PLN. 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C. 7. Pajak Parkir. B. Retribusi Daerah terdiri dari : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil. 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 5. Retribusi Pelayanan Pasar. 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 8. Retribusi Terminal.


III-203


9. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI ). 10. Retribusi Rumah potong hewan. 11. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus. 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 13. Retribusi Ijin mendirikan Bangunan ( IMB ). 14. Retribusi Surat ijin usaha Jasa Kontruksi (SIUJK). 15. Retribusi Ijin Prinsip. 16. Retribusi Ijin gangguan keamanan (HO). 17. Retribusi Ijin Trayek. 18. Retribusi Ijin Pengelola Tower. 19. Retribusi Ijin usaha Perikanan. 20. Retribusi Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IKPR). 21. Retribusi Ijin usaha dan Tanda Daftar usaha Pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 22. Retribusi Nomor Kode Tenaga Tehnik/NKTT. 23. Retribusi Ijin Kursus-kursus. 24. Retrubusi Ijin Usaha Industri. 25. Retribusi Ijin SPP Industri Rumah Tangga. C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD ( PT. Bank Pembangunan Daerah Bali). D. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari : 1. Penerimaan Jasa Giro. 2. Bunga Deposito. 3. Lain-lain PAD. C.2..2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 adalah sebagai berikut :


III-204


Tabel 3.107 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah No. 1

TAHUN

TARGET (Rp)

2

3

1 2 3 4 5 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

234.957.646.400,00 346.488.385.012,39 392.436.038.689,21 446.148.831.383,18 454.011.607.213,00 486.729.445.027,30

7 *2011 559.656.551.455,97 *Realisasi sebelum audit BPK

REALISASI Rp. 4 240.722.786.177,18 346.453.769.087,79 407.055.796.147,63 454.932.068.810,95 477.515.493.686,17 488.984.315.567,71

% 5 102,45% 99,99% 103,72% 101,96% 105,17% 100,46%

567.458.337.309,45

101,39%

PENINGKATAN REALISASI 6

% 7

105.730.982.910,61 60.602.027.059,84 47.876.272.663,32 22.583.424.875,22 11.468.821.881,54

43,92 17,49 11,76 4,96 2,40

78.474.021.741,74

16,05

Pada tahun 2011 Realisasi Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp. 78.474.021.741,74 atau 16,05% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya terdiri dari kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang syah sebagai berikut : C.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 3.108 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2

3

REALISASI

PENINGKATAN REALISASI

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

1

2005

10.474.690.000,00

9.916.279.620,18

94,67

2

2006

12.878.699.117,59

12.768.467.264,64

99,14

2.852.187.644,46

28,76

3

2007

15.700.000.000,00

16.975.878.104,72

108,13

4.207.410.840,08

32,95

4

2008

19.523.661.430,79

21.235.505.863,05

108,77

4.259.627.758,33

25,09

5

2009

20.755.681.446,00

33.952.879.718,41

163,58

12.717.373.855,36

59,89

6

2010

32.824.809.067,67

34.380.822.968,32

104,74

427.943.249,91

1,26


40.527.608.460,17

111,80

6.146.785.491,85

17,88

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp.6.146.785.491,85 atau sebesar 17,88% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-205


sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. C.2.2.2

Dana Perimbangan. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2011 meningkat sebesar Rp.

26.260.754.912,00 atau 6,56% dibandingkan anggaran tahun 2010 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.109 Target dan Realisasi Dana Perimbangan REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2

3

1

2007

339.157.216.802,00

340.897.722.906,00

100,51

43.096.198.064,00

14,47

2

2008

378.450.662.000,00

382.397.727.494,00

101,04

41.500.004.588,00

12,17

3

2009

382.663.760.517,00

384.853.878.416,00

100,57

2.456.150.922,00

0,64

4

2010

399.243.354.410,00

400.311.346.972,00

100,26

15.457.468.556,00

4,02

5

*2011

426.749.848.411,00

426.572.101.884,00

99,95

26.260.754.912,00

6,56


426.572.101.884,00

99,95

26.260.754.912,00

6,56

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : C.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tabel 3.110 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak No. 1

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

2

3

1

2005

14.781.817.259,00

15.233.524.842,00

103,06

2

2006

11.946.201.000,00

16.027.485.291,00

134,16

793.960.449,00

5,21

3

2007

17.877.216.802,00

19.617.722.906,00

109,74

3.590.237.615,00

22,40

4

2008

21.291.740.000,00

23.768.285.731,00

111,63

4.150.562.825,00

21,16

5

2009

24.403.939.517,00

26.594.057.416,00

108,97

2.825.771.685,00

11,89


III-206


6

2010

26.439.722.010,00

28.610.314.572,00

108,20

2.016.257.156,00

7,58


21.668.027.144,00

105,36

-6.942.287.428,00

-24,26

Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2011 menurun sebesar Rp.6.942.287.428,00 atau 24,26% dibandingkan anggaran tahun 2010. Hal ini disebabkan karena tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 mengalami penurunan. C.2.2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Tabel 3.111 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) No. 1

TAHUN 2

TARGET (Rp) 3

REALISASI Rp. 4

KENAIKAN/PENURUNAN % 5

Rp 6

% 7

1

2005

156.827.000.000,00

156.827.000.000,00

100,00

2

2006

255.025.000.000,00

255.025.000.000,00

100,00

98.198.000.000,00

62,62

3

2007

278.583.000.000,00

278.583.000.000,00

100,00

23.558.000.000,00

9,24

4

2008

304.078.638.000,00

304.078.636.000,00

100,00

25.495.636.000,00

9,15

5

2009

306.361.821.000,00

306.361.821.000,00

100,00

2.283.185.000,00

0,75

6

2010

308.567.032.000,00

308.567.032.000,00

100,00

2.205.211.000,00

0,72


339.501.986.000,00

100,00

30.934.954.000,00

10,03

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 30.934.954.000,00 atau meningkat sebesar 10,03% dibandingkan anggaran tahun 2010. C.2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel 3.112 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) No. 1

TAHUN 2

TARGET (Rp) 3

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7


III-207


1

2005

12.730.000.000,00

12.730.000.000,00

100,00

2

2006

25.400.000.000,00

25.400.000.000,00

100,00

12.670.000.000,00

99,53

3

2007

42.697.000.000,00

42.697.000.000,00

100,00

17.297.000.000,00

68,10

4

2008

50.121.000.000,00

50.121.000.000,00

100,00

7.424.000.000,00

17,39

5

2009

51.898.000.000,00

51.898.000.000,00

100,00

1.777.000.000,00

3,55

6

2010

34.720.800.000,00

34.720.800.000,00

100,00

-17.177.200.000,00


35.488.400.000,00

100,00

767.600.000,00

Dana

alokasi khusus

(DAK)

tahun

2011

mengalami

kenaikan

-33,10 2,21

sebesar

Rp.767.600.000,00 atau 2,21% dari anggaran tahun sebelumnya. C.2.2.2.4 Dana Penyesuaian. Tabel 3.113 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian No. 1

TAHUN

TARGET (Rp)

2 1

REALISASI Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

3 2010

KENAIKAN/PENURUNAN

29.515.800.400,00

28.413.200.400,00

96,26


29.913.688.740,00

95,89

-

1.500.488.340,00

5,28

Pada tahun 2011 terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan sebesar 1.500.488.340,00 atau sebesar 5,28% dibandingkan tahun 2010. C.2.2.2.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 3.114 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah No. 1

TAHU N 2

TARGET (Rp) 3

REALISASI

PENINGKATAN REALISASI

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

1

2005

34.621.097.400,00

36.863.361.266,00

106,48

2

2006

36.259.868.636,00

35.883.776.981,00

98,96

-979.584.285,00

-2,66

3

2007

37.578.821.887,00

49.182.195.137,00

130,88

13.298.418.156,00

37,06


III-208


4

2008

48.174.507.952,00

51.298.835.454,00

106,49

2.116.640.317,00

4,30

5

2009

50.592.165.250,00

58.708.735.552,00

116,04

7.409.900.098,00

14,44

6

2010

54.661.281.549,63

54.292.145.627,39

99,32

-4.416.589.924,61

-7,52


100.358.626.965,28

103,82

46.066.481.337,89

84,85

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2011 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 46.066.481.337,89 atau mencapai 84,85%. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah; a.

Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

b.

Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah

c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. Dari permasalahan tersebut, akan diambil langkah – langkah solusi sebagai berikut : a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah. b. Melakukan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) sehingga penerimaan PAD lebih meningkat. c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis. C.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah C.2.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

III-209


kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya; c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

C.2.3.2 Target Dan Realisasi Belanja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dari tahun ketahun senantiasa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 anggaran belanja daerah realisasinya meningkat sebesar Rp. 50.538.538.455,35 atau meningkat sebesar 10,18% dibandingkan tahun 2010. Sedangkan realisasi belanja mencapai 88,85%, menurun dibandingkan realisasi tahun 2010 dimana realisasinya sebesar 90,07%. Penurunan ini disebabkan disamping karena adanya efisiensi penggunaan anggaran juga karena dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan lebih berhati-hati agar sesuai dengan ketentuan perundangan, agar opini BPK selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Tabel 3.115 Target dan Realisasi Belanja Daerah


III-210


No. 1

TAHUN 2

REALISASI

ANGGARAN 3

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

Rp

%

4

5

6

7

1

2005

245.449.564.258,93

226.679.032.937,00

92,35

2

2006

369.529.604.110,50

329.797.401.743,50

89,25

103.118.368.806,50

45,49

3

2007

430.728.498.046,61

392.380.636.278,00

91,10

62.583.234.534,50

18,98

4

2008

500.248.967.610,21

445.271.547.173,00

89,01

52.890.910.895,00

13,48

5

2009

514.245.614.510,98

479.134.809.118,71

93,17

33.863.261.945,71

7,61

6

2010

550.991.336.409,74

496.307.776.717,41

90,07

17.172.967.598,70

3,58


546.846.315.172,76

88,85

50.538.538.455,35

10,18

Berdasarkan hasil perhitungan APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 3.116 Realisasi Silpa No 1

TAHUN 2

REALISASI 3

1

2007

53.265.369.227,03

2

2008

65.906.206.814,98

3

2009

64.286.891.382,44

4

2010

55.871.080.232,74

7

*2011

76.483.102.369,43

Kenaikan/Penurunan 4

% 5

13.711.909.869,63

34,667

12.640.837.587,95

23,732

-1.619.315.432,54

-2,457

-8.415.811.149,70

-13,091

20.612.022.136,69

36,891

*Realisasi sebelum audit BPK

Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.117 Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 URAIAN 1 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

ANGGARAN 2 559.656.551.455,97 36.247.620.073,57 9.047.420.747,00 5.204.860.317,00 2.602.468.853,00

REALISASI

%

3 567.458.337.309,45 40.527.608.460,17 9.000.786.813,25 4.521.869.727,33 2.602.468.852,94


III-211

4 101,39 111,80 99,48 86,87 100,00


URAIAN 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Restitusi Pajak Jumlah Pendapatan B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawai Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

ANGGARAN

REALISASI

%

2 19.392.870.156,57 426.749.848.411,00 20.565.601.651,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 31.193.860.760,00 96.659.082.971,40 -

3 24.402.483.066,65 426.572.101.884,00 21.668.027.144,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 29.913.688.740,00 100.358.626.965,28 -

4 125,83 99,9 105,36 100,00 100,00 95,89 103,82 -

62.799.207.971,40 32.073.035.000,00

66.498.751.965,28 32.073.035.000,00

105,89 100,00

1.786.840.000,00 559.656.551.455,97

1.786.840.000,00 567.458.337.309,45

100,00 101,39

615.427.631.688,71 383.875.590.035,80 328.619.692.391,01 14.248.996.000,00 17.484.405.000,00

546.846.315.172,76 358.149.036.419,36 305.658.090.892,00 14.192.868.500,00 15.236.445.658,00

88,85 93,29 93,01 99,60 87,14

5.039.986.791,22

5.039.983.790,39

100

17.982.512.853,57 500.000.000,00 231.552.041.652,91 8.606.141.000,00 126.590.886.441,91 96.355.014.211,00 615.427.631.688,71 (55.771.080.232,74)

17.790.812.746,97 230.834.832,00 188.697.278.753,40 7.688.909.737,00 113.514.845.120,40 67.493.523.896,00 546.846.315.172,76 20.612.022.136.69

98,93 46,16 81,49 89,34 89,67 70,04 88,85 36,95

62.099.080.232,74

60.871.080.232,74

98,02

55.871.080.232,74 5.000.000.000,00 1.228.000.000,00 62.099.080.232,74

55.871.080.232,74 5.000.000.000,00 60.871.080.232,74

100,00 100,00 0,00 98,02

6.328.000.000,00

5.000.000.000,00

79,01


III-212


URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN

2

3

4

100.000.000,00 1.228.000.000,00 5.000.000.000,00 6.328.000.000,00 55.771.080.232,74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 55.871.080.232,74

0,00 0,00 100,00 79,01 100,17

-

76.483.102.369,43

-

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai.


III-213


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2011, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Jembrana tahun 2011 merupakan LAKIP Tahun terkahir pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. LAKIP LAKIP

Kabupaten

Jembrana

disusun

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 thun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan gambaran Kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah selama Tahun 2010 sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2011 Dengan tersusunnya LAKIP Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2011 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 ditetapkan sebanyak 51( Lima puluh satu) Tujuan dan 102 ( seartus dua) Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2011. Dari 102 ( seartus dua) sasaran semua sasaran strategis dapat terlaksana dengan baik. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan capaian sasaran strategis terendah mencapai 80 % dan sasaran strategis tertinggi 100%. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada


Kabupaten Jembrana Tahun

IV-1


sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu : (1) Alokasi belanja yang tepat sasaran. (2) Alokasi belanja yang berkeadilan sosial. (3) Efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pendapatan Daerah Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 559.656.551.455,97 realisasi sebesar Rp 567.458.337.309,45 sehingga capaian kinerja sebesar 101,39%. Renacan Belanja deah tahun 2011 sebesar Rp 615.427.631.688,71 realisasi sebesar Rp 546.846.315.172,76 atau 88,85% sehingga dapat dihemat sebesar 11,15% Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai. B.Saran-Saran Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder.

Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA


Kabupaten Jembrana Tahun

IV-2


Lampiran :1.

BUPATI JEMBRANA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Putu Artha Jabatan : Bupati Jembrana Pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Negara, 18 Maret 2011


L.1-1


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN ( Rp )

1

2

1

Sekretariat Daerah

1.1

Bagian Pemerintahan

3

4

Meningkatnya Persentase peningkatan 10% Pegembangan Sistem Pegembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Jumlah Buku LKPJ dan LPPD

1.2

120 Buku

5

6

Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Peringatan Persentas peningkatan 10% Hari-Hari Besar dan pelaksanaan Peringatan HariBersejarah Nasional Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Jumlah Pelaksanaan Peringatan 15 Kegiatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Meningkatnya Kerja Sama JPersentase Pelaksanaan 90% dengan Pemerintah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Daerah/Kota di Luar Negeri

Program Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama 2 Daerah/Kota dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Tertatanya Nama-Nama Rasio Nama-Nama Rupabumi di 80% Rupabumi di Kabupaten Kabupaten yang tertata Jumlah Nama-Nama Rupabumi 1 Paket di Kabupaten Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Kegiatan Pelembagaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Pengembangan Informasi dan Unsur Rupabumi

Terlaksananya Pemeliharaan Frekuensi Pemeliharaan 1kali Sertifikasi ISO/SNI Sertifikasi ISO/SNI Jumlah sertifikat yang 1 Sertifikat didapat Meningkatnya Pembinaan dan Tertatanya Organisasi dan 16 SKPD Pengembangan Aparatur Sistem Prosedur Kerja Jumlah SKPD yang tertata 16 SKPD

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan -ISO 9001-2000

50.700.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pedoman Penyusunan dan Petunjuk Penataan Organisasi, Penataan Sistem, Metode dan Prosedur Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Dokumentasi 3 Himpunan Program Penataan Perundang- Produk Hukum PeraturanperundangUndangan Dokumentasi 3 Himpunan Dokumentasi Peraturan

39.787.000

Terpenuhinya Dokumentasi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Undangan Jumlah

Pembinaan

364.091.000

Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah


L.1-2

157.500.000

33.000.000

85.333.000


Peraturan Perundang- Produk Hukum Undangan Meningkatnya Persentase Keserasian/ 90% Keserasian/Keharmonisan Keharmonisan Produk Produk Hukum Daerah Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan yang Baru, Lebih Tinggi dan antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Jumlah produk Keserasian/ 10 Produk Keharmonisan Produk Hukum Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Kapasitas Sumber Aparatur Dapat Memahami 40 Orang Daya Aparatur tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Aparatur Dapat Memahami 40 Orang tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Meningkatnya ketersediaan Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah yang tersusun Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Daerah yang tersusun Meningkatnya pendataan Julah kasus yang 3 Kasus Masalah-Masalah Hukum dan terselesaikan Ham Pemerintah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hukum yang Berlaku Julah kasus yang 3 Kasus terselesaikan Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.3

Perundang-Undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

35.443.000

- Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap Peraturan PerundangUndangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

23.186.000

Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Penegakan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

322.258.000

- Penyusunan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

711.242.000

Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM

Persentase Pembinaan dan 20% Pengembangan Aparatur


38.464.000

Tambahan Aparatur yang 45 Orang faham Perancangan Produk Hukum dan Kerjasama Daerah

Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Perancangan Produk Hukum Daerah dan Kerjasama Daerah

Meningkatnya ketersediaan Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Persentase tambaan 20% Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi Terselesaikannya Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Jumlah tambaan Aparatur 325 Orang dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah tambahan pegawai 300 Orang mendapat Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian Karpeg,

Bagian Kepegawaian


448.343.770

720.208.044

L.1-3

24.754.105


Karis/Karsu dan Taspen Terlaksananya Kenaikan Pangkat Jumlah Kenaikan Pangkat PNS PNS Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Terlaksananya pengurusan Jumlah pegawai Pensiun pension PNS PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah pegawai Pensiun PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Terlaksananya Seleksi Jumlah Penerimaan CPNS Penerimaan CPNS

1.4

600 Orang 600 Orang 339 Orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

339 Orang

- Penataan Pensiunan PNS

160 Orang


30.272.636

676.311.850

181.705.225

Jumlah Penerimaan CPNS 160 Orang

- Seleksi Penerimaan Calon PNS


Programpelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah Bahan Premium dan Solar

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1.480.500.000


Jumlah Bahan Bakar Premium dan Solar Tersedianya Nasi Kotak, Snack, dan Prasmanan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.386.996.000


Tersedianya Nasi Kotak, 200 Kali Snack, dan Prasmanan Kegiatan Waktu Rapat-Rapat 12 Bulan Konsultasi/

- Penyediaan Makanan dan Minuman Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.238.000.000

Waktu Konsultasi/

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Bagian Umum Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran


Bakar 48 Unit Kendaraan 48 Unit Kendaraan 200 Kali Kegiatan

Rapat-Rapat 12 Bulan

Jumlah Gedung terpelihara

Kantor 6 Jenis

Jumlah Gedung Kantor 6 Jenis terpelihara Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kegiatan 240 Kali Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Dialog/Audensi dengan Kepala Daerah Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Frekuensi Kegiatan 240 Kali Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

1.592.100.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

467.920.000

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

138.768.600

Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan


L.1-4


Meninkatnya frekuensi frekuensi Koordinasi Koordinasi dengan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Daerah Lainnya Lainnya

1.5

71 Kali


frekuensi Koordinasi dengan 71 Kali Pemerintah Daerah Lainnya

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kunjungan Kepala Daerah Negara



frekuensi Kunjungan Negara


Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen Negeri

165.025.000

Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Terlaksananya Upacara Jumlah paket Upacara 31 Paket Keagamaan Kewajiban Pemkab Keagamaan di Jembrana Jembrana Maupun di Luar Kab. Jembrana

Pengembangan Budaya/Pelestarian Aktualisasi Adat Daerah

Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Pengembangan Nilai Budaya/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah peserta 25 Orang Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Terlaksananya Pemantauan dan Frekuensi Pemantauan dan 4 kali Evaluasi Pembangunan Ekonomi Evaluasi Pembangunan di Kab. Jembrana Ekonomi di Kab. Jembrana 1.6

1.000.000.000

Nilai dan Budaya

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab

514.500.000,00

20.500.000,00

84.665.466,00

Bagian Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Meningkatnya 5% Pendapatan Asli Daerah frekuensi Penyebaran SPKS 12 kali Pajak Hotel dan Restoran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyebaran SPKS Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah rancanga Peraturan 1 Buah Perpajakan Daerah yang Lengkap dan Tersedianya Sistem Aplikasi PBB-BPHTB

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Frekuensi Kegiatan Gebyar 1 Kali PBB

Kegiatan Gebyar PBB

Frekuensi Peningkatan 12 kali Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Jumlah PBB

Kegiatan Sosialisasi PBB

lokasi

Sosialisasi 5 Lokasi


9.654.600,00 50.000.000,00

3.996.000,00

17.980.100,00

65.531.000,00

L.1-5


Tersusunnya Laporan Bulanan PAD dan PBB 1.7

Jumlah orang mengkuti 200 Orang Orientasi Perpajakan

Kegiatan Orientasi Perpajakan

Julah bulan Laporan 12 Bulan Bulanan PAD dan PBB

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bulanan

Persentase peningkatan pengembangan pengelolaankeuangan Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2010 Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Jumlah jaringan Sistem di Masing-Masing SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Apbd

21.147.000,00

99.953.665,00

Bagian Keuangan Meningkatnya pengembangan pengelolaankeuangan

10% 1 Perbup, 100 Buku

100 Buku

1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Jaringan

37 Jaringan

Jumlah Aparatur Pemerintah 100 Orang Daerah dalam Penyusunan APBD Jumlah Aparatur Terdidik 150 Orang dan Terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Terdidik 100 Orang dalam Penyusunan Laporankeuangan Meningkatnya Pembinaan & Persentase Pembinaan & 100% Fasilitas Pengelolaan Keuangan Fasilitas Pengelolaan Kab/Kota Keuangan Kab/Kota

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) Orientasi SDM Aparatur tentang Penyusunan APBD

105.746.300,00

133.312.200,00

98.690.500,00

83.282.500,00 86.954.500,00 83.282.500,00 175.000.000,00

296.000.000,00 29.547.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

46.877.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pertanggungjawaban APBD

22.947.500,00

Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


L.1-6


Jumlah SKPD yang memiliki 37 SKPD Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Meningkatnya Pengembangan Persentase Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Prognosis 100 Buku Realisasi Anggaran MasingMasing SKPD 1.8

452.080.070,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Bagian Perlengkapan Meningkatnya Penataan Rasio kepemlkan tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meningatnya sarana aparatur yang memenuhi syarat

50%

Waktu Penataan 12 Bln Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase sarana aparatur 80% yang memenuhi syarat Jumlah 2 Jenis Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor, Jumlah 5 Jenis Pengadaanperalatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaa mobuler 6 Jenis

2.

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaanperalatan Gedung Kantor - Kegiatan Pengadaan Mobeleur

Meningkatnya Pengembangan Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Pengelolaan Keuangan Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah SKPD Kabupaten Jembrana Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Waktu pengelolaan 12 Bln Manajemen Aset/ Sekretariat DPRD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan


420.400.000

37.500.000 998.800.000 28.500.000

-

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

80.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/

619.397.700


540 Kali

Kegiatan Reses

Terlaksananya Peningkatan Frekuens Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Kapasitas Pimpinan dan DPRD Anggota DPRD

114 Kali

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


432.000.000 1.488.990.000

L.1-7


3.

Terlaksananya Sosialisasi Frekuens Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan PerundangUndangan Terlaksananya Kunjungan Kerja Frekuensi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat-Rapat, Frekuensi Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat Paripurna Pelantikan Bupati dan Wakil Istimewa Pelantikan Bupati dan Bupati Wakil Bupati Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Kelautan Meningkatnya Ketersediaan - Jumlah Jalan Usaha Tani Pangan (JUT) yang Dapat Dipelihara

20 Kali

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

201 Kali

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan

Meningkatnya Keanekaragaman '-Jumlah Jaringan Irigasi Sumber Daya Pangan Tingkat Usaha Tani (Jitut) yang Dapat Dipelihara

2.000 M3

Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu




423 Kali

1 Paket

Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

4.766 M2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan - Kegiatan DAK Pertanian Untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Kegiatan Pengembangan

Prosentase Ketersediaan 15% Saprodi Luas Sawah yang Mendapat 116 Ha Bantuan Pupuk Organik Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Ketersediaan Sapronak

319.000.000 947.571.000 2.489.722.000

218.694.950

4.837.705.000

596.195.000

- Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

232.300.000

- Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

300.000.000

5 Klp

-Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao)

90.000.000

25%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak -Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

100% 100% 5 Klp

frekuensi Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Meningkatnya Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok Ternak 6,11% Ternak yang Mendapat Bantuan yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Sarana Peternakan Jumlah Kelompok Ternak 6,11% yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Meningkatnya Pelestarian Hutan Ketersediaan Dokumen 1 Dok Pembangunan Hutan Desa

100.229.500

-Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


L.1-8


Ketersediaan Dokumen 1 Dok Pembangunan Hutan Desa Berkurangnya Rasio Hutan yang Frekuensi Pembinaan 25 Kali Rusak Peredaran Hasil Hutan Jumlah Dokumen 1 Dok Rehabilitasi Lahan dan Hutan Jumlah Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Frekuensi Operasi 120 Kali Pengamanan Hutan


Frekuensi Operasi Pengamanan Hutan

120 Kali


20%

Frekuensi Penyediaan/ 1 Kali Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya


-Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa -Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

24.000.000

-Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.268.815.900

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -Kegiatan Operasi Terpadu Penaggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah TPI Terpelihara

35%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

35%


1 Unit

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan

45%

-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap -Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan -Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 Unit

35% 35% 1 Dok 1 Dok

8.500.000


43.170.000

210.500.000

649.190.000

104.000.000 851.500.000

71.500.000 20.500.000

L.1-9


4.


1 Dok

-Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

350.000.000

Jumlah SPJ yang Diselesaikan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

650 Lembar

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Pembangunan Saluran Drainage/GorongGorong

10.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Meningkatnya Pembangunan Gedung Kantor

20 Unit 74 Jenis

Jumlah Rumah Jabatan yang 1 Paket Dibangun Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun

Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas 22 Unit dan Alat-Alat Operasional yang Terpelihara Meningkatnya Kenyamanan dan Jumlah Pembangunan 3 Paket Keindahan Kota Saluran Drainase/GorongGorong Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Jumlah 11 Km=Hotmix Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 10 Km=Lapen Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 12 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Meningkatnya kualitas Rawa dan Jumlah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Lainnya Jumlah jaringan irigasi

2 Paket

Meningkatnya Kesehatan dan Jumlah Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Meningkatnya Partisipasi Jumlah Rekonstruksi Kanal Masyarakat dalam Permukaan

4 Paket

2 Paket

4 Paket 1 Paket

25.000.000,00 1.400.000.000,00

252.500.000,00 683.455.000,00 964.512.000,00

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

631.800.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

631.800.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengendalian Banjir

2.882.075.000,00


700.980.000,00

700.980.000,00

L.1-10


Penanggulangan Banjir Jumlah Rekonstruksi Kanal Permukaan

1 Paket

dan Jumlah Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya Pembangunan Jumlah Rekonstruksi Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Jumlah Rekonstruksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tercapainya Penyediaan Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Sanitasi Dasar Masyarakat Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat

4 Paket


5.

4 Paket

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

6,9 Km.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6,9 Km.

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Paket

700.980.000,00

1.460.000.000,00

713.020.000,00

1 Paket

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Meningkatnya kestersediaan obat Jenis obat dan perlengkapan 29 jenis dan pelengkapan Tersedianya Obat dan Jumlah Obat P3K 19 Jenis Perbekalan Kesehatan Jumlah Obat Emergency 10 Jenis

Program Obat dan perlengkapan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

6.671.160.300,00

Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

8.941.480.000,00

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Meningkatnya Masyarakat

Jumlah Klaim Jasa Pihak Ketiga

1 Paket

Persentase Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan AJumlah Obat-Obatan

90%

Jumlah Meja Kerja

132 Buah

Kesehatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas Melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak Pra

131 Jenis

6 Puskesmas

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

88.000.000,00

1.187.659.000,00

6 Puskesmas 51 Desa 328 Posyandu 24 TK


L.1-11


Sekolah di TK Jumlah Pelayanan UKS


Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 - 2008

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

6.

Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah Jumlah Pelayanan P3K

32 Sekolah 120 Kali

Jumlah Pembinaan Ke 24 Kali Puskesmas Kesehatan dan Praktik Swasta Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008 Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008 Jumlah Pemulangan Orang Terlantar

Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Jumlah Penduduk Miskin Lanjut Usia yang Mendapat Bantuan Kebutuhan Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Terlaksananya Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Sarana Prasarana Lalu Lintas Lalu Lintas yang Diadakan Terlaksananya Rehabilitasi/ Jumlah Halte yang Pemeliharaan Halte Dipelihara Terlaksananya Rehabilitasi/ Jumlah Traffic Light, Warning Pemeliharaan Traffic Light dan Light dan Counter Down Warning Light yang Dipelihara

120 Orang 120 Orang

Upaya Masyarakat

Kesehatan

Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001- 2008) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

174.074.500,00

30.000.000,00

699.091.500,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.361 Orang

4 Unit

Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

244.310.000

Terlaksananya Pengendalian -Jumlah Kegiatan Wtn yang 1 Kali Disiplin Pengoperasian Angkutan Dilaksanakan Umum di Jalan Raya

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

13.311.000

Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Jumlah Bahan Baku dan di Bidang Perhubungan Blangko Penunjang Kegiatan Perijinan yang Diadakan Terlaksananya Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Ketertiban LLA yang Angkutan Diadakan Jumlah Blangko yang Dicetak Terlaksananya Pemilihan dan Frekuensi Kegiatan Lomba Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Supir/Juru Mudi/ Awak Teladan (Akut) Kendaraan Angkutan Teladan

12 Jenis

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

112.000.000

96 Kali

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

19.700.000

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Teladan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.500.000

15 Unit 1 Paket

89.600.000

4 Jenis 1 Kali

Terlaksananya Pengadaan Jumlah Rambu-Rambu Lalu 63 Buah Rambu-Rambu Lalu Lintas Lintas yang Diadakan Terlaksananya Marka Jalan

15.000.000

Pengadaan Panjang Marka Jalan yang 247m2 Diadakan

40.100.000

Pengadaan Marka Jalan


34.580.000

L.1-12


7.

Terlaksananya Pengkajian dan Jumlah Sistem Informasi dan 1 Paket Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi yang Dikembangkan Terlaksananya Sosialisasi Frekuensi Sosialisasi 5 Kec (51 Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan dan Desa/Kelurahan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemkab yang ) Dilaksanakan Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 62 Kali Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 30.446 Kali Informasi Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

260.004.000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

139.023.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

718.869.800

Meningkatnya Produktifitas dan Jumlah Unit Usaha Industri pengolahan Hasil Pertanian


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Memanfaatan Sumber Daya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Pelaksanaan Frekuensi Peredaran Produk 8 Kali Perlindungan Konsumen dan yang Dijual di Pasar Pengawasan Perdagangan Frekuensi Peredaran 8 Kali Produk yang Dijual di Pasar

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Meningkatnya Pendapatan dan Frekuensi Pameran 7 Kali Kesejahtraan Pengerajin di Kab. Industri Kecil di Kabupaten , Jembrana Propinsi dan Daerah Lainnya

Program Peningkatan Efiseinsi dalam Negeri.

Meningkatnya Stabilitas Standar Frekuensi Standar Harga 96 Kali Harga Sembilan Bahan Pokok Sembilan Bahan Pokok

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri

Meningkatnya Peran Umkm dalam Perekonomian Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil, Menengah

.- Umkm Formal Meningkatnya Sebanyak

15 Umkm


- Tumbuhnya Wirausaha 300 Or Baru Meningkat Sebanyak 10 % Meningkatnya Serapan Tenaga Tenaga Kerja yang 570 Or Kerja Pada UMKM Diserap Meningkat Sebanyak 2 % Meningkatnya Peran Koperasi Penumbuhan Koperasi 5 Kop dalam Perekonomian Daerah Baru Sebanyak 2 %

8.

- Prosentase Koperasi Aktif 5 Kop Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Meningkatnya Program Wajib Jumlah Sekolah yang di 51 Sekolah Belajar 9 Tahun Rehab

Program Peniongkatan Kualiats Kelembagaan Koperasi - Pembinaan , Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan


109.720.000

25.000.000

20.000.000

416.409.500

10.000.000

70.000.000

170.180.000

11.638.945.000,00

L.1-13


Meningkatnya Sarana Prasarana Jumlah Perpustakaan yang Pendidikan Dibangun

41 Sekolah

Terwujudnya Lomba-Lomba Pendidikan Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

2 Mapel

Jumlah Lomba-Lomba Pendidikan jumlah Kinerja Kepala Sekolah yang dinilai

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun

Jumlah Kepala Sekolah SD yang Dinilai Kinerjanya Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah, Ruang Perpus Takaan, Pagar Alas Sekolah dan Penataan Halaman Meningkatnya Capaian Program Pengadaan Mobiler Wajib Belajar 12 Tahun SMPN,SMAN,SMK Pelaksanaan Kegiatan Ujian Jumlah Kegiatan Ujian Akhir Akhir SMP. SMA, SMK SMP. SMA, SMK 9.

26 Sekolah 184 Sekolah 2 SMPN,

Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Lomba-Lomba Olimpiade Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Pembangunan Gedung Sekolah

18 SMP, 11 Pengadaan Meubelair SMAN, 3 SMKN 1 Tahun Ujian Akhir SMP, SMA, SMK

11.865.970.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 46.166.400,00 3.503.400.000,00

1.217.650.000,00 26.640.000,00

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Pelayanan - Jumlah Penduduk Ber-Ktp 71.686 Orang Dibidang Administrasi Jembrana yang Kependudukan dan Catatan Sipil Diasuransikan - Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan


- Jumlah Masyarakat yang Masuk Pulau Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk yang Dapat di Kendalikan - Jumlah Masyarakat yang Diberi Sosialisasi - Jumlah KTP Elektronik yang Dicetak - Jumlah Orang yang Mendapat Informasi Bursa Kerja - Jumlah Tenaga Kerja yang Dapat Ditempatkan - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

26.020 Lembar - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 14.400 Orang - Pengendalian Mobilitas Penduduk 51 Desa

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 200.000 Keping - Penerapan E-KTP 320 Orang

- Penyebaran Informasi Bursa Kerja

200 Orang

- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 60 Perusahaan - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

400.000.000,00

19.370.000,00 93.000.000,00 5.000.000,00 35.480.000,00 5.328.000,00

1500 Orang

- Jumlah Perusahaan yang Terlindungi dan Diawasi terhadap K3

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 24 Perusahaan - Peningkatan Pengawasan , Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 720 Orang

1.542.030.000,00


5.328.000,00 24.975.000,00

L.1-14


Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketransmigrasian 10.

- Jumalah Calon 25 Kk Transmigrasi yang Dapat Disuluh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

- Penyuluhan Transmigrasi Regional


Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Pengembangan Data/ Informasi

361,978,000

1 Paket

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

122,036,000

100 Buku

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK

96,300,000

Meningkatnya Rasio Aparatur yang Memiliki Keterampilan Perencanaan

Persentase Ketersediaan Dokumn RTRW

100%


1 Bh

Presentase Sdm Aparatur 80% yang Memiliki Keterampilan Perencanaan Frekuensi Diklat 6 Kali Jumlah Peserta Lulus Diklat 100 Or

Meningkatnya Persentase Persentase Ketersedioaan Ketersediaan Data/Informasi Data/Informasi Untuk Untuk Perenanaan Pemangunan Perenanaan Pemangunan



Jumlah Paket Hasil Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

90%

90 Buku 100 Buku 150 Buku 90%

176.600.000,00

133,798,000 99,671,000 34,127,000 490,336,000

122,000,000 75,000,000 75,000,000

Jumlah Tambahan Pegawai 10Or yang Menguasai Teknis Perenanaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

276,607,500

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

198,413,500

100%

Ketersediaan Dokumen 6 Buah RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Laporan 750 Buku Capaian Kinerja Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan PerundangUndangan


34,127,000

68,374,000

L.1-15




Jumlah Buku Hasil Monev

150 Buah

Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Ekonomi Jumlahpaket Hasiil Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Sosia Budaya Frekuensi Monev

50% 1 Paket

156,786,000 156,786,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen

37,900,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana

37,642,500

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos

37,927,000

50% 86 Kali

80%

Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos 12.

9,820,000

Kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana 2011 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah

Jumlah Paket Hasil 1 Paket Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya Persentase Persentase Ketersediaan Ketersediaan Data Potensi Data Potensi Sumber Daya Sumber Daya Sarana Prasarana Sarana Prasarana Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan

Kegiatan Monev Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

61,050,000 10,355,000

50,695,000

188,950,000

37,981,000

37,499,500

Inspektorat


L.1-16


Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006


1 Paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Reviu Laporan Keuangan

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip yang Dievaluasi Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

2 Paket

Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

72 Kali


12 Laporan


12 Laporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Termasuk Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Frekuensi Kormonev Apbd Tahun 2011

12 Kali



Meningkatnya Aparatur Pemerintahan yang Taat terhadap Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN


13.

72 Kali

24 Kali


2 Paket


2 Paket

Meningkatnya Kualitas Aparatur Jumlah Peserta yang Pemerintah Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

100 Orang

Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Persampahan

100 Orang

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Orientasi Sistem Pengendalian Internal

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan


13.650.000,00

128.400.000,00

108.240.000,00

101.400.000,00

93.600.000,00

41.861.000,00

205.900.000

L.1-17



Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Paket

Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair

1 Paket

Penyediaan Fasilitas Penunjang Penyedian Fasilitas RTH Penunjang RTH

1 Paket



14.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Terpenuhinya Sarana Pesentase Sarana Pengolahan Arsip dan Dokumen Pengolahan dan Penyimpanan Arsip - Jumlah Rak Katalog yang Dibeli -


Jumlah Box File yang Dibeli - Jumlah Kertas Samson Kraf yang Dibeli Persentase Ketersediaan Sarana Pemeliharaan Arsip/ Dokumen Daerah -Jumlah Vacume Cleaner yang Dibeli

Terpenuhinya Sumber Daya Persentase Terlaksananya Manusia yang Berkualitas dalam Bimtek Pengelolaan Pengelolaan Kearsipan Kearsipan -Jumlah Sasaran SDM yang di-Bimtek Tersedianya Koleksi Bahan Persentase Terpenuhinya Pustaka Perpustakaan Umum Koleksi Buku-Buku Kabupaten Perpustakaan Umum Daerah -Jumlah Bahan Pustaka yang Dibeli Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Prasarana Perpustakaan Kabupaten yang Tersedia dalam Setahun -Jumlah Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca yang

1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket

100% 1 Buah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Pemantauan Kualitas Lingkungan

873.950.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

107.000.000

- Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan RTH

98.500.000

178.960.750

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah -Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Rp. 7.320.000,-

200 Buah 200 Buah 100% 1 Unit 90% 100 Orang 80% 3 Paket 80%

22 Buah

Program Pemeliharaan Rutin/ Rp. 6.400.000,Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Rp. 19.681.000,Pelayanan Informasi -Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan -Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Rp. 30.100.000,-

Rp. 34.797.400,-

-Pengadaan Sarana dan Prasarana Perustakaan Umum


L.1-18


Dibeli Terpenuhinya Sarana Pengelolaan Data Elektronik

15.

Persentase Ketersediaan Sarana Pengelolaan Data Elektronik -Jumlah Kelengkapan Komputer yang Dibeli

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menigkatnya Kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Mantapnya Pemberdayaan - Jumlah Tersusunnya Pemerintahan dan Kelembagaan Apbdesa Sesuai Peraturan Masyarakat Desa Perundang- Undangan - Jumlah Pemanfaatan DAU Desa Mantapnya Sistem - jumlah desa/kelurahan ikut Pembangunan Partisipatif lomba Masyarakat - jumlah desa/kelurahan ikut lomba - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan Meningkatnya Keberdayaan - Jumlah Penerapan Ttg Kelembagaan Usaha dan Sosial Oleh Masyarakat Ekonomi Masyarakat - Jumlah Penerapan Ttg Oleh Masyarakat - Jumlah Kelas Pokmas - Jumlah Pembinaan Posyandu Meningkatnya Keberdayaan Jumlah Tertib Manajemen Kelembagaan Usaha dan Sosial Usaha dan Administrasi Ekonomi Masyarakat Bumdes Jumlah Tertib Manajemen Usaha dan Administrasi Bumdes Meningkatnya Partisipasi - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat dalam Pembangunan - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

Daerah 80% 10 Buah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -Pengembangan Pengolah Data Elektronik

Rp. 4.150.000,-

90%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

41 Desa

- Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Apbdesa

41 Desa

- Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa 4.941.700,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 173.561.000,00 Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan

5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 1 Desa/Kel

Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah

5 1 Desa/Kel

- Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

7 Kelompok

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

7 Kelompok

- Pemasyarakatan/ Penyebaran Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG) - Penilaian Kelas Pokmas

2.379 Pokmas 328 Posyandu 41 Bumdes

3.000.000,00

12.135.000,00 28.150.450,00

- Bimbingan Teknis (Bintek) Posyandu Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

41 Bumdes

- Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

1.580 Orang

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (PNPM MP) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

20 KK

5.211.500,00

21.560.000,00

23.100.000,00 170.200.000,00 52.400.000,00

249 Br/Lingk.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

5 Kecamatan

PAP - P2SPP


42.680.000,00 238.253.950,00

L.1-19



16.

- jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah Kecamatan ketrsediaan Kecukupan Pangan dan Gizi I Tingkat Keluarga Jumlah Ketersediaan Pangan dan Gizi Meningkatnya Peran Pelaku Pemantapan Ketahanan Pangan Kantor Pendidikan dan Pelatihan

5 Kecamatan

Meningkatnya Jumlah Tenaga - Jumlah Peserta yang Terampil Melalui Peningkatan Lulus Diklat Menjahit Kualitas/ Keterampilan Penduduk di Kabupaten Jembrana

20 Org

-Program Pendidikan Non Formal Diklat Menjahit


40 Org

-Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah -Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT

276.565.750

- Jumlah Calon PNS Daerah yang Lulus Diklat Prajabatan

5 Kecamatan


- Jumlah Aparatur yang 50 Org Lulus Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT 17.

- Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan Diversifikasi Pangan dan Gizi

8.755.000,00

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

9.330.100,00

25.697.475

130.192.500

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Meningkatnya Pengawasan dan Jumlah Reklame yang Penertiban Reklame Sesuai Aturan

1.200 Bh

Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Reklame

4.725.000

Meningkatnya Pendataan Perijinan Dilapangan

220 Orang

Peningkatan Pendataan Perijinan

2.880.000

9.211 Bh

Peningkatan Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan Ijin yang Masuk

Meningkatnya Peran Perempuan Jumlah peserta Workshop dalam Pengambilan Keputusan

35 Orang


35 Orang


- Spanduk I8 Buah

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana

Jumlah Pengusaha yang Memiliki Ijin

Meningkatnya Verifikasi terhadap Jumlah Permohonan Ijin Permohonan Ijin yang Masuk yang Diverifikasi

18.

Peningkatan Ketahanan Pangan

945.000

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana



250.950.000

L.1-20

9.000.000


Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Persentase ketersediaan -304 Kelompok Program Pembinaan Peran Dana Operasional Kelompok KB Serta Masyarakat Dam Bentuk KB dan Kegiatan Lomba KB/ Kr yang Mandiri

139.000.000

- Banner I5 Buah

-Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB - 274 Pengembangan Bahan Kelompok Bkb Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

19.

Meningkatnya Pelayanan Julah kelompok Keluarga Berencana dan Kesetaraan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Terwujudnya Keamanan, Lama Peningkatan 12 Bulan Ketentraman dan Ketertiban Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Masyarakat

369.065.000,00

Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningakatnya Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasa Kebangsaan dan Bela Negara

Lama Peningkatan 12 Bulan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Lama Pengetahuan Linmas 20 Hari tentang Fungsi Linmas

Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Masyarakat

jumlah Tenaga Narasumber 10 Orang Wasbang, Bela Negara dan Diskusi Politik

Peningakatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik

Terwujudnya Pendataan Infrastruktur Daerah

Persentase Terdatanya 90% Infrastruktur Daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum Waktu Peningkatan 10 Hari Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana

Pemutahiran Data Infrastruktur Daerah ( Parpol, Ormas, LSM dan Forum ) Sosialisasi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana 20.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda )

Satuan Polisi Pamong Praja Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Kendaraan yang Ditangani Melalui Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Operasi Peraturan Daerah dan Patroli Penegakan Perda Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Aparat yang Disediakan Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya

2 Item 16 Unit

87.300.000

60.000.000,00

Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas

124.887.500,00 23.290.000,00

24.010.000,00 63.055.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

130 Berkas

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

130 Berkas

Penyidikan Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan

87.000.000

65.000.000

360 Kali

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah. 1 Jenis Kegitan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

65.000.000

1 Jenis Kegitan Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan


10.000.000

18.970.000

L.1-21


Aparatur. 21.

Aparat yang Disediakan

Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja.

Rumah Sakit Umum Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan - Terlaksananya Pelayanan Pemulihan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat


5 Paket

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5 Paket

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.598.485.000,00

3 Paket

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4.649.523.666,00

- Terpenuhinya Kebutuhan 5 Paket Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Perlengkapan RS

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS RS Jiwa/ RS Paru-Paru RS Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur,Ruangan Pasien, Laundry,Ruang Tunggu Dll)


379.502.352,00 7.039.358.772,00 215.768.000,00

L.1-22


Lampiran :2.

1 1

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

2

3

4

5

6

Meningkatnya Pegembangan Persentase peningkatan Pegembangan 10% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dan Keuangan Keuangan

10%

100%

120 Buku

100%

Meningkatnya Peringatan Hari-Hari Persentas peningkatan pelaksanaan 10% Besar dan Bersejarah Nasional Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana

10%

100%

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari 15 Kegiatan Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Meningkatnya Kerja Sama dengan JPersentase Pelaksanaan Kerjasama 90% Pemerintah Daerah/Kota di Luar dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Negeri

15 Kegiatan

100%

90%

100%

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Tertatanya Nama-Nama Rupabumi Rasio Nama-Nama Rupabumi di di Kabupaten Kabupaten yang tertata Jumlah Nama-Nama Rupabumi di Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Frekuensi Pemeliharaan Sertifikasi Sertifikasi ISO/SNI ISO/SNI Jumlah sertifikat yang didapat

2 Daerah/Kota

2 Daerah/Kota

100%

80%

80%

100%

Jumlah Buku LKPJ dan LPPD 2

3

4

5

6

7

8

9

Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur

dan Tertatanya Organisasi dan Prosedur Kerja Jumlah SKPD yang tertata

Terpenuhinya Dokumentasi Jumlah Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan

120 Buku

100%

1kali

1kali

100%

1 Sertifikat

1 Sertifikat

100%

Sistem 16 SKPD

16 SKPD

100%

16 SKPD

16 SKPD

100%

3 Himpunan Produk Hukum

100%

3 Himpunan Produk Hukum 90%

100%

Peraturan 3 Himpunan Produk Hukum

Jumlah Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Persentase Keserasian/ Keharmonisan Keserasian/Keharmonisan Produk Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Hukum Daerah Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan antar Peraturan PerundangUndangan Daerah Jumlah produk Keserasian/ Keharmonisan Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan

3 Himpunan Produk Hukum 90%

10 Produk Hukum 10 Produk Hukum

Aparatur Dapat Memahami tentang 40 Orang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah

40 Orang


100%

100%

100%

L.2-1


Aparatur Dapat Memahami tentang 40 Orang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah 10

11

12

40 Orang

100%

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 10 Ranperda yang tersusun Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 10 Ranperda yang tersusun Meningkatnya pendataan Masalah- Julah kasus yang terselesaikan 3 Kasus Masalah Hukum dan Ham Pemerintah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hukum yang Berlaku Julah kasus yang terselesaikan 3 Kasus

10 Ranperda

100%

10 Ranperda

100%

3 Kasus

100%

3 Kasus

100%

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

20%

100%

45 Orang

100%

Meningkatnya ketersediaan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Pembinaan Pengembangan Aparatur

Tambahan Aparatur Perancangan Produk Kerjasama Daerah

dan 20%

yang faham 45 Orang Hukum dan

13

Meningkatnya ketersediaan Tenaga Persentase tambaan Tenaga Harian / 20% Harian / Honorer, Tenaga Honorer, Tenaga Outsorching Outsorching

20%

100%

14

Meningkatnya Kemampuan Jumlah tambaan Aparatur dalam 325 Orang Aparatur dalam Menjalankan Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi Tupoksi

325 Orang

100%

15

Terselesaikannya Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen Terlaksananya Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah tambahan pegawai mendapat 300 Orang Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen Jumlah Kenaikan Pangkat PNS 600 Orang

300 Orang

100%

600 Orang

100%

Jumlah Kenaikan Pangkat PNS

600 Orang

600 Orang

100%

Terlaksananya pengurusan pension Jumlah pegawai Pensiun PNS Sesuai 339 Orang PNS Ketentuan yang Berlaku

339 Orang

100%

Jumlah pegawai Pensiun PNS Sesuai 339 Orang Ketentuan yang Berlaku

339 Orang

100%

16

17

19

20

21

Terlaksananya Seleksi Penerimaan Jumlah Penerimaan CPNS CPNS

160 Orang

160 Orang

100%

Jumlah Penerimaan CPNS

160 Orang

160 Orang

100%

Jangka waktu Sewa Sarana Mobilitas

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jangka waktu Sewa Sarana Mobilitas

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah Bahan Bakar Premium dan Solar

48 Unit Kendaraan

48 Unit Kendaraan

100%

48 Unit 48 Unit Kendaraan Kendaraan Tersedianya Nasi Kotak, Snack, dan 200 Kali Kegiatan 200 Kali Kegiatan Prasmanan

100%



Jumlah Bahan Bakar Premium dan Solar 22



L.2-2

100%


23

Tersedianya Nasi Kotak, Snack, dan 200 Kali Kegiatan 200 Kali Kegiatan Prasmanan Waktu Rapat-Rapat Konsultasi/ 12 Bulan 12 Bulan

100%

Waktu Rapat-Rapat Konsultasi/

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah Gedung Kantor terpelihara

6 Jenis

6 Jenis

100%

Jumlah Gedung Kantor terpelihara

6 Jenis

6 Jenis

100%

frekuensi Kegiatan Dialog/Audensi 240 Kali dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

240 Kali

100%

Frekuensi Kegiatan Dialog/Audensi 240 Kali dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

240 Kali

100%

Meninkatnya frekuensi Koordinasi frekuensi Koordinasi dengan Pemerintah 71 Kali dengan Pemerintah Daerah Daerah Lainnya Lainnya

71 Kali

100%

frekuensi Koordinasi dengan Pemerintah 71 Kali Daerah Lainnya

71 Kali

100%

frekuensi Penerimaan Kunjungan Kerja 24 Kali Pejabat Negara

24 Kali

100%

frekuensi Penerimaan Kunjungan Kerja 24 Kali Pejabat Negara

24 Kali

100%


24


25

Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

26

27

Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

100%

28

Terlaksananya Upacara Jumlah paket Upacara Keagamaan di 31 Paket Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana Maupun di Luar Kab. Jembrana Jembrana

31 Paket

100%

29

Terlaksananya Pemantauan, Jumlah peserta Pemantauan, Evaluasi 25 Orang Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Perwakilan Kab. Jembrana Kab. Jembrana

25 Orang

100%

29

Terlaksananya Pemantauan dan Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi 4 kali Evaluasi Pembangunan Ekonomi di Pembangunan Ekonomi di Kab. Jembrana Kab. Jembrana

4 kali

100%

30

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Meningkatnya Pendapatan 5% Asli Daerah

5%

100%

frekuensi Penyebaran SPKS Pajak Hotel 12 kali dan Restoran

12 kali

100%

31


L.2-3


Jumlah rancanga Peraturan Perpajakan 1 Buah Daerah yang Lengkap dan Tersedianya Sistem Aplikasi PBB-BPHTB

1 Buah

100%

Frekuensi Kegiatan Gebyar PBB

1 Kali

100%

Frekuensi Peningkatan Sumber - Sumber 12 kali Pendapatan Asli Daerah

12 kali

100%

Jumlah lokasi Sosialisasi PBB

5 Lokasi

100%

200 Orang

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

10%

10%

100%

1 Perbup, 100 Buku

1 Perbup, 100 Buku

100%

Jumlah buku Rancangan Peraturan 100 Buku Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100 Buku

100%

jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Jumlah jaringan Sistem di Masing-Masing SKPD Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD

1 Peraturan Bupati

1 Peraturan Bupati

100%

1 Perda

1 Perda

100%

1 Peraturan Bupati 1 Perda

1 Peraturan Bupati

100%

1 Perda

100%

1 Jaringan

1 Jaringan

100%

37 Jaringan

37 Jaringan

100%

100 Orang

100 Orang

100%

Jumlah Aparatur Terdidik dan Terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Terdidik dalam Penyusunan Laporankeuangan

150 Orang

150 Orang

100%

100 Orang

100 Orang

100%

100%

100%

37 SKPD

100%

Jumlah orang mengkuti Perpajakan 32 33

34

Tersusunnya Laporan Bulanan PAD dan PBB Meningkatnya pengembangan pengelolaankeuangan

1 Kali

5 Lokasi Orientasi 200 Orang

Julah bulan Laporan Bulanan PAD dan PBB Persentase peningkatan pengembangan pengelolaankeuangan Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2010

Meningkatnya Pembinaan & Persentase Pembinaan & Fasilitas 100% Fasilitas Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Kab/Kota Jumlah SKPD yang memiliki 37 SKPD Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.


L.2-4


35

Meningkatnya Pengembangan Persentase Pengembangan Sistem 100% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 100 Buku Anggaran Masing-Masing SKPD

100%

100%

100 Buku

100%

Meningkatnya Penguasaan, Penggunaan dan Tanah

50%

50%

100%

Waktu Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Meningatnya sarana aparatur yang Persentase sarana aparatur yang memenuhi syarat memenuhi syarat Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor, Jumlah Pengadaanperalatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaa mobuler

12 Bln

12 Bln

100%

80%

80%

100%

2 Jenis

2 Jenis

100%

5 Jenis

5 Jenis

100%

6 Jenis

6 Jenis

100%

Meningkatnya Pengembangan Buku Pedoman Standarisasi Satuan Pengelolaan Keuangan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Waktu pengelolaan Manajemen Aset/

400 Buku

400 Buku

100%

400 Buku

400 Buku

100%

12 Bln

12 Bln

100%

39



540 Kali

540 Kali

100%

40

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Frekuens Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

114 Kali

114 Kali

100%

41

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Frekuens Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

20 Kali

20 Kali

100%

42

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Frekuensi Kunjungan Kerja Pimpinan dan 201 Kali Anggota DPRD

201 Kali

100%

43

Terlaksananya Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Meningkatnya Ketersediaan Pangan Meningkatnya Keanekaragaman Sumber Daya Pangan

Frekuensi Rapat-Rapat, Koordinasi dan 423 Kali Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD

423 Kali

100%

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

1 Paket

1 Paket

100%

- Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang Dapat Dipelihara '-Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) yang Dapat Dipelihara

4.766 M2

4.766 M2

100%

2.000 M3

2.000 M3

100%

Prosentase Ketersediaan Saprodi

15%

15%

100%

Luas Sawah yang Mendapat Bantuan Pupuk Organik

116 Ha

116 Ha

100%

Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

100%

100%

100%

36

37

38

44 45 46

47

Penataan Rasio kepemlkan tanah Pemilikan, Pemanfaatan



L.2-5


48

49



Kontribusi Produksi Kelompok Petani 100% terhadap PDRB Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang 5 Klp Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit

100%

100%

5 Klp

100%

Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang 5 Klp Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Ketersediaan Sapronak 25%

5 Klp

100%

25%

100%

frekuensi Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 50

51

52

53

54

55

56

Meningkatnya Jumlah Kelompok Ternak yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Meningkatnya Pelestarian Hutan

Berkurangnya Rasio Hutan yang Rusak


Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Jumlah Kelompok Ternak yang Mendapat 6,11% Bantuan Sarana Peternakan

6,11%

100%

Jumlah Kelompok Ternak yang Mendapat 6,11% Bantuan Sarana Peternakan Ketersediaan Dokumen Pembangunan 1 Dok Hutan Desa

6,11%

100%

1 Dok

100%

Ketersediaan Dokumen Pembangunan Hutan Desa Frekuensi Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Jumlah Dokumen Rehabilitasi Lahan dan Hutan Jumlah Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Frekuensi Operasi Pengamanan Hutan Frekuensi Operasi Pengamanan Hutan

1 Dok

1 Dok

100%

25 Kali

25 Kali

100%

1 Dok

1 Dok

100%

120 Kali 120 Kali

120 Kali 120 Kali

100% 100%


20%

20%

100%

Frekuensi Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1 Kali

1 Kali

100%

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

35%

35%

100%

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

35%

35%

100%


1 Unit

1 Unit

100%


1 Unit

1 Unit

100%

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

45%

45%

100%

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

35%

35%

100%

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

35%

35%

100%


1 Dok

1 Dok

100%

Jumlah SPJ yang Diselesaikan

650 Lembar

650 Lembar

100%

100%


L.2-6


57 58

59 60

61

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

20 Unit

20 Unit

100%

Jumlah Alat Tulis Kantor

74 Jenis

74 Jenis

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

22 Unit

100%

3 Paket

100%

2 Paket

100%

2 Paket

100%

Meningkatnya Sarana dan Jumlah Rumah Jabatan yang Dibangun Prasarana Rumah Jabatan Meningkatnya Pembangunan Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun

Jumlah Kendaraan Dinas dan Alat-Alat 22 Unit Operasional yang Terpelihara Meningkatnya Kenyamanan dan Jumlah Pembangunan Saluran 3 Paket Keindahan Kota Drainase/Gorong-Gorong Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 11 Km=Hotmix

11 Km=Hotmix

100%

10 Km=Lapen

10 Km=Lapen

100%

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Meningkatnya kualitas Rawa dan Jumlah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Lainnya Jumlah jaringan irigasi

12 Paket

12 Paket

100%

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

2 Paket

100%

Meningkatnya Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat

dan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Partisipasi Jumlah Rekonstruksi Kanal Permukaan dalam

4 Paket

4 Paket

100%

4 Paket

4 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Jumlah Rekonstruksi Kanal Permukaan

1 Paket

1 Paket

100%

4 Paket

4 Paket

100%

4 Paket

4 Paket

100%

6,9 Km.

6,9 Km.

100%

6,9 Km.

6,9 Km.

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

29 jenis

29 jenis

100%

19 Jenis

19 Jenis

100%

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

62

63

64

65

66

67

68 69

Meningkatnya Masyarakat Penanggulangan Banjir


dan Jumlah Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya Pembangunan Jumlah Rekonstruksi Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Jumlah Rekonstruksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tercapainya Penyediaan Jumlah Pembangunan Prasarana dan Prasarana dan Sarana Sanitasi Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat Dasar Perumahan Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat Meningkatnya kestersediaan obat Jenis obat dan perlengkapan dan pelengkapan Tersedianya Obat dan Perbekalan Jumlah Obat P3K


L.2-7


Kesehatan Jumlah Obat Emergency

10 Jenis

10 Jenis

100%

70

Meningkatnya Pemeliharaan dan Jumlah Klaim Jasa Pihak Ketiga Pemulihan Kesehatan Masyarakat

1 Paket

1 Paket

100%

71

Meningkatnya Pemeliharaan dan Persentase Pemeliharaan dan Pemulihan Pemulihan Kesehatan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan AJumlah Obat-Obatan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Meja Kerja Meningkatnya Kesehatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Masyarakat Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat

90%

90%

100%

131 Jenis

131 Jenis

100%

132 Buah 6 Puskesmas

132 Buah 6 Puskesmas

100% 100%

6 Puskesmas

6 Puskesmas

100%

51 Desa

72

73

74

75

76

77 78 79


51 Desa

100%

Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas 328 Posyandu Melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di 24 TK TK Jumlah Pelayanan UKS

328 Posyandu

100%

24 TK

100%

Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di 32 Sekolah Sekolah Jumlah Pelayanan P3K 120 Kali

32 Sekolah

100%

120 Kali

100%

100%

Jumlah Pembinaan Ke Puskesmas Kesehatan dan Praktik Swasta Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 2008 - 2008 Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 2008

24 Kali

24 Kali

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Terlaksananya Pelayanan dan Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Jumlah Pemulangan Orang Terlantar

120 Orang

120 Orang

100%

120 Orang

120 Orang

100%

Jumlah Penduduk Miskin Lanjut Usia yang Mendapat Bantuan Kebutuhan Pokok Terlaksananya Peningkatan Sarana Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas Prasarana Lalu Lintas yang Diadakan Terlaksananya Rehabilitasi/ Jumlah Halte yang Dipelihara Pemeliharaan Halte Terlaksananya Rehabilitasi/ Jumlah Traffic Light, Warning Light dan Pemeliharaan Traffic Light dan Counter Down yang Dipelihara Warning Light

1.361 Orang

1.361 Orang

100%

4 Unit

4 Unit

100%

15 Unit

15 Unit

100%

1 Paket

1 Paket

100%

80

Terlaksananya Pengendalian -Jumlah Kegiatan Wtn yang Dilaksanakan 1 Kali Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

1 Kali

100%

81

Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Jumlah Bahan Baku dan Blangko 12 Jenis di Bidang Perhubungan Penunjang Kegiatan Perijinan yang Diadakan Terlaksananya Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan 96 Kali Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Ketertiban LLA yang Diadakan Lalu Lintas dan Angkutan Jumlah Blangko yang Dicetak 4 Jenis

12 Jenis

100%

96 Kali

100%

4 Jenis

100%

82


L.2-8


82

83 84 85 86

Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Teladan Terlaksananya Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas

Frekuensi Kegiatan Lomba Kendaraan Umum Teladan (Akut)

Awak 1 Kali

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang 63 Buah Diadakan

Terlaksananya Pengadaan Marka Panjang Marka Jalan yang Diadakan 247m2 Jalan Terlaksananya Pengkajian dan Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi 1 Paket Pengembangan Sistem Informasi yang Dikembangkan

1 Kali

100%

63 Buah

100%

247m2

100%

1 Paket

100%

Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Frekuensi Sosialisasi Pembangunan dan 5 Kec (51 5 Kec (51 Kebijakan Pemkab yang Dilaksanakan Desa/Kelurahan) Desa/Kelurahan)

100%

Jumlah Penyebarluasan Pembangunan Daerah

62 Kali

100%

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Produktifitas dan Jumlah Unit Usaha Industri pengolahan Hasil Pertanian

Jumlah Penyebarluasan Informasi 30.446 Kali Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

30.446 Kali

100%

Frekuensi Bintek Pengolahan Hasil Pertanian :

4 Kali

4 Kali

100%

Frekuensi Bintek Pengolahan Hasil Pertanian :

4 Kali

4 Kali

100%

Meningkatnya Pelaksanaan Frekuensi Peredaran Produk yang Dijual 8 Kali Perlindungan Konsumen dan di Pasar Pengawasan Perdagangan

8 Kali

100%

Frekuensi Peredaran Produk yang Dijual 8 Kali di Pasar Meningkatnya Pendapatan dan Frekuensi Pameran Industri Kecil di 7 Kali Kesejahtraan Pengerajin di Kab. Kabupaten , Propinsi dan Daerah Lainnya Jembrana

8 Kali

100%

7 Kali

100%

Meningkatnya Stabilitas Standar Harga Sembilan Bahan Pokok Meningkatnya Peran Umkm dalam Perekonomian Daerah

Frekuensi Standar Harga Sembilan 96 Kali Bahan Pokok .- Umkm Formal Meningkatnya 15 Umkm Sebanyak

96 Kali

100%

15 Umkm

100%

94


- Tumbuhnya Wirausaha Baru Meningkat 300 Or Sebanyak 10 %

300 Or

100%

95

Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Pada UMKM Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Daerah

- Tenaga Kerja yang Diserap Meningkat 570 Or Sebanyak 2 % - Penumbuhan Koperasi Baru Sebanyak 5 Kop 2% - Prosentase Koperasi Aktif Meningkat 5 Kop

570 Or

100%

5 Kop

100%

5 Kop

100%

97

Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun

Jumlah Sekolah yang di Rehab

51 Sekolah

51 Sekolah

100%

98

Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan

Jumlah Perpustakaan yang Dibangun

41 Sekolah

41 Sekolah

100%

99

Terwujudnya Lomba-Lomba Pendidikan Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD

Jumlah Lomba-Lomba Pendidikan

2 Mapel

2 Mapel

100%

jumlah Kinerja Kepala Sekolah yang dinilai Jumlah Kepala Sekolah SD yang Dinilai Kinerjanya

26 Sekolah

26 Sekolah

100%

184 Sekolah

184 Sekolah

100%

87 88 89

90

91

92 93

96

100 101

Informasi 62 Kali


L.2-9


102

Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah, 2 SMPN, Ruang Perpus Takaan, Pagar Alas Sekolah dan Penataan Halaman

2 SMPN,

100%

103

Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pengadaan Mobiler SMPN,SMAN,SMK

18 SMP, 11 SMAN, 3 SMKN 1 Tahun

100%

71.686 Orang

100%

104

105

106

18 SMP, 11 SMAN, 3 SMKN Jumlah Kegiatan Ujian Akhir SMP. SMA, 1 Tahun SMK Meningkatnya Pelayanan Dibidang - Jumlah Penduduk Ber-Ktp Jembrana 71.686 Orang Administrasi Kependudukan dan yang Diasuransikan Catatan Sipil - Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan - Jumlah Masyarakat yang Masuk Pulau Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk yang Dapat di Kendalikan

26.020 Lembar

26.020 Lembar

100%

14.400 Orang

14.400 Orang

100%

- Jumlah Masyarakat yang Diberi Sosialisasi - Jumlah KTP Elektronik yang Dicetak

51 Desa

51 Desa

100%

200.000 Keping

200.000 Keping

100%

320 Orang

100%

200 Orang

200 Orang

100%

60 Perusahaan

60 Perusahaan

100%

1500 Orang

1500 Orang

100% 100%

24 Perusahaan

24 Perusahaan

100%

25 Kk

25 Kk

100%

Persentase Ketersediaan Dokumn RTRW 100%

100%

100%


1 Bh

1 Bh

100%

80%

80%

100%

6 Kali

6 Kali

100%

100 Or 90%

100% 100%

Jumlah Paket Hasil Kegiatan Penyusunan 1 Paket dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Penyusunan Profil Daerah 100 Buku

1 Paket

100%

100 Buku

100%

Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan

90 Buku

90 Buku

100%

100 Buku

100 Buku

100%

Meningkatnya Pelayanan Dibidang - Jumlah Orang yang Mendapat Informasi 320 Orang Ketenagakerjaan Bursa Kerja


- Jumlah Tenaga Kerja yang Dapat Ditempatkan - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi

- Jumlah Perusahaan yang Terlindungi dan Diawasi terhadap K3 107

Meningkatnya Pelayanan Dibidang - Jumalah Calon Transmigrasi yang Ketransmigrasian Dapat Disuluh

108


Meningkatnya Rasio Aparatur yang Presentase Sdm Aparatur yang Memiliki Memiliki Keterampilan Keterampilan Perencanaan Perencanaan Frekuensi Diklat 109

100%

Jumlah Peserta Lulus Diklat 100 Or Meningkatnya Persentase Persentase Ketersedioaan Data/Informasi 90% Ketersediaan Data/Informasi Untuk Untuk Perenanaan Pemangunan Perenanaan Pemangunan


L.2-10


110

111

112

113

114

Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK

150 Buku

150 Buku

100%

Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

90%

90%

100%

Jumlah Tambahan Pegawai yang Menguasai Teknis Perenanaan

10Or

10Or

100%


100%

100%

100%

Ketersediaan Dokumen RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah

6 Buah

6 Buah

100%

Jumlah Buku Hasil Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan

750 Buku

750 Buku

100%

Jumlah Buku Hasil Monev

150 Buah

150 Buah

100%

Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Ekonomi

50%

50%

100%

Jumlahpaket Hasiil Penyusunan 1 Paket Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Persentase Ketersediaan Dokumen 50% Perenanaan Sosia Budaya

1 Paket

100%

50%

100%

Frekuensi Monev

86 Kali

86 Kali

100%

Jumlah Paket Hasil Koordinasi 1 Paket Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya Persentase Persentase Ketersediaan Data Potensi 80% Ketersediaan Data Potensi Sumber Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah Daya Sarana Prasarana Daerah

1 Paket

100%

80%

100%





Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen

20 Buku

20 Buku

100%

Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana

20 Buku

20 Buku

100%

Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan

20 Buku

20 Buku

100%

Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana

20 Buku

20 Buku

100%

Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian 20 Buku Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian 20 Buku Evaluasi Kinerja dan Saran Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos

20 Buku

100%

20 Buku

100%


L.2-11


115 116

117

118

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


1 Paket

1 Paket

100%

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip yang Dievaluasi

2 Paket

2 Paket

100%

Meningkatnya Aparatur yang Bersih Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus 72 Kali dan Bebas KKN Pengaduan Masyarakat

72 Kali

100%

Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus 72 Kali Pengaduan Masyarakat

72 Kali

100%


12 Laporan

12 Laporan

100%


12 Laporan

12 Laporan

100%

24 Kali

24 Kali

100%


119

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan yang Taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan

120

Meningkatnya Aparatur yang Bersih Frekuensi Kormonev Apbd Tahun 2011 dan Bebas KKN

12 Kali

12 Kali

100%

121

Meningkatnya Aparatur yang Bersih Jumlah Pelaksanaan Kormonev Inpres dan Bebas KKN No. 5

2 Paket

2 Paket

100%

122

Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi 100 Orang Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

100%

123

Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyediaan Fasilitas Penunjang RTH Terpenuhinya Sarana Pengolahan Arsip dan Dokumen

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair Penyedian Fasilitas Penunjang RTH

100 Orang

100 Orang

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Pesentase Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip - Jumlah Rak Katalog yang Dibeli

100%

100%

100%

1 Buah

1 Buah

100%

-

200 Buah

200 Buah

100%

- Jumlah Kertas Samson Kraf yang Dibeli 200 Buah

200 Buah

100%

Persentase Ketersediaan Sarana Pemeliharaan Arsip/ Dokumen Daerah

100%

100%

100%

-Jumlah Vacume Cleaner yang Dibeli

1 Unit

1 Unit

100%

Persentase Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Kearsipan

90%

90%

100%

-Jumlah Sasaran SDM yang di-Bimtek

100 Orang

100 Orang

100%

Persentase Terpenuhinya Koleksi BukuBuku Perpustakaan Umum Daerah

80%

80%

100%

-Jumlah Bahan Pustaka yang Dibeli

3 Paket

3 Paket

100%

80%

80%

100%

124 125 126 127

128


129

Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan

130

Tersedianya Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Kabupaten

131

Jumlah Box File yang Dibeli

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten Perpustakaan yang Tersedia dalam Setahun


L.2-12


-Jumlah Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca yang Dibeli 132

133 134

135

136

137

138

139

22 Buah

22 Buah

100%

Terpenuhinya Sarana Pengelolaan Persentase Ketersediaan Sarana Data Elektronik Pengelolaan Data Elektronik -Jumlah Kelengkapan Komputer yang Dibeli menigkatnya Kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa Mantapnya Pemberdayaan - Jumlah Tersusunnya Apbdesa Sesuai Pemerintahan dan Kelembagaan Peraturan Perundang- Undangan Masyarakat Desa - Jumlah Pemanfaatan DAU Desa

80%

80%

100%

10 Buah

10 Buah

100%

90%

90%

100%

41 Desa

41 Desa

100%

41 Desa

41 Desa

100%

Mantapnya Sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat

- jumlah desa/kelurahan ikut lomba

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

- Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan

5 1 Desa/Kel

5 1 Desa/Kel

100%

- Jumlah Penerapan Ttg Oleh Masyarakat 7 Kelompok

7 Kelompok

100%

- Jumlah Kelas Pokmas

2.379 Pokmas

2.379 Pokmas

100%

- Jumlah Pembinaan Posyandu

328 Posyandu

328 Posyandu

100%

Jumlah Tertib Manajemen Usaha dan Administrasi Bumdes

41 Bumdes

41 Bumdes

100%

Jumlah Tertib Manajemen Usaha dan Administrasi Bumdes - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

41 Bumdes

41 Bumdes

100%

1.580 Orang

1.580 Orang

100%

- Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

20 KK

20 KK

100%

- Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

249 Br/Lingk.

249 Br/Lingk.

100%

- Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

- jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Usaha dan Sosial Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Usaha dan Sosial Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan


- jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah Kecamatan ketrsediaan Kecukupan Pangan dan Gizi I Tingkat Keluarga Jumlah Ketersediaan Pangan dan Gizi

100% 5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

Meningkatnya Peran Pelaku Pemantapan 5 Kecamatan Ketahanan Pangan

5 Kecamatan

100%

20 Org

20 Org

100%

- Jumlah Calon PNS Daerah yang Lulus 40 Org Diklat Prajabatan

40 Org

100%

- Jumlah Aparatur yang Lulus Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis

50 Org

100%

140

Meningkatnya Jumlah Tenaga - Jumlah Peserta yang Lulus Diklat Terampil Melalui Peningkatan Menjahit Kualitas/ Keterampilan Penduduk di Kabupaten Jembrana

141


50 Org


L.2-13


IT 142

Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Reklame

Jumlah Reklame yang Sesuai Aturan

143

Meningkatnya Pendataan Perijinan Jumlah Pengusaha yang Memiliki Ijin Dilapangan

1.200 Bh

1.200 Bh

220 Orang

220 Orang

100% 100% 100% 100%

144

Meningkatnya Verifikasi terhadap Permohonan Ijin yang Masuk Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Jumlah Permohonan Ijin yang Diverifikasi 9.211 Bh

9.211 Bh

100%


35 Orang

35 Orang

100%

146



- Spanduk I8 Buah

- Spanduk I8 Buah

100%

147

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Persentase ketersediaan Dana Berencana dan Kesehatan Operasional Kelompok KB dan Kegiatan Reproduksi Serta Ketahanan dan Lomba Pemberdayaan Keluarga

-304 Kelompok KB

-304 Kelompok KB

100%

- Banner I5 Buah - Banner I5 Buah

100%

148

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Julah kelompok Berencana dan Kesetaraan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- 274 Kelompok Bkb

- 274 Kelompok Bkb

100%

149

Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningakatnya Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasa Kebangsaan dan Bela Negara


12 Bulan

12 Bulan

100%


12 Bulan

12 Bulan

100%

Lama Pengetahuan Linmas tentang Fungsi Linmas jumlah Tenaga Narasumber Wasbang, Bela Negara dan Diskusi Politik

20 Hari

20 Hari

100%

10 Orang

10 Orang

100%

Terwujudnya Pendataan Infrastruktur Daerah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana

Persentase Terdatanya Infrastruktur 90% Daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum Waktu Peningkatan Pengetahuan 10 Hari Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana

90%

100%

10 Hari

100%

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan 2 Item

2 Item

100%

Jumlah Kendaraan yang Ditangani Melalui 16 Unit Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran 130 Berkas Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran 130 Berkas Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

16 Unit

100%

130 Berkas

100%

130 Berkas

100%

Jumlah Kegiatan Operasi dan Patroli Penegakan Perda Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparat yang Disediakan

360 Kali

360 Kali

100%

1 Jenis Kegitan

1 Jenis Kegitan

100%

145

150 151 152

153 154

155 156 157 158

Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

159

Terpenuhinya Penegakan Peraturan Daerah Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

160


L.2-14


170 171 172 173 174 175

Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparat yang Disediakan - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 Jenis Kegitan

1 Jenis Kegitan

100%

5 Paket

5 Paket

100%

3 Paket

3 Paket

100%


- Terpenuhinya Kebutuhan Alat-Alat 5 Paket Kesehatan Rumah Sakit - Terpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan 7 Paket dan Bahan Habis Pakai - Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan 7 Paket RS

5 Paket

100%

7 Paket

100%

7 Paket

100%


L.2-15

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents