Pemerintah Kabupaten Jembrana

1

Pemerintah Kabupaten Jembrana

emauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masingmasing instansi pemerintah. Self assasment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

2


dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Ketika itu, dengan bimbingan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Kabupaten Jembrana mampu menerbitkan Perda Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perencanaan Strategis Kabupaten Jembrana 2001-2005. Setelah berlangsung lima tahun, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 06 Tahun 2002 digantikan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 20062010. Tahun 2009 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2006-2010. Tahun 2009 merupakan tahun yang sangat strategis, bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana di bawah kepeminpinan Prof. Dr. Drg I Gede Winasa. Dengan mengevaluasi kinerja tahun keempat, dapat diambil suatu kesimpulan sementara keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam melaksankana RPJMD Kabupaten Jembrana 2006-20010. Hasil evaluasi pelaksanaan pemerintah tahun 2009, dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan RPJMD, dan sekaligus umpan balik untuk membenahi hal-hal yang belum terlaksana dalam empat tahun berjalan, sehingga tahun 2010 sebagai akhir RPJMD 2006-2010 dapat dituntaskan dengan baik, sebagaimana visi dan misi pembangunan Kabupaten Jembrana 2006-2010. Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia telah dipercaya sebagai pelopor pencegahan dan pemberantasan korupsi, hal ini ditunjukkan oleh Penghargaan Tiga Pilar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2007. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Jembrana mengupayakan berbagai terobosan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu di antaranya adalah memantapkan pelaksanaan layanan publik dengan ISO 9001-2008 pada Urusan Layanan Publik di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Inspektur Pengawas Daerah, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Rumah Sakit serta Kecamatan. Di samping menerapkan ISO 9001-2008 Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menyusun Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka pembenahan manajemen pemerintahan, Kabupaten Jembrana telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Dengan dukungan Bappenas, Kemitraan dan Bali Coruption Watch Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah mampu melaksanakan survey persepsi masyarakat melalui metode Citizen Report Card (CRC). Dengan CRC maka Pemerintah Kabupaten Jembrana mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang layanan publik dan keluhan apa saja LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

3


yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, maka pemerintah akan dapat memilih manajemen mana yang terbaik bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dan memilih manajemen pemerintahan yang tepat. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan

berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil ini mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja perangkat daerah melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan. Dalam perubahan paradigma tersebut, permasalahan penting yang berkembang adalah tuntutan publik akan keterbukaan dalam berbagai sektor. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, maka Kabupaten Jembrana telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II

bertanggungjawab pada kebijakan

strategis pada SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya serta Bupati bertanggungjawab pada Kebijakan Umum Pemerintah Kabpaten Jembrana. Banyak hal yang telah berhasil dibangun oleh Kabupaten Jembrana, mulai dari pembangunan pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli, peningkatan rasa adil hingga pembangunan berwawasan budaya. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik digawangi oleh lahirnya LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

4


Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kabupaten Jembrana dan seluruh SKPD di lingkungannya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi daerah berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kinerja Instansi Pemerintah. IKU merupakan

gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

AKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2009 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

5


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

6


k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); l.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 ); m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009

( Lembaran

Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 ); n. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009;

erbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 disebut dengan istilah urusan. Urusan Daerah Kabupaten meliputi berbagai aspek seperti : (1) Urusan Wajib dan (2) Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

7


Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdaayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika,. Urusan Pilihan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. 2. Dinas Pekerjaan Umum. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 6. Dinas Kesehatan dan Kesejahtraan Sosial 7. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan. d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. 2. Inspektorat. 3. Kantor terdiri dari : 1)

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

2)

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

3)

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

4)

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

5)

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

6)

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

7)

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

4. Rumah Sakit Umum LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

8


e. Satuan Polisi Pamong Praja; f. Kecamatan; g. Kelurahan; h. Staf Ahli. Bagan 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana BUPATI WAKIL BUPATI

DPRD

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

INSPEKTORAT

BAPPEDA

( Unsur Pengawas)

LEMBAGA LAIN (Pelaks. Per.UU)

( Unsur Perencana)

DINAS DAERAH (Unsur Pelaksana)

LTD

(BADAN,KANT.RSD)

SET DPPRD

(Unsur Pelayanan)

(Unsur Penunjang)

KECAMATAN BUPATI JEMBRANA KELURAHAN

Keterangan :

( I GEDE WINASA )

Garis Komando Garis Pertanggungjawaban Garis Koordinasi Sumber : Perda Kab. Jembrana No. 03 tahun 2008 Berdasarkan catatan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

Kabupaten Jembrana,

jumlah aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 5.098 orang yang meliputi: PNS golongan I sebanyak 156 orang, PNS Golongan II sebanyak 1018 orang, PNS Golongan III sebanyak 1691 orang, dan PNS Golongan IV LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

9


sebanyak 2183 orang. Sedangkan pejabat struktural mulai dari eselon tertinggi yaitu Eselon II sebanyak 15 orang, Eselon III sebanyak 75 orang dan Eselon IV sebanyak 273 orang. Jumlah pejabat fungsional di Kabupaten Jembrana pada tahun 2009 adalah sebanyak 2902 orang. Jumlah Pegawai Non-PNS yang sebanyak 172 orang. Kabupaten Jembrana menganut pola hemat struktur kaya fungsi. Dengan pola ini, maka jumlah pegawai yang diperlukan untuk mengelola pemerintah tidak perlu terlalu banyak..

abupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujumg barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar Pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk , angkutan barang , wisata ,penumpang umum, dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kab.Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kab.Kelungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 ( lima ) wilayah Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Melaya, 2) Kecamatan Negara, 3) Kecamatan Jembrana, 4). Kecamatan Mendoyo, dan 5) Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki 51 Desa/Kelurahan dengan 199 Banjar


10


(Dusun) dan 35 Lingkungan. Di samping Desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki Desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Km² atau 14,94 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian luas masing-masing Kecamatan, yaitu sebagai berikut : a. Kecamatan Melaya seluas

19.719 Ha

b. Kecamatan Negara seluas

12.660 Ha

c. Kecamatan Mendoyo seluas 29.449 Ha d. Kecamatan Pekutatan seluas 12.965 Ha e. Kecamatan Jembrana

9.387 Ha.

Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari 49,07 % kawasan hutan 49,07 % , tanah regalan 28,4 %, tanah sawah 11,54 %, permukiman 6,34 %, tambak 0,44 % , pertambangan 0,15 %, industri 0,02 %, pariwisata 0,02 %, dan lain-lain.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Jembrana Dengan pemanfaatan lahan seperti tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak


11


daratan dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April- Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana hasil tahun 2009 adalah 304.971 jiwa terdiri laki laki 152.550 jiwa, Perempuan 152.421 jiwa. Dari jumlah tersebut persebarannya merata di semua Kecamatan sebagai berikut; Kecamatan Negara

27,70% ,Kecamatan Jembrana

20,98%,

Kecamatan Melaya 19,05%, Kecamatan Mendoyo 22,40% ,Kecamatan Pekutatan 9,87%. Jika dilihat perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan ( Sex Ratio ) menunjukan angka 100,1 %. Ini berarti bahwa setiap 1000 orang perempuan hanya bisa dipasangkan dengan 1001 orang laki-laki. Tabel 1.1. Struktur Usia penduduk Jembrana Kecamatan

1<6 Th

7-18 Th

19-56 Th

>56 Th

Total

Melaya

6.159

12.103

32.922

6.899

58.083

Negara

8.980

18.107

48.367

9.025

84.479

Jembrana

6.247

12.456

34.454

7.841

83.998

Mendoyo

6.552

13.354

38.560

9.833

68.299

Pekutatan

3.077

5.805

17.103

4.127

30.122

Jumlah

31.015

61.825

174.406

37.725

304.971

Sumber : Dinas Dafduknakertrans Kab. Jembrana 2009 Bedasarkan data tahun 2006-2009, perkembangan data penduduk Kabupaten Jembrana mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tabel 1.2. Perkembangan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2009 No

Tahun

Jumlah Penduduk

1

2006

260.791

2

2007

262.741

3

2008

269.729

4

2009

304.971

Sumber : Dinas Dafduknaker Kab. Jembrana, 2009. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

12


Mernurut Data tahun 2009, penduduk Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian adalah Petani 32,11 %, Pertambangan 0,59 %, Industri Pengolahan 18,13 %, Bangunan 8,22 %, Pedagang 22,84 %, Transportasi/Komunikasi 4,09 % , Keuangan 1,38 %, Jasa 11,92 % lainnya 0,17 %. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan adalah SD/MI/sederajat 28.442 jiwa, SMP/MTs 11.905 jiwa, SMA/sederajat 8.8907, D1/D2 3.159, D3/Sarjana Muda 1.071, D4/S1 4.812 dan S2/S3 131 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka Kabupaten Jembrana pada dasarnya telah memiliki sumber daya manusia yang secara kuantitas dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Jembrana, Namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Pertanian dalam arti luas sebagai sektor yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana. Upaya untuk mempertahankan

produksi pertanian di tengah lahan yang makin

sempit/berkurang dilakukan dengan pola intensifikasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai kembali predikat swasembada pangan khususnya beras. Peternakan merupakan satu subsektor pertanian yang banyak dikerjakan oleh penduduk dikabupaten Jembrana meliputi ternak besar dan ternak unggas seperti Sapi, kerbau, babi, kambing, kuda dan di antara jenis ternak tersebut ternyata sapi dan babi merupakan ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat. Dari usaha tersebut untuk sapi tahun 2008 sebanyak 35.697 ekor dan tahun 2009 mencapai 36.633 ekor atau meningkat 2,62 % sedangkan ternak babi tahun 2008 sebanyak 79.640 ekor mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 74.608 ekor (6,32 %) dan tahun 2009 . Ternak kerbau tahun 2008 sebanyak 3.421 ekor menurun menjadi 3.246 ekor

(5,12

%) ini disebabkan populasi berkurang akibat daya dukung produksi menurun sedangkan permintaan untuk dipotong meningkat. Ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik) mengalami peningkatan khususnya untuk ayam ras pedaging dan itik masing-masing 15,42 % dan 13,29 % dari populasi pada tahun 2008 untuk ayam ras pedaging 486.900 ekor dan itik 56.779 ekor. Peternakan baik sapi maupun ternak lainnya relatif masih dapat dikembangkan mengingat potensi lahan yang ada masih mendukung. Produksi Perikanan di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan karena budidaya dan setiap kecamatan memiliki pantai yang cukup luas dan masyarakat pesisir pantai banyak menjadi nelayan dan memiliki sarana untuk menangkap ikan pada tahun 2008 jumlah perahu motor tempel dan kapal motor sebanyak 1.491 buah dan tahun 2009 mencapai 1.565 buah dan perahu tanpa LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

13


motor (Jukung) menurun dari 335 buah menjadi 318 buah. Dengan demikian maka produksi ikan akan terus meningkat . Perkebunan di Kabupaten Jembrana membina berbagai jenis tanaman keras tahunan dan tanaman musiman. Tanaman keras tahunan antara lain : Kelapa Dalam (luas 16.724,75 Ha), Kelapa Hybrida (luas 139,80 ha), Kelapa Genjah ( luas 335,71 Ha), Kopi Robusta (luas 1.293,90 Ha), Cengkeh (3.4269,25 Ha), Panili ( luas 265,106 Ha), Kakao ( luas 4.268,13 Ha) dan lain-lain seperti Kapok, Lada, Kemiri, Kenanga dan Pinang yang sebaran pupulasinya sangat terpencar yang merupakan tanaman sela tambahan saja. Tahun 2009 tanaman musiman yang mulai dirintis pengembangannya adalah komoditi Kapas dengan luas penanaman 97,00 Ha. Kalau dilihat letak geografisnya, Kabupaten Jembrana termasuk daerah yang potensial untuk perkembangan tanaman perkebunan. Luas lahan kering potensial untuk komoditi perkebunan berkisar 30 % dari luas wilayah Kabupaten. Dari potensi wilayah ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan berlandaskan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang berkesinambungan (sustinable) demi terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat. Pencanangan program yang ditempuh dalam rangka pembangunan sektor perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan : Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan, Ektensifikasi, serta Diversifikasi baik tanaman maupun produk-produk perkebunan. Hal ini terbukti dengan telah terbangunnya Pusat Unit Pengolahan Kakao Rakyat Kabupaten Jembrana, sebagai pusat sentra unit pengolahan Kakao Primer (proses Fermentasi) dan unit pengolahan Kakao Skunder (pengolahan kakao siap saji). Dan didukung oleh Unit Usaha Pengolahan Kakao (pengolahan Kakao Primer- Proses Kakao Fermentasi) yang berada pada Kelompok-Kelompok Tani (Subak Abian) tersebar di masing-masing Kecamatan (5 buah UUP). Hal ini sejalan dengan konsep kebijaksanaan Pemerintah dalam hal aspek produksi yaitu konsep ” Petik – Olah – Kemas- Jual”. Dengan tidak lupa pula memperhatikan aspek Kualitas/Mutu demi mewujudkan pertanian tangguh yang mempunyai daya saing nasional maupun Internasional. Tahun ini tampaknya program tersebut telah menampakan hasil, seperti halnya dalam produksi, seperti produksi Kelapa dalam meningkat 330,52 ton, Kelapa Hybrida 4,73 ton, Kelapa genjah 7,94 ton. Kopi robusta meningkat 13,59 ton, namun Cengkeh mengalami penurunan 271,77 ton, disebabkan oleh karena faktor musim yang sangat berpengaruh terhadap proses pembungaan, juga karena siklus produksi tahunan. Komoditi Panili mengalami kenaikan 40,56 ton, Kakao naik 154,21 ton. Dan dari sisi peningkatan Mutu, telah diproduksi Kakao Fermentasi sebanyak 23 ton.


14


Produksi padi di Kabupaten Jembrana 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 produksi mencapai 53.845 ton pada tahun 2007 turun menjadi 49.757 ton dan tahun 2008 menjadi 49.035 ton. Selanjutnya pada tahun 2009 produksi padi meningkat mencapai 58.149 ton atau naik sebesar 15,67 %. Berbagai jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Kabupaten Jembrana pada tahun tahun 2009, masing-masing produksinya sebagai berikut; semangka 18.435 ton, alpokat 11,10 ton, mangga 10.860 ton, rambutan 2.296,80 ton, durian 754,40 ton, pisang14.362,80 ton dan salak 87,30 ton, Jumlah Industri di Kabupaten Jembrana relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali, Tabel 1.3. Jumlah Usaha Kecil Menengah di Kabupaaten Jembrana Tahun

Industri Sedang

Industri Kecil dan RT

2004

18

4.766

2005

22

4 852

2006

39

5.076

2007

27

5.578

2008

35

6.788

Perkembangan Sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana tahun 2009 masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lain di pulau Bali. Hal ini terlihat dari jumlah tamu domestik dan manca negara yang berkunjung ke Jembrana pada tahun 2007 dan tahun 2009 . Tabel 1.4. Kunjungan Wisatawan di Kab. Jembrana No.

Tahun

Wisman (orang)

Wisnul (orang)

1

2007

3.268

30.167

2

2008

2.697

36.931

3

2009

1.089

61.716

Sumber : Bidang Pariwisata Kab.Jembrana


15


b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Jembrana selama kurun waktu 2005- 2009 dapat dilihat dari PDRB setiap tahun dibagi dengan jumlah penduduk, Berikut ini dapat dilihat pergeseran atau transpormasi sektor-sektor ekonomi yang membentuk PDRB di Kabupaten Jembrana seperti tabel berikut Tabel 1.5. Pergeseran Sektor Ekonomi di KB.Jembrana dari tahun 2005 – 2009 Tahun

Primer

%

Sekunder

%

Tersier

%

PDRB

2005

28,51

-1,45

13,63

0,66

57,86

0,57

100

2006

27,96

-2,66

14,28

0,66

57,76

1,15

100

2007

27,55

-0,73

14,41

4,78

58,05

-

100

2008

26,72

-0,55

15,07

2,35

58,21

0,10

100

2009

25,64

-0,85

15,07

2,46

57,78

0,10

100

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana. Perubahan sektor Ekonomi terutama primer mengalami penurunan rata-rata 1,20 %, sedangkan sektor Sekunder mengalami kenaikan sebesar 2,11 % dan tersier mengalami kenaikan rata-rata 0,10 % ,Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ; -

Berkurangnya lahan atau area di sektor pertanian.

-

Kemajuan teknologi

-

Peningkatan pendapatan masyarakat

-

Peningkatan kecerdasan masyarakat Dalam kaitan dengan hal tersebut berikut ini disajikan perkembangan PDRB Kabupaten

Jembrana atas dasar harga berlaku dari tahun 2005 – 2009 sebagai berikut; Tabel 1.6. PDRB Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku Tahun 2005 – 2009 Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pertanian

572.531,74

611.602,64

669.535,62

669.535,62

857.113,42

2

Penggalian

9.685,81

11.237,36

12.297,36

12.297,36

15.894,51

3

Industri

139.384,98

153.654.02

173,226,42

173,226,42

244.703,82

4

Listrik dan Air Minum

29.874,01

34.132,16

38.626,42

38.626,42

54.449,25

5

Bangunan

108979,86

130.442,09

144.732,49

144.732,49

211.532,26

6

Perdagangan ,Hotel,Retoran

500.078,35

540.892,40

616.909,85

616.909,85

802.114,91

7

Pengangkutan,Komunikasi

316.730,37

345.564,50

383.709,19

383.709,19

528.851,81

8

Perbankan /Keuangan

94.905,40

107.621,00

319.310,72

319.310,72

158.883,19

9

Jasa

269.662,86

292.868,60

319.310,72

319.310,72

403.766,27

Sumber :BPS Kabupaten .Jembrana LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

16


Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi di Urusan pertanian masih dominan menyusul Urusan perdagangan, hotel serta Urusan pengangkutan, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, Keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas. Dampak dari peningkatan produksi di sektor pertanian sebagai penyumbang pendapatan Kabupaten Jembrana, dapat dilihat pada data Jembrana tahun 2005 - 2009. Penerimaan Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2005 penerimaan sebesar Rp 240.722.786.177,18,

tahun 2006 mencapai 346.453.769.087,79. Pada tahun 2007 mencapai

425.429.434.887,21 dan pada tahun 2008 Rp. 445.271.537.173.-, pada tahun 2009 diprediksi Rp. 514.245.614.510,98. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tahun 2004 sebesar Rp.9.785.325,55, dan tahun 2005 mencapai 9.916.279.620,18, tahun 2006 mencapai 12.768.467.264,64 pada tahun 2007 meningkat menjadi 15.700.000.000,00, tahun 2008 Rp. 21.235.507.935.05, dan 2009 Rp 23.324.636.110,43 maka pendapatan asli daerah dari tahun 2004 hingga 2008 meningkat. Seiring dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten

Jembrana, jumlah KK miskin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2004 menurun hingga tinggal 6.034 KK.Pada tahun 2006 KK miskin sebanyak 6.502 KK.Tahun 2007 menjadi 5.386 KK, pada tahun 2008 menjadi 5.272 KK dan tahun 2009 sebanyak 3.943 (4,74% dari KK Jembrana sebanyak 83.257 buah) atau 11.561 orang (3,8%) dari 304.971 orang penduduk.


Pemerintah Kabupaten Jembrana

Recommend Documents