BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBRANA BUPATI JEMBRANA, Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan uraian tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana; b. bahwa uraian tugas sebagaimana dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
dimaksud huruf a, ditetapkan
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBRANA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
2
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 4. Bupati adalah Bupati Jembrana. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata. 9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2 Dinas Daerah mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata; b. melaksanakan kewenangan Desentralisasi dibidang Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata .
Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; b. pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; c. pemberian rekomendasi perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; e. pelaksanaan urusan tata usaha.
3
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang-bidang; d. Sub Bagian-sub bagian; e. Seksi-seksi; f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV URAIAN TUGAS
Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijaksanaan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas termasuk program-program UPT Sekolah dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
4
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha berdasarkan Kebijakan dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; b. mengkoordinasikan kegiatan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset Dinas serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya di Dinas; c. mengkoordinasikan semua Bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan Dinas; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; g. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 7 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; b. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset Dinas serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya di Dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; d. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5
e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.
Pasal 8 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; b. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan Dinas; c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 9 Bidang Pendidikan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja bidang Pendidikan berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK); c. menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK); d. menyusun dan penetapan Kalender Pendidikan; e. menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan Kurikulum;
6
f. menginventarisasi sarana dan prasarana sekolah; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pendidikan, serta mencari alternatif pemecahannya; h. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; i. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 10 Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Dasar berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan; b. menyiapkan bahan pembinaan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar (TK dan SD/MI ) dalam bidang kurikulum, tenaga pendidik dan pengadaan sarana prasarana; c. melaksanakan pelayanan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar (TK dan SD/MI), dalam bidang kurikulum, tenaga pendidik dan pengadaan sarana prasarana; d. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terpadu dalam bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan deteksi dini penyakit; e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi kegiatan Pendidikan di Kecamatan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pendidikan Dasar, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
7
Pasal 11 Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Menengah berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan; b. menyiapkan bahan pembinaan Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) dalam bidang kurikulum, tenaga pendidik dan pengadaan sarana prasarana; c. melaksanakan pelayanan Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) dalam bidang kurikulum, tenaga pendidik dan pengadaan sarana prasarana; d. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terpadu dalam bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan deteksi dini penyakit e. menyusun rumusan kegiatan Pendidikan Menengah kepada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pendidikan Menengah, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 12 Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS berdasarkan kebijakan Dinas; b. menggali dan mengembangkan potensi Pemuda dibidang Olah Raga; c. melaksanakan pembinaan kepada Pemuda dibidang Kepramukaan di Sekolah; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS, serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8
g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 13 Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan; b. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP); c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pengurus OSIS SLTP/SLTA; d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pembinaan terhadap Pemuda Pelopor / Produktif; e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan melaksanakan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL); f. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pemuda Penggerak Organisasi Olah Raga di Pedesaan; g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan lomba-lomba olah raga pelajar dan masyarakat; h. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA); i. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sekolah yang mengikuti kegiatan lomba Wawasan Wiyata Mandala; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemuda dan Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya; k. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
9
Pasal 14 Seksi PLS mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi PLS berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan; b. menyusun rencana program kesetaraan fungsional; c. menyusun rencana program kesetaraan paket A, paket B dan paket C; d. menyiapkan bahan/pedoman program gender dengan instansi / dinas terkait; e. menyiapkan bahan pembinaan program kursus, magang dan kelompok belajar usaha; f. mempersiapkan bahan pembentukan dan bahan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) g. menyiapkan Bermain;
bahan-bahan
pembinaan
terhadap
program
PAUD/Kelompok
h. menyiapkan bahan dalam rangka mensinergikan program masalah Posyandu dengan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta kelompok masyarakat; i. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi PLS, serta mencari alternatif pemecahannya; k. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 15 Bidang Kebudayaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Kebudayaan berdasarkan kebijakan Dinas; b. menggali, melestarikan, membina dan mengembangkan seni budaya, bahasa, aksara dan sastra Bali; c. melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat; d. melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan benda-benda budaya, benda-benda sejarah dan kepurbakalaan;
10
e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Kebudayaan, serta mencari alternatif pemecahannya; f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 16 Seksi Pelestarian Seni Budaya mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian Seni Budaya berdasarkan kebijakan di bidang Kebudayaan; b. mendata, menggali, mendokumentasikan dan mengadakan penulisan Benda-benda Cagar Budaya (BCB), tempat-tempat ibadah dan kesenian-kesenian sakral; c. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat seperti subak, subak abian, desa pekraman, sekehe teruna dan sekehe-sekehe pesantian; d. menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan museum, sejarah dan kepurbakalaan serta pelaksanaan kemah budaya; e. melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Sastra Daerah dan Aksara Bali serta Utsawa Dharma Gita; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelestarian Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
11
Pasal 17 Seksi Pengembangan Seni Budaya mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seni Budaya berdasarkan kebijakan di bidang Kebudayaan; b. mendata, menggali seluruh cabang kesenian baik kesenian khas Jembrana, kesenian langka, kesenian sakral (wali dan bebali) dan kesenian provan (balih-balihan); c. menyiapkan sarana dan prasarana parade dan lomba seni budaya tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Internasional; d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk kegiatan Lomba Seni Musik; e. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni tradisional dan tata busana tradisional Bali; f. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan budi pekerti bagi para remaja; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 18 Bidang Pariwisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata berdasarkan kebijakan Dinas; b. merumuskan kebijakan operasional bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam tugas Pariwisata; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 12
g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 19 Seksi Perencanaan Pengembangan Produk Wisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Produk Wisata berdasarkan kebijakan dibidang Pariwisata; b. menyusun rencana pengembangan bidang Pariwisata baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek; c. menyusun program kerja bidang pariwisata sesuai dengan calender of event baik yang bersekala lokal, propinsi maupun nasional; d. menyusun rencana dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata; e. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan dan penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan kegiatan, penataan dan pengembangan obyek-obyek pariwisata; g. melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan atraksi wisata; h. menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akomodasi hotel, rumah makan beserta tenaga kerja; i. melaksanakan hubungan dan kerja sama dengan mitra kerja pariwisata; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perencanaan Pengembangan Produk Wisata, serta mencari alternatif pemecahannya; k. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
13
Pasal 20 Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata berdasarkan kebijakan dibidang Pariwisata; b. menyiapkan materi dan sarana untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata baik yang bersekala lokal, nasional maupun internasional; d. melaksanakan hubungan kerjasama antar media dan atau lembaga informasi baik elektronik maupun media cetak; e. mengadakan kerjasama dengan komponen pariwisata khususnya dibidang pemasaran; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VI PENUTUP
14
Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 606 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini akan diadakan pembahasan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 25 Juli 2006 BUPATI JEMBRANA, ttd
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 26 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd
I GDE SUINAYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 31
15
KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Tata Usaha
Sub-Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
Sub-Bagian Umum
Bidang Pendidikan
Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS
Seksi
Seksi Pemuda dan Olahraga
Seksi Pelestarian Seni Budaya
Seksi Perencanaan Pengembangan Produk Wisata
Seksi Pendidikan Menengah
Seksi
Seksi Pengembangan Seni Budaya
Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata
Pendidikan Dasar
PLS
Bidang Kebudayaan
Bidang Pariwisata
BUPATI JEMBRANA, ttd
I GEDE WINASA
