BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 339/HK/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI KABUPATEN KARANGASEM
^
TAHUN 2016 BUPATI KARANGASEM,
Menimbang: a. bahwa
dalam
upaya
peningkatan
kapasitas
dan
akuntabilitas oi^anisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
serta
mengakselerasi
peningkatan
pencapaian
pelayanan
sasaran,
publik,
maka
dan
instansi
pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada W
unit keija melalui upaya pembangunan Zona Integritas; b, bahwa dalam proses penetapan instansi pemerintah sebagai
percontohan pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, perlu dibentuk Tim Penilai IntemsJ dan Kelompok Keija Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Karangasem;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hioruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan Kelompok Keija Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Karangasem Tahun 2016;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomr 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dadam Wilayah Daerah-daersih
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang
Penyelenggara
Nomor
Negara
28
yang
Tahun
Bersih
1999
dan
tentang
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 4. Undang-Undang Nomor 5
Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negeira Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor
6, Tambahan
Lembeiran
Negara
Republik
2014
tentang
Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
^
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahim
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan
Presiden
Nomor
55
Tahun
2012
tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
An^aran
2016
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem Tahim 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 57); w
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: Membentuk Tim Penilai Internal dan Kelompok Keija Zona
Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Karangasem Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
: Tim Penilai Internal Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Kabupaten Karangasem Tahim 2016 mempunyai tugas : W
a. melakukan penilaian mandiri (self assessmentj terhadap
SKPD yang diusulkan oleh Kelompok Keija dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas korupsi; dan
b. melaporkan kepada Bupati tentang SKPD diusulkan
ke
Kementerian
yang
Pendayagunaan
akan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai SKPD berpredikat menuju wilayah bebas korupsi. KETIGA
: Kelompok Keija Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi mempunyai tugas :
a. melakukan identifikasi terhadap SKPD yang berpotensi
sebagai SKPD berpredikat menuju wilayah bebas korupsi; dan
b. mengusulkan
SKPD
yang
terpilih
untuk
penilaian mandiri, kepada Tim Penilai Internal.
dilakukan
KEEMPAT
; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dtetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
KELIMA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 1 Juni 2016 BUPATI I^RANGASEM,
/
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, di Denpasar. 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala
SKPD
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karangasem,
di
Amlapura.
4. Tim Penilai Internal zona integritas wilayah bebas korupsi Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kelompok
Kerja
zona
Karangasem, di Amlapura.
integritas
wilayah
bebas
korupsi
Kabupaten
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 339/HK/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN
KELOMPOK
INTEGRITAS WILAYAH
KERJA
ZONA
BEBAS KORUPSI
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 DAFTAR
SUSUNAN
KEANGGOTAAN
TIM
PENILAI
INTERNAL
ZONA
INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
Penasehat
Bupati Karangasem
Wakil Penasehat
Wakil Bupati Karangasem.
Penanggungjawab
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
Ketua
Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Karangasem.
Sekretaris
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
Anggota
1. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem.
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem.
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan. 4. Kepala BKD Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura. Staf Administrasi
Staf pada
Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten
Karangasem.
^BUPATI KARANGASEM,^
GUSTI AYU MAS SUMATRI
r 1
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 339/HK/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN
PENILAI
KELOMPOK
INTEGRITAS WILAYAH
INTERNAL
KERJA
ZONA
BEBAS
KORUPSI
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 Ketua
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
Wakil Ketua
Sekretaris
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Setda
Kabupaten
Karangasem. Sekretaris
Kapala
Bagian
Organisasi
Karangasem. Anggota
1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur I, 11 dan III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. 4. Sekretaris BKD Kabupaten Karangasem.
5. Kepala
Sub
Bagian
Tatalaksana
pada
Bagian
Organisasi Setda Kabupaten Karangasem. 6. Kepala
Sub
Bagian
Kelembagaan
pada Bagian
Organisasi Setda Kabupaten Karangasem. 7. Unsur
Staf
Teknis
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura. Staf Administrasi
Staf
pada
Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten
Karangasem.
I^UPATI ^RANGASEM, ^
A — I GUSTI AYU MAS SUMATRI
