WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR : 180/15/KEP/422.012/201 /KEP/422.012/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN HUKUM
WALIKOTA BATU, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
bahwa dalam rangka m meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan,, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan kepada Kelompok Kadarkum secara rutin dan terarah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu; bahwa berdasarkan erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Hukum;
: 1. Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2004
Republik
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa
kali,
terakhir
dengan
Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan tentang
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4578); 8. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01PR.08.10
Tahun
2007
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01PR.08.10
Tahun
2006
tentang
Pola
Penyuluhan
Hukum; 10. Peraturan
Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional
Kementrian Hukum dan HAM Nomor: PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
Hal 2 dari 5 halaman…
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun
2009
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8
Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Batu; 16. Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Pembentukan Tim Penyuluhan Hukum Kota Batu Tahun
2013
dengan
susunan
keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
: Tim
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun jadwal kegiatan dan materi yang akan disampaikan
dalam
Pembinaan
Kadarkum
dan
Penyuluhan Hukum; b. melaksanakan
kegiatan
Penyuluhan
Hukum
di
tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
Hal 3 dari 5 halaman…
c. melakukan pembinaan kepada Kelompok Kadarkum yang ada di Desa/Kelurahan secara kontinyu dan periodik; d. melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
Walikota. KETIGA
: Membebankan
biaya
sebagaimana
dimaksud
Keputusan
ini
pelaksanaan
pada
dalam Anggaran
tugas
Diktum
Tim
KEDUA
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 pada
kegiatan
Fasilitasi
Perundang-undangan Daerah
Kota
Bagian
Batu
Sosialisasi Hukum
dengan
Kode
Peraturan Sekretariat Rekening
1.20.0302.26.04.5.2.1.01. KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 02 Januari 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan
akan
dilakukan
perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 4 Januari 2013 WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Batu; 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
Hal 4 dari 5 halaman…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.012/2013 Tanggal : 4 Januari 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN HUKUM
No.
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1
2
3
1.
Pengarah
Walikota Batu.
2.
Penanggung jawab
Sekretaris Daerah Kota Batu.
3.
Koordinator
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
4.
Ketua
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu.
5.
Sekretaris
Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Batu.
6.
Anggota
6 (enam) Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Batu.
WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO
Hal 5 dari 5 halaman…