PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 300/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAICYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka memperlancar Program dan Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2015, maka perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang
Nomor
28
lahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ' Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
W
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Karangasem Nomor 4);
Lembaran
Daerah
Kabupaten
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
Daerah
Kabupaten
14.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada
Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013
tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 Nomor 53);
15.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
16.Keputusan Bupati Karangasem Nomor 176/HK/2013 tentang Persyaratan Administrasi Pembayaran Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Karangasem;
w
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
KEDUA
:
Membentuk Tim Pengadaan Tanah pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 dan bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem.
W
KETIGA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
4
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 April 2015
^BUPATI KARANGSEM W
^ IWAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 7. Pertinggal.
LAMPIE^AN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 300/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
TANAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
SUSUNAN TIM PENGADAAN TANAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 HONORARIUM NO.
JABATAN DALAM
JABATAN/NAMA/UNSUR
PER BULAN
TIM 1
Pengarah
Sekretaris Daerah
2
Wakil Pengarah Kuasa Pengguna
Asisten Ekonomi Pembangunan
Anggaran
Kabupaten Karangasem Kasubag Sosial Staf Bagian Kesra Staf Bagian Kesra
3 4
PPTK
Sekretaris Bendahara 5
Petugas Pelaksana Teknis
Kepala Bagian Kesra Setda
1. Unsur Bappeda Kabupaten
fRp) 175.000,00 175.000,00 175.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 135.000,00
Karangasem
2. Unsur Dinas PU Kabupaten
135.000,00
-
Karangasem
3. Unsur Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem
135.000,00
4. Unsur KP2T Kabupaten Karangasem
135.000,00
5. Unsur Bagian Perlengkapan
135.000,00
Setda Kabupaten Karangasem
6. Unsur Bagian Keuangan Setda
135.000,00
Kabupaten Karangasem
7. Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten
135.000,00
Karangasem
8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan
135.000,00
Setda Kabupaten Karangasem
9. Unsur Bagian Hukum dan HAM
135.000,00
Setda Kabupaten Karangasem 10 IJnsijr Kecamatan Karangasem 6
Petugas Pelaksana
1. Staf Bagian Kesra Gol. Ill
135.000,00 130.000,00
Administrasi
2. Staf Bagian Kesra Gol. II 3. Staf Bagian Kesra Gol. I
100.000,00 95.000,00
1 BUPATI KARANGASEM,
4
I WAYAN GEREDEG
