PENEGASAN BATAS DAERAH Pemangkat
Sambas JogoiBabang Entikong
SINGKAWANG S
6
Bengkayang
Badau
Putussibau
Ngabang
Mempawah
Sanggau
PONTIANAK
Sintang
Sekadau
Rasau Jaya
Na. Pinoh
Tl. Batang
Ketapang
Kendawangan
Disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan pada RAKER GUBERNUR KALBAR DENGAN PARA BUPATI, WALIKOTA DAN CAMAT SE- KALBAR Pontianak, 29 Januari 2010
LANDASAN KEBIJAKAN YANG MENJADI DASAR PENEGASAN BATAS DAERAH a. Undang-undang yang berlaku sebagai Lex Generalis adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan acuan dasar dan umum terkait segala hal mengenai pemerintahan daerah. b. Undang-undang yang berlaku sebagai Lex Specialis yaitu berbagai undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom. c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Prosedur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa. g. Kesepakatan antar daerah tentang batas (bila ada) dan dokumen terkait lainnya.
ARAH DAN TUJUAN PENEGASAN BATAS DAERAH ¾ Penetapan dan Penegasan Batas Daerah harus berpegang pada kerangka NKRI. ¾ Mengukuhkan pembentukan daerah, sebagai eksistensi institusi penyelenggara otonomi dan eksistensi letak (koordinat titik‐titik batas) serta cakupan wilayah (peta wilayah administrasi) yang jelas dan konkrit sebagai landasan legalitas. ¾ Menjadi pemisah antar daerah otonom dalam hal penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
Lanjutan ¾ Memberikan kepastian batas wilayah Kabupaten/ Kota dan Provinsi yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “Peta Batas” & tanda batas fisik di lapangan berupa pilar batas. ¾ Dimulai dari wilayah pemerintahan terendah dalam hal ini, batas wilayah Desa/Kelurahan, karena batas desa/Kelurahan sekaligus menjadi batas wilayah pemerintahan yang lebih tinggi yaitu batas Kecamatan, batas Kabupaten dan Kota, batas Provinsi dan batas Negara.
Lanjutan ¾ Mendukung dan memudahkan penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penataan ruang, perpajakan, kependudukan, potensi sumber daya, pelestarian lingkungan hidup, dan perimbangan fiskal daerah (DAU), dll
AZAS PENYUSUNAN MANAJEMEN STRATEGIS PENATAAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH • Berazaskan dalam kerangka NKRI. • Mengacu pada norma, pedoman, prosedur, standarisasi dan spesifikasi teknis. • Kesemangatan dalam penyelesaian masalah. • Menghormati hasil-hasil dari kesepakatan. • Pengelolaan data dan informasi geospasial yang terintegrasi dalam sistem georeferensi nasional, multi dimensi dan multi guna. • Personil yang memiliki otoritas • Menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi persyaratan. • Menghasilkan produk yang berkualitas dan digunakan sebagai data dasar bagi kegiatan teknis lainnya (penataan ruang dan sektor pembangunan lainnya).
BEBERAPA PRINSIP POKOK • Mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. • Berpedoman pada batas‐batas daerah tersebut di dalam undang‐undang pembentukan daerah. • Melalui tahap‐tahap yang harus disepakati bersama. • Dilakukan Oleh Tim Penegasan Batas (Pusat, Prov, Kab/Kota) • Penyelesaian perselisihan batas kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur; sedangkan penyelesaian perselisihan batas antar provinsi & antar kabupaten/kota yang berbeda provinsi difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. • Bersifat Concurent, jadi perlu dukungan dari APBN dan APBD.
MANFAAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI YG JELAS • MEMPERTEGAS CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI – CAKUPAN WILAYAH KEWENANGAN SUATU PEMERINTAHAN DAERAH. • EFISIENSI – EFEKTIVITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. • KEJELASAN LUAS WILAYAH • KEJELASAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • KEJELASAN DAFTAR PEMILIH (PEMILU, PILKADA) • KEJELASAN ADMINISTRASI PERTANAHAN • KEJELASAN PERIJINAN PENGELOLAAN SDA • MENGHINDARI OVERLAPPING PENGATURAN TATA RUANG DAERAH
TATA CARA PENEGASAN BATAS DAERAH PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006 Tahapan Penegasan Batas Daerah di darat :
9Penelitian dokumen 9 Pelacakan batas 9Pemasangan pilar batas 9 Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas 9 Pembuatan peta batas Tahapan Penegasan Batas Daerah di laut :
9Penelitian dokumen 9 Pelacakan batas 9Pemasangan pilar di titik acuan 9Penentuan titik awal dan garis dasar 9 Pengukuran dan penentuan batas 9 Pembuatan peta batas
Tim Penegasan Batas Provinsi Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah berfungsi sebagai pengarah & pengendali penetapan & penegasan batas daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Gubernur dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. I.
Tim Penegasan Batas Kabupaten / Kota Bupati/Walikota adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan penetapan & penegasan batas wilayah Desa. Untuk melaksanakan tugasnya Bupati/Walikota menetapkan Tim Pelaksanaan/ Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait, diantaranya Camat. II.
Tim Desa Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD menetapkan Tim Desa yang anggotanya berasal dari unsur-unsur Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Pemuka Masyarakat, Kader Pembangunan/Kader Pemberdayaan Masyarakat III.
Peran Aktif CAMAT 1.
Selaku perangkat daerah, Camat adalah pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
2.
Berkenaan dengan penegasan batas wilayah desa/kelurahan dan kecamatan, peran aktif pemerintah kecamatan perlu dioptimalkan.
3.
Hal itu terkait dengan kewenangan Camat yang bersifat umum, yakni menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan & pembangunan serta kemasyarakatan. Dengan demikian, Camat berbeda dengan lembaga/dinas daerah yg bersifat spesifik.
PELAKSANAAN TUGAS CAMAT TUGAS CAMAT ATRIBUTIF a. Mengoordinasikan keg pemberdy masy. b. Mengoordinasikan upy penyeleng trantibum. c. Mengoord penerapan & gak PerUU. d. Mengoord Pemeliharaan pras & fasl plyn umum. e. Mengoord penyeleng keg PEM di tk kec. f. Membina penyeleng PEMDES/PEMKEL. g. Melaks plyn masy yg mnjd ruang lingkup tgs & yg blm dpt dilaks PEMDES/PEMKEL.
DELEGATIF a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi;
TUGAS LAIN Disesuaikan dengan penugasan Bupati/ Walikota
d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
Berperan/tdk Kec sangat tergantung pd political will Bup/Walikot utk mendelagasikan kewenangannya kepada Camat.
TUGAS, FUNGSI SERTA KEWENANGAN CAMAT 1. Keputusan MDN Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, urusan yang menjadi kewenangan Camat meliputi: a. b. c. d. e.
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Pemerintahan. Pembangunan dan Ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan. Sosial dan Kesejahteraan. Pertanahan.
2. Pasal 23 PP No 19 Tahun 2008, Organisasi Kecamatan terdiri: Sekretaris, paling banyak lima seksi dan tiga seksi harus ada meliputi: a. Seksi Tata Pemerintahan. b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sedangkan dua seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
3.
Kewenangan Bupati/Walikota yang perlu didelegasikan kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
PENATAAN BATAS DAN MASALAH BTS WILAYAH DAERAH
-Ekonomi -Polhukum
Alokasi
Penetapan
Administrasi/ -Sosial Pengelolaan -Budaya
Penegasan
-Ling Hidup Pasal 4, …, 18, 33(3) UUD1945 Pasal 4 UU No.32/2004?? Pasal 6(1) UU ttg Pembentukan Daerah
Keputusan Politik
SS.03.09.07
PP 78/07
-Hankam
PERMENDAGRI
Konflik Batas Daerah Pasal 18 UU No.32/2004 Pasal 6(2) UU ttg Pembentukan Daerah
Pasal 6(3) UU ttg Pembentukan Daerah
Peta Lampiran UU
PerMenDagri
Kebijakan Publik
Survei dan Pemetaan
UU No.26/2007 PP No.38/2007 Berbagai PerUU Sektoral
TPBD: Pusat Prov Kab/kota
Pelayanan Publik KesRakyat Prov Kab/kota
PerDa MONEV
PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH UU PEMBENTUKAN DAERAH
UU 32 /2004
KAB./KOTA PSL. 4 (2)
PENEGASAN BATAS WILAYAH SCR PASTI DI LAP.
LANGKAH: • LACAK BATAS • UKUR & TENTUKAN POSISI PILAR BTS • PEMASANGAN PILAR BTS • PEMBUATAN PETA BTS • LIT. DOKUMEN
PEDOMAN PERMENDAGRI NO. 1 TH. 2006
PERMENDAGRI PENEGASAN BATAS KAB. A- KAB. B KOTA C-KAB. B BERITA ACARA
CAKUPAN WILAYAH & BATAS
PSL 7 (2,3) PERUBAHAN BATAS,
PERUBAHAN NAMA, PEMBERIAN NAMA RUPA BUMI PEMINDAHAN IBUKOTA,
KEC.
DITETAPKAN DG DESAS/KELS
PRINSIP:
- KERJASAMA - ASPEK YURIDIS & TEKNIS - DILAKUKAN OLEH KAB/KOTA YBS - ATAS DASAR KESEPAKATAN - FASILITASI OLEH PROVINSI - VERIFIKASI OLEH TPBD PUSAT - PENETAPAN OLEH MENDAGRI
PERSELISIHAN;
ANTAR KAB/KOTA DLM 1 PROV. – GUBERNUR ANTAR PROVINSI - MENDAGRI
PP
PENEGASAN BATAS KESELURUHAN
PERUBAHAN BATAS
DIMENSI BATAS ANTAR DAERAH
PERMENDAGRI
PENEGASAN BATAS KESELURUHAN, ADA SEGMENT BERMASALAH
PP
PENENTUAN SUATU AREA MASUK CAKUPAN WILAYAH ADMIN
SRT MENDAGRI
PRINSIP‐PRINSIP PENENTUAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
BATAS ALAM AS SUNGAI
P.02
Kec : Sungai Ambawang Kab.: Kubu Raya
Kec : Pontianak Timur Kota : Kota Pontianak
Keterangan : : Garis batas menurut UU No. 35 th.2007
Perusahaan H. Jalil AR
BATAS ALAM Watershed (garis pemisah air) • Garis Batas menghubungkan antara gunung • Garis Batas tidak boleh memo tong sungai • Garis Batas yang digunakan adalah garis pemisah air yang terpendek, contoh : Gunung A – Q – Gunung B
BATAS ALAM Danau • Garis Batas menghubungkan anta ra pilar batas P1 dan P2 • Atau Garis Batas menghubungkan pilar batas P1 – garis pantai – P2 • P1 dan P2 adalah pilar batas yang dipasang pada perpotongan garis batas dengan garis pantai • Garis pantai adalah tanda pemisah antara air dan daratan pada pasang tersurut
BATAS BUATAN As Jalan • Garis Batas adalah as jalan, membagi lebar jalan sama panjang • P1 dan P2 adalah pilar batas awal/akhir garis batas dengan jalan • Dari D1, D2 dan D3 ( pilar kontrol batas ) dan diukur jarak ke perpotongan garis batas, serta arahnya (asimut).
CARA MENEMPATKAN PILAR BATAS PADA BATAS WILAYAH (dilihat dari atas)
Keterangan : Pilar
PENETAPAN BATAS DAERAH MELALUI AJUDIKASI DI ATAS PETA (KARTOMETRIK) Batas antar daerah yg disepakati, dibuatkan daftar koordinat dan ilustrasi / deskripsinya Batas yg belum disepakati, perlu dilakukan pelacakan di lapangan serta dibuatkan berita acara
BEBERAPA ASPEK MUNCULNYA SENGKETA BATAS ¾ ASPEK YURIDIS
: Tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undangundang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta; ketidak sinkronan bunyi pasal dengan peta undang-undang; ketidak sinkronan undang-undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.
¾ ASPEK EKONOMI
: Perebutan sumber daya ekonomi (SDA, kawasan niaga, perkebunan, potensi PAD).
¾ ASPEK KULTURAL : Isu terpisahnya etnis atau sub etnis. ¾ ASPEK POLITIK
: Berkaitan dengan sumber daya politik, seperti jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggota DPRD/KDH.
¾ ASPEK SOSIAL
: Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik di masa lalu, isu penduduk asli – pendatang.
¾ ASPEK PEMERINTAHAN
: Adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pemerintahan, isu ingin bergabung ke daerah tetangga
Contoh permasalahan dari aspek yuridis
Peta Wilayah Kabupaten Kuburaya (lampiran UU NO.35 TH 2007)
ASPEK TEKNIS, DATA GEOSPASIAL: • Nama Daerah; Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan nama Pulau • Nama Ibukota • Batas Wilayah • Luas Wilayah • Sistem georeferensi • Daftar koordinat • Skala peta • Orientasi /arah • Obyek dan tononim rupabumi lainya
ASPEK LEGAL: • Persetujuan DPRD KAB./KOTA & Bupati • Diketahui Gubernur • Disahkan Mendagri
Dalam UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 198 : 1)
Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(Dalam hal ini adalah perselisihan dalam penegasan batas daerah) 2)
3)
penyelenggaraan fungsi
Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antar provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat final.
Pasal 20
Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
HARAPAN : ¾ Penegasan
Batas
harus
segera
diselesaikan/
dituntaskan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang besar dikemudian hari. ¾ Selesaikan cakupan wilayah administrasi dengan sikap kenegarawanan. ¾ Tetap junjung tinggi supremasi hukum. ¾ Lakukan pelacakan batas desa-desa yang masuk dalam kecamatan-kecamatan yang berbatasan. ¾ Gunakan mekanisme tata pemerintahan yang ada guna mengoptimalkan tugas Tim Penegasan Batas Daerah. ¾ Dihimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menganggarkan
dukungan
pendanaan
memadai untuk penegasan batas daerah.
yang
INFORMASI : Program Ditjen PUM Depdagri I.Penegasan Batas Daerah ¾Pemerintah Pusat Cq. Ditjen PUM akan melaksanakan penegasan batas daerah antar Provinsi, Kabupaten / Kota. Untuk Tahun 2010 difokuskan pada 5 Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalbar. Surat penegasan mengenai hal ini akan disampaikan menyusul. ¾Untuk kelancaran pelaksanaannya, dimintakan dukungan Pemda Kabupaten, untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan tersebut, antara lain dokumen batas dan sebagainya, termasuk kesiapan dukungan dana pendampingan melalui APBD Kabupaten masing-masing.
II. Penamaan Rupa Bumi (Toponimi) 1. ₋
2. ₋ ₋ 3.
Pembinaan dan Pembakuan nama unsur buatan manusia (wilayah administrasi) Tahun 2009-2011, meliputi : Kantor Gubernur, Kantor Bupati/Walikota, Kantor Camat hingga Kantor Desa/Kelurahan Tahun 2010 ; (Permintaan laporan hasil inventarisasi dan pendataan dimaksud, telah disampaikan melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125.1/2003/Pem-C tanggal 1 Juli 2009) ₋ Infrastruktur (gedung, jalan, waduk, dll) Tahun 2011; Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi unsur alami (Physical Featurer) Tahun 2012-2014, meliputi : Unsur fisik darat ( gunung , bukit, lembah, sungai, danau, rawa dsb) Tahun 2012 ; Unsur fisik laut (selat, tanjung, teluk, palung, dll) Tahun 2013; Pembinaan dan Pembakuan nama rupabumi unsur buatan (Man made features) Tahun 2015-2017, antara lain : perumahan, real estate, bandara, pelabuhan bendungan, pusat konservasi .
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
