HARMEN BATUBARA
Penetapan dan Penegasan Batas Negara
Penerbit Wilayahperbatasan.com
Penetapan dan Penegasan Batas Negara
Oleh: Harmen Batubara Copyright © 2015 by Harmen Batubara
Penerbit Wilayahperbatasan.com Jl Riung Mungpulung Raya No 15 Riung Bandung Telepon 022-7565012 Bandung 40295
[email protected] @ Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang All Right Reserved 2
Kata Pengantar Indonesia sebuah negara benua maritim. Hamparan lautnya yang luas, terdiri dari belasan ribu pulau dengan panjang pantai 81 ribu km. Secara geografis Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan poros maritimnya menghubungkan dua benua (AsiaAustralia) dan dua samudra ( Hindia dan Pasifik) jaringan jantung perdagangan di belahan dunia timur. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara sahabat yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTimor Leste. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia. Karena itu tidak diragukan lagi Garis Batas Negara mempunyai arti penting dalam pembangunan kedau latan negara. Kita Perlu Tahu Bagaimana Batas ditegas kan. Wilayah 3
perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Penyelesaian masalah perbatasan merupakan amanat dan kewajiban institusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI. Penyelesaian masalah penegasan perbatasan akan menciptakan kepastian hukum tentang wilayah dan pada gilirannya akan memberikan kepenegasan an dan kepastian batas wilayah NKRI. Penyelesaian masalah perbatasan akan menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah NKRI oleh aparat pertahanan negara dan aparat penegak hukum nasional. Namun demikian bisa dipahami, penyelesaian penegasan batas wilayah RI dengan negara tetangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena penga ruh berbagai faktor, antara lain: Kepentingan nasional masing- masing negara; dinamika politik dalam negeri masing-masing negara; 4
aspek-aspek teknis dalam menetapkan klaim batas wilayah; perundingan yang memakan waktu panjang karena menyangkut hal prinsip kepastian batas wilayah negara; dinamika tim perunding yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan proses ratifikasi internal masingmasing negara. Selama ini yang dianggap jadi kendala adalah adanya keterbatasan sinergitas antara instansi penegasan batas itu sendiri yang pada intinya bersumber pada lemahnya koordinasi, yang pada dasarnya mencerminkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang mengawaki permasalahan ini. Meskipun sudah ada BNPP dan besarnya dinamika yang tumbuh dalam pengelolaan pemerintahan di negara kita, untuk mentrasfer berbagai kewenangan yang ada dipemerintahan pusat ke dearah, dan meski sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya jajaran Kementerian dari para stake holder penegasan batas meski sudah melakukan penyesuasian, tetapi pada persoalan intinya masih tetap dengan pola lama. Akibatnya adalah tidak adanya suatu program kerja penegasan batas yang bersinergi secara nasional yang bisa dihasilkan oleh para stake holder penegasan batas yang selama ini telah melakukan pekerjaan itu sampai 30 tahun lebih. Nyatanya negara kita belum punya Grand Design tentang penyelesaian Penegasan Batas Negara kita 5
secara keseluruhan. Tidak adanyanya grand design penyelesaian Penegasan Batas, maka secara tidak langsung hal seperti itu memperlihatkan tidak adanya program kerja yang jelas terkait penyelesaian Penegasan Batas ini. Padahal salah satu ancaman yang paling realistik yang dikemukakan Kementerian Pertahanan adalah prihal konflik yang diakibatkan persoalan penegasan batas yang tidak jelas atau belum selesai. Kenyataan seperti ini sesungguhnya sudah dipahami sejak lama. Ada hal menarik dalam konstek penegasan batas ini, meski perubahan politik sudah ada dan UUnya juga sudah dibuat, tetapi dinamika perubahan itu tidak pernah menyentuh K/L yang menangani penegasan batasnya, anehnya meski Tupoksinya sudah ada perubahan tetapi yang menangani Penegasan Batas tetap seperti semula dengan dukungan anggaran yang ”tidak jelas”. Hal seperti ini bisa dilihat mulai sejak awal dari perubahan organisasi Pankorwilhan ke Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 90 an, yang berubah hanya sebatas induk organisasinya saja, sementara sub-sub organisasinya tetap berjalan, dan bahkan tetap meneruskan kebijakan yang ada. Hal seperti itu terjadi juga dengan BNPP. Ada kesan perubahan dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi mereka yang melakukan perubahan itu sendiri terkesan lebih mementingkan kepentingan sektoral terkait Tagas Batas itu sendiri. Selama ini K/L yang jadi penyelenggara penegasan batas adalah Bakosurtanal (BIG), Ditjen PUM Kemdagri, 6
Kemenhan, Kemenlu, Kemmen Hub,Pemda Terkait daerah Batas, Direktorat Topografi AD, DishidrosAl, Ditwilhan Kemhan, Lapan; BPN, Kehutanan, KemmenPU, Kementerian Daerah Tertinggal dll sesuai dinamika. Sebenarnya di K/L itulah para anggota survei dan pemetaan bekerja secara formal, tetapi lalu menyatu dalam Pokja-Pokja Penegasan Batas. Selama ini Pokja Penegasan Batas itu merupakan kepanitiaan, maka pergantian personil dari K/L Survei dan pemetaan tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja Pokja Penegasan Batas, terlebih lagi kalau yang dikirimkan itu sama sekali awam dengan perbatasan. Selama ini yang terjadi ya hal-hal seperti itu. Yang membuat kita prihatin, hal seperti itu masih terjadi meski sudah UU No 43 Tahun 2011 dan sudah ada BNPP tahun 2012. Yang juga cukup memprihatinkan adalah tidak adanya wadah yang menyatukan antara kepanitiaan antara Organisasi penegasan batas darat dan laut. Bisa dibayangkan betapa memprihatinkannya sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi para ahli yang dipercaya untuk penegasan batasnya tidak saling mengetahui antara personil penegasan batas darat dan batas laut. Padahal kaitannya sangat erat, sebab di ujung batas darat masih ada batas laut. Masih ingat Pulau Sipadan dan Ligitan? Kepemilikan kedua pulau itu ditentukan tanpa punya kaitan dengan perbatasan kedua negara di pulau Sebatik Kalimantan Utara. Padahal secara “bodon” saja, cara sederhana menetukan kepemilikan 7
kedua pulau itu ya berdasarkan batas darat yang ada di pulau Sebatik. Tetapi Malaysia berhasil menggiring Indonesia agar tidak memperhitungkannya ( termasuk dengan status batas negara di pulau sebatik sebagai salah satu OBP) dengan batas darat tersebut. Kini masalah Ambalat kembali mengemuka, padahal secara sederhana kata kuncinya adalah jangan melakukan penegasan batas di laut tanpa mengaitkannya dengan perbatasan darat. Ingat itu. Jangan lagi kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali. Penulis sangat berterima kasih atas dorongan dari para sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi jelas tanpa mereka buku ini tidak akan sampai ke tangan anda. Selamat membaca. Menegaskan Kedaulatan Negara Secara geografis Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang poros maritimnya menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra ( Hindia dan Pasifik) jaringan jantung perdagangan di belahan dunia timur. Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara sahabat yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus. 8
Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia. Karena itu tidak diragukan lagi Garis Batas Negara mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara. Kita Perlu Tahu Bagaimana Batas Di Penegasan kan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempunyi keterkaitan yang saling memengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta 9
merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulaupulau terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakat masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan. Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya 10
memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda. Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif, mulai Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor. Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memperlengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagunakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancamanan. Kalaupun selama ini yang terlihat sektor pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri; misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan 11
umumnya tidak ada yang berjalan secara efektip dan petugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh. Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan missi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks. Belum tuntasnya penegasan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitif yang sulit dikompromikan. Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persolan batas di Laut China Selatan. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu 12
hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan melibatkan seluruh stake holder terkait. Nilai Strategis Wilayah dan Garis Perbatasan Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Keterpurukan ekonomi, gejolak politik domestik terganggunya keamanan dan semakin tajamnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat telah memicu konflik komunal, banyak di pengaruhi oleh kecenderungan lingkungan strategis secara signifikan. Kondisi tersebut senantiasa 13
berubah dengan cepat dan penuh ketidak pastian, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan nasional yang pada dasarnya menjadi tumpuan bagi kelangsungan pembangunan di semua aspek kehidupan nasional. Pada tingkat global, perkembangan demokrasi menjadi indikator penting dan universal dalam mengontrol kehidupan politik negara-negara berkembang, sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran kemanusiaan (HAM) dan mendorong upaya perdamaian global. Dengan semakin besarnya peran PBB dan masuknya Indonesia dalam jajaran Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB serta jadi kelompok G-20, membuka peluang bagi upaya baru dan revitalisasi PBB dalam mengatasi sejumlah komflik di berbagai kawasannya khususnya di negara berkembang di kawasan Asia tenggara dan Asia Timur. Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk terorisme dapat di atasi secara signifikan dan tergolong mengalami kemajuan, sehingga 14
dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung memper tahankan stabilitas di kawasan. Sedangkan pada tingkat nasional, perkembangan demokrasi mengalami kemajuan pesat dan masyarakat mulai semakin dewasa dalam menentukan sikap politiknya, sehingga melahirkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan pembangunan ekonomi dan keamanan serta pemeliharaan lingkungan berkaitan dengan terjadinyanya berbagai krisis dan bencana alam. Tersedianya cadangan dan potensi sumberdaya nasional yang memadai, dapat diolah dan di dayagunakan sedemikian rupa dalam rangka kepentingan terseleng garanya pembangunan nasional dan pertaha nan negara di masa depan. Kerjasama Antar Negara Asean Belum oftimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singgapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area. 15
Pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namum demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir. Ini disebabkan karena berkembangnya kawasan perbatasan sangat lamban karena kurangnya pemahaman dan realitas kawasan perbatasan yang kian berkembang. Kalau wilayah perbatasannya sudah maju tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum di laksanakan secara oftimal. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing teruitama dari Thailand dan philipina yg melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin karena ketidak tahuan batas laut antara kedua negara. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah di curi selama ini merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Semua itu dan dalam rangka memelihara, membangun dan memperkuat keutuhan wilayah Negara, mening katkan kesejahteraan masyarakat maka sudah selayak nya kita 16
dapat mempercepat penyelesaian penegasan perbatasan negara secara benar. Dengan mengetahui batas yang benar maka barulah bisa untuk lebih memperhatikan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa menghubungkan wilayah NKRI dengan dunia luar. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh penetapan dan penegasan wilayah negara yang terkait penetapan dan penegasan perbatasan mulai dari teori berawal mulai dari munculnya perbatasan yang di representasikan garis batas, tugu-tugu batas, pos-pos lintas batas serta berbagai asesori perbatasan lainnya seperti jalan raya, jalan inspeksi, jalan tikus, Papan Nama, Gapura dan sosok atau Beacon. Tentu saja Buku ini masih jauh dari sempurna namun demikian akan terus diupayakan agar dapat menampilkan realitas maupun semangat yang menyertai penegasan batas di perbatasan. Diyakini materi dan penyajian dalam penulisan buku terkait penetapan dan penegasan perbatasan ini masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Karena itu masih diperlukan bantuan para pihak khususnya pemerintah daerah, Kodam perbatasan, instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut serta memberikan dan melengkapi berbagai informasi yang telah ada. Sebagai akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku penetapan dan penegasan Wilayah Perbatasan ini sehingga bisa sampai ketangan anda. 17
Salam Perbatasan, Harmen Batubara
Daftar Isi halaman Kata Pengantar 3 Salam Dari Perbatasan 10 Konteks Strategis Wilayah dan Garis Perbatasan 15 Kerjasama Antar Negara 18 BAB I GARIS PERBATASAN 25 1.1 Latar Belakang 25 1.2 Yang Ingin Disampaikan Dengan Buku ini 36 1.3 Untuk Siapa Buku ini Di Tulis? 40 1.4 Kenapa Buku Ini Saya Tulis? 49 1.5 Sistimatika Penulisan. 55 1.6 Pengertian-pengertian 55 1.7 Daftar Pustaka 62 BAB II Penetapan Garis Batas Negara 65 2.1 Dasar Hukum Penetapan Batas NKRI 65 2.2 Penetapan Garis Batas Laut Indonesia Dengan Negara Tetangga 87 2.3 Penetapan Garis Batas Darat Indonesia Dengan Negara Tetangga 92 2.3.1 Penetapan Garis Batas Darat Republik Indonesia – Malaysia 95 2.3.2 Penetapan Garis Batas Darat Republik Indonesia-Papua New 18
Guinea 2.3.3 Penetapan Garis Batas Darat Republik Indonesia-Timor Leste BAB III Penegasan Garis Batas Darat Negara 3.1 Penegasan Garis Batas Darat Republik Indonesia –Malaysia 3.1.1 Metode Penegasan Batas Darat 3.1.2 Hasil Survei Bersama 3.1.3 Sepenggal Kisah Penegasan Batas Di Gunung Jagoi 3.2 Penegasan Batas Republik Indonesia(RI)-Papua New Guinea(PNG) 3.2.1 Datum Perbatasan RI-PNG. 3.2.2 Teknik Metode Pengukuran Tugu MM 3.2.3 Hasil Survei Penegasan Batas 3.2.4 Sepenggal Kisah Penegasan Perbatasan RI-PNG 3.3 Penegasan Batas Republik Indonesia-Timor Leste Bab IV Penegasan Garis Batas Laut Negara 4.1 Tim Penegasan Batas Laut. 4.2 Wilayah laut Indonesia 4.3 Pembagian Zona Laut Indonesia 4.4 Permasalahan Laut Indonesia 4.4.1 Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 4.4.2 Batas Laut Teritorial (BLT) 4.4.3 Batas Landas Kontinen (BLK)
117 129 133 133 140 146 149 155 162 166 177 185 193 204 204 207 219 224 227 230 232 19
4.4.4 Permasalahan Laut Sulawesi Blok Ambalat 4.5 Perbatasan Laut Indonesia BAB V Permasalahan Garis Batas Dan Isu Perbatasan 5.1 Permasalahan Garis Batas Republik Indonesia-Malaysia 5.2 Yang Jadi Isu Perbatasan 5.2.1 Masalah Tanjung Datu 5.2.2 Masalah Blok Ambalat di Laut Sulawesi 5.3 Permasalahan Batas Indonesia – Papua New Guinea 5.3.1 Warasmol Isu Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea 5.4 Permasalahan Batas IndonesiaTimor Leste Lampiran-1 : Traktat Garis Perbatasan Indonesia-Malaysia Lampiran - 2 : Roh atau Esensi Traktat Penetapan Garis Batas RIMalaysia
20
237 244 271 271 285 285 302 310 313 316 321 348
