BAB III TAHAPAN KEGIATAN PENETAPAN BATAS LAUT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pekerjaan penetapan dan penegasan batas daerah di laut akan mencakup dua kegiatan utama yaitu penetapan batas daerah secara kartometrik di peta serta penegasan batas melalui survei di lapangan. Masing-masing kegiatan tersebut akan terdiri dari beberapa tahapan yang secara umum ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kegiatan
Tahapan 1. Penyiapan data dan dokumen pendukung. 2. Penentuan peta dasar yang akan digunakan.
Penetapan batas daerah secara kartometrik di peta
Penegasan batas melalui survei di lapangan
3. Penentuan titik awal dan garis dasar 4. Penarikan garis batas daerah di atas peta. 5. Penyajian peta dan daftar koordinat titik batas wilayah laut daerah. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyiapan dokumen. Pelacakan batas. Pemasangan pilar di titik acuan. Penentuan garis pantai, titik awal dan garis dasar. Pengukuran batas. Pembuatan peta batas.
Dalam tugas akhir ini, batasan masalahnya adalah melakukan penetapan batas laut daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan software AutoDesk Map 2004, dan sebagai software pendukung digunakan Global Mapper 8 (untuk membuka dan mengkonversi data) serta ArcGIS 9.2 (untuk layout peta batas daerah).
23
Dalam pembuatan peta batas daerah di laut dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :
3.1
Penyiapan Data dan Dokumen Pendukung
Data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penentuan batas di laut antara lain : 1.
Undang-Undang Pembentukan Daerah. Undang-Undang Pembentukan Daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam tugas akhir ini adalah : - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. - Undang-Undang Republik Indonesia No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. - UNCLOS 1982.
2.
Dokumen sejarah dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah batas di daerah tersebut. •
Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur
Seperti halnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang didominasi oleh kepulauan, tiga pulau utama di NTT adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat. Sedangkan pulau-pulau lain diantaranya adalah Pulau Adonara, Alor, Babi, Besar, Bidadari, Dana, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palue, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote (pulau terselatan di Indonesia), Sawu, Semau, Solor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.
24
Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang lazim disebut Nusa FLOBAMORA adalah daerah kepulauan yang terdiri dari : o 566 buah pulau (42 buah berpenghuni, 524 buah masih belum
dijamah). Diantara 246 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (karena itu disebut sebagai Nusa FLOBAMORA).
Gambar 3.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur [www.skyscrapercity.com]
o Terdapat 20 Pemerintahan Kabupaten / Kota : 1.
Kabupaten Alor
2.
Kabupaten Belu
3.
Kabupaten Ende
4.
Kabupaten Flores Timur
5.
Kabupaten Kupang
6.
Kabupaten Lembata
7.
Kabupaten Manggarai
8.
Kabupaten Manggarai Barat
9.
Kabupaten Manggarai Timur
10. Kabupaten Nagekeo 11. Kabupaten Ngada 12. Kabupaten Rote Ndao
25
13. Kabupaten Sikka 14. Kabupaten Sumba Barat 15. Kabupaten Sumba Barat Daya 16. Kabupaten Sumba Tengah 17. Kabupaten Sumba Timur 18. Kabupaten Timor Tengah Selatan 19. Kabupaten Timor Tengah Utara 20. Kota Kupang o Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8° -
12° LS dan 118°- 125° BT. Dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, selatan dengan Samudera Hindia dan Laut Timor, sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan Provinsi Maluku. •
Dokumen Lain yang Berkaitan dengan Masalah Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penarikan garis batas darat negara Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang dilaksanakan tim teknis kedua negara yang menghasilkan 907 titik koordinat pada akhir tahun 2007, dinilai belum sesuai amanat Traktat atau Treaty 1904. Dasar hukum penarikan garis batas RI dan RDTL yang disepakati adalah Treaty 1904 serta Arbitrase (PCA) tahun 1914. Traktat atau Treaty 1904 merupakan perjanjian antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan Portugis tentang batas wilayah NTT dan Timor Timur.
Acuan hukum itu dipergunakan, mengingat NTT merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, dan Timor Timur adalah daerah bekas jajahan Portugis.
Dalam proses identifikasi keadaan fisik di lapangan, baik sungai maupun bukit atau gunung digunakan peta rupa bumi dan peta topografi.
26
Garis batas darat yang diuraikan dalam Treaty 1904 sebagian besar atau sebanyak 70 persen garis batas merupakan thalweg (batas alam seperti jurang dan bukit atau gunung), sisanya merupakan watershed (batas air).
Karakteristik garis batas dalam Treaty 1904 dengan 70 persen merupakan thalweg, membuat tim teknis kedua negara kesulitan mengidentifikasi dan merekonstruksi garis batas sesuai keadaan sebenarnya, sehingga bersepakat untuk menggantikan dengan metode median line sungai dan straight line (batas mengikuti punggung bukit atau gunung).
Selain batas darat dengan Timor Leste belum didapatkan kesepakatan bersama, garis batas laut antara Indonesia (diwakili dengan NTT) dan Timor Leste kesepakatannya juga belum dilakukan.
Masalah perbatasan menunjukkan betapa urgensinya tentang penetapan batas wilayah suatu negara secara defenitif yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan nasional, terlebih lagi bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sebagian besar batas wilayahnya terdiri atas perairan yang tunduk pada pengaturan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional dan sisanya berupa batas wilayah daratan dengan negara-negara tetangganya.
3.
Titik sekutu batas daerah di darat yang berada di tepi pantai. Apabila ditemukan titik sekutu, maka ke arah pantai ditentukan titik awal.
3.2
Penentuan Peta Dasar yang Akan Digunakan
Peta dasar yang digunakan untuk memplot garis-garis batas wilayah daerah laut secara kartometrik sebaiknya mempunyai sistem yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan peta dasar yang sistemnya berbeda-beda oleh setiap
27
daerah akan sangat memungkinkan timbulnya konflik batas antara daerah-daerah yang berbatasan. Dalam hal ini harus ada standarisasi secara nasional untuk datum geodetik, elipsoid referensi, sistem proyeksi serta skala bagi peta dasar yang akan digunakan untuk penetapan batas daerah.
Pada tahap ini, peta dasar yang akan digunakan, ditentukan sebagai dasar penetapan batas. Peta dasar yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Peta Rupa Bumi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:25.000 (peta ini diperoleh dari BAKOSURTANAL) dan untuk visualisasinya digunakan data SRTM resolusi 90 m dan data ETOPO resolusi 2’ yang diperoleh dengan mendownload dari internet. Bentuk peta rupa bumi digital tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.
Data SRTM digunakan sebagai visualisasi karena menampilkan data ketinggian. Sementara data ETOPO dapat menampilkan kedalaman dan ketinggian walaupun dengan ketelitian yang rendah. Ketiga data tersebut di kompilasi untuk mendapatkan tampilan Peta Batas Daerah yang baik.
Batas Provinsi
Batas Negara
Batas Teritorial
Gambar 3.2. Peta Rupa Bumi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pada peta rupa bumi digital tersebut, tidak ditampilkan data garis air rendah, namun karena output peta yang akan dihasilkan memiliki skala 1 : 500.000, maka
28
walaupun acuannya bukan garis air rendah dapat diasumsikan sebagai garis air rendah karena masih masuk ketelitian peta yang sebesar 0,5 mm.
3.3
Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar
Setelah peta dasar didapatkan, maka dilakukan kegiatan untuk menentukan titik awal dan garis dasar yang dilakukan dengan software AutoDesk Map 2004.
Kegiatannya sebagai berikut : 1. Menentukan cakupan daerah. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Untuk penentuan garis batas laut daerah berdasarkan penarikan 12 mil laut dari garis dasar normal, secara praktis garis dasar normal tersebut mengikuti bentuk garis air rendah (jadi harus memperhatikan bentuk garis pantainya).
Kemudian untuk penentuan garis batas laut daerah yang didominasi garis dasar lurus, dilakukan dengan memperhatikan garis air rendah, khususnya pada ujung-ujung atau tanjung serta titik batas sekutu di daerah pantai, pelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus (yang menghubungkan titik-titik awal yang menonjol di pantai) dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut.
Sedangkan
untuk
penarikan
garis
dasar
kepulauan
harus
memperhatikan konfigurasi pulau-pulau agar dapat menutup sebagian atau seluruh daerah kepulauan.
2.
Menentukan titik awal pada titik terluar di suatu daerah. Selain titik awal yang menonjol di pantai (salient point), juga dipilih titik sekutu dua provinsi yang berdampingan dan titik-titik terluar pulau-pulau kecil yang berjarak kurang dari ataupun lebih dari 12 mil laut dari pulau utama (main island).
29
3.
Dari titik-titik awal yang diperoleh selanjutnya ditentukan garis dasar. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, garis dasar yang ditentukan adalah garis dasar normal. Sementara berdasarkan PerMendagri No. 1 Tahun 2006 garis dasar ditentukan dengan menarik garis lurus antara dua titik awal yang berjarak tidak lebih dari dua belas mil laut (dapat dilihat contohnya pada Gambar 3.3), dan jika tidak memungkinkan ditentukan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai (berdasarkan PerMendagri 1 Tahun 2006). Sedang berdasarkan implementasi UNCLOS 1982 juga ditentukan garis dasar kepulauan (ketentuan penarikan garis dasar kepulauan dapat dilihat pada Bab 2.5.) untuk mendapatkan luas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Titik Awal
Kabupaten Alor
Garis Dasar Lurus
Garis Dasar Normal
Gambar 3.3 Penarikan Garis Dasar dari Titik Awal
3.4
Penarikan Garis Batas Daerah di Atas Peta
Kegiatan ini juga masih menggunakan software Autodesk Map 2004 untuk menarik garis batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
30
1.
Setelah garis dasar diperoleh (setelah melakukan proses pada Bab 3.3), kemudian dilakukan penarikan garis dasar tersebut untuk mendapatkan garis batas dengan fasilitas buffer pada AutoDesk Map 2004.
Berikut pada Gambar 3.4 disajikan bentuk penarikan garis batas berdasarkan garis dasar normal (mengikuti bentuk garis air rendah) : Selayar
SULAWESI SELATAN
MALUKU
Selayar
Bima Bima Alor Flores Timur
Alor
Lembata
K_Bima Dompu Bima
Manggarai Barat
Manggarai Ende
Sikka
Ngada
TIMOR LESTE
NTB TIMOR LESTE Timor Tengah Utara
Belu
NUSA TENGGARA TIMUR
Sumba Barat
Sumba Timur
Kupang
Timor Tengah Utara
K_Kupang Kupang
Kupang
Kupang
Garis Batas
Gambar 3.4 Penarikan Garis Batas dengan Garis Dasar Normal
Sementara untuk penarikan garis batas laut dengan kompilasi garis dasar lurus (dominan) yang ditunjukkan dengan garis biru dan garis dasar normal disajikan pada Gambar 3.5. Selayar
SULAWESI SELATAN
MALUKU
Selayar
Garis Dasar Lurus Bima Bima Alor Flores Timur
Alor
Lembata
K_Bima Dompu Bima
Manggarai Barat
Manggarai Ende
Sikka
Ngada
TIMOR LESTE
NTB TIMOR LESTE Timor Tengah Utara
Belu
NUSA TENGGARA TIMUR
Sumba Barat
Sumba Timur
Kupang
Timor Tengah Utara
K_Kupang Kupang
Kupang
Kupang
Garis Batas
Gambar 3.5 Penarikan Garis Batas dengan Garis Dasar Lurus (Dominan) dan Garis Dasar Normal
31
Sedangkan penarikan garis dasar kepulauan untuk mengetahui wilayah cakupan Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam Gambar 3.6. Selayar
SULAWESI SELATAN
MALUKU
Selayar
Bima Bima Alor Flores Timur
Alor
Lembata
K_Bima Dompu Manggarai
Bima
Manggarai Barat
Ende
Sikka
Ngada
TIMOR LESTE
NTB TIMOR LESTE Timor Tengah Utara
Belu
NUSA TENGGARA TIMUR
Sumba Barat
Sumba Timur
Kupang
Timor Tengah Utara
K_Kupang Kupang
Kupang
Kupang
Garis Dasar Kepulauan
Garis Batas
Gambar 3.6 Penarikan Garis Dasar Kepulauan
2.
Dalam menentukan garis batas harus memperhatikan aspek-aspek teknis seperti yang tertuang dalam Bab 2 tugas akhir ini. Misalnya penarikan garis batas median line, garis batas ke arah laut lepas, dsb. Berikut contoh penarikan garis batas dengan prinsip median line untuk daerah yang berdampingan ataupun berhadapan pada Gambar 3.7. Pada gambar tersebut garis median line ditunjukkan dengan garis berwarna merah.
32
Alor Lembata
Alor
Median Line
Garis yang memotong sama panjang garis dari dua titik kendali
TIMORLESTE
Garis antar dua titik kendali
TIMORLESTE Timor Tengah Utara
Belu
Gambar 3.7 Penarikan Garis Median Line untuk Daerah yang Berhadapan dan Berdampingan
3.
Kemudian posisi titik-titik batas yang diperoleh secara kartometrik di catat koordinatnya untuk kemudian disusun dalam daftar koordinat yang nantinya akan dilampirkan dalam Peta Batas Daerah.
4.
Data koordinat titik batas ini kemudian digunakan untuk perhitungan numeris guna mendapatkan luas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut hasil luas yang diperoleh, disajikan dalam Tabel 3.2 di bawah ini :
33
Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penggunaan Garis Dasar Garis Dasar Kepulauan
Garis Dasar Normal
Garis Dasar Lurus dan Garis Dasar Normal
3.5
Jenis Luas
Luas (dalam km2)
Luas Keseluruhan
209.327,18
Luas Perairan Lautan
161.581,40
Luas Daratan
47.745,78
Luas Keseluruhan
129.049,90
Luas Perairan Lautan
81.304,12
Luas Daratan
47.745,78
Luas Keseluruhan
129.868,51
Luas Perairan Lautan
82.122,73
Luas Daratan
47.745,78
Penyajian Peta dan Daftar Koordinat Titik Batas Wilayah Laut Daerah
Dalam tahap ini, setelah didapatkan garis batas seperti yang dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dilakukan penyajian peta batas daerah dan dicantumkan pula daftar koordinat titik batasnya. Untuk visualisasi, maka penulis menggunakan data SRTM resolusi 90 m dan data ETOPO resolusi 2’ yang terlebih dahulu dikonversikan ke sistem proyeksi yang sama dengan Peta Dasar (Peta Rupa Bumi Digital 1:25.000) yaitu ke system proyeksi geografis dengan datum WGS 1984 agar dapat bertampalan dengan baik. Pengkonversian data menggunakan software Global Mapper 8.
Sementara pengolahan untuk memperoleh layout peta, dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS 9.2.
Dalam penentuan batas laut wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa penulis melakukannya dalam 3 versi yaitu berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004, PerMendagri 1 Tahun 2006 dan interpretasi UNCLOS 1982 tentang Garis Dasar Kepulauan untuk mendapatkan luas daerah Provinsi.
34
3.5.1 Penetapan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa penentuan batas daerah laut dilakukan hanya dengan menggunakan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar normal ini dapat dilihat di lampiran.
3.5.2 Penetapan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan PerMendagri 1 Tahun 2006 Untuk penetapan batas daerah berdasarkan PerMendagri 1 Tahun 2006, pasal 14 ayat 3 dimana disebutkan bahwa “Garis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak lebih dari 12 mil laut dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai”.
Karena itu untuk penarikan garis batas 2 daerah dilakukan dengan menggunakan garis dasar lurus (apabila kurang dari 12 mil) yang dominannya. Tetapi apabila tidak memungkinkan ditarik garis dasar lurus maka dapat menggunakan garis dasar normal. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar lurus (dominan) dan garis dasar normal ini dapat dilihat di lampiran.
3.5.3 Penetapan Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Penerapan Garis Dasar Kepulauan UNCLOS 1982 Seperti yang sudah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa untuk penentuan batas daerah kepulauan (provinsi) bisa diterapkan prinsipprinsip negara kepulauan sesuai yang tercantum dalam UNCLOS 1982, sehingga bisa menggunakan garis dasar kepulauan. Penerapan prinsip garis dasar kepulauan ini terutama dilakukan untuk mendapatkan luas daerah. Luas daerah didapat dengan melakukan perhitungan numeris berdasarkan koordinat titik-titik batasnya. Dan dari sini pula nantinya kita dapat
35
melihat apakah Provinsi Nusa Tenggara merupakan daerah kepulauan atau tidak berdasarkan perbandingan antara daerah perairan dan daratannya apakah antara 1 : 1 hingga 9 : 1. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar kepulauan ini dapat dilihat di lampiran.
36
