PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG (Dalam Rangka Workshop dan Studi Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG (Dalam Rangka Workshop dan Studi Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Oleh: Andi Renald, ST, MT (PLT. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah 1 dan 2, Ditjen. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah – Kementerian ATR/BPN )

Diselenggarakan di Makassar, 11 Agustus 2015

Landasan Hukum Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 35

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan PENGAWASAN terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 55 ayat (1)

PENGAWASAN terdiri atas tindakan: 1). Pemantauan; 2). evaluasi, dan 3). pelaporan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 55 ayat (2)

Pembinaan dan PENGAWASAN atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 217)

Landasan Hukum (lanjutan) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR) mengamanatkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 147)

Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk : a.Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang; b.Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; c.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR) mengamanatkan pengawasan penataan ruang (Pasal 198)

Pengendalian pembangunan kawasan perkotaan dilaksanakan terhadap : a.Rencana Pembangunan; dan b.Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Siklus Penyelenggaraan Penataan Ruang

PENGATURAN

Perencanaan Tata Ruang

PENGAWASAN

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PEMBINAAN

4

UUPR 26/2007

BAB X. PENYIDIKAN Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang Ps. 68 ayat (1)

Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

Ps. 68 ayat (2) BHK-DJPR/Presentasi/DR

43

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau

penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional (Penjelasan Ps 60 huruf a di UUPR 26/2007)

6

Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Penataan Ruang

VI. … lanjutan

Pasal 69 ayat (1)

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang a. memanfaatkan ruang dengan izin tidak menaati pemanfaatan ruang di rencana tata lokasi yang tidak sesuai ruang yang telah dengan ditetapkan peruntukkannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. yang berubahnya fungsi mengakibatkan ruang perubahan fungsi ruang

Contoh a. Pembangunan rumah dengan IMB di RTH.

Sanksi Perseorangan Korporasi Administratif -

b. Membangun rumah tanpa IMB di kawasan perumahan c. Membangun rumah tanpa IMB di RTH.

RTH menjadi perumahan

• pidana penjara paling lama 3 tahun; dan • denda paling banyak Rp500.000.000

pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali

VI. … lanjutan

Pasal 69 ayat (2)

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang a. memanfaatkan ruang dengan izin tidak menaati pemanfaatan ruang di rencana tata lokasi yang tidak sesuai ruang yang telah dengan ditetapkan peruntukkannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. yang berubahnya fungsi mengakibatkan ruang; dan perubahan fungsi timbul kerugian ruang; dan materiil. mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang




RTH menjadi • pidana penjara perumahan dan ada paling lama 8 kerugian materiil tahun • denda paling banyak Rp1.500.000.000


VI. … lanjutan

Pasal 69 ayat (3)

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang a. memanfaatkan ruang dengan izin tidak menaati pemanfaatan ruang di rencana tata lokasi yang tidak sesuai ruang yang telah dengan ditetapkan peruntukkannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. yang berubahnya fungsi mengakibatkan ruang; dan perubahan fungsi hilangnya nyawa ruang dan seseorang. mengakibatkan kematian orang




RTH menjadi perumahan dan menimbulkan korban nyawa (kematian orang)

• pidana penjara paling lama 15 tahun • denda paling banyak Rp 5.000.000.000


VI. … lanjutan

Pasal 70 ayat (1)

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin memanfaatkan pemanfaatan ruang. ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

Contoh Memberikan izin mendirikan rumah tinggal tapi membangun bengkel.

Sanksi Perseorangan Korporasi Administratif pidana denda • pidana penjara dengan paling lama 3 pemberatan 3 tahun (tiga) kali • denda paling banyak Rp 500.000.000

VI. … lanjutan

Pasal 70 ayat (2)

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin memanfaatkan pemanfaatan ruang. ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

BHP_DJPR_Kem.PU

berubahnya fungsi ruang.

Contoh

Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri.




VI. … lanjutan

Pasal 70 ayat (3)

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin memanfaatkan pemanfaatan ruang. ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.

BHP_DJPR_Kem.PU

timbul kerugian materiil

Contoh

Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri, sehingga menimbulkan kerusakan jalan.




VI. … lanjutan

Pasal 70 ayat (4)

Bentuk Unsur Pelanggaran Pelanggaran Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin memanfaatkan pemanfaatan ruang. ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kematian orang.

BHP_DJPR_Kem.PU

hilangnya nyawa seseorang

Contoh

Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri, sehingga menimbulkan korban nyawa (kematian orang).




VI. … lanjutan

Pasal 71

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Unsur Pelanggaran Contoh Pelanggaran Setiap orang yang a. melanggar batas a. Membangun sempadan yang telah tidak mematuhi rumah ditentukan; ketentuan yang melanggar garis b. melanggar ketentuan ditetapkan dalam sempadan koefisien lantai persyaratan izin bangunan. bangunan yang telah pemanfaatan ditentukan; ruang b. Membangun c. melanggar ketentuan koefisien dasar apartemen bangunan dan koefisien melanggar dasar hijau; koefisien lantai d. melakukan perubahan bangunan. sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Sanksi Perseorangan Korporasi Administratif pidana denda • pidana penjara dengan paling lama 3 pemberatan 3 tahun (tiga) kali • denda paling banyak Rp 500.000.000

VI. … lanjutan

Pasal 72

BHP_DJPR_Kem.PU

Bentuk Pelanggaran Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum

Sanksi Perseorangan Korporasi a. menutup akses ke a. Membangun Administratif pidana denda pesisir pantai, sungai, hotel dengan • pidana penjara dengan danau, situ, dan sumber menutupi akses paling lama 1 pemberatan 3 daya alam serta umum ke pantai. tahun (tiga) kali prasarana publik • denda paling b. menutup akses banyak terhadap sumber air; Rp 100.000.000 c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang. Unsur Pelanggaran

Contoh

VI. … lanjutan

Pasal 73 ayat (1) dan (2)

Bentuk Pelanggaran Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Sanksi Perseorangan Korporasi Izin pemanfaatan ruang Mengeluarkan izin • pidana penjara pada lokasi yang tidak mendirikan SPBU di paling lama 5 sesuai rencana tata ruang. RTH. tahun • denda paling banyak Rp 500.000.00 • Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Unsur Pelanggaran

Contoh

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UUPR, korporasi yang melakukan tindak pidana penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dikenakan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha;dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.

BHP_DJPR_Kem.PU

Contoh-contoh Indikasi Pelanggaran Penataan Ruang

Sekitar SUTET

SUTET adalah jaringan prasarana energi yang memiliki ketentuan khusus dalam pemanfaatannya

Potensi pelanggaran : • Seluruh kegiatan budidaya yang dikembangkan di bawah dan di sempadan SUTET merupakan pelanggaraan

• •

Wujud pelanggaran : perumahan di bawah SUTET perdagangan dan jasa di bawah SUTET

Bangunan Gudang PT. XXXX di Kabupaten XXXXX

“ pembangunan tidak sesuai ketentuan izin

Arahan RTRW dan IMB Berdasarkan Perda No XX Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten XXXX, bangunan gudang berada pada : Peruntukan Kawasan Industri.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gudang menyebutkan : Fungsi Bangunan  Gudang; Luas Bangunan/KDB  3.120 m2. Pada kenyataan di lapangan, PT. XXXX membangun bangunan gudang melebihi KDB yang ditentukan dalam IMB dan spesifikasi bangunan yang dibangun adalah bangunan gudang dan pabrik yang menyalahi IMB untuk membangun bangunan Gudang

Kondisi di Lokasi

x v x Luas bangunan gudang diduga tidak sesuai IMB

Fungsi bangunan gudang diduga tidak sesuai IMB, tampak ada instalasi selain bangunan gudang.

v

V

Luas bangunan sesuai IMB

X

Luas bangunan diduga tidak sesuai IMB

Kasus Pembongkaran Villa Tidak Berijin di Kawasan Lindung - Puncak Kab. Bogor Di Kabupaten Bogor sudah dilakukan teguran kepada pemilik 239 bangunan di antara 467 bangunan yang melanggar tata ruang dan sudah dilakukan pembongkaran 211 bangunan yang melanggar tata ruang. Target sampai tahun 2014 akan dilakukan pembongkaran sebanyak 56 bangunan. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Waktu : Pembongkaran bangunan dilaksanakan pada hari Rabu, 20 November 2013 Tempat : Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

pejabat penerbit izin pemanfaatan ruang juga dapat dikenakan Ketentuan Pidana, jika izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan RTR

Pemulihan Fungsi Ruang

Tahun 1973 Luas ± 0,75 HA

Tahun 2007-saat ini Luas ± 0,75 HA

Pasar Burung Barito

Mekanisme

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ps. 36 ayat (1)

sebagai

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

pedoman

Ps. 1 angka15

Penetapan Peraturan Zonasi

Pemberian Insentif & Disinsentif

Perizinan

Pengenaan Sanksi Ps.35

disusun berdasarkan

sebagai dasar

diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)

tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi

Ps. 37 ayat (1)

Izin Pemanfaatan Ruang

Rencana Rinci Tata Ruang

apabila tidak sesuai RTRW

Ps. 36 ayat (2)

ditetapkan dengan

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar

PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi Perda kabupaten/kota untuk

peraturan zonasi

diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW akibat adanya perubahan RTRWN

Ps. 36 ayat (3) Ps. 37 ayat (6)

batal demi hukum Ps. 37 ayat (3)

dapat dibatalkan Ps. 37 ayat (4)

penggantian / ganti kerugian yg layak 28

Mekanisme

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melaporkan Dugaan Pelanggaran

 …

Pengaduan masyarakat

Pemerintah & Pemerintah Daerah

Masyarakat Mengawasi & Mengendalikan Peraturan Zonasi Perijinan Pemberian Insentif/Disinsentif Pengenaan Sanksi

Pemanfaatan Ruang

Juga Diawasi

Kontrol sosial & lingkungan

29

TATA CARA PERAN MASYARAKAT PERAN MASYARAKAT

• Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah non-kementerian terkait penataan ruang; • Gubernur; • Bupati/Walikota.

(Pasal 10)

LANGSUNG Disampaikan

Kepada

TERTULIS

(Pasal 11)

Dilakukan Bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan menghormati norma, agama, kesusilaan dan kesopanan.

UPAYA

YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH

1. Koordinasi informasi pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ); 3. Penyusunan insentif dan disinsentif; 4. Penegakan hukum; 5. Peningkatan kesadaran publik terhadap pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Penerapan sanksi administratif dan pidana. 31

TERIMA KASIH

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG (Dalam Rangka Workshop dan Studi Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Recommend Documents