7.1. MEKANISME PROSEDUR PERIJINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Tarakan Barat

Indikasi dan Program Pembangunan VII - 1

7.1. MEKANISME PROSEDUR PERIJINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

P

engendalian pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut dari rencana penataan ruang akan berjalan dengan lancar bila dalam mekanismenya terdapat prosedur pelayanan perijinan yang jelas. Secara garis besar, perijinan pembangunan kota dapat dikelompokkan ke dalam ijin

kesesuaian bangunan dengan rencana kota, ijin mendirikan bangunan dan ijin disain pengaman bangunan. Ketiganya diproses dalam rangkaian koordinasi perijinan dan lembaga-lembaga yang mendukung / terkait dengan sistem perijinan.

7.1.1. POLA MEKANISME DAN PROSES PELAYANAN PERIJINAN SAAT INI A. POLA MEKANISME Pemberian ijin di Kota Tarakan melibatkan berbagai pihak atau instansi yang berkaitan dengan mekanisme pembangunan di daerah, serta badan eksekutif yang berwenang dalam pengambilan keputusan di daerah (terutama untuk proyek atau pembangunan dalam skala besar). Mekanisme pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak dikoordinasikan dalam suatu sistem mekanisme “satu pintu” seperti yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Mekanisme yang masih dijalankan oleh Pemerintah Kota Tarakan masih perinstansi / lembaga pemberi ijin. Artinya masyarakat harus mendatangi instansi / lemabaga yang berwenang di kantor tempat instansi tersebut berada untuk mendapatkan surat ijin. Kondisi ini kurang memudahkan bagi masyarakat karena harus mendatangi setiap instansi yang terkait dalam pelayanan perijinan tersebut. -

Kantor Walikota Bagian Sosial, Bagian Ekonomi, memberi ijin SITU, HO, IMB

-

Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan advis teknis untuk IMB

-

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata, memberikan masalah perijinan perangkutan.

-

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, mengatur T.UDP / T.DI.

Masyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluasi lapangan. Jika kondisi permohonan lengkap, maka ijin dapat dikeluarkan. DIAGRAM 7.1 POLA MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN Informasi Pengambilan Formulir

Pengajuan

Permohonan

Permohonan

Lengkap

Pemerintah Kota Tarakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jl. Kalimantan No. 1 Telp. (0551) 33910 - 32004

Perijinan

Rekomendasi

Pembayaran

Desa & Kecamatan

Retribusi

Jenis Perijinan yang diminta pada instansi terkait

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

Jenis ijin yang Ditertibkan Dinas Terkait



B. PROSES PELAYANAN PERIJINAN BANGUNAN Untuk memperoleh IMB, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang persyaratan dan blangko PIMB di Kantor Walikota Bagian Ekonomi. Jika persyaratan telah dipenuhi selanjutnya pemohon harus mendapat rekomendasi dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian ijin dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Pengecekan lapangan dilakukan satu tim yang terdiri dari Kantor Walikota, Dinas PU dan Kecamatan. Selanjutnya Dinas PU akan memperhitungkan retribusinya dan advis teknis yang berkaitan dngan IMB yang diminta. Berdasarkan pengantar pembayaran retribusi IMB yang diberikan oleh Bagian Ekonomi Kantor Walikota, pemohon dapat membayar retribusi IMB di Dinas Pendapatan Daerah. Dengan membawa bukti pembayaran retribusi, maka Bagian Ekonomi akan menerbitkan SK-IMB. Diagram 7.2. Proses Pelayanan / Perijinan IMB

Lengkap

IMB

Permohonan

Kantor Walikota

Proses

Dinas PU

Kurang Persyaratan

RIK Lapangan

Rapat Evaluasi

Ditolak

Memenuhi Persyaratan

Penelitian Persyaratan

Tidak Lengkap Berita Acara

C. JENIS PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Jenis-jenis perijinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tarakan pada masa mendatang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tarakan seperti dipaparkan pada tabel berikut: Tabel 7.1. Jenis-Jenis Perijinan dan Rencana Pengembangan No.

Lembaga Pemberi Ijin

Jenis Ijin Saat Ini

1. 2. 3.

Bagian Sosial / Ekonomi Bappeda Dinas Tata Kota

SITU, HO, IMB

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanahan Dinas Terkait Dinas PU

Ijin Perangkut

5. 6. 7. 8.

T.UDP / T.DI

Rencana Pengembangan Jenis Ijin SITU, HO Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah Ijin Trayek, Ijin Usaha Kepariwisataan T.UDP / T.DI, Ijin Usaha Perdagangan Ijin Lokasi Ijin Prinsip Ijin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan Ijin Penutupan, Penggunaan Trotoar Berm dan Saluran Ijin Penggalian Damija

Rencana Pungutan Retribusi Retribusi Retribusi Pajak Retribusi Retribusi Tanpa Biaya Retribusi Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Retribusi

D. USULAN RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIJINAN Dalam pemberian perijinan di Kota Tarakan akan melibatkan berbagai dinas yang terkait dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tarakan. Mekanisme pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, dikoordinasikan dalam suatu sistem mekanisme “satu pintu”. Instansi yang terkait dalam pemberian ijin mekanisme pelayanan / perijinan terpadu ini mencakup pelayanan yang bersifat perijinan dan pelayanan bersifat administrasi. Masyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluasi lapangan. Jika semua kondisi permohonan lengkap, maka ijin dapat dikeluarkan rata-rata dalam waktu kurang dari 14 hari. Usulan rencana pola mekanisme pelayanan / perijinan terpadu di Kota Tarakan dapat dilihat pada diagram 7.3.




Diagram 7.3. Pola Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu

Informasi Pengambilan Formulir

Perijinan - Pengajuan Permohonan - Registrasi - Pembayaran - Penyerahan

Permohonan Lengkap

Akte Catatan Sipil Sertifikat KTP

Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk - Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan -

- Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

- Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Kantor Pelayanan Umum yang merupakan pelayanan satu pintu. Berkas permohonan kemudian diteliti persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Berkas yang telah lengkap selanjutnya akan diproses dan diserahkan pada dinas yang terkait. Dinas yang terkait kemudian akan melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan kesesuaian ijin yang diminta sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian ini, dinas yang bersangkutan akan membuat rekomendasi atas ijin yang diminta.

Berkas kemudian dibawa kembali ke Kantor Pelayanan Umum dan akan membuat berita acara tentang ijin yang akan dikeluarkan. Jika tidak memenuhi persyaratan atau ditolak, berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Secara rinci alur proses pelayanan / perijinan terpadu tersebut dapat dilihat pada Diagram 7.4.

Diagram 7.4. Alur Proses Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pertanahan

Ijin Lokasi IP/PT

Bappeda Lengkap

Penelitian Persyaratan

Proses

Ekonomi / Sosial Dinas Terkait

Permohonan

Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

Tidak Lengkap

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Pariwisata

Dinas PU Kandep Perindag /Koperasi


IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah

DTK

RIK Lapangan

SITU/HO Memenuhi Persyaratan

Rapat Evaluasi

Kurang Persyaratan Ditolak/ Dikembalikan

Berita Acara

Ijin Prinsip Ijin Trayek IPMJ Ijin Penutupan Penggunaan Trotoar, berm & Saluran

Ijin Usaha Perdagangan



7.1.2

Perubahan Pemanfatan Lahan Pada saat ini hal-hal yang mengatur perubahan pemanfaatan lahan di Kota Tarakan, belum ada proses teknis dan prosedurnya. Pada bagian ini akan diusulkan beberapa usulan proses teknik dan prosedur dalam rangka mengatasi masalah perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. A. Klasifikasi Jenis Perubahan 1. Perubahan Dasar Perubahan besar adalah setiap perubahan lahan yang sangat menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dapat dibagi atas tiga penyimpangan yakni: ▪

Spot Zoning, adalah pengecualian suatu pemanfaatan lahan suatu kawasan dengan pemanfaatan lahan tertentu dengan luas yang cukup terbatas atau kecil.

▪

Rezoning adalah perubahan dalam pengaturan rezoning yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kawasan yang cukup luas (zona peruntukan lahan).

▪

Penambahan intensitas bangunan di atas 10% dari ketentuan teknis yang ada di rencana.

2.

Perubahan Kecil Perubahan kecil adalah setiap perubahan yang pada prinsipnya menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan khususnya fisik bangunan seperti penambahan intensitas kurang dari 10% dari ketentuan teknis yang ada di rencana yang tidak berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis lainnya. Contohnya adalah penambahan rasio kepadatan penduduk, penambahan intensitas, penambahan GSB, perpanjangan masa penyewaan bangunan dan lain-lain.

B. Proses Teknis Perubahan Pemanfaatan Lahan 1. Proses teknis perubahan dasar Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut: ▪

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan administrasi

▪

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK serta RTRK

▪

Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota untuk perubahan rezoning yang dilanjutkan dengan penilaian teknis planologis serta dampak sosial ekonomi yang juga berlaku untuk perubahan besar lainnya yaitu spotzoning dan penambahan intensitas >10% dari ketentuan teknis yang ada dalam rencana.

▪

Pelaksanaan dengan pendapat

▪

Peumusan rekomendasi keputusan yang didasarkan pada penilaian seluruh aspek dari permohonan yang diajukan baik dampak positif, dampak negatif maupun pertimbangan dari masyarakat sekitarnya. Rekomendasi ini hendaknya mengikat pengambilan keputusan. Apabila rekomendasi tunggal maka pengambilan keputusan harus memutuskan seuai rekomendasi dan bila terdiri atas beberapa rekomendasi pengambilan keputusan harus memilih salah satu dari rekomendasi tersebut.




▪

Pengambilan keputusan.

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.

▪

Penarikan retribusi

▪

Pembayaran retribusi

▪

Pengesahan retribusi

▪

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan

▪

Penerbitan ijin mendirikan bangunan

2. Proses teknis yang harus dilalui adalah: Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut: ▪

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan administrasi.

▪

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK serta RTRK.

▪

Perumusan rekomendasi keputusan dan besarnya biaya yang harus dikenakan pada permohonan yang diajukan

▪

Pengambilan keputusan

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon

▪

Pembayaran retribusi bila pemohon sesuai dengan besar yang ditentukan bila tidak dapat mengajukan keberatan kepada tim penilai.

▪

Pengesahan perubahan

▪

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan

▪

Penerbitan ijin mendirikan bangunan

C. Prosedur Perubahan Pemanfaatan Lahan 1.

Penentuan Tugas dan Lembaga yang Menangani Perubahan Pemanfaatan Lahan Penentuan tugas dan lembaga yang menangani perubahan pemanfaatan lahan ini diperlukan untuk memperjelas kedudukan setiap lembaga dalam prosedur administrasi perubahan pemanfaatan lahan, sehingga diharapkan tidak ada tumpang tindih tugas atau pemberian tugas yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah diemban oleh masing-masing lembaga yang dilibatkan. Lembaga yang akan menjadi pelaksana perubahan pemanfaatan lahan yang berasal dari lembaga pemerintah dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, dikaitkan dengan tugas yang akan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang akan menangani perubahan pemanfaatan lahan. Selain itu juga harus dilakukan evaluasi organisasi dari aspek operasional administrasi berdasarkan kriteriakriteria tertentu.

Tabel 7.2. Rancangan Dasar Tugas Pokok Lembaga Pelaksana Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kota Tarakan No.

Tugas Pokok

Jenis Perubahan

Lembaga

1.

Pemeriksaan persyaratan administrasi permohonan dari setiap permohonan perubahan pemanfatan lahan yang meliputi Rencana peruntukan lahan lama dan baru Bukti penguasaan lahan (100%) Terutama yang telah memiliki keterangan rencana peruntukan, keterangan situasi bangunan, IMB dari permohonan terdahulu Gambar teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku Pengecekan perubahan pemanfaatan lahan terhadap RTRWK, RDTRK, RTRK

Besar dan Kecil

DTK

Besar dan Kecil

DTK

2.




No. 3.

Jenis Perubahan

Lembaga

Besar

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda

Besar

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Walikota DTK Tim Penilai Inti c.q. Bappeda DTK Dispenda Walikota DTK DTK DTK

Melakukan pemeriksaan terhadap visi dan misi, kebijaksanaan dan program pengembangan kota untuk perubahan rezoning, perubahan spotzoning dan perubahan intensitas > 10%. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi. Melakukan pelaksanaan dengar pendapat bersama masyarakat dan DPRD untuk merumuskan rekomendasi untuk keputusan terhadap permohonan perubahan pemanfaatan lahan Perumusan rekomendasi terhadap permohonan berdasarkan seluruh pertimbangan perencanaan dan pendapat (berdasar dengar pendapat) kepada Wlikota yang bersifat mengikat. Pengambilan Keputusan

4. 5. 6.

2.

Tugas Pokok

7.

Penentuan besarnya tarif retribusi dan evaluasi tarif jika pemohon keberatan dengan besar tarif retribusi

8. 9.

Menerima retribusi Pengesahan permohonan perubahan pemanfaatan lahan

10. 11.

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin mendirikan bangunan

Besar Besar Kecil Besar Kecil Besar dan Kecil Besar Kecil Besar dan Kecil Besar dan Kecil

Prosedur Administrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Besar Pengambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan besar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -

Mempertimbangkan seluruh dampak baik yang positif maupun yang negatif yang mungkin muncul akibat pembangunan.

-

Mempertimbangkan visi dan misi pengembangan kota serta seluruh kebijaksanaan dan program rencana yang akan dijalankan.

-

Melibatkan pihak perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan mengingat dampak yang mungkin terjadi akan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Mengingat pula rencana yang telah ditetapkan merupakan produk hukum yang ditetapkan dengan daerah yang harus mendapat persetujuan dari DPRD.

-

Mempertimbangkan seluruh pendapat dan keberatan dari berbagai pihak dengan melalui dengar pendapat. Dengar pendapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan diikuti oleh masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung maupun masyarakat yang peduli dengan adanya perubahan pemanfaatan lahan ini. Dalam Pernendagri Nomor 4/1996 dinyatakan harus adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang suatu perubahan pemanfaatan lahan setelah ijin perubahan-perubahan pemanfaatan lahan. Tabel 7.3. Prosedur Perubahan Pemanfaatan Lahan Besar di Kota Tarakan No.

Masukan

Instansi Tujuan

1.

Pengajuan permohonan perubahan pemanfaatan lahan khususnya untuk permohonan yang berhubungan dengan perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan intensitas bangunan > 10% dari ketentuan teknis yang ada ilengkapi dengan :

Dinas Tata Kota

-

2.

-

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Surat ijin lokasi Surat keterangan serba gi\una dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan Surat keterangan pemilikan lahan / sertifikat Gambar rencana bangunan Tanda pelunasan PBB Pengecekan terhadap visi dan misi untuk perubahan rezoning Penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi untuk perubahan rezoning, spotzoning dan penambahan intensitas > 10%

Pelaksanaan dengar pendapat bersama masyarakat yang terkena pengaruh dan DPRD Perumusan rekomendasi Pengambilan keputusan Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh pemohon Pemohon keberatan dengan besarnya biaya Pembayaran retribusi Pengesahan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin mendirikan bangunan


Tim Penilai Inti c.q. Bappeda

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Walikota Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Dispenda Walikota DTK DTK

Kewenangan Instansi



Diagram 7.5. Usulan Proses Teknis Pemanfaatan Lahan Kota Tarakan

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Permohonan Ijin Bangunan

Y

Lengkap ?

Lengkap ?

T

T

Permohonan Ijin bangunan

Pelaksanaan Dengar Pendapat

Pemeriksaan terhadap visi dan misi Pembangunan Kota

Prosedur Biasa

Y

Pemeriksaan Perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK

Rezoning

Spot Zoning Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi Penambahan > 10%

Perumusan Rekomendasi

T

Pengambilan Keputusan

Diijinkan berubah ?

Penambahan > 10% Perubahan Teknis Lainnya

Ditolak

Y

Evaluasi Syarat

Bersyarat penambahan sarana dan prasarana

Setuju dengan syarat?

T

Y


Penentuan besarnya retribusi

Y

Setuju syarat baru

Tidak Bersyarat

Y

Diijinkan berubah ? T

Pengenaan retribusi Ditolak T

T

Berhenti

Evaluasi Tarif

Setuju tarif baru?

T

Setuju dengan

besarnya tarif?

Y Y


Pengesahan permohonan

Pengesahan permohonan

Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan




3.

Prosedur Administrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecil Untuk perubahan jenis ini, setiap pemohon hanya perlu melakukan permohonan perubahan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan ijin perencanaan dan mengetahui ketentuan teknis suatu bangunan di suatu kawasan. Jika tidak melibatkan perubahan pemanfaatan lahan, maka pengeluaran ijin tidak harus mendapat persetujuan dari DPRD. Lembaga yang berwenang mengeluarkan ijin perencanaan dapat secara langsung memberikan keputusan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Permohonan perubahan ini dikenakan biaya. Tabel 7.4. Prosedur Perubahan Pemanfaatan Lahan Besar di Kota Tarakan No.

Masukan

Instansi Tujuan

1.

Permohonan perubahan pemanfaatan lahan khususnya untuk permohonan yang berhubungan dengan perubahan intensitas < 10% dari ketentuan teknis yang ada dilengkapi dengan: - Surat ijin lokasi - Surat keterangan serba guna dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan - Surat keterangan pemilikan lahan / Sertifikat’ - Gambar rencana bangunan - Tanda pelunasan PBB Pengambilan keputusan

Dinas Tata Kota

-

Dinas Tata Kota

Pengecekan perubahan terhadap RDTRK dan RTRK yang telah ditetapkan dan mengambil keputusan untuk suatu permohonan perubahan. Untuk permohonan yang dinilai tidak memenuhi kriteria untuk diijinkan, permohonan langsung ditolak. Untuk permohonan ayang iijinkan, DTK akan mengeluarkan ijin perubahan pemanfaatan lahan. Menentukan besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh pemohon Melimpahkan berkas tagihan retribusi yang harus ibayar pemohon kepada Dispenda Evaluasi besarnya tarif

2.

3.

Penentuan tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon

DTK

4.

Pemohon keberatan dengan besarnya biaya dan mengajukan evaluasi tarif Pembayaran retribusi

DTK

5. 6. 7.

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan mendirikan bangunan


Dispenda DTK DTK

Kewenangan Instansi

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan

Menerima dan mengelola retribusi yang harus dibayar oleh pemohon Mengeluarkan ijin perubahan pemanfaatan lahan yang baru Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan baru



Diagram 7.6 Usulan Prosedur Administrasi Perubahan Lahan Besar dan Kecil Di Kota Bontang (Satu Atap)

Pemohon

Tim Penilai cq. Bappeda

Permohonan Perubahan Pemnfaatan lahan

Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota

Tim Penilai Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi

DTK Proses Perlengkapan

Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan

Tim Penilai

Administrasi

Pelaksanaan dengar pendapat

Tim Penilai

T

Perumusan rekomendasi kepada Walikota

Lengkap ?

Walikota

Y

Pengambilan keputusan

DTK Pemeriksaan perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK T

Diijinkan berubah

Ditolak

Y

Rezoning

Setuju dengan syarat?

Spot Zoning

Tidak

Bersyarat

Bersyarat

Penambahan Intensitas > 10%

Y Penambahan Intensitas > 10% dan perubahan ketentuan teknis lainnya

T

Tim Penilai

Tim Penilai / DTK

Evaluasi syarat

Penentuan besarnya tarif retribusi

DTK Setuju syarat baru


Y

Tim Penilai

Setuju dengan besarnya tarif?

T

Evaluasi Tarif

DTK

T Y

Pengambilan Keputusan

Berhenti

Setuju dengan tarif baru?

Pemohon

Y


`

Y Diijinkan berubah?

T Walikota/DTK

Berhenti

Pengesahan Permohonan Ditolak

DTK Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

DTK Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan




7.2. Organisasi Pelaksanaan Pembangunan Kota 7.2.1. ORGANISASI STRUKTURAL A. Sekretariat Daerah Kota •

Kedudukan Sekretariat Daerah Kota adalah staff yang langsung berada di bawah Walikota. Sekdakot dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota

•

Tugas Pokok -

Membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

-

Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana

-

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat wilayah administratif dan instansi vertikal.

•

Susunan Organisasi Susunan organisasi Sekdakot memakai pola maksimal yang secara garis besar meliputi:

•

•

-

Sekretaris Daerah

-

Asisten Administrasi dan Pemerintah membawahahi:

-

Bagian Pemerintahan

-

Bagian Hukum dan Organisasi

-

Bagian Umum dan Perlengkapan

-

Bagian Humas dan Protokol

-

Bagian Keuangan

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi : -

Bagian Ekonomi

-

Bagian Sosial

-

Bagian Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan Fungsional

B. Bappeda Kota Tarakan •

Kedudukan Bappeda adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Bappeda Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Badan

•

Tugas Pokok -

Membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengevaluasi dan memonitornya.

-

Membantu Walikota melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah.

•

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II secara garis besar adalah : -

Kepala

-

Sekretaris

-

Bidang Penelitian dan Pelaporan

-

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya -Bidang Fisik dan Prasarana




C. Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan Kedudukan

•

-

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.;

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas Pokok

•

Tugas pokok Dinas adalah : -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum.

-

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

Susunan Organisasi

•

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum secara garis besar adalah : -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan

-

Sub Dinas Cipta Karya

-

Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK

-

Sub Dinas Tata Kota

-

UPTD

-


D. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kedudukan dan Tugas Pokok

• -

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tarakan yang melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas penyediaan air bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

•

Susunan Organisasi Direktur Utama Direktur Bidang Umum Direktur Bidang Teknik -

Bagian Keuangan

-

Bagian Langganan

-

Bagian Administrasi dan Personalia

-

Bagian Produksi

-

Bagian Distribusi

-

Bagian Perencanaan Teknik

-

Bagian Peralatan Teknik

Unit Pelayanan




E. Dinas Pertanahan Kota Tarakan Kedudukan

• -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok

• -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pertanahan.

-

Melaksanakan tugas pembantuan vang diserahkan kepadanya. Susunan Organisasi

• -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah

-

Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah

-

Sub Dinas Pengukuran dan Pendataan Tanah

-


F. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata Kota Tarakan Kedudukan

• -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan dan pariwisata

-


• -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan dan pariwisata.

-

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya. Susunan Organisasi

• -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Perhubungan Darat

-

Sub Dinas Perhubungan Laut

-

Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telekomunikasi

-

Sub Dinas Pariwisata

-


G. Dinas Pendapatan Daerah •

•

•

Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas Pokok Dinas adalah : -

menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan

-

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

-

melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan dalam kas daerah kota.

Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara garis besar adalah : -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha




-

Sub Dinas Pendataan dan Pendaftaran

-

Sub Dinas Penetapan

-

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

-

UPTD

-


H. Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan Kedudukan

• -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

-


• -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

-

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya. Susunan Organisasi

• -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Perindustrian

-

Sub Dinas Perdagangan

-

Sub Dinas Koperasi

-

UPTD

-


7.2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN A. MASALAH MANAJEMEN DAN ORGANISASI Masalah kelembagaan yang dihadapi bermula dari akan dibangunnya suatu proyek. Masalah tersebut berkisar pada pelaksanaan program dan pengelolaan hasil program. Masalah ini akan berbeda intensitas dan ekstensitas yang disebabkan oleh kompleksit komponen-komponen proyek, besaran proyek yang akan dilaksanakan serta lamanya penyelesaian proyek.

Dalam pelaksanaan program masalah yang biasa timbul adalah hubungan antara program tisik dan anggaran program dalam rencana dan realisasinya, serta masalah manajemen pelaksanaan teknis dan manajemen keuangan. Sedangkan dari segi organisasi pengelola proyek sangat bervariasi tergantung pada jenis komponen proyek, lokasi proyek, dinas pengelola prasarana yang terkait dan sumber dana yang digunakan.

Dalam pengelolaan hasil program (0 & M) masalah yang timbul merupakan akibat dari adanya hasil proyek yang diserahkan/dipadukan dengan pelayanan yang telah ada, yang akan menimbulkan adanya tambahan 0 & M. Hal ini secara tidak langsung akan mempunyai konsekuensi kelembagaan terhadap dinas yang mengelola, SDM yang menangani dan peralatan kerja yang digunakan.

Guna mengantisipasi permasalahan tersebut, hal terpenting yang perlu dilaksanakan adalah di samping menyiapkan tenaga terampil dalam dinas / lembaga yang telah dibentuk juga meningkatkan produktivitas kerja personil / pegawai yang berarti juga meningkatkan kinerja organisasi / dinas. Secara garis besar untuk mengantisipasi hal tersebut adalah perlunya dilakukan: −

Sosialisasi dan evaluasi job description dari masing-masing unit/seksi/personil; apakah sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya.

−

Sosialisasi dan evaluasi apakah fungsi-fungsi dalam organisasi sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya.

−

Meningkatkan tata laksana kerja / mekanisme kerja antar masing-masing bagian, karena harus sadar bahwa produk dari suatu bagian diperlukan dalam proses di bagian lain dan seterusnya.

−

Untuk mengetahui arus kegiatan perlu diciptakan standard operating procedur (SOP), sehingga masing-masing dapat mengecek dimana letak kemacetan jalannya suatu kegiatan.




B. MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA Masalah SDM merupakan masalah paling pokok dalam suatu organisasi guna mencapai tujuannya. Kondisi SDM yang ada (kuantitas dan kualitas) akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja organisasi/dinas dimana SDM tersebut berada. Secara umum permasalahan SDM yang ada di Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan program-program perkotaan adalah sebagai berikut : −

Kuantitas tenaga pada instansi / dinas terkait terutama pada dinas-dinas teknis masih belum mencukupi. Hal ini mengingat dinasdinas tersebut masih tergolong banyak. Kekurangan tenaga ini terutama untuk posisi staf.

−

Kualitas tenaga pada dinas / instansi terkait, masih perlu ditingkatkan baik dalam bidang penyusunan program serta operasi dan pemeliharaan (0 & M). Peningkatan kualitas ini dilaksanakan melalui pemberian pelatihan-pelatihan

7.2.3. USULAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN A. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DAERAH Program peningkatan kemampuan kelambagaan daerah disusun dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan daerah Kota Tarakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan hasil program secara efektif dan efisien. Usulan program tersebut mencakup :

1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia −

Segi kuantitas; dilakukan dengan mutasi/promosi dari Dinas / Instansi lain di dalam Pemerintah Daerah Setempat atau dari Pemerintah Daerah lain / Pemerintah Pusat.

−

Segi kualitas; dilakukan dengan peningkatan pengetahuan/kemampuan melalui pendidikan / pelatihan yang menunjang bidang tugasnya.

−

Recruitmen hanya untuk tenaga yang benar-benar dibutuhkan dan ditempuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kerja Peningkatan sarana dan prasarana kerja ini diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi dan efisiensi kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui : −

Peningkatan sistem komputerisasi dan mengikuti perkembangannnya.

−

Peningkatan sistem komunikasi dan informasi agar tidak ketinggalan dengan arus perubahan yang cepat.

−

Peningkatan sarana transportasi dan perlengkapan pendukung kerja sehingga tugas-tugas operasional di lapangan dan di kantor dapat dilaksanakan lebih efektif.

3.

Program Peningkatan Organisasi dan Manajemen Peningkatan organisasi dan manajemen dapat dilakukan dengan : −

Pembenahan dan pengembangan struktur organisasi sebagai akibat adanya tambahan beban pelayanan pada dinasdinas teknis.

−

Hubungan kerja / mekanisme kerja antar dinas / instansi terkait perlu ditegaskan agar dinas / instansi dapat memahami tugas dan fungsinya, mengingat kemungkinan pembentukan dinas baru dan adanya dinas baru yang dibentuk.

4.

Program Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lignkungan. Disamping program ini, juga sebaiknya dilakukan desiminasi atas produk-produk rencana tata ruang yang telah disusun. Desiminasi dapat berbentuk penyebaran informasi atas rencana tata ruang, pelatihan dan lokakarya.

5.

Program Penataan Produk-Produk Program ini berkaitan adanya rencana-rencana tata ruang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah bangunan dan kemungkinan adanya penyesuaian / kenaikan besarnya tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Diantaranya adalah air bersih, persampahan dan air limbah. Dalam memperjelas aspek legalitasnya perlu Peraturan Daerah.




B. PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU Sehubungan dengan upaya pengembangan ruang Kota Tarakan, masalah yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapat perhatian serius. Dalam hal ini perlu adanya Dinas Tata Kota yang khusus menangani masalah pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tarakan. Lima tahun mendatang diharapkan dinas ini dapat terbentuk. Dinas Tata kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang tata kota. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada serta bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Dinas Tata Kota adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga kota di bidang tata kota dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada dinas ini. Susunan organisasi dinas ini terdiri atas kepala dinas, bagian tata usaha, perencanaan tata kota, penyusunan program, perijinan cabang dinas dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional.

7.3. Manajemen Pertanahan Manajemen pertanahan merupakan suatu alat yang penting bagi implementasi strategi pengembangan ruang perencanaan. Manajemen pertanahan berkaitan erat dengan aspek-aspek lain, khususnya struktur hukum, sumber-sumber keuangan perencanaan dan tujuan-tujuannya. Akan tetapi penggunaan suatu alat untuk manajemen pertanahan juga bergantung pada tujuan-tujuan perencanaan. Tujuan-tujuan jenis pengembangan fungsional yang berbeda-beda dan kesesuaian dari bermacam-macam alat menajemen pertanahan juga disesuaikan dengan “situasi" kawasan perencanaan dan selang waktu perencanaan.

7.3.1. KONSOLIDASI LAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN A.

PADA KAWASAN PERUMAHAN YANG ADA Pada kawasan perencanaan, kawasan perumahan yang ada sekarang pada beberapa lokasi telah mencapai tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga prasarana kota tidak lagi memadai. Kemungkinan perbaikan melalui konsolidasi pertanahan dalam skala penuh dalam beberapa hal tidak dapat dilaksanakan. Untuk program-program sejenis KIP biasa, manajemen pertanahan bukan merupakan alat yang cocok dan tidak diperlukan. Akan tetapi dalam perspektif waktu yang panjang, perbaikan kampung mungkin akan berkembang menjadi peremajaan kota. Dalam hal ini akan terjadi perubahan fungsi dan beberapa pemilik lahan harus pindah ke tempat lain. Untuk pembangunan kawasan-kawasan perumahan yang ada dan tidak termasuk dalam proyek KIP yang biasa, konsolidasi pertanahan harus dilakukan bersama-sama dengan program pengadaan tanah yang menarik di tempat lain. Hal ini mungkin merupakan keharusan karena penghuni kawasan tersebut saat ini pada umumnya adalah pemilik sendiri.

Kendala utama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah masalah keuangan karena konsolidasi tanah pada kawasan yang ada bukan merupakan proyek atas pendanaan swadaya (membiayai sendiri) dan membangun wilayah baru juga mahal. Karena pendapatan umum tidak akan cukup untuk membiayai hal ini, peningkatan kawasan perumahan yang ada harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

B.

KONSOLIDASI PERTANAHAN DI KAWASAN PERUMAHAN PADA MASA MENDATANG Konsolidasi pertanahan jika dilakukan pada kawasan perumahan “masa mendatang", kemungkinan akan mengalami surplus keuangan yang besar. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga tanah yang relatif besar sebelum dan sesudah konsolidasi. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dari penjualan tanah yang berharga pantas sedemikian rupa sehingga konsolidasi pertanahan secara penuh untuk kawasan perumahan masa mendatang dapat membantu pendanaan proyek-proyek sejenis pada kawasan-kawasan perumahan yang ada. Persyaratan-persyaratan pembangunan pada wilayah semacam ini ditentukan secara berbeda.

Jadi suatu wilayah memberikan dukungan keuangan kepada kawasan lainnya sebagai imbalan terhadap pertambahan penduduk yang memungkinkan diberikannya dukungan dan juga memungkinkan peningkatan taraf dan keragaman yang lebih besar dari pelayanan kekotaan, dibandingkan jika hal ini tidak dilakukan.




7.3.2. MANAJEMEN PERTANAHAN PADA KAWASAN INDUSTRI A. HAK TANAH BERSYARAT Tanah untuk kegiatan industri yang ada saat ini merupakan tanah dengan hak bersyarat. Semua penggunaan termasuk HGB adalah bersyarat, setidak-tidaknya dalam artian "masanya'. Keadaan ini tidak tepat jika dilakukan konsolidasi tanah. Kegiatan industri lebih tertarik pada hak-hak tanah yang menjamin kemungkinan penggunaan yang lebih lama dan tidak terlalu dibatasi. Seperti diketahui HGB hanya berlaku untuk masa 20 tahun. Perlu pertimbangan untuk memperpanjang masa ini menjadi 50 tahun atau lebih panjang. Dengan cara ini tujuan yang dapat dicapai : −

Kelangsungan usaha terjamin dari perspektif hak atas tanah yang memungkinkan investasi yang lebih besar; yang akan memberikan kesempatan kerja bakti sejumlah besar penduduk,

−

Pendapatan pemerintah dapat meningkat jika perusahaan bersedia meml penurunan dari ketidakpastian. Kondisi ini yang menyebabkan walaupun hak tanah bersyarat merupakan soal yang tidak menentu, tetap dianggap sebagai manajemen pertanahan yang positif; semua pihak mendapat keuntungan penggunaannya.

B. PEMBEBASAN TANAH SECARA BERLEBIHAN (EXCESS ACQUISITION) Excess aquition atau pembebasan tanah secara berlebih, merupakan salah satu instrumen manajemen lahan. Yang dimaksud dari instrumen ini adalah apabila kawasan industri dikembangkan sehubungan dengan pengembangan kawasan fungsional lain (misal kawasan perumahan) dengan prasarana penghubung yang pemerintah daerah mempunyai kemungkinan untuk memperoleh tanah pada kawasan industri tersebut (di luar yang dibutuhkan untuk prasarana ke dan di dalam kawasan tersebut). Di masa mendatang, setelah kawasan tersebut terjangkau sepenuhnya.

7.3.3. MANAJEMEN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMERSIAL A. HAK TANAH BERSYARAT Hak tanah bersyarat dapat mempengaruhi alokasi kegiatan komersial pada kawasan. Kondisi ini berkaitan dengan masa (periode waktu) hak tanah misalnya 20 tahun dapat tidak sesuai dengan kegiatan komersial tertentu. Pengembangan komersial seperti pertokoan, bank dan bioskop dan sebagainya mungkin hanya membutuhkan luas lahan yang relatif kecil dan kepemilikannya merupakan usaha kecil dan dimiliki perorangan. Pemilikan lahan umumnya hak milik. Kondisi ini membutuhkan instrumeninstrumen lain untuk mengarahkan perkembangannya. Instrumen yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem perijinan yang jelas dan ketat yang merupakan piranti manajemen pertanahan "negatif'. Dalam masa perencanaan yang panjang, penggunaan instrumen “positif” dapat dilakukan yakni dengan pembebasan tanah secara berlebih.

B. PEMBEBASAN BERLEBIH Pembebasan tanah berlebih memungkinkan Pemerintah Kota dapat mengontrol: siapa pemilik, lokasi penggunaan tanah dan prasarana yang tersedia dimana. Keadaan ini dapat dilakukan dengan mencadangkan tanah dengan luas relatif kecil sepanjang jalan tertentu untuk kegiatan tertenu yang diijinkan. Hal ini akan menyebabkan tidak ada seorangpun yang akan memilik tanah persis pada tepi jalan. Dalam kondisi ini Pemerintah Kota dapat menyewakan tanah tersebut untuk kegiatan tertentu (berarti mempengaruhi jenis pengembangan komersial dan memperoleh pemasukan untuk menutupi pembebasan tanah secara berlebih atau pembangunan jalan). Karena hal ini hanya menyangkut pembebasan sebidang tanah untuk mengontrol jalan masuk ke kapling-kapling di sepanjang jalan. Hal ini lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan dengan pembebasan seluruh kawasan untuk pengembangan komersial dengan tujuan akhir untuk menjual tanah atau hak penggunaan tanah tersebut kepada dunia usaha yang terlibat.

7.3.4. MANAJEMEN

PERTANAHAN

UNTUK

PRASARANA

SKALA

BESAR

MASA

DEPAN

DAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Manajemen pertanahan yang positif adalah yang didasarkan pada pemikiran bahwa biaya akan dapat dikembalikan, bila tidak untuk prasarana, setidak-tidaknya untuk pemakaian piranti itu sendiri. Jika prasarana tidak segera dibangun dalam waktu dekat. metoda apapun yang menyangkut pembebasan tanah mempunyai sifat “land banking” di samping kemungkinan adanya kendala (menyangkut aspek hukum). Pemerintah Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk investasi jangka panjang untuk maksud misal menjualnya di kemudian hari. Hak tanah bersyarat dapat digunakan jika pengembangan skala besar, dalam jangka panjang (misal di luar lingkup Pemerintah Kota Tarakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jl. Kalimantan No. 1 Telp. (0551) 33910 - 32004



perencanaan pengembangan). Konsekuensinya, rencana pemanfaatan site dibutuhkan dengan jelas dan tepat untuk mencegah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pada kawasan cadangan. Rencana pemanfaatan lahan ini harus dijalankan secara fektif melalui sistem perijinan. Di samping ada kawasan yang dicadangkan bagi pengembangan fisik masa mendatang, ada kawasan yang perlu dilindungi lingkungannya. Ini menyangkut kawasan-kawasan yang masuk dalam suatu peraturan dan untuk menghindari adanya bahaya. Misal kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sepanjang jalur tegangan tinggi dan sebagainya.

7.3.5. PROSEDUR – PROSEDUR YANG DIUSULKAN Dalam manajemen pertanahan kawasan perecanaan, prosedur yang perlu ditempuh dalam jangka pendek (paling sesuai) adalah : −

pemberian hak tanah bersyarat

−

konsolidasi pertanahan.

Prosedur penggunaan pemberian hak tanah bersyarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak sulit. Hak dapat dialihkan dan didaftar oleh Dinas Pertanahan dengan rekomendasi dari Walikota. Hak Walikota dalam memberikan rekomendasi memungkinkan untuk memberikan persyaratan atas pemberian hak-hak atas tanah.

Konsolidasi pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanahan dan sesuai dengan rencanarencana Pemerintah Kota. Dasar dari konsolidasi pertanahan adalah keterlibatan dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah saat ini kawasan proyek bersangkutan. Tanpa persetujuan juga dapat dilakukan tetapi membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu lama, untuk pengambil alihan hak tanah.

Dalam konsolidasi lahan, keterlibatan penduduk harus terjadi pada tingkat lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Rencana baru dapat dijalankan dan prasarana yang akan disediakan akan menjadi bagian dari proses perencanaan “bottom up”, setelah persetujuan dari masyarakat diperoleh. Keseluruhan proses ini meliputi antara lain: −

Pengumpulan data dan analisis (oleh Dinas Pertanahan dan Bappeda)

−

Persiapan rencana dan desiminasi (Bappeda dan dukungan dari Walikota. Camat, Lurah, RW dan RT),

−

Penyiapan anggaran (Bappeda dan Setwikot).

−

Implementasi (Dinas Tata Kota dan Dinas PU)

7.4. Indikasi dan Tahapan Program Pembangunan Pembangunan perkotaan bersifat komprehensif yang akan melibatkan berbagai sektor kehidupan serta membutuhkan sumber daya modal yang besar. Di pihak lain, keterbatasan modal pembangunan (baik dalam pengertian dana, sumber daya manusia, maupun bahan baku pembangunan) merupakan masalah umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan pembangunan perkotaan tidak dapat dilangsungkan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap.

Di samping faktor keterbatasan tersebut, pembangunan perkotaan sendiri pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berlangsung terusmenerus sejalan dengan dinamika perkembangan kota, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan tidak hanya berarti membangun sesuatu yang baru atau merombak yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru, tetapi juga merupakan proses memperbaiki kondisi yang lama sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Tahap-tahap pelaksanaan pembangunan ditentukan berdasarkan skala prioritas tertentu. Dalam kerangka perencanaan tata ruang, skala prioritas pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dibedakan menjadi prioritas program sektoral (yaitu jenis program sektoral yang akan dilaksanakan) dan prioritas spatial (yaitu dimana pembangunan program sektoral tersebut akan dilaksanakan). Kedua skala prioritas ini memiliki kaitan yang erat satu sama lainnya.




Tabel 7.5. Pertimbangan Prioritas Tahapan Pembangunan Pertimbangan

Prioritas Sektoral

Prioritas Spatial

Strategis

Program sektoral yang memiliki nilai potensi yang besar untuk dikembangkan

Lokasi yang memeiliki kedudukan penting berkaitan dengan potensi fisik, sosial budaya dan ekonomi yang dimilikinya.

Pemenuhan Kebutuhan

Program sektoral yang mendesak pemenuhan kebutuhannya (diantaranya) sejalan dengan pertumbuhan penduduk

Lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan pelayanan yang tinggi atau berpengaruh besar terhadap kota secara keseluruhan

Pertimbangan Pemecahan Masalah

Prioritas Sektoral Program sektoral yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada

Prioritas Spatial Lokasi dengan karakteristik yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi

Efek Ganda

Program sektoral yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya

Lokasi yang mampu merangsang perkembangan di kawasan lainnya

Rencana Terdahulu

Program sektoral yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku

Lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi strategis / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku.

Dalam tinjauan makro, prioritas yang dilaksanakan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut: −

Tahapan pertama adalah tahapan sosialisasi rencana. Pembangunan perkotaan tidak hanya melibatkan komponen pemerintah sebagai pelaku tunggal pembangunan, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi rencana, diharapkan pembangunan yang secara individual dilakukan masyarakat atau swasta dapat mengacu pada rencana yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sedangkan di kalangan pemerintahan / kelembagaan pembangunan sendiri, sosialisasi rencana diharapkan akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan antar sektor secara lebih terkoordinasi dan terpadu guna mewujudkan pembangunan yang efisien dan efektif dalam mencapai manfaat yang optimal.

−

Pembangunan jaringan prasarana lingkungan dan utilitas umum yang mencakup jaringan jalan, air bersih, drainase, limbah, listrik, dan telepon merupakan program pembangunan yang diprioritaskan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dengan mengingat fungsi infrastrutur yang tidak hanya sebagai komponen pelayanan bagi warga kota tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai unsur pembentuk struktur kota. Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan akan menjadi faktor pembuka kawasan serta daya tarik bagi masuknya sektor-sektor perkotaan lainnya. Dalam tahap awal ini, pengembangan jaringan infrastruktur dasar tersebut dibatasi pada pengembangan jaringan utama / primer. Sedangkan pembangunan jaringan hirarki yang lebih kecil dilakukan pada tahapan selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi, dengan mengacu pada jaringan primer yang telah dibangun sebelumnya.

−

Bersama dengan pembangunan jaringan infrastruktur primer tersebut, dilakukan pula penataan kawasan-kawasan konservasi/sempadan yang akan berperan penting dalam menjaga berbagai siklus alami di kawasan perencanaan. Penataan kawasan konservasi diprioritaskan pada lahan-Iahan rencana kawasan konservasi yang masih kosong. Sedangkan untuk lahan rencana kawasan konservasi yang saat ini telah tercemar oleh keberadaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap awal berupa pengawasan dan pencegahan terjadinya penetrasi pembangunan lebih lanjut. Baru pada tahap selanjutnya penataan diarahkan pada upaya pengembalian fungsinya sebagai kawasan hijau. Tahap kedua ini dilakukan setelah tersedia lahan atau unit-unit hunian yang akan dipakai sebagai lahan relokasi bagi para penghuni yang sebelumnya tinggal pada lahan rencana kawasan konservasi / sempadan tersebut.

−

Tahapan selanjutnya adalah penataan sektor-sektor kegiatan ekonomi kawasan yang akan berperan sebagai faktor penarik perkembangan kawasan lebih lanjut.

−

Keberadaan infrastruktur dasar serta didukung oleh perkembangan kegiatan ekonomi kawasan, pada tahap selanjutnya akan mendorong berkembangnya perumahan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya kawasan perencanaan bukanlah merupakan kawasan kosong yang belum terbangun. Pada beberapa bagian telah berkembang lingkungan-Iingkungan hunian, dimana sebagian diantaranya merupakan lingkungan hunian dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Dengan demikian, realisasi pembangunan kawasan permukiman akan berupa pembangunan unit-unit hunian baru serta penataan kawasan pemukiman lama yang belum mencerminkan suasana lingkungan perumahan yang layak huni. Untuk prioritas tahapan pembangunannya dapat dilihat pada Tabel 7.6.




Program-program pembangunan per tahapan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.6 Program-program pembangunan tersebut secara umum terbagi atas program pembangunan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu maupun yang dilakukan secara berkala (seperti program-program peningkatan kemampuan kelembagaan pembangunan). Ditinjau dari kemungkinan realisasinya, dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan penduduk dan total daya tampung kawasan serta faktor kondisi sosial-ekonomi-politik saat ini, maka diperkirakan tidak seluruh komponen yang direncanakan akan dapat terealisasi dalam kurun waktu umum berlakunya RTRK selama 10 tahun. Untuk itu penentuan jangka waktu pelaksanan pembangunan tersebut ditetapkan dalam suatu kurun waktu tertentu yang relatif lebih panjang, disesuaikan dengan kurun waktu program pembangunan jangka pendek (lima tahun). Secara Bertahap Pembagunan dalam Penysusunan RDTRK Tarakan barat akan menitik beratkan pada Sektur umum secara makro dan sector khusu (secara mikro) dalam beberapa sector pembangunan, sehingga akan lebih memudahkan dalam mengkaji dan mereview pada tahun-tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel No: 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 dan 6.14 Tahapan Pembangunan tiap Sektor berikut ini: TABEL: 7.6.. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: UMUM RDTRK TARAKAN BARAT TAHUN PENTAHAPAN

SUMBER PENDANAAN

LOKASI

SEKTOR

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan 1 Penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR Kota

Kota Tarakan

2 Pemasyarakatan/Sosialisasi RDTR Kecamatan Tarakan Barat

Kota Tarakan

3 Pencadangan lahan/tanah bagi kepentingan umum

Kota Tarakan

4 Pengembangan prosedur perijinan pemanfaatan ruang kota

Kota Tarakan

5

Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif rencana pemanfaatan ruang kota

Kota Tarakan

6

Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan

Kota Tarakan

APBN - APBD I - APBD BAPPEDA, DIN. LINGK I I - SWASTA DAN HIDUP & SDA, PU, DIN. KEHUTANAN PERKEBUNAN SWADAYA & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Sumber: Hasil Analisis Team RDTRK-Tarakan Barat

TABEL: 7.7. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: NON BUDIDAYA (HUTAN LINDUNG & MANGROVE) RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM SEKTOR

1

HUTAN LINDUNG

LOKASI

Pulau Sadau

UMUM

1

Pedoman (Peraturan Daerah)

2 Sosialisasi (Penyuluhan)

3

Pengembangan Institusi Administrasi

TAHUN PENTAHAPAN KHUSUS

Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Hutan Lindung & Kota) Papan Peringatan Hutan Lindung dan Hutan * Kota Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, * Media Cetak dan Sekolahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010

lanjutan

STAKE HOLDER

SUMBER PENDANAAN

BAPPEDA, DIN. LINGK APBN - APBD I - APBD II HIDUP & SDA, PU, DIN. SWASTA DAN SWADAYA PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Peningkatan SDM instansi Terkait

4 Studi

Identifikasi dan Optimasi Kawasan Lindung Kota Tarakan

5 Pelaksanaan Fisik

Reboisasi, Mempertahankan Vegetasi alam Penetapan batasan fisik kawasan Lindung Melengkapai sarana dasar untuk kelengkapan Hutan P. Sadau menjadi Hutan Wisata

2

HUTAN MANGROVE


Sepanjang Pantai Barat

1

(Kelurahan Karang Harapan-Karang Anyar Pantai & Karang Rejo)


3


4 Studi 5 Pelaksanaan Fisik

Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Hutan Lindung & Kota) Papan Peringatan Hutan Lindung dan Hutan * Kota Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, * Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait Identifikasi dan Master Plan Kawasan Mangrove menjadi Wisata alam Reboisasi, Mempertahankan Vegetasi alam Penetapan batasan fisik kawasan Lindung dan Hutan Kota Melengkapai sarana dasar untuk kelengkapan Hutan Mangrove menjadi kawasan Wisata



BAPPEDA, DIN. LINGK APBN - APBD I - APBD II HIDUP & SDA, PU, DIN. SWASTA DAN SWADAYA PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA



TABEL: 7.8. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: RUANG TERBUKA HIJAU RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM SEKTOR RTH

1 HUTAN KOTA

LOKASI

UMUM


Hutan Kota Karang Harapan

1

Hutan Kota Agro Forestry


Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Hutan Kota / RTH Kota) * *

Hutan Kota TVRI Gunung Belah 3



Papan Peringatan Hutan Lindung dan Hutan Kota Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait

4 Studi

Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Urban Forest" Kota Tarakan

5 Pelaksanaan Fisik

Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi hutan kota

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan

STAKE HOLDER

SUMBER PENDANAAN

BAPPEDA, DIN. LINGK APBN - APBD I HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA KEHUTANAN DAN SWADAYA PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Reboisasi, Mempertahankan Vegetasi alam Penetapan batasan fisik kawasan Hutan Kota yang sudah ada 2 TAMAN KOTA

TAMAN KOTA - KARANG ANYAR PANTAI 1 TAMAN KOTA - KARANG ANYAR PANTAI 2 TAMAN KOTA – PERSEMAIAN TAMAN KOTA - KARANG HARAPAN

1



Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Taman Kota / RTH Kota) * *

3


Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Urban Forest" Kota Tarakan Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Taman Kota pada tiap-tiap Unit Lingkungan Mempertahankan Taman Kota yang sudah ada

5 Pelaksanaan Fisik

GREEN BELT BANDARA UDARA

Karangayar Pantai

1



3

Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Green Belt / RTH Kota) * Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Green Belt Bandara Sebagai Batasan dan fungsi peredam suara * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan


Peningkatan SDM instansi Terkait Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Green Belt" Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan dan sosial

4 Studi * 5 Pelaksanaan Fisik *

4

GREEN BELT INDUSTRI

Karang Harapan

1



3

5 Pelaksanaan Fisik

5

GREEN BELT SEMPADAN SUNGAI

Tarakan Barat

1

3

Peningkatan SDM instansi Terkait Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Green Belt" Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan dan sosial * Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Green Belt Bandara yang mengelilingi Bandara Udara * Mempertahankan Batasan Green Belt yang sudah ada dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (mangrove, pada pantai dan vegetasi tanaman lain) Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Green Belt Sempadan Sungai / RTH Kota) * Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Green Belt Sempadan Sungai (GSS) Sebagai Batasan dan fungsi lingkungan * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan


Peningkatan SDM instansi Terkait Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Green Belt" Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan dan sosial

4 Studi * 5 Pelaksanaan Fisik *

6 GREEN BELT TPA

Karang Anyar Pantai

1 Pedoman (Peraturan Daerah) 2 Sosialisasi (Penyuluhan)

5 Pelaksanaan Fisik

Peningkatan SDM instansi Terkait Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Green Belt" khusus TPA Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan dan Estetika

*

GREEN BELT WADUK Karang Harapan PERSEMAIAN

* 3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi 5 Pelaksanaan Fisik

7

KAWASAN KONTUR Tarakan barat dan PATAHAN TANAH

Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait

1 Pedoman (Peraturan Pengesahan secara legal Batasan (PERDA Ruang Hijau Kawasan Konservasi / RTH Kota) Daerah) 2 Sosialisasi (Penyuluhan)

3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi 5 Pelaksanaan Fisik

Karang Harapan dan Karang Anyar

Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Green Belt Waduk Persemaian Sebagai Batasan dan fungsi lingkungan (kawasan Penyangga)


*

Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Ruang Hijau Konservasi Sebagai Batasan pembangunan "Build Up Area" dikarenakan kawasan labil dan tidak layak Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait

Pengesahan secara legal Batasan (PERDA Ruang Terbuka khusus TPU / RTH Kota) * Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Tempat Pemakaman Umum Sebagai fungsi Sosial dan Fungsi Lingkungan * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan Khusus "TPU" Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan dan Sosial *

Membuat batasan-batasan dan Lokasi yang cocok / berpotensi untuk dikembangkan menjadi Lokasi TPU

* Menambah Vegetasi di kawasan TPU (dengan tanaman yang cocok, baik dari nilai estetika dan ekonomisnya) Sumber: Hasil Analisis Team RDTRK-Tarakan Barat


APBN - APBD I BAPPEDA, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA DAN SWADAYA KEHUTANAN PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "khusus berkontur dan patahan tanah" Kota Tarakan sebagai fungsi hijau kota * Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Ruang Hijau Konservasi karakter fisik lahan dan kontur * Menetapkan Batasan Ruang hijau Konservasi dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (dengan tanaman yang cocok)


BAPPEDA, DIN. LINGK APBN - APBD I HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA KEHUTANAN DAN SWADAYA PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, PDAM KOTA TARKAN, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota & Master Plan Kawasan "Green Belt" Waduk Persemaian Kota Tarakan sebagai fungsi lingkungan * Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Green Belt Waduk Persemaian yang mengikuti kontur (100 m) * Menetapkan Batasan Green Belt Waduk Persemaian dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (dengan tanaman yang cocok sebagai resapan air)

*

8 TPU

Menetapkan Batasan Green Belt dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (dengan tanaman yang cocok)

Pengesahan secara legal Batasan (PERDA Green Belt Waduk Persemaian / RTH Kota) *

APBN - APBD I BAPPEDA, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA DAN SWADAYA KEHUTANAN PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Green Belt Sempadan Sungai yang mengikuti tipologi Sungai ( 50 m)



Mempertahankan Batasan Green Belt yang sudah ada dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (mangrove pada kawasan hulu sungai dan vegetasi tanaman keras pada daerah hilir sungai) Pengesahan secara legal Batasan (PERDA Green Belt Tempat Pembuangan Akhir / RTH Kota)

*

APBN - APBD I BAPPEDA, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA DAN SWADAYA KEHUTANAN PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, DIN-PERINDAGKOP MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Green Belt Sempadan Sungai yang mengikuti tipologi Sungai (25-50 m)

* Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Green Belt Tempat Pembuangan Akhir Sebagai Batasan dan fungsi lingkungan, Estetis * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan

3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi

BAPPEDA, DIN. LINGK APBN - APBD I HIDUP & SDA, PU, DIN. APBD II - SWASTA KEHUTANAN DAN SWADAYA PERKEBUNAN & TANAMAM PANGAN, DIN. PERTANAHAN, DKPP, DTK, BAGIAN HUKUM, ANGKASA PURA (ANDARA JUATA), MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA

Mempertahankan Batasan Green Belt yang sudah ada dan Menambah Vegetasi di kawasan sekitar (mangrove, pada pantai dan vegetasi tanaman lain) Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung (PERDA Green Belt / RTH Kota)



Membuat batasan-batasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Green Belt Bandara yang mengelilingi Bandara Udara (50 -100 m)

* Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Green Belt Bandara Sebagai Batasan dan fungsi peredam suara * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan


4 Studi

Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan Peningkatan SDM instansi Terkait

4 Studi

3

Papan Peringatan / Iklan mengenai pentingnya Taman Kota





TABEL:7.9. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RDTRK - TARAKAN BARAT NO

PROGRAM

TIPOLOGI PERKIM / LOKASI

STAKE HOLDER UMUM

A

I

TAHUN PENTAHAPAN

TEMA PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Perumahan Nelayan

PUSAT KOTA (INNER CITY)

(Kelurahan lingkas Ujung & Sebengkok)

KHUSUS

1 Pedoman (Peraturan Daerah) 2 Sosialisasi (Penyuluhan) 3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi 5 Pelaksanaan Fisik

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Permukiman di atas air (PERDA) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan tentang * Lingkungan Permukiman yang bersih Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan & Program KIP pada kawasan Kumuh Penataaan kawasan Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasana dasar permukiman Peningkatan Fungsi kawasan yang optimal

B

Perumahan Pusat Kota "Water Front"

1 Pedoman (Peraturan Daerah)

(Kelurahan Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai & 2 Sosialisasi (Penyuluhan) Karang Rejo)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

SUMBER PENDANAAN APBN - APBD I - APBD II SWASTA DAN SWADAYA

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Water Front (PERDA) * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan * Program promosi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perairan

Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan KASIBA & LISIBA Water Front Masterplan Permukiman diatas Pantai Pematangan lahan pada kawasan Tambak Penataaan kawasan Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasana dasar permukiman


Peningkatan Fungsi kawasan yang optimal C

Pengaturan Intensitas Bangunan yang telah disahkan melalui SK / PERDA

Perumahan Pusat Kota "Kepadatan Tinggi" 1 Pedoman (Peraturan Daerah) (Kelurahan Selumit Pantai & Karang Rejo)


Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan tentang * Lingkungan Permukiman yang bersih

3 Pengembangan Institusi Administrasi


4 Studi

KIP pada kawasan pusat kota DED Infrastruktur kawasan padat Penataaan kawasan Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasana dasar permukiman Resetlement & Relokasi pada kawasan kumuh

5 Pelaksanaan Fisik

Peningkatan Fungsi kawasan yang optimal D

Perumahan Pusat Kota "Kepadatan Sedang 1 Pedoman (Peraturan Daerah) Tinggi" (Kelurahan Karang Balik)

2 Sosialisasi (Penyuluhan) 3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi

Pengaturan Intensitas Bangunan yang telah disahkan melalui SK / PERDA Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan tentang * Lingkungan Permukiman yang bersih * Peningkatan SDM instansi Terkait

KIP pada kawasan pusat kota DED Infrastruktur kawasan padat Penataaan kawasan Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasana dasar permukiman Penghentian perkembangan rumah pada lahan Hutan Kota Resetlement & Relokasi pada kawasan kumuh

5 Pelaksanaan Fisik

Peningkatan Fungsi kawasan yang optimal E

Perumahan Pusat Kota "Kepadatan Sedang 1 Pedoman (Peraturan Daerah) Tinggi" (Kelurahan Karang Anyar)

2 Sosialisasi (Penyuluhan) 3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi

Pengaturan Intensitas Bangunan yang telah disahkan melalui SK / PERDA Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan tentang * Lingkungan Permukiman yang bersih * Peningkatan SDM instansi Terkait

KIP pada kawasan pusat kota DED Infrastruktur kawasan padat Penataaan kawasan Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasana dasar permukiman Penghentian perkembangan rumah pada lahan Hutan Kota Resetlement & Relokasi pada kawasan kumuh Peningkatan Fungsi kawasan yang optimal

5 Pelaksanaan Fisik

II

KAWASAN ANTARA (ZONA TRANSISI)

A

Permukiman Swadaya & Developer "Kepadatan Rendah" (Kelurahan Karang Anyar)

B


Permukiman Swadaya & Developer "Kepadatan Rendah" (Kelurahan Karang Anyar Pantai)

Pengaturan Intensitas Bangunan yang telah disahkan melalui SK / PERDA


Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan tentang * Lingkungan Permukiman yang bersih *

Program promosi kepada investor (developer)



4 Studi

Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Pengembangan Permukiman Master Plan KASIBA & LISIBA terutama pada daerah kosong Pematangan Lahan pada kawasan Pengembangan Permukiman Baru Penyediaan sarana dan prasana dasar permukiman

5 Pelaksanaan Fisik

BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

APBN - APBD I - APBD II SWASTA DAN SWADAYA


APBN - APBD I - APBD II SWASTA DAN SWADAYA

Penghentian perkembangan rumah pada lahan kritis B

Perumahan Kawasan Industri (Kepadatan Sedang) (Kelurahan Karang Anyar Pantai)


Pengaturan Intensitas Bangunan pada kawasan Industri yang telah disahkan melalui SK / PERDA * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan * Program promosi kepada investor yang berminat



4 Studi

Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri yang terintagrate dengan penyediaan permukiman

5 Pelaksanaan Fisik

Pembebasan Lahan pada kawasan Permukian Industri Pematangan Lahan pada kawasan Permukiman Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Permukiman Industri. Tahapan Pembangunan Kawasan Permukiman Industri

C

Permukiman Swadaya "Kepadatan Rendah" (Kelurahan Karang Anyar Pantai)


Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) * Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan * Program promosi kepada investor


Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

D

Permukiman Swadaya "Kepadatan Sedang" (Kelurahan Karang Anyar Pantai)





III

PINGGIR KOTA (OUTSKIRT A CITY)

Permukiman Swadaya & Developer "Kepadatan Sedang" (Kelurahan Karang Harapan)






Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

B

Permukiman Swadaya & Developer "Kepadatan Rendah - Sedang" (Kelurahan Karang Harapan)



3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Studi

Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan

5 Pelaksanaan Fisik

Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri





TABEL:7.10. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: PERDAGANGAN DAN JASA RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM


A

Pasar tradisional Skala Kota

TAHUN PENTAHAPAN STAKE HOLDER

UMUM Pasar Ghuser (Eksisting)


Pasar Beringin(Eksisting)


KHUSUS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan

APBN - APBD I - APBD II BAGIAN HUKUM, BAGIAN SWASTA DAN SWADAYA PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK)

*

Pasar Batu(Eksisting)

Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan

* Program promosi kepada investor

Pasar THM(Eksisting)



Pasar (Renc. pengembangan) Karang Harapan

4 Non Fisik

Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan

5 Pelaksanaan Fisik

Pembebasan Lahan pada kawasan Industri

SUMBER PENDANAAN

Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

B

Pasar Modern Skala Kota

Gusher


Karang Harapan (Renc. Pengembangan)

Sosialisasi (Penyuluhan)

BAGIAN HUKUM, BAGIAN APBN - APBD I - APBD II PEMERINTAHAN, BAGIAN SWASTA DAN SWADAYA PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,


Pengembangan Institusi Administrasi Non Fisik Pelaksanaan Fisik

Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan * * Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

C

Pusat Perdagangan Kaki Lima

Simpang Tiga THN (Eksisting)




3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Non Fisik 5 Pelaksanaan Fisik

D

Kawasan Komersial (Pertokoan Hotel - Rumah Makan - Perkantoran dsb)

Jl. Yos Sudarso - Jl. Sudirman - Jl. Mulawarman - Jl. Gajah Mada


Renc. Pengembangan di Sepanjang Kalan Kolektor Primer pada Pusat Pengembangan Kawasan Baru


APBN - APBD I - APBD II BAGIAN HUKUM, BAGIAN SWASTA DAN SWADAYA PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan * * Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

BAGIAN HUKUM, BAGIAN APBN - APBD I - APBD II PEMERINTAHAN, BAGIAN SWASTA DAN SWADAYA PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,


* Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan

3 Pengembangan Institusi Administrasi 4 Non Fisik 5 Pelaksanaan Fisik

* Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri


TABEL: 7.11. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: PARIWISATA RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM TEMA

A

Alam

UMUM

Pulau Sadau


Bendungan Persemaian


Hutan Kota Taman Kota

3


Kawasan Water Front

4 Studi

Kawasan Mangrove (Eksisting-Karang Rejo)

5 Pelaksanaan Fisik

Kawasan Mangrove ( Renc. Pengembangan Pesisir Pantai barat)


Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Wisata di Kota Tarakan Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak * dan Sekolahan * Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Studi Kelayakan Kawasan Wisata dan RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Masterplan kawasan wisata (mangrove - Pulau Sadau) Penyiapan sarana dan Prasarana Dasar Wisata Seperti: di Pulau Sadau, Mangrove, Hutan Kota, Bendungan, Taman Kota, Waterfront.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan

STAKE HOLDER

SUMBER PENDANAAN


APBN - APBD I APBD II - SWASTA DAN SWADAYA



Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

B

Buatan

Perbelanjaan Modern


Perbelanjaan Tradisional

Sosialisasi (Penyuluhan) Pengembangan Institusi Administrasi Non Fisik Pelaksanaan Fisik



Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak * dan Sekolahan * Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri



TABEL:7.12. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: PERDAGANGAN DAN JASA RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM


A

TAHUN PENTAHAPAN STAKE HOLDER

UMUM

Pasar tradisional Skala Kota

Pasar Ghuser (Eksisting)


Pasar Beringin(Eksisting)


Pasar Batu(Eksisting)

KHUSUS

3

Pasar (Renc. pengembangan) Karang Harapan

4 Non Fisik

2010

lanjutan

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak * dan Sekolahan * Program promosi kepada investor


Pasar THM(Eksisting)

2005 2006 2007 2008 2009

BAGIAN HUKUM, BAGIAN APBN - APBD I PEMERINTAHAN, BAGIAN APBD II - SWASTA DAN SWADAYA PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar

5 Pelaksanaan Fisik

SUMBER PENDANAAN

Tahapan Pembangunan Kawasan Industri B

Pasar Modern Skala Kota

Gusher



Sosialisasi (Penyuluhan) Pengembangan Institusi Administrasi Non Fisik Pelaksanaan Fisik

C

Pusat Perdagangan Kaki Lima

Simpang Tiga THN (Eksisting)




3

Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak * dan Sekolahan * Program promosi kepada investor


Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri

5 Pelaksanaan Fisik

Kawasan Komersial (Pertokoan Hotel - Rumah Makan - Perkantoran dsb)

Jl. Yos Sudarso - Jl. Sudirman - Jl. Mulawarman - Jl. Gajah Mada


Renc. Pengembangan di Sepanjang Kalan Kolektor Primer pada Pusat Pengembangan Kawasan Baru


APBN - APBD I BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN APBD II - SWASTA DAN SWADAYA PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,


4 Non Fisik

D

BAGIAN HUKUM, BAGIAN APBN - APBD I PEMERINTAHAN, BAGIAN APBD II - SWASTA PEMBAGUNAN, BAGIAN DAN SWADAYA EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak * dan Sekolahan * Program promosi kepada investor

BAGIAN HUKUM, BAGIAN APBN - APBD I PEMERINTAHAN, BAGIAN APBD II - SWASTA PEMBAGUNAN, BAGIAN DAN SWADAYA EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) *

Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan Sekolahan

* Program promosi kepada investor 3


4 Non Fisik 5 Pelaksanaan Fisik



TABEL: 7.13. PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR: INDUSTRI RDTRK - TARAKAN BARAT PROGRAM SEKTOR 1

KAWASAN INDUSTRI TERPADU

LOKASI

Pesisir Kelurahan Karang Harapan

UMUM


3




Pengesahan secara legal Keberadaan Kawasan Industri (PERDA RDTRK) Iklan / Penjelasan melalui: Media Elektronik, Media Cetak dan * Sekolahan * Program promosi kepada investor Peningkatan SDM instansi Terkait Master Plan dan Studi Kelayakan Kawasan Industri Kota Tarakan Pembebasan Lahan pada kawasan Industri Pematangan Lahan pada kawasan Industri

2005 2006 2007 2008 2009 2010 lanjutan

STAKE HOLDER

SUMBER PENDANAAN

APBN - APBD I BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN APBD II - SWASTA DAN SWADAYA PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,

Penyediaan Prasarana & Sarana Dasar Tahapan Pembangunan Kawasan Industri 2

SENTRA INDUSTRI KECIL (TEMPE)

Kelurahan Karang Anyar


3


Pengesahan secara legal peraturan Industri kecil dan dampak baik secara ekonomi masyarakat dan lingkungan * Program sosialisasi melalui penyuluhan * Program Investasi dengan sistem Perbankan dan "Bapak Angkat" Peningkatan SDM instansi Terkait

4 Non Fisik

Identifikasi dan Pengembangan Industri Skala Kecil

5 Pelaksanaan Fisik

Pemberian bantuan dan kredit modal

BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,


BAGIAN HUKUM, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN PEMBAGUNAN, BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA, DIN. LINGK HIDUP & SDA, PU, DIN. PERTANAHAN, DTK, DIN. PERINDAGKOP, KADIN, BPMD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA,


Mempermudah dan memberi peluang akan akses penjualan dan pendistribusian 3

SENTRA INDUSTRI KECIL (BENUR DAN PEMBEKUAN UDANG)

Kelurahan Karang Anyar Pantai


3


Pengesahan secara legal peraturan Industri kecil dan dampak baik secara ekonomi masyarakat dan lingkungan * Program sosialisasi melalui penyuluhan * Program Investasi dengan sistem Perbankan dan "Bapak Angkat" Peningkatan SDM instansi Terkait

4 Non Fisik

Identifikasi dan Pengembangan Industri Skala Kecil

5 Pelaksanaan Fisik

Pemberian bantuan dan kredit modal Mempermudah dan memberi peluang akan akses penjualan dan pendistribusian



7.1. MEKANISME PROSEDUR PERIJINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Recommend Documents