6.1. MEKANISME PROSEDUR PERUJINAN DALAM PENGENALIAN PEMANFAATAN RUANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TARAKAN TIMUR 6. Indikasi Program Pembangunan dan Pedoman Pengendalian Ruang Kecamatan Tarakan Timur

6 Indikasi Program Pembangunan dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan Tarakan Timur

6.1. MEKANISME PROSEDUR PERUJINAN DALAM PENGENALIAN PEMANFAATAN RUANG

P

engendalian pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut dari rencana penataan ruang akan berjalan dengan lancar bila dalam mekanismenya terdapat prosedur pelayanan perijinan yang jelas. Secara garis besar, perijinan pembangunan kota dapat

dikelompokkan ke dalam ijin kesesuaian bangunan dengan rencana kota, ijin mendirikan bangunan dan ijin disain pengaman bangunan. Ketiganya diproses dalam rangkaian koordinasi perijinan dan lembaga-lembaga yang mendukung / terkait dengan sistem perijinan.

6.1.1. POLA MEKANISME DAN PROSES PELAYANAN PERIJINAN SAAT INI A. POLA MEKANISME

P

emberian ijin di Kota Tarakan melibatkan berbagai pihak atau instansi yang berkaitan dengan mekanisme pembangunan di daerah, serta badan eksekutif yang berwenang dalam pengambilan keputusan di daerah (terutama untuk proyek atau

pembangunan dalam skala besar). Mekanisme pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak dikoordinasikan dalam suatu sistem mekanisme “satu pintu” seperti yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Mekanisme yang masih dijalankan oleh Pemerintah Kota Tarakan masih perinstansi / lembaga pemberi ijin. Artinya masyarakat harus mendatangi instansi / lemabaga yang berwenang di kantor tempat instansi tersebut berada untuk mendapatkan surat ijin. Kondisi ini kurang memudahkan bagi masyarakat karena harus mendatangi setiap instansi yang terkait dalam pelayanan perijinan tersebut. -

Kantor Walikota Bagian Sosial, Bagian Ekonomi, memberi ijin SITU, HO, IMB

-

Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan advis teknis untuk IMB

-

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata, memberikan masalah perijianan perangkutan.

-

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, mengatur T.UDP / T.DI.

M

asyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan

persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluassi lapangan. Jika kondisi permohonan lengkap, maka ijin dapat dikeluarkan. DIAGRAM 6.1 POLA MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN Informasi Pengambilan Formulir

Pengajuan Permohonan

Rekomendasi Desa & Kecamatan

Permohonan Lengkap

PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jl. Kalimantan No. 1 , Telp. (0551) 33910 - 32004

Perijinan

Jenis Perijinan yang diminta pada instansi terkait

Pembayaran Retribusi

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

Jenis ijin yang Ditertibkan Dinas Terkait


B. PROSES PELAYANAN PERIJINAN BANGUNAN

U

ntuk memperoleh IMB, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang persyaratan dan blangko PIMB di Kantor Walikota Bagian Ekonomi. Jika persyaratan telah ipenuhi selanjutnya pemohon harus mendapat rekomendasi dari Kantor Desa dan Kantor

Kecamatan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian ijin dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Pengecekan lapangan dilakukan satu tim yang terdiri dari Kantor Walikota, Dinas PU dan Kecamatan. Selanjutnya Dinas PU akan memperhitungkan retribusinya dan advis teknis yang berkaitan dngan IMB yang diminta. Berdasarkan pengantar pembayaran retribusi IMB yang diberikan oleh Bagian Ekonomi Kantor Walikota, pemohon dapat membayar retribusi IMB di Dinas Pemdapatan Daerah. Dengan membawa bukti pembayaran retribusi, maka Ekonomi akan menerbitkan SK-IMB. DIAGRAM 6.2 PROSES PELAYANAN / PERIJINAN IMB

Lengkap

IMB

Permohonan

Kantor Walikota

Kurang Persyaratan Proses

Dinas PU

RIK Lapangan

Rapat Evaluasi

Ditolak

Memenuhi Persyaratan

Penelitian Persyaratan Tidak Lengkap Berita Acara

C. JENIS PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

J

enis-jenis perijinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tarakan pada masa mendatang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tarakan seperti dipaparkan pada tabel Berikut :

TABEL 6.1 JENIS-JENIS PERIJINAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN NO.

LEMBAGA PEMBERI IJIN

JENIS IJIN SAAT INI

1. 2. 3.

Bagian Sosial / Ekonomi Bappeda Dinas Tata Kota

SITU, HO, IMB

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanahan Dinas Terkait Dinas PU

Ijin Perangkut

5. 6. 7. 8.

T.UDP / T.DI

RENCANA PENGEMBANGAN JENIS IJIN SITU, HO Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah Ijin Trayek, Ijin Usaha Kepariwisataan T.UDP / T.DI, Ijin Usaha Perdagangan Ijin Lokasi Ijin Prinsip Ijin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan Ijin Penutupan, Penggunaan Trotoar Berm dan Saluran Ijin Penggalian Damija

RENCANA PUNGUTAN Retribusi Retribusi Retribusi Pajak Retribusi Retribusi Tanpa Biaya Retribusi Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Retribusi

D. USULAN RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIJINAN

D

alam pemberian perijinan di Kota Tarakan akan melibatkan berbagai dinas yang terkait dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tarakan. Mekanisme pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, dikoordinasikan dalam suatu sistem

mekanisme “satu pintu”. Instansi yang terkait dalam pemberian ijin mekanisme pelayanan / perijinan terpadu ini mencakup pelayanan yang bersifat perijinan dan pelayanan bersifat administrasi. Masyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluasi lapangan. Jika semua kondisi permohonan lengkap, maka ijin



dapat dikeluarkan rata-rata dalam waktu kurang dari 14 hari. Usulan rencana pola mekanisme pelayanan / perijinan terpadu di kota Tarakan dapat dilihat pada diagram 6.3. DIAGRAM 6.3 POLA MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Informasi Pengambilan Formulir

Perijinan -

Pengajuan Permohonan - Registrasi - Pembayaran - Penyerahan

Permohonan Lengkap

Akte Catatan Sipil Sertifikat KTP

M

- Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk - Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

- Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk - Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan

asyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Kantor Pelayanan Umum yang merupakan pelayanan satu pintu. Berkas permohonan kemudian diteliti persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai

dengan persyaratan ayang diminta. Berkas yang telah lengkap selanjutnya akan diproses dan diserahkan pada dinas yang terkait. Dinas yang terkait kemudian akan melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan kesesuaian ijin yang diminta sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian ini, dinas yang bersangkutan akan membuat rekomendasi atas ijin yang diminta.

B

erkas kemudian dibawa kembali ke Kantor Pelayanan Umum akan membuat berita acara tentang ijin yang akan dikeluarkan. Jika tidak memenuhi persyaratan atau ditolak, berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Secara rinci alur proses pelayanan /

perijinan terpadu tersebut dapat dilihat pada Diagram 6.4. DIAGRAM 6.4 ALUR PROSES MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Lengkap Penelitian Persyaratan Permohonan

Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

Proses Tidak Lengkap

Dinas Pertanahan Bappeda

Ijin Lokasi

DTK

IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah SITU/HO Ijin Prinsip Ijin Trayek IPMJ Ijin Penutupan Penggunaan Trotoar, berm & Saluran

IP/PT

Ekonomi / Sosial Dinas Terkait

RIK Lapangan

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Pariwisata

Rapat Evaluasi

Dinas PU Kandep Perindag /Koperasi

Memenuhi Persyaratan Kurang Persyaratan Ditolak/ Dikembalikan

Berita Acara

Ijin Usaha Perdagangan

6.1.2. PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN

P

ada saat ini hal-hal yang mengatur perubahan pemanfaatan lahan di Kota Tarakan, belum ada proses teknis dan prosedurnya. Pada bagian ini akan diusulkan beberapa usulan proses teknik dan prosedur dalam rangka mengatasi masalah perunbahan pemanfaatan

lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. A. KLASIFIKASI JENIS PERUBAHAN



1. Perubahan Dasar Perubahan besar adalah setiap perubahan lahan yang sangat menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dapat dibagi atas tiga penyimpangan yakni: − Spot Zoning, adalah pengecualian suatu pemanfaatan lahan suatu kawasan dengan pemanfaatan lahan tertentu dengan luas yang cukup terbatas atau kecil. − Rezoning adalah perubahan dalam pengaturan rezoning yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kawasan yang cukup luas (zona peruntukan lahan). − Penambahan intensitas bangunan di atas 10% dari ketentuan teknis yang ada direncana. 2. Perubahan Kecil Perubahan kecil adalah setiap perubahan yang pada prinsipnya menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan khususnya fisik bangunan seperti penambahan intensitas kurang dari 10% dari ketentuan teknis yang ada direncana yang tidak berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis lainnya. Contohnya adalah penambahan rasio kepadatan penduduk, penambahan intensitas, penambahan GSB, perpanjangan masa penyewaan bangunan dan lain-lain.

B. Proses Teknis Perubahan Pemanfaatan Lahan 1. Proses teknis perubahan dasar Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut: ▪

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan administrasi

▪

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK serta RTRK

▪

Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota untuk perubahan rexoning yang dilanjutkan dengan peniliana teknis planologis serta dampak sosial ekonomi yang juga berlaku untuk perubahan besar lainnya yaitu spotzoning dan penambahan intensitas >10% dari ketentuan teknis yang ada dalam rencana.

▪

Pelaksanaan dengan pendapat

▪

Peumusan rekomendasi keputusan yang didasarkan pada penilaian seluruh aspek dari permohonan yang diajukan baik dampak positif, sampak negatif maupun pertimbangan dari masyarakat sekitarnya. Rekomendasi ini hendaknya mengikat pengambilan keputusan. Apabila rekomendasi tunggal maka pengambilan keputusan harus memutuskan seuai rekomendasi dan bila terdiri atas beberapa rekomendasi pengambilan keputusan harus memilih salah satu dari rekomendasi tersebut.

▪

Pengambilan keputusan.

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.

▪

Penarikan retribusi

▪

Pembayaran retribusi

▪

Pengesahan retribusi

▪

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan

▪

Penerbitan ijin mendirikan bangunan

2. Proses teknis yang harus dilalui adalah: Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut: ▪

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan administrasi.

▪

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK serta RTRK.

▪

Perumusan rekomendasi keputusan dan besarnya biaya yang harus dikenakan pada permohonan yang diajukan

▪

Pengambilan keputusan

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon

▪

Pembayaran retribusi bila pemohon sesuai dengan besar yang ditentukan bila tidak dapat mengajukan keberatan kepada tim penilai.

▪

Pengesahan perubahan

▪


▪




C. Prosedur Perubahan Pemanfaatan Lahan 1.

Penentuan Tugas dan Lembaga yang Menangani Perubahan Pemanfaatan Lahan Penentuan tugas dan lembaga yang menangani perubahan pemanfaatan lahan ini diperlukan untuk memperjelas kedudukan setiap lembaga dalam prosedur administrasi perubahan pemanfaatan lahan, sehingga diharapkan tidak ada tumpang tindih tugas atau pemberian tugas yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah diemban oleh masing-masing lembaga yang dilibatkan. Lembaga yang akan menjadi pelaksana perubahan pemanfaatan lahan yang berasal dari lembaga pemerintah dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, dikaitkan dengan tugas yang akan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang akan menangani perubahan pemanfaatan lahan. Selain itu juga harus dilakukan evaluasi organisasi dari aspek operasional administrasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. TABEL 6.2 RANCANGAN DASAR TUGAS POKOK LEMBAGA PELAKSANA PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA TARAKAN NO. 1.

2. 3.

4.

5.

6.

2.

TUGAS POKOK Pemeriksaan persyaratan administrasi permohonan dari setiap permohonan perubahan pemanfatan lahan yang meliputi Rencana peruntukan lahan lama dan baru Bukti penguasaan lahan (100%) Terutama yang telah memiliki keterangan rencana peruntukan, keterangan situasi bangunan, IMB dari permohonan terdahulu Gambar teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku Pengecekan perubahan pemanfaatan lahan terhadap RTRWK, RDTRK, RTRK Melakukan pemeriksaan terhadap visi dan misi, kebijaksanaan dan program pengembangan kota untuk perubahan rezoning, perubahan spotzoning dan perubahan intensitas > 10%. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi. Melakukan pelaksanaan dengar pendapat bersama masyarakat dan DPRD untuk merumuskan rekomendasi untuk keputusan terhadap permohonan perubahan pemanfaatan lahan Perumusan rekomendasi terhadap permohonan berdasarkan seluruh pertimbangan perencanaan dan pendapat (berdasar dengar pendapat) kepada Wlikota yang bersifat mengikat. Pengambilan Keputusan

7.

Penentuan besarnya tarif retribusi dan evaluasi tarif jika pemohon keberatan dengan besar tarif retribusi

8. 9.

Menerima retribusi Pengesahan permohonan perubahan pemanfaatan lahan

10. 11.

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin mendirikan bangunan

JENIS PERUBAHAN Besar dan Kecil

LEMBAGA DTK

Besar dan Kecil

DTK

Besar

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda

Besar


Besar


Besar Kecil Besar

Walikota DTK Tim Penilai Inti c.q. Bappeda

Kecil Besar dan Kecil Besar Kecil Besar dan Kecil Besar dan Kecil

DTK Dispenda Walikota DTK DTK DTK

Prosedur Adiministrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Besar Pengambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan besar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -

Mempertimbangkan seluruh dampak baik yanng positif maupun yang negatif yang mungkin muncul akibat pembangunan.

-

Mempertimbangkan visi dan misi pengembangan kota serta seluruh kebijaksanaan dan program rencana yang akan dijalankan.

-

Melibatkan pihak perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan mengingat dampak yang mungkin terjadi akan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Mengingat pula rencana yang telah ditetapkan merupakan produk hukum yang ditetapkan dengan daerah yang harus mendapat persetujuan dari DPRD.

-

Mempertimbangkan seluruh pendapat dan keberatan dari berbagai pihak dengan melalui dengar pendapat. Dengar pendapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan diikuti oleh masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung maupun masyarakat yang peduli dengan adanya perubahan pemanfaatan lahan ini. Dalam



Pernendagri Nomor 4/1996 dinyatakan harus adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang suatu perubahan pemanfaatan lahan setelah ijin perubahan-perubahan pemanfaatan lahan. DIAGRAM 6.5 USULAN PROSES TEKNIS PEMANFAATAN LAHAN KOTA TARAKAN Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Permohonan Ijin Bangunan

Y

Lengkap ?

Lengkap ?

T

T

Permohonan Ijin bangunan

Pelaksanaan Dengar Pendapat

Pemeriksaan terhadap visi dan misi Pembangunan Kota

Prosedur Biasa

Y

Pemeriksaan Perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK

Rezoning

Spot Zoning Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi Penambahan > 10%

Perumusan Rekomendasi

T

Pengambilan Keputusan

Diijinkan berubah ?

Penambahan > 10% Perubahan TekniAs Lainnya

Ditolak

Y

Bersyarat penambahan sarana dan prasarana

Setuju dengan syarat?

T

Evaluasi Syarat

Perumusan Rekomendasi

Tidak Bersyarat

Y

Penentuan besarnya retribusi

Y

Setuju syarat baru

Y

Diijinkan berubah ? T

Pengenaan retribusi

Ditolak

T

T

Berhenti

Evaluasi Tarif

Setuju tarif baru?

T

Setuju dengan besarnya tarif?

Y

Y Pembayaran retribusi

Pengesahan permohonan

Pengesahan permohonan

Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan



TABEL 6.3 PROSEDUR PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN BESAR DI KOTA TARAKAN DI KOTA TARAKAN NO.

MASUKAN

INSTANSI TUJUAN

KEWENANGAN INSTANSI

1.

Pengajuan permohonan perubahan pemanfaatan

Dinas Tata Kota

lahan khususnya untuk permohonan yang berhubungan dengan perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan intensitas bangunan > 10% dari ketentuan teknis yang ada ilengkapi dengan : -

Surat ijin lokasi

-

Surat keterangan serba gi\una dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan

2.

-

Surat keterangan pemilikan lahan / sertifikat

-

Gambar rencana bangunan

-

Tanda pelunasan PBB

-

Pengecekan terhadap visi dan misi untuk


perubahan rezoning -

Penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi untuk perubahan rezoning, spotzoning dan penambahan intensitas > 10%

3.

Pelaksanaan dengar pendapat bersama


masyarakat yang terkena pengaruh dan DPRD 4.

Perumusan rekomendasi


5.

Pengambilan keputusan

Walikota

6.

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus


dibayar oleh pemohon 7.

Pemohon keberatan dengan besarnya biaya


8.

Pembayaran retribusi

Dispenda

9.

Pengesahan ijin perubahan pemanfaatan lahan

Walikota

10.


DTK

11.


DTK

D. Prosedur Adiministrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecil Untuk perubahan jenis ini, setiap pemohon hanya perlu melakukan permohonan perubahan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan ijin perencanaan dan mengetahui ketentuan teknis suatu bangunan di suatu kawasan. Jika tidak melibatkan perubahan pemanfaatan lahan, maka pengeluaran ijin tidak harus mendapat persetujuan dari DPRD. Lembaga yang berwenang mengeluarkan ijin perencanaan dapat secara langsung memberikan keputusan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak Permohonan perubahan ini dikenakan biaya.



DIAGRAM 6.6 USULAN PROSEDUR ADMINISTRASI PERUBAHAN LAHAN BESAR DAN KECIL DI KOTA TARAKAN Pemohon Permohonan Perubahan Pemnfaatan lahan

Tim Penilai cq. Bappeda Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota

Tim Penilai Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi DTK Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan Administrasi

Proses Perlengkapan

Tim Penilai Pelaksanaan dengar pendapat

Tim Penilai Perumusan rekomendasi kepada Walikota

T Lengkap ?

Walikota Pengambilan keputusan

Y DTK Pemeriksaan perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK

T

Diijinkan berubah

Ditolak

Y

Rezoning

Setuju dengan syarat?

Spot Zoning

Tidak Bersyarat

Bersyarat

Penambahan Intensitas > 10% Y

`

Penambahan Intensitas > 10% dan perubahan ketentuan teknis lainnya

T

DTK Perumusan Rekomendasi

Tim Penilai Evaluasi syarat

Tim Penilai / DTK Penentuan besarnya tarif retribusi

Y

Setuju syarat baru

DTK Pengambilan Keputusan

Tim Penilai Evaluasi Tarif

T

Setuju dengan besarnya tarif?

T Y

Berhenti

Setuju dengan tarif baru?

Y

Pemohon Pembayaran retribusi

Y

Diijinkan berubah?

T

Berhenti

Walikota/DTK Pengesahan Permohonan

Ditolak DTK Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

DTK Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan



6.2. ORGANISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA 6.2.1. ORGANISASI STRUKTURAL rganisasi Pemerintah Kota Tarakan berpedoman kepada Undang – Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Tarakan

O

dan beberapa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariatan, dinas-dinas,

Bappeda, Inspektorat Wilayah dan Kantor Sosial politik. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional secara prinsip mengacu pada UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disamping Peraturan Daerah yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kota Tarakan. 1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota;

-

Perda Kota Tarakan No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekreatariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

b. Kedudukan Sekretariat Daerah Kota adalah staff yang langsung berada di bawah Walikota. Sekdakot dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota c. Tugas Pokok -

Membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakata;

-

Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana

-

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat wilayah administratif dan instansi vertikal.

d. Susunan Organisasi Susunan organisasi Setkotda memakai pola maksimal yang secara garis besar meliputi: -

Sekretaris Daerah

-

Asisten Administrasi dan Pemerintah membawahahi:

-

Bagian Pemerintahan

-

Bagian Hukum dan Organisasi

-

Bagian Umum dan Perlengkapan

-

Bagian Humas dan Protokol

-

Bagian Keuangan

e. Asisten Administrasi Pembangunan membawahi :

f.

-

Bagian Ekonomi

-

Bagian Sosial

-

Bagian Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan Fungsional

2. BAPPEDA KOTA TARAKAN a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.56 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Perda Kota Tarakan No.3 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga -Teknis Daerah.

b. Kedudukan Bappeda adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Bappeda Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Badan c. Tugas Pokok -

Membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengevaluasi dan memonitornya.

-

Membantu Walikota melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah.



Susunan Organisasi

•

d. Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II secara garis besar adalah : -

Kepala

-

Sekretaris

-

Bidang Penelitian dan Pelaporan

-

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya -Bidang Fisik dan Prasarana

3. DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TARAKAN a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Perda Kota Tarakan No.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

b. Kedudukan -

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.;

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

c. Tugas Pokok Tugas pokok Dinas adalah : -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum.

-

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

d. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum secara garis besar adalah : -Kepala Dinas -

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan

-

Sub Dinas Cipta Karya

-

Sup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK

-

Sub Dinas Tata Kota

-

UPTD

-


4. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) a. Dasar Hukum -

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Dasar-dasar untuk Mendirikan Perusahaan Daerah.

-

Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.

b. Kedudukan dan Tugas Pokok -

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tarakan yang melaksankan urusan rumah tangga daerah dan tugas penyediaan air bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

c. Susunan Organisasi -

Direktur Utama

-

Direktur Bidang Umum

-

Direktur Bidang Teknik .

-

Bagian Keuangan

Bagian Langganan

Bagian Administrasi dan Personalia

Bagian Produksi

Bagian Distribusi

Bagian Perencanaan Teknik

Bagian Peralatan Teknik

Unit Pelayanan



5. DINAS PERTANAHAN KOTA TARAKAN a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan

-

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-


b. Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan

-


c. Tugas Pokok -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pertanahan.

-

Melaksanakan tugas pembantuan vang diserahkan kepadanya.

d. Susunan Organisasi -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah

-

Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah

-

Sub Dinas Pengukuran dan Pendataan Tanah

-


6. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KOTA TARAKAN a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-


b. Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan dan pariwisata

-


c. Tugas Pokok -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perhubungan dan pariwisata.

-



Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Perhubungan Darat

-

Sub Dinas Perhubungan Laut

-

Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telekomunikasi

-

Sub Dinas Pariwisata

-


7. DINAS PENDAPATAN DAERAH a. Dasar Hukum . -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan; Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Perda Kota TarakanNo.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

b. Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.

-


c. Tugas Pokok Tugas pokok Dinas adalah : -

menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan



-

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

-

melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan dalam kas daerah kota.

d. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara garis besar adalah : -

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Pendataan dan Pendaftaran

-

Sub Dinas Penetapan

-

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

-

UPTD

-


8. DINAS PERIDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA TARAKAN a. Dasar Hukum -

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.ss Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Perda Kota Tarakan No.s Th. 200 1 tentang Pembentukan Organisasi Din, Daerah.

b. Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrial perdagangan dan koperasi

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawa kepada Walikota.

c. Tugas Pokok -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perindustrial perdagangan dan koperasi.

-



Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Perindustrian

-

Sub Dinas Perdagangan

-

Sub Dinas Koperasi

-

UPTD

-


6.2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. MASALAH MANAJEMEN DAN ORGANISASI

M

asalah kelembagaan yang dihadapi bermula dari akan dibangunnya suatu proyek. Masalah tersebut berkisar pada pelaksanaan program dan pengelolaan hasil program. Masalah ini akan berbeda intensitas dan ekstensitas yang disebabkan oleh kompleksit

komponen-komponen proyek, besaran proyek yang akan dilaksanakan serta lamanya penyelesaian proyek. Dalam pelaksanaan program masalah yang biasa timbul adalah hubungan antara program tisik dan anggaran program dalam rencana dan realisasinya, serta masalah manajemen pelaksanaan teknis dan manajemen keuangan. Sedangkan dari segi organisasi penge[ola proyek sangat bervariasi tergantung pada jenis komponen proyek, lokasi proyek, dinas pengelola prasarana yang terkait dan sumber dana yang digunakan.

D

alam pengelolaan hasil program (0 & M) masalah yang timbul merupakan akibat dari adanya hasil proyek yang diserahkan/dipadukan dengan pelayanan yang telah ada, yang akan menimbulkan adanya tambahan 0 & M. Hal ini secara tidak

langsung akan mempunyai konsekuensi kelembagaan terhadap dinas yang mengelola, SDM yang menangani dan peralatan kerja yang digunakan. Guna mengantisipasi permasalahan tersebut, hal terpenting yang pe.rlu dilaksanakan adalah di samping menyiapkan tenaga terampil dalam dinas / lembaga yang telah dibentuk juga meningkatkan produktivitas kerja personil / pegawai yang berarti juga meningkatkan kinerja organisasi / dinas. Secara garis besar untuk mengantisipasi hal tersebut adalah perlunya dilakukan: −

Sosialisasi dan evaluasi job description dari masing-masing unit/seksi/personil; apakah sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya.



−

Sosialisasi dan evaluasi apakah fungsi-fungsi dalam organisasi sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya.

−

Meningkatkan tata laksana kerja / mekanisme kerja antar masing-masing bagian, karena harus sadar bahwa produk dari suatu bagian diperlukan dalam proses di bagian lain dan seterusnya. Untuk mengetahui arus kegiatan perlu diciptakan standard operating procedur (SOP), sehingga masing-masing dapat mengecek

−

dimana letak kemacetan jalannya suatu kegiatan.

2. MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA asalah SDM merupakan masalah paling pokok dalam suatu organisasi guna mencapai tujuannya. Kondisi SDM yang ada

M

(kuantitas dan kualitas) akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja organisasi/dinas dimana SDM tersebut berada.

Secara umum permasalahan SDM yang ada di Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan program-program perkotaan adalah sebagai berikut : Kuantitas tenaga pada instansi / dinas terkait terutama pada dinas-dinas teknis masih belum mencukupi. Hal ini mengingat dinas-

−

dinas tersebut masih tergolong banyak. Kekurangan tenaga ini terutama untuk posisi staf . Kualitas tenaga pada dinas / instansi terkait, masih perlu ditingkatkan baik dalam bidang penyusunan program serta operasi dan

−

pemeliharaan (0 & M). Peningkatan kualitas ini dilaksanakan melalui pemberian pelatihan-pelatihan

6.2.3. USULAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DAERAH

P

rogram peningkatan kemampuan kelambagaan daerah disusun dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan daerah Kota Tarakan dalam penyusun pelaksanaan dan pengelolaan hasil program secara efektif dan efisien. Usulan program tersebut

mencakup : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia − Segi kuatitas; dilakukan dengan mutasi/promosi dari Dinas / Instansi lain di dalam Pemerintah Daerah Setempat atau dari Pemerintah Daerah lain / Pemerintah Pusat. − Segi kualitas; dilakukan dengan peningkatan pengetahuan/kemampuan melalui pendidikan / pelatihan yang menunjang bidang tugasnya. − Recruitmen hanya untuk tenaga yang benar-benar dibutuhkan dan ditempuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kerja Peningkatan sarana dan prasarana kerja ini diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi dan efisiensi kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui : − Peningkatan sistem komputerisasi dan mengikuti perkembangannnya. − Peningkatan sistem komunikasi dan informasi agar tidak ketinggalan dengan arus perubahan yang cepat. − Peningkatan sarana transportasi dan perlengkapan pendukung kerja sehingga tugas-tugas operasional di lapangan dan di kantor dapat dilaksanakan le efektif. c. Program Peningkatan Organisasi dan Manajemen Peningkatan organisasi dan manajemen dapat dilakukan dengan : − Pembenahan dan pengembangan struktur organisasi sebagai akibat adanya tambahan beban pelayanan pada dinas-dinas teknis. − Hubungan kerja / mekanisme kerja antar dinas / instansi terkait perlu ditegaskan agar dinas / instansi dapat memahami tugas dan fungsinya, mengingat kemungkinan pembentukan dinas baru dan adanya dinas baru yang dibentuk. d. Program Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pratisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lignkungan. Disamping program ini, juga sebaiknya dilakukan desiminasi atas produk-produk rencana tata ruang yang telah disusun. Desiminasi dapat berbentuk penyebaran informasi atas rencana tata ruang, pelatihan dan lokakarya. e. Program Penataan Produk-Produk Program ini berkaitan adanya rencana-rencana tata ruang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah bangunan dan kemungkinan adanya penyesuaian / kenaikan besarnya tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan yang telah diberikan kepada



masyarakat. Diantaranya adalah air bersih, persampahan dan air limbah. Dalam memperjelas aspek legalitasnya perlu Peraturan Daerah.

2. PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU

S

ehubungan dengan upaya pengembangan ruang kota Tarakan, masalah yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapat perhatian serius. Dalam hal ini perlu adanya Dinas Tata Kota yang khusus menangani masalah pengendalian

pemanfaatan ruang di Kota Tarakan. Lima tahun mendatang diharapkan dinas ini dapat terbentuk. Dinas Tata kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang tata kota. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada serta bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Dinas Tata Kota adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga kota dibidang tata kota dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada dinas ini. Susunan organisasi dinas ini terdiri atas kepala dinas, bagian tata usaha, perencanaan tata kota, penyusunan program, perijinan cabang dinas dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional.

6.3. MANAJEMEN PERTANAHAN

M

anajemen pertanahan merupakan suatu alat yang penting bagi implementasi strategi pengembangan ruang perencanaan. Manajemen pertanahan berkaitan erat dengan aspek-aspek lain, khususnya struktur hukum, sumber-sumber keuangan perencanaan

dan tujuan-tujuannya. Akan tetapi penggunaan suatu alat untuk manajemen pertanahan juga bergantung pada tujuan-tujuan perencanaan. Tujuan-tujuan jenis pengembangan fungsional yang berbeda-beda dan kesesuaian dari bermacam-macam alat menajemen pertanahan juga disesuaikan dengan “situasi" kawasan perencaraan dan selang waktu perencanaan.

6.3.1. KONSOLIDASI LAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN 1. PADA KAWASAN PERUMAHAN YANG ADA

P

ada kawasan perencanaan, kawasan perumahan yang ada sekarang pada berberapa lokasi telah mencapai tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga prasarana kota tidak lagi memadai. Kemungkinan perbaikan melalui konsolidasi pertanahan dalam skala

penuh dalam beberapa hal tidak dapat dilaksanakan. Untuk program-program sejenis KIP biasa, manajemen pertanahan bukan merupakan alat yang cocok dan tidak diperlukan. Akan tetapi dalam perspektif waktu yang panjang, perbaikan kampung mungkin akan berkembang menjadi peremajaan kota. Dalam hal ini akan terjadi perubahan fungsi dan beberapa pemilik lahan harus pindah ke tempat lain.

U

ntuk pembangunan kawasan-kawasan perumahan yang ada dan tidak termasuk dalam proyek KIP yang biasa, konsolidasi pertanahan harus dilakukan bersama-sama dengan program pengadaan tanah yang menarik ditempat lain. Hal ini mungkin

merupakan keharusan karena penghuni kawasan tersebut saat ini pada umumnya adalah pemilik sendiri. Kendala utama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah masalah keuangan karena konsolidasi tanah pada kawasan yang ada bukan merupakan proyek atas pendanaan swadaya (membiyai sendiri) dan membangun wilayah baru juga mahal. Karena pndapatan umum tidak akan cukup untuk membiyai hal ini, peningkatan kawasan perumahan yang ada harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

2. KONSOLIDASI PERTANAHAN DI KAWASAN PERUMAHAN PADA MASA MENDATANG

K

onsolidasi pertanahan jika dilakukan pada kawsan perumahan “masa mendatang", kemungkinan akan mengalami surplus keuangan yang besar. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga tanah yang relatif besar sebelum dan s'esudah konsolidasi.

Hal ini akan meningkatkan pendapatan dari penJualan tanah yang berharga pantas sedemikian rupa sehingga konsolidasi pertanahan secara penuh untuk kawasan perumahan masa mendatang dapat- membantu pendanaan proyek-proyek sejenis pada kawasan-kawasan perumahan yang ada. Persyaratan-persyaratan pembangunan pada wilayah semacam ini ditentukan secara berbeda. Jadi suatu wilayah memberikan dukungan. keuangan kepada kawasan lainnya sebagai imbalan terhadap pertambahan penduduk yang memungkinkan diberikannya dukungan dan juga memungkinkan peningkatan taraf dan keragaman yang lebih besar dari pelayanan kekotaan, dibandingkan jika hal ini tidak dilakukan.

6.3.2. MANAJEMEN PERTANAHAN PADA KAWASAN INDUSTRI 1. HAK TANAH BERSYARAT

T

anah untuk kegiatan industri yang ada saat ini merupakan tanah dengan hak bersyarat. Semua penggunaan termasuk HGB adalah bersyarat, setidak-tidaknya dalam artian "masanya'. Keadaan ini tidak tepat jika dilakukan konsolidasi tanah.



Kegiatan industri lebih tertarik pada hak-hak tanah yang menjamin kemungkinan penggunaan yang lebih lama dan tidak terlalu dibatasi. Seperti diketahui HGB hanya berlaku untuk masa 20 tahun. Perlu pertimbangan untuk memperpanjang masa ini menjadi 50 tahun atau lebih panjang. Dengan cara ini tujuan yang dapat dicapai : − kelangsungan usaha terjamin dari perspektif hak atas tanah yang memungkinkan investasi yang lebih besar; yang akan memberikan kesempatan kerja bakti sejumlah besar penduduk, − pendapatan pemerintah dapat meningkat jika perusahaan bersedia meml penurunan dari ketidakpastian. Kondisi ini yang menyebabkan walaupun hak tanah bersyarat merupakan soal yang tidak menentu, tetap dianggap sebagai manajemen pertanahan yang positif; semua pihak mendapat keuntungan penggunaaannya. Akan tetapi pengembalian biaya prasarana mungkin juga akan membutuhkan peneinstrumen lain: 2. PEMBEBASAN TANAH SECARA BERLEBIHAN (EXCESS ACQUISITION)

E

xcess aquition atau pembebasan tanah secara berlebih, merupakan satah instrumen manajemen tahan. Yang dimaksud dari instrumen ini adatah apabita kawasan industri dikembangkan sehubungan dengan pengembangan kawasan fungsional lain (misal

kawasan perumahan) dengan prasarana penghubung yang pemerintah daerah mempunyai kemungkinan untuk memperoleh tanah pada kawasan industri tersebut (di luar yang dibutuhkan untuk prasarana ke dan di dalam kawasan tersebut). Di masa mendatang, setelah kawasan tersebut terjangkau sepenuhnya.

6.3.3. MANAJEMEN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMERSIAL 1. HAK TANAH BERSYARAT

H

ak tanah bersyarat dapat mempengaruhi alokasi kegiatan komersial pada kawasan. Kondisi ini berkaitan dengan masa (periode waktu) hak tanah misalnya 20 tahun dapat tidak sesuai dengan kegiatan komersial tertentu. Pengembangan komersial seperti

pertokoan, bank dan bioskop dan sebagainya mungkin hanya membutuhkan luas lahan yang relatif kecil dan kepemilikannya merupakan usaha kecil dan dimiliki perorangan. Pemilikan lahan umumnya hak milik. Kondisi ini membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk mengarahkan perkembangannya. Instrumens yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem perijinan yang jelas dan ketat yang merupakan piranti manajemen pertanahan "negatif'. Dalam masa perencanaan yang panjang, penggunaan instrumen “positif” dapat dilakukan yakni dengan pembebasan tanah secara berlebih. 2. PEMBEBASAN BERLEBIH

P

embebasan tanah berlebih memungkinkan Pemerintah Kota dapat mengontrol: siapa pemilik, lokasi penggunaan tanah dan prasarana yang tersedia dimana. Keadaan ini dapat dilakukan dengan mencadangkan tanah dengan luas relatif kecil sepanjang

jalan tertentu untuk kegiatan tertenu yang diijinkan Hal ini akan menyebabkan tidak ada seorangpun yang akan memilik tanah persis pada tepi jalan. Dalam kondisi ini Pemerintah Kota dapat menyewakan tanah tersebut untuk kegiatan tertentu (berarti mempengaruhi jenis pengembangan komersial dan memperoleh pemasukan untuk menutupi pembebasan tanah secara berlebih atau pembangunan jalan). Karena hal ini hanya menyangkut pembebasan sebidang tanah untuk mengontrol jalan masuk ke kapling-kapling di sepanjang jalan. Hal ini lebih mudah dilakukan dan lebih. murah dibandingkan dengan pembebasan seluruh kawasan untuk pengembangan komersial dengan tujuan akhir untuk menjual tanah atau hak penggunaan tanah tersebut kepada dunia usaha yang terlibat.

6.3.4. MANAJEMEN PERTANAHAN UNTUK PRASARANA SKALA BESAR MASA DEPAN DAN PERLINDUGAN LINGKUNGAN

M

anajemen pertanahan yang positif adalah yang didasarkan pada pemikiran bahwa biaya akan dapat .dikembalikan, bila tidak untuk prasarana, setidak-tidaknya untuk pemakaian piranti itu sendiri. Jika prasarana tidak segera dibangun dalam waktu dekat. metoda

apapun yang menyangkut pembebasan tanah mempunyai sitat “land banking” Di samping kemungkinan adanya kendala (menyangkut aspek hukum). Pemerintah Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk investansi jangka panjang untuk maskud misal menjualnya dikemudian hari. Hak tanah bersyarat dapat digunakan jika pengembangan skala besar, dalam jangka panjang (misal diluar lingkup perencanaan pengembangan). Konsekuensinya, rencana pemanfaatan site dibutuhkan dengan jelas dan tepat untuk mencegah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pada kawasan cadangan. Rencana pemanfaatan lahan ini harus dijalankan secara fektif melalui sistem prijinan.

D

i samping ada kawasan yang dicadangkan bagi pengembangan fisik masa mendatang, ada kawasan yang perlu dilindungi lingkungannya. Ini menyangkut kawasan-kawasan yang masuk dalam suatu peraturan dan untuk menghindari adanya bahaya. Misal

kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sepanjang jalur tegangan tinggi dan sebagainya.



6.3.5. PROSEDUR-PROSEDUR YANG DIUSULKAN Dalam manajemen pertanahan kawasan perecanaan, prosedur yang perlu ditempuh dalam jangka pendek (paling sesuai) adalah : − pemberian hak tanah bersyarat − konsolidasi pertanahan.

P

rosedur penggunaan pemberian hak tanah bersyarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak sulit. Hak dapat dialihkan dan didaftar oleh Dinas Pertanahan dengan rekomendasi dari Walikota. Hak Walikota dalam memberikan rekomendasi memungkinkan

untuk memberikan persyaratan atas pemberian hak-hak atas tanah. Konsolidasi pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang dikoordinasi oleh Dinas Petanahan dan sesuai deng.an rencana-rencana Pemerintah Kota. Dasar dari konsolidasi pertanahan adalah keterlibatan dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah saat ini kawasan proyek bersangkutan. Tanpa persetujuan juga dapat dilakukan tetapi membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu lama, untuk pengambil alihan hak tanah.

D

alam konsolidasi lahan, keterlibatan penduduk harus terjadi pada tingkat lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Rencana baru dapat dijalankan dan prasarana yang akan disediakanakan menjadi bagian dari proses perencanaan “bottom up”,

setelah persetujuan dari masyarakat diperoleh. Keseluruhan proses ini meliputi antara lain. − Pengumpulan data dan analisis (oleh Dinas Pertanahan dan Bappeda) − Persiapan rencana dan desiminasi (Bappeda dan dukungan dari Walikota. Camat, Lurah, RW dan RT), − Penyiapan anggaran (Bappeda dan Setwikot). − Implementasi (Dinas Tata Kota dan Dinas PU)

6.4. INDIKASI DAN TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN

P

embangunan perkotaan bersifat komprehensif yang akan melibatkan berbagai sektor kehidupan serta membutuhkan sumber daya modal yang besar. Di pihak lain, keterbatasan modal pembangunan (baik dalam pengertian dana, sumber daya manusia, maupun

bahan baku pembangunan) merupakan masalah umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan pembangunan perkotaan tidak dapat dilangsungkan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Di samping faktor keterbatasan tersebut, pembangunan perkotaan sendiri pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berlangsung terus-menerus sejalan dengan dinamika perkemballgan kota, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan tidak hanya berarti membangun sesuatu yang baru atau merombak yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru, tetapi juga merupakan proses memperbaiki kondisi yang lama sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

T

ahap-tahap pelaksanaan pembangunan ditentukan berdasarkan skala prioritas tertentu. Dalam kerangka perencanaan tata ruang, skala prioritas pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dibedakan menjadi prioritas program sektoral (yaitu jenis program sektoral

yang akan dilaksanakan) dan prioritas spatial (yaitu dimana pembangunan program sektoral tersebut akan dilaksanakan). Kedua skala prioritas ini memiliki kaitan yang erat satu sama lainnya. TABEL 6.4 PERTIMBANGAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN Pertimbangan Strategis Pemenuhan Kebutuhan Pertimbangan Pemecahan Masalah Efek Ganda Rencana Terdahulu

Prioritas Sektoral Program sektoral yang memiliki nilai potensi yang besar untuk dikembangkan Program sektoral yang mendesak pemenuhan kebutuhannya (diantaranya) sejalan dengan pertumbuhan penduduk Prioritas Sektoral Program sektoral yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada Program sektoral yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya Program sektoral yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku

Prioritas Spatial Lokasi yang memeiliki kedudukan penting berkaitan dengan potensi fisik, sosial budaya dan ekonomi yang dimilikinya. Lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan pelayanan yang tinggi atau berpengaruh besar terhadap kota secara keseluruhan Prioritas Spatial Lokasi dengan karakteristik yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Lokasi yang mampu merangsang perkembangan di kawasan lainnya Lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi strategis / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku.

DALAM TINJAUAN MAKRO, PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN DI KAWASAN PERENCANAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT: −

Tahapan pertama adalah tahapan sosialisasi rencana Pembangunan perkotaan tidak hanya melibatkan komponen pemerintah sebagai pelaku tunggal pembangunan, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi rencana, diharapkan pembangunan yang secara individual dilakukan masyarakat atau swasta dapat mengacu pada rencana yang telah ditetapakan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sedangkan di kalangan pemerintahan / kelembagaan pembangunan sendiri, sosialisasi



rencana diharapkan akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan antar sektor secara lebih terkoordiansi dan terpadu guna mewujudkan pembangunan yang efisien dan efektif dalam mencapai manfaat yang optimal. −

Pembangunan jaringan prasarana lingkungan dan utilitas umum yang mencakup jaringan jalan, air bersih, drainase, limbah, listrik, dan telepon merupakan program pembangunan yang diprioritaskan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dengan mengingat fungsi infrastrutur yang tidak hanya sebagai komponen pelayananan bagi warga kota tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai unsur pembentuk struktu kota. Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan akan menjadi faktor pembuka kawasan serta daya tarik bagi masuknya sektor-sektor perkotaan lainnya. Dalam tahap awal ini, pengembangan jaringan infrastruktur dasar tersebut dibatasi pada pengembangan jaringan utama / primer. Sedangkan pembangunan jaringan hirarki yang lebih kecil dilakukan pada tahapan selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi, dengan mengacu pada jaringan primer yang telah dibangun sebelumnya.

−

Bersama dengan pembangunan jaringan infrastruktur primer tersebut, dilakukan pula penataan kawasan-kawasan konservasi/sempadan yang akan berperan penting dalam menjaga berbagai siklus alami di kawasan perencanaan. Penataan kawasa konservasi diprioritaskan pada lahan-Iahan rencana kawasan konservasi yang masih kosong. Sedangkan untuk lahan rencana kawasan konservasi yang saat ini telah tercemar oleh keberadaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap awal berupa pengawasan dan pencegahan terjadinya penetrasi pembangunan lebih lanjut. Baru pada tahap selanjutnya penataan diarahkan pada upaya pengembalian fungsinya sebagai kawasan hijau. Tahap kedua ini dilakukan setelah tersedia lahan atau unit-unit hunian yang akan dipakai sebagai lahan relokasi bagi para penghuni yang sebelumnya tinggal pada lahan rencana kawasan konservasi / sempadan tersebut.

−

Tahapan selanjutnya adalah penataan sektor-sektor kegiatan ekonomi kawasan yang akan berperan sebagai faktor

penarik

perkembangan kawasan lebih lanjut. −

Keberadaan infrastruktur dasar serta didukung oleh perkembangan kegiatan ekonomi kawasan, pada tahap selanjutnya akan mendorong berkembangnya perumahan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya kawasan perencanaan bukanlah merupakan kawasan kosong yang belum terbangun. Pada beberapa bagian telah berkembang lingkungan-Iingkungan hunian, dimana sebagian diantaranya merupakan lingkungan hunian dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Dengan demikian, realisasi pembangunan kawasan permukiman akan berupa pembangunan unit-unit hunian baru serta penataan kawasan pemukiman lama yang belum mencerminkan suasana lingkungan perumahan yang layak huni. Untuk prioritas tahapan pembangunannya dapat dilihat pada Tabel 5.8.

P

rogram-program pembangunan per tahapan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.8. Program-program pembangunan tersebut secara umum terbagi atas program pembangunan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu maupun yang dilakukan secara berkala

(seperti program-program peningkatan kemampuan kelembagaan pembangunan). Ditinjau dari kemungkinan realisasinya, dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan penduduk dan total data tampung kawasan serta faktor kondisi sosial-ekonomi-politik saat ini, maka diperkirakan tidak seluruh komponen yang direncanakan akan dapat terealisasi dalam kurun waktu umum berlakunya RTRK selama 10 tahun.Untuk itu penentuan jangka waktu pelaksanan pembangunan tersebut ditetapkan dalam suatu kurun waktu tertentu yang relatif lebih panjang, disesuaikan dengan kurun waktu program pembangunan jangka pendek (lima tahun) TABEL 6.5 PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN SEKTOR UMUM RDTRK TARAKAN TIMUR 2003-2008

SEKTOR

LOKASI

SUMBER PENDANAAN

TAHUN PENTAHAPAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 lanjutan

A Penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR Kota

Kota Tarakan BAPPEDA

APBD

B Pemasyarakatan/Sosialisasi RDTR Kecamatan Tarakan Timur


APBD

X

X

X

X

X

C Pencadangan lahan/tanah bagi kepentingan umum


APBD

X

X

X

X

X

D Pengembangan prosedur perijinan pemanfaatan ruang kota


APBD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif rencana pemanfaatan ruang kota


APBD

F

Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan


APBD

Sumber: Hasil Analisis Team RDTRK-Tarakan Timur


X

6.1. MEKANISME PROSEDUR PERUJINAN DALAM PENGENALIAN PEMANFAATAN RUANG

Recommend Documents