BAB IV PROSEDUR PERIJINAN PROSEDUR PERIJINAN DI INDONESIA KOMPLEKS, LAMA, DAN RELATIF MAHAL. Untuk memulai usaha di Indonesia dibutuhkan sebanyak 12 prosedur yang harus ditempuh dengan waktu 151 hari (kedua terlama di Asia setelah Laos) dan biaya sekitar 130,6 persen pendapatan per kapita (keempat termahal di Asia setelah Kamboja, Yaman, dan Lebanon) atau sekitar US 1.163 (ketujuh termahal di Asia setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Lebanon, Korea, Kamboja, dan Yaman). Perbandingan waktu dan biaya untuk memulai usaha di kawasan Asia dapat dilihat pada grafik di bawah ini. WAKTU UNTUK MEMULAI USAHA Laos Indonesia Kamboja India Arab Saudi Yaman Bhutan Papua Nugini Vietnam Uni Emirat Arab Filipina Sri Lanka Taiwan Iran Syria Lebanon Cina Bangladesh Kuwait Oman Israel Thailand Malaysia Pakistan Korea Nepal Mongolia Hongkong Singapura
0
50
100
150
200
hari
BIAYA UNTUK MEMULAI USAHA Kamboja Yaman Lebanon Indonesia Bangladesh Nepal Arab Saudi India Pakistan Syria Papua Nugini Vietnam Uni Emirat Arab Malaysia Filipina Laos Korea Cina Bhutan Sri Lanka Mongolia Iran Thailand Taiwan Israel Oman Hongkong Kuwait Singapura
0
100
200
300
400
500
% Pendapatan per Kapita
BIAYA UNTUK MEMULAI USAHA Arab Saudi Uni Emirat Arab Lebanon Korea Kamboja Yaman Indonesia Malaysia Israel Hongkong Taiwan Syria Kuwait Oman Bangladesh India Singapura Filipina Nepal Pakistan Cina Papua Nugini Thailand Iran Vietnam Sri Lanka Bhutan Laos Mongolia
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dolar AS
Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
IV—1
Adapun 12 perijinan yang diperlukan meliputi prosedur untuk mendapatkan nama perusahaan dari Departemen Hukum hingga mendaftarkan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Secara rinci, prosedur perijinan, waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. PROSEDUR MEMULAI USAHA DI INDONESIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.
Prosedur Mendapatkan nama perusahaan dari Departemen Hukum Menandatangani nota pendirian usaha di notaris Mendapatkan ijin domisili dari Lurah
Waktu (hari) 7
Biaya (Rp) 500.000
7 10
Mendapatkan NPWP Menempatkan modal awal ke bank Membayar PNBP untuk pelayanan hukum Mendaftarkan ke Departemen Hukum untuk persetujuan pendirian perusahaan Mendapatkan nomor registrasi perusahaan pada Departemen Perdagangan
14 4 1 75
10.000.000 Secara resmi tidak dipungut Tidak ada Tidak ada 200.000 1.100.000
Mengurus pada asosiasi untuk dipublikasi pada daftar perusahaan Mendapatkan SIUP Mendaftarkan pada Departemen Ketenagakerjaan
2
12.
Mendaftar program Jamsostek Jumlah Sumber: FIAS (2005)
15
14 1 1 151
250.000 (PMA); Rp 150.000 (PMDN dan bukan PMA/PMDN) 850.000 400.000 Secara resmi tidak dipungut Tidak ada 13.200.000 – 13.300.000
UPAYA YANG DILAKUKAN Upaya untuk menyederhanakan prosedur investasi terakhir dilakukan dengan menetapkan penyederhanaan prosedur investasi dalam Inpres No. 5/2003 melalui penyediaan pelayanan satu atap. Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut dikeluarkan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Upaya untuk menyederhanakan pelayanan investasi melalui sistem satu atap pada waktu itu dilakukan karena besarnya kemungkinan RUU Penanaman Modal tidak dapat diselesaikan dengan kepentingan sektor yang sangat kuat. Dalam pelaksanaannya, keppres tersebut kurang berjalan efektif karena sifatnya sangat longgar. Sebagai contoh: Gubernur/Bupati/Walikota dalam keppres dimaksud dinyatakan dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perijinan, dan fasilitas pelayanan modal kepada BKPM. Meskipun berjalan kurang efektif, beberapa daerah, seperti Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pelayanan satu atap dengan cukup baik. Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
IV—2
RENCANA TINDAK DAN PROPOSAL YANG DIAJUKAN Menyadari bahwa prosedur perijinan investasi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama serta besarnya variasi pelayanan perijinan investasi di daerah, BKPM dan Bappenas sepakat mencantumkan rencana tindak penyederhanaan prosedur perijinan investasi menjadi 30 hari dalam RKP Tahun 2006. Jangka waktu perijinan selama 30 hari dimaksudkan untuk mampu bersaing dengan Malaysia dan Thailand yang hanya memburuhkan waktu selama 32 hari dan 33 hari. Saat ini, pemerintah melalui Departemen Perdagangan (sebagai koordinator BKPM) sedang menyusun kebijakan untuk menyederhakan prosedur perijinan investasi. Proposal yang ada mencakup 2 prosedur pokok, yaitu (a) pendaftaran, dan (b) pemberian persetujuan yang bekerja secara simultan dengan lembaga yang dibentuk oleh Presiden untuk menangani pemberian fasilitas perpajakan. Proposal ini sejalan dengan yang diajukan oleh Foreign Investment Advisory Service (FIAS – Joint service of the IFC and the World Bank) yang menyarankan untuk memotong prosedur yang tidak perlu serta menciptakan single access point dengan waktu yang sangat singkat yaitu selama 6 hari. Proposal FIAS untuk penyerderhanaan prosedur investasi di Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
2 procedures, 6 days, 8.1% GNI/capita 100
Time, days
80 70 60
100
1.Obtain standard forms 2. File application at single access point and complete following formalities -
80
Obtain NWPW (taxes)
-
Register at Company Registrar
-
Apply for trade license
60
50 40 30 20
Cost (right axis)
Time (left axis)
40
Cost, % of GNI per capita
90
20
10 0
0 1
2
Procedure
Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
IV—3
SARAN DAN REKOMENDASI 1. Berdasarkan pemahaman serta pengalaman dalam menyusun action plan Inpres No. 5/2003, permasalahan investasi, termasuk penyederhanaan prosedur perijinan bersifat lintas sektoral yang sulit dan lama untuk diselesaikan pada tingkat departemen. Untuk itu diharapkan Presiden dapat memimpin dengan membentuk Tim Kecil yang beranggotakan beberapa Menteri untuk menyederhanakan prosedur perijinan investasi dan lebih luas lagi adalah mengurangi ekonomi biaya tinggi. Melalui Tim Kecil yang beranggotakan beberapa Menteri ini, prosedur yang memakan waktu puluhan hari dapat dipersingkat serta prosedur yang tidak perlu dapat dihilangkan atau dilakukan secara simultan. 2. Mengingat prosedur perijinan investasi nasional mencakup perijinan yang diberikan oleh daerah, maka penyederhanaan prosedur perijinan investasi nasional diharapkan dapat memperpendek prosedur perijinan investasi yang dilakukan oleh daerah. 3. Secara keseluruhan perlu diupayakan agar perijinan investasi secara nasional (di pusat dan daerah) hanya membutuhkan waktu selama 30 hari. Contoh pelayanan satu pintu yang hanya membutuhkan waktu maksimal 12 hari di tingkat kabupaten dapat dilihat pada boks di bawah ini. PELAYANAN SATU PINTU DI KABUPATEN SRAGEN Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menyongsong era globalisasi Pemerintah Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Dalam kaitan itu, pada tahun 2002 dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sragen No 15 tahun 2003 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh KPT kepada masyarakat terdiri dari pelayanan perizinan (seperti izin usaha, izin prinsip, izin mendirikan bangunan) yang merupakan pelayanan satu pintu dan pelayanan non perizinan (seperti penerbitan KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan pelayanan satu atap, yang prosesnya masih dilakukan di dinas atau instansi yang bersangkutan. Jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh KPT Kabupaten Sragen berjumlah 52 buah dengan waktu penyelesaian berkisar antara 5-15 hari kerja. Sebagai contoh, untuk memperoleh izin prinsip dan izin lokasi hanya dibutuhkan waktu 12 hari kerja. Sedangkan untuk memperoleh izin usaha industri dibutuhkan waktu 7 hari kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPT selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, serta selain itu telah dibentuk pula Tim Pembina UPT yang anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
IV—4
Instansi terkait sehingga dinas teknis ikut bertanggug jawab atas kelancaran pemberian pelayanan perizinan. Kelebihan KPT Kabupaten Sragen adalah kecepatannya dalam memberi pelayanan perijinan. Pertama adalah adanya jadwal yang jelas dari setiap proses yang diperlukan untuk menyelesaikan perijinan dan jadwal tersebut juga disampaikan kepada pengaju permohonan pada hari pertama pengajuan perijinan. Kedua adalah kecepatan KPT di dalam memenuhi jadwal dari masing-masing proses perijinan. Ketiga adalah sistem monitoring (secara elektronik) dan pengendalian yang ketat terhadap keseluruhan proses perijinan. Beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh KPT Kabupaten Sragen berikut maksimum penyelesaian perijinan adalah sebagai berikut: (a) Ijin Prinsip (12 hari kerja); (b) Ijin Lokasi (12 hari kerja); (c) Ijin Mendirikan Bangunan (15 hari kerja); (d) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (5 hari kerja); (e) Ijin Usaha Industri (IUI) (7 hari kerja); (f) Ijin Usaha Angkutan (12 hari kerja); (g) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (12 hari kerja)
Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005
IV—5
