ANALISIS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN LINDUNG DALAM RANGKA ARAHAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN DELI SERDANG
EKO NURWIJAYANTO
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
ii
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Rangka Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Bogor, Maret 2008
Eko Nurwijayanto
iii
ABSTRACT EKO NURWIJAYANTO. Analysis of Forest and Protected areas in order to Formulate Land Allocation in Deli Serdang District. Supervised by DWI PUTRO TEJO BASKORO and WIDIATMAKA As an upstream and buffer areas, the ecological existence of forest and other protected areas have an important role in Deli Serdang district. Nowadays, forest and other protected areas has been degraded due to the increasing population and development activities. Without any effort to reduce the degradation, the problem will even more serious and give a worse impact in the future. A research that aims to : (1) analyze forest area and other protected area in accordance to biophysical condition that should be maintained; (2) formulate guidelines of land allocation of district according to biophysical condition; (3) analyze the possibility of improper use of protected area function in Deli Serdang district and (4) find out the indication of population pressure to protected area was carried out at Deli Serdang district. Data processing and analysis were done with GIS system through overlay operation of different themes of data. The result of analysis showed that the forest area that should be maintained were 50.009 ha (20,02 %). Identification of protected area based on Presidential Decree No. 32 year 1990 showed that 96,764 ha (38.74%) were the protected area, while the remaining 153,016 ha or 61.26 % were the cultivation area. In total, there were 34.95% of the protected areas which were used for production or cultivation. According to the analysis result, there were 312 villages which have population pressure more than 1 and 66.59% of those villages are in the protected area. Keywords : analysis of forest and protected areas, biophysical condition, GIS, Deli Serdang.
iv
RINGKASAN EKO NURWIJAYANTO. Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Rangka Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang. Dibimbing oleh DWI PUTRO TEJO BASKORO dan WIDIATMAKA. Terpeliharanya kelangsungan fungsi ekologis dari kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya di Kabupaten Deli Serdang mempunyai arti penting bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena secara fisik wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan kawasan hulu dan penyangga bagi wilayah tersebut. Saat ini kondisi kawasan hutan dan kawasan lindung yang ada telah mengalami kerusakan akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang bila terus dibiarkan akan menimbulkan akibat yang buruk di masa datang. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya yang sesuai dengan kondisi biofisik yang harus tetap dipertahankan keberadaannya; (2) Menyusun arahan penataan ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi biofisik dimaksud; (3) Menganalisis adanya kemungkinan penyimpangan pemanfaatan fungsi kawasan lindung di wilayah Kabupaten Deli Serdang serta (4) Mengetahui adanya indikasi tekanan penduduk terhadap keberadaan kawasan lindung di wilayah Kab. Deli Serdang. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dengan melakukan operasi tumpang tindih (overlay) terhadap data dengan tema berbeda. Berdasarkan hasil analisis, arahan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan adalah 50.009 ha atau 20,02 % dari luas wilayah Kab. Deli Serdang. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menunjukan bahwa arahan kawasan lindung adalah 96.764 ha atau 38,74 % dari luas wilayah Kab. Deli Serdang dan arahan kawasan budidaya adalah 153.016 ha (61,26 %). Hasil analisis kemungkinan penyimpangan kawasan lindung menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kondisi eksisting, terdapat penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung sebesar 28,47 % dari luas kawasan lindung dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara dan 30,96 % dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang. 2) Berdasarkan RTRW dengan kawasan lindung sesuai Keppres, terdapat 44,89 % dari luas kawasan lindung sesuai yang belum ditetapkan dan dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam RTRWP dan seluas 45,27 dalam RTRWK. 3) Berdasarkan kondisi eksisting dengan kawasan lindung sesuai Keppres, terdapat penyimpangan pemanfaataan fungsi kawasan lindung sebesar 34,95 % dari luas kawasan lindung yang dimanfaatkan sebagai kawasan produktif/budidaya berupa lahan pertanian/tegalan, sawah, tambak, semak belukar, lahan terbuka serta pemukiman. Berdasarkan hasil analisis tekanan penduduk, bahwa dari 403 desa di Kabupaten Deli Serdang, terdapat 312 desa yang memiliki nilai tekanan penduduk > 1 yang berpotensi untuk mendorong penduduk dalam melakukan perluasan lahan pertanian dalam kawasan lindung. Kata Kunci : analisis kawasan hutan dan kawasan lindung, kondisi biofisik, SIG, Kabupaten Deli Serdang.
v
© Hak cipta milik IPB, tahun 2008 Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tesis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Institut Pertanian Bogor.
vi
ANALISIS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN LINDUNG DALAM RANGKA ARAHAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN DELI SERDANG
EKO NURWIJAYANTO
Tesis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
vii
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Dr. Ir. Setia Hadi, MSi
viii
Judul Tesis
: Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Rangka Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang
Nama
: Eko Nurwijayanto
NRP
: A353060234
Program Studi
: Ilmu Perencanaan Wilayah
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. D. P. Tejo Baskoro, MSc. Ketua
Dr. Ir. Widiatmaka, DAA Anggota Diketahui
Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : 30 Januari 2008
Tanggal Lulus : 19 Maret 2008
ix
PRAKATA Assalamu’alaikum Wr. Wb Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunianya, sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini diberi judul Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Rangka Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang. Proses penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Ayah dan Ibu atas segala doa dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah penulis; 2. Istri dan Putra-putri tercinta, sebagai sumber inspirasi hidup selama ini; 3. Bapak Dr. Dwi Putro Tejo Baskoro, MSc dan Bapak Dr. Ir. Widiatmaka, DAA selaku Komisi Pembimbing atas arahan dan bimbingannya serta Bapak Dr. Ir. Setiahadi, M.Si selaku penguji luar komisi atas segala masukan dan sarannya guna penyempurnaan karya ilmiah ini; 4. Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr beserta segenap staf pengajar dan manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) Sekolah Pascasarjana IPB; 5. Pimpinan dan staf Pusbindiklatren Bappenas atas kesempatan beasiswa yang diberikan bagi penulis; 6. Pimpinan dan staf Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan tugas belajar. 7. Teman-teman di Kelas Khusus Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Tahun 2006 atas segala bantuan dan kritiknya, serta langkah-langkah kebersamaan yang penuh kenangan di kampus IPB; 8. Rekan-rekan Rimbawan di Medan dan Bogor atas dukungannya dalam proses penelitian; 9. Keluarga besar Bogor dan Medan, atas doa dan dukungan morilnya selama ini serta; 10. Semua pihak yang telah berperan dalam penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam karya ilmiah ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb Bogor, Maret 2008
Eko Nurwijayanto
x
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1974 dari seorang Ayah yang bernama Supriyadi dan Ibu bernama Aisyah. Penulis merupakan putra pertama dari empat bersaudara, dan mempunyai seorang istri bernama Noviyanti serta dua orang putra-putri yang bernama Fathiya Emerillia Zahra dan Muhammad Faiz Althea. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan penulis di Bogor. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang ditamatkan pada tahun 1998. Pada tahun 2006, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) melalui bantuan beasiswa pendidikan dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penulis pernah bertugas pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 1999-2001, kemudian bertugas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Gorontalo pada tahun 2001-2003. Pada saat ini penulis bertugas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2003.
xi
teruntuk : Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Aisyah Ayahanda Dahrul, SE dan Ibunda Witaningsih Adinda Noviyanti,S.Sos. Ananda Fathiya Elmerillia Zahra dan Ananda Muhammad Faiz Althea Serta Adik-adikku yang telah mendukung selama ini
xii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
xv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
xvi
PENDAHULUAN Latar Belakang .......................................................................................... Perumusan Masalah .................................................................................. Tujuan Penelitian ...................................................................................... Manfaat Penelitian ....................................................................................
1 3 5 5
TINJAUAN PUSTAKA Ruang dan Penataan Ruang ..................................................................... Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Lainnya ......................................
6 13
METODE PENELITIAN Kerangka Pendekatan ................................................................................ Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................... Jenis dan Sumber Data ............................................................................. Analisis Data ............................................................................................. Penyajian Hasil ......................................................................................... Batasan-batasan .........................................................................................
27 28 30 31 37 38
KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN Letak Geografis dan Administrasi ............................................................ Kondisi Fisik Wilayah ..................................................................... ........ Kondisi Sosial dan Ekonomi .....................................................................
39 42 47
HASIL DAN PEMBAHASAN Arahan Kawasan Hutan . .......................................................................... Arahan Kawasan Lindung ......................................................................... Penyimpangan Fungsi Kawasan Lindung ................................................. Analisis Tekanan Penduduk ……………………………………………...
50 65 74 85
VI. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan .............................................................................................. Saran .……................................................................................................
90 91
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
92
LAMPIRAN ....................................................................................................
95
xiii
DAFTAR TABEL Halaman 1. Kriteria penetapan fungsi kawasan ..........................................................
20
2. Jenis dan sumber data yang digunakan . ...................................................
30
3. Kriteria pembobotan parameter fisik berdasarkan skoring ......................
32
4. Indeks wilayah dan klasifikasi kawasan .................................................
32
5 Kriteria kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 ................................................................................................. ........ 35 6. Luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang ...............................
40
7 Luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Deli Serdang ..........
43
8. Luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Deli Serdang
44
9. Tipe iklim di Kabupaten Deli Serdang ........................................... .........
45
10. Luas dan jenis tanah di Kabupaten Deli Serdang ....................................
46
11. Komposisi dan penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang ...............
47
12. Perkembangan dan distribusi penduduk Deli Serdang tahun 2000-2005 ...
48
13. Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2003 .....................................................................................
50
14. Kawasan hutan berdasarkan skoring fisik kawasan .................................
55
15. Satuan lahan dan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan ........ ........................................................................................... ....
58
16. Kawasan hutan yang masih berhutan di Kabupaten Deli Serdang ...........
60
17. Hasil analisi dan arahan kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang ........
62
18. Kawasan lindung hasil analisis di Kabupaten Deli Serdang .....................
65
19. Arahan penataan ruang di Kabupaten Deli Serdang . ...............................
72
20. Rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Deli Serdang tahun 1999-2009 ..
74
21. Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera utara di Kabupaten Deli Serdang tahun 2003-2018 .............................................................. .........................
74
22. Penutupan/penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Deli Serdang . .......
75
23. Penggunaan lahan eksisting Kabupaten Deli Serdang berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang tahun 2003-2018....
76
24. Penggunaan lahan eksisting Kabupaten Deli Serdang berdasarkan RTRW Kabupaten Deli Serdang tahun 1999-2009 ........................................... ...
78
25. Kawasan lindung hasil analisis dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang .......................... ................................................
81
xiv
26. Kawasan lindung hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang .... 82 27. Penggunaan lahan eksisting pada kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 ...................................................................................
84
28. Distribusi wilayah berdasarkan indeks tekanan penduduk. ........................
88
xv
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Diagram Alir Pendekatan Penelitian .........................................................
29
2. Proses Analisis Kawasan Hutan ................................................................
33
3. Proses Analisis Kawasan Lindung ............................................................
36
4. Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang .............................................
41
5. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Deli Serdang .........................................
51
6. Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang ..................................
54
7. Peta Kawasan Hutan Lindung Hasil Skoring Fisik Kawasan .....................
56
8. Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Kemampuan Lahan ............................
59
9. Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Kondisi Eksitingnya ..........................
61
10. Peta Arahan Kawasan Hutan di Kabupaten Deli Serdang ........................
63
11. Peta Kawasan Lindung Kabupaten Deli Serdang ......................................
66
12. Hutan Lindung Sibayak di Kabupaten Deli Serdang ...............................
67
13. Sempadan Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang ................................
69
14. Hutan Bakau Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang ......................
70
15. Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Deli Serdang ..............
71
16. Peta Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang.........................
73
17. Grafik Penutupan/Penggunaan lahan Kawasan Lindung di dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2003-2018 ...
77
18. Grafik Penutupan/Penggunaan lahan Kawasan Lindung di dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 1999-2009 ..............................................
79
19. Pembagian Desa Berdasarkan Indeks Tekanan Penduduk ........................
87
xvi
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Peta iklim Kabupaten Deli Serdang ..........................................................
96
2. Peta satuan tanah dan lahan di Kabupaten Deli Serdang. ..........................
97
3. Peta kelas lereng di Kabupaten Deli Serdang. ...........................................
98
4. Peta ketinggian lahan di Kabupaten Deli Serdang.....................................
99
5. Peta DAS di Kabupaten Deli Serdang ...................................................... 100 6. Peta rawan bencana longsor di Kabupaten Deli Serdang .......................... 101 7. Peta RTRW Kabupaten Deli Serdang........................................................ 102 8. Peta RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang ........... 103 9. Peta penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Deli Serdang ............ ...... 104 10. Indeks tekanan penduduk di Kabupaten Deli Serdang ............................ 105 11. Kepadatan geografis desa-desa di Kabupaten Deli Serdang ..................... 112 12. Kepadatan agraris desa-desa di Kabupaten Deli Serdang.......................... 119
PENDAHULUAN Latar Belakang Hutan merupakan sumberdaya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah, hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi terutama bagi umat manusia. Nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti dan hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu dan pengelolaan hutan lebih mengejar keuntungan ekonomi semata. Kawasan hutan secara fungsional mengandung arti sebagai suatu kesatuan lahan atau wilayah yang karena keadaan bio-fisiknya dan/atau fungsi ekonomisnya dan/atau fungsi sosialnya harus berwujud sebagai hutan (Suhendang, 2005). Karena sifatnya yang demikian itu, peruntukan lahan tersebut harus ditetapkan dan dipertahankan sebagai hutan untuk selamanya. Itulah sebabnya mengapa kawasan hutan secara yuridis diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah (pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 Butir 3 UU No. 41 Tahun 1999). Salah satu pemanfaatan ruang yang sangat penting adalah pemanfaatan ruang untuk sektor kehutanan. Data resmi terbaru yang diterbitkan Departemen Kehutanan menyatakan bahwa peruntukan secara hukum kawasan hutan adalah 120 juta hektar, atau sekitar 62% dari luas daratan Indonesia. Hal ini didasarkan pada proses ’harmonisasi’ dengan melibatkan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Secara garis besar TGHK dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari untuk menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai berdasarkan fungsi kawasannya. Pada
2
kenyataannya, penataan hutan menurut fungsinya dalam TGHK umumnya tidak sesuai dengan kondisi biofisik dan daya dukung wilayahnya. Hal ini disebabkan dalam perencanaan penatagunaan fungsi hutan tersebut tidak memperhatikan keragaman kondisi biofisik hutan disetiap wilayah, ukuran dan keakuratan data dan peta yang digunakan pada skala kecil, kurangnya lengkapnya data mengenai kondisi biofisik wilayah serta banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang dibuat hanya atas dasar kesepakatan berbagai pihak untuk kepentingan berbagai sektor di daerah. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan Menilik dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian
adanya
kesempatan
yang
luas
bagi
masyarakat
untuk
mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga bagi generasi yang akan datang. Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks penataan ruang, sumberdaya hutan memiliki peran ganda yaitu peran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang didefinisikan dalam
3
kawasan hutan produksi dan manfaat ekologi yang didelinasi sebagai kawasan hutan lindung dan hutan yang masuk dalam kawasan lindung lainnya seperti cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan lain-lain. Fungsi sumberdaya hutan yang sedemikian membawa konsekuensi pengelolaan hutan yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholders, khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, fungsi utama kawasan dalam penataan ruang dibedakan menjadi kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam. Dalam kaitan inilah maka kegiatan evaluasi penataan ruang khususnya dibidang penatagunaan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan ruang kehidupan yang menjamin tingkat produktifitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan memperhatikan
agar
memberikan
prinsip-prinsip
kenyamanan keberlanjutan
bagi
masyarakat
lingkungan
dengan
(environmental
sustainability). Perumusan Masalah Seiring dengan berputarnya waktu dan dengan semakin variatif dan kompleksnya aktivitas kehidupan masyarakat, saat ini telah terjadi banyak perubahan meliputi perubahan pemanfaatan ruang bahkan sampai pada perubahan batas administrasi wilayah akibat pemekaran Kabupaten. Terkait dengan pemekaran wilayah ini, terhitung sejak tahun 2003, Kabupaten Deli Serdang telah mengalami perubahan wilayah seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Undang-undang tersebut dikeluarkan, secara administratif wilayah Kabupaten Deli Serdang berubah dari sebelumnya memiliki 33 Kecamatan menjadi 22 Kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 2.497,72 km2 atau 249.772 ha.
4
Kabupaten Deli Serdang, yang secara administrasi terletak berdampingan langsung dengan Kota Medan (ibukota Propinsi Sumatera Utara) secara fisik terus mengalami perubahan dalam penggunaan lahan baik langsung maupun tidak langsung dari perkembangan Kota Medan. Daerah ini secara geografis terletak pada wilayah pengembangan pantai timur Sumatera Utara yang memiliki topografi, kontur dan iklim yang bervariasi serta terdapat 5 (lima) daerah aliran sungai (DAS). Sebagai daerah hulu dan penyangga Kota Medan, tentu saja keberadaan ekologis, termasuk keberadaan hutan mempunyai arti yang sangat penting. Saat ini keberadaan hutan dan kawasn lindung lainnya di Kabupaten Deli Serdang telah mengalami kerusakan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk, yang bila hal ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat menimbulkan akibat yang buruk di Kab. Deli Serdang, Kota Medan dan sekitarnya. Untuk itu upaya pelestarian fungsi ekologis dari hutan dan kawasan lindung lainnya harus terus dijaga demi keberlangsungan hidup kota medan dan sekitarnya. Upaya pemantapan kawasan hutan dan kawasan lindung merupakan prioritas utama yang harus segera dilakukan terutama bagi kawasan konservasi dan lindung, yang salah satunya adalah dengan melakukan analisis kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Dimanakah kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya yang secara kondisi biofisik harus tetap dipertahankan? 2. Bagaimana arahan pola penataan ruang kabupaten yang sesuai dengan kondisi biofisik wilayah dimaksud ? 3. Apakah pengalokasian dan pemanfaatan ruang kawasan lindung di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang (RTRWP) Kabupaten dan Propinsi telah sesuai dengan kondisi fisiknya? 4. Apakah ada indikasi tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang?
5
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menganalisis kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya yang sesuai dengan kondisi biofisik dan harus tetap dipertahankan. 2. Menyusun arahan penataan ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi biofisik dimaksud. 3. Menganalisis adanya kemungkinan penyimpangan pemanfaatan fungsi kawasan lindung di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 4. Mengetahui adanya indikasi tekanan penduduk terhadap keberadaan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Deli Serdang yang lebih menyelaraskan dengan kondisi biofisik wilayah.
6
TINJAUAN PUSTAKA Ruang dan Penataan Ruang Ruang (space) dalam ilmu geografi didefinisikan sebagai seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan dan manusia (Jayadinata 1992). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan (Dardak, 2006). Ruang dalam wilayah nasional adalah wadah bagi manusia untuk melakukan kegiatannya. Hal ini tidak berarti bahwa wilayah nasional akan habis dibagi oleh ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan manusia (fungsi budidaya) akan tetapi harus dipertimbangkan pula danya ruang-ruang yang mempunyai fungsli lindung dalam kaitannya terhadap keseimbangan tata udara, tata air, konservasi flora dan fauna serta kesatuan ekologi (Sugandhy, 1999). Rustiadi et al. (2006) menyatakan bahwa tata ruang merupakan wujud pola dan struktur pemanfaatan ruang yang terbentuk secara alamiah dan sebagai wujud dari hasil pembelajaran (learning process). Selanjutnya proses ’pembelajaran” tesebut
merupakan rangkaian siklus
tanpa akhir
berupa
pemanfaatan -
monitoring - evaluasi - tindakan pengendalian -perencanaan (untuk memperbaiki
7
dan mengatisipasi masa depan) – pemanfaatan -....., dan seterusnya yang disebut penataan ruang. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hierarkis baik antar kegiatan maupun antara kegiatan dengan fungsi ruang, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, lokasi, dan struktur dalam mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya pasal 33) dan untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu di usahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang (Ditjen Penataan Ruang, 2005). Pengaturan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Urgensi pengaturan ruang ini secara jelas telah dituangkan dalam alasan menimbang yang mendasari penetapan Undang-Undang ini. Disebutkan antara lain bahwa letak dan kedudukan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumberdaya alam yang perlu dikelola dan dilindungi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional,
yaitu sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat (UU No. 5/1960). Untuk itu pengelolaan sumberdaya alam yang berada di daratan, lautan dan udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup (Djajono, 2006). Untuk memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil, menghindari persengketaan serta menjamin kelestarian lingkungan dibutuhkan proses yang
8
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebut penataan ruang. Dalam kegiatan tersebut, berbagai sumberdaya alam ditata dari segi letak maupun luas sebagai satu kesatuan dengan memperhatikan keseimbangan antara berbagai pemanfaatan,
misalnya
pemukiman
dengan
lahan
pertanian,
kawasan
pertambangan dengan kawasan hutan lindung dan tata letak jalur transportasi (Dardak, 2005). Rustiadi et al. (2006) menyatakan setidaknya terdapat dua unsur penataan ruang, pertama menyangkut proses penataan fisik ruang dan kedua menyakut unsur kelembagaan/institusional penataan ruang. Selanjutnya secara lebih tegas penataan ruang dilakukan sebagai upaya (1) optimasi pemanfataan sumberdaya (mobilitas dan alokasi pemanfaatan sumberdaya) (prinsip efisiensi dan produktifitas), (2) alat dan wujud distribusi sumberdaya : asas pemerataan, keberimbangan dan keadilan, dan (3) keberlanjutan (sustainability). Penataan ruang adalah suatu konsep pemikiran atau gagasan yang mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya berkaitan dengan ruang atau lokasi dalam suatu wilayah kawasan. Untuk meningkatkan manfaat wilayah atau kawasan yang maksimal diperlukan perhatian yang teliti terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian pada potensi ekonomi di lingkungan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang maksimal (Ditjen Penataan Ruang, 2006). Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang terdiri atas : perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang disusun berasaskan (a) pemanfataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan (b) keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang meletakkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang secara operasional, termasuk perizinan pun dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
9
Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang penataan ruang meliputi: a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta perangkat regulasi (insentif dan disinsentif) pemanfaatan ruang b. Melakukan konsultasi/koordinasi teknis dalam rangka penataan ruang dengan instansi / pemerintah yang lebih tinggi c. Melakukan diseminasi rencana tata ruang kepada seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat d. Melakukan penyelenggaraan (pengelolaan) pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya rencana tata ruang adalah hasil perencanaan ruang dalam wujud struktur pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierakis dan saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Menurut Rustiadi et al. (2006) perencanaan tata ruang dapat diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan ruang di dalam memilih cara yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga rencana tata ruang dapat merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk masyarakat setempat. Perencanaan tata ruang yang terintegrasi antar-daerah dalam satu ekosistem dimaksudkan agar keseimbangan (dalam bentuk ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan) dapat diwujudkan dalam satu kesatuan ekosistem, tidak hanya terbatas pada wilayah yang direncanakan. Pengabaian terhadap prinsip ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah lain, misalnya di wilayah hilir apabila perencanaan di wilayah hulu tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari implementasi rencana tata ruangnya terhadap wilayah hilir (Dardak, 2005).
10
Menurut tingkat administrasi pemerintahan, perencanaan tata ruang dilaksanakan secara berhierarki mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dikaitkan dengan substansinya, RTRWN berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang memiliki nilai strategis nasional (sistem nasional). RTRWP berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan sistem propinsi dengan memperhatikan sistem nasional yang ditetapkan dalam RTRWN. Sementara RTRWK berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang di wilayahnya dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang pada hirarki di atasnya. Rencana tata ruang yang berhierarki ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh masingmasing tingkat pemerintahan, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan pada obyek yang sama. Dengan kata lain, perencanaan yang berhirarki harus memenuhi prinsip saling melengkapi (komplementer) (Dardak, 2006). Terkait dengan perencanaan, penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan di wilayah perencanaan. RTRW Kabupaten/Kota disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa datang sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Di samping keterpaduan antar-daerah dalam satu ekosistem, perencanaan tata ruang juga harus disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak sampai melampau batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
11
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan tetap harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang (Dardak, 2006). Selanjutnya
Iftitah
(2005)
menyatakan
bahwa
pemanfaatan
ruang
merupakan suatu pengambilan keputusan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup, karena pemanfaatan ruang merupakan hasil penggabungan antar aktivitas manusia, kondisi biofisik wilayah/lahan dan keinginan manusia terhadap wilayah tersebut, sehingga dalam pemanfaatan ruang dikembangkan pola tata guna air, tata guna udara dan tata guna tanah serta tata guna sumberdaya lainnya termasuk sumberdaya hutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), tujuan pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam didalamnya secara berdaya guna dan berhasil guna, keseimbangan antar wilayah dan antar sektor, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang (Dardak, 2006).
12
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, rencana tata ruang juga mencakup arahan pola pemanfaatan ruang untuk kawasan yang berfungsi lindung. Pengaturan arahan pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dimaksudkan agar: a. Kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan budidaya tetap terjaga keberadaannya, sehingga kawasan budidaya dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk kebutuhan bagi generasi yang akan datang. b. Kawasan-kawasan yang secara spesifik perlu dilindungi untuk kepentingan pelestarian flora dan fauna (plasma nuftah), pelestarian warisan budaya bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepentingan lainnya dapat tetap dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Terkait dengan upaya menjamin keberadaan kawasan lindung, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, telah dirumuskan strategi untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi : a. Menetapkan kawasan lindung baik di ruang daratan, di ruang lautan dan ruang udara; b. Mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau pada tingkat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; c. mewujudkan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup melalui perlindungan kawasan-kawasan di darat, laut, dan udara secara serasi dan selaras; d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun
akibat
pengembangan
kegiatan
budidaya
dalam
rangka
mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. Menurut Ditjen Penataan Ruang (2005) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, maka prinsip penataan ruang demi terwujudnya harmonisasi fungsi ruang untuk kawasan lindung dan budidaya sebagai satu kesatuan ekosistem tidak dapat diabaikan lagi, dan diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan wilayah.
13
Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif,
berkeadilan
dan
berwawasan
lingkungan
sehingga
mampu
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan ekternal serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bahwa pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa ” hutan, tanah dan air, .......... untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, wajib ditafsirkan dalam konteks maksimalisasi fungsi dan manfaat serta minimalisasi dampak/eksternalitas pengelolaannya,
sehingga
perlu
dilindungi
keberadaannya
dan
diatur
pengelolaannya sebijaksana mungkin sesuai karakter sumberdaya-sumberdaya dimaksud, sehingga ketika tata ruang/tata guna lahan yang mencerminkan land capability dan land suitability telah disepakati didasari oleh karakteristik sumberdaya, maka konteks untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat haruslah berbasis pada konsistensi kesepakatan yang telah dibuat tersebut (Ramadhan, 2005). Menurut Santoso (2001), Penatagunaan kawasan hutan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari penataan ruang daerah. Upaya untuk mewujudkan hal
ini
telah
dilaksanakan
dengan
sebaik-baiknya
melalui
kegiatan
Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sejak tahun 1994 hingga 1999, yang hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan di beberapa propinsi dengan diketahui/disetujui oleh Ketua DPRD Propinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pemerintah
14
telah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 % dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau pulau dengan sebaran yang proporsional guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan Propinsi dan atau Kabupaten/Kota wajib mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan sesuai fungsinya (CIFOR, 2004). Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia sumberdaya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global. Sehingga pengelolaan hutan, sudah saatnya didorong untuk mempertimbangkan manfaat, fungsi dan untung-rugi apabila akan dilakukan kegiatan eksploitasi hutan. Berapa banyak nilai dari fungsi yang hilang akibat kegiatan penebangan hutan pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis seperti pada kawasan hutan di daerah hulu DAS, sehingga pertimbanganpertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam
melakukan
perencanaan
dan
pengelolaan
hutan
di
Indonesia
(Suryatmojo, 2005). Kawasan hutan dalam penataan ruang terdapat dalam kawasan budidaya dan bisa pula dalam kawasan lindung. Kawasan hutan yang masuk dalam kawasan budidaya adalah hutan produksi (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas), baik itu hutan alam maupun hutan tanaman, termasuk hutan rakyat, sedang kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung adalah kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan kawasan suaka alam yang meliputi suaka margasatwa, cagar alam dan taman buru (Djajono, 2006). Menurut Setiahadi (2006), selama ini dalam penataan ruang, luas kawasan hutan seakan-akan statis karena dikaitkan dengan masalah kewenangan sektor kehutanan, tidak perduli apakah hutan tersebut bervegetasi atau tidak. Mestinya luas hutan ditetapkan dalam sistem dinamis yang mengaitkan fungsi hutan yang
15
multi fungsi dengan sub-sistem biogeofisik, sub-sistem ekonomi, dan sub sistem sosial, budaya, kependudukan, bahkan hankam. Optimasi penataan kawasan hutan dilakukan berdasarkan pertimbangan halhal sebagai berikut: daya dukung, potensi, kebutuhan kayu dan kebutuhan non kayu, resiko lingkungan, dan DAS prioritas. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan faktor-faktor penentu dalam penataan ruang kawasan hutan yang meliputi analisis kesesuaian lahan, analisis potensi hutan (tegakan persediaan), analisis supplay-demand kayu dan non kayu, dan analisis resiko lingkungan. Pemanfaatan ruang kawasan hutan optimal dicirikan oleh: pemenuhan berbagai kebutuhan terhadap hasil hutan, pemecahan masalah sosial dan lingkungan, dan pelestarian sumberdaya hutan (Setia Hadi, 2006). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, ditetapkan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu : 1. Hutan konservasi terdiri dari hutan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), hutan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya,dan taman wisata alam) serta taman buru. 2. Hutan lindung 3. Hutan produksi terdiri dari produksi terbatas, hutan produksi biasa dan hutan produksi konversi. Dalam hubungannya dengan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997, kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Hutan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang dikelompokkan ke dalam kawasan lindung berupa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 2. Hutan konservasi yang meliputi taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan bakau dikelompokkan kedalam kawasan lindung lainnya. 3. Hutan lindung dikelompokkan ke dalam kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya bersama kawasan bergambut dan kawasan resapan lainnya.
16
4. Hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi dikelompokkan kedalam kawasan budidaya berupa kawasan hutan produksi. Penatagunaan hutan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK) yang antara lain menetapkan penatagunaan hutan kesepakatan di suatu wilayah propinsi adalah kegiatan yang bertujuan menentukan peruntukan hutan di wilayah propinsi yang bersangkutan menurut fungsinya berdasarkan kesepakatan antar instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan di daerah. Akan tetapi menurut Sitorus (1996) sistem klasifikasi ini tidak mempertimbangkan kualitas hutan di dalam penyusunannya/ pembagiannya, meskipun dapat memberikan kerangka untuk pemecahan yang mendesak dari status konflik atau penggunaan lahan. Seperti halnya rencana umum tata ruang, TGHK-pun perlu ditinjau kembali untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan penduduk, pembangunan prasarana, serta meningkatnya kebutuhan akan lahan. Proses penyesuaian TGHK dan tata ruang disebut 'padu serasi'. Secara praktis padu serasi menghasilkan perubahan status dari kawasan hutan menjadi bukan hutan menurut kebutuhan setempat. Sejak otonomi daerah hal ini sedikit rumit karena tidak jelasnya wewenang kabupaten dalam pengaturan tata ruang dan perubahan kawasan hutan. Secara hukum, perubahan atas kawasan hutan tetap merupakan kewenangan Menteri Kehutanan tetapi kenyataan di lapangan, Pemerintah Kabupaten bahkan masyarakat dan pengusaha telah banyak mengalihfungsikan kawasan hutan untuk keperluan lain. Masalah lain adalah tidak adanya kejelasan hak kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap luasan lahan sehingga menimbulkan tumpang tindihnya banyak kepentingan pada satu areal lahan yang sama (CIFOR, 2002). Di Indonesia kawasan-kawasan penting yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada kenyataannya hanya memiliki sedikit hutan atau bahkan tidak ada hutan sama sekali. Tanah-tanah tersebut sering secara otomatis diklasifikasi sebagai ‘hutan’ ketika wilayah tersebut tidak terdaftar sebagai tanah pertanian. Hasil dari proses perencanaan tersebut menyebabkan 61 % wilayah daratan Indonesia diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hasil perencanaan tersebut
17
secara kualitas masih sangat kasar, sehingga pemerintah harus melakukan klasifikasi-ulang
terhadap
hutan
dan
melepas
kawasan-kawasan
yang
kenyataannya sudah digunakan untuk tujuan lain atau sudah tidak lagi layak untuk dipertahankan karena tidak sesuai dengan klasifikasi kawasan hutan. Departemen Kehutanan sendiri mengakui hal ini sebagai kekeliruan sistematik yang muncul pada peruntukan status kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik sosial yang hingga kini masih terus berlangsung (Fay dan Michon, 2005). Manfaat pendefinisian dan pengklasifikasian kawasan hutan sangat penting bagi perdebatan hukum menyangkut prioritas pengelolaan lahan tersebut. Wilayah yang secara resmi diperuntukkan sebagai bagian dari kawasan hutan yang harus dikelola di bawah seperangkat ketentuan pembatas yang tidak hanya dapat mengarah kepada perampasan hak-hak lokal tetapi juga untuk membatasi secara administratif beberapa pola pemanfaatan hutan (ICRAF, 2006). Penetapan suatu kawasan hutan negara didasarkan atas terpenuhinya karakteristik dimensi fungsi hutan. Sedangkan fungsi kawasan hutan dengan luasan lahan di bawahnya diklasifikasikan berdasarkan bentangan daerah aliran sungai (DAS), karena DAS mewakili topografi yang mencerminkan klasifikasi karakteristik tingkat resiko ekternalitas negatif dari pengelolaannya terhadap kepentingan umum kehidupan secara menyeluruh (sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat), yaitu semakin besar kemiringan lahan dan semakin tinggi lahan dari atas permukaan laut serta semakin dekat dekat dengan sumber-sumber air semakin besar potensi ekternalitas negatif pengelolaannya (ICRAF, 2006). Berkaitan dengan penetapan fungsi kawasan tersebut, dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai penetapan fungsi kawasan tersebut, antara lain : 1. Kriteria dan tata cara penetapan hutan suaka alam dan hutan wisata di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/81. 2. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi konversi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 682/Kpts/Um/8/81. 3. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81. 4. Kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 873/Kpts/Um/11/80.
18
Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan, (2005) berupa: 1) Penetapan fungsi kawasan hutan adalah pemberian kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri serta 2) Pinjam pakai kawasan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Adapun beberapa kriteria penetapan hutan didasarkan pada faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas intensitas hujan menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan (2005), adalah : 1. Kelerengan (L) = a/b x 100% a = tinggi relatif
b = Jarak Datar
2. Kelas tanah didasarkan tingkat kepekaannya terhadap erosi 3. Kelas intensitas hujan didasarkan perhitungan rata-rata curah hujan dalam milimeter setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun. 4. Angka penimbang (bobot) untuk faktor kelerengan = 20, jenis tanah = 15 dan intensitas hujan = 10. a. Kriteria penetapan hutan lindung o Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas kelas intensitas hujan setelah masing masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) 175 atau lebih besar o Kawasan hutan yang mempunyai kelas lereng lapangan 40 % o Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian lapangan di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih. o Menyimpang dari ketentuan butir 1 s/d 3 di atas, kawasan hutan perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut : Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol, renzina dengan lereng lapangan > 15 %
19
Merupakan
jalur
pengamanan
aliran
sungai/air,
sekurang-
kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai/aliran air Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 meter di sekeliling mata air Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung. b. Kriteria penetapan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap o Hutan produksi terbatas (HPT) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) 125-174. o Hutan produksi tetap (HP) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) kurang dari 124. c. Kriteria cagar alam o Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan ekosistem. o Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun. o Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. o Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas. o Mempunyai ciri khas dan merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi. d. Kriteria suaka margasatwa o Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiak dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya. o Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. o Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. o Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
20
e. Kriteria hutan wisata o Kawasan hutan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia. o Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk. o Mengandung satwa buru yang dapat dikembang biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa. o Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Secara umum kriteria penetapan fungsi kawasan hutan terdapat pada beberapa kebijakan diatas, dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 1 berikut : Tabel 1. Kriteria penetapan fungsi kawasan hutan Fungsi Kawasan Hutan
Kriteria-kriteria
Hutan lindung
- Mempunyai jumlah skoring lebih dari 175
(HL)
- Mempunyai kelerengan lapangan - Mempunyai ketinggian
40 %
2000 meter
- Mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lebih dari 15 % - Merupakan daerah resapan air - Merupakan daerah perlindungan pantai Hutan
produksi
terbatas
(HPT)
- Mempunyai jumlah skoring antara 124-175 - Berada di luar kawasan lindung, suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
Hutan produksi tetap
- Mempunyai jumlah skoring kurang dari 125
(HP)
- Berada
di luar kawasan lindung, suaka alam,
pelestarian alam dan taman buru. - Mempunyai jumlah skoring kurang dari 125 - Berada
di luar kawasan lindung, suaka alam,
pelestarian alam dan taman buru Hutan produksi konversi (HPK)
- Secara ruang dapat dikonversi sesuai dengan perundangan - undangan yang berlaku
21
Menurut Sugandhy (1999), kawasan lindung (non budidaya) adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai fungsi non-budidaya (dominasi fungsi lindung terhadap tanah, air, flora, fauna dan budaya) dengan sudah mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, dimana di dalamnya tidak diperkenankan adanya fungsi budidaya ataupun kalau terpaksa diperkenankan dalam fungsi terbatas. Mengacu kepada pedoman WCPA (World Commission on Protected Areas) dan The World Conservation Union (IUCN, 1994) yang dimaksud kawasan lindung adalah suatu wilayah daratan dan/atau laut yang terutama diperuntukan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya yang dikelola melalui kegiatan/bentuk yang legal dan sesuai dengan hukum. Adapun ukuran serta tata letak kawasan yang dilindungi di dunia seringkali ditentukan oleh faktor-faktor seperti sebaran manusia, nilai potensi lahan, dan upaya politik oleh warga yang berjiwa konservasi. Kawasan lindung berdasarkan definisi menurut IUCN, terdiri dari enam (6) kategori, yaitu : 1. Kategori I a : strict nature reserve, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk kepentingan keilmuan, yaitu suatu kawasan daratan dan atau laut yang memiliki ekosistem, penampakan geologis atau fisiologis dan atau jenis-jenis unik dan luar biasa atau mewakili yang kegunaan utamanya bagi kepentingan riset dan atau monitoring lingkungan 2. Kategori I b : wilderness area, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk perlindungan hidupan liar, yaitu suatu kawasan daratan dan atau laut yang masih utuh dan asli yang cukup luas dan belum termodifikasi atau sedkit termodifikasi, ditetapkan untuk mempertahankan karakter-karakter dan pengaruh alami tanpa adanya okupasi pemukiman permanen atau yang significant lainnya yang dilindungi dan dikelola dalam rangka mengawetkan kondisi alam. 3. Kategori II : national park, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk perlindungan ekosistem dan wisata, yaitu kawasan alami daratan dan atau laut yang ditetapkan untuk (i) melindungi integritas satu atau lebih ekosistem bagi generasi saat ini maupun yang akan datang;
22
(ii) meniadakan eksploitasi atau pemukiman yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya; (iii) menyediakan landasan bagi pengunjung untuk tujuan spritual, ilmiah, pendidikan, rekreasi yang ramah dan arif terhadap lingkungan dan budaya. 4. Kategori III : natural monument, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk konservasi dari penampakan alam yang khas, yaitu suatu kawasan yang berisi satu atau lebih penampakan-penampakan lam atau gabungan alam dan budaya yang khas yang mempunyai nilai yang luar biasa (outstanding) dan unik karena kelangkaannya, secara kualitas mewakili atau estetis atau mempunyai keunggulan budaya. 5. Kategori IV : habitat/spesies management area, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk konservasi melalui intervensi manajemen/ pengelolaan, yaitu kawasan daratan dan atau laut yang mendapatkan campur tangan aktif untuk keperluan pengelolaannya dalam rangka menjamin terpeliharanya habitat dan atau memenuhi kebutuhan yang khas dari suatu jenis. 6. Kategori V : protected landscape/seascape, yaitu kawasan lindung yang tujuan pengelolaannya untuk konservasi bentang alam atau laut dan sebagai tempat wisata, yaitu suatu kawasan daratan serta kawasan pantai dan laut yang interaksi antara manusia dan alam telah menghasilkan suatu kawasan yang mempunyai nilai estetika, ekologis dan atau budaya yang significant yang sering dibarengi dengan nilai kenekaragaman hayati yang tinggi. Menjaga integritas interaksi tradisional merupakan hal yang penting bagi pemeliharaan dan evolusi dari kawasan 7. Kategori VI : managed resource protected area, yaitu kawasan lindung yang tujuan
pengelolaannya
untuk
keseimbangan
ekosistem
alam
yang
berkelanjutan, yaitu suatu kawasan yang memiliki sistem-sistem alami yang belum termodifikasi, yang dikelola untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati jangka panjang, yang dalam waktu yang sama menyediakan aliran yang lestari produk dan jasa bagi pemenuhan masyarakat.
23
Kawasan lindung memiliki manfaat yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia didunia, menurut Mac Kinnon et al. (1986) ada beberapa keuntungan dimana kawasan yang dilindungi dapat memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat, antara lain : •
Menstabilkan fungsi hidrologi
•
Melindungi tanah
•
Stabilitas iklim
•
Pelestarian sumberdaya pulih yang dapat dipanen
•
Perlindungan plasma nutfah
•
Pengawetan untuk perkembangbiakan ternak, cadangan populasi dan keanekaragaman hayati
•
Pengembangan pariwisata
•
Menciptakan kesempatan kerja
•
Menyediakan fasilitas bagi penelitian dan monitoring
•
Menyediakan fasilitas pendidikan
•
Memelihara kualitas lingkungan hidup
•
Keuntungan dari perlakuan khusus
•
Pelestarian budaya tradisional
•
Keseimbangan alam lingkungan
•
Nilai warisan dan kebanggaan regional Adapun kawasan lindung di Indonesia, sesuai dengan strategi dan arahan
pengembangan kawasan lindung sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu dilakukan penetapan dan perlindungan terhadap kawasan lindung berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Aliati , 2007). Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dibedakan ke dalam : •
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
24
•
Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air;
•
kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka lam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
•
Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
•
kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawsan pengungsian satwa dan terumbu karang. Secara umum penjabaran kawasan tersebut telah diatur secara rinci dalam
Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yakni : 1. Kawasan lindung a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya - Kawasan hutan lindung (HL) - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air b. Kawasan perlindungan setempat - Sempadan pantai - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk - Kawasan sekitar mata air - Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota c. Kawasan suaka alam - Cagar alam (CA) - Suaka margasatwa (SM) d. Kawasan pelestarian alam - Taman nasional (TN) - Taman hutan raya (Tahura)
25
- Taman wisata alam (TWA) e. Kawasan cagar budaya f. Kawasan rawan bencana alam g. Kawasan lindung lainnya - Taman buru (TB) - Cagar biosfir - Kawasan perlindungan plasma nutfah - Kawasan pengungsian satwa - Kawasan pantai berhutan bakau 2. Kawasan budidaya a. Kawasan hutan produksi - Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) - Kawasan hutan produksi tetap (HP) - Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi b. Kawasan hutan rakyat c. Kawasan pertanian - Kawasan pertanian lahan basah - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan - Kawasan peternakan - Kawasan perikanan d. Kawasan pertambangan e. Kawasan peruntukan industri f. Kawasan pariwisata g. Kawasan permukiman 3. Kawasan tertentu. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan manfaat kawasan lindung maka dilaksanakan upaya pengelolaan terhadap kawasan tersebut. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan melestarikan fungsi lindung serta menghindari berbagai kegiatan yang merusak lingkungan (Aliati 2007). Sedangkan pengelolaan kawasan lindung dapat dikatakan berhasil jika konsisten mengarah pada tujuan optimasi ruang yang
26
memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi kepada stakeholders, memelihara keseimbangan lingkungan dan tata air serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan (Supriadi, 2003). Salah satu alasan mendasar pendirian kawasan lindung adalah keberadaan kawasan ini akan tetap utuh selama-lamanya, untuk melestarikan nilai-nilai biologi dan budaya yang dimilikinya. Namun, semakin banyak bukti yang memperlihatkan adanya peningkatan gangguan serius dalam berbagai sistim kawasan lindung dan akibatnya banyak kawasan lindung yang saat ini terdegradasi dan hancur. Hanya beberapa kawasan yang masih tetap ada karena berada pada lokasi yang terpencil. Pengakuan akan skala masalah yang dihadapi oleh kawasan lindung mendorong timbulnya kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang terhadap desain dan pengelolaan kawasan dan juga kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai status dan keefektifan pengelolaan kawasan (Marc Hocking et al, 2002).
27
METODE PENELITIAN Kerangka Pendekatan Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi pada tiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Di sisi lain luas ruang sifatnya tetap, walaupun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan sosial akan selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan ruang. Begitupun juga dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang disebabkan oleh adanya perubahan dari aktivitas penduduk wilayah dalam memanfaatkan ruang yang ada. Perubahan pemanfaatan ruang yang ada ini jika tidak memperhitungkan keseimbangan geobiofisik dapat berakibat pada kemubaziran dan dampak bencana alam yang akan terjadi seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Selama ini hutan dan kawasan lindung lainnya telah mengalami degradasi akibat adanya tekanan yang berat berupa eksploitasi yang berlebihan serta okupasi untuk pemanfaatan lahan lainnya pada pada lahan yang tidak “bertuan” terlebih lagi pada era otonomi daerah dimana pengurusan hutan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Mengingat fungsi hutan dan kawasan lindung lainnya yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia maka sudah seharusnya ditentukan luas minimum kawasan bervegetasi yang harus ada di suatu wilayah termasuk arahan spasialnya yang dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan dalam arti mampu meminimalkan kemungkinan-kemungkinan bencana yang muncul. Dalam kajian ini, kondisi wilayah Kabupaten dianalisis secara spasial untuk menentukan kawasan hutan dan kawasan lindung yang sesuai karakteristik dan kondisi biofisiknya harus tetap dipertahankan demi menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Deli Serdang
sesuai
dengan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan.
Dokumen
Perencanaan Tata ruang (RTRW) Kabupaten Deli Serdang yang saat ini secara legal digunakan diperbandingkan dengan analisisis hasil kajian dari kawasan lindung dimaksud berdasarkan parameter fisik dari sumber data yang ada dan
28
dihasilkan sebaran dan besaran ketidaksesuaian fungsi lindung di Kabupaten Deli Serdang. Kerangka pendekatan ini dilakukan dengan suatu pendekatan sistem sebagaimana tertera pada Gambar 1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang secara geografis terletak diantara koordinat 2o 57’’ sampai dengan 3o 16’’ Lintang Utara serta 98o 33’’ sampai dengan 99o 27’’ Bujur Timur dengan luas wilayah administrasi seluas 249.772 ha yang terdiri dari 22 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 389 Desa. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut : Sebelah Utara
:
berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
Sebelah Selatan
:
berbatasan dengan Kab. Karo dan Kab. Simalungun.
Sebelah Timur
:
berbatasan dengan Kab. Langkat dan Kab. Karo.
Sebelah Barat
:
berbatasan dengan Kab. Serdang Bedagai.
Penelitian dilaksanakan selama lima (5) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2007.
29
"
#
# %
#
#
$
!
Gambar 1. Diagram Alir Pendekatan Penelitian
30
Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dikumpulkan dari berbagai instansi sesuai dengan atribut yang akan dikaji, yaitu dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Badan Meteoriologi dan Geofisika, Biro Pusat Statistik (BPS), Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dan Departemen Kehutanan. Data yang dikumpulkan berupa peta-peta, peraturan/perundangan yang berlaku dan data numerik lainnya. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan tertera pada Tabel 2. Tabel 2. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian No 1.
Jenis Data
Skala
Sumber
Fisik Peta Administrasi
1 : 50.000
Bappeda Kab. Deli Serdang
Peta RBI
1 : 50.000
BP DAS Medan
Peta Jenis Tanah
1 : 250.000
PPTA Bogor
Peta/Data Curah Hujan
1 : 250.000
BMG-Sampali Medan
Peta Sungai
1 : 50.000
BP DAS Medan
Peta RTRW Kabupaten
1 : 100.000
Bappeda Kab. Deli Serdang
Peta RTRW Propinsi
1 : 250.000
Bappeda Prop. Sumut
Peta Kawasan Hutan
1 : 250.000
BPKH Medan
Peta Kawasan Mangrove
1 : 250.000
BP DAS Medan
Peta landcover/landuse tahun 2005
1 : 250.000
BP DAS Medan
Peta Kerentanan Tanah Prop.Sumut
1 : 500.000
Distamben Sumut
Lokasi sebaran mata air 2.
Data Kependudukan dan Sosial Ekonomi
3.
Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang, hutan dan kawasan lindung
-
Dishut Kab. Deli Serdang BPS Kab. Deli Serdang
BPKH/ Bappeda Kab. Deli Serdang
31
Analisis Data Penyusunan Basis Data Data masukan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data spasial berupa data grafis peta dan data numerik berupa data tabular. Sebelum dapat dilakukan operasi tumpang tindih (overlay) dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG), diperlukan proses pemasukan data kedalam bentuk digital. Peta yang masih berwujud manual dirubah kedalam bentuk digital dengan melakukan digitasi secara layar (on screen digitation) dan dikuti dengan pemasukan data atribut. Terhadap peta yang memiliki sistem koordinat berbeda dilakukan tranformasi koordinat, sehingga terusun basis data spasial dengan koordinat yang sama. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasar temanya, memanggil data dan mengklasifikasi ukuran data dan menumpangtindihkan data (overlay). Operasi yang dilakukan berupa dissollve, merge, clip, intersect, union dan pemanfaatan X tools untuk menghitung luasan area. Analisis Kawasan Hutan Metode yang digunakan dalam analisis kawasan hutan terdiri dari beberapa metode antara lain : 1. Analisis kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2003 tanggal 16 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sumatera Utara. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan overlay antara peta administrasi Kabupaten Deli Serdang dengan peta penunjukan dimaksud. 2. Analisis kawasan hutan berdasarkan proses skoring terhadap parameter fisik wilayah sesuai dengan kriteria Departemen Kehutanan. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi wilayah terhadap 3 (tiga) parameter penentu fisik wilayah yaitu kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas curah hujan
32
dengan melakukan pembobotan pada masing-masing faktor tersebut sesuai dengan kriteria pembobotan yang dilakukan oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan (Santoso dan Hinrichs, 2000). Kriteria pembobotan pada masing-masing parameter tersebut tertera pada Tabel 3. Tabel 3. Kriteria pembobotan parameter fisik berdasarkan skoring
kelas
Kemiringan lereng (bobot = 20)
1
0-8 %
2
8-15 %
3
15-25 %
4
25-40 %
5
>40 %
Nilai
Jenis tanah (bobot = 15) Alluvial, tanah Glei, Planosol, Hidromorf Latosol
Intensitas curah hujan (mm/hari) (bobot = 10) 13,6 13,6 - 20,7
Brown Forest Soil, Non Calcic, Brown, Podsolik Andosol, laterit, Grumusol, Podsol, Podsolik Regosol, Litosol, Organosol, Renzina
20,7 - 27,7 27,7 - 34,8 >34,8
Nilai skoring untuk masing-masing parameter ditentukan dengan mengalikan nilai kelas yang relevan dengan angka bobotnya. Skoring akhir ini merupakan nilai indeks wilayah dari suatu kawasan yang kemudian dievaluasi untuk menentukan fungsi kawasan seperti tertera pada Tabel 4. Tabel 4. Indeks wilayah dan klasifikasi fungsi kawasan No
Indeks wilayah
Klasifikasi fungsi
1 2
0 - 124 125 - 174
Hutan produksi Hutan poduksi terbatas
3
Lebih dari 175
Hutan lindung
3. Analisis kawasan hutan berdasarkan kemampuan lahan dari suatu wilayah. Analisis ini dilakukan dengan membuat klasifikasi kemampuan lahan dengan metode faktor penghambat. Kriteria yang dipakai adalah dengan menilai potensi lahan bagi penggunaan secara umum dengan membagi lahan kedalam sejumlah kecil kategori yang dirunut jumlah dan intensitas faktor penghambat yang berpengaruh yang mengacu kepada Klingebiel dan Montgomery (1973). Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan analisis ini adalah kawasan dengan kemampuan lahan kelas VII dan VIII. Kelas
33
kemampuan lahan VII dan VIII ini dihasilkan dari pengklasifikasian kualitas lahan dari karakteristik lahan penciri yaitu; tekstur tanah, permeabilitas, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah, tingkat erosi yang terjadi, serta faktor khusus (batuan dan ancaman banjir) (Arsyad, 1979). 4. Analisis kawasan hutan berdasarkan analisis penutupan lahan (vegetasi) pada kawasan hutan. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap keberadaan atau kondisi eksisting kawasan hutan pada saat ini.
Teknik
analisis ini dilakukan melalui overlay antara data/peta kawasan dengan peta vegetasi (tutupan lahan) yang masih berupa hutan berdasarkan hasil interpretasi citra landsat ETM.. Secara ringkas proses analisis data disajikan pada Gambar 2.
Peta Administrasi Peta RBI Peta Jenis Tanah Peta/Data Curah Hujan Peta Kontur Peta Sungai Peta RTRW Kabupaten Peta RTRW Propinsi Peta Kawasan Hutan Peta Kawasan Mangrove Data sebaran mata air Peta Penggunaan lahan
Overlay, skoring, Buffering
Analisis Kawasan Hutan
Data SK Menhut
Analisis Skoring Fisik Kawasan
Analisis Kemampuan Lahan
Peta Arahan Kawasan Hutan
Gambar 2. Proses Analisis Kawasan Hutan
Analisis Tutupan Lahan
34
Analisis Kawasan Lindung Analisis kawasan lindung dilakukan berdasarkan kriteria penentuan kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Teknik analisis penentuan kawasan lindung yang dilakukan adalah dengan cara melakukan overlay data/peta kondisi biofisik Kabupaten sesuai dengan kriteria penetapan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 seperti tertera pada Tabel 5 dan di cross tabulasikan dengan peta administrasi Kabupaten. - Kawasan hutan lindung Penentuan kawasan hutan lindung dilakukan dengan cara melakukan indeks wilayah dan klasifikasi fungsi kawasan yang memiliki nilai lebih dari 175, memiliki ketinggian lebih dari 2000 meter serta memiliki kemiringan lebih dari 40 %. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan overlay peta kawasan hutan dengan peta ketinggian dan kemiringan lereng. - Sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar mata air/danau Penentuan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar mata air/danau dilakukan dengan membuat buffer pada sungai, pantai dan mata air/danau. Proses buffering dilakukan untuk menentukan kawasan lindung pada kawasan dimaksud. Besarnya buffer dilakukan sepanjang 50 - 100 meter untuk sungai, 100 meter untuk pantai serta 200 meter untuk kawasan mata air. - Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Penentuan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diperoleh dari peta kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, serta informasi lainnya. - Peta rawan bencana Penentuan kawasan rawan bencana didekati dengan peta kerentanan tanah yang telah dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara. Peta kerentanan tanah ini memuat informasi mengenai zona kawasan yang rawan, agak rawan dan tidak rawan terhadap bencana longsor dari berbagai parameter fisik.
35
- Peta kawasan hutan bakau Penentuan kawasan hutan bakau diperoleh dari peta kawasan mangrove yang telah ada, yang diperoleh dari Departemen Kehutanan Tabel 5.
Kriteria kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Kriteria - kriteria
• Kawasan hutan dengan lereng, jenis tanah, intensitas hujan harian rata-rata dengan skor melebihi 175 • Kawasan hutan dengan lereng melebihi 40 % • Jalur pengaman sungai, minimal 100 m kanan kiri sungai besar dan 50 m kanan kiri anak sungai diluar pemukiman • Pelindung mata air, minimal 200 meter disekeliling mata air • Pelindung sempadan pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat • Pelindung danau/waduk, 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat • Kawasan rawan bencana, yaitu yang berpotensi mengalami longsor, letusan gunung berapi dan gempa bumi • Kawasan hutan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut • Kawasan gambut dihulu sungai dengan tebal 3 meter atau lebih • Kawasan resapan air, yaitu daerah dengan curah hujan tinggi mempunyai geomorfologi dan struktur tanah yang mudah meresapkan air secara besarbesaran • Kawasan hutan bakau, minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat • Kawasan suaka alam, taman nasional dan cagar budaya
36
Secara ringkas proses analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.
Peta Administrasi Peta RBI Peta Jenis Tanah Peta/Data Curah Hujan Peta Kontur Peta Sungai Peta RTRW Kabupaten Peta RTRW Propinsi Peta Kawasan Hutan Peta Kawasan Mangrove Data sebaran mata air Peta Penggunaan lahan Peta Kerentanan Tanah
Overlay, skoring, Buffering
Analisis Kawasan Lindung (Keppres No.32/1990)
Peta Arahan Kawasan Lindung
Gambar 3. Proses Analisis Kawasan Lindung Analisis Kemungkinan Penyimpangan Fungsi Kawasan Lindung Analisis kemungkinan penyimpangan fungsi kawasan lindung dilakukan dengan Teknik overlay antara : 1. Peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Propinsi dengan penggunaan lahan eksisting. 2. Peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Propinsi dengan peta arahan kawasan lindung. 3. Peta arahan kawasan lindung dengan kondisi penggunaan lahan eksisting. Berdasarkan
analisis
ini
akan
diketahui
prosentase
kemungkinan
penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Deli Serdang.
37
Analisis Tekanan Penduduk Analisis
tekanan
penduduk
dilakukan
untuk
mengidentifikasi
ketergantungan penduduk terhadap lahan, terutama kemungkinan terhadap degradasi hutan dan degradasi kawasan lindung lainnya. Tekanan penduduk disebabkan karena lahan pertanian disuatu daerah tidak cukup untuk mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak, sehingga penduduk berusaha untuk mendapatkan tambahan pendapatan antara lain dengan membuka lahan baru (UML, 2005) Nilai tekanan penduduk dihitung dengan menggunakan persamaan yang dilakukan oleh Soemarwoto (1985) dengan satuan analisis wilayah desa, sebagai berikut :
PPt
=
Zt
ft P0 (1+r)t
Dimana :
Lt
PPt = Indeks tekanan penduduk Zt
= Luas lahan minimal per petani untuk dapat hidup (ha/orang)
P0
= Jumlah penduduk pada t0 (jiwa)
Ft
= Proporsi petani dalam populasi
r
= Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun
t
= Rentang waktu dalam tahun
Lt
= Total luas lahan pertanian (ha)
Nilai indeks tekanan penduduk merupakan faktor yang mendorong penduduk untuk melakukan perluasan lahan. Nilai ini baru berarti jika nilainya lebih besar dari 1 (satu). Penyajian Hasil Data spasial dan hasil analisis dipetakan menggunakan software Arcview 3.3, serta disajikan dengan koordinat UTM dan tidak semua objek digambarkan pada peta, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas gambar pada peta. Skala peta
38
menggunakan skala grafis, disesuaikan dengan ukuran media kertas yang digunakan untuk pembuatan peta, dan data tabular setiap poligon disajikan dalam bentuk tabel. Batasan-Batasan Beberapa batasan dalam kajian ini adalah : 1. Wilayah kajian adalah Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. 2. Data biofisik dan sosial ekonomi disajikan dalam batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 3. Arahan kawasan hutan adalah peruntukan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dengan kondisi eksisting hutan sesuai dengan analisis kondisi biofisik di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 4. Arahan kawasan lindung adalah peruntukan kawasan tertentu dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 5. Dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Kabupaten Deli Serdang yang saat ini secara legal digunakan adalah RTRW Kabupaten Deli Serdang tahun 1999-2009 dan RTRW Propinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 6. Kondisi eksisting wilayah Kabupaten Deli Serdang didasarkan dari peta landuse/landcover tahun 2005. 7. Luasan wilayah hasil kajian didasarkan atas perhitungan di dalam peta yang telah dikonversi dengan luas wilayah administrasi Kabupaten yang telah ditetapkan.
39
KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara dan secara geografis Kabupaten ini terletak pada 2º 57’ - 3º 16’ Lintang Utara dan 98º 33’ - 99º 27’ Bujur Timur dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Lubuk Pakam. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut : Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Simalungun.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
Kondisi wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak mengelilingi Kota Medan, sehingga seakan-akan Kota Medan merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Pada Tahun 2003 Kabupaten Deli Serdang telah mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun luas Kabupaten Deli Serdang saat ini adalah 2.497,72 km2 atau 249.772 ha yang terdiri dari dua puluh dua (22) Kecamatan, empat belas (14) Kelurahan dan tiga ratus delapan puluh sembilan (389) Desa. Secara umum pembagian dan luasan wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang tertera dalam Tabel 6 dan Gambar 4.
40
Tabel 6. Luas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang No
Kecamatan
1
Gunung Meriah
2
Luas (ha)
Prosentase (%)
7.665
3,07
Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu
22.338
8,94
3
Sibolangit
17.996
7,20
4
Kutalimbaru
17.492
7,00
5
Pancur Batu
12.253
4,91
6
Namorambe
6.230
2,49
7
Biru-biru
8.969
3,59
8
Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir
19.050
7,63
9
Bangun Purba
12.995
5,20
10
Galang
15.029
6,02
11
Tanjung Morawa
13.175
5,27
12
Patumbak
4.679
1,87
13
Deli Tua
936
0,37
14
Sunggal
9.252
3,70
15
Hamparan Perak
23.015
9,21
16
Labuhan Deli
12.723
5,09
17
Percut Sei Tuan
19.079
7,64
18
Batang Kuis
4.034
1,62
19
Pantai Labu
8.185
3,28
20
Beringin
5.269
2,11
21
Lubuk Pakam
3.119
1,25
22
Pagar Merbau
6.289
2,52
249.772
100,00
Luas wilayah keseluruhan Sumber : BPS, Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2005
41
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang
42
Kondisi Fisik Wilayah Wilayah Kabupaten Deli Serdang mempunyai bentuk wilayah yang beragam dengan topografi, kemiringan lahan (kontur) dan iklim yang bervariasi. Topografi dan Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Deli Serdang pada umumnya berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya wilayah Kabupaten Deli Serdang berada pada wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan dominan berkisar antara 0 – 15 %. Namun pada daerah tertentu, terdapat kemiringan yang relatif bergelombang hingga terjal dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 40 %. Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Deli Serdang secara umum diuraikan sebagai berikut : a. Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berada pada ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut adalah 223.646 ha (89,54 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. b. Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berada pada ketinggian > 500 meter di atas permukaan laut, adalah 26.126 ha (10,46 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang), yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hilir, STM Hulu dan Sibolangit. Sedangkan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Deli Serdang secara umum diuraikan sebagai berikut: a. Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berada pada kemiringan 0 – 40 %, terdapat adalah 248.869 ha (99,64 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. b. Wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan kemiringan > 40 %, terdapat pada kawasan hutan seluas 901 ha (0,36 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, dan Sibiru-biru Keadaan topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Deli Serdang selengkapnya tertera pada Tabel 7 dan Tabel 8 .
43
Tabel 7. Luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Deli Serdang
No
Kecamatan
Luas wilayah berdasarkan ketinggian (ha) 0 - 500 m
1
Gunung Meriah
2
Sinembah Tanjung Muda Hulu
3
Sibolangit
4
500-1000 m
> 1000 m
2.125
5.325
215
14.170
7.846
322
9.652
7.585
759
Kutalimbaru
14.915
1.790
1.183
5
Pancur Batu
12.253
-
-
6
Namo Rambe
6.230
-
-
7
Sibiru Biru
8.969
-
-
8
Sinembah Tanjung Muda Hilir
17.949
1.101
-
9
Bangun Purba
12.995
-
-
10
Galang
13.534
-
-
11
Tanjung Morawa
13.175
-
-
12
Patumbak
4.679
-
-
13
Deli Tua
936
-
-
14
Sunggal
9.252
-
-
15
Hamparan Perak
23.015
-
-
16
Labuhan Deli
12.723
-
-
17
Percut Sei Tuan
19.079
-
-
18
Batang Kuis
4.034
-
-
19
Pantai Labu
8.185
-
-
20
Beringin
5.269
-
-
21
Lubuk Pakam
3.119
-
-
22
Pagar merbau
6.289
-
-
223.646
23.647
2.479
89,54
9,47
0,99
Luas keseluruhan Persentase (%) Sumber : Bappeda Kabupaten Deli Serdang (2005)
44
Tabel 8. Luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Deli Serdang
No
Kecamatan
Luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng (ha) 0-25 %
25-40 %
> 40 %
6.930
589
146
1
Gunung Meriah
2
Sinembah Tanjung Muda Hulu
22.183
1.048
154
3
Sibolangit
17.648
1.504
346
4
Kutalimbaru
16.796
573
123
5
Pancur Batu
12.200
47
6
6
Namo Rambe
6.176
49
5
7
Biru Biru
8.787
156
26
8
Sinembah Tanjung Muda Hilir
18.370
588
92
9
Bangun Purba
12.937
53
5
10
Galang
15.027
2
-
11
Tanjung Morawa
13.175
-
-
12
Patumbak
4.679
-
-
13
Deli Tua
936
-
-
14
Sunggal
9.252
-
-
15
Hamparan Perak
23.015
-
-
16
Labuhan Deli
12.723
-
-
17
Percut Sei Tuan
19.079
-
-
18
Batang Kuis
4.034
-
-
19
Pantai Labu
8.185
-
-
20
Beringin
5.269
-
-
21
Lubuk Pakam
3.119
-
-
22
Pagar merbau
6.289
-
-
246,809
4.608
901
98,81
0,82
0,36
Luas keseluruhan Persentase (%) Sumber : Bappeda Kabupaten Deli Serdang (2005)
45
Keadaan Iklim Sesuai dengan kondisi geografis, topografi dan ketinggian wilayah, maka keadaan iklim di Kabupaten Deli Serdang juga bervariasi. Pada wilayah sepanjang pantai timur, pada umumnya memiliki udara agak panas, yang dipengaruhi oleh angin laut, sedangkan pada wilayah pengunungan (Kecamatan Sibolangit dan Gunung Meriah) beriklim tropis basah dengan udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pegunungan. Curah hujan rata-rata pertahun adalah 4.186,6 milimeter dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan September sampai dengan bulan Desember dengan curah hujan berkisar antara 12 sampai dengan 521 mm/bulan. Pembagian wilayah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan tipe iklimnya tertera pada Tabel 9. Tabel 9. Tipe iklim di Kabupaten Deli Serdang No 1 2 3 4 5
Tipe iklim Bulan Bulan (Oldeman) basah kering E2 <3 2-3 D1 3-4 <2 C1 5-6 <2 B1 7-9 <2 A >9 <2 Luas keseluruhan
Luas wilayah (ha) (%) 74.941 30,00 88.226 35,32 40.237 16,11 23 0,01 46.345 18,55 249.772 100.00
Sumber : BMG Sampali- Medan (2007)
Keadaan Hidrologi Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Belawan, DAS Deli, DAS Belumai, DAS Percut dan DAS Ular yang semuanya bermuara ke selat malaka, dengan wilayah hulunya berada bersama-sama dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Memiliki sungai yang stabil karena setiap tahun Base Flow-nya relatif stabil, diantaranya adalah Sungai Ular yang merupakan sungai dengan aliran terluas (750 km2), juga sekaligus merupakan batas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan sungai lainya diantaranya adalah sungai Belawan (647 km2), Sungai Deli (358 Km2), Sungai Percut (186 km2), Sungai Serdang (343 km2), Sungai Belumai (162 km2), Sungai Belutu (444 km2) dan Sungai Padang (684 km2).
46
Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi oleh jenis tanah alluvial, litosol, regosol, andosol, latosol, podsolik dan hidromorfik/gley. Jenis tanah podsolik coklat kekuningan meliputi 75.525 ha atau 30,24 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdapat dibagian selatan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jenis tanah kompleks alluvial, regosol, organosol meliputi luas 19.884 ha (7,96 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang terdapat di sepanjang pinggiran pantai timur. Pembagian wilayah Deli Serdang berdasarkan jenis tanahnya tertera pada Tabel 10 . Tabel 10. Luas dan jenis tanah di Kabupaten Deli Serdang No
Satuan jenis tanah
Luas (ha)
(%)
1 Kompleks Aluvial, Regosol, Organosol
19.884
7,96
2 Hidromorfik kelabu
65.870
26,37
3 Podsolik/Litosol/Regosol
23.915
9,57
4 Andosol coklat
28.578
11,44
5 Podsolik coklat kekuningan
75.525
30,24
6 Podsolik merah kekuningan
36.000
14,41
249.772
100,00
Luas keseluruhan Sumber : Bappeda Kabupaten Deli Serdang (2005)
Pola Penggunaan Lahan Pola penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi oleh penggunaan untuk perkebunan baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata berada di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, dengan luas sekitar 91.805 ha atau 36,75 % dari luas wilayah Kabupaten Deli serdang. Penggunaan lahan sebagai daerah persawahan umumnya berada pada bagian utara wilayah dengan luas sekitar 50.515 ha atau (20,22 %) sedangkan pada bagian selatan pada umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma dengan luas sekitar 40.048 ha atau (16,03 %). Secara umum berdasarkan data komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2000 - 2004 memperlihatkan bahwa luas penggunaan lahan
47
untuk perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat) dan luas permukiman semakin bertambah luas sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran hampir tidak bertambah dan ada indikasi/ kecenderungan menurun seperti tertera pada Tabel 11. Tabel 11. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang No
Jenis penggunaan lahan
2000
Luas wilayah pada tahun (ha) 2001 2002 2003
2004
1
Hutan
29.262
29.262
29.262
29.262
29.262
2
Semak/alang-alang
22.066
22.066
22.066
21.821
21.821
3
Perkebunan besar
57.221
57.221
59.689
59.689
63.652
4
Perkebunan rakyat
31.816
26.072
28.48
23.835
28.153
5
Tegalan/kebun campuran
44.586
49.631
44.726
48.47
40.048
6
Sawah
50.385
50.154
49.751
50.943
50.515
7
Permukiman
14.436
15.366
15.799
15.753
16.321
249.772 249.772
249.772
249.772
249.772
Luas keseluruhan
Sumber : Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, BPS 2000-2004
Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten yang terbesar dari segi jumlah penduduknya di Sumatera Utara. Menurut hasil pencacahan lengkap sensus penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juni 2000 adalah 1.956.996 jiwa, dan berdasarkan hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B), jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2003 setelah pemekaran adalah 1.486.094 jiwa dan pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah 1.539.687 jiwa, dan 2005 sebesar 1.582.213. perlembangan dan distribusi penduduk secara lebih rinci tertera pada Tabel 12 .
48
Tabel 12. Perkembangan dan distribusi penduduk Deli Serdang tahun 2000-2005
No
Kecamatan
1
Gunung Meriah
2
Jumlah penduduk tahun 20 00
20 04
20 05
Kepadatan
Rate
penduduk
(%)
2.993
2.549
2.536
33
0 ,1 6
STM Hulu
10.889
11.373
11.617
52
0 ,7 3
3
Sibolangit
19.120
33.497
19.724
110
1 ,2 5
4
Kutalimbaru
27.665
19.309
34.216
196
2 ,1 6
5
Pancur Batu
63.883
75.584
77.207
630
4 ,8 8
6
Namorambe
23.096
25.161
25.701
413
1 ,6 2
7
Biru-biru
26.738
30.863
31.526
351
1 ,9 9
8
STM Hilir
26.030
27.552
28.144
148
1 ,7 8
9
Bangun Purba
29.337
24.945
34.926
269
2 ,2 1
10
Galang
75.974
64.369
65.752
438
4 ,1 6
11
Tanjung Morawa
14.5311
1 6 3 .2 2 2
1 6 6 .7 2 8
126 5
10,54
12
Patumbak
55.220
67.111
68.552
146 5
4 ,3 3
13
Deli Tua
44.958
52.989
54.127
578 3
3 ,4 2
14
Sunggal
1 6 9 .2 4 2
2 0 3 .7 5 8
2 0 8 .1 3 4
225 0
13,15
15
Hamparan Perak
1 1 5 .2 9 9
1 3 0 .4 8 0
1 3 3 .3 4 8
579
8 ,4 3
16
Labuhan Deli
43.660
50.601
51.691
406
3 ,2 7
17
Percut Sei Tuan
2 6 7 .5 7 0
3 0 3 .4 9 7
3 1 0 .0 1 6
162 5
19,59
18
Batang Kuis
38.312
45.776
46.759
115 9
2 ,9 6
19
Pantai Labu
34.435
40.396
41.264
504
2 ,6 1
20
Beringin
42.295
48.138
49.172
933
3 ,1 1
21
Lubuk Pakam
71.236
86.872
88.738
284 5
5 ,6 1
22
Pagar Merbau
28.537
31.655
32.335
514
2 ,0 4
1.361.930 1.539.697 1.582.213
633
100
Luas keseluruhan
Sumber : BPS, Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2005
Pada tahun 2005 komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang dapat diuraikan sebagai berikut : jumlah anak balita (0-4 Tahun) adalah 176.477 orang, usia 5-14 tahun adalah 358.768, usia 15-64 tahun adalah 950.366 jiwa, sedangkan untuk lanjut usia 65 tahun keatas adalah 52.270 orang. Bila ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki adalah 795.610 jiwa dan perempuan adalah
49
786.603 jiwa. Angka ratio jenis kelamin (rjk) sebesar 101,14, dimana angka tersebut menggambarkan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005 adalah sebesar 633 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Deli Tua yaitu sebesar 5783 jiwa/km2, disusul Kecamatan Sunggal (2250 jiwa/km2), sedangkan Kecamatan dengan kepadatan rendah adalah Kecamatan Gunung Meriah (33 jiwa/km2) dan Kecamatan STM Hulu (52 jiwa/km2). Ketenagakerjaan Berdasarkan lapangan usaha penduduk, sebanyak 33,91% penduduk Kabupaten Deli Serdang bekerja pada sektor pertanian. Sektor perdagangan mencapai 17,12 %, sektor industri sekitar 14,45% dan sektor jasa mencapai 15,56%. Sedangkan sektor terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air minum masing-masing 0,06% dan 0,76% (BPS, 2005). Ekonomi Secara umum pertumbuhan ekonomi dari tahun 2001-2005 Kabupaten Deli Serdang adalah sekitar 4,02 % per tahun dengan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang pada periode tersebut, baik dalam harga konstan maupun harga berlaku adalah sektor industri. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor pertanian; dan ketiga adalah sektor perdagangan.
50
HASIL DAN PEMBAHASAN Arahan Kawasan Hutan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2003 Saat ini kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang yang secara formal masih diakui adalah 80.083 ha (32,02 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/MenhutII/2003 tanggal 16 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sumatera Utara. Sebaran luasan dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Deli serdang tertera dalam Tabel 13 dan Gambar 5. Tabel 13. Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/2003 No
Fungsi Kawasan
Luas (ha)
1
Hutan suaka alam
22.185
2
Hutan lindung
7.465
3
Hutan produksi terbatas
7.654
4
Hutan produksi
5
Hutan produksi konversi
41.843
Luas kawasan hutan
936 80.083
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Pada umumnya
kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang telah
dikukuhkan dan mempunyai nomor register, dan sebagian besar masyarakat sekitar hutan telah mengetahuinya. Kawasan hutan secara “clear and clean” baik secara legal formal maupun kondisi tutupannya merupakan faktor utama dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan terutama pada kawasan suaka alam dan hutan lindung. Adapun wilayah yang secara fungsinya ditetapkan sebagai kawasan hutan suaka alam di Kabupaten Deli Serdang adalah :
51
Gambar 5. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Deli Serdang
52
1) Cagar Alam /Taman Wisata Sibolangit (register 5/D) Secara administrasi kawasan ini terletak di Desa Sibolangit Kecamatan Sibolangit (± 40 Km dari kota Medan) dengan luas 120 ha yang terdiri dari Cagar Alam Sibolangit (zona inti) dan Taman Wisata Alam. Kawasan ini didirikan pada tahun 1914 oleh J. A. Lrozing sebagai Kebun Raya Sibolangit yang merupakan cabang dari Kebun Raya Bogor yang dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 636/Kpts/Um/ 1980 ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam Sibolangit. Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki beraneka ragam tumbuhan tidak hanya sebagai koleksi bagi ilmu pengetahuan (laboratorium alam) juga merupakan kawasan pengembangan pariwisata. Potensi vegetasi yang banyak dijumpai didominasi oleh pohon-pohon besar seperti : angsana (Pterocarpus indicus), nyamplung (Calophyllum inophillum), meranti (Shorea, sp), juga terdapat jenis tanaman palem, pinang dan durian. Bahkan pada kawasan Taman Wisata Sibolangit juga ditemukan salah satu tumbuhan yang tergolong langka dan mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu bunga bangkai (Amorphophallus titanum). Sedangkan satwa yang sering dijumpai adalah jenis kera dan lutung disamping juga jenis lainnya seperti babi hutan, trenggiling dan kancil. 2) Suaka Margasatwa Karang Gading Kawasan ini secara administratif pemerintahan terletak di (2) dua Kabupaten yaitu di Kabupaten Deli Serdang (berada di Kecamatan Labuhan Deli dan Hamparan Perak) dan di Kabupaten Langkat. Kawasan ini merupakan kawasan ekosistem hutan pantai (mangrove) yang telah disyahkan sejak tanggal 24 September 1932 oleh Gubernur Pesisir Timur Pulau Perca, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1980 dengan No. 811/Kpts/Um/11/1980 dengan status sebagai kawasan Suaka Margasatwa, dengan total luas 15,765 ha. Adapun kawasan hutan SM Karang Gading yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang seluas 6,245 ha (register 2/D). Kawasan SM Karang Gading ini merupakan kawasan ekosistem hutan pantai/mangrove yang vegetasi dominannya adalah dari jenis bakau
53
(Rhizophora
apiculata),
langgadai
(Bruqueira
parviflora),
buta-buta
(excocaria sp), nyirih (Xylocarpus granatum) dan nipah (Nipa frustican). Sedangkan jenis satwa yang banyak dijumpai adalah Kera (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis cristata) dan burung raja udang (Alcedo althis). Selain itu juga terdapat elang laut, ular, ikan dan beberapa jenis mamalia lainnya. Kawasan ini juga mempunyai potensi
yang dapat
dikembangkan sebagai lokasi ekowisata seperti rekreasi hutan bakau, memancing dan lokasi fotografi. 3) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Kawasan Tahura Bukit Barisan ini merupakan Tahura ketiga di yang ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1988 tanggal 19 Nopember 1988. Tahura Bukit Barisan ini adalah unit pengelolaan yang berintikan kawasan lindung meliputi: hutan lindung Sibayak I dan hutan lindung Simancik, hutan lindung Sibayak II dan hutan lindung Simancik II dan hutan lindung Sinabung serta kawasan konservasi lainnya yang terdiri dari CA/TW Sibolangit, SM Langkat Selatan, TW Lau Debukdebuk dan Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Secara umum luas Tahura adalah 51,600 ha yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Simalungun. Adapun kawasan Tahura yang terletak di Kabupaten Deli Serdang adalah hutan lindung Sibayak I (register I/D) seluas 7.030 ha dan hutan lindung Simancik I (register I/SG) seluas 9.800 ha. Vegetasi didominasi oleh jenis pohon jenis lokal maupun jenis yang berasal dari luar. Beberapa jenis tersebut adalah Pinus merkusii, Altingia exelsa, Schima walichii, Podocarpus sp, Toona sureni, dan jenis lain seperti durian, pulai, aren, rotan dan lainnya. Sedangkan jenis satwa yang sering dijumpai adalah kera, siamang, babi hutan, kancil, burung rangkong dan lainnya. Adapun potensi lain yang penting adalah potensi ekowisata dan laboratorium alam.
54
Gambar 6. Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang Kawasan hutan yang fungsinya ditetapkan sebagai hutan produksi pada umumnya belum mempunyai batas yang jelas dan teregister, kecuali pada kawasan hutan Belawan (register 3/D) dan kawasan hutan Percut (register 4/D) yang berfungsi sebagai kawasan sebagai hutan produksi terbatas. Kawasan ini merupakan kawasan ekosistem pantai/mangrove seperti pada kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading yang mempunyai fungsi utama sebagai penyangga (Buffer) dari daratan, pelindung abrasi dan tempat hidup berbagai macam jenis satwa dan ikan. Kawasan hutan produksi lainnya yang belum sepenuhnya ditata batas secara penuh dan belum dikukuhkan (ter-register) mempunyai potensi konflik kepentingan dalam penggunaan/peruntukkan kawasan. Hal ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah diberikan wewenang dalam mengelola sumberdaya alam secara berimbang dan berkelanjutan.
55
Kawasan Hutan berdasarkan Skoring Fisik Kawasan Analisis skoring fisik wilayah dilakukan dengan mengevaluasi 3 (tiga) parameter penentu fisik wilayah yaitu kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas curah hujan berdasarkan kriteria arahan klasifikasi fungsi kawasan Departemen Kehutanan. Hasil skoring terhadap parameter fisik tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan baik secara fisik dan fungsi kawasannya adalah 9.590 ha (3,84 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang). Kawasan hutan ini merupakan kawasan hutan yang berfungsi lindung. Kawasan hutan ini terletak di bagian hulu wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kecamatan Kutalimbaru, STM Hilir, Sibiru-biru, STM Hulu, Gunung Meriah dan Sibolangit seperti tertera pada Tabel 14 dan Gambar 7. Tabel 14. Kawasan hutan berdasarkan skoring fisik kawasan No
Kecamatan
Nilai Indeks/Skoring
Fungsi kawasan
1 Kutalimbaru
230
Hutan lindung
1.208
2 STM. Hilir
225
Hutan lindung
636
3 Sibiru-biru
220
Hutan lindung
117
4 Sibolangit
200
Hutan lindung
1.902
5 STM Hulu
190
Hutan lindung
3.107
6 Gunung Meriah
180
Hutan lindung
2.619
Luas keseluruhan
Luas (ha)
9.590
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Kawasan hutan ini merupakan kawasan hutan lindung yang secara fungsinya merupakan pengatur sistem hidro-orologis bagi kawasan di bagian bawahnya. Kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan resapan air yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan air minum terutama bagi masyarakat sekitarnya. Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka kawasan hutan ini secara mutlak harus tetap dipertahankan fisiknya sebagai kawasan hutan dengan ekosistem yang ada di dalamnya tanpa adanya gangguan yang akan mempengaruhi fungsi ekologis di dalamnya.
56
Gambar 7. Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Hasil Skoring Fisik Kawasan
57
Kawasan Hutan berdasarkan Kemampuan Lahan Hasil analisis kemampuan lahan menunjukkan bahwa lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari kelas kemampuan I-VIII. Berdasarkan analisis kemampuan lahannya tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan kawasan dengan kelas kemampuan lahan I-IV yang merupakan lahan yang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai areal pertanian dan pekebunan atau pemanfaatan produktif lainnya. Berdasarkan kelas kemampuan lahannya, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah areal dengan kelas kemampuan VII-VIII. Hasil analis menunjukkan bahwa areal yang berdasarkan kelas kemampuan lahannya dikategorikan sebagai kelas VII-VIII adalah 24.029 ha (9,62 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang). Hasil evaluasi kemampuan lahan tersebut tertera dalam Tabel 15 dan Gambar 8. Tabel 15 menunjukkan bahwa lahan dengan kelas kemampuan lahan VII dan VIII adalah kawasan dengan bentang lahan perbukitan, pegunungan, plato dan strato volkan. Bentang lahan ini pada umumnya dijumpai dibagian hulu (upstream areas) serta memiliki kemiringan lereng yang curam dan terjal. Hal ini menggambarkan bahwa kawasan yang harus tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah kawasan yang secara fisik luasan dan vegetasi penutup lahannya adalah kawasan yang berada pada bagian hulu wilayah Kabupaten Deli Serdang. Perlindungan kawasan ini sangat penting dilakukan, karena keberadaan kawasan ini memberikan pengaruh yang langsung terhadap keberadaan kawasan yang ada di bagian bawahnya (hilir), terutama sebagai kawasan resapan air dan kawasan perlindungan dari bahaya longsor dan banjir bagi kawasan pemukiman dan kawasan kawasan pertanian.
58
Tabel 15. Satuan lahan dan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan No
Uraian bentang lahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
dataran aluvial peralihan ke marin dataran banjir dari sungai meander dataran banjir dari sungai meander kipas aluvial dan koluvial dataran pasang surut estuarian cekungan muda dataran pasang surut rawa dataran pasang surut dataran pantai rawa belakang pantai kompleks beting pantai berselang cekungan muda beting pantai muda dataran dataran tinggi tuf toba masam dataran tinggi tuf toba masam dataran rendah dan kaki lereng tuf toba masam dataran rendah dan kaki lereng tuf toba masam statovolkan, tuf intermedir dan basis dataran dan platovolkan perbukitan volkan pegunungan volkan dataran dan platovolkan dataran volkan stratovolkan kipas volkan lereng terjal daerah pemukiman luas keseluruhan
*)uas didasarkan perhitungan di peta
Jenis tanah eutropepts, fluvaquents, tropaquepts tropofluvents, tropaquepts tropaquepts eutropepts, fluvaquents, tropaquepts hydraquents, eutropepts hydraquents, tropaquents hydraquents, sulfaquents sulfaquents, Hydraquents tropaquents, hydraquents tropaquents, tropaquepts hydraquents, tropopsamments tropopsamments haploqouxs, dystropepts hydrandepts, dystropepts hydrandepts, dystropepts dystropepts, kandiudults tropaquepts, dystropepts dystrandepts, hydrandepts, troporthens eutrandepts hapludoxs dystropets,hapludoxs eutrandepts dystropepts, dystrandepts, hydrandepts, tropaquepts, dystropepts -
Kelas kemampuan I IV IV III II I II II II II II III V II III III II II IV VII VIII VII III VII III VIII -
Peruntukan lahan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan non hutan hutan hutan hutan non hutan hutan non hutan hutan non hutan
Luas (ha) ha (%) 3.83 9,558 2.52 6,294 0.39 982 0.34 849 2.40 6,003 1.66 4,144 1.50 3,740 2.95 7,357 0.81 2,028 4.76 11,890 0.67 1,679 0.42 1,045 880 0.35 0.19 481 0.18 452 13.28 33,181 19.05 47,588 13.70 34,214 5.20 12,994 0.85 2,125 5.44 13,586 2.04 5,101 2.68 6,703 0.77 1,929 12.34 30,827 0.52 1,288 2,854 1.14 249,772 100,00
59
Gambar 8. Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Kemampuan Lahannya
60
Kawasan Hutan berdasarkan Tutupan Lahan Analisis kawasan hutan berdasarkan tutupan lahannya dilakukan untuk mengevaluasi kondisi vegetasi penutupan lahan pada saat ini dan perubahan penutupan/penggunaan lahan yang terjadi pada kawasan hutan. Analisis ini didasarkan atas kondisi penutupan lahan kawasan hutan yang masih bervegetasi (berupa hutan) berdasarkan hasil dari interpretasi citra landsat ETM tahun 2005 oleh Departemen Kehutanan. Hasil interpretasi tersebut adalah berupa peta landcover/land use Kabupaten Deli Serdang tahun 2005. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas kawasan hutan yang penutupan lahan eksistingnya masih berupa hutan adalah 19.113 ha (7,65 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) seperti tertera pada Tabel 16 dan Gambar 9. Tabel 16. Kawasan hutan yang masih berhutan di Kabupaten Deli Serdang No
Fungsi kawasan (SK Menhut)
1
Hutan suaka alam (HSA)
2 3
Hutan lindung Hutan produksi terbatas (HPT)
4 5
Hutan produksi Hutan konversi Luas keseluruhan
Kondisi tutupan berhutan (ha) 15,716 1,520 944 933 19.113
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Luas tutupan lahan yang masih berhutan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan luas penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2003 yaitu seluas 80.083 ha atau 32,02 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang (Tabel 13). Hal ini mengambarkan bahwa telah terjadi perubahan penutupan/penggunaan lahan yang cukup significant yaitu seluas 60.970 ha pada kawasan hutan akibat dari pengunaan lahan untuk pemanfaatan produktif lainnya berupa pertanian, perkebunan dan areal tambak.
61
Gambar 9. Peta Kawasan Hutan Berdasarkan Kondisi Tutupan Lahan
62
Arahan Kawasan Hutan di Kabupaten Deli Serdang Analisis untuk menentukan kawasan hutan yang lazim dikembangkan saat ini adalah dengan melakukan analisis bio-fisik kawasan. Salah satu teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengkombinasikan parameter bio dan fisik kawasan berupa bentang lahan, topografi dan vegetasi yang ada di atasnya, meliputi fisiografi, geologi, tanah, topografi dan vegetasi pada kawasan tersebut (Smalley, 1984 dalam Cruz R. V. O. 1999). Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan, secara umum arahan kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah 50.009 ha (20,02 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas seluas 27.983 ha (11,20 %) dan suaka alam seluas 22.026 ha (8,82 %) sepeti tertera
pada
Tabel
17.
Arahan
kawasan
hutan
ini
merupakan
hasil
kompilasi/penggabungan dari beberapa analisis kawasan hutan yang telah dilakukan seperti pada halaman sebelumnya. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan overlay (union) antara peta kawasan hutan berdasarkan skoring fisik kawasan, peta kawasan hutan berdasarkan kemampuan lahannya, serta peta kawasan hutan berdasarkan kondisi eksisting. Selanjutnya hasil overlay tersebut dikompilasi dengan kawasan konservasi berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan (SK Menhut No. 44/Menhut-II/2003) menjadi peta arahan kawasan hutan seperti tertera pada Gambar 10. Tabel 17. Hasil analisis dan arahan kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang No 1 2 3 4 1 2
Kawasan hutan Analisis kawasan hutan Skoring fisik kawasan Kemampuan lahan Tutupan lahan yang masih berhutan Penunjukan kawasan hutan (SK. Menhut) Arahan kawasan hutan Hutan lindung Hutan konservasi Luas arahan kawasan hutan
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Luas (ha)
%
9.590 24.029 19.113 80.083
3,84 9,62 7,65 32,06
27.983 22.026 50,009
11,20 8,82 20,02
63
Gambar 10. Peta Arahan Kawasan Hutan di Kabupaten Deli Serdang
64
Arahan kawasan hutan ini merupakan arahan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan baik dari luasan fisik kawasan maupun dari sistem ekologis yang ada di dalamya yakni berupa hutan primer dan hutan sekunder tanpa adanya gangguan yang akan mengubah keseimbangan ekosistem yang ada. Luasan kawasan hutan ini memang masih relatif kecil yakni sekitar 20,02 % dari luas wilayah bila dibandingkan dengan adanya kebijakan pusat untuk mempertahankan kawasan hutan minimal 30 % dari luas lahan/wilayah. Akan tetapi kawasan ini berdasarkan kondisi biofisiknya diharapkan mampu untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada demi keberlanjutan hidup manusia khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada kawasan hutan yang telah ditetapkan berdasarkan penunjukan kawasan hutan (SK Menhut), bahwa sampai saat ini telah terjadi degradasi hutan yang cukup significant akibat dari okupasi kawasan hutan tersebut menjadi areal/kawasan non hutan baik berupa lahan pertanian, perkebunan maupun sebagai lahan tambak. Kerusakan kawasan hutan yang telah terjadi ini mengakibatkan luas tutupan lahan berhutan menjadi terus berkurang seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satu upaya yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menuntaskan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemantapan kawasan hutan secara “clear and clean” maupun dengan membuat kesepahaman antara stake holders di daerah mengenai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
65
Arahan Kawasan Lindung Identifikasi Kawasan Lindung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Identifikasi kawasan lindung dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Berdasarkan kriteria/jenis kawasan lindung yang terdapat dalam Keppres dimaksud, bahwa tidak semua kriteria/jenis kawasan lindung tersebut terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak terdapat kawasan bergambut, danau/waduk dan cagar budaya. Hasil analisis dari berbagai parameter yang digunakan dalam kajian ini menunjukkan bahwa daerah yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah 96.764 ha (38,74 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang). Kawasan lindung tersebut terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (hutan lindung), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan mata air), kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka maragasatwa), kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya (hutan bakau) seperti tertera pada Tabel 18 dan Gambar 11. Tabel 18. Kawasan lindung hasil analisis di Kabupaten Deli Serdang No
Jenis kawasan lindung
1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya - Hutan lindung 2 Kawasan perlindungan setempat - Sempadan sungai - Sempadan pantai - Mata air 3 Kawasan Suaka Alam - Cagar Alam - Suaka Margasatwa - Tahura 4 Kawasan rawan bencana alam 5 Kawasan lindung lainnya - Kawasan pantai berhutan bakau ` Total Luas Kawasan Lindung *) Luas didasarkan perhitungan di peta
ha
Luas
%
27.983
11,20
29.935 335 8
11,98 0,13 0,00
120 5.383 16.523 11.435
0,05 2,16 6,62 6,62
5.042 96.764
2,09 38,74
66
Gambar 11. Peta Kawasan Lindung di Kabupaten Deli Serdang
67
Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya Berdasarkan hasil analisis, kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung diperoleh dari hasil skoring fisik kawasan dan analisis kemampuan lahan ditambah dengan kawasan hutan lindung lainnya yang telah ditetapkan dalam peta penunjukan kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Luas kawasan hutan lindung adalah 27.983 ha (11.20 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang), yang tersebar di Kecamatan Kutalimbaru, Pancurbatu, Bangun Purba, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Sibiru-biru, Gunung Meriah dan Percut Sei Tuan. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.
Gambar 12. Hutan Lindung Sibayak di Kabupaten Deli Serdang
68
Kawasan perlindungan setempat Berdasarkan hasil analisis, kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang adalah sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar mata air. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai terdiri dari sempadan sungai besar (utama) yang ditetapkan sebesar 100 meter kanan-kiri sungai dan sempadan sungai kecil yang ditetapkan 50 meter kanan-kiri sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan hasil analisis, luas sempadan sungai adalah 29.935 ha (11,98 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai ditetapkan sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan sebagai penyangga (buffer) untuk melindungi pantai dari abrasi akibat gelombang air laut, serta menjaga keberlangsungan garis pantai. Berdasarkan hasil analisis, luas sempadan pantai adalah 335 ha (0,13 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kawasan lindung sekitar mata air didasarkan atas sebaran mata air yang digunakan oleh masyarakat dan PDAM Tirta Deli yang tedapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sekitar radius 200 meter di sekeliling mata air. Perlindungan terhadap mata air dilakukan untuk melindungi mata air sebagai sumber air bersih bagi masyarakat terhadap gangguan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas air minum tersebut. Sebaran mata air yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 8 (delapan) titik mata air yang tersebar di Danau Linting (Kecamatan STM Hulu), desa Penen (Sibiru-Biru), Gunung Rinti (STM Hilir) serta Bandar Baru, Batu layang, Durian Sirugum, Bukum, Sibolangit yang berada di Kecamatan Sibolangit.
69
Gambar 13. Sempadan Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang Kawasan suaka alam Berdasarkan hasil analisis, kawasan suaka alam yang berada di Kabupaten Deli Serdang adalah cagar alam dan suaka margasatwa dan tahura. Kawasan suaka alam ini merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Deapartemen Kehutanan dan saat ini dikelola oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Propinsi Sumatera Utara yang merupakan unit pelaksana teknis dari Departemen Kehutanan. Kawasan konservasi ini secara umum berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman biota, tipe ekosistem dan kekhasan lainya yang bermanfaat sebagai sumber plasma nutfah, kepentingan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Saat ini Kabupaten Deli Serdang memiliki kawasan suaka alam berupa Cagar Alam/Taman Wisata Sibolangit seluas 120 ha dan Suaka Margasatwa Karang Gading seluas 5.383 ha serta kawasan Tahura Bukit barisan seluas 16.523 ha sebagaimana dijelaskan pada pada halaman sebelumnya.
70
Kawasan lindung lainnya Berdasarkan hasil analis, kawasan lindung lainnya yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang adalah kawasan hutan pantai/mangrove. Kawasan mangrove ini terdapat di bagian utara yaitu terutama pada sekitar pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
Perlindungan terhadap ekosistem
hutan mangrove ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga (buffer), terhadap gelombang pasang (tsunami). Keberadaan hutan mangrove ini juga sangat penting fungsinya terutama sebagai pelindung utama pantai dari abrasi laut serta merupakan habitat utama bagi ikan, udang, kepiting. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas keseluruhan kawasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah 5.042 ha (2,02 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang tersebar di Kecamatan Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Pantai Labu dan Labuhan Deli.
Gambar 14. Hutan Bakau Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
71
Kawasan rawan bencana Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan bencana di Kabupaten Deli Serdang adalah kawasan rawan bahaya longsor. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh manusia. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang didasarkan atas lokasi/kawasan yang sering terjadi longsor yang disebabkan karena tingkat kerentanan gerakan tanah yang tinggi berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara. Kawasan rawan bencana ini seluas 11,435 ha atau (4,58 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi manusia.
Gambar 15. Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Deli Serdang
72
Arahan Penataan Ruang Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten diwajibkan untuk menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai acuan makro dalam perencanaan pembangunan. Rencana tata ruang yang disusun tersebut, berdasarkan fungsi utama kawasannya terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data luas wilayah Kabupaten Deli Serdang dan hasil analisis kawasan lindung sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka secara umum arahan perencanaan tata ruang di Kabupaten Deli Serdang adalah kawasan lindung dengan luas 96.764 ha (38,74 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) serta kawasan budidaya dan kawasan tertentu dengan luas 153.016 ha (61,26 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) seperti tertera pada Tabel 19 dan Gambar 16. Tabel 19. Arahan penataan ruang di Kabupaten Deli Serdang No
Luas
Jenis kawasan
1
Kawasan lindung
2
ha
%
96.764
38,74
Kawasan budidaya dan kawasan tertentu
153.016
61,26
Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang
249.772
100,00
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Arahan penataan ruang berdasarkan hasil analisis kawasan lindung sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah mengamanatkan perlindungan terhadap kawasan lindung sebesar 30 % dari luas wilayah Kabupaten/Kota. Arahan penataan ruang ini diharapkan merupakan suatu arahan perencanaan pemanfaatan
ruang
makro
di
Kabupaten
Deli
Serdang
yang
telah
mengintegrasikan keseimbangan antara daerah hulu dan hilir dalam suatu ekosistem, sehingga terwujud pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya secara serasi, nyaman produktif dan berkelanjutan.
73
Gambar 16. Peta Arahan Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang
74
Penyimpangan Fungsi Kawasan Lindung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Propinsi Rencana penataan ruang di Kabupaten Deli Serdang saat ini secara formal tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 1999-2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 11 Tahun 2001 tersebut, wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi kawasan lindung dengan luas 43.859 ha (17,56 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) dan kawasan budidaya dengan luas 205.913 ha (82,44 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) seperti tertera pada Tabel 20. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 7 Tahun 2003 tersebut, wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi kawasan lindung seluas 37.639 ha (15,07 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) dan kawasan budidaya seluas 21.133 ha (84,93 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) seperti tertera dalam Tabel 21. Tabel 20. Rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Deli Serdang tahun 1999-2009 No
Jenis kawasan
(ha)
Luas
(%)
43.859
17,56
Kawasan budidaya
205.913
82,44
Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang
249.772
100,00
I
Kawasan lindung
II
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Tabel 21. Rencana tata ruang (RTRW) Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang tahun 2003 – 2018 No
Jenis kawasan
I
Kawasan lindung
II
(ha)
Luas
(%)
37.639
15,07
Kawasan budidaya
212.133
84,93
Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang
249.772
100,00
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
75
Penutupan/Penggunaan Lahan Eksisting Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penutupan/ penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah analisis Citra Landsat ETM+ tahun 2005. Interpretasi dilakukan dengan melihat karakteristik dasar kenampakan masing-masing penggunaan/penutupan lahan pada citra dibantu dengan unsur-unsur interpretasi yang unik. Berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan diperoleh 12 (dua belas) jenis penggunaan lahan yaitu : 1) Hutan lahan kering sekunder 2) Hutan rawa/mangrove, 3) Hutan tanaman industri (HTI), 4) Perkebunan, 5) Kebun campuran, 6) Pertanian lahan kering/tegalan 7) Pemukiman, 8) Semak/belukar, 9) Sawah, 10) Tambak, 11) Tanah terbuka dan 12) Tubuh air. Sebaran penutupan/penggunaan lahan eksisting tersebut didominasi oleh pertanian lahan kering campuran (48,18% dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) dan perkebunan (20,84 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang).
Adapun
sebaran pola penutupan/penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Deli Serdang secara lengkap tertera pada Tabel 22. Tabel 22. Penutupan/penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Deli Serdang No
Tipe penutupan/penggunaan lahan
1
Hutan lahan kering sekunder
2
Hutan rawa/mangrove
3
Hutan tanaman industri
4
ha
Luas
(%)
17.393
6,96
1.370
0,55
350
0,14
Pemukiman
16.744
6,70
5
Perkebunan
52.041
20,84
6
Pertanian lahan kering/tegalan
63.806
25,55
7
Kebun campuran
56.404
22,58
8
Sawah
17.342
6,94
9
Semak/belukar
9.127
3,65
10
Tambak
7.856
3,15
11
Tanah terbuka
1.806
0,72
12
Tubuh air
5.533
2,22
Luas wilayah keseluruhan
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
249,772
100.00
76
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kondisi Penutupan/Penggunaan Lahan Analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi, khususnya pada kawasan lindung terhadap rencana tata ruang wilayah. Analisis yang dilakukan adalah analisis perbandingan antara RTRW Propinsi Sumatera Utara di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan RTRW Kabupaten Deli Serdang dengan kondisi eksisting penutupan/penggunaan lahan. Hasil overlay antara peta RTRWP tahun 2003 dan peta penggunaan lahan tahun 2005, menunjukkan bahwa terdapat 16.934 ha atau 45,29 % dari kawasan lindung dalam RTRWP yang penutupan lahannya masih berupa hutan lahan kering, 799 ha (2,14 % dari luas kawasan lindung) berupa hutan rawa/mangrove serta adanya penggunaan lahan berupa perkebunan seluas 1.574 ha (4,14 %), pertanian lahan kering/tegalan seluas 461 ha (1,23%), kebun campuran seluas 8.889 ha (23,77 %), sawah seluas 957 ha (2,56%), semak belukar seluas 6.598 ha (17,65%), tambak 1.075 ha (2,87%) tanah terbuka seluas 9 ha (0,02 %) dan tubuh air 123 ha (0,33 %) pada kawasan lindung seperti tertera pada Tabel 23. Tabel 23. Penutupan/penggunaan lahan eksisting berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Utara di Wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2003-2018 No Penggunaan lahan eksisting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hutan lahan kering sekunder Hutan rawa/mangrove Hutan tanaman industri Pemukiman Perkebunan Pertanian lahan kering Kebun campuran Sawah Semak/belukar Tambak Tanah terbuka Tubuh Air Luas keseluruhan Prosentase
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Rencana tata ruang Kabupaten Deli Serdang Kawasan lindung Kawasan budidaya (ha) (%) (ha) (%) 45,29 339 0,16 16.934 799 2,14 425 0,20 351 0,17 16.626 7,83 1.547 4,14 50.434 23,75 461 1,23 63.245 29,78 8.889 23,77 47.408 22,32 957 2,56 17.395 8,19 6.598 17,65 7.288 3,43 1.075 2,87 6.69 3,15 9 0,02 1.796 0,85 123 0,33 383 0,18 37.392 212.38 14,97 100,00 85,03 100,00
77
Berdasarkan hasil analisis, terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang dimanfaatkan sebagai kawasan produktif/budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan lindung dimaksud. Penyimpangan yang terjadi di dalam RTRW Propinsi Sumut di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 28,47 % yaitu adanya pemanfaatan lahan berupa perkebunan (4,14 %), pertanian lahan kering/tegalan (1,23 %), sawah (2,56 %), semak belukar (17,65 %), tambak (2,87 %) dan tanah terbuka (0.02 %) seperti tertera pada Gambar 17.
50 45.29
%
40 30
23.77 17.65
20 10
4.14
1.23
2.56
2.87
0.02 0.33
H
H
ut an
la
ha n
ke ut ring an s ra e k un w a/ m de r an Pe rta P e g ro n v l a i a n rk e e b ha n laha una ke n ri n n k er g ca i n g / m pu ra n Se Sa m ak wa h /b el uk ar Ta Tam na ba h te k rb u Tu ka bu h Ai r
0
2.14
Gambar 17.
Grafik Penutupan/Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di dalam RTRW Propinsi Sumut di Kabupaten Deli Serdang
Hasil overlay antara peta RTRW Kabupaten Deli Serdang tahun 1999-2009 dan peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2005, menunjukkan bahwa seluas 16.443 ha atau 39,71 % luas kawasan lindung dalam RTRWP merupakan hutan lahan kering sekunder dan seluas 1.231ha (2,97 % dari luas kawasan lindung) merupakan hutan rawa/mangrove. Selain itu, pada kawasan yang dialokasikan sebagai kawasan lindung terdapat penggunaan lahan berupa perkebunan seluas 2.698 ha (6,52 %), pertanian lahan kering/tegalan seluas 1.017 ha (2.46 %), kebun campuran seluas 10.515 ha (25,40 %), sawah seluas 688 ha (1,66 %), semak
78
belukar seluas 5.836 ha (14,10 %), tambak 2.505 ha (6,05 %), tanah terbuka seluas 72 ha (0,17 %) dan tubuh air 398 ha (0,96 %) seperti tertera pada Tabel 24. Tabel 24. Penutupan/Penggunaan lahan eksisting di wilayah Kab. Deli Serdang berdasarkan RTRW Kab. Deli Serdang tahun 1999-2009 No Penggunaan lahan eksisting 1
Hutan lahan kering sekunder
2
Rencana tata ruang Kabupaten Deli Serdang Kawasan lindung Kawasan budidaya (ha) (%) (ha) (%) 16.443
39,71
972
0,47
Hutan rawa/mangrove
1.231
2,97
517
0,25
3
Hutan tanaman industri
-
351
0,17
4
Pemukiman
1
0,00
16.765
8,05
5
Perkebunan
2.698
6,52
49.411
23,71
6
Pertanian lahan kering
1.017
2,46
62.871
30,17
7
Kebun campuran
10.515
25,40
45.963
22,06
8
Sawah
688
1,66
16.676
8,00
9
Semak/belukar
5.836
14,10
8.141
3,91
10
Tambak
2.505
6,05
4.685
2,25
11
Tanah terbuka
72
0,17
1.737
0,83
12
Tubuh Air
398
0,96
279
0,13
Luas wilayah keseluruhan Prosentase
-
41.404
208.368
16,58
83,42
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Berdasarkan hasil analisis, terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan lindung dimaksud. Penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap kawasan lindung di dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang adalah 30,96 % yaitu adanya pemanfaatan lahan berupa perkebunan (6,52%), pertanian lahan kering/tegalan (2,46 %), sawah (1,66%), semak belukar (14,10%), tambak (6,05%) dan tanah terbuka seluas (0.17%) seperti tertera pada Gambar 18.
79
50 40
39.71
%
30
25.4
20
14.1
10
6.52 2.97
0
1.66
0.17 0.97
H ut an
la ha n ke H r ut an ing se ra ku w a/ nd m er an gr ov Pe e m Pe u ki rta P ni erk ma an n e la bun h Ke a a bu n k n er n in ca g m pu ra n Se S m aw ak a h /b el uk ar Ta Ta m na ba h te k rb Tu uka bu h A ir
0
6.05 2.46
Gambar 18. Penggunaan/Penutupan Lahan Kawasan Lindung di dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang Penyimpangan pemanfaatan ruang ini tidak terlepas dari tidak ditaatinya dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimana rencana tata ruang wilayah
belum
menjadi
komitmen
aparat
terkait
dalam
pelaksanaan
pembangunan, sehingga seringkali penerapan kebijakan daerah yang terkait dengan penggunaaan lahan dan penataan ruang belum sepenuhnya didasarkan dengan dokumen RTRW dimaksud. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini harusnya menjadi dasar kepatuhan yang harusnya dilaksanakan dalam upaya penaataan ruang wilayah demi kepentingan bersama. Penegakan hukum bagi pelanggar rencana tata ruang yang belum dilaksanakan memberikan andil yang besar dalam penyimpangan pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Faktor lain penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang adalah kurangnya sosialisasi RTRW baik dalam proses penyusunan maupun setelah dokumen RTRW disyahkan kepada setiap stake holders dan yang terpenting kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebenarnya telah
80
menyebutkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diharuskan mengakomodasi usulan masyarakat dan menuntut peran aktif masyarakat dalam proses penyusunannya. Kurang terlibatnya peran masyarakat dalam penataan ruang, khususnya penataan kawasan lindung, mengakibatkan tidak adanya rasa empati/memiliki dari masyarakat terhadap kawasan lindung, sehingga seringkali dikalahkan dengan pemanfaataan lainnya, yang bernilai ekonomis tinggi. Sehingga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menaati keputusan dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang.
81
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kawasan Lindung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan dalam RTRW Propinsi Sumut di Kabupaten Deli Serdang adalah 37.639 ha (15,07 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) dan RTRW Kabupaten Deli Serdang adalah 43.859 ha (17,56 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang). Sedangkan kawasan lindung berdasarkan hasil analisis sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 adalah 96.764 ha (38,74 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang). Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa masih banyak lahan yang seharusnya berfungsi lindung namun dalam dokumen RTRW yang telah dibuat belum ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil overlay antara peta RTRW Propinsi Sumut di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan peta kawasan lindung hasil analisis berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, menunjukkan bahwa kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam RTRWP adalah 55,11 % dari luas kawasan lindung berdasarkan Keppres dan selebihnya 44,89 % dialokasikan tidak sesuai dengan Keppres, yaitu sebagai kawasan budidaya seperti tertera pada Tabel 25. Tabel 25. Kawasan lindung hasil analisis dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang No
Kawasan lindung hasil analisis
1 Kawasan perlindungan bawahannya
RTRW Prop. Sumut di Kab. Deli Serdang Kawasan lindung Kawasan budidaya (ha) (ha) 24.552
3.245
2 Kawasan perlindungan setempat
4.831
24.799
3 Kawasan rawan bencana
1.189
10247
21.914
109
128
4.455
Luas total
52.614
42.855
Prosentase
55,11
44,89
4 Kawasan suaka alam 5 Kawasan lindung lainnya
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Hasil overlay antara peta RTRW Kabupaten Deli Serdang dan peta kawasan lindung hasil analisis berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990,
82
menunjukkan bahwa kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam RTRWK adalah 54,73 % dari luas kawasan lindung berdasarkan Keppres dan selebihnya 45,27 % dialokasikan tidak sesuai dengan Keppress dimaksud, yaitu sebagai kawasan budidaya seperti tertera pada Tabel 26. Tabel 26. Kawasan lindung hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang No
Kawasan Lindung Hasil Analisis
RTRW Kabupaten Deli Serdang Kawasan Lindung Kawasan Budidaya (ha) (ha)
1 Kawasan perlindungan bawahannya
20.822
7.111
5.403
24.867
812
10.623
20.846
1.180
5.042
-
Luas total
52.925
43.781
Prosentase
54,73
45,27
2 Kawasan perlindungan setempat 3 Kawasan rawan bencana 4 Kawasan suaka alam 5 Kawasan lindung lainnya
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam dokumen RTRW yang saat ini secara legal berlaku tidak mengakomodasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai) serta kawasan rawan bencana yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung termasuk dalam kriteria penyusunan dokumen RTRW. Sehingga menyebabkan prosentase kawasan lindung yang telah ditetapkan dan dialokasikan dalam RTRW masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah
(Propinsi
dan
Kabupaten)
tidak
konsisten
dalam
menegakkan
aturan/kebijakan dalam penentuan kawasan lindung, dimana tidak semua kriteria/parameter fisik kawasan lindung yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang dijadikan dasar dalam menetapkan kawasan lindung. Sehingga kualitas dokumen RTRW menjadi yang kurang lengkap dan perlu untuk diperbaiki/revisi menjadi dokumen RTRW yang lebih baik, tegas dan berkualitas.
83
Kawasan Lindung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan Penggunaan Lahan Eksisting. Hasil overlay antara peta kawasan lindung hasil analisis berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan peta penggunaan lahan 2005 menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terdapat pelanggaran terhadap Keppres No. 32 Tahun 1990 dimaksud, seluas 33.072 ha atau 34,95 % dari luas kawasan lindung seperti tertera pada Tabel 27.
Hasil ini didasarkan adanya
pemanfaatan lahan secara intensif (kegiatan budidaya) pada kawasan lindung berupa pemukiman sebesar 1,53 %, pertanian lahan kering sebesar 15,09 %, sawah sebesar 3,36 %, tambak sebesar 3,74 %, tanah terbuka sebesar 0,37 % dan lahan yang ditumbuhi oleh semak/belukar seluas 10,86 %. Hasil pengamatan di lapangan terhadap beberapa lokasi kawasan lindung, menunjukkan bahwa memang telah terdapat penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung dimaksud. Penyimpangan tersebut banyak disebabkan oleh aktivitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahan untuk penggunaaan lahan perkebunan, pertanian (sawah/ladang), tambak dan kegiatan produktif lainnya ataupun untuk digunakan sebagai tempat pemukiman. Mengingat masih banyaknya kegiatan budidaya yang dilakukan pada kawasan lindung dan dilakukan secara terus-menerus dan meluas dan tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah Daerah maka kemungkinan permasalahan/ kerugian berupa bencana alam akan terjadi akibat dari terganggunya sistem ekologis (fungsi lindung) di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Beberapa alternatif antisipasi yang mungkin bisa dilaksanakan adalah berupa pemantapan kawasan lindung yang ada berupa penetapan kawasan lindung yang clear dan clean (kepemilikan, kewenangan dan status hukum), penunjukan stake holders/instansi pengelola kawasan lindung yang jelas secara kewenangan, pemanfataan kawasan lindung secara kemitraan (colaborative management) dengan mengedepankan tradisi lokal yang arif (wisdom traiditional), serta upaya diseminasi/penyuluhan yang lebih intensif terhadap keberadaan kawasan lindung dimaksud.
84
Tabel 27. Penggunaan lahan eksisting pada kawasan lindung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Penggunaan lahan Kondisi Eksisting Hutan tanaman Pemukiman Perkebunan Pertanian kebun Sawah industri lahan kering campuran
Kawasan lindung hasil analisis
Hutan lahan kering
Hutan rawa/ mangrove
1
Kawasan perlindungan bawahannya
14.796
182
187
1
9
267
7.574
467
4.076
2
Kawasan perlindungan setempat
1.750
356
20
1.359
4.262
8.305
7.368
2.166
3
Kawasan rawan bencana
-
-
-
90
723
4.655
4.910
4
Kawasan suaka alam
1.5108
608
-
-
1.516
219
5
Kawasan lindung lainnya
-
549
-
1
59
Luas keseluruhan
31.654
1.695
207
1.451
Prosentase
33,45
1,79
0,22
1,53
No
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Semak/ Tambak belukar
Tanah terbuka
Tubuh air
345
2
36
2.151
-
137
479
-
921
-
136
-
632
546
2.518
772
10
89
831
40
4
608
2.421
64
297
6.569
14.277
20.524
3.183
10.274
3.538
349
901
6,94
15,09
21,69
3,36
10,86
3,74
0,37
0,95
85
Analisis Tekanan Penduduk Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal dan tempat berusaha menjadi semakin besar dan pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem. Kualitas lingkungan dan sumberdaya alam di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh aktifitas manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan ruang, terutama jika berbasis lahan seperti kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahan relatif tetap, antara lain berakibat pada penurunan luas kepemilikan lahan pertanian hingga tidak lagi mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup petani. Kondisi tersebut dapat mendorong petani untuk memperluas lahan garapannya hingga ke lahan-lahan yang memiliki fungsi lindung, seperti lahan yang memiliki kelerengan tinggi, ditepi sungai atau bahkan merambah ke hutan lindung. Secara tradisional interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya alam di dalam kawasan lindung telah berlangsung sejak lama, seiring dengan sejarah keberadaan manusia. Interaksi ini semakin intensif, dipicu oleh pemahaman masyarakat sekitar hutan atau kawasan lindung, bahwa sumber daya alam dikawasan lindung merupakan sumberdaya terbuka (open acces) yang dianugerahkan Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Kondisi ini menyebabkan sulit dihindarinya interaksi antara sumberdaya alam dalam kawasan lindung dan masyarakat, dan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak sehingga dapat diarahkan pada hal-hal positif yang mendukung upaya pelestarian keaneka ragaman hayati dalam kawasan lindung. Menurut Soemarwoto (1989), tekanan penduduk disebabkan lahan pertanian disuatu daerah tidak cukup untuk mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak.
Karena itu penduduk berusaha untuk mendapatkan
tambahan pendapatan dengan membuka lahan baru atau pergi ke kota. Dorongan untuk membuka lahan atau/dan untuk pergi ke kota disebut tekanan penduduk.
86
Indikasi adanya tekanan penduduk terhadap suatu wilayah dapat dilihat dengan nilai indeks tekanan penduduk. Menurut persamaan Soemarwoto indeks tekanan penduduk dipengaruhi oleh proporsi jumlah masyarakat yang bekerja dalam bidang pertanian dalam wilayah tersebut (f), luas lahan minimal yang dapat memberikan hasil untuk hidup layak atau setara 640 kg beras/tahun (z), tingkat pertumbuhan penduduk (r), serta luas lahan pertanian (L) dan jumlah seluruh penduduk (P).
Luas lahan pertanian yang dapat memberikan hasil untuk
memenuhi kehidupan yang layak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah produktivitas lahan serta jenis tanaman yang dibudidayakan. Proporsi jumlah penduduk yang berusaha dibidang pertanian juga sangat menentukan dalam perhitungan indeks tekanan penduduk, karena dianggap penduduk yang berusaha dibidang pertanian berpotensi untuk memanfaatkan ruang atau kawasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kekurangan lahan pertanian pada kawasan budidaya menyebabkan dorongan yang cukup kuat untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya pertanian. Perlu diingat pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena tidak semua perambah hutan berprofesi sebagai petani. Demikian pula dengan angka pertumbuhan penduduk, semakin besar angka pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan nilai indeks tekanan penduduk. Berdasarkan data Kecamatan dalam angka tahun 2005, rata-rata kepadatan penduduk geografis Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005 adalah 633 jiwa/km2. Desa yang terpadat penduduknya adalah desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan (39.590 jiwa/km2), sedangkan desa yang terjarang penduduknya adalah desa Liang Pematang, Kecamatan Gunung Meriah (5 jiwa/ km2). Rata-rata kepadatan penduduk agraris adalah 9 jiwa/ha lahan pertanian, dengan kepadatan tertinggi di desa Lubuk Pakam Tiga, Kecamatan Lubuk Pakam (238 jiwa/ha) dan kepadatan terendah di desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan (0 jiwa/ha). Kepadatan penduduk agraris sangat ditentukan oleh proporsi jumlah keluarga petani dan luas lahan pertanian yang tersedia, seperti sawah, ladang/tegalan atau kebun. Jumlah penduduk agraris di Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 70 %, di mana diantaranya merupakan keluarga pertanian yang
87
berbasis lahan, berakibat pada terjadinya tekanan yang semakin berat pada sumber daya lahan dan sumberdaya alam pada umumnya, terutama yang terdapat didalam kawasan lindung, jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijaksana. Oleh karena itu, dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan suatu wilayah, yang antara lain diwujudkan dalam kegiatan penataan ruang, tekanan terhadap lahan, terutama yang bersumber dari penduduk (tekanan penduduk), penting untuk diketahui sebagai salah satu bentuk “peringatan dini” terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan. Dalam perhitungan ini nilai kebutuhan lahan pertanian minimum untuk mendapatkan kehidupan yang layak diasumsikan seragam yaitu 0,75/ha/orang. Hal ini dibuat karena minimnya data jenis tanaman yang dibudidayakan dan tingkat produktivitas pada kawasan tersebut, dan sebagian besar petani disana memiliki kebiasaan yang sering mengganti jenis komoditi yang dibudidayakan, sehingga untuk memudahkan perhitungan ditetapkan sebesar 0,75 sesuai dengan tabel rata-rata kebutuhan minimal standar kehidupan yang disampaikan oleh Soemarwoto (1989). Berdasarkan nilai indeks tekanan penduduk, dari 403 Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Gambar 20), terdapat 91 desa yang dapat dikatakan tidak ada tekanan yang berarti terhadap lahan (nilai Indeks tekanan penduduk 1) dan 312 desa lainnya memiliki nilai indeks tekanan penduduk > 1.
Jumlah desa = 403
23% >1 <=1 77%
Gambar 19. Pembagian Desa Berdasarkan Indeks Tekanan Penduduk
88
Berdasarkan hasil overlay antara peta indeks tekanan penduduk dengan peta arahan kawasan lindung menunjukkan bahwa seluas 66,59 % kawasan yang berfungsi lindung berada pada wilayah-wilayah yang memiliki tekanan penduduk (nilai Indeks Tekanan Penduduk > 1) (Tabel 28). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan lindung yang ada berada pada desa-desa yang mempunyai indeks tekanan penduduk yang tinggi yang sangat berpotensi pada terjadi penyimpangan kawasan lindung akibat dari pemanfaaan budidaya/produktif pada kawasan kawasan lindung di Kabupaten Deli Serdang. Tabel 28. Distribusi wilayah berdasarkan indeks tekanan penduduk Luas (ha) Indeks Tekanan Indeks Tekanan Penduduk > 1 Penduduk 1
No
Jenis Kawasan Lindung
1
Kawasan perlindungan bawahannya
16.876
10.039
2
Kawasan perlindungan setempat
19.751
8,012
3
Kawasan suaka alam
13.835
7.464
4
Kawasan rawan bencana
6.287
5.149
5
Kawasan lindung lainnya
3.214
3
59,966
30.126
66,59
33,64
Luas keseluruhan Prosentase
*) Luas didasarkan perhitungan di peta
Masalah tekanan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas penduduk. Makin besar jumlah penduduk maka akan menyebabkan kebutuhan lahan semakin besar, begitupun juga dengan kebutuhan pemanfaatan lahan pertanian yang akan semakin besar. Tekanan penduduk yang tinggi tersebut selain dipengaruhi jumlah petani dan jumlah lahan pertanian yang ada, juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan secara efiseien dan efektif.
Hal ini mengakibatkan bahwa kebutuhan lahan pertanian akan
semakin bertambah dengan semakin tingginya tekanan penduduk. Tekanan penduduk ini mengindikasikan bahwa akan terjadi perluasan lahan pertanian pada kawasan non pertanian terutama pada kawasan open acces (kawasan lindung) kepada pemanfaatan budidaya guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan lindung yang memprihatinkan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam serta terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja di sekitar kawasan lindung seringkali
89
menjadi penyebab ketidak pedulian terhadap kualitas lingkungan dan rendahnya upaya konservasi. Salah satu alternatif upaya peningkatan kepedulian masyarakat sekitar kawasan lindung ini terhadap kondisi lingkungan sekitarnya adalah dengan penggunaan insentif dan disinsentif ekonomis, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Adapun bentuk insentif ekonomis dapat berbentuk langsung dan tidak langsung.
Intensif langsung biasanya berupa pemberian bantuan yang dapat
dinikmati langsung oleh masyarakat, misalnya bantuan bibit tanaman pertanian, ternak, uang dan sebagainya. Sedangkan intensif tidak langsung biasanya dalam bentuk peningkatan capacity building (pemberdayaan masyarakat) berupa pelatihan keterampilan, budidaya pertanian, konservasi dan lainnya. Adapun disinsentif yang biasa diberlakukan adalah pemberian denda, pajak dan hukuman lainnya (sesuai dengan kebijakan dan peraturan lainnya).
90
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil analisis di wilayah Kabupaten Deli Serdang, kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah 50.009 ha atau 20,02 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang. 2. Hasil analisis kawasan lindung berdasarkan kriteria dari Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menunjukkan bahwa kawasan yang harus dipertahankan sebagai kawasan lindung adalah seluas 96.764 ha atau 38,74 % dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (hutan lindung) seluas 27.983 ha (11,20 %), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai dan mata air) seluas 30.278 ha (12,11 %), kawasan suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa dan tahura) seluas 22.026 (8,82 %), kawasan rawan bencana seluas 11.435 (4,58 %) dan kawasan lindung lainnya (hutan bakau) seluas 5.042 ha (2,02 %). 3. Hasil analisis kemungkinan penyimpangan kawasan lindung menunjukkan bahwa : a) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kondisi eksisting, terdapat penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung sebesar 28,47 % dari luas kawasan lindung dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara dan 30,96 % dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang. b) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kawasan lindung sesuai Keppres Nomor 32 Tahun 1990, kawasan yang belum ditetapkan dan dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam RTRWP adalah 44,89 % dari luas kawasan lindung, sedangkan dalam RTRWK kawasan yang belum ditetapkan dan dialokasikan sebagai kawasan lindung adalah 45,27 % dari luas kawasan lindung. c) Berdasarkan kondisi eksisting dengan kawasan lindung sesuai Keppres Nomor 32 Tahun 1990, terdapat penyimpangan pemanfaataan fungsi kawasan lindung sebesar 34,95 % dari luas kawasan lindung yang
91
dimanfaatkan
sebagai
kawasan
produktif/budidaya
berupa
lahan
pertanian/tegalan, sawah, tambak, semak belukar, lahan terbuka serta pemukiman. 4. Berdasarkan hasil analisis tekanan penduduk, dari 403 desa yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, terdapat 312 desa yang mempunyai indeks tekanan penduduk > 1, yang berpotensi untuk mendorong penduduk dalam melakukan perluasan lahan pertanian dalam kawasan lindung. Saran 1. Adanya peninjauan kembali terhadap dokumen perencanaan pemanfaataan ruang (RTRW) Kabupaten Deli Serdang yang telah ada. 2. Perlu membuat kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan lindung termasuk didalamnya kawasan hutan serta kawasan non hutan berkaitan dengan pemantapan kawasan yang “clear and clean”, baik secara hukum dan sosial kemasyarakatan, serta kejelasan kewenangan pemanfataan dan pengelolaan oleh stake holders di daerah. 3. Adanya kesepahaman didaerah untuk mengurangi pemanfaatan kawasan lindung oleh masyarakat melalui pengembangan budaya/kelembagaan masyarakat lokal melalui diseminasi dan pelatihan ketrampilan/budidaya pertanian konservasi, kebijakan sistem insentif dan diistensif berupa pemberian dan pengurangan pajak, peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas antar wilayah.
92
DAFTAR PUSTAKA Aliati A.S. 2007. Kajian Kawasan Lindung untuk Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) [Tesis]. Bogor. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Azhuri. M. 2006. Klasifikasi Lahan untuk Perencanaan Tata Ruang Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Bogor. IPB Press [BAPLAN] Badan Planologi Kehutanan. 2005. Kajian penataan Ruang dalam Rangka Pemantapan Kawasan Hutan. [BIKT] Badan Infokom dan Telematika. 2004. Profil Kabupaten Deli Serdang. Lubuk Pakam. Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. [CIFOR] Center for International Forestry Research. 2002. Tata Ruang dan Proses Penataan Ruang. Warta kebijakan 5:1-6. ---------- 2004. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Warta kebijakan. 13 :1-8 Cruz, R.V.O. 1999. Integrated Land Use Planning and Sustainable Watershed Management. Journal of Philippine Development Number 47 Volume XXVI No. 1 First Semestre 1999. Dardak , A. H. 2005. Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan, disampaikan dalam Seminar Nasional “Save Our Land” for The Better Environment, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 10 Desember 2005. Bogor. --------- 2006. Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan disampaikan dalam Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir tanggal 28 Pebuari 2006. Yogyakarta. [Ditjen Penataan Ruang]. 2005. Strategi Perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Heart of Borneo. Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Heart Of Borneo di Jakarta. Djajono A. 2005. Kompleksitas Tenurial dalam Perencanaan Ruang Kehutanan
93
Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. ----------. 2006. Permasalahan dalam Perencanaan Ruang Kehutanan. Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Fay, C., and G. Michon. 2005. Redressing forestry hegemony: When a forestry regulatory framework is best replaced by an agrarian one. Forest, Trees and Livelihoods. Vol. 15 [ICRAFT] International Center Research of Agroforestry. 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan di Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan tanah. Permasalahan dan Tindakan. Bogor. Iftitah N. 2005. Analisis keruangan Kawasan Lindung Das Cikaso, Kabupaten Sukabumi. [Tesis]. Bogor. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. [IUCN]. The World Conservation Union. 1994. Guidelines for Protected Areas Management Categories.. Cambridges, UK and Glands Switzerland.. WWW. IUCN. Org. Marc Hockings, Sue Stolton dan Nigel Dudley. 2002. Mengevaluasi keefektifan Ringkasan untuk para pengelola taman nasional dan pembuat kebijakan. Artikel internet WWW. IUCN. Org. Mac Kinnon J, Mac Kinnon K, Child G, Thorsel J. 1986. Managing Protected Areas in Tropics . United Nation of Environment Programme. Canada. Jayadinata, J.T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah. Edisi ketiga. ITB, Bandung. Presiden Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. ---------.1990. Presiden Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Ramadhan, S. 2005. Dinamika Paradigma, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sumberdaya Hutan. Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Rustiadi, E, S. Saefulhakim dan D. Panuju. Diktat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Edisi Mei 2006. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan). Santoso, H. 2000. Penataan Ruang Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Menyongsong Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Medan. Seminar Nasional MKTI di Fakultas Pertanian USU - Medan.
94
Santoso I, Hinrichs A. 2000. Pemetaan Hutan untuk Perencanaan Tata Guna Lahan dan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia. Jakarta. Depatemen Kehutanan. Sitorus, S.R.P. 1996. Evaluasi Sumberdaya Lahan cetakan ke-tiga. Bandung. Penerbit Tarsito. Setia Hadi, 2006. Penataan Ruang untuk Pemantapan Kawasan Hutan. Modul Pelatihan dan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dan Perencanaan kehutanan Berbasis Penataan Ruang. Bogor. Departemen Kehutanan. Suhendang, E. 2005. Arah dan Skenario Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan. Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Sugandhy, A. 1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Supriadi D., Sudrajat A. 2003. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah Jawa Barat dalam Konsepsi Pengelolaan Kawasan Lindung di Jawa Barat. Bandung. Alqaprint. Suryatmojo, H. 2003. Peran Hutan sebagai Penyedia Jasa Lingkungan. Artikel Internet. [UML] Unit Manajemen Leuser. 2005. Arahan Penyusunan Ruang DAS Bahorok. Medan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang.
95
LAMPIRAN
96
Lampiran 1. Peta iklim di Kabupaten Deli Serdang
97
Lampiran 2. Peta satuan tanah dan lahan di Kabupaten Deli Serdang
98
Lampiran 3. Peta kelas lereng di Kabupaten Deli Serdang
99
Lampiran 4. Peta ketinggian di Kabupaten Deli Serdang
100
Lampiran 5. Peta DAS di Kabupaten Deli Serdang
101
Lampiran 6. Peta kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Deli Serdang
102
Lampiran 7. Peta RTRW Kabupaten Deli Serdang
103
Lampiran 8. Peta RTRW Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang
104
Lampiran 9. Peta penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Deli Serdang
105
Lampiran 10. Indeks tekanan penduduk di Kabupaten Deli Serdang PENDUDUK KECAMATAN TG . MORAWA
SUNGGAL
GALANG
DESA/KELURAHAN MEDAN SINEMBAH BANDAR LABUHAN BANGUN REJO AEK PANCUR NAGA TIMBUL LENGAU SERPANG SEI MERAH DAGANG KERAWAN TANJUNG MORAWA PKN TANJUNG MORAWA A LIMAU MANIS UJUNG SERDANG BANGUN SARI BANGUN SARI BARU BUNTU BEDIMBAR TELAGA SARI DAGANG KELAMBIR TANJUNG MORAWA B TANJUNG BARU PUNDEN REJO TANJUNG MULIA PERDAMEAN WONO SARI DALU 10 A DALU 10 B PENARA KEBUN TELAGA SARI SEI MENCIRIM SUKA MAJU SEI BERAS SEKATA TG SELAMAT SUNGAL KANAN MEDAN KRIO PAYA GELI PUJI MULYO SEI SEMAYANG SM DISKI SERBA JADI MULYO REJO KP LALANG PURWODADI TG GUSTA HELVETIA KP. PAKU BANDAR KWALA BARU TITI BESI PULAU TAGOR BARU GALANG BARAT KOTANGAN SUNGEI PUTIH PAYA KUDA KP KELAPA SATU PISANG PALA PETUMBUKAN TANJUNG GUSTI SUNGAI KARANG KP GALANG SUKA JAHARUM A TIMBANG DELI TANAH MERAH
(JIWA) (P0) 3597 3597 7332 385 3120 3595 1331 5091 5738 6698 13462 2694 11045 6209 10497 4470 2123 9775 6467 1707 1483 3946 8177 4889 4802 3957 2385 9938 6650 4147 5115 7403 8942 13148 6823 26157 8188 2766 17760 8285 11685 18634 12956 1549 945 643 89 964 843 2453 413 998 2077 2585 1291 1954 2536 2456 1628 1411
PROPORSI PETANI (%) (f) 15 3 5 87 49 47 25 2 0 7 17 18 12 42 4 7 23 10 20 82 77 92 49 88 46 97 35 35 27 42 37 34 34 12 19 23 31 53 33 5 5 5 5 88 74 81 99 80 71 48 60 64 65 37 59 33 42 54 65 68
LUAS LAHAN
REIT
TEKANAN
PERTANIAN (Ha)
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z)
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r )
PENDUDUK (PPt)
314 223 507 410 445 348 1786 141 0 217 636 375 496 578 112 153 66 451 398 80 130 361 625 390 805 505 155 646 499 371 193 187 507 116 117 1106 139 428 882 17 45 149 41 327 1185 76 399 1939 65 1533 340 218 234 120 131 105 147 343 1248 222
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.266 0.105 0.890 0.031 0.041 0.044 0.054 -0.006 0.101 0.231 0.038 0.050 0.071 -0.025 0.145 0.065 0.140 0.161 0.069 0.102 0.022 0.072 0.073 0.042 0.033 -0.302 0.057 0.096 0.077 0.125 0.093 0.023 0.043 0.089 0.214 -0.020 0.027 0.128 0.191 0.013 0.098 0.093 0.013 0.061 0.103 0.025 0.545 0.160 -0.055 0.391 0.247 0.083 0.112 0.115 0.108 0.166 0.031 0.092 0.196 0.004
2.61 0.49 3.66 0.67 2.91 4.14 0.16 0.53 0 3.02 3.02 1.12 2.46 3.14 4.22 1.85 8.22 2.54 2.98 17.56 7.03 9.29 5.94 9.36 2.27 1.94 4.77 5.32 3.37 5.01 9.6 10.81 5.1 13.17 14.87 3.84 14.84 3.69 8.42 19 12.89 6.12 12.32 3.73 0.59 5.53 0.61 0.47 5.83 1.55 1.06 2.79 5.95 8.29 5.93 7.3 5.96 3.78 1.09 3.28
PENDUDUK KECAMATAN GALANG
STM HULU
DELI TUA
BERINGIN
LABUHAN DELI
STM HILIR
DESA/KELURAHAN PERTANGGUHAN TANJUNG SIPORKIS BATU LOKONG NAGA REJO PAYA ITIK PAYA SAMPIR KP JOHAR BARU KOTASAN JAHARUM B TANAH ABANG KRAMAT GAJAH GALANG KOTA LIANG PEMATANG LIANG MUDA TANJUNG RAJA GUNUNG MANUMPAK B SIPINGGAN TANJUNG MUDA BAH BUNTU KUTA MBELIN TANJUNG BAMPU TANJUNG TIMUR DURIN TINGGUNG RUMAH RIH SIBUNGA BUNGA HILIR GUNUNG MANUMPAK A DURIAN IV MBELANG TIGA JUHAR RANGGITGIT RUMAH SUMBUL RUMAH LENGO TANAH GARA HULU DELI TUA BARAT DELI TUA TIMUR DELI TUA MEKAR SARI KEDAI DURIAN SUKA MAKMUR TUMPATAN EMPSMN KUALA NAMU SIDODADI RAMUNIA PSR. V KEBUN KELAPA ARAS KABU SERDANG SIDOURIP PSR. VI KUALA NAMU KARANG ANYAR BERINGIN SIDOARJO II RAMUNIA HELVETIA MANUNGGAL PEMATANG JOHAR TELAGA TUJUH KARANG GADING RAMBAI KUTA JURUNG PENUNGKIREN LAU RAKIT TALA PETA SIGUCI GUNUNG RINTIS
(JIWA) (P0) 1632 955 1776 3272 1065 164 1054 2641 4514 298 1643 10995 166 127 407 137 504 228 383 600 291 500 448 594 354 414 425 1247 603 1275 616 720 6984 5542 3858 5236 6024 6688 3792 1847 9390 4534 2248 3269 1850 610 5978 7963 3090 14918 3749 10156 1858 3749 746 1230 871 872 1604 1466 2096
PROPORSI PETANI (%) (f) 61 57 73 69 73 58 67 56 68 61 74 21 89 90 99 95 98 95 85 83 85 83 83 89 87 87 95 68 84 97 79 86 10 5 2 5 3 5 34 63 27 21 50 43 30 47 32 31 67 0 0 67 54 56 94 94 96 95 95 93 92
LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) 348 196 2452 436 218 528 125 354 600 275 164 131 93 84 232 112 453 320 108 289 509 365 135 478 163 250 140 172 133 409 695 236 37 6 5 10 5 10 237 60 837 135 538 519 253 30 830 622 1068 10 20 1675 221 500 731 957 645 521 1258 1010 3936
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
106 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) 0.313 0.049 0.074 -0.013 0.079 0.476 -0.200 0.065 0.051 0.330 0.093 -0.068 0.008 -0.147 0.081 0.027 -0.028 -0.012 0.049 0.119 0.165 0.045 0.113 -0.047 0.090 -0.046 -0.085 0.225 0.081 -0.201 0.494 -0.020 -0.071 -0.094 0.383 0.036 -0.009 -0.051 0.144 0.032 0.070 0.550 0.036 -0.069 0.048 -0.108 0.075 -0.028 -0.022 0.066 0.970 0.078 0.021 0.079 0.029 -0.090 -0.034 0.198 0.032 0.009 0.012
PENDUDUK (PPt) 4.86 2.4 0.49 3.73 3.36 0.43 2.17 3.78 4.45 1.17 7.26 10.7 1.22 0.63 1.65 0.94 0.75 0.49 2.61 1.61 0.58 0.97 2.85 0.72 1.84 0.94 1.66 6.8 3.61 1.16 1.75 1.85 11.35 25.76 30.62 21.83 26.38 21.44 6.11 15.99 2.78 19.7 1.74 1.64 1.89 5.09 2.15 2.73 1.36 0 0 3.82 3.62 3.96 0.78 0.68 0.88 2.05 1 1.04 0.38
PENDUDUK KECAMATAN STM HILIR
BATANG KUIS
PERCUT S. TUAN
HAMPARAN PERAK
DESA/KELURAHAN LAU REMPAH JUMA TOMBAK NEGARA/BRINGIN TELUN KENAS NEGARA/BRINGIN TELUN KENAS SUMBUL LIMAU MUNGKUR TADUKAN RAGA LAU BARUS BARU SENA TUMPATAN NIBUNG BARU TANJUNG SARI BAKARAN BATU BINTANG MERIAH BT KUIS PEKAN PAYA GAMBAR SIDODADI SUGIHARJO MESJID AMPLAS KENANGAN TEMBUNG SUMBER REJO TIMUR SEI ROTAN BANDAR KLIPPA BANDAR KHALIPAH MEDAN ESTATE LAUT DENDANG SAMPALI BANDAR SETIA KOLAM SAENTIS CINTA RAKYAT CINTA DAMAI PEMATANG LALANG PERCUT TANJUNG REJO TANJUNG SELAMAT KENANGAN BARU HAMPARAN PERAK SUNGAI BAHARU KAMPUNG LAMA KLAMBIR KP SELEMAK KLUMPANG KEBON KLUMPANG KAMPUNG KLAMBIR LIMA KEBON KLAMBIR LIMA KP SIALANG MUDA PAYA BAKUNG KP TANDAM HULU SATU TANDAM HILIR DUA TANDAM HILIR SATU KOTA DATAR BULUH CINA PALUH MANAN KOTA RANTANG PALUH KURAU TANDAM HULU DUA
(JIWA) (P0) 737 1478 2625 2261 2625 2261 1654 1581 2063 3888 4545 4471 4053 6945 1577 3755 3943 1805 2541 3972 1067 3014 25726 25148 14465 13352 19345 22857 9516 10126 16841 9007 8253 9264 7857 4864 1890 10948 7584 3800 25007 10124 2962 3657 3758 1911 9051 3642 12875 3737 1347 7670 3726 7338 9772 5625 11332 2866 3790 5394 6339
PROPORSI PETANI (%) (f) 97 92 80 73 80 73 90 90 83 87 11 52 39 6 8 10 6 56 7 40 64 81 0 2 25 28 3 8 0 5 3 18 55 3 16 69 76 17 70 37 0 16 29 43 25 14 10 18 15 10 34 44 44 57 26 61 25 46 47 38 23
LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) 3984 657 783 313 783 313 713 995 897 3961 600 265 342 651 15 28 20 231 887 81 238 209 0 20 125 200 26 50 1 13 15 50 325 30 45 962 415 550 1509 430 0 500 595 479 412 56 1842 94 2152 78 106 570 1142 859 2445 1313 3521 1150 680 2404 321
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
107 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) 0.043 0.025 -0.044 0.024 -0.044 0.024 0.288 0.040 0.161 -0.008 0.069 0.068 0.056 0.078 0.075 0.072 0.072 0.066 0.083 0.063 0.056 0.110 0.037 0.127 0.078 0.113 0.161 0.072 0.006 0.050 0.097 0.118 0.076 0.162 0.135 0.008 -0.074 0.040 0.066 0.016 0.047 0.040 0.059 0.034 0.023 0.019 0.045 0.079 0.011 0.026 0.033 0.049 0.035 0.053 0.061 0.044 0.066 0.021 0.041 0.147 0.029
PENDUDUK (PPt) 0.15 1.67 1.76 4.25 1.76 4.25 3.35 1.21 2.24 0.63 0.76 8.02 4.02 0.6 7.84 12.39 10.93 3.98 0.19 17.67 2.53 11.98 0 27 27.18 19.33 26.2 33.79 0 33.81 33.35 33.98 13.05 10.9 30.63 2.68 2.06 2.85 3.2 2.57 0 2.73 1.29 2.72 1.83 3.79 0.42 6.57 0.7 3.88 3.57 5.13 1.19 4.26 0.93 2.23 0.73 0.92 2.22 0.96 3.71
PENDUDUK KECAMATAN PANTAI LABU
GUNUNG MERIAH
SIBOLANGIT
DESA/KELURAHAN SEI TUAN TENGAH KELAMBIR DURIAN KUBAH SENTANG PERK RAMUNIA RAMUNIA SATU RAMUNIA DUA DENAI SARANG BRNG DENAI LAMA BINJAI BAKUNG DENAI KUALA PALUH SEBAJI PANTAI LABU BARU PANTAI LABU PEKAN REGEMUK PEMATANG BIARA RANTAU PANJANG BAGAN SERDANG KUTA BAYU BINTANG MERIAH MARJANJI TONGAH UJUNG MERIAH GUNUNG MERIAH PEKAN GNG. MERIAH KUTA TENGAH GUNUNG SERIBU SIMEMPAR GUNUNG PARIBUAN GUNUNG SINEMBAH MARJANJI PEMATANG BANDAR BARU BATU LAYANG BATU MBELIN BETIMUS BARU BINGKAWAN BENGKURUNG BUAH NABAR BUKUM BULUH AWAR CINTA RAKYAT DURIN SERUGUN KETANGKUHEN KUALA MARTELU NEGRI GUGUNG PUANGAJA RAMBUNG BARU SALA BULAN SAYUM SABAH RAMBUNG BARU RMH. KINANGKUNG SP RUMAH PIL-PIL RUMAH SUMBUL SEMBAHE SIBOLANGIT SIKEBEN SUKAMAJU SUKA MAKMUR TAMBUNEN TANJUNG BERINGIN
(JIWA) (P0) 1075 653 1864 3819 1004 2040 759 2084 2413 2115 1470 2006 2929 703 3026 2045 3013 2087 1326 392 152 216 241 319 316 159 216 140 312 316 293 2355 457 442 267 640 240 364 598 320 255 557 471 291 342 284 327 684 253 615 684 505 954 311 749 787 520 645 1232 451 251
PROPORSI PETANI (%) (f) 78 61 72 75 77 62 84 30 80 78 84 88 70 94 11 68 68 76 36 98 97 98 96 88 97 88 89 89 85 84 92 61 94 87 91 88 90 8 92 92 95 91 89 87 92 88 95 89 91 96 89 81 98 89 86 82 91 85 92 93 93
LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) 300 150 250 949 110 150 146 120 227 325 200 300 150 60 20 250 300 200 25 232 89 148 36 194 133 52 100 34 354 102 240 260 287 250 274 115 215 300 440 180 244 315 475 170 230 148 240 257 435 388 257 315 290 110 221 261 380 300 319 292 408
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
108 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) 0.002 0.141 0.032 0.082 0.028 0.029 0.014 0.035 0.040 0.036 0.014 0.008 0.034 0.033 0.109 0.060 0.035 0.040 -0.001 -0.880 0.191 0.002 -0.234 -0.163 -0.178 0.275 0.119 -0.002 -0.098 -0.051 -0.107 0.087 0.008 0.201 0.046 -0.215 0.835 -0.139 0.122 0.056 0.035 0.036 0.122 -0.155 0.011 0.031 0.015 0.129 0.041 0.018 0.129 0.040 -0.006 0.077 0.245 0.132 0.098 0.127 0.001 0.016 -0.019
PENDUDUK (PPt) 2.11 2.96 4.43 2.87 5.73 6.89 3.41 4.33 7.17 4.23 4.83 4.52 11.33 9.11 17.03 4.97 5.68 6.69 14.28 0 2.1 1.08 2.17 0.64 0.96 4.18 2.02 2.73 0.41 1.67 0.6 5.32 1.15 2.00 0.76 1.78 4.66 0.05 1.32 1.44 0.83 1.34 0.93 0.67 1.06 1.39 1.02 2.56 0.45 1.20 2.56 1.10 2.37 2.36 4.22 2.69 1.24 1.96 2.67 1.13 0.41
PENDUDUK KECAMATAN SIBOLANGIT
LUBUK PAKAM
PATUMBAK
BANGUN PURBA
NAMORAMBE
DESA/KELURAHAN UJUNG DELENG NEGRI GUGUNG PUANGAJA PALUH KEMIRI PETAPAHAN TANJUNG GARBUS SATU PAGAR MERBAU TIGA CEMARA PASAR MELINTANG PAGAR JATI SYAHMAD LUBUK PAKAM TIGA LUBUK PAKAM I/II LUBUK PAKAM PEKAN BAKARAN BATU SEKIP PATUMBAK SATU LANTASAN BARU LANTASAN LAMA PATUMBAK DUA SIGARA GARA MARINDAL SATU PATUMBAK KP MARINDAL DUA PAMAH TAREAN TAPAK MERIAH PAGAR MANIK SILINDA DAMAK GLUGUR KULASAR SUNGAI BUAYA MABAR BATU MASAGI SIBAGANDING BAH BALUA RUMAH DELENG BANDAR GUNUNG BANDAR MERIAH PERGURUAN BANGUN PURBA TNGH DAMAK MALIHO SUKA LUWEI URUNG GANJANG GREAHAN BATU GINGGING TANJUNG PURBA SIALANG BANGUN PURBA CIMAHE BAGERPANG BATU RATA UJUNG RAMBE BANDAR KWALA MAROMBUN BARAT BAH PERAK SUKA MULIA HILIR SUKA MULIA HULU SUDI REJO LAU MULGAP BATU GEMUK
(JIWA) (P0) 559 284 327 2046 1073 2961 3760 6731 5534 5448 3274 4514 7358 6908 7248 13614 4868 1612 2812 3372 6546 12037 10423 9193 846 1792 1031 1098 692 652 933 1449 917 349 944 462 405 644 792 511 938 645 1559 171 901 1290 997 2127 2565 859 1695 323 1721 422 105 1300 255 222 1445 160 347
PROPORSI PETANI (%) (f) 96 88 95 38 78 54 20 10 26 79 3 0.5 0.5 0 19 46 48 64 46 62 40 19 27 27 74 95 56 96 89 67 80 60 81 58 75 53 70 74 57 76 49 80 65 58 78 74 84 79 81 66 53 71 61 78 53 65 84 86 34 92 82
LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) 365 148 240 260 382 402 116 20 1277 389 5 1 1 0 45 521 129 545 86 121 140 348 139 120 880 1860 855 1105 940 670 1170 430 1145 250 975 280 690 650 480 240 605 1140 954 105 760 1080 350 1190 890 880 1200 470 785 780 80 780 157 57 96 140 199
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
109 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) -0.196 0.031 0.015 0.082 0.291 -0.044 0.072 0.081 0.080 0.092 0.080 0.085 0.080 0.084 0.081 0.081 0.073 0.085 -0.061 0.095 0.033 0.271 0.073 0.111 0.070 -0.031 0.113 0.022 -0.013 0.039 0.185 0.096 0.197 0.094 0.047 -0.103 0.154 0.016 -0.024 0.112 0.024 0.386 -0.097 -0.035 0.041 -0.190 0.103 0.126 0.126 -0.042 -0.110 0.228 0.085 -0.030 -0.117 -0.198 -0.093 -0.053 0.064 -0.013 0.072
PENDUDUK (PPt) 0.57 1.39 1.02 2.84 3.54 2.61 5.99 31.89 1.06 10.81 18.56 21.62 34.76 0 28.99 11.39 16.78 1.81 9.38 17.01 15.46 10.12 18.76 21.27 0.65 0.62 0.7 0.76 0.47 0.55 0.8 2 0.83 0.8 0.63 0.47 0.47 0.58 0.66 1.67 0.61 0.9 0.69 0.64 0.78 0.35 2.41 1.51 2.5 0.42 0.4 0.68 1.28 0.29 0.36 0.42 0.76 2.13 4.62 0.76 1.32
PENDUDUK KECAMATAN NAMORAMBE
KUTALIMBARU
PANCUR BATU
DESA/KELURAHAN TIMBANG LAWAN BATU MBELIN UJUNG LABUHAN BATU PENJEMURAN SELANG TUNGIR NAMO MBARU NAMO PAKAM BEKUKUL JATI KESUMA NAMO RAMBE GUNUNG BERITA KUTA TENGAH CINTA RAKYAT RUMAH MBACANG TANJUNG SELAMAT RIMO MUNGKUR NAMO BATANG NAMO LANDUR URUK GEDANG TANGKAHAN RUMAH KEBEN LUBANG IDO SILUE LUE BATU REJO JABA KUALA SIMEME NAMO MBELIN KUTA TUALAH GUNUNG KELAWAS DELI TUA KUTA LIMBARU KWALA LAU BICIK LAU BAKERI NAMO MIRIK NAMO RUBE JULU PASAR X PERPANDEN SUKA MAKMUR SUKA RENDE SAWIT REJO SAMPE CITA SEI MENCIRIM SILEBO LEBO SUKADAME BARU BINTANG MERIAH DURIN SIMBELANG A DURIAN JANGAK DORIN TUNGGAL GUNUNG TINGGI HULU LAMA NAMO RIAM NAMORIH NAMO BINTANG PERTAMPILEN SALAM TANI SIMALINGKAR A SEMBAHE BARU SEI GELUGUR SUGAU
(JIWA) (P0) 212 123 1980 1148 358 216 170 228 3006 1776 191 658 159 141 149 201 150 533 188 775 410 225 107 357 423 228 474 495 1143 4504 1655 935 2668 1101 1200 2290 1829 1507 2527 1844 2093 3661 1461 2267 6225 1365 2580 1321 2274 1727 2464 4145 1310 1050 3256 1278 2783 1352 2783 4049 1238
PROPORSI PETANI (%) (f) 91 86 62 67 92 88 94 83 62 73 98 67 99 69 89 76 90 74 95 59 83 88 96 75 72 86 75 83 59 2 91 94 81 91 97 70 86 97 93 93 71 82 82 92 27 91 72 79 48 82 15 15 72 92 51 77 93 32 81 33 85
LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) 66 64 159 159 208 209 155 110 170 239 362 85 103 56 35 128 144 160 109 145 214 146 81 97 101 43 106 136 124 90 779 964 701 500 663 743 723 935 969 779 575 705 763 773 149 4570 270 315 458 410 37 48 410 249 380 212 823 140 196 255 1983
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
110 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) -0.063 0.033 -0.069 0.139 0.029 -0.062 0.022 0.016 0.014 0.034 0.117 0.072 -0.013 0.243 0.092 0.116 0.171 -0.053 0.041 0.052 0.055 -0.095 -0.078 0.094 -0.031 -0.139 -0.068 -0.070 -0.050 0.089 -0.015 0.048 0.215 0.015 0.042 -0.109 0.076 0.020 0.080 0.038 0.320 0.046 0.112 0.052 -0.062 -0.003 -0.013 0.101 0.125 0.000 0.121 0.048 0.119 -0.034 0.132 -0.027 -0.245 0.426 -0.209 0.069 0.092
PENDUDUK (PPt) 1.8 1.37 4.67 5.36 1.29 0.56 0.83 1.35 8.57 4.5 0.54 4.79 1.1 2.5 3.7 1.24 1.13 1.57 1.39 2.75 1.4 0.75 0.75 2.71 2.06 2.18 2.08 1.82 3.5 0.97 1.39 0.79 4.15 1.57 1.49 1.14 2.03 1.24 2.29 1.85 4.46 3.65 1.62 2.36 6.98 0.2 4.96 3.32 2.54 2.59 10.55 11.18 2.41 2.62 4.75 3.21 1.02 6.72 4.17 4.8 0.52
(JIWA) (P0) 2476 6265 2331 3365 1540 2310 7368 618 287
PROPORSI PETANI (%) (f) 61 23 58 45 75 20 0 77 13
PERTANIAN (Ha) 367 246 351 152 280 80 43 445 61
LUAS LAHAN UNTUK HIDUP LAYAK (Z) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1968 1099 4100 2171 1404 1250 1585 1338 3536 1092 1343 3186 1115 2258 923 4446 1732 1359 1533 743 1323 689 1558 1461 1748 2399 3291 1075 1991 4110 4528
67 72 55 28 25 36 37 90 75 19 15 77 65 76 70 55 75 70 73 87 80 81 68 79 61 40 45 55 50 8 45
296 300 145 82 49 28 49 210 457 35 40 404 160 402 489 964 383 978 481 221 467 389 290 364 364 315 353 392 285 245 615
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
PENDUDUK KECAMATAN PANCUR BATU
PAGAR MERBAU
SIBIRU-BIRU
DESA/KELURAHAN SUKA RAYA TANJUNG ANOM TUNTUNGAN I TUNTUNGAN II TIANG LAYAR KAMPUNG TENGAH PERUM. SIMALINGKAR BANDAR DOLOK TANJUNG GARBUS II PERBARAKAN TANJUNG GARBUS KP TANJUNG MULIA PURWODADI SUKA MULIA SIDODADI BATU VIII JATI REJO SIDOARJO I JATIBARU SIDOARJO I PSR MIRING PAGAR MERBAU I PAGAR MERBAU II SUMBEREJO SUKAMANDI HULU SUKAMANDI HILIR MARDINDING JULU PENEN PERIA-RIA SARILABA JAHE BIRU-BIRU KUALA DEKAH RUMAH GREAT TANJUNG SENA KUTO MULYO MBARUAI NAMO TUALANG KP. SELAMAT SIODADI NAMOSURO BARU AJIBAHO CANDIREJO SIDOMULYO
LUAS LAHAN
111 REIT
TEKANAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK ( r ) 0.098 0.050 0.117 0.053 0.020 0.055 0.123 0.108 0.029
PENDUDUK (PPt) 4.09 5.09 4.03 8.72 3.28 5.09 0 1.09 0.5
0.034 0.073 0.013 0.051 0.041 0.007 0.038 0.055 0.052 -0.017 0.247 0.036 0.034 0.042 -0.002 0.054 0.109 0.109 0.100 -0.334 0.039 0.144 0.010 0.122 0.216 0.351 0.109 0.476 0.098 0.085 0.109
3.59 2.44 12.12 6.45 6.06 12.31 10.4 5.05 5.07 4.22 7.32 5.06 4.76 3.62 0.99 2.23 3.47 1.00 2.32 0.65 1.91 1.61 2.83 3.36 3.95 5.63 4.29 3.64 3.47 1.29 3.39
112
Lampiran 11. Kepadatan geografis desa-desa di Kabupaten Deli Serdang KECAMATAN TANJUNG MORAWA
SUNGGAL
GALANG
DESA MEDAN SINEMBAH BANDAR LABUHAN BANGUN REJO AEK PANCUR NAGA TIMBUL LENGAU SERPANG SEI MERAH DAGANG KERAWAN TANJUNG MORAWA PKN TANJUNG MORAWA A LIMAU MANIS UJUNG SERDANG BANGUN SARI BANGUN SARI BARU BUNTU BEDIMBAR TELAGA SARI DAGANG KELAMBIR TANJUNG MORAWA B TANJUNG BARU PUNDEN REJO TANJUNG MULIA PERDAMEAN WONO SARI DALU 10 A DALU 10 B PENARA KEBUN TELAGA SARI SEI MENCIRIM SUKA MAJU SEI BERAS SEKATA TG SELAMAT SUNGAL KANAN MEDAN KRIO PAYA GELI PUJI MULYO SEI SEMAYANG SM DISKI SERBA JADI MULYO REJO KP LALANG PURWODADI TG GUSTA HELVETIA KP. PAKU BANDAR KWALA BARU TITI BESI PULAU TAGOR BARU GALANG BARAT KOTANGAN SUNGEI PUTIH PAYA KUDA KP KELAPA SATU PISANG PALA PETUMBUKAN TANJUNG GUSTI
LUAS DESA (KM2) 3.50 2.70 6.92 5.01 5.00 4.25 22.04 1.96 0.50 3.07 8.11 3.93 6.61 6.53 3.00 2.00 1.25 6.00 5.07 1.10 1.57 4.06 7.14 4.90 10.00 5.53 2.63 9.78 6.31 4.70 4.68 4.12 8.52 3.40 3.96 12.35 2.80 6.44 12.40 1.54 2.16 4.62 2.11 3.00 10.87 0.70 3.67 17.76 0.60 14.07 3.08 2.00 2.15 1.10 1.20
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 6034 4727 9290 421 3508 4073 1545 5000 7476 11339 15003 3095 13395 5737 15067 5344 3015 14508 7810 2230 1581 4802 9972 5506 5283 370 2795 12791 8188 5696 6536 7914 10084 16654 11205 24626 8856 3828 27932 8598 15108 23859 13464 1834 1237 692 235 1428 703 5328 719 1246 2776 3473 1709
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 1724 1751 1342 84 702 958 70 2551 14952 3693 1850 788 2026 879 5022 2672 2412 2418 1540 2027 1007 1183 1397 1124 528 67 1063 1308 1298 1212 1397 1921 1184 4898 2830 1994 3163 594 2253 5583 6994 5164 6381 611 114 989 64 80 1172 379 233 623 1291 3157 1424
113 KECAMATAN
GALANG
STM HULU
DELI TUA
BERINGIN
LABUHAN DELI
DESA SUNGAI KARANG KP GALANG SUKA GALANG KOTA TIMBANG DELI TANAH MERAH PERTANGGUHAN TANJUNG SIPORKIS BATU LOKONG NAGA REJO PAYA ITIK PAYA SAMPIR KP JOHAR BARU KOTASAN JAHARUM B TANAH ABANG KRAMAT GAJAH JAHARUM A LIANG PEMATANG LIANG MUDA TANJUNG RAJA GUNUNG MANUMPAK B SIPINGGAN TANJUNG MUDA BAH BUNTU KUTA MBELIN TANJUNG BAMPU TANJUNG TIMUR DURIN TINGGUNG RUMAH RIH SIBUNGA-BUNGA HILIR GUNUNG MANUMPAK A DURIAN MBELANG TIGA JUHAR RANGGIT GIT RUMAH SUMBUL TANAH GARA HULU DELI TUA BARAT DELI TUA TIMUR DELI TUA MEKAR SARI KEDAI DURIAN SUKA MAKMUR TUMPATAN EMPLASMEN KUALA NAMU SIDODADI RAMUNIA PSR. LIMA KEBUN KELAPA ARAS KABU SERDANG SIDOURIP PSR. ENAM KUALA NAMU KARANG ANYAR BERINGIN SIDOARJO DUA RAMUNIA HELVETIA MANUNGGAL PEMATANG JOHAR TELAGA TUJUH KARANG GADING
LUAS DESA (KM2) 0.96 2.00 1.20 11.45 2.04 3.20 1.80 23.00 4.00 2.00 4.84 1.15 4.75 5.50 2.52 1.50 3.01 36.28 14.32 9.55 3.82 15.27 9.55 24.82 11.46 9.55 14.32 3.82 11.46 2.86 15.27 3.82 2.86 5.73 15.26 7.63 1.35 1.78 1.45 1.57 1.6 1.61 3.7 7.1 7.79 2.82 3.93 2.75 1.63 8.9 4.63 4.31 5.85 9.71 13.36 18.9 18.9 66.36
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 2929 2775 8768 2583 1427 3162 1095 2168 3142 1319 398 421 3155 5203 593 2101 3133 170 71 506 148 462 220 439 815 435 567 600 510 450 357 317 2089 749 1528 677 5498 3985 8286 5808 5854 5667 5432 2025 11357 5283 2494 2594 2119 416 7321 7289 2882 17890 14655 12528 1977 4641
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 3051 1388 7307 226 700 988 608 94 786 660 82 366 664 946 235 1401 1041 5 5 53 39 30 23 18 71 46 40 157 45 157 23 83 730 131 100 89 4073 2239 5714 3699 3659 3520 1468 285 1458 1873 635 943 1300 47 1581 1691 493 1842 1097 663 105 70
114 KECAMATAN STM HILIR
BATANG KUIS
PERCUT SEI TUAN
HAMPARAN PERAK
DESA RAMBAI KUTA JURUNG PENUNGKIREN TALA PETA SIGUCI GUNUNG RINTIS LAU REMPAH JUMA TOMBAK NEGARA/BRINGIN TELUN KENAS SUMBUL LIMAU MUNGKUR TADUKAN RAGA LAU BARUS BARU LAU RAKIT SENA TUMPATAN NIBUNG BARU TANJUNG SARI BAKARAN BATU BINTANG MERIAH BT KUIS PEKAN PAYA GAMBAR SIDODADI SUGIHARJO MESJID AMPLAS KENANGAN TEMBUNG SUMBER REJO TIMUR SEI ROTAN BANDAR KLIPPA BANDAR KHALIPAH MEDAN ESTATE LAUT DENDANG SAMPALI BANDAR SETIA KOLAM SAENTIS CINTA RAKYAT CINTA DAMAI PEMATANG LALANG PERCUT TANJUNG REJO TANJUNG SELAMAT KENANGAN BARU HAMPARAN PERAK SUNGAI BAHARU KAMPUNG LAMA KLAMBIR KP SELEMAK KLUMPANG KEBON KLUMPANG KAMPUNG KLAMBIR LIMA KEBON KLAMBIR LIMA KP SIALANG MUDA PAYA BAKUNG KP TANDAM HULU SATU
LUAS DESA (KM2) 3.37 7.44 9.1 8.12 39.8 6.69 39.62 10.35 9.6 12.62 5.25 6.5 29.86 7.36 10.14 6.4 3.7 4.32 7.34 0.45 0.65 0.75 3.03 9.5 1.53 2.67 3.1 1.27 5.35 4.16 5.16 18.48 7.25 6.9 1.7 23.93 3.5 5.98 24 1.48 11.76 20.1 10.63 19 16.32 0.72 7.88 7.1 4.45 3.85 0.61 19.85 1.05 22.38 0.88 1.05 14.44 21.75
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 812 898 783 1757 1507 2171 833 1588 2278 2422 3081 1769 3059 3797 1389 5487 5383 4731 8562 1931 4565 4799 2161 3173 4722 1245 4007 28596 34695 17836 17887 28696 27792 9697 11659 21756 12201 10127 13763 11033 4988 1469 12247 9084 3981 28505 11325 3487 4031 4015 2020 10279 4504 13292 4029 1482 8789 4119
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 241 121 86 216 38 325 21 153 237 192 587 272 102 516 137 857 1455 1095 1166 4291 7023 6399 713 334 3086 466 1293 22517 6485 4288 3466 1553 3833 1405 6858 909 3486 1693 573 7455 424 73 1152 478 244 39590 1437 491 906 1043 3311 518 4290 594 4578 1411 609 189
115 KECAMATAN HAMPARAN PERAK
PANTAI LABU
GUNUNG MERIAH
SIBOLANGIT
DESA TANDAM HULU DUA TANDAM HILIR SATU TANDAM HILIR DUA KOTA DATAR PALUH MANAN KOTA RANTANG PALUH KURAU BULUH CINA SEI TUAN TENGAH KELAMBIR DURIAN KUBAH SENTANG PERK RAMUNIA RAMUNIA DUA RAMUNIA SATU DENAI SARANG BURUNG DENAI LAMA BINJAI BAKUNG DENAI KUALA PALUH SEBAJI PANTAI LABU BARU PANTAI LABU PEKAN REGEMUK PEMATANG BIARA RANTAU PANJANG BAGAN SERDANG KUTA BAYU GUNUNG SINEMBAH GUNUNG PARIBUAN SIMAMPAR GUNUNG SERIBU KUTA TENGAH PEKAN GUNUNG MERIAH GUNUNG MERIAH BINTANG MERIAH UJUNG MERIAH MARJANJI PEMATANG MARJANJI TONGAH BANDAR BARU BATU LAYANG BATU MBELIN BETIMUS BARU BUKUM BULUHAWAR BENGKURUNG BINGKAWAN BUAH NABAR DURIN SERUGUN KETANGKUHEN KUALA MARTELU NEGRI GUGUNG PUANG AJA RAMBUNG BARU RMH KINANGKUNG RUMAH PIL-PIL RUMAH SUMBUL
LUAS DESA (KM2) 3.73 18.05 8.52 12.37 16.57 5.69 28.44 32.36 14.2 1.18 3.92 11.68 1.25 8.6 1.3 3.05 3.13 2.62 3.11 4.5 2.02 1.08 7.02 2.94 3.96 4.7 1.6 6.16 7.53 7.53 4.11 8.9 6.16 0.68 6.84 6.84 5.48 6.84 9.58 13.00 0.65 4.57 3.35 10.01 2.50 4.46 4.50 5.50 11.88 6.20 3.00 4.50 6.50 3.55 4.75 5.50 5.50 3.75
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 6884 11561 8494 6374 3046 4252 7780 13585 1083 929 2043 4763 1087 2216 2302 790 2699 2341 1530 2052 3232 773 4016 2415 3333 2336 1324 289 239 217 72 163 147 290 293 139 220 268 199 2968 468 708 304 816 374 228 841 212 617 629 156 353 310 342 949 565 937 383
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 1846 640 997 515 184 747 274 420 76 787 521 408 870 258 1771 259 862 894 492 456 1600 716 572 821 842 497 828 47 32 29 18 18 24 426 43 20 40 39 21 228 720 155 91 82 150 51 187 39 52 101 52 78 48 96 200 103 170 102
116 KECAMATAN SIBOLANGIT
LUBUK PAKAM
PATUMBAK
BANGUN PURBA
SALABULAN SAYUM SABAH SEMBAHE SIBOLANGIT SIKEBEN SUKA MAJU SUKA MAKMUR TANJUNG BERINGIN UJUNG DELENG CINTA RAKYAT TAMBUNEN PALUH KEMIRI PETAPAHAN TANJUNG GARBUS SATU PAGAR MERBAU TIGA CEMARA PASAR MELINTANG PAGAR JATI SYAHMAD LUBUK PAKAM TIGA LUBUK PAKAM I/II LUBUK PAKAM PEKAN BAKARAN BATU SEKIP PATUMBAK SATU LANTASAN BARU LANTASAN LAMA PATUMBAK DUA SIGARA GARA MARINDAL SATU PATUMBAK KP MARINDAL DUA PAMAH TAREAN TAPAK MERIAH PAGAR MANIK
7.20 7.75 2.80 4.25 8.50 5.75 5.25 5.00 9.02 3.00 5.10 1.45 1.99 5.12 5.72 0.78 5.59 2.30 0.48 0.18 0.43 0.69 2.82 3.64 7.19 3.72 1.86 6.54 6.04 8.15 6.18 7.11 5.60 12.24 2.50 3.50
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 284 649 1300 1098 673 891 1234 237 231 282 472 2552 2333 2573 4569 8359 6864 6952 4059 5659 9131 8658 8999 16930 5939 2025 2301 4332 7190 21808 12702 12259 1023 1626 1380 1171
SILINDA DAMAK GLUGUR KULASAR SUNGAI BUAYA MABAR BATU MASAGI SIBAGANDING BAH BALUA RUMAH DELENG BANDAR GUNUNG BANDAR MERIAH PERGURUAN BANGUN PURBA TENGAH DAMAK MALIHO SUKA LUWEI URUNG GANJANG BANDAR KWALA MAROMBUN BARAT MAROMBUN UJUNG JAWI BAH PERAK BANGUN PURBA GREAHAN
15.03 3.15 5.70 1.23 4.72 2.00 4.89 2.15 5.02 2.16 16.97 1.42 11.52 1.85 8.46 1.00 3.00 5.46 1.27 3.40 2.30 7.12
664 728 1451 1866 1458 447 1078 319 592 674 735 682 1005 1391 1105 153 384 68 230 527 3534 1013
DESA
LUAS DESA (KM2)
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 39 84 464 258 79 155 235 47 26 94 93 1760 1172 503 799 10717 1228 3023 8456 31439 21235 12548 3191 4651 826 544 1237 662 1190 2676 2055 1724 183 133 552 335 44 231 255 1517 309 224 220 148 118 312 43 480 87 752 131 153 128 12 181 155 1537 142
117 KECAMATAN BANGUN PURBA
NAMORAMBE
KUTALIMBARU
DESA CIMAHE BATU GINGGING TANJUNG PURBA SIALANG BAGERPANG BATU RATA UJUNG RAMBE SUKA MULIA HILIR SUKA MULIA HULU SUDI REJO LAU MULGAP BATU GEMUK TIMBANG LAWAN BATU MBELIN UJUNG LABUHAN BATU PENJEMURAN SELANG TUNGIR NAMO MBARU NAMO PAKAM BEKUKUL JATI KESUMA NAMO RAMBE GUNUNG BERITA KUTA TENGAH CINTA RAKYAT RUMAH MBACANG TANJUNG SELAMAT RIMO MUNGKUR NAMO BATANG NAMO PINANG NAMO LANDUR URUK GEDANG TANGKAHAN RUMAH KEBEN LUBANG IDO SILUE LUE BATU REJO JABA KUALA SIMEME NAMO MBELIN KUTA TUALAH GUNUNG KELAWAS DELI TUA KUTA LIMBARU KWALA LAU BICIK LAU BAKERI NAMO MIRIK NAMO RUBE JULU PASAR X PERPANDEN SUKA MAKMUR SUKA RENDE SAWIT REJO SEI MENCIRIM SAMPE CITA SILEBO LEBO SUKA DAME
LUAS DESA (KM2) 6.52 10.55 1.65 3.50 14.64 10.25 3.35 1.74 0.60 1.10 1.47 2.19 0.85 0.82 1.87 2.33 1.69 2.13 1.76 1.92 2.76 3.89 0.71 1.14 1.21 0.40 1.72 1.64 1.00 1.71 1.18 1.57 2.45 1.60 0.93 1.51 0.70 1.18 0.48 1.76 1.29 5.56 5.44 90.60 8.40 7.30 20.74 8.84 11.60 24.11 21.40 9.30 7.75 6.32 7.30 9.66 22.60
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 751 791 1305 2934 1137 544 2160 184 187 1723 154 422 172 135 1571 1625 389 176 181 239 3131 1957 258 801 153 244 190 271 227 484 448 211 896 478 161 82 458 384 133 378 391 965 5706 1582 1070 4390 1150 1351 1541 2244 1596 3134 2054 4162 4101 1952 2619
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 115 75 791 838 78 53 645 106 312 1566 105 193 202 165 840 697 230 83 103 124 1134 503 363 703 126 610 110 165 227 283 380 134 366 299 173 54 654 325 277 215 303 174 1049 17 127 601 55 153 133 93 75 337 265 659 562 202 116
118 KECAMATAN PANCUR BATU
PAGAR MERBAU
SIBIRU-BIRU
DESA BARU BINTANG MERIAH DURIN SIMBELANG A DURIAN JANGAK DORIN TUNGGAL GUNUNG TINGGI HULU LAMA NAMO SIMPUR NAMO RIAM NAMO BINTANG PERTAMPILEN SALAM TANI SIMALINGKAR A SEMBAHE BARU SEI GELUGUR SUGAU SUKA RAYA TANJUNG ANOM TUNTUNGAN I TUNTUNGAN II TIANG LAYAR KAMPUNG TENGAH PERUMNAS SIMALINGKAR BANDAR DOLOK TANJUNG GARBUS II PERBARAKAN TANJUNG GARBUS KP TANJUNG MULIA PURWODADI SUKA MULIA SIDODADI BATU DELAPAN JATI REJO SIDOARJO SATU JATIBARU SIDOARJO I PSR MIRING PAGAR MERBAU I PAGAR MERBAU II SUMBEREJO SUKAMANDI HULU SUKAMANDI HILIR MARDINDING JULU PENEN PERIA-RIA SARILABA JAHE BIRU-BIRU KUALA DEKAH RUMAH GERAT TANJUNG SENA KUTO MULYO MBARUAI NAMO TUALANG KP. SELAMAT SIDODADI NAMOSURO BARU AJIBAHO CANDIREJO SIDOMULYO
LUAS DESA (KM2) 1.71 6.00 3.89 3.91 9.12 5.10 1.15 0.68 2.19 5.15 4.99 3.36 9.73 15.45 2.41 3.57 20.40 4.18 2.92 5.19 2.00 4.68 11.54 0.49 5.27 0.57 5.18 4.68 1.85 4.66 0.57 0.32 2.43 1.16 16.63 3.78 0.95 1.68 9.45 3.71 6.69 4.46 7.01 8.88 1.34 10.26 12.05 5.80 4.02 3.88 6.25 1.56 1.25 5.35 7.59 1.07 2.23
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 5063 1352 2483 1720 3130 1729 3356 4737 2004 1776 4550 1174 739 3080 1037 4887 1578 3206 7208 3149 3903 1631 2690 10081 819 312 2167 1341 4254 2502 1578 1278 1767 1559 4087 1036 2338 3527 1228 2542 923 1063 1732 1359 1533 743 1323 689 1558 1461 1748 2399 3291 1075 1991 4110 4528
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 2961 225 638 440 343 339 2918 6966 915 345 912 349 76 199 430 1369 77 767 2468 607 1952 349 233 20573 155 547 418 287 2299 537 2768 3994 727 1344 246 274 2461 2099 130 685 138 238 247 153 1144 72 110 119 388 377 280 1538 2633 201 262 3841 2030
119
Lampiran 12. Kepadatan agraris desa-desa di Kabupaten Deli Serdang LUAS LAHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA
SUNGGAL
GALANG
DESA MEDAN SINEMBAH BANDAR LABUHAN BANGUN REJO AEK PANCUR NAGA TIMBUL LENGAU SERPANG SEI MERAH DAGANG KERAWAN TANJUNG MORAWA PKN TANJUNG MORAWA A LIMAU MANIS UJUNG SERDANG BANGUN SARI BARU BUNTU BEDIMBAR TELAGA SARI DAGANG KELAMBIR TANJUNG MORAWA B TANJUNG BARU PUNDEN REJO TANJUNG MULIA PERDAMEAN WONO SARI DALU 10 A DALU 10 B PENARA KEBUN TELAGA SARI SEI MENCIRIM SUKA MAJU SEI BERAS SEKATA TG SELAMAT SUNGAL KANAN MEDAN KRIO PAYA GELI PUJI MULYO SEI SEMAYANG SM DISKI SERBA JADI MULYO REJO KP LALANG PURWODADI TG GUSTA HELVETIA KP. PAKU BANDAR KWALA BARU TITI BESI PULAU TAGOR BARU GALANG BARAT KOTANGAN SUNGEI PUTIH PAYA KUDA KP KELAPA SATU TANJUNG GUSTI SUNGAI KARANG KP GALANG SUKA GALANG KOTA TIMBANG DELI
PERTANIAN (HA) 314 223 507 410 445 348 1786 141 1 217 636 375 578 112 153 66 451 398 80 130 361 625 390 805 505 155 646 499 371 193 187 507 116 117 1106 139 428 882 17 45 149 41 327 1185 76 399 1939 65 1533 340 218 131 105 147 131 1248
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 186 930 35 140 106 424 73 365 431 1724 479 1916 77 385 25 100 3 12 203 812 513 2565 142 568 603 2412 113 565 92 368 177 708 357 1428 394 1576 366 1830 305 1220 887 4435 1220 4880 970 4850 608 2432 90 360 243 972 1130 4520 554 2216 605 2420 605 2420 672 2688 846 3384 520 2080 530 2120 1445 5780 695 2780 508 2032 2280 9120 375 1500 955 3820 2050 8200 540 2160 403 1612 230 920 140 560 58 232 284 1136 125 500 642 2568 108 432 198 792 250 1000 245 980 289 1156 460 1840 420 1680
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 1.69 6.37 4.78 5.62 1.03 0.73 23.19 5.64 0.33 1.07 1.24 2.64 0.96 0.99 1.66 0.37 1.26 1.01 0.22 0.43 0.41 0.51 0.40 1.32 5.61 0.64 0.57 0.90 0.61 0.32 0.28 0.60 0.22 0.22 0.77 0.20 0.84 0.39 0.05 0.05 0.07 0.08 0.81 5.15 0.54 6.88 6.83 0.52 2.39 3.15 1.10 0.52 0.43 0.51 0.28 2.97
3 1 1 1 4 6 1 1 12 4 4 2 4 5 2 11 3 4 23 9 12 8 12 3 1 6 7 4 7 13 14 7 18 18 5 20 5 10 88 85 55 53 5 1 7 1 1 8 2 1 4 8 9 8 14 1
120 LUAS LAHAN KECAMATAN GALANG
STM HULU
DELI TUA
BERINGIN
LABUHAN DELI
STM HILIR
DESA TANAH MERAH PERTANGGUHAN TANJUNG SIPORKIS BATU LOKONG NAGA REJO JAHARUM A PAYA ITIK PAYA SAMPIR KP JOHAR BARU KOTASAN JAHARUM B TANAH ABANG KRAMAT GAJAH LIANG PEMATANG LIANG MUDA TANJUNG RAJA SIPINGGAN TANJUNG MUDA BAH BUNTU KUTA MBELIN TANJUNG BAMPU TANJUNG TIMUR DURIN TINGGUNG RUMAH RIH SIBUNGA-BUNGA HILIR GUNUNG MANUMPAK A DURIAN MBELANG TIGA JUHAR RANGGIT GIT RUMAH LENGO RUMAH SUMBUL TANAH GARA HULU DELI TUA BARAT DELI TUA TIMUR DELI TUA MEKAR SARI KEDAI DURIAN SUKA MAKMUR TUMPATAN EPLSMEN KUALA NAMU SIDODADI RAMUNIA PSR. V KEBUN KELAPA ARAS KABU SERDANG SIDOURIP PSR. VI KUALA NAMU KARANG ANYAR BERINGIN SIDOARJO II RAMUNIA HELVETIA MANUNGGAL PEMATANG JOHAR TELAGA TUJUH KARANG GADING RAMBAI KUTA JURUNG PENUNGKIREN
PERTANIAN (HA) 222 348 196 2452 436 343 218 528 125 354 600 275 164 93 84 232 453 320 108 289 509 365 135 478 163 250 140 172 133 409 695 236 37 6 5 10 5 10 237 60 837 135 538 519 253 30 830 622 1068 10 20 1675 221 500 731 957 645
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 244 480 157 398 545 420 240 58 71 445 880 90 390 38 16 125 113 52 93 169 92 118 125 114 98 78 75 356 157 123 303 146 203 123 199 252 10 141 463 321 766 276 311 277 161 49 592 557 480 4 5 1250 215 870 190 210 187
976 1920 628 1592 2180 1680 960 232 284 1780 3520 360 1560 152 64 500 452 208 372 676 368 472 500 456 392 312 300 1424 628 492 1212 584 812 492 796 1008 40 564 1852 1284 3064 1104 1244 1108 644 196 2368 2228 1920 16 20 8375 1105 2500 760 840 748
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA)
4 6 3 1 5 5 4 0 2 5 6 1 10 2 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 2 8 5 1 2 2 22 82 159 101 8 56 8 21 4 8 2 2 3 7 3 4 2 2 1 5 5 5 1 1 1
0.91 0.73 1.25 6.16 0.80 0.82 0.91 9.10 1.76 0.80 0.68 3.06 0.42 2.45 5.25 1.86 4.01 6.15 1.16 1.71 5.53 3.09 1.08 4.19 1.66 3.21 1.87 0.48 0.85 3.33 2.29 1.62 0.18 0.05 0.03 0.04 0.50 0.07 0.51 0.19 1.09 0.49 1.73 1.87 1.57 0.61 1.40 1.12 2.23 2.50 4.00 1.34 1.03 0.57 3.85 4.56 3.45
121 LUAS LAHAN KECAMATAN STM HILIR
BATANG KUIS
PERCUT SEI TUAN
HAMPARAN PERAK
DESA LAU BUKIT TALA PETA SIGUCI GUNUNG RINTIS LAU REMPAH JUMA TOMBAK NEGARA/BRINGIN TELUN KENAS SUMBUL LIMAU MUNGKUR TADUKAN RAGA LAU BARUS BARU SENA TUMPATAN NIBUNG BARU TANJUNG SARI BAKARAN BATU BINTANG MERIAH BT KUIS PEKAN PAYA GAMBAR SIDODADI SUGIHARJO MESJID AMPLAS KENANGAN TEMBUNG SUMBER REJO TIMUR SEI ROTAN BANDAR KLIPPA BANDAR KHALIPAH MEDAN ESTATE LAUT DENDANG SAMPALI BANDAR SETIA KOLAM SAENTIS CINTA RAKYAT CINTA DAMAI PEMATANG LALANG PERCUT TANJUNG REJO TANJUNG SELAMAT KENANGAN BARU HAMPARAN PERAK SUNGAI BAHARU KAMPUNG LAMA KLAMBIR KP SELEMAK KLUMPANG KEBON KLAMBIR LIMA KEBON SIALANG MUDA PAYA BAKUNG KP TANDAM HULU SATU TANDAM HULU DUA TANDAM HILIR SATU TANDAM HILIR DUA KOTA DATAR BULUH CINA
PERTANIAN (HA) 521 1258 1010 3936 3984 657 783 313 713 995 897 3961 600 265 342 651 15 28 20 231 887 81 238 209 0 20 125 200 26 50 1 13 15 50 325 30 45 962 415 550 1509 430 0 500 595 479 412 56 1842 2152 106 570 1142 321 2445 859 1313 3521
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 330 1320 417 1668 351 1404 498 1992 161 805 367 1468 456 1824 439 1756 695 2780 398 1592 632 2528 824 3296 150 600 705.25 2821 463.25 1853 126.5 506 39.75 159 212.25 849 76.25 305 301.5 1206 53.25 213 528.5 2114 200 800 810 3240 0 0 410 1640 1125 4500 1232 4928 1036 4144 1108 4432 5 20 157 628 185 740 830 3320 1385 5540 87 348 437 1748 863 3452 280 1120 535 2140 1580 6320 370 1480 0 0 450 1800 250 1000 437 1748 250 1000 70 280 250 1000 500 2000 125 500 975 3900 450 1800 400 1600 750 3000 1200 4800 967 3868 850 3400
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 1.58 3.02 2.88 7.90 24.75 1.79 1.72 0.71 1.03 2.50 1.42 4.81 4.00 0.38 0.74 5.15 0.38 0.13 0.26 0.77 16.66 0.15 1.19 0.26 0.00 0.05 0.11 0.16 0.03 0.05 0.20 0.08 0.08 0.06 0.23 0.34 0.10 1.11 1.48 1.03 0.96 1.16 0.00 1.11 2.38 1.10 1.65 0.80 7.37 4.30 0.85 0.58 2.54 0.80 3.26 0.72 1.36 4.14
3 1 1 1 0 2 2 6 4 2 3 1 1 11 5 1 11 30 15 5 1 26 3 16 0 82 36 25 159 89 20 48 49 66 17 12 39 4 3 4 4 3 0 4 2 4 2 5 1 1 5 7 2 5 1 6 3 1
122 LUAS LAHAN KECAMATAN HAMPARAN PERAK
PANTAI LABU
GUNUNG MERIAH
SIBOLANGIT
DESA KOTA RANTANG PALUH KURAU PALUH MANAN SEI TUAN TENGAH KELAMBIR DURIAN KUBAH SENTANG PERK RAMUNIA RAMUNIA DUA RAMUNIA SATU DENAI SARANG BURUNG DENAI LAMA BINJAI BAKUNG DENAI KUALA PALUH SEBAJI PANTAI LABU BARU PANTAI LABU PEKAN REGEMUK PEMATANG BIARA RANTAU PANJANG BAGAN SERDANG KUTA BAYU GUNUNG SINEMBAH GUNUNG PARIBUAN SIMAMPAR GUNUNG SERIBU KUTA TENGAH GUNUNG MERIAH BINTANG MERIAH UJUNG MERIAH MARJANJI PEMATANG MARJANJI TONGAH BANDAR BARU BATU LAYANG BATU MBELIN BETIMUS BARU BENGKURUNG BINGKAWAN BUAH NABAR BUKUM BULUHAWAR CINTA RAKYAT DURIN SERUGUN KETANGKUHEN KUALA MARTELU NEGRI GUGUNG PUANG AJA RAMBUNG BARU RUMAH PIL-PIL RUMAH SUMBUL SALABULAN SAYUM SABAH SEMBAHE SIBOLANGIT SIKEBEN SUKA MAJU
PERTANIAN (HA) 680 2404 1150 300 150 250 949 110 150 120 146 227 325 200 300 150 60 20 250 300 200 25 232 89 148 36 194 133 100 34 354 102 240 260 287 250 274 115 215 300 440 180 244 315 475 170 230 148 240 257 290 110 435 388 221 261 380 300
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 500 2000 736 2944 350 1400 168 840 114 570 294 1470 712 3560 168 840 275 1375 140 700 132 660 430 2150 364 1820 258 1290 360 1800 451 2255 145 725 85 425 330 1650 456 2280 357 1785 96 480 71 284 67 232 71 213 23 69 41 144 41 142 78 261 35 124 47 188 75 225 61 183 456 1824 110 440 154 616 69 276 50 200 189 756 95 380 187 748 92 345 75 268 141 564 140 560 45 135 90 325 78 273 85 325 235 842 230 920 85 340 74 259 155 620 280 1120 225 900 175 613 190 760
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 1.36 3.27 3.29 1.79 1.32 0.85 1.33 0.65 0.55 0.86 1.11 0.53 0.89 0.78 0.83 0.33 0.41 0.24 0.76 0.66 0.56 0.26 3.27 1.33 2.08 1.57 4.73 3.24 1.28 0.97 7.53 1.36 3.93 0.57 2.61 1.62 3.97 2.30 1.14 3.16 2.35 1.96 3.25 2.23 3.39 3.78 2.56 1.90 2.82 1.09 1.26 1.29 5.88 2.50 0.79 1.16 2.17 1.58
3 1 1 3 4 6 4 8 9 6 5 9 6 6 6 15 12 21 7 8 9 19 1 3 1 2 1 1 3 4 1 2 1 7 2 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 5 3 2 3
123 LUAS LAHAN KECAMATAN SIBOLANGIT
LUBUK PAKAM
PATUMBAK
BANGUN PURBA
DESA SUKA MAKMUR TAMBUNEN TANJUNG BERINGIN UJUNG DELENG PALUH KEMIRI PETAPAHAN TANJUNG GARBUS SATU PAGAR MERBAU TIGA CEMARA PASAR MELINTANG PAGAR JATI SYAHMAD LUBUK PAKAM TIGA LUBUK PAKAM I/II LUBUK PAKAM PEKAN BAKARAN BATU SEKIP PATUMBAK SATU LANTASAN BARU LANTASAN LAMA PATUMBAK DUA SIGARA GARA MARINDAL SATU PATUMBAK KP MARINDAL DUA PAMAH TAREAN TAPAK MERIAH PAGAR MANIK SILINDA DAMAK GLUGUR KULASAR SUNGAI BUAYA MABAR BATU MASAGI SIBAGANDING BAH BALUA RUMAH DELENG BANDAR GUGUNG BANDAR MERIAH PERGURUAN BANGUN PURBA TGH DAMAK MALIHO SUKA LUWEI URUNG GANJANG BANDAR KWALA MAROMBUN BARAT MROMBUN UJUNG JAWI BAH PERAK BANGUN PURBA GREAHAN CIMAHE BATU GINGGING TANJUNG PURBA SIALANG BAGERPANG BATU RATA UJUNG RAMBE
PERTANIAN (HA) 319 292 408 365 260 382 402 116 20 1277 389 5 2 1 1 45 521 129 545 86 121 140 348 139 120 880 1860 855 1105 940 670 1170 430 1145 250 975 280 690 650 480 240 605 1140 954 105 780 80 190 780 890 760 880 1080 350 1190 1200 470 785
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 285 1140 110 440 61 221 59 221 240 960 457 1828 350 1400 229 916 420 1680 443 1772 1381 5524 32 128 119 476 20 80 29 116 419 1676 1931 7724 565 2825 260 1300 210 1050 534 2670 570 2850 850 4250 675 3375 660 3300 188 752 386 1544 193 772 282 1128 148 592 122 488 290 1160 300 1200 296 1184 65 260 202 808 42 168 103 412 124 496 105 420 130 520 122 488 279 1116 180 720 22 88 75 300 9 36 28 112 86 344 715 2860 197 788 123 492 147 588 275 1100 580 2320 152 608 97 388 329 1316
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 1.12 2.65 6.69 6.19 1.08 0.84 1.15 0.51 0.05 2.88 0.28 0.16 0.02 0.05 0.03 0.11 0.27 0.23 2.10 0.41 0.23 0.25 0.41 0.21 0.18 4.68 4.82 4.43 3.92 6.35 5.49 4.03 1.43 3.87 3.85 4.83 6.67 6.70 5.24 4.57 1.85 4.96 4.09 5.30 4.77 10.40 8.89 6.79 9.07 1.24 3.86 7.15 7.35 1.27 2.05 7.89 4.85 2.39
4 2 1 1 4 5 3 8 84 1 14 26 238 80 116 37 15 22 2 12 22 20 12 24 28 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 3 2 1 1 2
124 LUAS LAHAN KECAMATAN NAMORAMBE
NAMORAMBE
KUTALIMBARU
PANCUR BATU
DESA SUKA MULIA HILIR SUKA MULIA HULU SUDI REJO LAU MULGAP BATU GEMUK TIMBANG LAWAN BATU MBELIN UJUNG LABUHAN BATU PENJEMURAN SELANG TUNGIR NAMO MBARU BEKUKUL JATI KESUMA NAMO RAMBE GUNUNG BERITA KUTA TENGAH CINTA RAKYAT RUMAH MBACANG TANJUNG SELAMAT RIMO MUNGKUR NAMO PINANG NAMO LANDUR URUK GEDANG TANGKAHAN RUMAH KEBEN LUBANG IDO SILUE LUE BATU REJO JABA KUALA SIMEME NAMO MBELIN KUTA TUALAH GUNUNG KELAWAS DELI TUA KUTA LIMBARU KWALA LAU BICIK LAU BAKERI NAMO MIRIK NAMO RUBE JULU PASAR X PERPANDEN SUKA MAKMUR SUKA RENDE SAWIT REJO SEI MENCIRIM SAMPE CITA SILEBO LEBO SUKA DAME BARU BINTANG MERIAH DURIN SIMBELANG A DURIAN JANGAK DORIN TUNGGAL GUNUNG TINGGI HULU NAMO SIMPUR NAMO RIAM
PERTANIAN (HA) 157 57 96 140 199 66 64 159 159 208 209 110 170 239 362 85 103 56 35 128 97 160 109 145 214 146 81 97 101 43 106 136 124 90 779 964 701 500 663 743 723 935 969 779 705 575 763 773 149 4570 270 315 458 410 37 178 410
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 67 269 40 161 147 587 35 141 87 347 39 156 29 116 242 969 274 1095 90 359 39 154 50 198 486 1943 355 1419 63 252 133 533 32 151 42 169 42 169 51 205 101 405 83 332 50 201 133 531 100 398 35 141 20 79 86 342 69 277 29 114 71 285 81 325 143 572 30 121 380 1680 235 1010 886 3544 275 1050 327 1308 425 1780 480 1920 408 1545 725 2900 480 1920 850 3400 645 2910 350 1600 605 2420 345 1380 309 1236 450 1800 340 1360 377 1508 354 1416 69 490 209 836 320 1280
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA)
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 2.33 1.42 0.65 3.97 2.29 1.69 2.21 0.66 0.58 2.32 5.43 2.22 0.35 0.67 5.75 0.64 3.22 1.33 0.83 2.50 0.96 1.93 2.17 1.09 2.15 4.14 4.10 1.13 1.46 1.51 1.49 1.67 0.87 2.98 2.05 4.10 0.79 1.82 2.03 1.75 1.51 2.29 1.34 1.62 0.83 0.89 2.18 1.28 0.43 14.79 0.60 0.93 1.21 1.16 0.54 0.85 1.28
2 3 6 1 2 2 2 6 7 2 1 2 11 6 1 6 1 3 5 2 4 2 2 4 2 1 1 4 3 3 3 2 5 1 2 1 5 2 2 2 3 2 3 2 5 5 2 3 9 0 7 4 3 3 13 5 3
125 LUAS LAHAN KECAMATAN
DESA
PANCUR BATU
NAMO BINTANG PERTAMPILEN SALAM TANI SIMALINGKAR A SEMBAHE BARU SEI GELUGUR SUGAU SUKA RAYA TANJUNG ANOM TUNTUNGAN I TUNTUNGAN II TIANG LAYAR KAMPUNG TENGAH PERUM SIMALINGKAR NAMORIH
PAGAR MERBAU
BANDAR DOLOK TANJUNG GARBUS II PERBARAKAN TANJUNG GARBUS KP TANJUNG MULIA PURWODADI SUKA MULIA SIDODADI BATU VIII JATI REJO SIDOARJO I JATIBARU SIDOARJO I PSR MIRING PAGAR MERBAU I PAGAR MERBAU II SUMBEREJO SUKAMANDI HULU SUKAMANDI HILIR MARDINDING JULU PENEN PERIA-RIA SARILABA JAHE BIRU-BIRU KUALA DEKAH RUMAH GREAT TANJUNG SENA KUTO MULYO MBARUAI NAMO TUALANG KP. SELAMAT SIODADI NAMOSURO BARU AJIBAHO CANDIREJO SIDOMULYO
SIBIRU-BIRU
PERTANIAN (HA) 380 212 823 140 196 255 1983 367 246 351 152 280 80 43 249 445 61 296 300 145 82 49 28 49 210 457 35 40 404 160 402 489 964 383 978 481 221 467 389 290 364 364 315 353 392 285 245 615
KELUARGA PETANI JUMLAH JUMLAH JIWA (KK) (JIWA) 580 2320 225 900 172 688 248 992 209 836 405 1620 335 1340 490 1960 410 1640 455 1820 439 1756 305 1220 135 540 2 8 216 864 157 10 361 243 588 178 99 115 162 350 765 50 90 675 201 485 162 146 325 238 280 162 265 140 265 289 267 240 370 149 242 82 510
628 40 1444 972 2352 712 396 460 648 1400 3060 200 360 2700 804 1940 646 585 1299 951 1119 646 1058 558 1058 1154 1066 960 1481 595 966 329 2038
KEPADATAN
RATA-RATA
AGRARIS (JIWA/HA) 6 4 1 7 4 6 1 5 7 5 12 4 7 0 3
KEPEMILIKAN LAHAN (HA) 0.66 0.94 4.78 0.56 0.94 0.63 5.92 0.75 0.60 0.77 0.35 0.92 0.59 21.50 1.15
1 1 5 3 16 9 8 16 13 7 7 6 9 7 5 5 1 1 3 1 2 3 2 1 4 3 3 3 4 2 3 1 3
2.83 6.10 0.82 1.23 0.25 0.46 0.49 0.24 0.30 0.60 0.60 0.70 0.44 0.60 0.80 0.83 3.03 6.59 1.18 4.11 1.72 1.37 1.77 2.79 1.10 1.26 1.37 1.31 0.95 2.64 1.18 2.98 1.21
