TATA RUANG LAHAN GAMBUT

“TATA RUANG LAHAN GAMBUT” STUDI KASUS :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN (Per pres No.3 Tahun 2012)

Jakarta, 13 Februari 2012 Kementerian Pekerjaan Umum

Bersama Menata 1 Ruang Untuk Semua

RTR PULAU DAN KEPULAUAN HAL-HAL PENTING DALAM PRESENTASI

PENDAHULUAN q  Amanat UU Penataan Ruang q  Kedudukan RTR Pulau/Kepulauan dan KSN q  Telapak Ekologis Pulau Kalimantan

RTR PULAU KALIMANTAN q  Pokok-pokok muatan RTR Pulau/Kepulauan q  Tujuan Penataan Ruang untuk Pengembangan Pulau Kalimantan q  Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang Pulau Kalimantan q  Arahan Pemanfaatan Ruang: Indikasi Program Utama

1 2

2

PENDAHULUAN AMANAT UU PENATAAN RUANG

q  RTR PULAU adalah Rencana Rinci (UUPR Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional (UUPR Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yaitu: Sistem Nasional) untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Nasional. q  Sistem Nasional dalam RTR Pulau meliputi: §  Sistem perkotaan nasional §  Sistem transportasi nasional §  Sistem infrastruktur wilayah lainnya (Energi, Telekomunikasi, Sumber daya Air) §  Kawasan Lindung Nasional §  Kawasan Budidaya bernilai strategis nasional (Kawasan Andalan) q  Sebagai Penjabaran RTRWN, RTR Pulau menjabarkan struktur dan pola ruang nasional (sistem nasional) ke dalam perspektif ruang pulau (tujuan nasional pembangunan wilayah Pulau berdasarkan isu/tantangan strategik) q  Sebagai Perangkat Operasional, RTR Pulau merupakan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di tingkat Pulau/Kepulauan oleh K/L sektoral. 3

PENDAHULUAN KEDUDUKAN RTR PULAU DAN KSN

4

PENDAHULUAN KETERKAITAN RTR PULAU DAN RPI2JM •  Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang (yang memuat rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan), sehinga untuk operasionalisasinya perlu disusun Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) •  RPI2JM merupakan tools implementasi pengembangan wilayah rencana tata ruang, termasuk RTR Pulau/Kepulauan dan KSN •  RPI2JM berkedudukan sebagai dokumen yang mengintegrasikan kebijakan spasial dan kebijakan sektoral, yang berfungsi sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) pada wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah Pulau/Kepulauan •  Saat ini, telah disusun RPI2JM untuk Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa-‐Bali, dan Sumatera, serta Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan Kawasan Perkotaan Mebidangro 5

PENDAHULUAN TELAPAK EKOLOGIS

Untuk mengetahui -ngkat keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian dibandingkan dengan luas aktual lahan produk-f. Perbandingan antara telapak ekologis dengan luas aktual lahan produk-f ini kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan

Lahan bioproduktif Lautan bioproduktif Lahan Penghasil energi

Lahan Terbangun

Biodiversity 6

Perhitungan Telapak Ekologis dan Biokapasitas per kapita Pulau-‐pulau di Indonesia PULAU/ KEPULAUAN

TE (gha/orang)

BK (gha/orang)

ED (gha/orang)

Kategori

Sumatera

1.56

1.96

0.40

Surplus

Jawa

1.01

0.20

-‐0.81

Defisit

Bali

1.76

0.24

-‐1.52

Defisit

Kalimantan

1.26

4.05

2.79

Surplus

Sulawesi

1.46

1.63

0.17

Surplus

Nusa Tenggara

0.45

0.47

0.02

Surplus

Maluku

1.20

1.25

0.05

Surplus

Papua

0.79

7.43

6.64

Surplus

Indonesia

1,07

1,12

0,05

Surplus

Keterangan : TE = Telapak Ekologis BK = Biokapasitas ED = Ecological Footprint Deficit / Defisit Ekologis Hektar global (gha) = Konversi ukuran tunggal luasan bioproduktif . 7

Perbandingan Telapak Ekologis dan Biokapasitas per Komponen Provinsi di Pulau Kalimantan 50,000,000 45,000,000 40,000,000

Global Haektar (gha)

35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

TE

BK

TE

Kalbar

BK

TE

Kalsel

BK

TE

Kalteng

BK Kal-m

Lahan terbangun

207,222.11

207,222.11

18,474.21

18,474.21

0.00

0.00

2,183.64

2,183.64

Karbon

359,187.39

0.00

2,456,053.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Perikanan

2,871.12

133,102.59

0.00

24,547.73

411,020.99

3,018.52

650,947.93

0.00

Kehutanan

0.00

3,506,811.04

0.00

7,954,282.54

0.00

8,636,219.91

53,227.14

5,713,033.32

Peternakan

0.00

7,218,800.78

1,243,019.57

1,243,019.57

27,356.45

957,572.36

3,081,694.50

3,081,692.73

1,285,919.62

0.00

2,758,185.12

298,634.27

205,384.07

33,311,380.11

3,332,859.54

1,284,869.34

Pertanian

8 8

RTR PULAU KALIMANTAN POKOK-POKOK MUATAN PERPRES TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG PULAU STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN (SOP) STRUKTUR RUANG §  Sistem Perkotaan Nas §  Sistem Jar Transportasi Nas §  Sistem Jar Energi, Telekom, SDA

POLA RUANG •  Kaw Lindung Nas •  Kaw Budidaya Nas

§  §  §  §  §  §  §  §  §  § 

Fungsional Kaw Perkotaan Fungsional Jar. Jalan Nas Fungsional Jar ASDP Fungsional Pelabuhan Fungsional Bandar Udara Fungsional Jar. Energi Fungsional Jar Telekomunikasi Fungsional Wilayah Sungai Fungsional Kaw Lindung Nas. Fungsional Kaw Andalan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG: •  Indikasi Program Utama 5 tahunan, Instansi Pelaksana, Sumber Pembiaya an ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN PERAN MASYARAKAT

9

RTR PULAU KALIMANTAN TUJUAN PENATAAN RUANG UTK PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

1.  Paru-paru Dunia dengan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% luas Pulau Kalimantan 2.  Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan 3.  Pusat pengembangan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi 4.  Pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan 5.  Beranda depan dan pintu gerbang NKRI dengan Negara Malaysia 6.  Pusat pengembangan kawasan perkotaan berbasis air 7.  Pengembangan kawasan ekowisata hutan tropis basah dan budaya Kalimantan 8.  Keterpaduan Sistem Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian wilayah 9.  Swasembada dan lumbung pangan nasional

10

TUJUAN 1 PARU-PARU DUNIA DENGAN KELESTARIAN KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KAWASAN HUTAN TROPIS BASAH >= 45% LUAS KALIMANTAN

Rencana / Target Luasan Kawasan Berfungsi Lindung : 1. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam: ± 5 juta ha (9 %) 2. Kawasan Hutan Lindung: ± 7 juta ha (12 %) 3. Kawasan Hutan Produksi dgn fungsi Lindung 80% : ± 20 juta ha (24 %)

Mempertahankan minimal 45% luas hutan dengan tegakan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati , dengan luasan kawasan berfungsi lindung Eksisting ± 12 Juta ha (21%)

11 11

Struktur ruang Pulau Kalimantan adalah susunan pusat-pusat perkotaan yang diikat oleh sistem infrastruktur 12 12 (sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hierarkis

Pola ruang Pulau Kalimantan adalah distribusi peruntukan ruang di Pulau Kalimantan berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi pengembangan ekonomi kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan berbasis 13 13 pengelolaan lestari dengan memperhatikan keanekaragaman hayati

Kawasan bergambut dgn kedalaman 0.5-‐1 m diarahkan sbg kawasan peruntukan pertanian rawa pasang surut / non irigasi dgn memperhatikan ekosistem gambut

Kawasan bergambut dgn kedalaman >= 3m diarahkan sbg kawasan suaka alam dan hutan lindung gambut

14 14

Target Penurunan Emisi Indonesia Sektor Kehutanan & Lahan Gambut (26 % = 0,672 Giga ton Co2e & 41% = 1,039 Giga ton Co2e

Rencana Aksi Nasional GRK •  Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, •  Pengelolaan sistem jaringan dan tata air, •  Rehabilitasi hutan dan lahan, HTI, HR. •  Pemberantasan illegal logging, •  Pencegahan deforestasi, •  Pemberdayaan masyarakat.

Arahan Penataan Ruang (P. Kalimantan) •  Kawasan lindung: Tujuan 1 : kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia Kebijakan: 1. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi 2. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung Strategi untuk Kebijakan 1: a.  mempertahankan luasan dan meningkatkan fungsi kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap b.  memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi Strategi untuk Kebijakan 2: a.  mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi

15

Target Penurunan Emisi Indonesia Sektor Kehutanan & Lahan Gambut (26 % = 0,672 Giga ton Co2e & 41% = 1,039 Giga ton Co2e

Rencana Aksi Nasional GRK •  Pengendalian kebakaran hutan & lahan, •  Pengelolaan sistem jaringan & tata air, •  Rehabilitasi hutan & lahan, HTI, HR. •  Pemberantasan illegal logging, •  Pencegahan deforestasi, •  Pemberdayaan masyarakat.

Arahan Penataan Ruang (P. Jawa-Bali) •  Kawasan lindung: ü  Tujuan 8 penataan ruang P. Jawa-Bali: Terwujudnya kapasitas daya dukung & daya tampung lingkungan hidup yg memadai utk pembangunan ü  Kebijakan 1: Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas P. Jawa-Bali sesuai dgn kondisi ekosistemnya Ø  Strategi 1: mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung & merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yg terdegradasi Ø  Strategi 2: mengendalikan kegiatan budi daya yg berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung Ø  Strategi 3: mengendalikan & merehabilitasi DAS kritis Ø  Strategi 4: mengendalikan & merehabilitasi kawasan lindung di bagian hulu WS, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, & kawasan konservasi Ø  Strategi 5: mengendalikan perubahan peruntukan & fungsi kawasan peruntukan hutan ü  Kebijakan 2: pengembangan kawasan lindung & kawasan budi daya utk meningkatkan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup Ø  Strategi 1: mengembangkan kawasan lindung & kawasan budi daya dgn menggunakan teknologi lingkungan Ø  Strategi 2: mengembangkan pengelolaan kawasan lindung & kawasan budi daya melalui kerja sama antardaerah utk kelestarian pemanfaatan sumber daya alam 16

Target Penurunan Emisi Indonesia Sektor Kehutanan & Lahan Gambut (26 % = 0,672 Giga ton Co2e & 41% = 1,039 Giga ton Co2e …lanjutan


Arahan Penataan Ruang (P. Jawa-Bali) •  Kawasan peruntukan hutan: ü  Tujuan 5 penataan ruang P. Jawa-Bali: Terwujudnya pemanfaatan potensi kehutanan secara berkelanjutan ü  Kebijakan 3: pengembangan potensi kehutanan dgn prinsip pembangunan berkelanjutan yg didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil hutan Ø  Strategi 1: merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yg terdegradasi Ø  Strategi 2: mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dgn memperhatikan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup •  Sistem jaringan SDA: ü  Tujuan 1 penataan ruang P. Jawa-Bali: Terwujudnya lumbung pangan utama nasional ü  Kebijakan 2: pengembangan & pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air utk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan Ø  Strategi 1: mengembangkan & memelihara bendungan/waduk utk mempertahankan daya tampung air Ø  Strategi 2: memelihara & meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) 17



Arahan Penataan Ruang (P. Sumatera) •  Kawasan lindung: ü Tujuan 6 penataan ruang P. Sumatera: Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas P. Sumatera sesuai dgn kondisi ekosistemnya. ü  Kebijakan 1: pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung & rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yg terdegradasi Ø  Strategi 1: mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap Ø  Strategi 2: menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas DAS Ø  Strategi 3: memulihkan kawasan berfungsi lindung yg terdegradasi ü  Kebijakan 2: pengendalian kegiatan budi daya yg berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung Ø  Strategi 1: menata kembali permukiman masyarakat adat yg berada di kawasan berfungsi lindung Ø  Strategi 2: mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu WS, kawasan imbuhan air tanah & pelepasan air tanah pada daerah CAT, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, & kawasan konservasi Ø  Strategi 3 : mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dgn kelerengan terjal. ü  Kebijakan 3: pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dgn prinsip berkelanjutan Ø  Strategi 1: merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yg mengalami deforestasi & degradasi; Ø  Strategi 2: mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dgn memperhatikan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup; & Ø  Strategi 3 : mengembangkan kawasan perkotaan nasional sbg pusat industri pengolahan & industri jasa hasil hutan yg bernilai tambah tinggi & ramah lingkungan 18



Arahan Penataan Ruang (P. Sumatera) •  Kawasan peruntukan hutan: ü  Tujuan 6 penataan ruang P. Sumatera : Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya. ü  Kebijakan 3: pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan Ø  Strategi 2: mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan Ø  Strategi 3 : mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan •  Sistem jaringan SDA: ü  Tujuan 1 penataan ruang P. Sumatera : mewujudkan swasembada pangan & lumbung pangan nasional ü  Kebijakan 2: pengembangan jaringan dan pemertahanan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan Ø  Strategi 1: memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi

19



Arahan Penataan Ruang (P. Sulawesi) •  Kawasan lindung: q  Tujuan 9 kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya ü  Kebijakan 1: pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi Ø  Strategi 1: mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Ø  Strategi 2: menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ø  Strategi 4: memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau ü  Kebijakan 2: pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung Ø  Strategi 1: menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung Ø  Strategi 2: mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi 20

INDIKASI PROGRAM UTAMA MEWUJUDKAN PULAU KALIMANTAN SBG PARU-PARU DUNIA NO

1.

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

STRATEGI OPERASIONALIS ASI PERWUJUDAN

SUMBER PENDANAA N

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN I

II

III

IV

Kawasan Lindung

1.1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya 1.1.1. Perlindungan dan Kawasan hutan lindung melindungi dan APBN, APBD, Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau pelestarian di Kabupaten Kapuas melestarikan (KEMEN LH), Pemda, dan/atau Swasta sumber lain keanekaragaman Hulu, Kabupaten keanekaragaman yang sah hayati tumbuhan Sintang, Kabupaten hayati tumbuhan dan satwa Melawi, Kabupaten dan satwa endemik kawasan Ketapang, … endemik kawasan di kawasan hutan pada kawasan lindung hutan lindung

21 21

INDIKASI PROGRAM UTAMA (2) MEWUJUDKAN PULAU KALIMANTAN SBG PARU-PARU DUNIA

NO


LOKASI


SUMBER PENDANAA N

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN I

1.1.2.

Pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan

Kawasan bergambut di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, …

- menerapkan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik

APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah

Kemenhut , Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

1.1.3.

Pemertahanan dan meningkatkan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada hulu sungai

Kawasan resapan air pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, …

memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan


Kemenhut , Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

II

III

IV

22 22

MATRIKS INDIKASI PROGRAM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 – 2031

23

INDIKASI PROGRAM UTAMA (4) MEWUJUDKAN PULAU KALIMANTAN SBG PARU-PARU DUNIA

NO

3. 3.1.1


LOKASI

Jaringan jalan strategis nasional Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan jaringan jalan yang menghubungkan strategis Putussibau-Long nasional Pahangai-Long Nawang-Malinau-Long Midang


mengembangkan jaringan jalan strategis nasional dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung

SUMBER PENDANAA N


INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN I

II

III

IV

Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

24 24

TERIMA KASIH

25

TATA RUANG LAHAN GAMBUT

Recommend Documents