5,
Kewenangan Urusan WaJib Penataan Ruang
a. Permasalahan 1). Terdapat beberapa item pengaturan dalam RTRW yang telah ada belum sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penataan ruang.
2). Belum seluruhnya tersusun ren@na rinci Kawasan Strategis Jateng
.
3). Perlu penyesuaia n terdapat perubahan-perubahan ruang
4). Masih Rendahnya kesadaran pelaksana pembangunan dalam pemanfaatan rencana tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
5). Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
6). Rendahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
7). Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) belum optimal
dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang.
b.
Kebijakan
1).
Program perencanaan tata ruang
a)
Penyusunan rencana detail kawasan strategis diprioritaskan pada kawasankawasan yang memiliki potensi konflik pemanfaatan sumberdaya maupun
antar daerah;
b)
Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas antara RTRWN, RTRW ProvinsiJawa Tengah dan RTRW tGb/Kota
2).
Program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang
a)
Meningkatkan pemahaman
dan keterlibatan masyarakat umum dan
aparatur pemerintah dalam penataan ruang
b)
Meningkatkan kinerja BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/kota sesuai dengan fungsinya;
c.
Strategi
1). Prognm
perencrnaan tata ruang
optimalisasi peningkatan kesadaran para pihak atas rencana tata ruang melalui pendekatan normatif dan partisipatif
2).
Program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang
135
a)
Peningkatan kesadaran maryarakat maupun aparat melalui komunikasi, informasidan edukasi
'
b)
d.
Optimalisasi upaya penegakan hukum tentang tata ruang
Program Perencanaan Tata Ruang;
1).
2). Pemanfaatan
Ruang dan Pengendalian Tata Ruang'
e. Sasaran 1)
2)
Program perencanaan tata ruang, dengan sasaran
:
yang sesuai dengan UU 26J2007 tentang Penataan Ruang
a)
RTR
b)
Tersedianya Rencana Rinci Kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah
Program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dengan sasaran
a) Akurasi informasi data terkait kondisi ruang b) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat
:
dalam pemanfaatan
ruang
c)
Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan
lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran sefta masYarakat'
d) Terkendalinya e) Meningkatnya
f.
pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya; kinerja BKPRD Provinsi Jawa Tengah
IndikatorCaPaian
1)
Program perencanaan tata ruang dengan target dan indikator capaiannya;
a)RTRWProvinsiJawaTengahsesuaidenganUU26|200Ttentangpenataan ruang;
b)
Fasilitasi penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai
uu
2612007 tentang
Penataan Ruang;
c) Tersusunnya 2)
rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah.
program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang dengan target dan indikator caPaiannYa
a)
136
Monitoring
dan
:
pembaharuanan data spasial;
b)
Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pernanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
c) d)
Berkunngnya pelanggaran pemanfratan ruang;
Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang;
e)
Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang;
f)
Peningkatan kinerja Badan Koordinasi pernataan Ruang Daerah, (BKPRD)
dalam memfasititasi pemecahan permasalahan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang.
5.
Kewenangan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
a. Permasalahan
1) Belum
opUmalnya kerjasama dan sinergitas pembangunan antar daerah
kabupaten/kota dan provinsi lain yang disebabkan oleh belum diketahuinya
manfaat serb masih belum jelasnya aturan pelaksanaan kerjasama antar daerah;
2)
Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan yang
disebabkan oleh rendahnya aksesibilibas karena Jaraknya jauh dari pusat
pemerintahan serta kurang memadainya kondisi sarana prasarana dan sumberdaya pendukung pelayanan publik;
3)
Belum optimalnya perkembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disebabkan oleh masih minimnya publikasi serta dukungan kebijakan yang mengarah pada pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
4) Belum optimalnya
pengendalian kota-kota besar
dan menengah
yang
disebabkan oleh masih belum jelasnya arah pengembangan kota-kota besar dan menengah;
5)
Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencrnaan, pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dan keterampilan sumberdaya aparatur serta dukungan sarana
5)
-
pnsarana;
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
yang disebabkan
oleh
belum mantabnya dukungan data dan keterbatasan
kapasitas aparatur perencana;
137
7)
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan ekonomi, akurasi data dan belum profesionalnya aparatur perencana;
8)
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya, antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan sosial, akurasi data dan belum profesionalnya aparatur perencana;
9)
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam, antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan iptek, akurasi data dan belum profesionalnya aparatur perencana serta kompleknya permasalahan menurunnya kualitas lingkungan;
10)
Belum optimalnya koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, antara lain disebabkan
oleh
belum lengkapnya data base, akurasi
data dan belum profesionalnya aparatur perencana.
b.
Kebijakan
1)
Meningkatkan kerjasama dan sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
2) Mengembangkan perencanaan wilayah perbatasan; 3) Mengembangkan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4) Meningkatkan pengendalian perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah;
5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian
dan
pengembangan Pembangunan daerah;
6) Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 7) Mengoptimalkan penyusunan dokumen peren@naan pembangunan daerah bidang ekonomi;
8)
Mengoptimalkan penyusunan dokurnen perenclnaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
9)
Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam.;
10)
c.
Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
Strategi
1) Peningkatan ke{asama perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi;
138
wilayah
2) 3)
Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan wilayah perbatasan; Pengoptimalan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
4)
Pengendalian perencanaan pembangunan wilayah kota-kota besar dan menengah;
5)
Peningkatan pelatihan aparatur perencanaan pembangunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan se@ra optimal;
6) Penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas; 7) Penyempurnaan perencanaan pembangunan yang lebih berkualibs; 8) Peningkatan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
d. Program 1) Peningkatan Kerjasama pembangunan; 2) Perencanaan Pengembangan Wlayah perbatasan; 3) Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh; 4) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 5) Peningkatan Kapasitas lGlembagaan perencanaan pembangunan Daerah; 5) Perencanaan Pembangunan Daerah; 7) Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; 9) Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya Atam; 10) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;
e. Sasaran 1)
Meningkatnya kerjasama antara daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam perencanaan pembangunan;
2) 3)
Berkembangnya pertumbuhan wilayah perbatasan; Meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah;
4) Meningkatnya pengendalian pengembangan kota-kota besar dan menengah. 5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
5) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; 7) Meningkatnya kualitas dokumen peren@naan pembangunan daerah
bidang
ekonomi;
139
8)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan;
9)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam;
10)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
f.
Indikator CaPaian
1)
provinsi Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan
2) 3)
dalam Perencanaan Pembangunan; Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan.
Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah;
4) Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah' 5) Tersedianya Sumber Daya Aparatur perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang pengembangan;
6) Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan, sepefti Renja sKPD,
Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD; Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
7) 8) Tersedianya dokumen perenGnaan 9)
pembangunan bidang kesejahteraan
rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan' Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumberdaYa alam.
10)
Tersedianya dokumen perencnnaan pembangunan daerah rawan bencana'
7. Kewenangan
Urusan Wajib Perhubungan
a. Permasatahan
1)
Tingginya beban lalu lintas dan banyaknya daerah rawan kecelakaan serta minimnya fasilitas perlengkapan jalan'
2)
permintaan Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak sebanding dengan jasa angkutan.
3)
140
Masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen jalan' lalu tintas, dan rendahnya ketertiban pengguna
4)
Biaya subsidi dan investasi di bindang kereta api sangat besar, disamping itu
rendahnya kapasitas lintas dan rendahnya kualitas sarana dan prasanna
sehingga perlu adanya terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan perkeretaapian dan dukungan dari berbagai pihak.
5)
Perkembangan produktivitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP)
relatif kecil dibanding moda transportasi jalan Kereta Api, laut dan
udara
disamping itu peran swasta dalam pengembangan masih rendah.
6)
Rendahnya volume bongkar muat barang perdagangan, angkutan peti kemas
dan penumpang di Tanjung Emas dibanding Tanjung Priok dan Tanjung perak. Demikian
juga pelabuhan Cilacap, Tegal dan Juurana sebagai
pelabuhan
bongkar muat barang relatif konstan.
7)
Belum optimalnya pelabuhan Tanjung Emas baik sarana prasarana sisi darat maupun laut.
8)
Minimnya Sarana Bantu Navigasi (SBNP)
di wilayah perairan Jawa
Tengah
untuk mendukung keselamatan pelayaran.
9)
Kolam dan alur pelayaran
di
beberapa pelabuhan
di Jawa Tengah
sering
mengalami pendangkalan. 10) Perlu adanya peningkatan sarana prasarana perhubungan
udan
sejalan
mengingat tejadinya peningkatan pertumbuhan penumpang
/
didukung dengan aspek keselamatan penerbangan dan
pengembangan
banng, yang
ekonomi daerah. 11) Masih banyaknnya penggunaan frekuensi yang illegal, sehingga perlu penataan dan pengawasan penggunaanya. 12) Penyelenggaraan
pos dan telekomunikasi perlu pengaturan bersama,
mengingat saat ini banyak perusahaan pos tumbuh dan berkembang untuk menjamin tingkat pelayanan konsumen. 13)
Belum optimalnya peningkatan pengembangan teknologi,
informasi,
komunikasi, metereologi dan, Search and Rescue (SAR) dalam penanggulangan bencana.
b.
Kebijakan
1)
Meningkatkan sanna prasarana lalu lintas, kualitas pelayanan Jasa bidang
angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas, setta prasarana keselamatan sungai danau dan penyebenngan serta Kereta Api.
141
2)
Meningkatkan sarana
dan prasarana perhubungan laut,
keselamatan,
keamanan serta ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah'
3)
Mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan Bandar udara
di
Jawa
Tengah.
4)
Mengembangkan dan meningkatkan teknologi, informasi, telekomunikasi, metereologidan SAR'
5)
Meningkatkan keteftiban dan efektivitas pengawasan jasa pos; pengaturan
dan pengendalian frekuensi radio amatir; memperkuat kemandirian industri telekomunikasi; dan peningkatan pemenuhan penyediaan data untuk ramalan cuaca, iklim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi SAR'
c.
Strategi
1)
Meningkatkan jangkauan, kualitas
dan kuantitas pelayanan sarana dan
prasarana angkutan barang dan penumpang secara bertahap'
2)
Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas lalu lintas jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara'
3)
Meningkatkan fasilitas keamanan, ketertiban, keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran dan Penerbangan. Meningkatkan pelayanan jasa pos.
4) 5) Mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, komunikasi
dan telematika'
6)
Meningkatkan kapasitas komunikasi dan media massa serta kualitas lembaga komunikasi sosial.
7)
Meningkatkan sarana dan prasarana melalui kerjasama dengan pemerintah,
pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan swasta dalam pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika di Jawa Tengah
d.
Program
1) Pengembangan Perhubungan Darat 2) Pengembangan Perhubungan Laut 3) Pengembangan Perhubungan Udara 4) Pos, Telekomunikasi, Metereologi, dan SAR'
142
e.
Sasaran
1)
Tenntujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan
dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya.
2) Terwujudnya peningkatan keselamatan dan pelayanan kereta api
serta
mendorong peran swasta, pemerintah dan koperasi dalam pengembangan transportasi kereb api dan ASDP.
3) 4)
Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang L[Al, ASDp dan Kereta Api. Terwujudnya sarana dan prasarana, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah.
5) Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang perhubungan laut. 6) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Bandara A. yanl Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara.
7) Terfasilitasinya pengembangan Bandara Ngloram Cepu. 8) Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang Perhubungan Udara. 9) Terwujudnya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sesuai dengan permintaan pasar dan ketentuan yang berlaku.
lO)Tertibnya penggunaan frekuensi dan meningkatnya kapasitas pengguna frekuensi.
11)Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang pos, Telekomunikasi, Meteorologidan SAR.
12)Terwujudnya suatu kinerja
dan kapasitas dalam
pengembangan dan
peningkatan teknologi, informasi, telekomunikasi, metereologi dan SAR dalam penanggulangan bencana
l3)Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem komunikasi yang memadai
l4)Tersedianya sistem informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
15)Terwujudnya efektifrtas penyebarluasan sistem komunikasi, informasi, telematika dan media massia.
16)Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang Komunikasi
dan
Informatika sesuai dengan tuntutan masyarakat.
143
f.
Indikator Capaian
1)
Program Pengembangan Perhubungan Darat, dengan indikator
)
a
.
:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
) c) b
Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B;
Terbangunnya jembatan timbang
4
buah dan meningkatnya kapasitas
timbang serta integrasi jaringan interkoneksi sebanyak 17 buah;
)
d
Terfasilitasinya pembangunan Bus Rapid Tnnsit (BRT)
di 3
kota
(Semarang, Sura karta dan Purwokerto);
) f) g) e
Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan; Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan perintis;
Meningkatnya kinerja pelayanan bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
) i) j) h
Terbangunnya Area Traffic ControlSystem (ATCS) di 2 Kab./Kota; Peningkatan SDM bidang LIAI, ASDP dan l(A;
Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur
non operasi l(A terutama
di
KedungjatFTuntang, Magelang-Bedono, Magelang-Jogja, SemarangDemak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-Blora;
)
k
Terf,asilitasinya pengoperasian |(A terutama di lintas Klaten-Solo- Sragen, Pekalongan-Semarang;
I
)
Terfasilitasinya pengoperasian l(A Komuter terutama di lintas Semarang
Tegat- Purwokerto m
)
-
Kutoarjo
-
Jogia
-
Solo
-
-
Semarang;
Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal
-
Pekalongan
-
Semarang - Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo; n
)
Peningkatan keselamatan
:
pembinaan
/
sosialisasi, penertiban,
peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 KabuPaten/kota;
o)
Terfasilitasinya pengembangan
l(A wisata Tuntang-Ambarawa-Bedono
dan Borobudur dan sekitarnYa; p
)
Terfasilitasinya peningkatan frekuensi
KA lintas
Tegal-Semarang,
Semarang-Solo-Sragen, Semarang-Cepu, dan Solo-Wonogiri;
q
)
.
Terfasilitasinya pembangunan
dan
Gombong;
r
)
Terfasilitasinya
dan
penyeberangan Kendal;
144
Dry Port Kalijambe, Purwokerto
pendampingan pembangunan
pelabuhan
)
s
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi 8 waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica);
)
t
Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas Kendal-Kumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferryLampung Jabar
) v) u
-
Kendal
-
Jatim
-
Bali
-
-
Banten -DKI
-
NTB, NTT;
Pengembangan dan peningkatan transportasi ASDP di 3 lokasi;
Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran angkutan pada saat Musim Haji, Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
Program Pengembangan Perhubungan Laut, dengan indikator a ) Terfasilitasinya pemeliharaan
alur dan kolam di
4
:
lokasi (pelabuhan
Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa); b
) Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa;
c
) Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarana pelabuhan
di 9
prasarana
lokasi fFanjung Emas, TanJung Intan, Tegal, Batang,
Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes);
d ) Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan (SBNP)
di
perairan Jawa
Tengah; e
) Meningkatnya usaha di
bidang angkutan laut di
5 lokasi (Ianjung
Emas,
Tanjung Intan, Tegal, Juwana, Rembang, Karimunjawa dan Brebes;
f
)
Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung
di
pelabuhan Tanjung
Emas;
g
) Peningkatan SDM bidang perhubungan
laut;
3) Program Pengembangan Perhubungan Udara, dengan indikator
a.
:
Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan keselamatan penerbangan
di 4
lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo
Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru lGrimunjawa Jepara);
b.
Terfasilitasinya pengoperasian dan pengembangan Bandara Ngloram Cepu;
c.
Peningkatan SDM bidang perhubungan udara.
4) Program Pos, Telekomunikasi, Metereologi dan, SAR dengan indikator
a)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan ftekuensi;
b)
Terlaksananya publikasi informasi cuaca dan iklim;
c)
Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KpU/USO;
:
145
d)
Terlaksananya ujian
OMRI dan RAPI di
5
lokasi
(Semarang, Solo,
Punruokerto, Pekalongan dan Pati);
e)
Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak;
0
Peningkatan SDM bidang Pos dan telekomunikasi;
g)
Pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana SAR, sistem data base/
sistem informasi manajemen kebencanaan dan pengoptimalan teknologi informasi, telekomunikasi, metereotogi, dan SAR dalam penanggulangan bencana;
Kewenangan Urusan Wajib Lingkungan Hidup
a.
Permasalahan
1)
Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan atau kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan Besar, Pertanian, Rumah Tangga, ,
Rumah Sakit,
Hotel,
Transportasi
maupun
kegiatan lainnya telah
menurunkan kualitas lingkungan;
2)
Meningkatnya penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan
menghasilkan limbah B-3 yang belum dikelola secara benar menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan;
3)
Rendahnya pemahaman masyarakat
dan aparat terhadap peraturan
perundang-undangan bidang lingkungan serta belum optimalnya penegakan
hukum di bidang lingkungan;
4)
Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kebakaran huhn dan
lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS);
5)
Tingginya kerusakan kawasan lindung dan kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
6) Belum berkembangnya
pelaksanaan diversifikasi/penerapan integrasi
perkebunan ternak di kawasan lahan kritis, DAS dan bngkapan waduk;
7)
Rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempeftahankan proses-proses alamiah
dan menjaga keseimbangan
lingkungan hidup;
8)
Kemampuan
daya dukung lingkungan dibandingkan dengan
jumlah,
pertumbuhan dan kebutuhan penduduk telah terlampaui serta terbatasnya.
146
daya tampung untuk menerima beban buangan dari aktifitas usaha dan/atau
kegiatan telah melampaui kemampuan alamiah;
9)
Berkurangnya keseimbangan lingkungan
fisik dan sosial
di kkawasan
perluasan/pengembangan perkotaan;
10)Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
1l)Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. Kebijakan
1)
Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
2)
Menurunkan tingkat pencemaran melalui upaya pengendalian, pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan sumber penyebab pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan;
3)
Mengendalikan kerusakan lingkungan melalui
upaya
pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan sefta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan;
4)
Membangun kerjasama keterpaduan dengan rtakeholdes untuk menangani sumber penyebab permasalahan lingkungan;
5)
Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, membangun kesadaran dan
kepedulian masyarakat untuk berperan
aktif dalam penanganan
dan
melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan;
6)
Pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas, penataan fisik lahan dan ling
7)
kungan sosial masyarakat;
Peningkatan dukungan swadaya masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
8)
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sumber daya alam;
c. Strategi 1) Membangun komitmen dengan
stakeholders
untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
2)
'
Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
147
3)
partisipasi masyarakat
Meningkatkan
dan stakehobe;sdalam pengendalian
dan pemulihan kerusakan lingkungan;
4)
Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5)
Meningkatkan pembelajaran lingkungan bagi aparatur, dunia usaha dan masyarakat;
6)
pengefolaan lahan kritis dengan sentuhan civil teknis sederhana, drop Stuktur,
gutqlug, ronk, pengaturan kontur dan rehabilitasi atau diversifikasi tanaman perkebunan, peternakan diseftai tanaman penguat teras;
7) 8)
Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pengelolaan lahan; Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengelolaan lahan kritis;
9)
Melaksanakan intensifikasi pertanian, rehabilitasi, diversifikasi, dan integrasi perkebunan dan peternakan pada lahan kritis.
d.
Program
1) Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
2) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konseruasi Laut dan Hutan;
3) Perlindungan dan Konservasi Sumber 4) Pengelolaan Ruang Terbuka
Daya Alam;
HUau (RTH);
5) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
6) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7) Peningkatan
e.
Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH;
Sasaran
1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan SMKM, menengah
/
besar, peftanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi
sefta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) mauPun limbah B-3;
2)
Meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelau usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
148
3) Meningkat dan be*embangnya kearifan lokailtradisional
masyarakat
perbaikan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
4)
Meningkatnya penanganan kawasan lahan kitis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, tanaman penutup tanah;
5)
Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis
serta integrasi perkebunan-ternak pada lahan kritis DAS sefta tangkapan waduk;
6)
Meningkatnya pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil;
7)
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kota yang dapat mendukung keteduhan, kenyamanan dan keindahan daerah perkotaan di Jawa Tengah;
8)
Meningkatnya dan pulihnya daya dukung lingkungan pada kawasan lindung,
pesisir dan laut, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS /sub DAS) Bengawan 5olo, Progo, Luk Ulo, Bogowontq Serayu, Pemali, Comal serta Jratun Seluna;
9) Meningkatnya kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengembangan teknologi ramah lingkungan; 10)Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana sefta kualitas lingkungan hidup;
f.
Indikator Capaian
1)
Terlaksananya pengendalian
dan pengawasan terhadap
sumber-sumber
pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar
dan 50 obyek domestilq sehingga menurunkan tingkat pencemaran dari sumber pencemaran klaster UMKM sebesar 75o/o, sebesar 140lo dari usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 70o/o dari obyek domestik;
2)
Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan ketentuan Peratunn Perundangan
yang berlaku;
3)
Terealisirnya pengawasan
dan
penegakan hukum pada
100
usaha
dan/kegiatan;
4)
Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar l7o/o di 5 Daerah;
149
5)
Meningkatnya fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan sebesar 5o/o dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/kota dan sebesar 100/o tangkapan sumber air dapat terpelihara serta teftanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah;
5)
Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan
350 ha per tahun;
7)
Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis
serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk;
8)
Terlaksananya peningkatan produksi, produKivitas dan kualitas hasil serta terpefiharanya sumber daYa alam;
9)
Terlaksananya perlluasan
dan peningkatan kualitas runag terbukan
hijau
sebesar 20o/o di 10 daerah; 10) Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 100/o dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah;
11) Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada
6
DAS/Sub DAS sebagai masukan dasar dalam pengendalian
pemanfaatan ruang; 12) Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500
anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar; 13) Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah; 14) Tersusun
dan
terpublikasikannya dokumen statistik lingkungan, status
lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan eleKronik setiap tahun;
9.
Kewenangan Urusan Waiib Pertanahan
a.
Permasalahan Belum optimalnya penataan, penguasaan dan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh:
1) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan; 2) Masih banyaknya bidang-bidang tanah di Jawa Tengah yang didaftarkan dan disertifi katkan;
, 150
3) 4)
Belum tertibnya penguasaan dan pemilikan tanah;
5)
Tingginya konversilahan pertanian menjadi non-pertanian;
Masih sering terjidinya konflilckonflik pertanahan;
belum
6)
Masih rendahnya pendekatan kemitraan dan partisipatif dalam pengendalian konservasi sawah produKif;
b.
Kebijakan
1)
Memfasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan afti penting legalitas pemilikan tanah kepada Kabupaten/ Kota;
2)
Memfasilitasi perwujudan
teftib administrasi pertanahan yang
berkualitas
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah;
3)
c.
Mengupayakan pengurangan konversi lahan pertanian ke non pertanian;
Strategi
1)
Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Nasional di
tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan kualitas tertib
adminstrasi
pertanahan;
2)
Melanjutkan program program pensertifikatan tanah secara masal dan murah khususnya di wilayah pedesaan;
d.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
e.
Sasaran
1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan; 2) Meningkatnya bidang-bidang tanah yang didaftarkan/ disertifi katkan; 3) Terwujudnya pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan
efektifitas pemanfaatan lahan;
4)
tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan Peningkatan cakupan serta kualitas
pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan;
5) Terkendalinya konversi lahan perlanian ke non pertanian; 6) Tersosialisasinya dan diterapkannya Manajemen Pertanahan
Berbasis
Masyarakat (MPBM);
7)
Sertifikasi Tanah yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung d'an tanah sawah lestari;
151
f.
Indikator Capaian
1) Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah; 2) Meningkatnya bidang tanah yang bersertifikat; 3) Meningkatkan bidang tanah yang terpetakan; 4) Terselesaikannya konfl ik-konfl ik pertanahan; 5) Terbangunnya sistem informasi pertanahan; 6) Berkurangnya konversi lahan peftanian ke non pertanian; 7) Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan; 8) Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan
Berbasis Masyarakat
(MPBM) di 150 Desa pd 29 Kab. dng total luas lahan 900.000 ha di Jateng;
9)
Tersertifikasnya tanah masyarakat yang potensi fungsi sebagai tanah sawah lestari dan kawasan lindung;
10. Kewenangan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
a.
Permasalahan 1).
Belum optimalnya koordinasi pelakanaan kebijakan
Administrasi
Kependudukan dan Catatan SiPil;
2). Belum optimalnya pengelolaan sistem pengelolaan Administrasi Kependudukan dan C.atatan Sipil;
3). Belum optimalnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai harapan masYarakat;
b. Kebijakan Kebijakan pembangunan kependudukan dan Cahtan Sipil Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada
:
1). Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
2). Peningkatan sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil
serta
Peningkatan kualitas SDM aPara$
c.
Strategi
1)
Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
152
2)
Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM penyelenggara Administasi Kependudukan dan C-atatan Sipil;
d.
Program Penataan Administrasi Kependudukan;
e.
Sasaran
1).Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
2).Mewujudkan Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di seluruh Jawa Tengah.
3). Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil:
a). Data Kependudukan dan Catatan Sipil di 35 Kabupaten/kota; b). Profil kependudukan di Jawa Tengah;
c). Pelatihan bagi petugas teknisi 350 orang; 4). Mingkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan aKa catatan sipil bagi masyarakat Jawa Tengah;
5). Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
f.
Indikator Gapaian 1) Tercapainya peningkatan keterpaduan
dan
sinkronisasi kebijakan
penyelengga raa n administrasi kepend ud uka n dan Catata n Sipil;
2) Terwujudnya pengelolaan informasi dengan Sistem Informasi Adminisilasi Kependudukan (SIAK) secara on line di Jawa Tengah;
3) Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan;
4) Tersedianya berbagai bentuk laponn hasil pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
153
11. Kewenangan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.
Permasalahan
1).
Kebijakan Pembangunan yang selama ini dilaksanakan belum optimal untuk rnemperbaiki kualitas anak dan perempuan, hal ini di sebabkan:
a)
Belum semua kebijakan pendukung kualitas anak dan perempuan tersedia di Jawa Tengah;
b)
Berbagai keb'rjakan masih belum semuanya berpihak pada anak dan perempuan;
c)
para pengambil kebijatcan masih belum responsif terhadap kebutuhan anak dan Perempuan.
2).
Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ditunjukkan oleh:
a)
Kelembagaan pengarusutamaan gender
di ukur dari 7 syarat
penguatan kelembagaan gender yang meliputi
:
untuk
pemahaman dan
komitnen, kerangka kebijakan, strulctur dan mekanisme kelembagaan, informasi gender dan penelitian, ketrampilan perenclnaan, manajemen,
mekanisme partisipasi, sefta sumberdaya. Namun kondisinya saat ini adalah:
(1) Pemahamanan dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender masih rendah;
(2) Kenngka kebijakan responsif gender belum
o*up
memberikan
dukungan bagi penguatan kelembagaan;
(3) Stuktur
dan
kelembagaan yang
ada masih belum
mampu
meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang ada;
(4) Data pilah gender dan anak, informasi gender dan anak hasil
penelitian masih belum dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyu$Jn perencanaan responslf gender;
(5) Kemampuan menyusun peren@naan responsif gender dan hak anak masih lemah;
(6) Mekanisme partisipasi dalam penbangunan responsif gender belum oPtimal;
(7) Sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung masih rendah.
154
b)
Belum kuatnya kelembagaan pengarusutamaan anak yang disebabkan
oleh pemahaman yang kurang optimal terhadap pemenuhan
upaya
perlindungan anak secara umum dan yang membutuhkan perlindungan
khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum). 3). Relatif rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, yang disebabkan oleh
:
a) Tingginya buta huruf perempuan 680/o (2.985.005) tahun 2007; b) Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan (5,0 tahun) tahun 2007;
c)
Askes pada pendidikan yang masih berbeda antara laki-laki
dan
perempuan;
d)
Tingginya kematian ibu hamil dan bersalin, yaitu sebesar 101,37 pada
tahun 2006; 97,62 pada tahun 2007; kematian bayi dan balita sebesar 74,23 padatahun 2006 dan 9,52 pada tahun 2007;
e)
Terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan berkualitas;
0
Keterbatasan akes dan kontrol perempuan serta sumber daya ekonomi;
g)
Rendahnya perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin, perempuan dan anak;
h)
Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat baik jumlah maupun bentuk dan modusnya;
i)
Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kearifan lokal
kurang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
j) k) l)
Rendahnyapendapatanperempuan; Rendahnya tingkat kesehatan perempuan dan anak;
Lemahnya penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak;
m)
Meningkatnya jumlah anak yang bermasalah dengan hukum;
n)
Masih rendahnya cakupan kepemilikan aKe kelahiran.
4). Masih rendahnya
peran serta anak dan kesetanan gender dalam
pembangunan, yang disebabkan oleh
a)
:
Belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan aparatur pemerintah tentang kesetaraan dan keadilan gender;
155
b)
Betum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan
gender dalam pembangunan karena belum optimalnya peran sefta kelembagaan masYarakat;
. c) Masih kuatnya budaya tradisional yang masih bias gender. 5).
Masih kurangnya keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan, yang disebabkan oleh:
a)
Belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan aparatur pemerintah tentang partisipasi dan hak berpendapat anak;
b)
Belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan hak anak dalam Pembangunan;
c)
Belum opUmalnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam memahami dan meresPon Persoalan.
Kebijakan
1). Mewujudkan peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam
2).
berbagai
kebijakan dan program responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Mendorong mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan hak anak melalui pencapaian prasyarat untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi pemahaman dan komitrnen, kerangka keb$akan, struKur dan mekanisme kelembagaan, data informasi dan penelitian, keterampilan perencanaan, dan menajemen publiK mekanisme partisipasi, serta sumber daya;
3).
Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga mencnpai keadilan dan kesetaraan gender dan anak;
4).
Mendorong peningkatan peran serta kesetaraan gender dan anak dalam pembangunan sehingga akan mampu meningkatkan IPG dan IDG.
Strategi
1).
Mengintegrasikan keb'rjakan dan program peningkatan kualitas perempuan
2).
dan anak dalam dokumen perencanaan daerah ( RPJP, RPJM dan RKPD); Meningkatkan pemahaman dan komitmen SKPD dalam penguatan pengarusutamaan gender dan hak anak, mendorong mewujudkan kerangka
kebijakan responsif gender dan hak
ana(
mewujudkan struKur dan
mekanisme kelembagaan yang responsif gender dan analg mewujudkan data informasi dan penelitian yang berkualitas untuk penguatan PUG dan
156
PUHA, peningkatan ketrampilan perencanaan dan managemen bagi SKPD
yang responsif gender dan hak anak serta mewujudkan mekanisme partisipasi serta pengolahan sumber daya yang responsif gender dan anak;
3). Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
melalui
peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, terbukanya akses sumber daya, dan ekonomi;
4).
Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dan kelembagaan
masyarakat pembangunan melalui berbagai program yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan;
d.
Program
1). 2). 3). 4).
e.
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Sasaran
1).
Mewujudkan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan
anak dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehabn, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur, dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2).
Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan
gender serta hak anak pada seluruh pelaku pembangunan, dalam rangka
mewujudkan penguatan kelembagaan pengursutamaan gender mengoptimalkan perlindungan anak
seclra luas melalui
serta
penguatan
kelembagaan pengarusutamaan anak, termasuk anak yang membutuhkan
perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak
korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum);
3).
Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui upaya-upaya menurunkan angka buta huruf perempuan dan anak, meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan dan anak, meningkatkan akses pada pendidikan yang masih berbeda, menurunkan AKI hamil dan
bersalin, kematian bayi
dan
balita, membufi Oan memperluas
akses
pelayanan kesehatan berkualitas, membuka akses dan kontrol perempuan
157
pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin perempuan dan anak, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi
perempuan dan anak terhadap faKor-faKor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan pendapatan perempuan,
meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak, peningkatan cakupan kepemilikan akte
kelahinn, pemenuhan dan perlindungan anak secara umum memerlukan perlindungan hukum, terwujudnya kota layak anak
dan dan
peningkatan Partisipasi anak;
4).
Terwujudnya kebijakan dan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
f. Indikator Capaian 1). Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dan anak
dicapai
dengan indikator:
a)
Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen peren@naan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA);
b)
Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30o/o perempuan di legislatif;
c) d)
Terwujudnya Perda perlindungan anak;
Terwujudnya peningkatan kualibs SDM apaftltur yang responsif perempuan dan hak anak;
e)
Terwujudnla kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender;
0
Terwujudnya kebiJakan yang mendorong meningkatnya partisipasi poliUk perempuan dan pelibatan partisipasi anak;
2).
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dicapai dengan
indikator
a)
:
Meningkatnya pemahaman
dan komitmen tentang
kesetaraan dan
keadilan gender serta hak anak pada seluruh pelaku pembangunan;
b)
Terwujudnya kerangka kebijakan yang respionsif gender dan hak anak
untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalul
158
kebijakan, progmm dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30c/o SKPD dan
c)
di 10 Kabupaten/kota dengan GDi rendah;
Tenvujudnya struktui' dan kelembagaan telah ada untuk meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang responsif gender dan hak anak dalam pemahaman dan kemampuan melalui IPG, pada
:
(1) 30% perencanaan SKPD Provinsi; (2) Seluruh PSW
/
PSG di Jawa Tengah;
(3) 5 lembaga keagamaan diProvinsi;
(4)
l
Jaringan LSM;
(5)
1
Jaringan organisasi perempuan;
(6) 10 Kabupaten/kota dengan GDI rencah; (7) Terwujudnya Kota LayakAnak di 10 Kabupaten
d)
/
Kota;
Terwujudnya data pilah gender, data tentang anak, informasi gender dan anak, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk menyusun perencanaan resposif gender dan anak melalui tersedianya sistem informasi gender dan anak pada satu sistem informasi di Provinsi serta di 5 Kabupaten/kota;
e)
Meningkatnya kemampuan aparat SKPD dalam menyusun perencanaan kebijakan responsif gender dan anak;
0
Terwujudnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan anak;
S)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang responsif gender dan anak;
h)
Teruujudnya perlindungan anak secara luas, termasuk yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum);
3).
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dicapai dengan indikator:
a)
Meningkatnya
jumlah kelompok integnsl pelestarian buta
aksara
perempua n dan BKB/Posyandu;
b)
TentuJudnya kenngka kebijakan yang responsif gender dan hak anak
untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak pada 309o SKPD dan di 10 Kabupaten/kota dengan
c)
IK
rendah;
Meningkatnya jumlah perempuan pada setiap jenjang pendidikan;
159
d)
Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang- dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja;
e)
Meningkatnya kepedulian keluarga dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan di 10 Kabupaten/kota dengan kematian ibu tinggi;
0 g)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan .aman, serta hak reproduksi kematian ibu tinggi;
di 10 lGbupaten/kota
Meningkatnya cakupan pemberian ASI
eklusif 10% melalui Gerakan
dengan
Sayang Ibu dan Bayi (GSIB);
h)
Meningkatnya jumlah Kecamatan Sayang
Ibu di 10 Kabupaten/kota
dengan Kasus Kematian ibu Tinggi;
i)
Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi, serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan.
j)
Meningkatnya jumlah Desa yang mengembangkan Program Desa Prima di 10 Kabupaten dengan GDI rendah diintegrasikan dengan PNPM Mandiri;
k) Meningkatnya
akses 5 kelompok perempuan pelaku usaha menengah dan
kecil berkelanjutan pada jaringan usaha, modal, informasi pasar (bahan
baku dan komoditas), meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi,
jaringan usaha menengah dan koperasi, serta
pemahaman
kewirausahaan;
l)
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlindungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak
yang berhadapan dengan hukum);
m) Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum;
n) o)
Meningkatnya cakupan aKe kelahiran;
Berkembangnya metode
dan pola pembinaan anak terlantar
yang
responsif anak;
p)
Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk T'indak Pidana Perdagangan Orang
(tnfficking);
q)
Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking di:
160
(1) Provinsi (PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA));
(2) 15 Kabupaten/kota.
r)
Tersedianya mekanisme perlindungan korban kekerasan (termasuk
trafiicking) berbasis masyarakat dan kearifan lokal
di 15 desa di
15
kabupaten/kota yang PPT nya sudah berjalan;
s)
Terlindunginya setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, yang melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Berbasis @nder dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
t)
Meningkatnya kualitas pelayanan PPT Provinsi dan PPT lcbupaten/kota kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuktnfftcking;
u)
Menguatnya kerJasama antar provinsi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk trafficking, pada
(1) 10 Provinsi anggota (2)
5
Provinsi
di luar
:
MPU;
Jawa yang menjadi daerah transit atau tujuan
tnfr&ing.
v)
Meningkabrya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan ditanganl;
w) Peningkatan Jumlah Kabupaten/kota
x)
Layak anak di 12 Kabupaten/Kota.
Tefasilitasinya pembentukan P?TP2A di
8 lGbupaten yang terintegrasi
dengan Program Penanggulangan Kemiskinan;
4).
Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan di capai dengan indikator:
a)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) mencapai 61,8 dan Indeks Pemberdayaan @nder (IPG) mencapai 65,9 pada tahun 2013;
b)
Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkabn pentn serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender;
c)
Meningkatnya kesadaran masyankat tentang pentingnya peran serb anak dan kesetaraan sefta keadilan gender dalam pembangunan;
12. Kewenangan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a.
Permasalahan
1).
Program Keluarga Berencana : Jumlah penduduk Jawa Tengah diperkirakan meningkat 0,35% per tahun (angka Nasional, Sensus, 2006) atau bertambah sekitar 11.160,52 jiwa per tahun, hal tersebut di karenakan
:
161
a) Tingkat Drop Out (DO) peserta KB masih cukup tinggi yaitu di atas
b) Unmet need refatif masih tinggi, c) Tingginya angka TFR , yaitu
10o/o;
yairtv 7 ,4o/oi
2,3o/o;
KB (PKB/PLKB)
d) Menurunnya penyuluh/petugas lapangan
di
lGbupaten/kob karena terkait otonomi daerah, sehingga sangat menghambat jangkauan pelayanan KB;
e) Belum tersedianya sarana mobilitasTim
f)
KB Keliling di Kabupaten/kota;
Semikin berkurangnya pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga maqyarakat datam ber-KB;
g) Semakin mahalnya alat kontrasepsijangka panJang (IUD dan Implant); h) Sedikitnya variasi alat kontnsepsi untuk laki-laki;
i) Belum optimalnya
layanan untuk informasi KB dan & Keluarga Sejahtera;
2). Program Kesehatan Reproduki Remaja (KRR)
di
lapangan belum di
laksanakan secara maksimal oleh fGbupaten/kota, dilain pihak pelaUhan pendidik sebaya dan konselor sebaya masih belum berjalan sesuai dengan harapan, serta makin banyaknya remaja yang tidak mengetahui kesehatan
reproduksi, Kurangnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang bahaya NAPZA, PMS dan HIV/A|DS, meningkatnya jumlah korban NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS (55% dan 422 kasus), serta selama ini masyarakat
masih belum optimal dalam berpartisipasi bagi upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya MPZA, PMS dan HIV/ AIDS; 3). Program Pengembangan Model Opensional BKB, Posyandu, PAUD
:
belum
optimalnya pelaksanaan model integrasi BKB, Posyandu dan PAUD dalam peningkatan pendidikan anak usia dini, hal ini dikarenakan
a.
:
Belum adanya model bina keluarga balita (BKB), Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b.
Belum tersedianya kader Posyandu yang mampu melakukan BKB dan PAUD;
c
Belum optimalnya kelompok Bina Keluarga dan Bina Ungkungan Keluarga;
d. e.
Masih terbatasnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
f.
Belum optimal dan maksimalnya fasilitasi pelaksanaan, buku pedoman,
Masih tingginya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahten 1.
norma, standar, prosedur, kiteria dan pengembangan ketahanan dan
162
pemberdayaan keluarga melalui kelompok catur
bina (bina llngkungan
keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia);
g. Masih rendahnya pedesaan
/
:
dan
partisipasi institusi masyarakat
perkotaan (IMP) yang peduli pada pemberdayaan keluarga;
4). Program Pembinaan
Mandiri
cakupan
dan peran sefta masyarakat dalam pelayanan
KB
belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
Mandiri dan pelayanan KB sektor swasta
/
bagi masyarakat dalam
KB
Mandiri;
s). Program Promosi Kesehatan
Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok
Bina
Keluarga dan Bina Balita : belum optimalnya model integrasi BKB, Posyandu
dan PAUD, masih rendahnya cakupan keluarga yang mengikuti catur bina dan cakupan keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti kelompok UPPKS;.
Kebijakan
1) Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana
untuk masyarakat dan
mendorong masyara kat untuk mengendalikan kelahiran;
2)
Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja, sehingga semakin meningkatkan kualitas remaja yang memahami kesehatan reproduksi, menurunnya dan mencegah korban penyalahgunaan NAPZA, PMS termasuk
HIV/ AIDS serta meningkatkan kualitas pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS melalui pemberdayaan keluarga;
3)
Mewujudkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam pengembangan
model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, PAUD, sehingga dapat berkembang optimal sebagai wahana dalam pengembangan anak usia
dini dan menguatnya Kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
4)
Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui peningkatkan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri dan meningkatnya kualitas dan kuantitas
serta peran akitf para pengelola, kader IMP dan pengembangan jejaring kerja
/
kemitraan melalui seKor swasta
/
LSOM;
163
5)
Meningkatkan Kesehatan
Ibu Bayi dan Anak melalui kelompok
Bina
Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta paftisipasi masyarakat dalam Promosi Kesehatan lbu-Bayi dan Anak;
c.
Strategi
1) Meningkatkan
kemampuan petugas lapangan baik para medis maupun
penyuluh lapangan (PKB/PLKB), serta mengkampanyekan "Program Dua Anak Lebih Baik" agar mendorong paftisipasi masyarakat dalam ber-KB;
2)
Meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dalam
reproduksi Sehat, serta terus melakukan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reproduksi sehat remaja;
3) 4)
Merumuskan kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
Meningkatkan kapasitas penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas sefta Meningkatkan kapasitas pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelaYanan KB Mandiri;
5)
Meningkatkan partisipasi kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina
Keluarga Balita
sefta
mengembangkan advokasi
dan KIE
dalam
meningkatkan kualitas keluarga;
Program
1) 2) 3)
Pelayanan Keluarga Berencana;
4) 5)
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri; Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan
Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); Pengembangan model operasional BKB
-
Posyandu
-
PAUD;
Bina Balita.
e.
Sasaran
1)
Terkendalinya jumlah penduduk melalui berbagai progrcm pengendalian
kelahiran yang mampu meningkatkan paftisipasi masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana di 35 lGbupaten
2)
/
Kota;
Meningkatnya program KR& dan meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan meningkatnya pernahaman masyarakat dan pelaku pembangunan tentang bahaya.dan upayapencegahansertapenanggu|anganNAPZ&PMSdanHIV/AIDSdi
164
sekolah, maupun di masyarakat sehingga mampu menekan angka korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS;
3)
Meningkatnya peran Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan PAUD serta
terumuskannya model Bina Keluarga Balita, Posyandu dan PAUD untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera;
4)
Meningkatnya rumusn kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
serta kapasitas kebUakan penguatan pelembagaan keluarga kecil yang berkualitas, dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri,
5)
Meningkatnya kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita
serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Promosi Kesehatan IbuBayi dan Anak;
f.
Indikator Capaian
1)
Program Pelayanan Keluarga Berencana dengan indikator capaian
a) Menurunnya tingkat Drop Outpeserta b) Menurunnya Unmet Need hingga
KB
dari
10olo
:
menjadi 9olo;
7olo;
c) Total Fertility Rate C[FR) dari 2,3o/o menjadi 2,Lo/o; d) Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/petugas lapangan
KB
(PKB/PLKB), PPKBD, Sub PPKBD di Kabupaten/Kota;
e) Meningkatnya srana mobilitas Tim KB keliling di Kabupaten/kota;
f)
Meningkatnya peran sefta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam ber KB;
g) Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan implant) yang dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria;
h) Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas layanan
2)
KB.
Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan indikator capaian:
a) Meningkatnya kelompok
KRR diseluruh Kabupaten/kota;
b) Meningkatnya peran kelompok KRR dalam penyebarluasan kesehatan reproduksi remaja;
c)
Kesehatan reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan;
d) Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dengan indikator capaian
:
165
(1) Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV AIDS;
(2) Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/ AIDS; (3) Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial;
(4) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat
dan
penyelenggaraan
Penanggulangan HIV AIDS'
Program pengembangan model operasional BKB
3)
dengan indikator c:Paian
- Posyandu
dan
PAUD
:
a. Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD; b. Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD;
c.
Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupaten/kota;
d. Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD; e. Makin meningkatnya Kelompok BKB dan PAUD yang terbina;
f.
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS;
g. Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS; h. TerlaKananya fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB-Kesehatan dan Harganas;
i. 4)
Meningkatnya peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga
Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia' Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.
a)
Menurunnya angka drop out KB bagi masyarakat melalui keikutseftaan dalam KB Mandiri;
b)TerwujudnyaKBMandirio|ehmasyarakatyangakanmenekanangka unmet need;
c)
pelayanan KB Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam Mandiri termasuk Pesefta KB Pria;
d)
Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memPeroleh PelaYanan KB;
5)
Promosi Kesehatan lbu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan tsina Balita.
166
a). Terbinanya kelompok-kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan
Bina
Keluarga Balita hingga tingkat desa;
b).
Makin tersebarnya informasi kesehatan ibu-bayi dan anak hingga
menjangkau wilayah perdesaan ;
c).
Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan lbu-Bayi dan Anak
melalui Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita.
13. Kewenangan Urusan Wajib Sosial
a.
Permasalahan
1).
Masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti :
fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (l(AT), keterlantaran, kecacatan dan ketuna sosial, hal ini dikarenakan
:
a) Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin; b) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan
Sosial(PMKS);
c)
Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masa
2).
lah KeseJahteraan Sosial (PMIG).
Masih rendahnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, hal
ini dikarenakan
a)
:
Kurangnya pembinaan dalam penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial baik
Masalah
di Panti Sosial maupun di luar Panti
Sosial
atau masyaraka!
b)
Belum adanya standar operasional dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3). Belum terbinanya secara optimal eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), na*oba dan penyakit sosial lainnya), hal ini dikarenakan:
a) Belum adanya kesadaran keluarga eks narapidana, PSK, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya untuk melaporkan perkembangan kondisinYa;
b) Belum optimalnya lembaga/organisasi pembina penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
167
c) Masih terbatasnya kegiatan untuk penanganan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
4). Belum optimalnya kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penanganan
dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS), hal ini dikarenakan
Sosial
:
a) Masih terbatasnya lembaga/organisasi yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b)
Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola
lembaga/organisasi pelayanan kesejahteraan sosial;
c) Masih rendahnya peran serta dunia usaha dalam pengembangan
usaha
keseja hteraa n sosia I ata u pem ba nguna n keseja hteraan sosia l.
5). Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum (pra bencana), pada saat (tanggap darurat bencana) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana) yang disebabkan antara lain oleh kurangnya kapasitas masyarakat dan aparatur, sarana prasarana sefta upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
b.
Kebijakan
1) Peningkatan kualitas penanganan PMKS dalam melindungi
dan
mengembalikan fungsi sosial dalam masyarakat;
2)
Penyusunan sLandar operasional dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4)
Peningkatan kualitas penanggulangan bencana yang terencana , terkoordinasi dan menyeluruh.
c.
Strategi
1)
Meningkatkan peran dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menurunkan jumlah PMKS;
2)
Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ;
3). Menguatkan lembaga pembina PMKS dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam membina PMKS;
168
4)
Meningkatkan kader di masyarakat dalam keberdayaan lembaga kesejahteraan sosial;
5)
d.
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana melalui upaya
a) b)
Menurunkan ketentraman;
c)
Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur.
:
Menurunkan ancaman;
Program
1)
Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
2) 3)
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya);
4) 5)
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
e. Sasaran 1) 2)
Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatnya ketrampilan pengelola panti dalam memberikan layanan dan rehabilitasi sesuai standar operasional.
3)
Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
4) 5)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana;
6)
Meningkatnya penyelamatan
dan evakuasi terhadap korban
bencana,
penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aKifitas masyarakat;
7)
Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik;
8)
f.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana;
Indikator Capaian
169
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
1)
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, dengan target dan indikator capaian sebagai berikut:
a)
Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKRSE) sebesar 7.900 orang;
b) Didampinginya 500 komunitas adat terpencil; c) Terfasilitasinya kesejahteraan bagi perintis
kemerdekaan/pahlawan
nasional, wakawuri, dan veteren beserta keluarganya;
d)
Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
e)
Menurunnya jumlah keluarga miskin di Jawa Tengah;
0
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 5%;
g) 2)
Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan target dan indikator capaian sebagai berikut:
a)
Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang konis 1.150, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang;
b) Meningkatnya sarana c) Tersusunnya standar
dan prasarana pantFpanti sosial; operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial;
d) Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan
rehabilitasi
kesejateman sosial;
3)
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan target dan indikator capaian
osebagai berikut:
a)
Terdatanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnYa);
b)
Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AiDS 1'000);
170
4)
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan target dan indikator capaian sebagai berikut:
a)
Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial
di seluruh
Kabupaten/Kota;
b)
MeninEkatnya kualitas penailganan
dan
kapasitas lembaga yang
menangani PMKS;
c) d)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS;
Meningkatnya peran dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam penanganan PMKS.
5) Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
indikator capaian sebagai berikut
a)
,
dengan target dan
:
Meningkatnya kemampuan masyarakat dan aparatur dalam melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana ;
b)
terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi
eKifitas masyarakat;
c)
Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan;
d)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, perlatan dan logistik bencana;
14. Kewenangan Urusan Wajib Ketenagakerjaan
a.
Permasalahan
1)
Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh:
a)
Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan;
b)
Penyerapan angkatan
kerja yang ada tidak sebanding
dengan
pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah (Backlog);
2)
Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh:
a) b) c)
Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja;
Rendahnya ketrampilan tenaga kerja;
Ketidak sesuaian antara persyaratan kualiflkasi jabatan yang dibutuhkan
.oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki oleh lenaga kerja.
171
Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja,
3)
yang disebabkan oleh
:
a) Kurang berfungsinya lemhagn:tenaga' kefg; i0) Belum qpumalnya ffurgsikrcrtmn Fer$pnh Swasb
Tenaga Keqja IndoneSia
(PPTICE) ,rkilam rnentheitbn ;peflindungan t{qpada Tenaga Keda
Indonesia TQ;
b.
c)
Rendahnya tingl
d)
Lemahnya pengawasan lctenagakerjaan.
Kebijakan Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada
:
1) Peningkatan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai seKor; 2) Peningkatan kopetendi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Pasar kerja;
3) Penegakkan hukum dan perlindungan tenaga kerja; 4) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; 5) Memantapkan hubungan industrial yang harmonis.
c.
Strategi
1)
Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak
terkait
dalam penyerapan
tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional;
2) 3)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihan dan produKivitas;
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja
dan optimalisasi sistem informasi bursa
kerja yang mudah
diakses oleh
masyarakat;
4)
Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang belaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.
d.
Program
1) 2) 3)
e.
Peningkatan KesemPabn Kerja; Peningkatan Kualitas dan ProduKivitas Tenaga Kerja; Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Sasaran 1). Meningkatkan jumlah Angkatan Kerja Lokal (AKAL);
172
2). Meningkatkan jumlah Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD); 3). Meningkatkan jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN); 4). Mewujudkan penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat;
5). Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerl'a; 6). Meningkatkan peran sefta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja;
7). Meningkatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja; 8). Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; 9). Meningkatkan peran serta lembaga ketenagakerjaan;
J,
Indikator Capaian 1) Tercapainya AKL 100.000 orang;
2) 3) 4)
Tercapainya AKAD 75.000 orang; Tercapainya AI(AN 335.000 orang; Terselenggaranya bursa kerja dengan 12.500 lowongan
ve{a, melalui
Bursa
Kerja Kursus (BKK);
5) 6) 7)
Terbentuknya 350 BKK; Terbinanya 500 BKK; Terselenggaranya Job Market Fair yang diikuti yang diikuti oleh 350 perusahaan dengan menghasilkan 12.000 lowongan kerja;
8) 9)
Tersebarnya informasi pasar kerja di 35 Kabupaten/kota; Tercapainya peningkatan kopetensi 52.000 tenaga kerja;
10)Tercapainya 1.100lembaga penyelenggaran pelatihan kerja dan berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 11)Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur;
l2)Tercapainya Revitalisasi 5 Unit Pelakana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK); 13) Terfasilitasinya peningkatan kompetensi 500
instruKur dan 250 pengelola LPK;
l4)Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri; 15)Tersusunya 25 program pelatihan C6T (Competensy Base Training) dan 100
modulpelatihan CBT; 16)Terbentuknya 25 tempat uji kompetensi ; 17)Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja ;
173
18)Tercapainya peningkatan produKivitas 2.500 tenaga kerja
dan
1.000
perusahaan;
-
l9)Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan Industrial yang harmonis melalui
:
a) Terbentuknya 2500 Serikat Pekerja Serikat Pekerja (SP) di
tingkat
Perusahaan;
b)
Terbentuknya 660 Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit;
c)
Revitalisasi peran
36
LKS Tripartit dalam memberikan pertimbangan
ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah;
d)
Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi Hubungan
Internasional di Jateng. 20) Terwujud nya Peningkatan kesejahteraan pekerja.
a)
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMCI dengan pencapaian 100
% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) s.d 2013., 2009 sebesar 90,10
o/o,
2010
o/o, 2012 sebesar 97,5! o/o. 20L3 sebesar 92,57 o/o,2011 sebesar 95,05
sebesar L00
b)
o/oi
Penambahan peserta program jamsostek luar hub. kerja darijumlah pek
informalsebanyak 10 % dari 14.799.001 orang;
c) Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak d) e)
1.200 koperasi;
Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di 3.705 perusahaan; Adanya Sistem Pengupa-han dalam bentuk struKur dan Skala Upah di Perusahaan.
2
1
) Terwuj ud
a) b) c)
nya pening katan sya rat-sya rat kerja di perusahaa n
Meningkatnya kualitas materi PP dan PejanJian Kerja Bersama (PKB); Perusahaan yang wajib membuat PP se Jateng sebanyak 5'840; Serikat kerja yang dapat membuat PKB sebanyak 1'446 SP/SB;
22) Berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan
di Jawa Tengah, baik kasus
perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI sebesar 50
o/o;
23) peningkatan profesionalisme 129 mediator se Jateng, konsiliator dan arbiter se
Jawa Tengah; 24) Revitalisasi terhadap 15 PPTKIS dan 500 cabang PPTKIS;
25)Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan DI 35 Kabupaten Kota meliputi
PPTKIS,
15
: 16.581
Perusahaan dan PPTKIS 1500 Perusahaan formal dan
PPTKIS, 500 cabang PPTKIS dan 212 Pegawai pengawas
ketenagakerjaan, 100 kasus;
174
15. Kewenangan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a,
Permasalahan
1)
Lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM pada bidang manajemen, organisasi dan tatalaksana;
2) 3)
Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap akses pasar; Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap permodalan dan pembiayaan usaha;
4)
Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi, pemenuhan sarana dan prasarana usaha;
5)
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Koperasi dan UMKM, yang meliputi kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan;
b. Kebijakan 1)
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan, perkotaan dalam basis sistem agrobisnis (KUD, KOffAN, KSP/USP);
2)
Pengembangan jaringan usaha
dan perluasan akses dan pangsa pasar
Koperasi dan UMKM baik di dalam maupun di luar negeri;
3)
Memperluas akses Koperasi dan UMKM terhadap lembaga pembiayaan dan
penguatan kelembagaan keuangan yang dimiliki dan dikelola masyarakat (KSP/USP, KJKS dll);
4)
Mendorong pertumbuhan dan memberdayakan UMKM melalui berbagaiinsentif
dibidang perijinan, pemberian fasilitas pemasaran, melalui berbagai pameran produk-produk UMKM, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha UMKM;
5)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi
dan UMKM melalui
pendidikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi;
c.
Strategi
1) Penguatan kapasitas
kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan dan
perkotaan dalam basis sistem agrobisnis, (KUD, KOPTAN, KSP/USP);
2)
Membangun dan mengembangkan sistem jaringan distribusi dan networking ekonomi Koperasi dan UMKM;
175
3)
Menumbuh kembangkan lembaga keuangan alternatif (KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi) dan lembaga pendukung lainnya bagi pengembangan
Koperasi dan UMKM;
4)
Meningkatkan daya saing seKor UMKM melalui peningkatan produKifitas dan
kualitas produk yang berbasis produk unggulan daerah, berdaya saing global
dan berorientasi ekport sefta perbaikan manajemen pemasariln ke arah pembentukan produk bermerek (bnnded prcdud1;
5)
Mewujudkan SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang profesional melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi dalam rangka peningkatan SDM secara periodik dan berkelanjutan, serta perluasan sertifikasi kompetensi SDM Koperasi dan UMKM;
d.
Program
1) 2)
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/ Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing;
3)
Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan JarinEan Kemitraan Usaha l(SP/USP-Koperasi;
4)
Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM melalui Peningkatan ProduKivitas
Pemasaran dan Jaringan Usaha;
e. Sasaran 1) 2)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi sesuai dengan jatidiri Koperasi; Semakin meluasnya pangsa pasar produk UMKM
di pasar domestik maupun
internasional;
3) 4)
Meningkatnya akses permodalan bagi KSP/USP-Koperasi dan UMKM;
Meningkatnya produktivitas" UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana dan Prasarana;
5)
f.
Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UMKM yang handal dan profesional.
Indikator Capaian
1)
Menguatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dengan target:
a)
176
Sejumlah 5.000 Koperasi berkwalitas dari 12.290 kop'erasi aKit;
b)
KSP/USP-Kperasi yang sehat
di tiap-tiap kecamatan 1
K€P/USP-Koperasi
sehat;
2)
Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui
a)
:
Promosi, pameran kontak dagang, pasar rakyat dan temu usaha sebanyak 100 evenU
b)
Jaringan usaha ritel Koperasi : 57 Koperasi (Sensuko);
c) Menguatnya waserda Koperasi 300 waserda; d) Revitalisasi KUD/KOPTAN 566; e) HKI, 150 seftifikat;
0 3)
Ijin kesehatan
usaha 3.000 UMKM;
Terwujudnya fasilitasi sertifikat tanah 1.750, pelaksanaan linkage prognm 566 Kopensi/KSP/USP, bim,bingan
teknis permodalan 1500 KSP/USP
dan
pendampingan 115 sentra;
4)
Meningkatnya produKivitas UMKM melalui
:
a) Bantuan peralatan produksi 2.000 UMKM; b) Bimbingan teknis produksi 4.500 UMKM; c) Workshop 1.500 UMKM. 5)
Meningkatnya pengetahuan kemampuan
dan ketrampilan SDM
8.700,
Kompetensi SDM KUMKM sasaran 750 orang pengelola Koperasi dan UMKM.
16. Kewenangan Wajib Penanaman Modal a. Permasalahan
1) Target investasi belum dapat tercapai karena promosi investasi kurang optimal dalam menampilkan potensi unggulan Jawa Tengah dan belum terjalinnya kerjasama pengelolaan aset Jawa Tengah dengan investor agar menjadi sarana investasi;
2)
Masih rendahnya realisasi investasi, kurang optimalnya dukungan iklim dan jejaring investasi karena lemahnya kepastian hukum, ketidakstabilan kondisi
ekonomi, gangguan keamanan, kefasama pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota,
stu
dan
hambatan lain dalam menciptakan iklim
investasi yang kondusif;
3)
Masih kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kurang siapnya sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor baik terkait lahan, tenaga kerja dan infrastruKur;
177
b.
Kebijakan
1)
Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di dalam dan luar negeri secara selektif dan terpadu serta pengembangan fasilitasi kerjasama berkaitan dengan investasi;
2)
Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk realisasi investasi dan menjaga investasi berkelanjutan;
3)
Peningkatan sumberdaya yang mendukung realisasi investasi, maupun sarana dan prasarana investasi yang memadai;
c.
Strategi
1)
Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan secara seleKif dan terpadu serta meningkatkan kerjasama investasi;
2)
Menyusun kebijakan investasi yang strategis yang mengarah
lada
upaya
mendorong iklim kondusif untuk terjadinya peningkatan realisasi penanaman modal;
3)
Meningkatkan kemampuan sumberdaya dalam mendukung realisasi investasi, maupun sarana dan prasarana di bidang penanaman modal;
d.
Program
a) b)
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
c)
Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah;
Peningkatan iklim dan realisasi investasi;
e. Sasaran 1)
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan sasarannya
a)
:
Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah;
b)
Meningkatnya kerjasama pengelolaan aset Jawa Tengah dengan para investor;
2)
Program peningkatan iklim dan realisasi investasi, dengan sasarannya
:
a) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah; b) Meningkatnya realisasi investasi Jawa Tengah;
3)
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah,, dengan s€tsarannya
178
:
a) Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur yang mendukung investasi; b) Meningkatnya kesiapan lahan untuk investasi.
c) Meningkatnya kemampuan SDM/tenagakerja untuk investasi dan
kesadaran
masyarakat menerima investa$;
Indikator Capaian
1)
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan target dan indikator capaiannya
a)
:
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas informasi investasi yang
dapat
elon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi tersedianya profil 6 sektor usaha, tersdenggarcnp event promosi dan disampaikan ke
temu usaha tinglot nasional 5 kali, terselenggaranya event promosi dan temu usaha internasional 10 kali, serta updating website 10 kali;
b)
Meningkatnya jumlah kerjasama investasi meliputi keflasama dalam negeri dengan 20 provinsi potensial, dan kerjasama luar negeri dengan 5 negara.
2)
Program peningkatan iklim dan realisasi investasi, dengan target dan indikator capaiannya
a)
:
Tesusunnya sebuah Perda tentang penanaman modal dan empat peraturan pelaksanaannya;
b)
Menurunnya gangguan keamanan investasi;
c)
Meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi. Diharapkan tercapai realisasi investasi dalam tahun 2008: 40,156 trilyun, tahun 2009: 46,157
trilyun, tahun 2010: 55,502 Filyun, tahun 2011: 68,613 trilyun, tahun 20L2;84,970 trilyun dan tahun 2013: 105,384 trilyun;
d)
Meningkatnya kefasama Pemerintah Provinsi dengan 20 provinsi potensial
dan 35 Pememerintah kabupaten/kota Jawa Tengah dalam menarik investasi.
3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan dengan target dan indikator capaiannya
a.
Meningkatnya jumlah
Prasarana Daerah,
:
dan kualitas infrastruktur pendukung
inve$asi,
meliputi: peningkatan kualitas jalan akses ekono-mi dari desa ke kota, peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas, peningkatan kuaiitas bandara, peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi;
179
b.
Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan di 9 kawasan industri;
c.
Jumlah tenaga kerja terdidik/terampil meningkat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah;
d.
Kesadaran masyarakat untuk menerima kegiatan investasi meningkat di 35
kabupateq/Sta di Jawa Tengah;
17. Kewenaqm Unran Wajib Kebudayaan
a.
Permasaftahen
1)
Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi oleh masyarakat nasiorFl dan internasional serta lunturnya nilai
-
nilai etika, moral, budaya
dan keagamaan pada masyarakat yang disebabkan oleh
a)
:
Pengaruh negatif globalisasi, budaya asing terhadap budaya masyarakat Indonesia ;
b)
Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman ;
c)
Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ;
d) e)
Belum optimalnya promosi budaya daerah ;
Belum efeKifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai
jenis dan ragam budaya daerah Jawa Tengah ;
D
Belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan
2)
sis'vrra
sekolah.
Kesempatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
mengamalkan kepercayaannya masih mengalami banyak hambatanhambatan sosial dan budaya.
Kebijakan
1)
Mengoptimalkan pembinaan, perlindungan, pelestarian budaya dan kesenian
daerah, dan meningkatkan daya tangkal penangt
2)
Meningkatkan pembinaan dan pengendalian bagi organisasi dan penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengamalkan lGpercayaannya.
180
c.
Strategi
1)
Optimalisasi pembinaan, perlindungan, pelestarian budaya, kesenian dan tradisi daerah, dan peningkatan daya tangkal pengaruh negatif globalisasi dan budaya asing serta pelestarian peninggalan sejarah dan permuseuman;
2)
Peningkatan pembinaan
dan
pengendalian organisasi
dan
penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d.
Program
1)
Pembinaan tradisi
dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan
Keragaman
Budaya;
2)
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
e. Sasaran 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Budaya, dengan sasaran
a)
Keragaman
:
Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika dengan mengedepankan moral serta nilai
- nilai keagamaan dan
kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah;
b)
Meningkatnya eksistensi budaya Jawa Tengah ditingkat regional, nasional dan internasional;
c) Menyelamatkan, melestarikan
dan
mengembangkan serta
mendayagunakan warisan budaya bangsa.
2)
Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa,
dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamalkan kepercayaan.
f.
Indikator Capaian
1)
Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan indikator
:
a) Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media;
181
b) Meningkatnya penanaman nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasidan media;
c) Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral, budaya dan nilai keagamaan di kalangan para remaja dan organisasi pemuda;
d) Tersusunnya data base kekayaan ragam budaya daerah Jawa Tengah;
e) Meningkatnya upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan promosi budaya daerah ditingkat regional, nasional dan internasional.
2)
Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dengan indikator meningkatnya pembinaan dan jumlah serta jenis kelembagaan, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut,
18. Kewenangan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah raga
a)
Permasalahan
1)
Masih rendahnya paftisipasi pemuda dalam pembangunan daerah yang diantaranYa disebabkan oleh
a)
:
rata-rata tingkat pendidikan dan.ketrampilan pemuda masih rendah dan tidak merata antar daerah;
b)
Menurunnya rasa kebangsaan generasi muda dan rendahnya kepedulian pemuda terhadap masalah-masalah pembangunan;
c)
akses bagi pemuda untuk
bepartisipasi dalam pembangunan daerah
masih terbatas;
d)
Masih rendahnya daya tangkal di kalangan pemuda terhadap pengaruh
destruKif sebagai akibat perubahan kondisi lingkungan strategis domestik maupun global;
e) 2)
Belum optimalnya kemitraan kepemudaan'
Masih rendahnya peran kelembagaan
/
organisasi kepemudaan dalam
pembangunan kePemudaan;
3)
Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga disebabkan oleh:
a) Masih rendahnya kualitas dan
kuantitas pembibitan, pembinaan dan
pemanduan serta pemasyarakatan olah raga;
b)
belum optimalnya penelitian dan pengembangan keolahragaan;
4) Masih rendahnya 5) Masih rendahnya 182
kualitas dan kapasitas kelembagaan/ organisasi olah raga; kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga.
b. Kebijakan 1)
Mengupayakan perwujudan partisipasi
dan kepedulian pemuda
terhadap
pembangunan dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan dan meningkatkan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh
destruKif, meningkatkan kemitraan kepemudaan, serta mengembangkan rasa kebangsaan (nationa I charader building);
2)
Memberdayakan organisasi kepemudaan agar benar-benar mampu menjadi wadah aKivitas dan kreatifitas pemuda;
3)
Meningkatkan kualitas pembibitan dan pembinaan olah raga pada semua cabang olah raga, melalui peningkatan motivasi masyarakat dalam olah raga dan kesegaran jasmani;
4)
Meningkatkan pembinaan dalam rangka mengembangkan kemampuan pengelolaan lembaga/organisasi olah raga pada semua cabang olah raga;
5)
c.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga.
Strategi
1)
Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda khususnya
di perdesaan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pengembangan kemitraan kepemudaan, serta pengembangan rastl kebangsaan (national character building),
2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; 3) Pembibitan, pembinaan dan pemanduan olah raga secara intensif dan berkelanjutan, serta pembinaan dan pengembangan minat olah raga masyarakat;
4)
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga pengelola dan lembaga/ organisasi olah raga;
5)
d.
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga;
Program
1) Pengembangan dan pemberdayaan pemuda; 2) Pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaanl 3) Pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga; 4) Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga; 5) Peningkatan sarana prasarana olah raga.
183
e. sasaran 1)
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dengan sasaran:
a) Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah; b) Meningkatnya rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah Pembangunan;
c)
Meningkatnya akses pemuda dalam pembangunan daenh;
d) e)
Terwujudnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh desbuKif;
2)
Terwujudnya kemifaan Pemuda.
Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan, dengan sasaran
terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ organisasi kepemudaan;
3)
Program pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga, dengan sasaran:
a) Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu; b) Terwujudnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani;
c) Berkembangnya cabang olah raga unggulan di Jawa Tengah.
4)
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga,
dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas
dan
kapasitas
kelembagaan/organisasi olah raga;
5) Program
Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga, dengan sasaran
terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.
Indikator Capaian
1)
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dengan indikator:
a) Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda;
c) Meningkatnya wawasn dan rasa kebangsaan generasi muda; d) Tumbuhnya kesadaran, kewajiban bela negara;
e) Berkembangnya budaya lokal;
184
f)
Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi.
2)
Program pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaan, dengan indikator
meningkatnya kualitas
dan kapasitas kelembagaan
kepemudaan dalam
memecahkan permasalahan pemuda di 35 kabupaten/ kota dan meningkatnya
kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan, kesiswaan dan pencinta alam;
3)
Program pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga, dengan indikator
:
a) Munculnya bibit -bibit atlet olah ntga yang berprestasi; b) Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olah raga diJawa Tengah; c) Meningkatnya motivasi dan paftisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani;
d) 4)
Muncul 5 cabang olah raga unggulan baru.
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga, dengan indikator meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olah raga;
5) Program Peningkatan Samna Prasarana Olah Raga, dengan
indikator
meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.
19.
Kewenangan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a.
Permasatahan
1)
Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
di
beberapa daerah, yang antara lain disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi;
2)
angka kriminalitas, gangguan dalam masyarakat, antara lain disebabkan Masih tingginya
pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas
keamanan dan keteftiban
oleh
tindak kejahatan,
serta
kesadaran hukum
masih rendah;
3)
Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat
antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik;
185
4)
Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan
masyarakat
untuk pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan
oleh masih rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang
wawasan
kebangsaan, kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan;
s)
Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan
ketertiban dan keamanan, antara lain disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
dan
keterbatasan aparatur pemerintah
daerah; 6)
Masih tingginya penyalahgunaan Napza, Miras, dan Penyakit Masyarakat
(Pekat) lainnya, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyaraka! ketaatan hukum dan rendahnya sosial ekonomi masyarakat (rentan); 7)
Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Hal ini antara
lain disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan politik dan
kesadaran
politik masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan penduduk di perdesaan. Organisasi massa, kelompok kepentingan dan partai
politik belum secara
optimal menjalankan peran dan fungsinya menjalankan fungsFfungsi politik dalam masyarakat serta belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik
di daerah, karena ketersediaan sumberdaya belum sepenuhnya mendukung upaya peningkatan peran dan fungsi lembaga politik daerah; 8)
Belum optimalnya fungsi Perlindungan Masyarakat (UNMAS) dan Rakyat
Terlatih (RATIH) sebagai ujung tombak dalam melaksanakan penanganan awal terhadap gangguan Kamtibmas;
Kebijakan
1) 2)
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal;
3)
Meningkatkan
dan
mengembangkan wawasan kebangsaan dalam
masyarakat;
4) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat; 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan
keamanan;
6)
Meningkatkan pemberantasan penyalahgunaan Napza, miras dan penyakit masyarakat;
7) 186
Meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat;
8)
tvleningkatkan kemampuan Perlindungan Masyarakai (LiNMAS) dan Rakyat
Terlatih (M-riH).
c.
Strategi
1)
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2)
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sefta pencegahan tindak kriminal;
3) 4)
Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
Peningkatan kefasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal;
5)
Peningkatan paftisipasi masyarakat
dalam
menjaga keteftiban
dan
keamanan secara optimal;
6)
Peningkatan kesadaran masyarakat
dan penegakan hukum
terhadap
penyalahgunaan Napza, Miras, dan Penyakit Masyarakat (Pekat);
7) Peningkatan pendidikan politik dalam masyarakat; 8) Peningkatan kemampuan Perlindungan Masyarakat (UNMAS) dan Rakyat Terlatih (RAIH) Peningkatan kesiapsiagaan
dan kewaspadaan terhadap
gangguan kamtibmas;
d.
Program
1) 2) 3)
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan; Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; PengembanganWawasan Kebangsaan;
4) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 5) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 6) Penlngkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; 7) Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; 8) Peningkatan kemampuan Perlindungan Masyarakat (UNMAS) dan Rakyat terlatih (MTIH).
e,
Sasaran
1) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan; . 2) Terpeliharanya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3) Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat; 187
4) Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa; 5) Meningkatnya kerja sama antara pemerintah, LSM dan masyarakat
untuk
pengembangan wawasan kebangsaan;
6)
Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan;
7)
Meningkatnya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masYa
rakat (Pekat) lainnYa;
8) Meningkatnya pendidikan politik masyarakat; 9) Meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) dan rakyat
,
terlatih
f.
(MnH).
Indikator Capaian
1)
Menurunnya
gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan
lingkungan;
2) 3) 4)
Menurunnya tingkat gangguan kamtrantibmas; Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat; Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjsama antara pemerintah dengan LSM
5)
dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan;
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
6)
Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras,
dan
penyakit
masYarakat (Pekat) lainnYa;
7) 8)
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; Meningkatnya partisipasi LINMAS dan RATIH'
2O. Kewenangan urusan wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Permasalahan
1) Belum sinerginya peraturan perundangan
pusat dan daerah
dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh dinamika
perubahan dalam masyarakat dan kebijakan otonomi daenh yang belum
mantab, kesadaran dan penegakkan ditingkatlcn;
188
'
hukum dan
HAM masih perlu
2)
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan
publik yang antara lain disebabkan sarana dan prasarana, dan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kepemerintahan yang amanah belum sepenuhnya dilaksanakan;
3)
Belum optimalnya pelaKanaan otonomi daerah
yang disebabkan
oleh
di
Provinsi Jawa Tengah,
kurangnya pemahaman kabupaten/kota terhadap
seperangkat peraturan tentang otonomi daerah;
4)
Belum optimalnya pemanfaatan akses teknologi informasi, antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan ketimpangan sarana dan prasarana terutama di perdesaan;
5)
Belum optimalnya kerjasama daerah, antara lain disebabkan, kemampuan
aparatur pemerintah daerah yang belum profesional dan peraturan-peraturan daerah yang belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah;
6) a. Belum
sinergi dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan keuangan
daerah yang mengakibatkan mulutafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah;
b. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan dan
pengembangan
pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini antara lain disebabkan oleh belum
optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta keterbatasan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD);
7)
Belum optimalnya manajemen pengelolaan aset daerah yang disebabkan oleh kurang akurasinya data aset dan belum dipahaminya pola pengamanan dan pemberdaYaan;
8)
Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum profesiona lnya apa ratur pemerintah daerah;
9)
Belum optimalnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, yang disebabkan oleh terbatasnya aparatur pemeriksa dan aparat pengawasan' dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat;
10) Belum optimalnya peran lembaga perwakilan
rakyat
daerah dalam
melaksanakan peran dan fungsi politik;
11) Belum optimalnya pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH, antara
lain
disebabkan oleh keterbatasan sarana pendukung;
189
12) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa/kelurahan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan yang rendah, belum lengkapnya peraturan daerah tentang desa/kelurahan dan rendahnya alokasi anggaran;
13) Belum optimalnya kualitas aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peran strategisnya sehingga dibutuhkan manajemen kepegawaian daerah yang mampu mengelola dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah;
14) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, analisis kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta keterbatasan aparatur pemerintah daerah;
15) Terbatasnya kapasitas kerja aparatur dibandingkan dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan daerah'
b. Kebijakan
1)
Meningkatkan sinergitas penyusunan peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2)
Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publi( dan peningkatan kaPasitas aparatur;
3) Mengoptimalkan administrasi penataan wilayah; 4) Mengoptimalkan pelakanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah; 5) Meningkatkan pemanfaatan akses teknologi informasi, melalui peningkatan mutu pendidikan, perbaikan taraf ekonomi serta mengurangi
keUmpangan
s;trana dan prasarana teknologi informasi antara perdesaan dan perkotaan;
6)
Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan
profesionalisme aparatur pemerintah daerah, serta melakukan sinkronisasi peraturan daerah yang mendukung petaksanaan kerjasama antar daerah;
7) a. Mensinergikan regulasi/peraturan
pengelolaan Keuangan Daerah dalam
rangka implementasi dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daenh;
b.
Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8)
190
Mengoptimalkan manajembn pengelolaan aset daerah;
9)
Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
10) Mengoptimalkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui dukungan peraturan perundangan sefta kesadaran hukum masyarakat;
11) Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 12) Mengoptimalkan pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH; 13) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, serta melengkapi peraturan daerah tentang Desa; 14) Mengoptimalkan penyelenggaran kepegawaian daerah dan perangkat daerah dengan melaksanakan reformasi secara bertahap;
15) Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
16) Meningkatkan kapasitas kinerja aparatur selaras dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan daerah.
c. Strategi
1)
Peningkatan sinergitas penyusunan peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahl
2)
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publi( dan peningkatan kaPasitas aParaturl
3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan administrasi penataan wilayahl 4) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengahl 5) Peningkatan pemanfaatan akses teknologi informasi, melalui peningkatan mutu pendidikan, perbaikan taraf ekonomi serta mengurangi ketimpangan srana dan prasarana teknologi informasi antara perdesaan dan perkotaan;
6)
Peningkatan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, serta melakukan sinkonisasi peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah;
7) a.
dan kualitas penyusunan regulasi/peraturan pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka implementasi dan
Peningkatan kuantitas
optimalisasi tertib administrasi keuanga n daerah;
b. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan
pengembangan
PendaPatan Asli Daerah (PAD);
191
B) Optimalisasi manajemen pengelolaan aset daerah dengan
prioritas
inventarisasi yang kredibel, pemahaman pola pengamanan aset daerah yang benar dan pemberdayaan aset daerah;
9)
Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
10) Peningkatan kualitas tenaga pemerika dan aparatur pengawasan melalui
diklat dan dukungan peraturan perundangan serta kesadaran
hukum
masyarakat;
11) Peningkatan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 12) Peningkatan pelayanan kedinasan terhadap KDHATVKDH;.
13)Peningkatan pengelolaan keuangan desa/kelurahan, melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan, melengkapi peraturan daerah
tentang desa/kelurahan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
14) Peningkatan kualitas penyelenggaran kepegawaian daerah dan perangkat daerah;
15) Peningkatan kualitas
dan kuantitas penyediaan sarana dan
prasarana
pemerinta h da lam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
16) Peningkatan kapasitas kinerja aparatur selaras dengan perkembangan dan
komplekitas permasalahan di daerah;
d.
Program
1) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 3) Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah; 4) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 5) Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah; 6) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Peningkatan pengelolaan Aset Daerah; 8) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah;
9) 10) 11) 12)
192
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WK[)H; Pembinaan dan Fasilltasi Pengelolaan Keuangan Desa;
13) 14) 15)
b.
Pen,velenggaraan Kepegawa:ar, dan Perangkat Daerah;
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeriniah Daerah; Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah.
Sasaran
1)
Terwujudnya produk hukum daerah akuntabilitas
dan
yang mendorong pencapaian
kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan
dan
dan kuantitas penyelenggaran pemerintahan
dan
pembangunan;
2)
Meningkatnya kualitas
pembang unan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
3) 4)
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan administrasi penataan wilayah; Meningkatnya efisiensi dan efeftivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
5) 6)
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat;
Meningkatnya kerjasama antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri;
7) a)
Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,
meningkatnya
tertib
administrasi keuangan daerah
dalam
mengefektiftan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efeKif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel ;
b) S)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Optimalisasi manajemen pengelolaan aset daerah yang diprioritaskan pada tersedianya data aset yang akura! pemahaman pola pengamanan dan pemberdaYaan aset daerah;
9)
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KePala Daerah;
10)
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
u)
Meningkatnya peran dan fungsi polltik Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah;
t2)
Meningkatnya pelayanan kedinasan terhadap KDHAI/KDH;
13) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan desa/kelurahan; .
L4)
Meningkatnya kualitas aparatur dengan dukungan manajemen kepegawaian yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan prestasi kerja;
193
15) 16)
Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan; Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah.
c. Indikator
1)
Capaian
Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundangundangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum /HAM;
2)
Tercapainya peningkatan kualitas
dan
pemerintahan umum dalam pelayanan publik
pelayanan
haji,
kuantitas
:
penyelenggaraan
One Stop Seryice (OSS),
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta penataan kelembagaan dan ketatalakanaan;
3) 4)
Terwujudnya tata kelola administrasi penataan dan pemetaan wilayah;
Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
5) 6)
Tercapainya peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi;
Tercapainya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri;
7)
a. Tercapainya peningkatan penerimaan Pajak, Retribusi Daerah dan laba perusahaan daerah serta pengelolaan keuangan daerah;
b.
Tercapainya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
B) Meningkatkan pelaksanaan
manajemen pengelolaan aset daerah khususnya
akurasi data, pola pengamanan dan pemberdayaan asset daerah;
9)
Tercapainya penurunan
tingkat
penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
10) 11)
Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional; Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
t2)
Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13)
Tercapainya peningkatan kualitas, penyusunan peraturan pemerintahan desa/kelurahan;
14) Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan daenh;
194
manajemen kepegawaian
15) Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
16) Terwujudnya aparatur
pemerintah daerah yang profesional sesuai dengan
kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis (Bintek) serta Sosialisasi;
21. Kewenangan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
a.
Permasalahan
1)
Belum tercukupinya ketersediaan pangan strategis bagi kebutuhan konsumsi masyarakat khususnya kedelai, gula, susu, dan ikan;
2)
Belum optimalnya cadangan pangan (beras) untuk menghadapi rawan pangan dan gejolak harga pangan, yang dikelola oleh pemerintah daerah;
3)
Belum efisiennya alur distribusi pangan yang masuk dan keluar
di
Jawa
Tengah;
4) Masih banyaknya desa miskin yang berpotensi terjadi kerawanan pangan; 5) Rendahnya kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) (tahun 2O07 = 82,08);
6)
Kelompok pangan padi-padian sebagai sumber karbohidrat masih dominasi oleh beras (75,7 o/o: Susenas 2007);
7)
Belum terpenuhinya tuntutan pasar domestik maupun ekspor pada pangan segar karena kemampuan petani untuk menjamin mutu produk pangan segar masih rendah;
8)
Belum tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitat kuantitat dan kontinuitas bagi masYarakat.
9)
ProduKivitas pangan dan penguasaan teknologi rendah serta pengelolaan usaha tani relatif tradisional.
10)
Belum optimalnya kelembagaan petani, keterbatasan pengetahuan
dan
keterampilan sefta pendapatan petani yang masih rendah.
11)Sumberdaya lahan dan air belum efektif/ optimal dalam pengelolaan untuk komoditi Pangan.
b. KebUakan 1) Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah
serta
masYarakat;
2)
Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan;
195
3) 4)
Memperlancar pasokan dan fasilitasi tunda jual sefta stabilitas harga;
Mengembangkan kelembagaan dan sarana pengolahan serta pemasaran di pedesaan;
5)
6)
Memantapkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
Mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada potensi sumberdaYa lokal;
7)
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi;
8)
Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masYarakat.
9)
Pengembangan komoditas pangan dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan dan penggunaan sarana produksi'
10) Peningkatan kemampuan dan keterampilan petani. 11) Peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk
pengembangan tanaman Pangan.
c.
Strategi
1) Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat;
2)
Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
3)
Pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala;
4)
Pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya
untuk
meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga;
5)
Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan, promosi, kampanye dan pendampingan;
6)
Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan Peka ranga n;
7)
Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen;
* .
8) 9)
Pengembangan komoditas pangan alternatif. Melaksanakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru.
10) Peningkatan kemampuan dan keterampilan petani.
196
11) Per:ingkatan dukungan
terhadap pengeiolaan lahan kering dan air tanah untuk
pengembangan komoditas pangan.
d.
Program
1) 2) 3)
e.
Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
Sasaran
1)
Berfungsinya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan;
2)
Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya cukup, aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat;
3)
Meningkatnya kualitas kortsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
4)
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pan9an;
5) Terwujudnya intensifikasi
pertanian dengan menggunakan varietas unggul
baru.
6) Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana
produksi
komoditas pangan.
7) Terwujudnya kelembagaan, dan sumberdaya manusia petani
dalam
mengembangkan usaha.
8)
Terkendalinya serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT), antisipasi dan penangglangan dampak banjir/ kekeringan.
9)
Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekositem.
lO)Terlaksananya dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan. I 1) Terwujudnya pengembangan produksi dan prod uKifitas pangan.
f.
Indikator Capaian 1) Prognm Peningkatan Ketahanan Pangan
197
a)
o/o per tahun, jagung 1,5 7o per tahun, Meningkatnya produKi padi 1,5
kedelai 10 % dalam 5 tahun, kacang tanah 3 % dalam 5 tahun, kacang hijau 1% per tahun, ubi kayu 3
b)
o/o
dalam 5 tahun;
Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35'000 ton per tahun menjadi 45.000 ton Per tahun;
c) Terpenuhinya
kebutuhan pangan strategis, sumber protein nabati dan
hewani;
d)
Terbentuknya sistem distribusi pangan yang efisien dan mudah terjangkau oleh masyarakat;
e) Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal
2'2OO
KkaflKap/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 grlkaplhr sesuai WNPG VIII tahun 2004;
D
Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan
(1) Konsumsi beras turun 1 o/o per tahun; (2) Konsumsi umbi-umbian naik I % per tahun; (3) Konsumsipangan hewani naikzo/o pertahun; (4) Konsumsi sayur dan buah naik 1 % per tahun. g)
Meningkatnya konsumsi energi minimal 2.000 Kkal/kap/hari dan konsumsi protein minimal 52 grlkaplhari sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004;
h)
Terwujudnya 210 unit Dersa Mandiri Pangan pada tahun 2013;
i) j)
Terlaksananya peningkatan produKi tebu 10 persen per tahun;
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan;
:
k)
Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi
l)
organik 10 persen, dan penerapan asas 6 tepat; Terkendalinya ekplosi oPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa
pupuk
Tengah;
m) Tersedianya peta kerawanan pangan di 35 Kabupaten/Kota;
n) 2)
Tersedianya peta kekeringan
rawan banjir di 35 Kabupaten/Kota;
Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan.
-
Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
di masyaraka
198
/
3)
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
a)
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan;
b) Tersertifikatnya
Produk PRIMA 3 (aman di konsumsi) untuk 17 komoditas
di 29 Kabupaten.
22. Kewenangan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.
Permasalahan
1) Lemahnya kapasitas dan aKes masyarakat desa/kelurahan
terhadap
pemanfaatan potensi sumberdaya produKif;
2)
Belum optimalnya keterlibatan masyarakat desa/kelurahan dalam perdesaan
dan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam aplikasi teknologi tepat guna;
3)
Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyaraka!
4)
Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan kurangnya koordinasi antar SKPD Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal
ini disebabkan
SDM
yang kurang profesional dan rendahnya pengetahuan aparat pemerintahan desa/kelurahan;
5)
Terbatasnya anggamn yang dikelola desa/kelurahan untuk pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n;
6)
Kurangnya koordinasi antar SKPD Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan prog ram pemberdayaan masyarakat.
b. Kebijakan
1)
Fasilitasi pengembangan masyarakat dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan;
2)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa/kelurahan;
3)
Meningkatkan fungsi kelembagaan
dan sistem informasi
masyarakat
menunjang pemberdayaan masyarakat;
4) 5)
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan; Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan.
199
6)
Meningkatkan
jumlah anggaran yang dikelola desa/kelurahan
dan
meningkatkan kemampuan managemen keuangan desa.
7) c.
Meningkatkankoordinasi baik antar SKPD Provinsi maupun dengan kab/kota.
Strategi
1)
Mengoptimalkan sumberdaya (aparat desa/kelurahan) dalam memberikan fasiltasi kepada masyarakat
2) 3)
da
n desa/kelu
ra ha n ;
Meningkatkan SDM masyarakat desa/kelurahan dalam
pembangunan.
i
Pengembangan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal;
4)
Mengoptimalkan kelembagaan ekonomi desa/kelurahan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
5) Peningkatan fasilitasi Bintek dan pelatihan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 5) Mengoptimalkan bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat desa/kelurahan dan meningkatkan serta fasilitasi bintek dan diklat pemerintahan desa.
7) Memantapkan perencanaan program
pemberdayaan masyarakat dan
mengefeKiftan rapat koordinasi baik antar SKPD Provinsi maupun dengan Kab/Kota
d.
Program
1) 2) 3)
Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa; Peningkatan paftisipasi masyarakat; Penguatan kelembagaan masyarakat;
4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. e.
Sasaran
1)
Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa dengan sasaran sebagai berikut:
a) Terselenggaranya pelatihan perencanaan partisipasif pembangunan masyarakat desa dan terselenggaranya pelatihan metodologi PemberdaYaan masYarakat;
b)
Terfasilitasinya penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa;
c) Tersusunnya d)
data Desa tertinggal dan profil Desa/Kelurahan;
Terevaluasinya data kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan;
200
e)
Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh desa/kelurahan untuk pelaksanaan pemerintaha n dan pemberdayaan masyarakat desa/kel urahan;
2)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan; b) Teraplikasikannya Teknologi Tepat Guna di masyarakat perdesaan; c) Terlaksananya ldentifikasi, Sosialisasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah;
d)
Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan Poslandu berprestasi;
e)
Terselenggaranya pelatihan kader program dan tersosialisasinya program dan perlindungan masyarakat;
f)
Teridentifikasi dan terlatihnya lembaga sosial dan budaya di masyarakat tentang pemahaman hak anak sebagai anggota masyarakat;
g) Teridentifi kasinya komunitas adat tertinggal; h) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program raskin dan distribusi minyak tanah bersubsidi;
i)
Terwujudnya sinkronisasi perencrnaan
dan
pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat;
j)
Terwujudnya kesamaan persepsi tentang strategi metode dan aplikasi pemberdayaan masyarakat bagi pema ngku kepenUngan.
3) Program Penguatan
kelembagaan masyarakat, dengan sa$tran sebagai
berikut:
a) Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat; b) Meningkatnya sistem koordinasi dan kinerja
Tim
Koordinasi
Penangg ulangan Kemiskinan OKPKD) secara sinergis;
c)
Meningkamya kualitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
d) Meningkatnya kualitas kecerdasan anak sekolah di perdesaan dan meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberi Makanan Tambahan Anak Sekolah P2M PMTAS;
e)
Menguatnya peran dan fungsi lembaga Usaha Pembinaan Pemberdayaan Keluarga (UP2K);
201
4)
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan ssaran meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
f
.
Indikator Capaian
1)
Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa, dengan indikator sebagai berikut:
a) b) c) d)
Terlatihnya 600 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
e)
Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7.807 desa untuk
Terlatihnya 350 aparatur pemerintahan desa/kelurahan; Tersusunnya dokumen untuk 8.674 desa/kelurahan;
Terpilihnya 30 desa dan 30 kelurahan berprestasi;
pena nganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2)
Program Peningkatan Paftisipasi Masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
a)
Terlaksananya Bulan BhaKi Gotong Royong di 8.670 Desa/Kelurahan di Jawa Tengah;
b) Penerapan Teknologi Tepat Guna di 150 desa/kelurahan; c) Tersusunnya dokumen-dokumen program pemberdayaan
masyarakat di
Jawa Tengah;
d)
Meningkatnya status tingkat perkembangan 15.000 Unit Posyandu dari status mandiri ke PosYandu model;
e) Tertanamnya nilai-nilai
budaya damai bagi 5.000 anak usia Sekolah
Dasar;
f)
Meningkatnya pemahaman maryarakat tentang hak anak sesuai
UU
No.23 Tahun 2002 sebanyak 3.000 Orang di 35 Kabupaten/Kota;
g) Meningkatnya kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil; h) Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah, konversi
LPG
dan Raskin di
35 Kabupaten/Kota;
i)
Tersusunnya dokumen program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
di 35 lGbuPaten/Kota.
3)
202
Program penguatan kelembagaan masyarakat, indikator capaiannya adalah
:
a)
Meningkatnya peran dan fungsi 90 unit pasar
desa, 90 unit
Usaha
Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan 116 Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
b)
Optimalnya peran dan fungsi
35 TKPKD Kabupaten/ Kota
dalam
penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;
c)
Bantuan langsung masyarakat PNPM-Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) terserap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kinerja TK PNPM-PPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa di 35 Kabupaten/Kota;
d)
Meningkatnya status gizi 10.000 anak sekolah dasar dan meningkatnya kemampuan 500 kader P2M PMTAS;
e) 4)
Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah;
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan indikator capaian:
c) Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan; d) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa/kelurahan
dan
penyusunan peraturan pemerintahan desa/kelurahan;
23. Kewenangan Urusan Wajib Statistik
a. Permasalahan Belum tersedianya data statistik yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan data untuk perencinaan pembangunan, hal ini dikarenakan
1)
:
Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan
data;
2) 3) b.
Belum tersedianya sistem informasi data yang baik; Masih rendahnya kesadaran aparat akan pentingnya data;
Kebijakan Kebijakan pembangunan urusan statistik ProvinsiJawa Tengah diarahkan pada
1). Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar
:
SKDP dalam pengelolaan dan
penyediaan data statistik;
2). 3).
Pengembangan sistem informasi data statistik yang akumt;
Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab aparat dalam pengelolaan dan penyediaan data staitstik;
203
c.
Strategi
1)
Mengembangkan dan mengoptimalkan kerjasama antar SKPD dan pihak-pihak
terkait dalam pengelolaan data statitisik;
2)
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan penyediaan data statitik.
d. Program Pengembangan Data
e.
/
Informasi
/
Statistik Daerah
Sasaran
1) Terwujudnya
koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan
data statistik;
2) Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan
perencanaan
pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
3)
f.
Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab aparat pentingnya data statistik.
Indikator Capaian
1) Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan
perencanaan
pembangunan;
2)
Terwujudnya sistem informasi data statitik yang handal dan akurat serta mudah diakses;
3)
Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab petugas akan pentingnya data statistik.
24. Kewenangan Urusan Wajib Kearsipan
a.
Permasalahan
1)
Belum optimalnya Sistem Kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
2)
Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang
disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip dengan jumlah SDM yang menangani;
3)
Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan Pentingnya arsip;
4)
Belum optimalpya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
204
b.
Kebijakan
1) 2) 3) 4)
c.
Meningkatkan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien; Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; Meni ngkatka n kesada ran kearsipan masyarakat;
Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan daerah
.
Strategi
1) 2)
Penyempurnaan sistem administrasi kearsipan secara efisien; Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah baik secara konvensional maupun modern;
3) 4) d.
e.
f.
Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kearsipan; Peningkatan mekanisme pelayanan informasi kearsipan daerah.
Program
1) 2) 3)
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
4)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah; Pemasyarakatan kearsipan kepada masyarakat;
Sasaran
1) 2) 3)
Meningkatnya kualitas Sistem Administrasi Kearsipan;
4)
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah.
Meningkatnya Pengelolaan dokumen/arsip daerah; Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip;
Indikator Capaian 1) Terselenggaranya
2) 3) 4)
Sistem Administrasi Kearsipan;
Terpeliharanya dokumen/arsip daenh; Terselenggaranya pameran dan sosialiasi kearsipan;
Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat.
205
25. Kewenangan Urusan Wajib Komunikasidan Informatika a. Permasalahan 1) Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi
yang
disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pengembangan komu nikasi informasi serta lemahnya jejaring ;
2)
Belum optimalnya kerjasama informasi antara Pemerintah Daerah dengan Mass Media yang disebabkan oleh masih minimnya publikasi pemerintahan daerah di berbagai mass media;
3)
Belum optimalnya penelitian bidang informasi
dan
komunikasi yang
disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitian dalam satu jaringan penelitian yang efeKif sehingga terjadi duplikasi penelitian;
4)
Masih lemahnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi;
5)
Belum optimalnya peran dan fungsi KPiD sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang PenYiaran;
b. Kebijakan 1) Meningkatkan sarana dan prasamna dan memperkuat jejaring di
bidang
komunikasi dan informasi;
2)
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
3) 4) 5)
Meningkatkan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; Meningkatnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang PenYiaran.
c. Strategi 1) Peningkatan
kualitas sarana dan prasarana serta memperkuat jejaring di
bidang komunikasi dan informasi;
2) 3) 4) 5)
Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media; Peningkatan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; Peningkatan kualitas SDM.bidang komunikasi dan informasi;
Peningkatan peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
206
d. Program 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Kerjasama Informasidengan Mass Media; 3) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
4) e.
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika.
Sasaran
1) Meningkatnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
urusan
komunikasi dan informasi;
2) Meningkatnya ke{asama informasi dengan Mass Media; 3) Terlakananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi
yang baik dan akumt;
4) Meningkatnya 5) Meningkatnya
kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.
f.
Indikator Capaian 1) Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi utamanya di bidang kehumasan, akses informasi, telematika, komunikasi dan media massa.
2) 3) 4)
Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi; Tersedianya SDM bidang Komunikasi dan informasi yang profesional;
Terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
5)
Terlaksananya fasilitasi pengembangan Forum Komunikasi Media Tradisional
(FK.METM).
6) 7)
Terwujudnya lembaga komunikasi masyarakat; Terwujudnya kerjasama informasi dengan mass media dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui Ormas/LSM, organisasi profesi pers (OPP dan media watch);
8)
Terlaksananya pengembangan sistem Jateng On-Line (SUoli);
207
25, Kewenangan Urusan Wajib Perpustakaan a. Permasalahan
1)
Kurangnya minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masYarakat;
2) Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan
(perpustakaan daerah,
perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah) yang disebabkan oleh:
3)
a) b)
Terbatasnya tenaga Pustakawan;
c)
Lemahnya pengelolaan perpustakaan;
d) e)
Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
0
Sedikitnya jumlah perpustakaan masyarakat;
g)
Belum optimalnya pelestarian koleksi perpustakaan.
Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan;
Terbatasnya koleksi buku perpustakaan;
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
b. Kebijakan
1)
Mengupayakan perwujudan peningkatan budaya baca masyarakat melalui kegiatan-kegiata n yang sederhana
2)
da
n menyenangka n;
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan khususnya koleksi
buku perpustakaan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan keliling;
3)
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
c. Strategi
1)
Meningkatkan peran pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untlk gemar membaca;
2) 3)
Meningkatkan kapasitas perpustakaan dan pengelola perpustakaan;
Meningkatkan peran pemerintah
dan partisipsi
masyarakat dalam
pengemba ngan sarana dan prasarana perpustakaan;
4)
Meningkatkan peran flan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
208
5)
Meningkatkan
peran perpustakaan dalam meningkatkan
kesadaran
masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
d. Program
1) 2) 3)
Pengembangan budaya baca; Pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan;
Penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.
e. Sasaran
1)
Program pengembangan budaya baca dengan sasaran meningkatnya budaya membaca masYarakat;
2)
Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan dengan sasaran meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik;
3)
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan, dengan sasnran
terselamatkan koleksi penting dan bernilai sejarah, sefta lestarinya koleki perpustakaan.
f. IndikatorCapaian 1)
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan indikator meningkatnya jumlah peng unjung perpustakaan/ pemustaka;
2) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas
perpustakaan, dengan
indikator:
a) b)
Meningkatnya persentase perpustakaan semua jenis perpustakaan;
Meningkatnya persentase perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana lengkaP;
c) Meningkatnya dan terpiliharanya koleksi perpustakaan; d) Meningkatnya jumlah perpustakaan masyarakat; e) Meningkatnya jumlah pengelola perpustakaan / pustakawan.; 3)
Program penyelamatan
dan pelestarian koleksi perpustakaan, dengan
indikator Meningkatnya persentase koleksi pemting bemilai sejarah yang terselamatkan.
209
B. Kewenangan Urusan Pilihan Program-progam kewenangan urusan pilihan, dikelompokkan dalam 8 kewenangan urusan, sebagai berikut
1.
:
Kewenangan Urusan Pilihan Peftanian
a.
Permasalahan
1)
Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi Peftanian;
2) Belum memadainya jalan dan jaringan irigasi tingkat usaha tani
yang
mendukung proses produKi sefta pemasaran hasil peftanian;
3) Kurangnya akses petani terhadap informasi teknologi, modal dan pasar; 4) Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani; 5) Rendahnya daya saing hasil pertanian; 6) Belum terpadu, efeftif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
yang
diakibatkan manajemen yang tidak dalam satu "satmikal" (satuan administrasi Pangkal);
7) Kurangnya Sinergi AplikasiTeknologi Spesifik Lokasi; 8) Terbatasnya sumberdaya lahan dan air yang luasannya
cenderung menurun
serta tidak efeKif dalam pengelolaannya;
9)
Produftivitas pertanian relatif rendah, pengelolaan usaha
tani
masih
tradisional, penguasaan teknologi rendah sefta terbatasnya ketersediaan benih sesuai standar teknis;
1o)Terbatasnya sarana/prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama PenYakit;
11)Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan semua aspek usahanya, sehingga pendapatan masih rendah; 12) Kurang tersedianya benih dan bibit ternak yang berkualitas di masyarakat;
13)Bencana alam dan serangan penyakit yang menyebabkan kerugian akibat kematian dan penurunan produktivitas ternak dan kerawanan sosial lainnya.
b. Kebijakan 1)
Meningkatkan dan memantapkan produksi melalui penyediaan air irigasi yang cukup, sarana produksi dan pengamanan pertanaman serta produksi;
2)
Mengembangkan industri pertanian perdesaan melalui pengolahan hasil' manajemen usaha dan pengudtan sistem pemasaran;
3) 210
Menguatkan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan;
4)
Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluhan, Pelaku utama (petani) dan Pelaku usaha di bidang Pertanian;
5)
Pengembangan komoditas dengan peningkatan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6) Peningkatan produksi, produktivitas dengan intensifikasi, d iversifi kasi, integrasi perta nia n serta penggunaan
7)
rehabilitasi,
benih/bibit unggul;
Fasilitasi penggunaan sarana/prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama penyakit;
8)
Peningkatan kemampuan/ketrampilan teknik budidaya, pengelolaan lahan, kelembagaan, kemitraan, pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran.
c.
Strategi
1) Peningkatan produKivitas, peningkatan indeks pertanaman (IP)
dan
pengamanan produksi pertanian;
2)
Penyediaan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), alsintan dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani;
3)
Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT), bencana alam banjir/kekeringan;
4)
Penyediaan s;trana
air irigasi melalui pompanisasi, pembangunan embung,
serta memberikan pelatihan P3A;
5) Peningkatan promosi, informasi, dan akses pemasaran bagi petani; 6) Mempeftahankan luas baku lahan peftanian; 7) Peningkatan peran penyuluhan; 8) Pengembangan kawasan berbasis komoditas peftanian; 9) Melakanakan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, integrasi pertanian
dan
penggunaan benih/bibit unggul; 10)Memfasilitasi pengembangan, penggunaan, pemanfaatan lahan air, sarana dan prasarana produksi serta perlindungan hama penyakit; 11)Melaksanakan pelatihan, magang kerja, lomba inovasi, penghargaan, promosi da
d.
n men
i
n
g
katka n pa rtisipasi swadaya masya rakat;
Program
1) 2)
Pengembangan Agribisnis; Peningkatan Kesejahteraan Petani;
211
e.
Sasaran
1)
Prognm Pengembangan Agribisnis
a) Terwujudnya industri pertanian perdesaan; b) Terwujudnya peningkatan pendapatan petani; c) Terwujudnya akses permodalan, pengolahan dan peraserran
hasil
pertanian;
d) Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan
pendekatan
kawasan;
e)
Tenarujudnya pengembangan peningkatan produksi
dan
f)
Tenrvujudnya pengembangan usaha, kelembagaan, kawasan dan sumber
produKivitas
Pangan;
daya manusia petani;
g) Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasct panen dan pemasaran; h) Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas (semen beku sapi
dan
kambing);
i)
Tersedianya bibit dan produk hasil ternak yang berkualitas pada satuan kerja pembibiEan dan budidaya ternak ruminansia;
j)
Terwujudnya produksi bibit ternak pada satuan kerja pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia;
k)
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan;
l)
Terwujudnya pengambilan dan pengujian specimen, pengobatan dan pengawasan lalu lintas ternak;
2)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a. Terwujudnya penguatan kelembagaan petani; b. Terwujudnya fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani; c. Terwujudnya peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi; d. Terwujudnya Kelembagaan Penyuluhan di Kabupate/Kota se Jawa Tengah; e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani dan pengelolaan hasil;
f.
Terwujudnya peningkatan SDM penyuluh baik PNS, Swasta maupun Swadaya;
g.
Terwujudnya penyelenggaraan penyuluha yang terintegrasi, efeKif dan efisien.
212
