IV.B.18. Urusan Wajib Pertanahan

IV.B.18. Urusan Wajib Pertanahan

18. URUSAN PERTANAHAN Perkembangan penduduk dengan jumlah kebutuhan akan tanah yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah merupakan salah satu permasalahan yang terkadang dapat menimbulkan konflik dan menjadi ajang perebutan perbagai kepentingan, belum lagi meningkatnya jumlah ketersediaaan sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan akan kepentingan umum, maka pemerintah selalu berupaya untuk mencukupi dan menyediakannya. Pada tahun 2012 urusan pertanahan masih menitikberatkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui fasilitasi permasalahan pertanahan. Dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 29.562,47 Ha atau sekitar (30,12 %) sehingga dibutuhkan upaya dan strategi untuk memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat/bukti kepemilikan tanah yang sah. Kendala dan permasalahan bidang pertanahan semakin hari mengalami peningkatan dan semakin beragam, baik permasalahan antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah, demikian juga antara menyangkut tanah hak milik , tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah agar segera difasilitasi untuk diselesaikan. a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan dua program guna menunjang kebijakan dibidang pertanahan yaitu Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan. Pengadaan tanah dilaksanakan sebagai sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencukupi dan menyediakan sarana dan prasarana maupun fasilitas yang menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah secara umum baik dibidang pendidikan, maupun pelayanan masyarakat. Selain itu juga pelaksanaan penertiban dan pensertifikatan aset milik daerah dan upaya meningkatkan pensertifikatan tanah milik masyarakat. Proosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo tergolong masih rendah dan sampai dengan tahun 2012 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 128.183 bidang atau 20,49 %, akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertitifikat di Kabupaten Wonosobo dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan dan hal tersebut memerlukan upaya untuk terus meningkatkannya. Untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp. 9.959.000.000 atau sebesar 0,90 % dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp. 1.107.938.250.383. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 103.969.498 yang digunakan untuk proses dan tahapan pengadaan tanah bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah dan fasilitasi permasalahan tanah milik masyarakat yang terkait dengan pemerintah daerah. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

173


Tabel IV.B.18.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan tahun 2012 No.

Program

1

Belanja Langsung

a

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

b

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah total

Alokasi (Rupiah) 9.959.000.000

Realisasi (Rupiah) 103.969.498

9.939.000.000

84.615.022

20.000.000

19.354.476

9.959.000.000

103.969.498

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 9.959.000.000 terealisasi 1,04% atau Rp. 103.969.498 hal tesebut disebabkan semua kegiatan pengadaan tanah tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2012 dikarenakan adanya perubahan aturan mengenai pengadaan tanah yaitu dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum dimana mekanisme dan pelaksanaan pengadaan tanah sangat berbeda dengan aturan sebelumnya (Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) . Dikarenakan pengadaan tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo tahun 2012 menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2012 masuk dalam kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Akan tetapi hal tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya di tahun 2012 dikarenakan pelaksanaannya juga harus menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan Biaya Operasional dan Biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah yang biayanya bersumber dari APBD maupun APBN serta menunggu terbitnya Peraturan Kepala BPN tentang Petunjuk Teknis Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang ketiganya baru terbit pada akhir tahun 2012. Oleh karena itu tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagian besar tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2012, hanya ada satu kegiatan pengadaan yang telah sampai pada tahapan persiapan yaitu sampai dengan terbitnya SP2LPT (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah) oleh Gubernur Jawa Tengah. b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tujuan dari program ini adalah untuk penataan administrasi pertanahan serta pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang digunakan untuk menunjang program pemerintah baik di bidang pendidikan, kepariwisataan maupun fasilitas kepentingan umum lainnya yaitu di bidang pertahanan keamanan. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

174


Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :  Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah yaitu untuk Universitas Tidar dan Relokasi Makodim 0707 Wonosobo sampai dengan tahapan Persiapan yaitu terbitnya SP2LPT (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah) oleh Gubernur Jawa Tengah;  Pensertifikatan tanah aset milik daerah sebanyak 34 bidang yang terdiri dari 4 bidang eks departemen, 2 bidang tanah GG, 1 bidang eks cabang dinas provinsi, 1 bidang tanah hibah dari masyarakat, 26 bidang tanah eks bengkok serta 18 bidang sampai dengan proses ukur; Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Adapaun tujuan dari program ini adalah memfasilitasi permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, baik tanah masyarakat, tanah bengkok maupun tanah lainnya, terutama yang bersinggungan dan berhubungan langsung dengan aset pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :  Fasilitasi permasalahan tanah masyarakat yang terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, berupa fasilitasi tukar-menukar (tukar guling/ ruislag) tanah masyarakat dengan tanah bengkok maupun tanah bengkok dengan tanah aset pemda serta pensertifikatan tanah aset pemda sebayak 13 bidang tanah eks bengkok;

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERTANAHAN Pada tahun 2012 urusan pertanahan masih menitikberatkan pada penertiban dan pensertifikatan aset tanah milik daerah maupun milik masyarakat, hal tersebut didukung pula dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu percepatan dan pensertifikatan tanah massal melalui PRONA, PRODA, dan SMS. PRONA merupakan kegiatan pertanahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Adapun tujuan lain dari penyelenggaraan PRONA adalah pensertifikatan tanah bagi masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/ tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur atau berkembang, atau daerah pengembangan ekonomi rakyat. Pada tahun 2012 ini telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 3.670 bidang, yang difasilitasi melalui Prona sebanyak 2.500 bidang, PRODA 150 bidang, UKM 200 bidang, 150 melalui SMS dan 670 bidang melalui reguler. Dari data tersebut terjadi penurunan prosentase pensertifikatan tanah terutama yang difasilitai melalui PRONA karena apabila dibandingkan dari jumlah pada tahun 2011 sebanyak 5.000 bidang sedangan tahun 2012 hanya 2.500 bidang, sehingga terjadi penurunan sebanyak 50 %, hal ini tentu akan berpengaruh pada prosentase pensentifikatan tanah secara keseluruhan. Dalam rangka pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset pemerintah daerah yaitu tanah, saat ini terus diupayakan secara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan tanah menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten. Dari 1.538 bidang tanah aset daerah yang ada, telah bersertifikat sebanyak 720 bidang atau 46,81 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat


175


Hak Pakai sejumlah 682 bidang, Hak Milik 36 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 818 bidang atau 53,19 % belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan, tanah yang digunakan untuk sekolah dan tanah jalan. Terdapat perubahan jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo bila dibandingkan dengan tahun 2011, dikarenakan adanya hasil dari kegiatan penelusuran aset yang dilaksanakan telah ditemukan dan terdapat tanah-tanah yang belum dimasukkan pencatatannya ke dalam aset milik pemerintah kabupaten terutama tanahtanah yang digunakan untuk sekolah baik SD maupun SMP serta tanah-tanah hasil pengadaan yang dilaksanakan pada pada tahun-tahun sebelumnya, ditambah hasil rekomendasi dari BPK bahwa tanah-tanah jalan juga harus dimasukkan dalam pencacatan aset milik pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk fasilitasi permasalahan pertanahan baik tanah aset pemerintah daerah, tanah kas desa, tanah negara juga terus diupayakan dan difasilitasi penyelesaiannya, baik dengan mediasi maupun dengan upaya hukum.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang ada dan menjadi agenda ke depan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan antara lain:  Terbitnya peraturan tentang pengadaan tanah yang baru sehingga mekanisme pengadaan tanah untuk tahun 2012 tertunda menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaannya;  Adanya permohonan ganti rugi dari warga masyarakat dan juga dari pemerintah desa karena tanahnya digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah (fasilitas pendidikan);  Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah ( masih atas nama pemerintah desa, tanah Hak Milik atau belum bersertifikat sama sekali);  Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya;  Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat;  Perlunya penertiban administrasi tanah aset milik desa yang masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya;  Biaya pembuatan sertifikat sebagai dokumen resmi kepemilikan tanah semakin mahal sehingga masyarakat semakin enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya, sehingga prosentase tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah; Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain:  Melaksanakan tahapan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang ada sambil menunggu peraturan dan petunjuk teknisnya;  Melakukan pengecekan dan meneliti serta mengkaji permohonan ganti rugi yang diajukan dan apabila sesuai dan memenuhi syarat diupayakan dianggarkan untuk pemberian ganti rugi;  Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanya tertib administrasi aset daerah;


176


 Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai dengan rencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya;  Mendorong desa agar berupaya mensertifkatkan aset desa yang berupa tanah secara bertahap dengan mengangarkannya melalui ADD;  Identifikasi dan verifikas aset desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan guna tertib pemanfaatan asetnya;  Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai dengan rencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya;  Melakukan Sosialisasi dan program jemput bola kepada masyarakat baik melalui program SMS yang biayanya lebih murah dibandingkan secara reguler, pelayanan pertanahan melalui program LARASITA ( Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah), juga melalui program Prona dan Proda.


177

IV.B.18. Urusan Wajib Pertanahan

Recommend Documents