12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

IV.B.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang professional dan produktif. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh. Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, masih rendahnya produktivitas pekerja/buruh serta masih belum maksimalnya penerapan UMK. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaiaan masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha. Di Kabupaten Wonosobo ketenagakerjaan memiliki isu strategis yaitu belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tingkat turn over pegawai di perusahaan. Untuk itu perlu mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju manusia Wonosobo yang produktif dan sejahtera. Untuk itu kedepan iklim ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian, agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam hal ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada (a). Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja; (b). Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja; (c). Memberikan perlindungan kepada pekerja.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.075.379.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.301.236.380 atau sebesar 88,23% dari rencana. Proporsi realisasi belanja urusan kesehatan tersebut adalah 1,35% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program dan 56 kegiatan yang

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

125


dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.12.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 No. A

Program

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

11.487.505.000

9.968.471.376

2.565.000.000

1.501.638.000

8.315.000.000

7.888.458.200

1

Belanja Langsung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

280.000.000

267.485.000

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

172.115.000

162.557.764

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

155.390.000

148.332.412

B

Belanja Tidak Langsung

3.587.874.000

3.332.765.004

1

Belanja Pegawai

3.587.874.000

3.332.765.004

a. Gaji dan Tunjangan

3.178.761.000

3.044.486.923

409.113.000

288.278.081

b. Tambahan Penghasilan PNS 2

Belanja hibah dan bantuan sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

-

-

15.075.379.000

13.301.236.380

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja melalui kegiatan pelatihan kerja, ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 2.565.000.000,- dengan tingkat realisasi 58.54% (Rp 1.501.638.000,-). Rincian kegiatan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan Pelatihan Kerja Pelatihan kerja dilakukan untuk membekali keterampilan bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Jenis pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan berbasiskan kompetensi. Paket kegiatan pelatihan kerja yang berbasiskan kompetensi antara lain pemrosesan hasil pertanian, menjahit, tata rias, servis hp, perakitan komputer dan sevis sepeda motor. Sementara itu, pelatihan kerja berbasis masyarakat yaitu pelatihan las, sepeda motor, menjahit, dan budidaya ikan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada triwulan akhir tahun 2013, di 11 desa sasaran.


126


2) Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui pelatihan ketrampilan usaha, penumbuhan wirausaha baru bagi pemuda mandiri, pengembangan kewirausahaan bagi desa mandiri dan pengembangan ekonomi produktif bagi wirausaha baru. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam paket kegiatan pengadaan ternak baik sapi, kambing maupun unggas, serta pengadaan peralatan dan bahan perlengkapan sablon press/border. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah di triwulan akhir tahun 2013 dengan kelompok sasaran kegiatan yaitu 7 kelompok tani dan 1 kelompok usaha bersama (KUB). Untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah melakukan kegiatan antara lain: pembangunan sistem dan data

base

tenaga

kerja

daerah

yang

berguna

dalam

penyediaan

database

ketenagakerjaan daerah dan pengidentifikasian prosedur pelayanan ketenagakerjaan; kegiatan pengembangan teknologi tepat guna; serta kegiatan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan BLK Wonosobo. Program Perluasan Peningkatan Kesempatan Kerja Program ini ditujukan untuk membuka, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia baik melalui kegiatan padat karya, pengembangan pasar kerja, dan kewirausahaan. Program ini pada TA 2013 mendapatkan alokasi dana Rp 8.315.000.000,- dengan nilai realisasi Rp 7.888.458.200,atau 94,87%. Kegiatan yang dilakukan pada program ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok kegiatan yaitu : 1) Padat Karya Kegiatan padat karya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu atau musim sepi kerja (temporer) berupa pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan langsung kepada tenaga kerja penganggur. Menurut jenisnya, kegiatan ini terbagi dalam padat karya infrastruktur dan produktif. Padat karya infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perkerasan dan betonisasi jalan desa, serta pembuatan senderan, drainase dan jembatan. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 dengan lama pelaksanaan di tiap lokasi tidak sama, yaitu paling cepat 6 (enam) hari dan paling lama 24 (dua puluh empat) hari. Lokasi kegiatan ini tersebar di 11 kecamatan dan 29 desa/kelurahan. Padat karya produktif bertujuan tidak hanya untuk memberikan penghasilan langsung kepada tenaga kerja penganggur tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan kandang kambing dan ayam serta pembuatan senderan kolam ikan. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 dengan lama pelaksanaan di masing-masing lokasi/desa sama, yaitu 20 (dua puluh hari). Lokasi kegiatan ini tersebar di 4 kecamatan dan 7 desa/kelurahan. 2) Pengembangan Pasar Kerja Pengembangan pasar kerja bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bursa kerja (job fair), Melalui kegiatan ini, masyarakat pencari kerja dimudahkan dalam memperoleh informasi lowongan kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan


127


yang membuka lowongan pekerjaan pada satu waktu dan tempat yang sama. Melalui kegiatan ini, pencari kerja yang dapat ditempatkan menurut data per akhir bulan Desember 2013 mencapai 455 orang. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan pasar kerja adalah pengembangan dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Bursa Kerja Kusus (BKK), serta monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, selain pelaksanaan rekrutmen bisa termonitor, sekaligus dapat membuka peluang mendapatkan lowongan kerja di Luar Jawa. 3) Kewirausahaan Kewirausahaan dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu membentuk wirausaha baru melalui pelatihan/pembekalan ketrampilan kepada kelompok masyarakat yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan produktif, serta pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan bagi para pencari kerja/penganggur sehingga dapat berwirausaha secara mandiri. Kegiatan wirausaha baru dilaksanakan melalui pelatihan teknis peternakan, perikanan, perbengkelan dan pemrosesan hasil pertanian bagi kelompok masyarakat di 10 kecamatan dan 14 desa. Kegiatan yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari ini, dilanjutkan dengan pendampingan agar kelompok yang sudah terbentuk dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dan melakukan replikasi sehingga dapat terbentuk kelompok wirausaha baru. Sementara itu, kegiatan pengembangan kewirausahaan dilaksanakan melalui pelatihan bagi 30 (tiga puluh) orang pencari kerja/penganggur, dimana setelah mengikuti pelatihan, peserta yang tergabung dalam kelompuk usaha bersama (KUB) ini menerima bantuan sarana usaha.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu sosialisasi serta pengawasan dan perlindungan. Pada TA 2013, program ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 280.000.000,- dengan nilai realisasi 95,53% atau sebesar Rp 267.485.000,-. Rincian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut: 1) Sosaliasasi Kegiatan sosialisasi yang dilakukan meliputi sosialisasi prosedur penyelesaian PHI (Perselisihan Hubungan Industrial), sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dan sosialisasi program jamsostek. Dalam kegiatan Pembinaan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI), selain dilakukan sosialisasi terhadap 150 orang dari serikat pekerja/buruh dan pengusaha, juga dilaksanakan penanganan kasus perdata PHI sebanyak 10 kasus. Dengan meningkatnya pemahaman pekerja maupun pengusaha mengenai hak dan kewajiban masing-masing, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis. Hak dan kewajiban tenaga kerja dilindungi oleh berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Untuk memastikan semua aturan ketenagakerjaan dapat diterapkan oleh masing-masing perusahaan dengan baik dan benar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan pihak Apindo dan Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

128


5 kali ini rata-rata dihadiri oleh 75 peserta. Sementara itu untuk menjamin kesejahteraan pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans memfasilitasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi program jamsostek bagi perusahaan yang baru mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya dan perusahaan yang sudah wajib tapi belum mendaftar program Jamsostek. Sesuai amanat UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana program Jamsostek bertransformasi menjadi BPJSTK diharapkan tidak ada lagi pekerja yang tidak mendapatkan haknya dalam jaminan perlindungan resiko sosial akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja maupun jaminan hari tua. 2) Pengawasan dan Perlindungan Beberapa kegiatan yang terkait pengawasan dan perlindungan antara lain: pengawasan, perlindungan serta penegakan hukum terhadap K3, peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit dan LKS Tripartit, serta peningkatan kegiatan Dewan Pengupahan. Peningkatan pengawasan dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap K-3 bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja para pekerta dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk pelanggaran bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Pada tahun 2013 kegiatan ini dilaksanakan di 40 perusahaan lokal Wonosobo yaitu pengawasan mengenai norma kerja yang terdiri dari jam kerja, upah lembur, pengawasan TKA penyandang cacat dan lain-lain. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran pengusaha dalam mentaati peraturan yang ada untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3). Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja merupakan kegiatan untuk memfasilitasi permusyawaratan dan konsultasi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah dalam rangka meminimalkan perselisihan hubungan industrial melalui penciptaan hubungan yang harmonis antara ketiganya. Upaya ini akan berimplikasi terhadap iklim investasi Kabupaten Wonosobo yang membaik diinisiasi melalui kegiatan sosialisasi, sidang pleno LKS Tripartit dan sidang Badan Pekerja LKS Tripartit yang masing-masing diselenggarakan 2 kali, serta kunjungan revitalisasi LKS tripartit ke Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk memperoleh masukan dari LKS tripartit terbaik se-Jawa Tengah. Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui usulan penetapan standar upah minimum kabupaten berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terdiri dari tiga bagian yaitu 1). Sidang Dewan Pengupahan; 2). Survey KHL, dan 3) pemantauan pelaksanaan UMK di lapangan. Sidang Dewan Pengupahan dilaksanakan sebayak tiga kali dengan agenda membahas teknis pelaksanaan survey KHL di awal tahun, melakukan evaluasi hasil survey dan perkembangan harga pasar di pertengahan tahun, dan membuat usulan penetapan UMK untuk tahun 2014 ke Gubernur Jawa Tengah di akhir tahun. Survey KHL dilaksanakan sebanyak 9 kali mulai bulan Januari 2013 s/d September 2013 di 2 pasar yaitu Pasar Kertek dan Pasar Induk Wonosobo dengan obyek survey berupa Sandang, Pangan, Papan untuk pekerja lajang sesuai dengan ketentuan Dewan Pengupahan Nasional. Tim survey KHL berjumlah 20 orang yang terdiri dari 6 Orang dari Apindo, 6 Orang dari Serikat Pekerja, 1 Orang Pakar dan 1 orang perwakilan dari BPS serta 6 orang dari Disnakertrans. Sementara itu, kegiatan pemantauan pelaksanaan UMK dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan UMK tahun 2013 di LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

129


Kabupaten Wonosobo. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dari sampel 40 perusahaan, sekitar 81% diantaranya telah melaksanakan UMK 2013 sesuai ketetapan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program yang pada tahun anggaran 2013 mendapatkan alokasi sebesar Rp 172.115.000,00 ini mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan. Kegiatan tersebut mampu menyerap anggaran sebesar Rp 162.557.764,00 atau sebesar 94,45% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan kegiatan pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Kegiatan pemeliharaan antara lain digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, meubelair, alat-alat kantor, dan alat-alat rumah tangga. Program yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 155.390.000,00 ini mampu menyerap anggaran sebesar Rp 148.332.412,00 atau sebesar 95,46% c. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja pada Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 dapat terefleksikan pada tabel dibawah ini : Tabel IV.B.12.2 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

2

Pencari Kerja yang ditempatkan

3

4

Kualitas tenaga kerja rasio kelulusan S1, S2, S3 Tingkat ketergantungan rasio ketergantungan

Capaian Kinerja

Rumus

Perhitungan

(∑penduduk angkatan kerja)/ (∑penduduk usia kerja (15-64th) ) x 100% (∑pekerja yg ditempatkan)/ (∑pencari kerja yang mendaftar) x 100%

416421/546168 x100%

76.24%

3568/7105 x

50,21%

(∑lulusan S1.S2,S3)/ (∑penduduk) x 10000 (∑penduduk usia<15thusia>64th)/ (∑penduduk usia (15-64th) x 100%

100% 11.706 -------- x 10000 870.675 285.585 ---------- x 100% 512.161

134,4974

50,49%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013 LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

130


Tabel IV.B.12.3 Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 No.

Indikator

1

% Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar)x100 % Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus)

2 3 4

5

6

7 8 9 10 11

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama Rasio UMR dan KHL

Capaian Kinerja 2012 3246/5610 x 100% = 57,90%

3879 15

2013 3568/7105x100%= 50.22%

3568 16

124

84

APBD 64, APBN 480 org

APBD=128 APBN=480 orang

120

1005

12

4

UMR:Rp 775.000,00

UMR:Rp 880.000,00

KHL: Rp 861.111,00

KHL: Rp 907.216

Jumlah pekerja/buruh yang ikut program Jamsostek Jumlah besaran pemeriksaan perusahaan Jumlah besaran pengujian peralatan perusahaan

4206

4368

28

60

63

40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014

Melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat tercipta kesempatan bekerja yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan daerah. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipartit,


131


tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo. Berbagai program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui penempatan tenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD), dan penempatan kerja antar negara (AKAN), dimana prioritas kegiatan diarahkan pada masyarakat buruh tani dan petani subsisten yang perlu mendapatkan mata pencaharian yang layak. Data AKL, AKAD, dan AKAN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.B.12.4 Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo No.

Pencari Kerja

Tahun 2012

2013

1

Angkatan Kerja Lokal (AKL)

1.061

455

2

Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)

1.392

1494

3

Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Total

1.426

1619

3.879

3568


Tabel. IV.B.12.5 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo No.

Jenis Data

Tahun 2012

2013

1

Usaha Kecil Tenaga kerja ≤ 10

561

687

2

Usaha sedang Tenaga kerja 11-50

885

1803

3

Usaha Menengah Tenaga kerja 51-100

818

779

4

Usaha Besar Tenaga kerja >100

6.894

8197


d. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan terbagi dalam dua hal yaitu masalah internal dan eksternal. Uraian masing-masing permasalahan adalah sebagai berikut: 1) Masalah Internal Permasalahan internal merupakan kondisi yang dihadapi dan hambatan yang dimiliki oleh intern SKPD pengampu urusan ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pelayanan. Masalah internal tersebut antara lain 

Sumberdaya Manusia (SDM) Kompetensi dan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) merupakan hal yang penting dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Beberapa


132


kendala yang dimiliki terkait masalah sumberdaya manusia (SDM) antara lain: a). Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan yang memiliki spesifikasi bidang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), b). Terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi sehingga pendataan secara komputerisasi menjadi terhambat, dan c) Tidak adanya sistem up grading yang jelas bagi instruktur sehingga kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan bagi instruktur sangat terbatas. 

Alat dan Gedung Sarana dan prasarana berupa peralatan serta bangunan atau gedung juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam mendukung kegiatan pelayanan ketenagakerjaan yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa kendala alat dan gedung yang dihadapi antara lain: a). Bangunan kantor dinas nakertrans dengan UPTD BLK yang tidak satu atap menjadikan koordinasi kurang maksimal, dan b). Peralatan pelatihan yang ketinggalan jaman dan tidak lengkap menjadikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi canaker tidak maksimal.



Manajemen Operasional Manajemen operasional Disnakertrans dalam tugas pelayanan baik bagi pencari kerja maupun pihak ketiga dirasa masih belum optimal. Desain produk pelayanan yang belum berorientasi ke pelanggan (customer oriented) membuat layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Meningkatnya permohonan AK1 yang tidak diimbangi dengan dukungan tenaga dan sistem informasi yang terkomputerisasi membuat antrian pelayanan relatif lebih lama karena pendataan yang dilakukan bersifat manual. Sistem informasi yang ada belum mampu menghasilkan informasi yang akurat, apalagi up to date karena belum adanya bank data yang sifatnya terpusat (terkomputerisasi secara manual). Berikutnya adalah pola hubungan komunikasi dengan pihak ketiga (misal: PJTKI, LLS ataupun perusahaan) yang kurang terkoordinasi secara baik menjadikan banyak data yang harus dilaporkan tidak terlaporkan.

2) Masalah Eksternal Permasalahan eksternal adalah faktor diluar intern organisasi Disanakertrans yang berdampak menghambat kinerja organisasi dalam tugas dan fungsinya melayani masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Aspek berikut ini dapat menjadi ancaman namun apabila bisa dikelola dengan baik bisa menjadi peluang, yaitu: 

Aspek Ekonomi Masyarakat Aspek ekonomi masyarakat yang mampu mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah angka pengangguran dan daya beli masyarakat. Ketika penurunan daya beli masyarakat terjadi, banyak perusahaan menjadi sulit untuk bertahan berproduksi secara maksimal, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi angka pengangguran. Hal ini karena permintaan pelaku usaha terhadap tenaga kerja akan semakin berkurang bahkan dampak terburuk yang bisa terjadi adalah pengurangan jumlah pekerja. Selain itu, mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai petani menjadikan pendapatan dan daya beli relatif tidak stabil.


133




Aspek Sinergi dan Kebijakan Pelaksanaan program kegiatan pada pelaksanaan urusan ketenagakerjaan masih kurang diselaraskan dengan sektor urusan pemerintahan lainnya, sehingga kadang kebijakan pada level Pusat/Daerah masih belum mendukung/sinergis.



Aspek Psikologi Secara Psikologis, motivasi berwirausaha masyarakat kurang. Sehingga keberlangsungan usaha pemberdayaan perekonomian untul menekan angka pengangguran dan setengah pengangguran melaui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja masih kurang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah sebagai berikut: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut: 1)

Mendorong pekerja/buruh meningkatkan kemampuannya melalui sertifikasi ketrampilan; pemenuhan sarana prasarana balai pelatihan kerja, serta pembinaan pusat-pusat pelatihan ketrampilan agar meningkatkan standar kompetensinya;

2)

Menjalin kemitraan dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan secara terbuka, demokratis dan berkeadilan;

3)

Melakukan pendampingan dan motivasi bagi pencaker melalui program kerjasama dengan perusahaan dibidang pendampingan persiapan masuk dunia kerja

4)

Menciptakan iklim dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pekerja yang sehat dan penanggulangan perselisihan perburuhan untuk mensejahterkan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha

5)

Memberikan fasilitasi dan pendampingan kewirausahaan maupun bagi pencari kerja sehingga tersedia tenaga kerja yang siap masuk kerja dan sesuai kebutuhan

6)

Mengupayakan alokasi dana yang memadai melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi.


134

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Recommend Documents