HUKUM KETENAGAKERJAAN

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Oleh Suripno

email: [email protected]

Pengantar Istilah : 1. Buruh 2. Pekerja 3. Karyawan 4. Pegawai


Pengertian hukum ketenagakerjaan Secara yuridis Pengertian buruh: 1. Buruh: setiap orang yg bekerja pd majikan diperusahaan yg diwajibkan memberi tunjangan dgn upah ( UU No. 33/1947 Ttg Kecelakaan kerja). 2. Buruh: barangsiapa bekerja pada majikan dgn menerima upah ( UU No. 22/1957 Ttg Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan/P4) 3. Pekerja/buruh: setiap orang yg bekerja dgn menerima upah atau imbalan lain ( UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan. email: [email protected]

Pengertian Tenaga Kerja 1. Tenaga kerja : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang/jasa utk memmnuhi kebutuhan masyarakat ( UU No. 14/1969 Ttg Pokokpokok tenaga kerja) 2. Tenaga kerja : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat ( UU No. 13/2013 Ttg Ketenagakerjaan ) Pengertian Ketenagakerjaan: segala hal yg berhubungan dgn tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. email: [email protected]

Jadi berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa:

Hukum Ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama dalam hubungan kerja dan sesudah putus hubungan kerja. Sedang Iman Soepomo memberikan pengertian hukum perburuhan atau ketenagakejaan yaitu himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yg berkenaan dgn kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dgn menerima upah email: [email protected]

Berdasarkan pengertian hukum ketenagakerjaan tersebut: Hukum ketenagakerjaan memuat unsur-unsur : 1. Himpunan peraturan 2. Berkenaan dgn suatu kejadian 3. Pemberi kerja 4. Pekerja/buruh 5. Upah


Sifat – Sifat Hukum Ketenagakerjaan

1. Hukum ketenagakerjaan bersifat Imperatif (Dwingendrecht) artinya harus ditaati. Misalnya pengusaha akan mem PHK harus memohon izin lebih dahulu pada instansi yg berwenang, kalau tidak melakukan PHK batal demi hukum. 2. Fakultatif (regelendrecht) artinya ketentuan hukum dapat dikesampingkan atau tidak harus ditaati. email: [email protected]

Pembagian Tenaga Kerja 1. Angkatan kerja golongan yg mencari kerja dan yang bekerja. 2. Bukan angkatan kerja  golongan yg sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, penerima pendapatan lain ( Penerima bunga deposito tanpa kerja)


Pihak-pihak Dlm Hukum Ketenagakerjaan 1. 2. 3. 4. 5.

Pekerja/buruh Pengusaha Organisasi pekerja/buruh ( SPSI, FBSI dsb) Orgaisasi pengusaha ( Kadin, Apindo) Pemerintah/penguasa


HUBUNGAN KERJA Suripno


Pengertian hubungan kerja • Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. • Jadi hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja.


Pengertian perjanjian kerja • Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. • Unsur-unsur dalam perjanjian kerja: 1. Pekerjaan 2. Perintah 3. Upah


Syarat sahnya perjanjian kerja 1. 2. 3. 4.

Kesepakatan kedua pihak Kecakapan melakukan perbuatan hukum Adanya pekerjaan yang dijanjikan Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku


Bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja: Bentuk perjanjian kerja menurut Pasal 54 UU No. 13/2003 dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat : a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; b. Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja c. Jabatan atau jenis pekerjaan d. Tempat kerja e. Besarnya upah dan cara membayarnya f. Syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban para pihak g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian email: [email protected]

Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja Kewajiban pekerja/buruh: 1. Melakukan pekerjaan 2. Mentaati peraturan perusahaan 3. Membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan Sedang kewajiban pengusaha: 1. Membayar upah 2. Memberikan istirahat/cuti 3. Mengurus perawatan dan pengobatan bagi pekerja


Perjanjian Perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) • Istilah perjanjian perburuhan dikenal dalam UU No. 21/1954 ttg perjanjian perburuhan antara serikat kerja dgn majikan/pengusaha • UU No. 13/2003 menggunakan istilah Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) • Pengertiannya, Kesepakatan Kerja Bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja , hak dan kewajiban kedua belah pihak email: [email protected]

Masa berlakunya KKB dan isi KKB • Masa berlakunya KKB dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. • Isi KKB ; 1. Hak dan kewajiban pengusaha 2. Hak dan kewajiban serikat kerja/serikat buruh serta pekerja/buruh 3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlaku perjanjian kerja bersama 4. Tanda tangan para pihak email: [email protected]

Peraturan perusahaan • Berdasarkan UU No. 13/2003 ttg ketenagakerjaan menyatakan bahwa Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. • Peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha. • Diwajibkan pada pengusaha yang sekurangkurangnya memperkerjakan 10 orang. email: [email protected]

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Recommend Documents