Tabel IV.B.12.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan tahun 2010

IV.B.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dan rendahnya produktivitas pekerja/ buruh. Program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju manusia Wonosobo yang produktif dan sejahtera. Untuk itu kedepan iklim ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian, agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam hal ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada :  Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja  Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja  Memberikan perlindungan kepada pekerja

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 3.928.806.243,00 atau sebesar 0,55% dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 3.861.820.965,00. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.12.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan tahun 2010 No.

Program

Alokasi (Rupiah) 820.935.000,00

Realisasi (Rupiah) 811.392.549,00

A

BELANJA LANGSUNG

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

130.000.000,00

129.999.600,00

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

370.000.000,00

368.919.500,00

3

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

75.000.000,00

75.000.000,00

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

168.635.000,00

161.186.949,00

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

77.300.000,00

76.286.500,00

B

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.107.871.243,00

3.050.428.416,00

1

Belanja Pegawai

3.107.871.243,00

3.050.428.416,00

2

Belanja hibah dan bantuan sosial

0,00

0,00

3.928.806.243,00

3.861.820.965,00

Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

103


b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui Kegiatan Pelatihan Kerja selama 240 jam (ketrampilan menjahit di Kelurahan Wadaslintang dan keterampilan montir sepeda motor di Kelurahan Kalibeber) masing-masing diikuti oleh 16 peserta. Melalui program ini juga dilaksanakan kegiatan berupa Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi, Orientasi Pra Penempatan Tenaga Kerja bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan kerja tersebut, sehingga pada akhirnya mampu bersaing dalam pasar kerja dan atau membuka peluang usaha baru di pedesaan.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program ini ditujukan untuk membuka, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusia baik melalui pengembangan usaha industri pedesaan, pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur, dan pelatihan. Melalui program ini dilakukan kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan dan Ketrampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk olahan sehingga mempunyai nilai jual di pasar. Desa Bumireso dan Desa Siwuran menjadi lokasi obyek kegiatan, dimana pelatihan prosesing hasil pertanian yaitu pengolahan bahan makanan dari singkong diikuti oleh 20 orang warga kedua desa tersebut. Selain itu juga dilaksanakan Pelatihan las di UPTD BLK Kabupaten Wonosobo yang diikuti 12 orang peserta Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, dilaksanakan dengan tujuan untuk pemberdayaan pengangguran yang ada di wilayah berupa kegiatan perbaikan saluran air di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar dan Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah dan perbaikan jalan di Desa Sendangsari Kecamatan Garung serta Pelatihan Usaha Mandiri Jaringan Komputer Untuk Forum Komunikasi DAS Bogowonto dengan jumlah peserta 25 orang

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memperhatikan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai implementasi dari pemenuhan hak dasar. Adanya perselisihan hak dan perselisihan PHK yang disebabkan oleh perbedaan pelaksananan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB menjadi pemicu adanya konflik kepentingan antara tenaga kerja dan pihak perusahaan. Kegiatan ini berusaha untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meminta jasa mediator. Selama tahun 2010 jumlah kasus PHI yang ada di Kabupaten Wonosobo berjumlah 7 kasus terdiri dari 3 kasus PHK dan 4 kasus PHI yaitu : PT. Tunas Madukoro Indah, CV. Subardja Group, PT. Denikin Industri Nusantara, PT. Mandala Agung, Puskopsyah Wonosobo, CV. Changda, PT. SSSWI. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terhadap K-3 bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja para pekerta dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk pelanggaran bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Sasaran kegiatan ini adalah LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

104


30 perusahaan lokal Wonosobo baik skala kecil, menengah dan besar dengan melakukan peninjauan kebijakan dan penyediaan lokasi kerja yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan seperti penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar K-3, upah jam kerja, pemberian jamsostek, dan upah lembur. Kegiatan Penyelesaian klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta (tenaga kerja) tentang hak dan kewajibannya berkaitan dengan JHT Jamsostek serta peningkatan komitmen antara perusahaan pemakai pekerja asal Wonosobo dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Pendampingan terhadap klien dengan masalah pengurusan JHT dilakukan terhadap 38 klien yang sebagian besar dari mereka adalah eks pekerja program AKAD perkebunan kelapa sawit. Dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, fasilitasi wadah permusyawaratan dan konsultasi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan penyuluhan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di 50 perusahaan dan memfasilitasi pembentukan LKS Bipartit pada 8 perusahaan. Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan dilatarbelakangi untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja melalui penetapan upah minimum kabupaten yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Dewan Pengupahan terdiri dari tiga bagian yaitu Survey kebutuhan hidup layak (KHL) di dua lokasi yaitu Pasar Induk Wonosobo dan Pasar Kertek Wonosobo, Sidang Dewan Pengupahan dengan agenda pembahasan hasil survey, rapat penetapan UMK, dan Usulan Penetapan UMK ke Propinsi, dan Sosialisasi UMK Wonosobo 2011 sebesar Rp 775.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.


105


Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tabel. IV.B.12.2 Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

% Tingkat partisipasi angkatan kerja (Σ penduduk angkatan kerja) / (Σ penduduk usia kerja (15-64 thn) x 100% % Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar)x100 % Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus)

2

3 4 5

6 7 8 9

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama Rasio UMR dan KHL

10

2009

2010

395.068/546.904 72,23

397.392/591.396 67,20%

36.508/6,97

(4.083/7.270)x100% = 56,16%

Belum dilakukan pendataan

4.377

-

10

1.211

971

16

48

520

82

4

5

0,715

0,775

Jumlah pekerja/buruh yang ikut 3.915 program Jamsostek 11 Jumlah besaran pemeriksaan 120 perusahaan 12 Jumlah besaran pengujian peralatan 15 perusahaan Sumber: BPS, SAKERNAS Agustus 2010 diolah Pusdatinaker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010

4.390 120 20

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo, antara lain :  Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja (persediaan tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja) sebaliknya permintaan tenaga kerja terampil lebih banyak daripada persediaannya, sementara kualitas pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja masih rendah.  Kesulitan pengurusan untuk penguatan/ peminjaman modal bagi pelaku sektor informal di lembaga perbankan yang disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap administrasi perbankan.


106


 Rintangan titik temu antara pihak yang mencari pekerjaan atau menganggur dengan pihak yang membutuhkan pekerjaan. Wujudnya adalah penumpukan pencari kerja di suatu daerah dan kesulitan mendapatkan tenaga kerja.  Upah yang rendah, jaminan sosial kurang memadai, dan pekerja miskin.  Belum adanya kerjasama dengan perusahaan, SMK maupun perguruan tinggi berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja sehingga memiliki ketrampilan sesuai standar pasar tenaga kerja. Upaya-upaya yang perlu dilakukan :  Penguatan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, modal untuk penggarapan usaha, serta pemberian insentif.  Pemberdayaan pada sektor informal seperti penguatan usaha khususnya modal, akses kredit bank dan berkesinambungan lokasi usaha serta pemberian kesempatan bagi pengusaha lokal/daerah dalam pembangunan fisik dasar.  Industri yang ramah ketenagakerjaan dipertahankan seperti padat karya, dan alih teknologi pada pekerja lokal.  Sistem pengupahan yang layak seperti peninjauan kembali dalam arti peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Otonomi daerah dan pasar kerja yang mampu memberikan dasar ketrampilan sampai pada tingkat ketrampilan lanjutan untuk dapat bekerja di daerah lain dan memfasilitasi mobilitas para pekerja yang akan bekerja di daerah lain.  Optimalisasi bursa informasi pasar kerja yang mudah diakses bagi yang membutuhkan pekerja dan pencari kerja sampai ke pelosok pedesaan.  Perlindungan tenaga kerja seperti memfasilitasi dan memberikan subsidi berbagai kemudahan untuk bekerja ke negara lain, proses seleksi, pengiriman, transfer pendapatan ke daerah asal dan perlindungan di daerah tujuan.  Penyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan prasarana pelatihan untuk untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan.  Menjalin kerjasama dengan SMK perguruan tinggi dan perusahaan dalam rangka menyusun kurikulum pelatihan dengan standar pasar kerja saat ini sehingga dihasilkan kualitas lulusan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.


107

Tabel IV.B.12.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan tahun 2010

Recommend Documents