IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan kependudukan seharusnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan terlebih. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melaksanakan program penataan administrasi kependudukan. Penjabaran Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat diuraikan sebagai berikut :
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada tertib administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat dan didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat dimana pada saat sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan krusial. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Adapun program dan alokasi anggaran tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.11.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012
No. A 1 2 3
Program Belanja Langsung Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
2.941.434.000
2.860.376.930
1.819.705.000
1.773.620.850
1.042.363.000
1.014.145.868
79.366.000
72.610.212
1.670.607.000
1.586.056.583
B
Belanja Tidak Langsung
1
Belanja Pegawai
1.670.607.000
1.586.056.583
A
Gaji danTunjangan
1.437.007.000
1.392.228.183
B
Tambahan Penghasilan PNS
169.600.000
151.770.000
C
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
64.000.000
42.058.400
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
119
IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No.
Program
2
Belanja Hibah dan Sosial
3
Belanja Tak Terduga Jumlah Total
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
-
-
4.612.041.000
4.971.433.513
Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Program ini terlaksana 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 1,879,705,000.00 dan terealisasi Rp. 1,833,620,850.00 yaitu :
Pemeliharaan Jaringan Online dan Sistem SIAK Depdagri untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai sehingga dapat tersusun database Kependudukan di Kabupaten Wonosobo yang valid berbasis desa yang berimplikasi pada tersedianya database yang akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk ketertiban dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pengadaan sistem antrian elektronik dan AC ruang tunggu.
Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Penataan Administrasi Kependudukan dalam rangka mendukung terlaksananya program E-KTP melalui pencetakan baliho,leaflet, undangan perekaman E-KTP;
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Elektronik KTP (E-KTP) di 15 Kecamatan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan E-KTP yaitu pengadaan tempat tunggu yang memadai dalam pelaksanaan E-KTP di masing-masing kecamatan.
Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan sekaligus tersedianya tenaga yang profesional dalam pelayanannya untuk menata administrasi dengan data valid berbasis desa dengan adanya kesadaran penuh dari masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 83 ayat (1) diamanatkan bahwa data Kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. E-KTP memuat Biodata, pas photo, tanda tangan, kode keamanan sidik jari dan rekaman elektronik database penduduk dalam bentuk chip, serta terkonsolidasi dari daerah ke data Center Pusat, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya data penduduk ganda. E-KTP dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal, termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda KTP palsu, sehingga sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
120
IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran yang direncanakan dalam program ini sebesar Rp. 1.042.363.000,00 terealisasi Rp. 1.014.145.868,00. Program pelayanan administrasi perkantoran dalam urusan kependudukan dan catatan sipil dimaksudkan untuk mendukung pelayanan adminstrasi kependudukan yang dilakukan oleh SKPD pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar; serta Penyelesaian pekerjaan kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan umum pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini terlaksana 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 79.366.000,00 dan terealisasi Rp. 72.610.212,00 yang digunakan untuk Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor pada SKPD pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas operasional, meubelair, alat kantor, perlengkapan kantor sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya gedung kantor, sarana dan prasarana komputer yang mendukung kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penanganan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa KTP, KK, akte kelahiran dan dokumen lainnya sudah cukup optimal seiring dengan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan catatan sipil yang semakin meningkat. Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari Tahun 2012 dan penyelenggaraan urusan ini berdampak pada : Sistem informasi kependudukan yang lebih akurat; Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
121
IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kependudukan.
kesadaran
masyarakat
terhadap
dokumen
administrasi
Tabel IV.B.11.1 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja 2011
2012
1
% jumlah pemilik KTP berbasis NIK
95.98
99.53
2
% Jumlah kepemilikan KK
99.95
98.66
3
% kepemilikan Akta kelahiran
60.71
62.04
4
% Anak Lahir yg membuat Akta Kelahiran
97.53
99.38
5
1.70
2.2
6
% penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian lama pengurusan Akte kelahiran
14 hari
14 hari
7
lama pengurusan KTP
1 hari
1 hari
8
% penduduk yang teregistrasi (jumlah penduduk yang mempunyai NIK)
99.95
98.66
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator pada tahun 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu prosentase jumlah kepemilikan KK menurun sebesar 1,29 %, prosentase penduduk yang teregistrasi menurun sebesar 1,29 %. Hal tersebut dikarenakan KK yang menurun karena banyak yang nikah tetapi tidak memecah KK, Kedatangan Penduduk ke Wonosobo ke Wonosobo tidak membuat KK bari tetapi numpang KK. Prosentase jumlah penduduk yang mempunyai NIK menurun karena Kelahiran tidak segera dimasukkan ke KK, Penduduk masuk ke Wonosobo tidak segera mengurus administrasi kependudukan. Di sisi lain ada beberapa indikator yang mengalami kenaikan yaitu prosentase jumlah Prosentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK naik 3,55%, kepemilikan akta kelahiran naik sebesar 1,33 %, Prosentase anak lahir yang membuat akta kelahiran naik sebesar 1,85 % , Prosentase penduduk meninggal yang membuat akta kematian naik sebesar 0,5 % pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan naiknya tingkat kesadaran masyarakat pada aspek dokumen pencatatan sipil.
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012 meliputi pelaksanaan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dimana pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan didasarkan pada kebijakan kependudukan masih belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil saat ini hanya terbatas pada permasalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil (dokumen KTP, KK, akte kelahiran, pencatatan perkawinan dan kematian) dan belum disajikan dalam bentuk LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
122
IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
data yang dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan. Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah, padahal hal ini berpengaruh besar bagi kesempurnaan dan keakuratan data administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya seperti perlunya pemahaman lebih lanjut tentang urusan kependudukan dan pencatatan sipil agar hal tersebut menjadi nilai strategis didalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan demi terwujudnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Perbaikan manajemen pengelolaan dan sistem pelaporan data kependudukan dan terus disempurnakan pemutahiran data kependudukan serta intensifikasi pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sosialisasi, diseminasi maupun melalui sarana prasarana dan media-media yang tersedia.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
123
