IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan yaitu Mewujudkan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI) serta Mewujudkan Wonosobo yang Adil dan Demokratis melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2012 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanankerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kantrantibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 untuk melaksanakan urusan ini dialokasikan sebesar Rp. 5.822.287.050 atau sebesar 0,53% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp. 1.107.938.250.383,- dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.652.412.212,- atau 97,08% dari alokasi anggaran yang disediakan. Program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.19.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2012 No.
Nama Program
A
Belanja Langsung
1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat
2 3 4 5 6
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
2.590.528.050,00
2.518.189.079,00
834.500.000,00
826.432.100,00
59.500.000,00
58.872.250,00
285.000.000,00
279.435.200,00
80.200.000,00
79.700.000,00
20.000.000,00
18.557.450,00
75.000.000,00
70.765.000,00
178
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No. 7 8
9 10
Nama Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
75.000.000,00
74.115.000,00
433.000.000,00
404.081.500,00
351.395.000,00
336.917.918,00
376.933.050,00
369.312.661,00
3.231.759.000,00
3.134.223.133,00
B
Belanja Tidak langsung
1
Belanja Pegawai
3.231.759.000,00
3.134.223.133,00
A
Gaji dan Tunjangan
2.951.009.000,00
2.880.923.133,00
B
Tambahan Penghasilan PNS
280.750.000,00
253.300.000,00
2
Belanja Bantuan
-
-
5.822.287.050,00
5.652.412.212,00
Jumlah Total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2012 bertujuan untuk memantapkan perilaku masyarakat dalam menciptakkan kondisi aman, sehat rapi dan indah. Program ini juga ditujukan untuk merespon adanya keluhan dari beberapa pihak tentang buruknya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 meliputi : Komunitas Inteligen Daerah dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI melalui kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber sebagai bahan Koordinasi dan sebagai bahan pertimbangan tentang Kebijakan yang berkaitan dengan Deteksi Dini dari Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang mengarah pada Instabilitas daerah / Negara serta Dis Integrasi Bangsa melalui Kegiatan Operasional yang dilaksanakan dengan melibatkan 276 orang bersama Instansi terkait dari Polres, Kesbang Pol dan Linmas,Kodim, Kejaksaan, Imigrasi, BIN, Kodam. Apel Siaga Linmas untuk meningkatkan peran Linmas dalam rangka Pengamanan Lingkungan dengan mengirimkan Anggota Linmas Desa ke Tingkat Provinsi sebanyak 1 ( satu ) Peleton dan Pendamping / Pelatih dari Kodim, Polres, Kesbang Pol dan Linlams untuk mengikuti Apel Siaga Linmas yang diselenggarakan setahun sekali dalam rangka memperingati HUT Linmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah, tempat pelaksanaan bergiliran; Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 169 Desa se Kabupaten Wonosobo yang serentak dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 melalui kegiatan koordinasi dengan instansi terkait serta dan melibatkan 1.770 Personil dari Polres, Kodim, Kesbang Pol dan Linmas, Kecamatan.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
179
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Fasilitasi Pelatihan Linmas untuk meningkatkan kedisiplinan baris berbaris dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Apel Siaga Linmas dilaksanakan selama 6 kali sebelum Pelaksanaan Apel Siaga Linmas secara rutin oleh personil dari Koramil dan Polsek didampingi dari personil Kesbang Pol dan Linmas, Kecamatan dan Kepala Desa setempat yang dilaksanakan di kecamatan Leksono, Wadaslintang dan Sukoharjo. Mengirimkan Anggota Satlinmas dari Kecamatan / Desa ke Tingkat Provinsi untuk mengikuti kegiatan yang di adakan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan ketrampilan. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah dilaksanakan dalam bentuk Patroli Wilayah, Pemantauan Wilayah, Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru yang bekerjasama dengan instansi terkait mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan personil sebanyak 5.884 orang terdiri dari unsur Polres, Kodim, Kejaksaan, Satpol PP, Kesbang Pol dan Linmas, Dishub Kominfo Bintek Satpol PP dan Kasi Trantib Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dalam rangka peningkatan penyegaran kemampuan teknis Satpol PP dan Kasi Trantib Kecamatan melalui pelatihan/penyegaran teknis PBB dan TUM. Kegiatan ini diikuti oleh 65 orang anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan selama 4 kali.
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bertujuan untuk mencegah dan sebagai bentuk deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap ketertiban masyarakat dan terjadinya tindak kriminal. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Memberikan Pembinaan dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sampai di Tingkat RT/RW sebagai sarana untuk menjaring, menampung dan mendapatkan informasi tentang ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini yang melibatkan 150 orang. Memfasilitasi Anggota Linmas yang akan menerima Bantuan Uang Duka dan Tali Asih bagi Anggota Linmas baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten; Pembinaan operasi PPNS dengan kegiatan operasi pelanggaran Peraturan Daerah.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembangunan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki wawasan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia yang mampu berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan guna memelihara integritas bangsa maupun daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyelenggaraan PPBN dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi 4 Pilar ( Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ) untuk meningkatkan pemahaman bagi Masyarakat tentang Ketahanan Bangsa dengan Peserta 63 orang serta pengiriman
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
180
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
peserta ke tingkat Provinsi. Fasilitasi Peningkatan Peran FKUB untuk meningkatkan kerukunan antar Umat Beragama melakukan koordinasi bagi tokoh Agama / Masyarakat dengan kegiatan yang diikuti oleh 150 orang perwakilan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Karya Bhakti Almni Penataran PKBN yang bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Bela Negara, Jiwa Patriotisme, Cinta Tanah Air serta Pemahaman tentang Ketahanan Bangsa yang diikuti 40 orang peserta selama 2 hari. Seminar Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan Rasa Patriotisme, Cinta Tanah Air dan mengembangkan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat yang diselenggarakan selama 2 ( dua ) hari yang di ikuti oleh 150 orang peserta dengan Nara Sumber 2 orang dari Polres dan Kodim. Pelatihan KAMA/KAPA dilaksanakan dengan pelatihan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta menurunnya Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Masyarakat dan Pelajar tingkat SLTA. Peningkatan Kapasitas Daerah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah. Pelaksanaan 6 kegiatan berupa peringatan Hari Jadi Wonosobo, HUT RI, Hari Kartini, Hari Anak Nasional, Hari Ibu, Hari Jadi Provinsi.
Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dilaksanakan untuk mempererat jalinan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan : Sarasehan Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tatanan dan Solidaritas di masyarakat sejumlah 175 orang dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dengan Muspida; Fasilitasi MTQ Tingkat Kab. Wonosobo, Fasilitasi STQ Tingkat Kab. Wonosobo, Pelatihan Manajemen TPQ Madin se Kab. Wonosobo, Fasilitasi Festival Anak Sholeh dan Pembinaan Pondok Pesantren, TPQ dan Madrasah Diniah
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dimaksudkan untuk mencegah ataupun memberantas tindakan/perbuatan yang muncul dan dapat meresahkan anggota masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman, kondusif dan terkendali di wilayah Kabupaten Wonosobo. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa : Penanggulangan Kenakalan Anak, Remaja/Pelajar yang dilaksanakan melalui operasi pelajar pada jam pelajaran di tempat-tempat keramaian seperti di warnet, pertokoan/pasar maupun di tempat permainan game. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan Tim berjumlah 20 orang. Dengan adanya penanggulangan kenakalan anak, remaja/pelajar diharapkan dapat tercapai situasi yang aman, kondusif di kalangan pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat SLTA.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
181
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan P4GN dengan sasaran para siswa/pelajar tingkat SLTP/SLTA serta operasi di café-café dengan melibatkan tim dari Polres, Kodim 0707, Satpol PP, Kejaksaan, Kantor Kesbangpol dan Linmas, serta Dishubkominfo dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Penyalahgunaan terhadap maraknya pengguna Miras yang dilakukan dengan operasi mkiras bagi toko, kios dan tempat lain yang disertai ijin penjualan. Operasi PSK dan PGOT di wilayah kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 terjaring sebanyak untuk PSK : 49 orang dan PGOT sebanyak 75 orang dengan melibatkan personil Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas,Kodim,Polres.
Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi upaya penguatan suprastruktur maupun infrastruktur politik dan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Bintek Keuangan Parpol dilaksanakan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari unsur pengurus dan anggota parpol. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Pendidikan Politik Pemuda Pesantren untuk meningkatkan pengetahuan politik bagi pemuda pesantren Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun di ikuti oleh 100 pemuda yang berada di Pondok Pesantren . Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2011 tentang ORMAS untuk meningkatkan Pengetahuan dalam bidang ke Ormasann dilaksanakan sekali dalam satu tahun di ikuti oleh 450 orang peserta dari berbagai kalangan Masyarakat. Pendataan ormas baru untuk meningkatkan Data Organisasi Masyarakat yang Valid dan Up To Date.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas PDH : 53 stel, Sepatu PDH : 53 pasang , Ikat Pinggang : 51 buah, Jaket : 51 buah, Rompi parasut Pol. PP L 51 buah dan Kaos Pol. PP : 51 buah. Pengadaan ini diharapkan Meningkatkan kinerja Satpol. PP. Kabupaten Wonosobo.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam, penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana alam dan korban bencana kebakaran, rehabilitasi dan konstruksi penanganan pasca bencana, serta sistem peringatan dini. Adapun kegiatan
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
182
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
yang dilakukan meliputi : Operasionalisasi Penanggulangan dan Bantuan Kepada Korban Bencana dan Korban Kebakaran hutan dan dropping air bersih. Kegiatan dilaksanakan dengan bantuan yang diberikan bagi daerah yang terkena bencana dengan diberi bantuan berupa uang dan air bersih. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Alam dilaksanakan dengan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam dalam bentuk Metode, Ceramah dan Tanya Jawab. Pemantauan Daerah Rawan Bencana dilaksanakan dalam bentuk pemantauan daerah rawan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Wonosobo sepanjang Tahun 2012. Pelatihan dan fasilitasi SAR Bencana Alam dilaksanakan sejumlah 4 kali dan diikuti oleh 166 orang peserta. Tujuan dari dilaksanakannya Pelatihan SAR Bencana Alam adalah Meningkatan Kemampuan Anggota Tim SAR yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana Alam. Sehingga dapat tercapainya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas operasional, meubelair, alat kantor, perlengkapan kantor sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya gedung kantor, sarana dan prasarana komputer yang mendukung kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimaksudkan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh SKPD pengampu Urusan ini. Kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar; serta Penyelesaian pekerjaan kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
183
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
umum pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KESBANGPOLDAGRI Capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo dilihat dari IKK dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel IV.B.19.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No. 1 2
3
4 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Demo/protes thd Perda/Perbup Keberadaan Perda tentang PSK dan PKL
Capaian Kinerja 2011 2012
Rumus Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
12
12
12
12
0,52%
0,51%
-
-
√( ada)
√(ada)
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2012 dibagi 10.000 penduduk x 100 % Jumlah aksi demo per tahun Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Sumber : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo Satpol PP Kab. Wonosobo
Pembinaan politik daerah terus dilaksanakan baik ditujukan kepada LSM,Ormas dan OKP dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dengan jumlah rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk serta rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk yang masih dibawah ideal, namun tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kantrantibmas, dan juga semakin menguatkan ketahanan masyarakat terhadap gangguan kantrantibmas. Aksi massa terhadap kebijakan daerah atau demo/protes terhadap Perda, Perbub tetap bisa ditekan dengan tidak adanya aksi pada Tahun 2012. Tabel IV.B.19.3 Elemen Data EKPOD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No. 1 2 3 4 5 6
Elemen Data
Satuan
Jumlah LSM aktif Jumlah Linmas Jumlah pos siskamling Jumlah tindak kriminal dalam 1 thn (yang terdaftar di kepolisian) Jumlah demonstrasi dalam 1 thn Jumlah Polisi Pamong Praja
unit orang pos
Tahun 2011 2012 6 3 7.626 7.607 1.256 1.256
kasus
277
216
kasus orang
11 52
9 51
Sumber: Kesbangpol & Linmas, Satpol PP Kab. Wonosobo
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
184
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tanggung jawab masalah keamanan ini tidak hanya terletak pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan (baik Kodim 0707 Wonosobo dan Polres Wonosobo) dan peningkatan kegiatan operasi pengamanan wilayah. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas pembangunan telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan tindak kriminalitas menunjukkan peningkatan walaupun masih banyak ditemukan gangguan keamanan dan hambatan. Upaya pemberantasan yang relatif intensif dengan penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan maupun Operasi Kepolisian Terpadu dengan Instansi terkait menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel IV.B.19.4 Data Kriminalitas di Kabupaten Wonosobo
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Kriminalitas Pembunuhan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pencurian dengan Kekerasan Penodongan Zina / Pemerkosaan Unjuk Rasa Kasus Tanah Konflik SARA Perkelahian/Penganiayaan Jumlah
Tahun 2011
2012
1 60 52 6 2 6
70 34 5 2 13 4
127
128
Sumber Data : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo
Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana alam ditandai dengan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam. Dampak program ini adalah semakin baiknya penanganan korban bencana alam dengan tersedianya bantuan pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam serta meningkatnya kesiapan masyarakat di daerah terpencil dan rawan bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
185
IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini mampu meminimalisir korban dan dampak negatif akibat terjadinya bencana dari sekian banyak bencana alam terutama bencana tanah longsor yang terjadi mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Wonosobo yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Tabel IV.B.19.5 Data Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo
No.
Indikator
Tahun 2011 1
2012 2
Gempa Bumi
-
-
3
Angin Topan
13
54
4
Tanah Longsor
104
109
5
Kebakaran Hutan
-
12
6
Kebakaran Rumah
-
46
118
223
1
Banjir
2
Jumlah
Sumber Data : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pengaruh komunikasi global yang membuat perkembangan begitu cepat pada masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif namun juga membawa dampak negatif dengan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan budaya politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan juga peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasa masih kurang. Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan Muspida, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi bebarapa kendala/permasalahan diatas.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
186