Program dan alokasi anggaran untuk urusan kesbangpoldagri dapat dilihat pada tabel berikut :

IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan yaitu Mewujudkan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI) serta Mewujudkan Wonosobo yang Adil dan Demokratis melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2013 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanankerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kantrantibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 untuk melaksanakan urusan ini dialokasikan sebesar Rp 7.074.741.550,00, dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 6.652.872.637,00. Proporsi realisasi belanja ini adalah 0,67% dari total realisasi belanja Kabupaten Wonosobo tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00 Program dan alokasi anggaran untuk urusan kesbangpoldagri dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.19.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2013 No.

Nama Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.498.951.050,00

3.257.777.383,00

1.692.500.000,00

1.525.563.300,00

85.000.000,00

72.899.300,00

A

Belanja Langsung

1

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalitas

3

Program pengembangan wawasan kebangsaan

370.000.000,00

350.508.900,00

4

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

20.000.000,00

20.000.000,00

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

176


No.

Nama Program

5

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

6

Program pendidikan politik masyarakat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

7 8

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

20.000.000,00

19.825.000,00

125.000.000,00

123.062.400,00

62.500.000,00

61.253.000,00

285.000.000,00

278.788.000,00

429.030.000,00

420.697.945,00

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

384.921.050,00

365.904.538,00

11

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

25.000.000,00

19.275.000,00

B

Belanja Tidak langsung

3.575.790.500,00

3.395.095.254,00

1

Belanja Pegawai

3.575.790.500,00

3.395.095.254,00

A

Gaji dan Tunjangan

3.208.008.000,00

3.098.710.254,00

B

Tambahan Penghasilan PNS

367.782.500,00

2

Belanja Bantuan

-

296.385.000,00 -

7.074.741.550,00

6.652.872.637,00

Jumlah Total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2013 bertujuan untuk memantapkan perilaku masyarakat dalam menciptakkan kondisi aman, sehat rapi dan indah. Program ini juga ditujukan untuk merespon adanya keluhan dari beberapa pihak tentang buruknya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013 antara lain Komunitas Intelijen Daerah, yang bertujuan untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI melalui kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber sebagai bahan koordinasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan. Selain itu juga dilaksanakan Apel Siaga Linmas untuk meningkatkan peran Linmas dalam rangka Pengamanan Lingkungan dengan mengirimkan Anggota Linmas Desa ke Tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) peleton dan Pendamping / Pelatih dari Kodim, Polres, Kesbang Pol dan Linlams untuk mengikuti Apel Siaga Linmas yang diselenggarakan setahun sekali dalam rangka memperingati HUT Linmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka pemilihan Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan kepala desa di Kabupaten Wonosobo. Pada sisi peningkatan kapasitas aparat di bidang kesbangpoldagri, juiga dilaksanakan Fasilitasi Pelatihan Linmas untuk meningkatkan kedisiplinan baris berbaris dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Apel Siaga Linmas.


177


Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bertujuan untuk mencegah dan sebagai bentuk deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap ketertiban masyarakat dan terjadinya tindak kriminal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sampai di Tingkat RT/RW sebagai sarana untuk menjaring, menampung dan mendapatkan informasi tentang ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini. Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi pemberian bantuan serta optimalisasi PKMD kecamatan dan desa.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembangunan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki wawasan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia yang mampu berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan guna memelihara integritas bangsa maupun daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penyelenggaraan PPBN dilaksanakan dalama bentuk sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI), Fasilitasi Peningkatan Peran FKUB untuk meningkatkan kerukunan antar Umat Beragama, serta sosialisasi PKBN yang bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Bela Negara, Jiwa Patriotisme, Cinta Tanah Air serta Pemahaman tentang Ketahanan Bangsa. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, juga dilaksanakan Seminar Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan Rasa Patriotisme, Cinta Tanah Air dan mengembangkan Wawasan Kebangsaan, serta pelatihan KAMA/KAPA dengan materi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.

Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dilaksanakan untuk mempererat jalinan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tatanan dan Solidaritas di kalangan masyarakat.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dimaksudkan untuk mencegah ataupun memberantas tindakan/perbuatan yang muncul dan dapat meresahkan anggota masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman, kondusif dan terkendali di wilayah Kabupaten Wonosobo. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa penanggulangan Kenakalan Anak, Remaja/Pelajar yang dilaksanakan melalui operasi pelajar pada jam pelajaran di tempat-tempat keramaian seperti di warnet, pertokoan/pasar maupun di tempat permainan game. Selain itu juga dilaksanakan Penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Kegiatan ini dilaksanakan dalam LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

178


bentuk penyuluhan P4GN dengan sasaran para siswa/pelajar tingkat SLTP/SLTA serta operasi di café-café dengan melibatkan tim dari Polres, Kodim 0707, Satpol PP, Kejaksaan, Kantor Kesbangpol dan Linmas, serta Dishubkominfo dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.  Penyalahgunaan terhadap maraknya pengguna Miras yang dilakukan dengan operasi miras bagi toko, kios dan tempat lain yang disertai ijin penjualan. Selain itu dilaksanakan operasi yang digelar mendadak di tempat-tempat yang dicurigai digunakan pesta miras dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menekan peredaran berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang.  Operasi PSK dan PGOT di wilayah kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 melibatkan gabungan personil Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas,Kodim,Polres. Operasi ini rutin digelar minimal setiap 3 bulan sekalidan berhasil menjaring sebanyak 110 orang PSK dan PGOT sepanjang tahun 2013.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi upaya penguatan suprastruktur maupun infrastruktur politik dan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Bintek Keuangan Parpol dilaksanakan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan.  Pendidikan Politik Pemuda Pesantren untuk meningkatkan pengetahuan politik bagi pemuda pesantren Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.  Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2011 tentang ORMAS untuk meningkatkan Pengetahuan dalam bidang ke Ormasan dilaksanakan sekali dalam satu tahun yang diikuti berbagai kalangan Masyarakat.  Pendataan ormas baru untuk meningkatkan Data Organisasi Masyarakat yang Valid dan Up To Date.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas PDH : 53 stel, Sepatu PDH : 53 pasang , Ikat Pinggang : 51 buah, Jaket : 51 buah, Rompi parasut Pol. PP L 51 buah dan Kaos Pol. PP : 51 buah. Pengadaan ini diharapkan Meningkatkan kinerja Satpol. PP. Kabupaten Wonosobo.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur pemerintah dituntut mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam ketugasan pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan. Demi mencapai tujuan tersebut diadakan bintek Satpol PP dan Kasi Trantib Kecamatan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

179


se Kab. Wonosobo untuk mencapai kapasitas sumber daya aparatur yang sesuai standar. Bimbingan teknis/penyegaran ini meliputi kemampuan PBB, TUM dan Sikon Trantibmas, Trantibum dan Penegakan Perda serta pengetahuan dasar inteljen yang dilaksanakan sebanyak 8 kali sepanjang tahun 2013. Di samping bintek tersebut Satpol PP juga mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan dan penindakan pelanggaran Perda/Perbup selama 5 hari di kabupaten Cilacap.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam, penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana alam dan korban bencana kebakaran, rehabilitasi dan konstruksi penanganan pasca bencana, serta sistem peringatan dini. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Operasionalisasi Penanggulangan dan Bantuan Kepada Korban Bencana dan Korban Kebakaran hutan dan dropping air bersih. Kegiatan dilaksanakan dengan bantuan yang diberikan bagi daerah yang terkena bencana dengan diberi bantuan berupa uang dan air bersih.  Optimalisasi Penanggulangan Bencana Alam dilaksanakan dengan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam dalam bentuk Metode, Ceramah dan Tanya Jawab.  Pemantauan dan penyebarluasan informasi Daerah Rawan Bencana dilaksanakan dalam bentuk pemantauan daerah rawan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Wonosobo sepanjang Tahun 2013.  Pelatihan dan fasilitasi SAR Bencana Alam dengan tujuan meningkatkan kemampuan Anggota Tim SAR yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana Alam sehingga dapat tercapainya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.  Pengadaan peralatan untuk penyelamatan di air untuk SAR.  Bintek penanganan korban bencana alam bagi LINMAS.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas operasional, meubelair, alat kantor, perlengkapan kantor sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya gedung kantor, sarana dan prasarana komputer yang mendukung kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


180


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimaksudkan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh SKPD pengampu Urusan ini. Kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar; serta Penyelesaian pekerjaan kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan umum pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Permasalahan dan Solusi Pengaruh komunikasi global yang membuat perkembangan begitu cepat pada masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif namun juga membawa dampak negatif dengan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan budaya politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan juga peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasa masih kurang. Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan Muspida, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/permasalahan di atas.


181

Program dan alokasi anggaran untuk urusan kesbangpoldagri dapat dilihat pada tabel berikut :

Recommend Documents