2012
2013
92.60
97.15
81.92
ANGGARAN
1,010,392,605,856
667,087,927,784
343,304,678,072
REALISASI
956,324,159,986
639,977,390,628
316,346,769,358
LEBIH (KURANG)
(54,068,445,870)
(27,110,537,156)
(26,957,908,714)
94.65
95.94
92.15
ANGGARAN
1,102,506,970,000-
724,388,500,300
378,118,469,700
REALISASI
-
-
-
LEBIH (KURANG)
-
-
-
Sumber : DPPKAD
Selama periode 2008-2012, dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah pertahunnya masih selalu dibawah anggaran belanja yang tersedia, hal ini diakibatkan oleh karena efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. c. Pembiayaan Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 20082012 dan proyeksi Tahun 2013 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel III.8. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2013
TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
URAIAN
PENERIMAAN DAERAH
PENGELUARAN DAERAH
ANGGARAN
83,006,476,416
6,001,508,981
77,004,967,435
REALISASI
70,661,542,087
5,685,504,136
64,976,037,951
LEBIH (KURANG)
(12,344,934,329)
(316,004,845)
(12,028,929,484)
ANGGARAN
48,232,257,765
10,356,192,801
37,876,064,964
REALISASI
32,862,368,468
9,238,767,049
23,623,601,419
LEBIH (KURANG)
(15,369,889,297)
(1,117,425,752)
(14,252,463,545)
ANGGARAN
60,084,821,986
8,204,547,000
51,880,274,986
REALISASI
40,192,735,521
7,427,192,600
32,765,542,921
LEBIH (KURANG)
(19,892,086,465)
(777,354,400)
(19,114,732,065)
ANGGARAN
82,581,687,577
9,680,474,850
72,901,212,727
REALISASI
46,485,138,890
9,647,659,020
36,837,479,870
LEBIH (KURANG)
(36,096,548,687)
(32,815,830)
(36,063,732,857)
ANGGARAN
62,550,805,411
16,428,471,835
46,122,333,576
REALISASI
47,794,247,504
14,636,333,131
33,157,914,373
LEBIH (KURANG)
(14,756,557,907)
(1,792,138,704)
(12,964,419,203)
Pembiayaan Netto
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
30,233,284,008
39,779,852,641
46,221,398,450
44,156,820,949
41,772,312,131
III- 10
2013
ANGGARAN
116,000,000,000
5,000,000
111,000,000,000-
000
REALISASI
-
-
-
-
LEBIH (KURANG)
-
-
-
Sumber : DPPKAD
Selama periode 2008-2012, masih terjadi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyadari bahwa SiLPA yang cukup besar tersebut seharusnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila dapat teralokasikan dalam bentuk program dan kegiatan di tahun berjalan, sehingga harus dievaluasi untuk dapat diperbaiki mulai dari tahap perencanaan di tahun selanjutnya. 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2014 Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah di tahun 2014 maka kebijakan keuangan daerah yang diambil adalah sebagai berikut: a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu kebijakan umum yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan daerah adalah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan daerah, melalui: 1) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2) menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan kapasitas dan potensi; 3) mengembangkan sumber-sumber PAD; 4) mengupayakan peningkatan PAD melalui review beberapa perda pajak daerah, retribusi daerah dan perda-perda pendapatan yang lain; 5) mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan, retribusi, dan penerimaan lainnya; 6) mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan asetaset daerah;
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 11
7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)
24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)
meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta antar dinas/instansi pengelola pendapatan daerah; meningkatkan upaya kegiatan sosialisasi serta penegakan hukum secara konsisten. Meningkatkan upaya penggalian dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan. Melimpahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah kepada pejabat tingkat dibawahnya sesuai aturan yang berlaku. Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan Waskat dan Wasnal dalam pemungutan pajak dan retribusi Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya investasi, dan dunia usaha. Pemutakhiran dan/atau penyusunan data potensi retribusi daerah. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kinerja dan disiplin aparat pengelola pendapatan. Meningkatkan intensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penagihan/penjualan Pasar Kliwon baru Temanggung dan Pasar Wage Ngadirejo serta penanganan parkir dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Melakukan kajian terhadap sumber pendapatan lainnya dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kajian terhadap sumber-sumber pendapatan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna meningkatkan efektifitasnya. Pemberdayaan aset daerah. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meningkatkan koordinasi pengelolaan pendapatan guna mengetahui perkembangan dan memecahkan masalah secara komprehensif. Penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian reward and punishment bagi aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah.
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 12
32) Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah dalam Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014, selain itu kebijakan belanja daerah didasarkan pula pada hasil evaluasi penganggaran tahun-tahun sebelumnya dan capaian target kinerjanya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah pada tahun 2014 adalah: 1) Sesuai dengan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014; 2) Diarahkan pada penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur; 3) Diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 4) Bersifat strategis, dilaksanakan;
penting,
dan
mendesak
untuk
segera
5) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah; 6) Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pengelolaannya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit manakala anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pada tahun anggaran 2014 diupayakan bahwa pendapatan daerah sama dengan belanja daerah sehingga tidak terjadi defisit maupun surplus anggaran, dengan asumsi bahwa penyerapan anggaran di tahun 2013 ini adalah 100%. Namun apabila penyerapan anggaran dibawah 100% maka kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 13
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Angaran tahun 2014 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 b) Penerimaan pinjaman daerah. Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah. c) Penerimaan pembiayaan yang lain antara lain. Penerimaan piutang daerah, penjualan kekayaan daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah. 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut : a) Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 tidal lagi dianggarkan karena sudah dicadangkan di tahun-tahun sebelumnya b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): PDAM, PD Aneka Usaha, PD BPR-BKK Temanggung, PD BKK Pringsurat, PD Bumi Phala Wisata, dan PT Bank Jateng. c) Pembayaran pokok hutang. Tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada pihak ketiga. Manakala terjadi hutang jangka pendek, maka pada pos ini akan dianggarkan sebesar hutang jangka pendek yang diambil. d) Pembayaran pihak ketiga. dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 14
3. Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2014 Proyeksi kerangka Keuangan Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tabel III.9. Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 No 1
2
3
4
URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah BELANJA Belanja Pegawai Belanja Program/Kegiatan
JUMLAH ANGGARAN 1.075.709.921.000 84.880.872.000 756.734.642.000 234.094.407.000 1.075.709.921.000 615.000.000.000 460.709.921.000
SURPLUS/DEFISIT (1-2)
0
PEMBIAYAAN NETO PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Pencairan dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah Penerimaan piutang daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah Pengeluaran perhitungan pihak ketiga SiLPA
0
Sumber : DPPKAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upaya untuk mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan jumlah pendapatan daerah guna memperoleh anggaran yang berimbang dilakukan mengingat bahwa Tahun 2014 merupakan tahun pertama Periode RPJMD 2013-2018.
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 15
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendaatan, belanja dan pembiayaan. 1. Kinerja Keuangan Daerah a. Pendapatan Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Selama ini pendapatan daerah Kabupaten Temanggung didominasi oleh pendapatan dari dana perimbangan. Namun demikian selalu diupayakan untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan dalam rangka menuju peningkatan kemandirian pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa hak dan kewajiban daerah adalah: 1) Memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan melakukan pinjaman; 2) Membayar tagihan pihak ketiga; 3) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah; 4) Pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dari BUMD); dan 5) Pengelolaan kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan kepentingan umum. Adapun sumber pendapatan daerah Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud peraturan perundangan diatas adalah: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 6
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. 2) Perimbangan keuangan, terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah antara lain: 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kemampuan daerah; 2) Masih lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana; 3) Dana perimbangan pemerintah pusat yang belum memadai guna memenuhi kebutuhan daerah; 4) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dikelola secara optimal; 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, sehingga berdampak pada kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak/retribusi; 6) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena lemahnya sanksi hukum yang diterapkan. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya guna menggali potensi pendapatan yang dimiliki. Potensi peningkatan PAD juga didukung dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola pajak bumi dan bangunan secara mandiri. Hal lain yang harus diperhatikan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan transparan serta dapat dipertanggungawabkan. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi pendapatan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel III.5. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 TAHUN 1
PENDAPATAN TARGET 2
REALISASI 3
(%) KENAIKAN REALISASI 4
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 7
2008
569.727.127.254,00
576.614.217.128,00
10,26
2009
599.819.477.502,00
623.096.242.826,00
08,06
2010
670.639.663.075,00
675.750.086.161,00
08,45
2011
808.456.159.510,00
823.479.890.034,00
22,00
2012
964.270.272.280,00
964.938.557.744,00
00,07
991.506.970.000,00
-
*)
2013 Sumber : DPPKAD
*)
: APBD Penetapan 2013
Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa perkembangan pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kenaikan tersebut baik dari komponen PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan naik sebesar 0,07 % dibandingkan target yang ditetapkan, dan naik sebesar 17,17 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011. Target pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah pada APBD tahun 2008-2013 adalah didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 77,87%, disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah sebesar rata-rata 14,53%, dan persentase rata-rata terkecil adalah pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 7,60% jika dihitung dari realisasi pendapatan. Target dan realisasi pendapatan tahun 2008-2012 dan proyeksi tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel III.6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008-2013 TAHUN
2008
URAIAN
BAGIAN DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
569,727,127,254
38,725,025,765
488,824,010,855
42,178,090,634
REALISASI
576,614,217,128
37,923,898,939
497,563,580,868
41,126,737,321
8,739,570,013
(1,051,353,313)
%
6,887,089,874 100
(801,126,826) 6.58
86.29
7.13
ANGGARAN
599,819,477,502
47,444,822,496
505,231,055,126
47,143,599,880
REALISASI
623,122,779,590
47,327,328,141
515,228,881,135
60,566,570,314
LEBIH (KURANG)
23,303,302,088
9,997,826,009
13,422,970,434
%
2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN
LEBIH (KURANG)
2009
PENDAPATAN
100
(117,494,355) 7.60
82.68
9.72
ANGGARAN
670,639,663,075
56,931,558,308
517,010,872,772
96,697,231,995
REALISASI
675,659,734,845
55,211,017,361
522,185,893,892
98,262,823,592
5,020,071,770
(1,720,540,947)
5,175,021,120
1,565,591,597
LEBIH (KURANG) %
100
8.17
77.29
14.54
ANGGARAN
808,456,159,510
62,184,044,652
574,133,872,886
172,138,241,972
REALISASI
823,479,890,034
63,343,494,510
574,917,319,097
185,219,076,427
2011
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 8
LEBIH (KURANG)
15,023,730,524
%
2012
100
783,446,211
7.69
13,080,834,455
69.82
22.49
ANGGARAN
964,270,272,280
75,813,251,769
708,754,469,506
179,702,551,005
REALISASI
964,938,557,744
76,637,673,275
707,239,144,911
181,061,739,558
668,285,464
824,421,506
(1,515,324,595)
1,359,188,553
LEBIH (KURANG) %
100
ANGGARAN 2013
1,159,449,858
7.94
991,506,970,000
73.29
84,225,718,000
18.76
726,062,537,000
181,218,715,000
REALISASI
-
-
-
-
LEBIH (KURANG)
-
-
-
-
%
-
-
-
-
Sumber : DPPKAD
Selama periode 2008-2012, dapat dikatakan bahwa target pendapatan daerah pertahunnya selalu bisa dicapai. Permasalahan yang muncul dalam pengelolan pendapatan daerah secara umum adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dibanding dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. b. Belanja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada APBD Tahun Anggaran 2008-2012 rata-rata terealisasi sebesar 93,72%. Untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 97,04% dan Belanja Langsung hanya terealisasi sebesar 85,65%. Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2008-2012 dan proyeksi Tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut; Tabel III.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008-2013
TAHUN
2008
2009
2010
2011
URAIAN
BELANJA DAERAH
BELANJA TAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
646,732,094,689
422,349,934,478
224,382,160,211
REALISASI
611,356,971,071
410,463,264,154
200,893,706,917
LEBIH (KURANG)
(35,375,123,618)
(11,886,670,324)
(23,488,453,294)
%
94.53
97.19
89.53
ANGGARAN
637,695,541,466
445,006,642,928
192,688,898,538
REALISASI
606,966,527,368
433,902,643,788
173,063,883,580
LEBIH (KURANG)
(30,729,014,098)
(11,103,999,140)
(19,625,014,958)
95.18
97.50
89.82
ANGGARAN
722,519,938,061
537,839,307,894
184,680,630,167
REALISASI
662,203,879,316
523,968,868,116
138,235,011,200
LEBIH (KURANG)
(60,316,058,745)
(13,870,439,778)
(46,445,618,967)
91.65
97.42
74.85
ANGGARAN
881,357,372,237
618,284,674,801
263,072,697,436
REALISASI
816,160,548,955
600,658,730,241
215,501,818,714
LEBIH (KURANG)
(65,196,823,282)
(17,625,944,560)
(47,570,878,722)
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 --.Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
III- 9
