PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) TAHUN 2011

SKRIPSI

Oleh: TRI SUPARWANTI K7408157

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Juli 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) TAHUN 2011

Oleh: TRI SUPARWANTI K7408157

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user Juli 2012 iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Tri Suparwanti. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) TAHUN 2011. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dari sumber mana sajakah anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS 2011 (2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011 (3) Untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011 (4) Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam implementasi program PKMS 2011(5) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS Tahun 2011 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah UPT PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sumber data berasal dari kepala UPT PKMS dan bagian keuangan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sampel diambil dengan purposive sampling, dimana memilih informan yang memiliki informasi secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Prosedur penelitian meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Sumber anggaran pembiayaan PKMS ini seluruhnya murni berasal dari APBD (2) pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan terlaksana cukup baik, hal ini ditunjukkan dari cakupan indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, namun untuk indikator efisien dan efektif kurang berjalan dengan baik (3) Dasar perhitungan beban anggaran pembiayaan PKMS 2011 = (Rp5.000,00/jiwa/bulan) x 12 bulan x 335.970 = Rp 18.062.390.000,00 (4) Kendala-Kendala : a. Pihak UPT PKMS tidak memiliki data yang cukup tentang jumlah masyarakat Surakarta yang terdaftar dalam jaminan kesehatan Askes PNS, Asuransi Kesehatan Swasta, Jamkesmas dan Asuransi Kesehatan lainnya. b. Ada masyarakat yang merasa mendapatkan kepesertaan yang tidak sesuai. Padahal masyarakat tersebut merupakan warga yang tidak mampu, tetapi da-lam verifikasi dilapangan, mereka termasuk kedalam kepesertaan kartu Silver. Oleh karena itu mereka merasa tidak dimasukkan dalam kepesertaan yang tepat. (5) Pelaporan keuangan dilakukan setiap bulan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas anggaran dan realisasi pencapaian belanja anggaran tahun 2011. Kata kunci: program PKMS, pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan commit to user vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Tri Suparwanti. THE FUNDING BUDGET MANAGEMENT OF SURAKARTA CITY’S HEALTH SERVICE IN SURAKARTA COMMUNITY HEALTH CARE PROGRAM (PKMS) IN 2011. Thesis, Teaching Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. July 2012. The objectives of research are (1) to find out the source of funding budget for Surakarta City’s Health Service in PKMS program of 2011, (2) to find out how the funding budget management of Surakarta City’s Health Service is in the implementation of PKMS program in 2011, (3) to find out how the allocation of funding budget Surakarta City’s Health Service is in the implementation of PKMS program in 2011, (4) to find out the obstacles the Surakarta City’s Health Service encounters in the funding budget management in the implementation of PKMS program in 2011, and (5) to find out how the financial report form is in Surakarta City’s Health Service in PKMS program in 2011. This study was a descriptive qualitative research. The object of research was UPT PKMS of Surakarta City’s Health Service. The data source derived from the chairman of UPT PKMS and financial division of Surakarta City’s Health Service. The sample was taken using purposive sampling, in which the informants having in-depth information and reliable to be data source were selected. Techniques of collecting data were observation, interview, and document or archive. Data validation used was source triangulation. The data analysis was done using an interactive technique of analysis. The procedure of research included pre-field, field, data analysis, and research report writing stages. Based on the result of research, it could be concluded that (1) the source of PKMS’s funding budget derived purely from APBD (Local expense income budget, (2) the management of health funding budget had been implemented sufficiently well; it was indicated by the range of transparency, accountability and participative indicators, but the efficient and effective indicators proceeded poorly, (3) the rationale of 2011 PKMS expenditure budget burden calculation = (IDR 5,000.00/jiwa/bulan) x 12 months x 335.970 = IDR 18,062,390,000.00 (4) The obstacles included: a. The UPT PKMS did not have adequate data about the number of Surakarta people enlisted in health security including Askes PNS (health insurance for civil servant), Private Health Insurance, Jamkesmas (public health benefit) and other health insurances. B. Some people felt that they obtained inappropriate membership, whereas they were categorized into the poor, but in the verification in the field, they were included into Silver card membership. For that reason, they felt not included into appropriate membership. (5) Financial reporting was made every month. Such the financial report consisted of budget and the realization of 2011 budget expenditure achievement. Keywords: PKMS program, health funding budget

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

MOTTO Berangkat dengan penuh keyakinan Berjalan dengan penuh keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madj) Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. (Heather Pryor) Cara terbaik untuk keluar dari permasalahan adalah memecahkannya.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada: Ibu dan bapak tersayang (Ibu Ngatinem dan Bapak Pariyo) yang selalu menjadi inspirasi buatku, terimakasih untuk kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi serta doa yang telah diberikan kepadaku selama ini. Mas Yatno, Mbak Ayu, Mbak Ana dan Dek Fathir yang selalu menghadirkan senyuman di setiap hari-hariku. Mas Ikro yang selalu ada buatku, terimakasih untuk motivasi serta kasih saying. Sahabat-sahabat tercintaku Gobil SC (Wiwit, Muti, Siti, Asa, Osin, Memey, Kiki), Isti, Piyul, Mas Henggo, dan Mas Sukma, terimakasih atas nasehat serta dukungan sehingga saya tidak mudah putus asa. Sepeda motor Kharisma bututku yang setia menghantarkan kemana pun aku pergi. Teman-Teman Akuntansi 2008. Almamater.

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

DALAM PROGRAM PE-

MELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) TAHUN 2011”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 3. Ketua Program Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Ketua Bidang Keahlian Khusus Akuntansi Program Pendidikan Ekonomi. 5. Drs. Sukirman, MM, selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Sohidin, SE, M.Si, Akt, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 7. Ibu Ida Angkalita, selaku kepala UPT PKMS Dinas Kesehatan Surakarta yang telah memberi kesempatan dan tempat guna pengambilan data dalam penelitian. 8. Ibu, Bapak, semua keluarga dan teman-teman yang selalu mendoakan, membimbing dan memotivasiku sehingga dapat menyusun skripsi dengan commit to user lancar. xi


digilib.uns.ac.id

9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Surakarta,

Juli 2012

Penulis,

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................

ii

HALAMAN PENGAJUAN......................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN..................................................................

iv

HALAMAN REVISI.................................................................................

v

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................

vi

HALAMAN ABSTRAK .........................................................................

vii

HALAMAN ABSTRACT .......................................................................

viii

HALAMAN MOTTO ..............................................................................

ix

HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................

x

KATA PENGANTAR ..............................................................................

xi

DAFTAR ISI ............................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................

xv

DAFTAR TABEL .....................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................

xvii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................

1

B. Perumusan Masalah ........................................................

5

C. Tujuan Penelitian ............................................................

5

D. Manfaat Penelitian ..........................................................

6

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka ....................................................................

7

B. Penelitian yang Relevan .........................................................

22

C. Kerangka Pemikiran ...............................................................

24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ...............................................

26

B. Metode Penelitian ................................................................... commit to user C. Sumber Data ...........................................................................

27

xiii

27


digilib.uns.ac.id

D. Teknik Sampling ....................................................................

28

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................

29

F. Validitas Data ........................................................................

32

G. Analisis Data .........................................................................

33

H. Prosedur Penelitian .................................................................

34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ....................................................

36

B. Temuan Hasil Penelitian ........................................................

42

C. Pembahasan ............................................................................

46

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan .............................................................................

72

B. Implikasi .................................................................................

73

C. Saran ......................................................................................

74

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

75

LAMPIRAN .............................................................................................

78

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Kerangka Berpikir ...................................................................

25

Gambar 2. Bagan Prosedur Penelitian.......................................................

35

Gambar 3. Skema Value for Money..........................................................

53

Gambar 4. Proses Penyusunan dan Pelaporan APBD...............................

62

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian ..................................................

26

Tabel 2. Jumlah Peserta PKMS 2011......................................................

53

Tabel 3. Jumlah Peserta PKMS...............................................................

52

Tabel 4. Jumlah Kunjungan Puskesmas dan RSUD Banjarsari ..............

53

Tabel 5. Jumlah Kunjungan Rumah Sakit...............................................

54

Tabel 6. Pendanaan PKMS ....................................................................

55

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Pedoman Wawancara............................................................

78

Lampiran 2. Ceklist ...................................................................................

81

Lampiran 2. PKMS ...................................................................................

84

Lampiran 3.Perda Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2003...........................

104

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran.................................................

109

Lampiran 5. Bagan Organisai Dinas Kesehatan Kota Surakarta...............

111

Lampiran 6. Foto Penelitian ......................................................................

149

Lampiran 5. Surat Ijin ...............................................................................

152

commit to user

xvii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh, karena menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 secara bertahap mewujudkan masyarakat Surakarta yang sehat, mandiri, dan berbudaya, hal tersebut sesuai visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2011 s/d 2015. Guna mewujudkan visi yang dimaksud, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2011 menetapkan enam program prioritas yang ingin dicapai yaitu: a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat d. Program Upaua Kesehatan e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sedang sasaran prioritas untuk program prioritas Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ingin dicapai untuk program Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ingin dicapai adalah : a. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita b. Menurunkan angka kesakitan demam berdarah, HIV/Aids dan TB Paru c. Menurunkan prosentase balita gizi buruk dan gizi kurang d. Tersedianya jaminan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bersertifikasi ISO f. Pemberdayaan Posyandu Balita dan Lansia Guna mencapai program dan sasaran tersebut Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2011 telah melaksanakan 15 program utama dan 40 kegiatan dengan anggaran Rp63.293.090.469,00. commit to user 1


2 digilib.uns.ac.id

Sesuai dengan penjabaran di atas, diketahui salah satu sasaran prioritas Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah adanya jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Program PKMS merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan yang optimal, dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta, terutama bagi masyarakat yang tergolong miskin. Jaminan kesehatan yang diberikan berwujud upaya ke-sehatan yang berjenjang dan komprehensif. Upaya kesehatan ini dilakukan agar kesehatan masyarakat dapat terpelihara sehingga menciptakan masyarakat Kota Surakarta yang sehat dan produktif. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ini diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2008, diawali dengan keprihatinan bahwa masih adanya masyarakat miskin di Kota Surakarta yang masih belum tercover pembiayaan kesehatan melalui program Jamkesmas, selain itu Pemerintah Kota Surakarta juga berharap bahwa seluruh masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kota Surakarta dapat terlindungi kesehatannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak diluncurkannya program PKMS pada tahun 2008 sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 ini sudah 78,6% penduduk Kota Surakarta yang terlindungi kesehatannya baik melalui Jamkesmas, Askes PNS, Askes sosial lain maupun PKMS. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H(1) dan Undang-Undang Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal tersebut tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin yang mana tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin (Departemen Kesehatan R.I,2008: 2). Dengan demikian, adanya program pemerintah dalam rangka pemcommit to user


3 digilib.uns.ac.id

bangunan derajat kesehatan masyarakat, seperti program PKMS ini, secara tidak langsung akan mendorong terciptanya kualitas sumber daya manusia. Upaya untuk mendorong terciptanya kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan permasalahan klasik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2006, melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada setingkat diatas Vietnam atau berada diperingkat 108 diantara negara diseluruh dunia (Sutarto, 2008: 18). Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan berada di bawah negara-negara lain didunia. Untuk itu, diperlukan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia tersebut. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) merupakan isu global dalam kesehatan masyarakat yang termasuk salah satu indikator derajat kesehatan, selain angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AKABA), angka harapan hidup (Life Expectancy), dan status gizi. AKB dihitung dari kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB Indonesia telah menurun dari 35/1000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 26,9/1000 kelahiran hidup pada tahun 2007, tetapi masih tinggi dibandingkan anggota ASEAN lain, yaitu peringkat ketiga setelah Laos dan Burma. Data-data tersebut semakin menunjukkan bahwa upaya kesehatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, upaya kesehatan masyarakat melalui program PKMS tersebut dinilai sebagai upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, pada bulan November tahun 2007 tercatat sebanyak 107.004 jiwa termasuk dalam kuota Askeskin/Jamkesmas dan 88.000 jiwa termasuk dalam ASKES PNS. Sedangkan to user asuransi/jaminan kesehatan termasyarakat Kota Surakarta yang commit belum memiliki

4 digilib.uns.ac.id


catat 343.325 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang belum memiliki asuransi/jaminan kesehatan. Sampai tahun 2011 penduduk kota Surakarta yang men-jadi peserta PKMS sejumlah 213.436 peserta silver, 12.818 peserta gold dengan total 226.254 peserta (45,31%) dari jumlah penduduk kota Surakarta sebanyak 499.337 penduduk. Sedangkan untuk keseluruhan penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS, Jamkesmas, Askes PNS dan Askes Swasta lainnya sebesar 82,75%. masyarakat. Setelah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun, implementasi program PKMS tetap membutuhkan perhatian dari masyarakat, hal tersebut sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui program PKMS ini. Selain itu, sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun apabila dalam implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan, maka kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu, sebagai wujud nyata upaya pembangunan kesehatan di kabupaten/kota dalam implementasi program PKMS ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah mengenai manajemen pembangunan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat (Sutarto, 2008). Pembiayaan kesehatan adalah kaitannya dengan pengelolaan pembiayaan kesehatan dalam program PKMS, mengingat bahwa anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pembangunan kesehatan yang komprehensif, sehingga perlu diperhatikan bagaimana pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam program PKMS ini. Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan perencanaan anggaran program PKMS tersebut, karena hanya dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka diharapkan akan tercipta akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA TAHUN 2011”

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukan diatas, agar peneliti dapat mengkaji secara jelas dan terarah, maka diperlukan rumusan yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Dari sumber mana sajakah anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS 2011? 2. Bagaimana pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011? 3. Bagaimana alokasi anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011? 4. Bagaimana bentuk laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS Tahun 2011? 5. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam implementasi program PKMS 2011?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dari sumber mana sajakah anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS 2011? 2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011? 3. Untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011? 4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS Tahun 2011? commit to user

6 digilib.uns.ac.id


5. Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam implementasi program PKMS 2011?

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis, instansi, dan bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang masalah yang terjadi secara nyata di dalam instansi khususnya masalah yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam implementasi program PKMS 2011. 2. Bagi Instansi Hasil dari kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan anggaran instansi khususnya dalam implementasi program PKMS 2011. 3. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis yang lebih mendalam.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Kesehatan Anggaran Pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran Pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis (Sabeni dan Ghozali, 2001: 39). Sementara itu menurut Freeman (2003) dalam buku Deddy, Maulidah dan Iswahyudi (2007: 19) menyatakan bahwa, “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands)”. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pe-merintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada. Beberapa fungsi

utama anggaran sektor publik, antara lain: (Mardiasmo,

2002: 122) 1. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool). Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasai, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool). Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. commit to user

7


8 digilib.uns.ac.id

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool). Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Anggaran sebagai alat politik (political tool). Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. 5. Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi (coordination and communication tool). Setiap unit kerja dalam pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool). Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif) kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 7. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool). Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun beberapa sistem penyusunan anggaran, yaitu : ( Sabeni dan Ghozali, 2001: 40) 1. Sistem Anggaran Tradisional (traditional budget system) Adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan pada pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, penyusunan sistem angcommit to user untuk belanja/pengeluaran. Titik garan lebih didasarkan pada kebutuhan


9 digilib.uns.ac.id

berat perhatian pada sistem anggaran ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan anggarannya. Dengan kata lain menekankan perhatian pada segi administrasinya saja (Baswir, 1999: 27-28) 2. Sistem Anggaran Kinerja (performance budget system) Sistem ini berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun dan didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Dengan kata laian, titik perhatiannya pada segi manajemen anggaran (Baswir, 1999: 29) 3. Sistem Anggaran Program (planning programming budgeting system) Perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program, dengan kata lain menekankan pada segi persiapan anggaran ( Baswir, 1999:30). Anggaran dibedakan menjadi 2 macam, yakni APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBN sendiri merupakan anggaran yang dikelola oleh perintah pusat. Siklus Anggaran adalah: “Masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang”. Siklus anggaran adalah adalah merupakan tahap-tahap anggaran, dengan demikian siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap atau fase yaitu sebagai berikut: (Sabeni dan Ghazali, 2001: 55) a.

Tahap penyusunan anggaran

b.

Tahap pengesahan anggaran

c.

Tahap pelaksanaan anggaran

d.

Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran

e.

Tahap pengesahan perhitungan anggaran Sedangkan APBD merupakan anggaran yang dikelola oleh pe-

merintah daerah baik di propinsi maupun kota/kabupaten. Mengenai pengelolaan keuangan daerah ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan to user sebagai pedoman pengelolaancommit dan pertanggungjawaban yang bersifat umum


10 digilib.uns.ac.id

dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah (Yani, 2002: 231). Sementara itu, dalam rangka otonomi daerah maka pengelolaan APBD sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga menurut UU No.25 Tahun 1999, dalam menetapkan APBD tidak boleh melebihi dari anggaran penerimaan daerah (Yani, 2002: 233). Selain itu, dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah (APBD), antara lain: (Yani, 2002: 234-236) 1. Pengelolaan keuangan suatu daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. 2. Segala bentuk pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD dan semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 3. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN. 4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat dan dikelola APBD 5. APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah. 6. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 7. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 8. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 9. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. 10. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk ,membiayai pengeluaran tersebut. 11. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikunya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan. 12. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melelui kas daerah. 13. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka dikelola oleh bendahara umum commit to user daerah.



14. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran yang tidak tersangka adalah untuk penangnan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 15. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 16. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan dana darurat. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: (Mardiasmo, 2002: 29-30) 1. Akuntabilitas Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. 2. Value for Money Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. 3. Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik (probity) Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. 4. Transparansi Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accounttability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan rensponsif terhadap aspirasi dan ke-pentingan masyarakat. commit to user



5. Pengendalian Penerimaan dan pengeluaran daerah ( APBD ) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. Sedangkan menurut Juli Panglima Saragih dalam pengelolaan keuangan publik ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan sesuai dengan konsep good governance. Prinsip-prinsip dasar tersebut, sebagai berikut: (Saragih, 2003: 120-121) 1. Transparansi Mensyaratkan adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) didalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Efisien Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai dengan proporsi biaya yang ditetapkan. 3. Efektif Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), haruslah tepat sasaran. 4. Akuntabilitas Dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) maka dituntut adanya pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD dan terbuka kepada masyarakat. 5. Partisipatif Kebijakan pembangunan dalam APBD harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. 2.

Prinsip-Prinsip Dasar sesuai Good Governance a. Partisipasi Menurut Krina (2003: 19), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Mardismo (2009: 18) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat kecommit to user putusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga per-



wakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Krina (2003 : 23) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. b. Transparansi Transparansi (Krina, 2003: 14) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut UNDP (Mardiasmo, 2009 : 18) transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparasi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Tujuan transparasi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Menurut Krina (2003 : 15) bentuk transparasi yaitu: c. Akuntabilitas Akuntabilitas (Krina, 2003: 9) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009 : 18) Akuntabilitas adalah commit toatas usersetiap aktivitas yang dilakukan. pertanggungjawaban kepada publik



d. Efektivitas dan Efisiensi Dalam kondisi Good governance Efektivitas dan Efisiensi berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Menurut Mardiasmo (2009 : 4-5) efisiensi adalah pencapian output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Secara sedarhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Proses penyusunan dan penetapan anggaran harus dilakukan secara bertahap dan komprehensif sehingga menghasilkan anggaran yang dapat mengakomodir seluruh program, proyek maupun kegiatan dari berbagai macam dinas maupun kantor yang ada. Termasuk di dalamnya anggaran pembiayaan kesehatan dari Dinas Kesehatan yang ada. Pembiayaan Kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai upaya, menghimpun berbagai kegiatan penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan berbagai sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung (Sutarto, 2008:165) mengenai sumber dana dari pembiayaan kesehatan ini, digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yakni : 1.

Pertama, dana pemerintah dalam hal ini berasal dari APBD.

2.

Kedua, dana masyarakat adalah dana yang berasal dari pengumpulan

dana masyarakat (Sutarto, 2008:166). Namun demikian, tetap saja yang menjadi sumber dana paling utama adalah APBD sehingga pembiayaan kesehatan harus dimasukkan dalam RAPBD setiap daerah. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan. Adapun beberapa hal yang patut dilakukan untuk transparansi anggaran, antara lain : commit to user 1. Penyeragaman klasifikasi pengeluaran dan pendapatan.



2. Penyediaan infrastruktur untuk pelaporan data secara elektronik 3. Standarisasi praktek analisis jaringan keuangan/anggaran 4. Pelaporan hasil-hasil anggran secara menyeluruh 5. Membentuk asosiasi professional untuk para tenaga kerja. Kemudian terkait mengenai besaran pembiayaan kesehatan yang diambilkan dari APBD adalah sekurang-kurangnya 5% dari PDRB atau 15% dari APBD (Sutarto, 2008: 168). Alokasi tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan usaha atau upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu wujud pemeliharaan kesehatan bagi masyarakatnya. 3. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Sektor Kesehatan Keinginan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan partisipasi masyarakat, efisisen dan efektif menuntut diselenggarakannya praktek otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah merespon dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ter-sebut membawa implikasi pada perubahan berbagai sektor dalam sistem sosial masyarakat kita, salah satunya adalah pada sektor kesehatan. Menurut Hartono (1996), bentuk desentralisasi di sektor kesehatan meliputi : 1. Struktur Otoritas Kesehatan 2. Jaringan dan fungsi-fungsi penting 3. Tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan dan, 4. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002: 75) Akibat pelaksanaan desentralisasi kesehatan adalah adanya perubahan-perubahan penting dalam sistem kesehatan nasional. Perubahan tersebut secara garis besar terdiri atas dua hal sebagai berikut: commit to user



a. Perubahan dalam sistem dan proses organisasional. 1) Pembangunan kebijakan kesehatan (health policy development). 2) Kebutuhan penghitungan dan informasi (needs assessment and information). 3) Perencanaan dan alokasi sumber daya (planning and resource allocation). 4) Pembiayaan dan manajemen keuangan (financing and financial management). 5) Perencanaan dan manjemen sumber daya manusia (human resources planning and management). 6) Koordsinasi antar sektoral (intersectoral coordination). 7) Partisipasi masyarakat (public participation). b. Keadilan, efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan Ditentukan oleh faktor-faktor : 1) Sumber daya keuangan sektor publik 2) Pola alokasi sumber daya secara keseluruhan (nasional) 3) Distribusi sumber daya manusia 4) Pemanfaatan pelayanan 5) Jangkauan dan ketersediaan pelayanan 6) Perubahan dalam sistem-sistem pendukung 7) Ketersediaan obat-obatan dasar 4. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) Program PKMS merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Adapun beberapa tujuan yang berkesinambungan dari program ini adalah sebagai berikut : a. Memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta. b. Terpeliharanya kesehatan masyarakat. c. Masyarakat sehat dan produktif. commit to user rakyat. d. Sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan



Anggaran yang dialokasikan bagi program ini sepenuhnya berasal dari APBD Kota Surakarta yakni sebesar 16, 479 miliar rupiah sehingga program PKMS ini merupakan kebijakan yang murni dari Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang kesehatan. Untuk pelaksanaannya sendiri dimulai pada tanggal 2 Januari 2008. Program PKMS ini hanya ditujukan khusus kepada seluruh masyarakat Surakarta, terutama yang tidak termasuk dalam program Askes PNS, Askes swasta, Askeskin, Jamkesemas, dan Askes lainnya. Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan yaitu : a. Pelayanan Dasar Dilaksanakan di semua Puskesmas (rawat jalan dan rawat inap) b. Pelayanan Persalinan Dilaksanakan di Puskesmas rawat inap dan RSD Kota Surakarta c. Pelayanan rujukan Dilaksanakan di RS DR. Moewardi, RSOP, RS Jiwa Surakarta, RS Kasih Ibu, RS DR.Oen Surakarta, RS Panti Waluyo, RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS Brayat Minulyo, RS Slamet Riyadi, RSI Kustati, RS Tri Harsi, RSD Kota Surakarta. Program PKMS mengklasifikasikan para pesertanya berdasarkan jenis kartu yang diperoleh. Adapun 2 jenis kartu kepesertaan, yakni : 1. Gold : diberikan kepada penduduk miskin atau mendekati miskin sesuai dengan kriteria BPS, tetapi belum masuk dalam program askeskin (Jamkesmas). 2. Silver : Bagi semua penduduk Kota Surakarta yang bukan Kriteria kartu Gold. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan dalam program PKMS ini terbagi ke dalam 2 macam, antara lain: 1. Komprehensif : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. 2. Berjenjang, terbagi dalam : a. Rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas b. Rawat jalan spesialistik (jiwa) commit c. Rawat inap di Rumah Sakitto user



Program PKMS ini didukung dengan adanya PERDA No. 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Daerah sehingga dalam pembiayaannya pun juga dibatasi, adapun bentuk-bentuk pembiayaannya, yaitu: 1.

Pelayanan-pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSD Kota Surakarta pembiayaanya dari Pemerintah Kota Surakarta.

2.

Pelayanan kesehatan rujukan pembiayaannya dilakukan dengan system cost sharing. Mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan melalui program

PKMS ini terdapat pelayanan rujukan di rumah sakit pemerintah/swasta sesuai dengan MOU (Memorandum of Understanding ) / kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta, antara lain: 1. Akomodasi rawat inap kelas III 2. Penunjang diagnostik antara lain adalah: laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik. 3. Tindakan medis kecil dan sedang 4. Operasi kecil dan sedang 5. Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit untuk Program Askeskin/ Jamkesmas 6. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan 7. Pelayanan gawat darurat Sedangkan, ada beberapa jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam Program PKMS ini, antara lain: 1.

Kaca mata

2.

Indra ocular lensa

3.

Alat bantu dengar

4.

Alat bantu gerak

5.

Pelayanan penunjang diagnostic canggih

6.

Bahan, alat, tindakan yang bertujuan kosmetika

7.

General check-up

8.

Protesis gigi tiruan

9.

Operasi jantung

commit to user


10.


Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi

11.

Jika pindah kelas perawatan yang lebih tinggi

12.

Keluarag Berencana

13.

Obat-obatan diluar formularium

Selain itu, ada beberapa pelayanan kesehatan yang dibatasi, yaitu : 1. Cuci darah: Kartu Silver maksimal 6 kali/ tahun, dalam 1 bulan hanya 1 kali. Sedangkan kartu Gold dibayar penuh oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2. Chemoterapy: Kartu Silver hanya 1 paket. Sedangkan kartu Gold dengan fasilitas Askeskin/ Jamkesmas. 3. Operasi besar.

5. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui kebijakan-kebijakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sendiri tidak bisa dicapai secara instan, harus dilakukan secara bertahap dan komprehensif. Dalam hal ini pemerintah harus menjadikan pembangunan kesehatan sebagai salah satu arus utama pembangunan (mainstream) namun dengan tidak mengabaikan program-program pem-bangunan lainnya (Sutarto, 2008: 17). Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, secara resmi pertama kali dengan didirikannya Stovia (School Tot Opleding Van Indiche Arsien) oleh dr. Bosch pada tahun 1851 (Notoadmojo, 2007: 9). Sekolah yang ditujukan untuk pendidikan dokter bagi warga pribumi. Setelah ini banyak sekali bermunculan sekolah-sekolah kedokteran dan pengembangan penanganan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan upayaupaya integritas dari ilmu sanitasi dengan ilmu kesehatan (Notoatmodjo, 2007:14). Sedangkan Winslow memberikan batasan kesehatan masyarakat, yakni kesehatan masyarakat (public health) adalah ilmu dan seni yang dicommitmemperpanjang to user lakukan untuk mencegah penyakit, hidup dan meningkatkan



kesehatan, melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk: Perbaikan sanitasi lingkungan 1. Pemberantasan penyakit-penyakit menular 2. Pendidikan untuk kebersihan perorangan 3. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan 4. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. (dalam Notoatmodjo, 2007: 14) Batasan-batasan yang tersebut di atas menekankan pada upaya-upaya pengorganisasian masyarakat, dan lebih lanjut lagi Winslow juga menyatakan hakikat dari pengorganisasian masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kesehatan masyarakat, adalah menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya (resources) yang ada di dalam masyarakat itu sendiri untuk upayaupaya : preventif, kuratif, promotif dan rehabilitative kesehatan mereka sendiri (dalam Notoatmodjo, 2007: 15). Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia Amerika juga memberikan batasan kesehatan masyarakat, adalah ilmu dan seni yang dilaksanakan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha atau upaya-upaya pengorganisasian masyarakat (Notoatmodjo, 2007: 16). Sesuai batasan tersebut,dalam hal ini ditekankan pada usaha-usaha pengorganisasian masyarakat, dalam hal ini masyarakat mengambil peranan yang sangat penting terhadap upaya kesehatan masyarakat sendiri, sehingga masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam upaya kesehatan masyarakat tetap diperlukan adanya unsur pemerintah sebagai pembuat, pengatur, serta pengarah program-program kesehatan masyarakat serta penyedia layanan kesehatan kepada masyarakat. Program-program kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah merupakan program yang diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Melihat pada situasi, kondisi dan potensi commit user menimbulkan masalah yang beryang berbeda dari setiap daerah makatoakan



beda-beda pula. Dengan masalah yang berbeda-beda ini juga akan menuntut solusi penyelesaian yang berbeda pula di setiap daerah. Pembangunan kesehatan masyarakat pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya (Sutarto, 2008:15) sehingga dalam pembangunan kesehatan terlebih dahulu diperlukan analisis-analisis terhadap permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan terhadap solusi atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan kesehatan yang dituangkan kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat. Menurut Bloom terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, antara lain perilaku, lingkungan, upaya kesehatan, dan genetik atau keturunan. Tambahnya lagi bahwa faktor upaya kesehatan memegang peranan sekitar 20% (dalam Sutarto, 2008:21). Berdasarkan hal tersebut maka program-program upaya kesehatan menjadi salah satu agenda pemerintah dalam men-ciptakan kualitas kesehatan masyarakat. Secara umum, jenis upaya kesehatan dikategorikan kedalam beberapa kategori, antara lain : (Sutarto, 2008: 75) 1. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Diartikan sebagai upaya kesehatan yang ditunjuk kepada perorangan dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar, spesialistik maupun subspealistik. 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Diartikan sebagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar, spesialistik maupun subspealistik. 3. Upaya Kesehatan Kewilayahan (UKW) Diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lintas sektor secara terpadu dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk mendukung upaya-upaya kesehatan maka pemerintah harus mengeluarkan program-program kesehatan yang komprehensif. Program-procommit to userpromotif, upaya preventif, upaya gram yang mendudukkan upaya kesehatan



kuratif dan upaya rehabilitatif dalam kedudukan dan peran yang sama pentingnya (Sutarto, 2008: 20). Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan sistem kesehatan daerah yang berbasis pada upaya-upaya kesehatan yang komprehensif tersebut. Dalam upaya kesehatan masyarakat ada beberapa kategori upaya penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Adapun beberapa kategori tersebut, antara lain : (Sutarto, 2007: 127) 1.

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama Dalam upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama ini didayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar, yang mana ditujukan kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat ini dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

2.

Upaya kesehatan masyarakat tingkat kedua Dalam upaya kesehatan masyarakat tingkat kedua ini mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spealistik yang ditujukan kepada masyarakat. Struktur yang tampak diwujudkan dalam bentuk Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

B. Penelitian yang Relevan Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Program PKMS tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.

“Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) tahun 2008”, disusun oleh Mufti Anas, Universitas Sebelas Maret, tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa secara umum kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program to user demikian, dalam pelaksanaannya PKMS berjalan dengancommit baik. Namun



masih ditemui berbagai kendala, antara lain adanya penduduk siluman yang dengan mudah mendapatkan KTP Surakarta karena kurangnya pengawasan administratif, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan karena sumber daya manusia yang terbatas dan pelaksanaan program yang kurang efektif karena masih terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. 2.

“Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Dalam Pelayanan Kesehatan”, tesis ini disusun oleh Nunuk Herawati mahasiswa program studi magister ilmu hokum progrsm pascasarjana UMS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta, untuk mengetahui pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta dan untuk mengetahui model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk Surakarta.

C. Kerangka Berpikir Kerangka Berpikir merupakan suatu uraian yang menjelaskan variabelvariabel serta keterkaitan yang terumuskan dalam perumusan masalah. Kerangka berpikir ini dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta dalam pemilihan konsep-konsep yang benar. Secara ringkas, komponen utama dalam kerangka pemikiran ini antara lain : 1. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) 2. Implementasi dari program PKMS selama periode 1 tahun yaitu tahun 2011. 3. Sumber anggaran pembiayaan kesehatan dalam program PKMS 2011. 4. Analisis Pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam program PKMS, dalam analisis tersebut menggunakan pengukuran berdasarkan indikator Juli Panglima Saragih, yaitu transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif ( Saragih, 2003: 120-121) 5. Alokasi anggaran pembiayaancommit kesehatan dalam program PKMS 2011. to user



6. Kendala-kendala dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan pada program PKMS. 7. Penerapan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS 2011. Sumber Anggaran

Alokasi Anggaran

PKMS Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Implementasi Kebijakan

Rekomendasi

Pengelolaan Anggaran Indikator: 1. Transparansi 2. Efisien 3. Efektif 4. Akuntabilitas 5. Partisipasi

Gambar. commit 1. Kerangka Berpikir to user

Laporan Keuangan

Kendala Kendala



BAB III METODOLOGI PENELITIAN Kualitas hasil penelitian tergantung dari data yang didapat disamping proses pengelolahan yang dilakukan. Oleh karena itu, tempat dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, desain penelitian, alat-alat analisis, dan lainlain yang dianggap penting dalam menilai kualitas hasil penelitian untuk mengetahui keabsahan metode.

A. Tempat dan Waktu penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian merupakan suatu sumber bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Surakarta, yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan institusi pelaksana dari kebijakan Program PKMS. Dengan kata lain merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian, yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini direncanakan selama enam bulan yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juni 2012. Berikut adalah jadwal rencana penelitian:Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan a. Perencanaan Penelitian 1. Pengajuan Judul 2. Pengajuan Proposal 3. Perijinan b. Pelaksanaan Penelitian 1. Pengumpulan Data 2. Analisis Data 3. Penarikan Kesimpulan c. Penyusunan Laporan

Jan

Feb

commit to user

25

Tahun 2012 Mar April

Mei

Juni



B. Metode Penelitian Menurut Moh. Nazir (2005: 44), “Metode Penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk menjawab dari permasalahan masalah dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Menurut Winarno Surakhmad (2004: 132): Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan survey, teknik test, studi kasus, studi komparatif, dan studi opersional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode ini, akan dihasilkan berupa deskripsi dalam bentuk narasi yang rinci dan mendalam, lebih mudah dipahami dan secara langsung manfaatnya bisa memaparkan lebih jelas dan rinci sebagai usaha perbaikan untuk kedepannya.

C. Sumber Data Penelitian Menurut H.B. Sutopo (2002: 49), “Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman yang diperoleh”. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian bila sumber datanya tidak tersedia maka tidak akan punya arti karena tidak bisa diteliti dan dipahami. Jenis data yang diperlukan untuk digali dan dikaji sangat tergantung dari rumusan masalahnya. Dengan kata lain pemahaman mengenai masalah penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan jenis data atau informasi yang paling inti dan diperlukan untuk digali. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy Moelong (2001: 112) adalah kata-kata dan tindakan, secommit to user



lebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Informan Informan adalah seseorang untuk memberikan informasi mengenai suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Kota Surakarta, terutama yang langsung menjadi pelaksana Program PKMS, dan masyarakat pengguna kartu PKMS, baik gold maupun silver. 2. Dokumen Dokumen yang digunakan berupa arsip-arsip dan laporan-laporan dalam pelaksanaan Program PKMS tahun 2011.

D. Teknik Sampling (Cuplikan) Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah pada seleksi. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Biklen (1982) dalam H.B. Sutopo (2002: 55) cuplikan dalam penelitian kualitatif sering dinyatakan sebagai internal sampling. Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lengkap dan benar daripada informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data yang digunakan di sini tidak sebagai sumber data yang mewakili populasinya melainkan lebih cenderung mewakili informasinya. Menurut H.B Sutopo (2002: 56): “Maksud dari purposive sampling adalah kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.” commit to user



Bahkan dalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka, pilihan informan dan jumlahnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling yang diteliti, dalam penelitian ini, unit sampling yang diteliti merupakan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sehingga dengan teknik purposive sampling ini diharapkan dapat menentukan sampel yang tepat dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dengan teknik tertentu sangat diperlukan dalam penelitian karena teknik-teknik tersebut dapat menentukan lancar atau tidaknya suatu proses penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data diperlukan teknik wawancara yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya sehingga dari adanya beragam konstruksi tersebut bisa diproyeksikan dalam harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan secara tidak terstruktur sebagai teknik wawancara mendalam karena peneliti merasa tidak tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Untuk itu wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended), dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak commit to user secara formal terstruktur unuk menggali pandangan subjek yang diteliti ten-



tang banyak hal informasi secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, jujur dan mendalam. 2. Observasi Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti dan mencatat fenomena yang diselidiki melalui penglihatan dan pendengaran. Teknik informasi ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Menurut pendapat Spradley dalam H. B. Sutopo (2002: 64) menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu: a. Observasi tak berperan Dalam observasi tak berperan, peneliti sama sekali kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subjek yang diamati. b. Observasi berperan Pada observasi yang dilakukan dengan mendatangi peristiwanya, kehadiran peneliti di lokasi sudah menunjukan peran yang paling pasif, sebab kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh yang diamati, dan bagaimanapun hal itu membawa pengaruh pada yang diamati. 1) Berperan pasif : mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian bisa dilakukan observan baik secara formal ataupun informal. Secara formal dapat diamati misalnya pertemuan, kegiatan kelas, aktivitas kerja di pabrik, atau perilaku tertentu misalnya di pasar, di kantor, di sawah, atau di dalam rumah tangga untuk memperhatikan kehidupan sehari-hari dari suatu keluarga, dan sebagainya. Secara informal pengamatan dapat dilakukan selama kunjungan, misalnya mengamati situasi berbagai hal yang ditemui, seperti kondisi bangunan, kelengkapan mebel khusus pegawai yang menunjukkan statusnya, dan commit to user juga iklim organisasinya.



2) Berperan aktif : peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang bisa diperolehnya, yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. 3) Berperan penuh : peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya, sehingga benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya misalnya benar-benar sebagai penduduk, atau sebagai anggota lembaga atau organisasi yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi berperan pasif. Pada observasi ini peneliti mendatangi lokasi objek yang keberadaan peneliti sudah diketahui oleh pihak yang diamati. Dalam kondisi seperti itu, peneliti bisa mengamati dan menggali informasi yang dibutuhkan dari informan menurut kondisi yang sebenarnya. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS. 3. Dokumentasi Menurut Arikunto (2002: 135) “Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksana-kan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagaianya. Dokumen yang diguna-kan dalam penelitian ini berupa dokumen dan rekaman yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS. Dalam tenik mencatat dokumentasi menurut Yin (1987) disebut sebagai content analysis, sebagai cara untuk menemukan beragam hal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya sehingga dari pernyataannya tersebut peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat. Oleh karena itu dalam user bisa bersikap kritis dan teliti. menghadapi dokumen tertulis,commit penelititoharus



F. Validitas Data Sutopo (2002: 78) menjelaskan bahwa pada dasarnya “trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan dalam menarik kesimpulan yang mantap dari adanya suatu penelitian, diperlukan tidak hanya dari satu cara pandang. Seperti yang dijelaskan oleh Patton (1984) bahwa trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam yaitu: 1. Triangulasi sumber Teknik trianggulasi sumber menurut Patton (1984) juga disebut sebagai trianggulasi data. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya dengan data yang diperoleh dari sumber berbeda jenisnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara, (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 2. Triangulasi metode Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik atau metode yang berbeda untuk memperoleh data yang sama. 3. Triangulasi peneliti H.B. Sutopo (2002: 81) menjelaskan “trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti ”. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan berupa catatan, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil penelitian. 4. Trianggulasi teori Trianggulasi ini dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif to user teori tersebut akan diperolehcommit pandangan yang lebih lengkap dan mendalam,



tidak hanya sepihak, sehingga bisa dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian hasil akhir dari analisis mencapai tingkat mutu dan kevalidan.

G. Analisis Data Proses analisis dalam penelitian kualitatif, secara khusus pada dasarnya dilakukan secara induktif, interaktif dari setiap unit datanya, bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, dan dengan proses siklus. Secara sederhana oleh Miles dan Huberman (1984) dalam H.B. Sutopo (2002: 94) menyatakan bahwa terdapat dua model pokok dalam melaksanakan analisis penelitian kualitatif yaitu (1) model analisis jalinan data mengalir dan (2) model analisis interaktif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. H.B. Sutopo (2002: 95) mengemukakan tiga komponen analisis data aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Ketiga komponen tersebut meliputi: 1. Reduksi data Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. 2. Sajian data Sajian data merupakan suatu kegiatan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap untuk selanjutnya dapat melakukan simpulan penelitian. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti secara logis commit to user dan sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti yang



setelah mengumpulkan data dari reduksi data kemudian memaparkan hasil yang diteliti dalam bentuk narasi mengacu pada rumusan masalah. 3. Penarikan simpulan dan verifikasi Kegiatan ketiga yaitu penarikan simpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami segala sesuatu mengenai apa yang diteliti karena hal tersebut sudah merupakan kesimpulan namun kesimpulan tersebut masih bersifat sementara. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data sudah berakhir. Agar simpulan bisa dipertanggungjawabkan maka harus diadakan verifikasi. Yang mana verifikasi merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan dari data-data atau informasi yang diperoleh kemudian melakukan verifikasi dengan menelusuri informasi kembali untuk dapat menanggulangi bila terdapat kekeliruan dalam memasukkan informasi.

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan tahap-tahap dalam penelitian mulai dari awal sampai akhir penulisan penelitian. Dalam penelitian ini prosedur atau langkah-langkah pembuatan laporan adalah sebagai berikut: 1. Tahap Pra Lapangan Tahap pra lapangan dilakukan mulai dari pembuatan usulan penelitian, proposal penelitian, menyusun rancangan penelitian, memilih objek penelitian, pencarian berkas perijinan lapangan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Jadi, peneliti belum terjun langsung ke lokasi penelitian. 2. Tahap Lapangan Tahap lapangan ini dilakukan dari penggalian data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ini peneliti mulai mengeksplorasi data yang ada di lapangan kemudian dikumpulkan untuk memasuki dikumpulkan untuk memasuki tahap analisis data. commit to user



3. Tahap Analisis Data Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk menghindari data yang tercecer karena dianggap tidak berguna atau hilang. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengelompokan data, penganalisaan data kemudian ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu persiapan penyajian data secara jelas dan rinci dalam suatu laporan. 4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian Penyusunan laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dari prosedurprosedur sebelumnya. Pada tahap ini hasil dari pengumpulan data diolah dan dianalisa kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Bagan prosedur penelitian adalah sebagai berikut: Proposal Penelitian

Persiapan Pelaksanaan

Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan Data dan Analisis

Analisis Akhir

Gambar 2. Bagan prosedur penelitian

commit to user

Triangulasi dan Review

Laporan



BAB IV PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusunan rencana program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Penyelenggaraan promosi kesehatan d. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan e. Penyelenggaraan upaya kesehatan f. Penyelenggaraan bina kesehatan g. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis rumah sakit dan kesehatan khusus h. Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman serta obat tradisional i. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan ijin praktek j. Pencegahan dan pemberantasan penyakit k. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan l. Peningkatan kesehatan ibu dan anak m. Pembinaan kesehatan remaja dan usia lanjut n. Penyelenggaraan sosialisasi o. Pembinaan jabatan fungsional p. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Berdasarkan beberapa fungsi diatas terlihat bahwa Dinas Kesehatcommit userpenting terkait dengan pelaksanaan Kota Surakarta memiliki fungsitoyang

35



an tugas pokoknya. Dari beberapa fungsi tersebut ada 2 (dua) fungsi yang dinilai menjadi fungsi utama, yakni: pertama, fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan. Fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan merupakan suatu bentuk peran serta sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku institusi publik dibidang kesehatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menjabarkannya kedalam kebijakan-kebijakan upaya kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan kembali kedalam program-program yang dapat secara langsung diaplikasikan kepada masyarakat. Salah satu diantara program tersebut adalah program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Program PKMS sendiri dinilai sebagai suatu program terobosan guna meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk kedalam program Jamkesmas, Askeskin, dan asuransi kesehatan yang lain. Program ini juga dinilai mampu menjadi suatu bentuk upaya Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud nyata pembangunan kesehatan masyarakat. Selain itu, program penyelenggaraan upaya kesehatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui upaya kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, fungsi peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sebagai implikasi dari fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan adalah terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya kesehatan yang komprehensif dan berjenjang. Upaya kesehatan yang komprehensif merupakan upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif yang dijalankan secara seimbang. Upaya kesehatan tersebut berfungsi saling melengkapi dan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian, upaya kesehatan yang berjenjang merupakan upaya yang harus dijalankan secara berkesinambungan mulai commit to user dari upaya kesehatan perseorangan/individu, upaya kesehatan masyarakat,



hingga upaya kesehatan kewilayahan. Upaya kesehatan tersebut mencakup jenjang dokter keluarga, puskesmas, hingga rujukan ke rumah sakit. Upaya kesehatan masyarakat dan kewilayahan tersebut menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan diperlukan upaya nyata dari pemerintah, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka diharapkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta mampu meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan tugas pokok, fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang ada.

2. Struktur Organisasi Untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka jelas pula tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas kewenangan dalam Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Surakarta, bahwa Dinas Kesehatan Kota Surakarta dikepalai oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas tersebut memiliki kewenangan dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta secara keseluruhan. Adapun Kepala Dinas tersebut, membawahi : a. Sekretariat b. Bidang Promosi Kesehatan c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan d. Bidang Upaya Kesehatan e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) g. Kelompok Jabatan Fungsional commit to user



Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyiapkan program-program yang dapat diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Terkait dengan adanya program PKMS ini, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengelola program PKMS maka dari itu, dibentuklah UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini bertugas dalam pelaksanaan program PKMS secara keseluruhan, sehingga UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PKMS. Secara umum, UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu : a. Mengelola anggaran pembiayaan kesehatan Anggaran pembiayaan program PKMS merupakan salah satu sumber daya utama dalam pelaksanaan program, anggaran tersebut harus dikelola sesuai dengan kebutuhan program. Untuk tahun anggaran pertama program PKMS ini, ada beberapa kebutuhan program yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran klaim, sosialisasi, administrasi, perlengkapan, dan sebagainya. Maka dalam pengelolaan anggaran pembiayaan program ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan menerapkan konsep VFM, serta dilengkapi dengan akuntabilitas pengelolaan. Dengan adanya pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan transparan diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku institusi publik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang dilaksanakan. Dengan kata lain, dengan akuntabilitas anggaran yang baik maka akan mendorong terciptanya kinerja organisasi yang baik pula. b. Mengawasi dan memberikan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap pelayanan kesehatan program PKMS yang to user diberikan oleh rumahcommit sakit mitra, yaitu pelayanan kesehatan tersebut



diatur dalam butir-butir kesepakatan/MOU. Sedangkan terkait dengan standar pelayanannya disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan umum, dengan pengawasan tersebut diharapkan dapat me-ningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga memberikan pelayanan bagi peserta program PKMS, tetapi pelayanan yang diberikan berupa pelayanan administratif peserta, pelayanan administratif ini ditujukan untuk peserta kartu Gold. c. Mengkoordinir verifikasi kepesertaan Proses verifikasi peserta program PKMS merupakan suatu bentuk strategi Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk memberikan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Karena masyarakat yang benar-benar miskin akan mendapatkan penjaminan lebih besar daripada masyarakat yang mampu. Proses Verifikasi ini juga berkaitan dengan jumlah anggaran yang nantinya akan dikeluarkan untuk kebutuhan program. Verifikasi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap verifikasi, yakni verifikasi berkas persyaratan dan verifikasi ke lapangan. Ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian klasifikasi peserta Gold dan Silver, karena adanya ketidaksesuaian data yang ada dengan kondisi sebenarnya dilapangan. d. Mengkoordinasi kerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Dalam hal ini terkait dengan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai upaya kesehatan program PKMS, dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan kesepakatan dengan rumah sakit apapun yang dinilai memiliki kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya MOU yang dibuat dengan beberapa rumah sakit selaku PPK. Selain itu, Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan MOU yang ada, termasuk didalamnya mengenai proses pembayaran klaim, verifikasi formularium, laporan kecommit to user giatan-kegiatan, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya



untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan, sehingga dengan koordinasi tersebut program PKMS ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. e. Mengadakan kerjasama lintas sektoral Kerja sama lintas sektoral dilakukan dalam rangka untuk kelancaran tugas Dinas Kesehatan, salah satu diantaranya adalah terkait dengan persyaratan administrasi kepesertaan program PKMS, program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Surakarta, oleh karena itu dibutuhkan KTP atau KK yang memang benar-benar warga Kota Surakarta. Hal yang ditakutkan adalah adanya penduduk luar kota yang dapat dengan mudah memperoleh KTP atau KK Kota Surakarta hanya untuk memanfaatkan program PKMS ini. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, supaya permasalahan mengenai warga “siluman” dapat diatasi secepat mungkin, karena permasalahan ini juga akan berpengaruh terhadap pe-ngelolaan anggaran pembiayaan program PKMS. Permasalahan ter-sebut ditakutkan akan meningkatkan alokasi anggaran, namun demikian, kerja sama dengan unsur kelurahan, RW dan RT setempat harus menjadi prioritas yang lebih utama. Karena merekalah yang mengetahui dan mengalami kondisi sebenarnya di lapangan. 3. Melakukan tertib administrasi Tertib administrasi merupakan bagian dari tugas Dinas Kesehatan sehari-hari, hal ini mencakup administrasi kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi pembukuan, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan dari bawahan ke atasan maupun antar mitra PPK. Laporan pertanggungjawaban ini sendiri dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ada, sedangkan terkait dengan masalah keuangan akan commit user dilaporkan dalam bentuk surattopertanggungjawaban (SPJ), dimana se-



luruh nota-nota pengeluaran dilampirkan didalamnya, sehingga jelas alokasi anggaran yang telah dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik, sekaligus bentuk responsibilitas terhadap tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan pengelolaan anggaran yang ada. Pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan diatas menjadi bahan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program PKMS, sehingga dengan penilaian tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerjanya.

B. Deskripsi Temuan Penelitian Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah mengenai pengelolaan anggaran, pengelolaan anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta ( PKMS ). Anggaran pembiayaan kesehatan adalah sumber dana yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup program PKMS sehingga program PKMS dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya, selain itu anggaran merupakan salah satu hal yang seringkali disalahgunakan pemakaiannya oleh karena itu anggaran menjadi hal yang sangat disoroti atau diperhatikan oleh masyarakat. Melalui penelitian yang telah dilakukan dengan pihak terkait yaitu Kepala UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Surakarta yaitu Ibu Ida Angklaita di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, maka diperoleh hasil temuan penelitian sebagai berikut: 1. Sumber Anggaran Anggaran PKMS ini seluruhnya berasal dari APBD, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ida Agklaita : “ya, semua anggaran PKMS ini seluruhnya berasal dari APBD yaitu APBD murni atau Pendapatan Asli Daerah commit(PAD)” to user



Sedangkan untuk penarikan uang administrasi sebesar Rp1.000,00 yang ditujukan kepada peserta PKMS kartu silver, ibu Ida mengatakan : “kita tidak ada biaya, kalau uang yang seribu itu untuk kepesertaan, jadi nanti masuknya ke kas daerah” 2. Pengelolaan Anggaran a. Transparansi Transparansi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran, Dinas Kesehatan telah melakukan proses pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Seperti ditegaskan oleh Ibu Ida, “begini ya mbak, kami melaksanakan semuanya sesuai dengan apa-apa saja yang tercantum di APBD”. Dinas Kesehatan memperoleh anggaran Rp18.062.390.000,00 untuk program PKMS tahun 2011, namun dalam perjalanannya anggaran tersebut tidak terpakai seluruhnya, namun hanya terpakai sebanyak Rp16.478.104.715,00. Sesuai dengan pernyataan ibu Ida : “untuk tahun 2011, kita dapet anggaran sekitar 18 milyar sekian ya, itupun sisa, tapi semua target sudah terpenuhi”. Terkait dengan prosedur pencairan dananya ibu Ida menjelaskan: “begitu klaim masuk, kita verifikasi kalau sudah oke maksudnya kalau sudah ada kesepakatan mana yang kita potong sesuai ketentuanketentuan dan sebagainya ya langsung saja kita ajukan ke APBD”. Selain itu transparansi juga ditunjukan dengan adanya tindakan pemerintah yang proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan PKMS yang disediakan kepada masyarakat. Jalur komunikasi dilakukan melalui brosur, leaflet, Koran, radio RRI, acara rutin di TATV setiap bulan, sosialisasi di tiap kelurahan, PKK, dan sosialisasi di puskesmas-puskesmas. Selain itu saat peneliti menanyakan tentang adanya isu penggelembungan dana atau mark up oleh pihak Rumah Sakit Mitra, Ibu to user Ida menjawab: “oh,tentucommit saja tidak ada, itu hanya omongan-omongan



dari pihak-pihak yang tidak paham dan terkesan sok tau. Kami disini telah melaksanakan semuanya sesuai dengan prosedur yang ada.” b. Efisien Dalam PKMS 2011 ini, semua target dan sasaran telah terpenuhi. Dinas kesehatan menargetkan peserta sebanyak 335.970 jiwa namun dalam realisasinya jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 226.254 jiwa. Terkait dengan tidak adanya kesesuaian antara jumlah peserta yang ditargetkan dengan jumlah peserta yang behasil dipenuhi, Ibu Ida menjelaskan : “begini ya, untuk target 335.970 jiwa itu adalah termasuk didalamnya warga yang tercatat dalam Jamkesmas, Askes, ataupun Jamsostek. Karena kami kesulitan untuk mencari data data tersebut, kita tidak punya data untuk mereka yang tercatat di jamsostek karena pencatatanya bukan berdasarkan tempat tinggal tapi tempat bekerja. Jadi untuk “miss” yang satu sekian itu mungkin saja mereka tercatat di Jamkeskas, mereka tercatat di askeskin, mereka tercatat di askes PNS atau tercatat di Jamsostek.” c. Efektif Menurut Ibu Ida, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dana program PKMS sudah berjalan dengan baik, ini didasarkan pada pemanfaatan anggaran dana PKMS sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.

d. Akuntabilitas Sejalan dengan pernyataan ibu Ida : “begini, Akuntabilitas dari pengelolaan anggaran dana program PKMS saya rasa sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Terlebih lagi, Dinas Kesehatan juga memberlakukan verifikasi yang ketat terhadap proses pencairan anggaran dana, terkait dengan pembayaran klaim terhadap rumah sakit mitra”. Di sisi lain peneliti juga menanyakan kepada masyarakat pengguna yang bernama Ibu Wanti dan Bapak Joko perihal akuntabilitas laporan keuangan PKMS tersebut. commit to user



Ibu Wanti menyatakan : “wah, kalau masalah laporan keuangan saya gak tahu mbak, gak paham, yang saya tahu pokoknya kalo saya sakit dan priksa ke puskesmas itu gratis, pelayanannya yang penting memuaskan”. Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Joko : “saya gak tahu mbak kalau masalah seperti itu, dulu waktu opname cuma disuruh tanda tangan saja pada nota pembayaran, terus dari pihak rumah sakit juga tidak membeda-bedakan meskipun saya memakai PKMS” e. Partisipatif Secara umum pengelolaan anggaran dana program PKMS sudah berjalan secara partisipatif, ini ditunjukkan dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus merisaukan pembayaran. Seperti pernyataan ibu Ida : “kalau partisipatif, saya rasa iya. Dengan pembayaran klaim itu masyarakat dapat terbantu.”

3. Alokasi Anggaran Dasar perhitungan beban anggaran pembiayaan PKMS 2011 = (Rp5.000,00/jiwa/bulan) x 12 bulan x 335.970 = Rp 18.062.390.000,00 Untuk nominal Rp 5.000/jiwa/bulan tersebut mengikuti ketentuan dari Jamkesmas. Alokasi anggaran dana tersebut direncanakan digunakan untuk : a. Program Pelayanan Administrasi seperti penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan, penggandaan dan sebagainya. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana seperti penyediaan peralatan, perlengkapan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat seperti honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang lembur PNS, belanja premi asuransi kesehatan dan belanja cetak form klaim PKMS. commit to user



4. Pelaporan Keuangan Saat ditanya mengenai laporan keuangan program PKMS, Ibu Ida menyatakan : “kami mengadakan pelaporan untuk tiap bulannya, itu berupa anggaran dan realisasi anggaran”

5. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran Saat ditanya tentang adakah kendala yang dihadapi, Ibu Ida menjawab : “sejauh ini kita tidak menghadapi kendala apapun, semuanya berjalan dengan baik bahkan dananya berlebih kan?”

C. Pembahasan 1. Sumber Anggaran Sumber dana dari pembiayaan kesehatan digolongkan ke dalam 2 jenis : a. Dana pemerintah ( APBD ) Berasal dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) : pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, lain-lain PAD yang sah. 2) Dana Perimbangan : PPh Perseorangan, PBB, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Daerah 3) Pinjaman Daerah 4) Lain-lain penerimaan yang sah Dalam program PKMS ini, sumber anggaran pembiayaan kesehatan seluruhnya murni berasal dari pemerintah yaitu APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari pengumpulan dana masyarakat. Terkait dengan program PKMS ini, ditariknya biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 untuk kepesertaan PKMS silver yang nantinya akan masuk ke kas daerah. commit to user



2. Pengelolaan Anggaran Organisasi publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar kepercayaan masyarakat tidak memudar salah satunya dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Masalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus diperhatikan karena dalam praktiknya menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah yaitu tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menciptakan serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggungjawab. Tantangan tersebut muncul karena masih banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah yang belum dapat diselesaikan. Perlu diketahui bahwa tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber dana dari masyarakat yang diperoleh dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset Negara, bantuan dan hibah (Mardiasmo, 2009 : 8). Banyak pendapat mengatakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance di mana prinsip tersebut saling berkaitan. Konsep good governance pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, maka interaksi antara negara, masyarakat, dan pihak swasta harus didasari unsur partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Hingga saat ini, sudah banyak daerah yang menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Suatu pemerintahan baik dan bersih dapat berpartisipasi aktif dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan secara transparan sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. commit to pemerintahan user Dengan demikian untuk menjadikan yang baik pengelolaan



sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Terkait dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS 2011 maka peneliti mengadakan pembahasan sebagai berikut: a. Transparansi Transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut. Menurut UNDP (Mardiasmo, 2009 : 18) transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, sehingga informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparasi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Dalam hal ini, transparansi penggunaan anggaran kesehatan oleh Dinas Kesehatan terlihat berjalan dengan baik, karena Dinas Kesehatan telah melakukan proses pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturanperaturan yang ada serta anggaran dana kesehatan ini penggunaanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan PKMS. Selain itu keterbukaan informasi terhadap peneliti, menunjukan bahwa transparansi pengelolaan anggaran PKMS memang cukup baik. Prosedur pencairan dana dalam program ini pun juga jelas, apabila ada klaim masuk lalu diverifikasi setelah itu diajukan ke APBD. Oleh karena itu untuk adanya penyelewengan dana oleh pihak-pihak terkait dirasa kemungkinannya sangat kecil. Transparansi juga ditunjukan dengan adanya tindakan pemerintah commit to user lengkap tentang kebijakan dan yang proaktif memberikan informasi



layanan PKMS yang disediakan kepada masyarakat. Jalur komunikasi dilakukan melalui brosur, leaflet, koran, radio RRI, acara rutin di TATV setiap bulan, sosialisasi di tiap kelurahan, PKK, dan sosialisasi di puskesmas-puskesmas. b. Efisien Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, anggaran dana yang telah ditetapkan dalam program PKMS digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pengeluaran tersebut harus direncanakan ke dalam estimasi-estimasi anggaran program PKMS terlebih dahulu. Estimasi-estimasi tersebut melewati tahap-tahap perencanaan yang matang, hal ini dilakukan agar pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tidak melebihi dari estimasi yang direncanakan. Sehingga pengeluaran tersebut terkontrol dengan baik sesuai dengan proporsi estimasi anggaran yang ada dan dilaksanakan dengan efisien. Seperti yang terlihat dalam Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta berikut ini :

commit to user



commit to user



Namun apabila dikaitkan dengan jumlah target dan sasaran yang telah terpenuhi dalam program PKMS tahun 2011, maka pengelolaan anggaran tersebut dapat dikatakan belum efisien. Terbukti dari data berikut ini : Tabel 2. Jumlah Peserta PKMS 2011 Target Peserta PKMS 2011

Realisasi

(seluruh warga masyarakat

(Jumlah Peserta yang

Surakarta)

mendaftar)

335.970 jiwa

226.254 jiwa

Selisih

109.716 jiwa

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah target peserta dengan realisasi atau jumlah peserta yang mendaftar. Peserta PKMS adalah semua warga masyarakat Surakarta yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan Askes PNS, Asuransi Kesehatan Swasta, Jamkesmas dan Asuransi Kesehatan lainnya serta berdomisili dan bertempat tinggal di kota Surakarta minimal 3 (tiga) tahun. Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ida Angklaita selaku kepala UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta selisih antara target peserta PKMS 2011 dengan realisasi pesertanya sebanyak 109.716 jiwa tersebut dikarenakan pihak UPT PKMS sendiri tidak memiliki data yang cukup tentang jumlah masyarakat Surakarta yang terdaftar dalam jaminan kesehatan ASKES PNS, Asuransi Kesehatan Swasta, Jamkesmas dan Asuransi Kesehatan lainnya. Untuk selisih sebanyak 109.716 jiwa tersebut di dalamnya adalah warga masyarakat yang telah terdaftar di dalam jaminan kesehatan selain PKMS. Terkait dengan hal tersebut, walaupun anggaran untuk PKMS tahun 2011 berlebih atau sisa namun pelaksanaanya masih dikatakan belum efisien. commit to user



c. Efektif Secara sedarhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Agar lebih jelas lagi pemahaman mengenai efisiensi dan efektivitas dapat dilihat pada gambar berikut ini : EKONOMI

EFISIENSI

NILAI INPUT

INPUT

EFEKTIVITAS

OUTPUT

OUTCOME

Gambar 1. Skema Value For Money (Mardiasmo, 2009: 5) Program PKMS diberikan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat Kota Surakarta khususnya masyarakat miskin yang belum tercover dalam program Jamkesmas, Askes PNS dan Askes Swasta lainnya. Menurut data yang peroleh dari Dinas Kesehatan, sampai tahun 2011 penduduk kota Surakarta yang menjadi peserta PKMS sejumlah 213.436 peserta silver, dan 12.818 peserta gold dengan total peserta 226.254 peserta (45,31%) dari jumlah penduduk Kota Surakarta 499.337 penduduk. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan penduduk kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik PKMS, Jamkesmas, Askes PNS dan Askes Swasta lainnya sebesar 82,75%. Berikut ini peneliti sajikan hasil pelaksanaan Program PKMS Tahun 2011 1) Peserta PKMS Tabel 3. Jumlah Peserta PKMS No

Jenis Kartu PKMS

Jumlah

1

Silver

213.436

2

Gold

12.818

TOTAL

226.254

commit to user



2) Jumlah Kunjungan PKMS Tabel 4. Jumlah Kunjungan Puskesmas dan RSUD Banjarsari No

Jumlah Kunjungan

1

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

Tahun 2011 318.377

PKMS 2

Jumlah Kunjungan Rawat Inap

472

PKMS 3

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

22.165

RSUD Surakarta 4

Jumlah Kunjungan Rawat Inap

691

RSUD Surakarta

Tabel 5. Jumlah Kunjungan RS No

Jumlah Kunjungan RS

Tahun 2011

1

RSUD Dr.Moewardi

2

RS. Brayat Minulya

3

RS. Kasih Ibu

4

RS. Dr. Oen

5

RS. PKU Muhammadiyah

6

RS. Panti Waluyo

472

7

RS. Kustati

818

8

RS. Orthopedi

130

9

RS. Slamet Riyadi

182

10

RS. Triharsi commit to user

2.768 624 2.189 549 1.075

3



11

RS. Jiwa Surakarta

12

PMI

13

BBKPM

1.828 616 5.056

Jumlah

16.310

3) Pendanaan PKMS Tabel 6. Pendanaan PKMS No

Jumlah Dana

Tahun 2011 (Rp)

1

Jumlah dana total

17.829.315.000

2

Realisasi dana

16.252.216.934

3

Sisa anggaran

1.577.098.066

4

Jumlah dana untuk klaim

16.176.352.825 (10.845.289.953)

5

Jumlah klaim masuk

16.176.352.825 (10.845.289.953)

6

Jumlah dan klaim yang sudah

15.160.442.203

SP2D 7

Sisa klaim yang belum terbayar

-

4) Peserta PKMS yang menjalani HEmodialisa ( Cuci Darah) -

PKMS Gold : 58 orang

-

PKMS Silver : 25 orang

5) Peserta PKMS yang menjalani Kemoterapi -

PKMS Gold : 42 orang

-

PKMS Silver :commit 5 orangto user



Kebijakan program PKMS merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas serta memelihara kesehatan seluruh masyarakat Kota Surakarta yang diwujudkan melalui penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Program PKMS ini dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi pembangunan kesehatan masyarakat Kota Surakarta sehingga dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan selaku institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, yakni meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta kondisi lingkungannya. Tujuan tersebut mengindikasikan bahwa program PKMS dilaksanakan berdasarkan koridor-koridor aturan yang jelas. Aturan-aturan tersebut secara jelas termaktub dalam MOU dengan rumah sakit mitra. Pelaksanaannya pun dikontrol secara ketat dan berkesinambungan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, permasalahan-permasalahan teknis dalam pelayanan kesehatan dapat dikurangi seminimal mungkin. Secara teknis, aturan-aturan tersebut mencakup tata laksana dan prosedur pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan yang diberikan, pemberian resep yang disesuaikan dengan daftar formularium obat dan pelayanan obat rumah sakit menerapkan prinsip one day dose dispensing. Dengan aturan-aturan tersebut maka para peserta program PKMS akan mendapatkan pelayanan yang berkualitas namun tetap proporsional. Kemudian terkait dengan permasalahan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut, disesuaikan dengan kartu PKMS yang dipergunakan. Selain kesesuaian pelaksanaan program dengan visi dan misi Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam MOU. Program PKMS sendiri juga memiliki prinsipprinsip pelaksanaan pelayanan kesehatan yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta maupun puskesmas-puskesmas dan rumah sakit mitra. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain : -

Komprehensif, yaitu : promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

-

Berjenjang, yaitu : rawat jalan, rawat inap di puskesmas, rawat jalan spesialistik (jiwa) dan rawat inap di rumah sakit. commit to user



Prinsip-prinsip di atas secara jelas mengatur tatalaksana pelayanan kesehatan yang diberikan dalam program PKMS. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka pelayanan kesehatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar pada jenis pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, tetapi pelayanan juga harus dilaksanakan secara preventif dan promotif. Namun dalam pelaksanaan program PKMS ini, terlihat hal yang paling menonjol adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas-pus-kesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut merupakan pe-layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif saja, hal tersebut terlihat dengan data-data kegiatan program PKMS yang sebagian besar menunjukkan banyaknya masyarakat Surakarta yang memanfaatkan kar-tu PKMS di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit mitra. Hal ini me-nunjukkan adanya ketimpangan pelaksanaan prinsipprinsip program PKMS ini. Disatu sisi pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif memang penting, namun pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif adalah dilakukan secara preventif dan kuratif juga. Apabila pelayanan kesehatan yang preventif dan promotif ini tidak mendapat porsi pelaksanaan program PKMS yang sama dengan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Maka hal yang dikhawatirkan adalah semakin banyaknya orang yang pergi ke puskesmas atau rumah sakit (dengan kata lain orang yang sakit) dan bukan semakin banyaknya orang yang tidak pergi ke puskesmas atau rumah sakit (dengan kata lain orang yang sehat). Kemudian mengenai pelaksanaan program PKMS dengan prinsip berjenjang sudah berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Prinsipprinsip tersebut menyatu ke dalam berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dalam program PKMS ini. Pelayanan kesehatan yang dijamin mulai dari rawat jalan dan rawat inap hingga pelayanan obatobatan baik di puskesmas maupun rumah sakit sesuai dengan kartu yang digunakan. commit to user



Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pengelolaan anggaran PKMS 2011 dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif disebabkan karena pengeluaran terbesar dilakukan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

d. Akuntabilitas Akuntabilitas (Krina, 2003: 9) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009 : 18) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Tjahjanulin (2002 : 54) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003 : 11) sebagai berikut : 1) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah. 2) Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencangkup seluruh program/kebijakan di daerah. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan yaitu commit to user kebijakan dan program pemsetiap keputusan dalam pengambilan



bangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah. 3) Kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati. 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan melalui media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan. Akuntabilitas dari pengelolaan anggaran dana program PKMS sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Terlebih lagi, Dinas Kesehatan juga memberlakukan verifikasi yang ketat terhadap proses pencairan anggaran dana, terkait dengan pembayaran klaim terhadap rumah sakit mitra. Pengelolaan anggran dana program PKMS tidak terlepas dari adanya mekanisme pertanggungjawaban, hal ini dilakukan melalui mekanisme Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pelaporan secara institutional. Mengingat sumber dana program PKMS yang berasal dari APBD, maka surat pertanggungjawaban tersebut juga akan diserahkan kepada DPRD. Namun demikian secara internal kelembagaan juga dilakukan mekanisme pertanggungjawaban program PKMS. Surat pertanggungjawaban yang dibuat dilengkapi dengan lampiran klaim-klaim dari Rumah Sakit sehingga terdapat bukti-bukti yang kuat atas penggunaan anggaran dana program PKMS, commit toselain user itu, Dinas Kesehatan juga me-



lakukan verifikasi terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit mitra. Verifikasi dilakukan secara detail dan ketat per klaim per orang, verifikasi ini dilakukan terkait dengan penggunaan obat-obatan yang sesuai dengan daftar formularium obat, proses verifikasi klaim dilakukan tiap bulan. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga melalui proses verifikasi yang ketat dan mendetail sehingga akuntabilitas program PKMS ini tidak diragukan lagi. Apabila dikaitkan terhadap masyarakat pengguna PKMS itu sendiri, masyarakat pengguna PKMS merasa tidak berkepentingan langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan PKMS. Masyarakat tidak peduli dengan laporan keuangan PKMS, yang mereka butuhkan adalah pelayanan PKMS berjalan dengan baik dan memuaskan. e. Partisipasi Menurut Mardismo (2009 : 18) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan PKMS oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Secara umum, pengelolaan anggaran dana program PKMS sudah berjalan secara partisipatif, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang kesulitan ekonomi sangat terbantu dengan adanya program PKMS, karena masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus merisaukan pembayaran. Namun demikian, dalam pengelolaan anggaran tersebut masih terjadi permasalahan terkait dengan ketidaksesuaian verifikasi antara peserta PKMS Gold dan Silver. commit to user



Anggaran dana program PKMS digunakan untuk berbagai macam kebutuhan program PKMS, dalam hal ini kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan program PKMS ini. Ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran dana PKMS yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran klaim rumah sakit, padahal diketahui bahwa klaim tersebut merepresentasikan betapa banyak kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sekaligus juga menunjukkan bahwa dengan adanya program PKMS ini, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan menjadi semakin besar dan mudah tanpa harus merisaukan berapa biayanya. Namun demikian, timbul permasalahan terkait dengan verifikasi kepesertaan program PKMS tersebut yaitu ada masyarakat yang merasa mendapatkan kepesertaan yang tidak sesuai. Masyarakat tersebut merupakan warga yang tidak mampu, tetapi dalam verifikasi dilapangan, mereka termasuk kedalam kepesertaan kartu Silver (agak mampu), sehingga mereka merasa tidak dimasukkan dalam kepesertaan yang tepat, seharusnya mereka diikutkan dalam kepesertaan kartu Gold (kurang mampu). Selain itu, juga diduga terdapat mark up atau penggelembungan klaim oleh pihak Rumah Sakit.

3. Alokasi Anggaran Dasar perhitungan beban anggaran pembiayaan PKMS 2011 = (Rp5.000,00/jiwa/bulan) x 12 bulan x 335.970 = Rp 18.062.390.000,00 Untuk nominal Rp 5.000/jiwa/bulan tersebut mengikuti ketentuan dari Jamkesmas. Dasar perhitungan beban anggaran tersebut didasarkan pada jaminan atau asuransi yang akan diberikan per jiwa. Sehingga beban anggaran pada APBD tahun 2011 juga akan dihitung berdasarkan berapa banyak peserta PKMS yang telah memanfaatkan pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan bahwa anggaran tersebut akan mengalami ke-kurangan ataupun kelebihan commit to user bergantung pada jumlah peserta yang me-manfaatkan pelayanan kesehatan



melalui program PKMS tersebut. Selain itu, walaupun program PKMS ini merupakan inisiasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Nasional, tetapi alokasi anggaran yang dipergunakan murni berasal dari APBD Kota Surakarta tahun 2011, sehingga secara keseluruhan program PKMS ini merupakan kebijakan pem-bangunan kesehatan masyarakat yang berasal dari daerah. Untuk nominal Rp 5.000/jiwa/bulan tersebut mengikuti ketentuan dari Jamkesmas. Alokasi anggaran dana tersebut direncanakan digunakan untuk : a. Program Pelayanan Administrasi seperti penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan, penggandaan dan sebagainya. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana seperti penyediaan peralatan, perlengkapan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat seperti honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang lembur PNS, belanja premi asuransi kesehatan dan belanja cetak form klaim PKMS. 4. Pelaporan Keuangan Proses Penyusunan dan Pelaporan APBD adalah sebagai berikut : Arah dan kebijakan umum APBD Strategi dan prioritas APBD

Pemda memakai APBD tahun lalu

Rancangan APBD

RAPBD ditolak

Pembahasan APBD

Persetujuan APBD

Gambar 2. Proses Penyusunan dan Pelaporan APBD commit to user



Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki 3 UPT yaitu : UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT instalasi Farmasi. Berikut peneliti sajikan laporan realisasi anggaran dari ke tiga UPT tersebut serta laporan realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan yang telah melewati tahap pemeriksaan dari Inspektorat, BPKP dan BPK:

commit to user



commit to user



commit to user

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents