Rincian
kebutuhan
pendanaan
berdasarkan
prioritas
dan
kapasitas riil keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.27. Kerangka Pendaaan Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 No
Alokasi
Uraian Tahun I %
1
2
Tahun II Rp
%
Tahun III Rp
%
Tahun IV Rp
%
Tahun V Rp
%
Rp
Prioritas I dan II
77.45%
416,395,353,530
73.89%
372,021,780,757
73.88%
371,865,934,041
74.04%
387,109,303,474
72.51%
417,317,159,537
Prioritas III
22.55%
121,238,639,000
26.11%
131,488,639,000
26.12%
131,488,639,000
25.96%
135,738,639,000
27.49%
158,238,639,000
100.00%
537,633,992,530
100.00%
503,510,419,757
100.00%
503,354,573,041
100.00%
522,847,942,474
100.00%
575,555,798,537
Total
Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung
Penetapan
persentase
merupakan
urutan
tiap
besarnya
tahun
sesuai
prosentase
prioritas
tetapi
lebih
bukan untuk
mengurutkan pemenuhan kebutuhan pendanaannya.
3.4.
Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018 Kebijakan utama pengelolaan keuangan daerah untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.
Kebijakan pendapatan daerah Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: a. Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi perekonomian daerah ; b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola
RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 42
Pendapatan Daerah; c. Peningkatan
intensitas
hubungan perimbangan keuangan
pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan d. Peningkatan kesadaran
masyarakat
untuk
memenuhi
kewajibannya.
Secara khusus, terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu: a. Belum
sepenuhnya
sumber-sumber
pendapatan
daerah
memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting. b. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. c. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah. d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. e. Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah. f. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Untuk itu, kebijakan pendapatan daerah adalah: a. Melakukan
review
atas
peraturan
perundangan
yang
berkaitan dengan pendapatan asli daerah. b. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah. c.
Mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
d. Meningkatkan Manajemen pendapatan asli daerah.
RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 43
e.
Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
f.
Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.
g.
Meningkatkan
koordinasi
internal
dan
eksternal
dalam
pengelolaan pendapatan daerah
2.
Kebijakan belanja Daerah Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsipprinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan
prestasi
kerja
setiap
SKPD
dalam
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.
Untuk itu kebijakan pengalokasian belanja daerah di arahkan untuk : a. Mendukung
pelaksanaan
misi
daerah
dalam
rangka
pencapaian visi daerah; b. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai
ini
berpedoman
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. c.
Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat
atau
belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 44
berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. d. Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang
diberikan
pemerintah
dan
pemerintah
provinsi,
program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. e.
Bersifat
strategis,
penting,
dan
mendesak
untuk
dilaksanakan; f.
Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah;
g.
Berdampak
pada
peningkatan
pemenuhan
pelayanan
kebutuhan
publik,
dan
masyarakat, peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
Berdasarkan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, alokasi anggaran
akan
disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah, tugas pembantuan, maupun urusan bersama.
3.
Kebijakan pembiayaan daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut : a. Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
sebelumnya
(SiLPA). Besarnya
SiLPA
yang
akan
diperhitungkan
dalam
pembiayaan APBD adalah hasil perhitungan SiLPA pada RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 45
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. SiLPA yang dicantumkan dalam RAPBD adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. b. Penerimaan pinjaman daerah. Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka
kesempatan
bagi
pemerintah
daerah
yang
memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan management),
prinsip profesional,
kehati-hatian dan
tepat
(prudential guna
dalam
penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. c.
Penerimaan retensi Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang
RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 46
masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan. d. Pembentukan dana cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan
dalam
satu
tahun
anggaran.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD. b. Pembayaran pokok hutang. Mulai
tahun
2015
pengeluaran
pembiayaan
guna
pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah. c.
Pembayaran retensi. Pada setiap tahun anggaran dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
d. Pencairan dana cadangan Dana Cadangan dicairkan sejumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2013-2018
I I I | 47
