IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
7. URUSAN PERDAGANGAN Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk itu Isu strategis RPJMD 2010-2015 adalah : 1) Penguatan struktur perekonomian desa dan kota berbasis potensi lokal, 2) Penguataan sistem perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan produsen pertanian hasil bumi, 3) Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan pangan. Dengan strategi dan arah kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan. Yang didukung dengan prioritas RKPD 2012 adalah : 1) Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi. 2) Meningkatnya ekspor ke LN. 3) Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor. 4) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pada tahun 2012 pembangunan perdagangan di Kabupaten Wonosobo difokuskan pada tujuan terwujudnya sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.488.839.500 atau sebesar 0,62% dari total APBD Tahun 2012. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.166.938.649 atau 97,36%. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
277
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Tabel IV.C.7.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2012 No.
Program
A
Belanja Langsung
1
B
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat Belanja Tidak Langsung
1
2 3 4
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
920.000.000
905.530.000
185.000.000
174.062.000
110.000.000
110.000.000
395.000.000
392.731.000
230.000.000
228.737.000
4.568.839.500
4.261.408.649
Belanja Pegawai
4.568.839.500
4.261.408.649
Gaji dan Tunjangan
4.065.382.000
3.840.768.261
440.257.500
359.050.000
63.200.000
61.590.388
Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
-
-
3
Belanja Tak Terduga
-
-
5.488.839.500
5.166.938.649
Jumlah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang dan perlindungan industri dalam negeri serta pengawasan barang beredar. Sasaran program ini adalah meningkatnya daya saing berbasis efisiensi dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan melalui upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Dalam upaya perlindungan konsumen telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu : 1) Fasilitasi dan Monitoring Pita Cukai Ilegal (DBHCHT), di 15 Kecamatan Se Kabupaten Wonosobo selama 12 Bulan yaitu mulai tanggal 10 Januari 2012 s/d 13 Desember 2012 dengan hasil berkurangnya perdagangan tanpa pita cukai illegal di 15 kecamatan. 2) Peningkatan Pengawasan Barang Beredar, kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk di beberapa tempat pelaku usaha baik pasar tradisional maupun modern untuk mengetahui tentang produk barang/jasa yang diedarkan agar sesuai dengan standar yang diberlakukan. Sehingga akan diketahui barang/jasa yang diedarkan di pasar oleh para pelaku usaha, terjaganya standarisasi barang/jasa di pasaran serta barang/jasa yang beredar sesuai dengan mutu memenuhi syarat layak pakai dan layak konsumsi sehingga masyarakat tidak dirugikan.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
278
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
3) Pemantauan Barang Bersubsidi, berupa kegiatan pembinaan dan pemantauan adanya disparitas harga dan perbedaan pelayanan barang bersubsidi. Dengan tujuan agar pasokan dan standar barang/jasa tetap terjaga sehingga ada kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang bersubsidi. 4) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Metrologi, berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan mengenai tera ulang alat-alat ukur/takar/timbang. Sehingga barang yang dibeli konsumen akan memenuhi syarat kemetrologian. 5) Pengadaan Fasilitas Perlindungan Konsumen, berupa pengadaan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan agar kegiatan rapat dan sosialisasi lebih mudah dan lancar sehingga penyebaran informasi tentang perlindungan konsumen bisa terlaksana.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Melalui program ini Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1) Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Konsumen (BPSK-LPKSM), berupa kegiatan konsultasi dan kajian tentang rancangan pembentukan kelembagaan perlindungan konsumen, sehingga akan terjaga standarisasi barang/jasa di pasaran. 2) Monitoring Harga Kepokmas dan Barang Strategis Lainnya, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat pada tingkat konsumen/pengecer di Kabupaten Wonosobo, yang pada gilirannya dapat menjadi masukan Pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut. Kegiatannya berupa monitoring harga kepokmas dan barang strategis lainnya yang dilaksanakan di pasar daerah se Kabupaten Wonosobo, di mana hasil monitoring tersebut diolah untuk dijadikan laporan data informasi harga kepokmas. Melalui kegiatan tersebut maka akan tersedia data informasi harga dan kelancaran distribusi, sebagai bahan evaluasi untuk melakukan langkah–langkah konkrit dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang fluktuatif serta menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok khususnya komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS). Di samping itu juga akan tervipta kelancaran arus barang sehingga dapat memperkecil disparitas harga antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menciptakan margin distribusi yang profesional antara produsen dan konsumen. 3) Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan retribusi dan kenyamanan pedagang maupun pembeli sehingga akan meningkatkan PAD. 4) Promosi melalui Pameran Expo, berupa kegiatan pameran untuk mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Wonosobo di Wonosobo Wxpo 2012 yang berlokasi di Komplek Gerbang Wisata Mandala dan Terminal Mendolo Wonosobo. Dengan harapan akan meningkatkan mutu dan daya saing produk serta membuka akses pasar bagi produk-produk Wonosobo. 5) Promosi Misi Dagang IKM Skala Nasional dan Regional (DBHCHT), berupa kegiatan pameran di Surabaya Investrade Expo 2012. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memfasilitasi IKM untuk mempromosikan produk-produk unggulan agar mampu LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
279
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan promosi ini maka akan memberikan dampak pada terbukanya akses pasar, meningkatnya akses pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Program Pengembangan Infrastruktur Perdagangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) perdagangan dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pengembangan infrastruktur di sektor perdagangan melalui beberapa kegiatan yaitu : 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar, berupa perbaikan jalan lingkungan pasar Siwuran Kecamatan Garung. 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar, untuk pasar tradisional di Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Garung, Kecamatan Wonoosbo dan Kecamatan Kertek. Kegiatan tersebut kesemuanya bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakat. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi pasar tradisional melalui perwujudan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman.
Program Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat Program ini bertujuan untuk memicu pelaku bisnis dan pemilik modal untuk menanamkan modalnya guna membuka peluang usaha-usaha mandiri yang bisa mencukupi kebutuhan sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Wonosobo sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pelaku perdagangan di Kabupaten Wonosobo tidak perlu lagi didatangkan dari luar daerah/wilayah. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Pembuatan Data Base Pasar Tradisional (DBHCHT). 2) Identifikasi Pedagang Kuliner. 3) Study Penataan PKL di Wilayah Wonosobo. Ketiga kegiatan tersebut menghasilkan dokumen barupa data base maupun kajian yang nantinya berguna sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN Tabel IV.C.7.2 Capaian kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah
No. 1
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100%
Capaian Kinerja 2011
2012
12,30%
12,42%**
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan **) data sangat sementara
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
280
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Tabel IV.C.7.3 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan RPJMD 2010-2015 No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
Jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok Jumlah sarana perdagangan Jumlah pelaku perdagangan Jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP % volume komoditas untuk keperluan ekspor Nilai ekspor ($) Jumlah negara tujuan Jumlah komoditas Jumlah pelaku ekspor Jumlah usaha dagang kecil Jumlah usaha dagang menengah Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capaian Pembangunan 2011 2012 10 12 4 7.816 13.396 2% 34.789.779 10 7 6 5.100 970 80
4 13.736 13.736 3% 40.430.335 12 7 6 5.200 975 85
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB, yang pada tahun 2012 rata-rata menyumbang 12,42%. Jika dibandingkan tahun 2011 mengalami kenaikan 0,98%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosobo yang semakin meningkat yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan sehingga daya beli masyarakat di Kabupaten Wonosobo juga mengalami peningkatan. Kontribusi tersebut harus tetap dipertahankan/ditingkatkan dengan cara meningkatkan nilai tambah produk-produk perdagangan dan memperbaiki kualitas fasilitas infrastruktur perdagangan, karena perdagangan sangat mengandalkan mobilitas yang tinggi. Apabila dilihat dari capaian kinerja berdasarkan RPJMD sebagian besar sudah melebihi target, sehingga diharapkan sektor perdagangan ini akan dapat dioptimalkan melalui peningkatan daya saing dan akses pasar yang didukung adanya infrastruktur yang memadai. Untuk pengembangan infrastruktur perdagangan yang terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi pasar sampai tahun 2012 jumlah pasar daerah ada 19 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sebesar 8.554 buah, sedangkan jumlah pasar desa sampai 2012 ada 40 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sejumlah 3.357 buah. Dibandingkan tahun 2011 jumlah pasar daerah maupun pasar desa tetap, sementara daya tampung pasar daerah naik 1,48% sedangkan daya tampung pasar desa relative tetap dari tahun 2011 sampai 2012.
d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan perdagangan antara lain : Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
281
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Terbatasnya Koperasi.
akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan
Masih terbatasnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah. Kurang tertatanya PKL dan Parkir kendaraan di lingkungan pasar.
Upaya yang perlu dilakukan adalah:
dalam pembangunan urusan perdagangan kedepan
Mengintegrasikan perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik. Melakukan revitalisasi kredit usaha rakyat serta menyediakan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai agunan. Meningkatkan produk ekspor non migas yang bernilai tambah terutama untuk produk lokal dengan memanfaatkan teknologi. Untuk merelokasikan PKL dan Parkir yang berada di lingkungan pasar.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
282
