IV.B.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

IV.B.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

9. URUSAN PENANAMAN MODAL Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu wilayah itu mampu secara finansial atau sejahtera. Pada umumnya suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila ditandai dengan masuknya dana ke dalam sistem ekonomi suatu wilayah. Dana tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah tetapi juga harus bisa mengikutsertakan pihak swasta guna menginvestasikan modalnya. Sejalan dengan adanya desentralisasi Pemerintahan di mana Pemerintah Daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terwujudnya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan penanaman modal. Urusan penanaman modal sangat berperan dalam upaya menggaet investor untuk menanamkan modalnya. Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah dituntut untuk lebih kompetitif guna menyongsong perdagangan bebas, termasuk di dalamnya kegiatan investasi yang sangat ketat persaingannya. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan public, serta melaksanakan alih teknologi. Selaras dengan hal tersebut, program prioritas didalam RPJMD tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut : 1) Melakukan penataan perundang-undangan melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya, 2) Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja, 3) Meningkatkan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta 4) Pengurangan biaya untuk memulai usaha. Yang dicapai dengan strategi : 1) Peningkatan investasi/penanaman modal di daerah melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, reformasi regulasi secara bertahap, 2) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), 3) Pembatalan perda bermasalah, 4) Pengurangan biaya untuk memulai usaha, 5) Pengembangan dan penetapan sistem perdagangan yang menjamin kelancaran arus barang, 6) Mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta 7) Pengembangan dan penetapan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Usaha.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan program prioritas dan strategi pembangunan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp 240.000.000 atau sebesar 0,024% dari total APBD Tahun 2011. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 208.755.000 atau 86,98%, yang digunakan untuk peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

92


Tabel IV.B.9.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2011 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

B 1 2

Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Total

Alokasi (Rupiah) 240.000.000

Realisasi (Rupiah) 208.755.000

240.000.000

208.755.000

240.000.000

208.755.000

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan untuk membawa citra daerah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan sasaran meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: a. Promosi Investasi Jawa Tengah, merupakan kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi sebagai ajang atau sarana promosi potensi daerah yang dilaksanakan pada tahun 2011 bekerjasama dengan UKM daerah dan investor di arena PRPP Jawa Tengah dengan maksud dan tujuan untuk memberikan peluang dan menambah wawasan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk menawarkan dan mempromosikan produk UKM kepada pembeli (buyer) sehingga bisa membuka peluang pasar baru. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain terpromosikannya potensi daerah Kabupaten Wonosobo, terfasilitasinya UKM untuk membuka pangsa pasar lebih luas, berkembangnya investasi di Kabupaten Wonosobo, tercapainya peningkatan kegiatan ekonomi, terbukanya peluang kerja bagi masyarakat Wonosobo dan terbukanya peluang usaha di Kabupaten Wonosobo. b. Fasilitasi Kegiatan Dekranasda, dilaksanakan dalam rangka mendorong semangat kewirausahaan bagi industri kecil dan menengah dalam proses produksi, pemasaran, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya bangsa serta menjadi mitra kerja Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penguatan kelembagaan Dekranasda, Pelatihan bagi perajin anyaman mendong dan kayu serta kemitraan dan promosi produk. c. Promosi Investasi Kabupaten Wonosobo, merupakan kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi sebagai ajang atau sarana promosi potensi daerah yang dilaksanakan pada tahun 2011, bekerjasama dengan UKM daerah dan investor di arena Sasana Adipura Kencana Wonosobo dengan maksud dan tujuan untuk memberikan peluang dan menambah wawasan bagi pengusaha usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan kegiatannya menawarkan dan mempromosikan produk UKM kepada buyer sehingga bisa membuka peluang pasar baru.

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

93


d. Penyediaan Sarana Prasarana Promosi, dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas berupa penyediaan sarana dan prasaran kerja. e. Biaya Operasional Pembinaan PD. BPR BKK/BKK, merupakan pendampingan untuk pelaksanaan pembinaan PD BPR BKK/BKK serta rapat-rapat, termasuk Rapat Umum f.

Pemegang Saham, rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, Rapat Evaluasi Triwulanan, Rapat penyusunan /pengesahan RKAP, Rapat pengesahan Laporan Keuangan / Kinerja tahunan. Bentuk kegiatannya berupa Perjalanan dinas dalam daerah guna pembinaan BPR BKK/BKK, Rapat koordinasi dengan BPR BKK / BKK, Perjalanan luar daerah untuk rapat-rapat terkait BPR BKK / BKK seperti Rapat Umum Pemegang Saham, rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, Rapat Evaluasi Triwulanan, Rapat penyusunan /pengesahan RKAP, Rapat pengesahan Laporan Keuangan / Kinerja tahunan.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Meningkatnya investasi di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKK) dan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengajukan ijin usaha sebagaimana pada tabel berikut : Tabel IV.B.9.2 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2011 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2010

1

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Realisasi PMDN thn 2011 (Rp 293.177.076.285) – Realisasi PMDN 2010 (Rp 295.572.841.000) / (Realisasi PMDN 2010 (Rp 295.572.841.000) x 100%

141,28%

2011 Rp -2.395.766.324 -------------------- x 100% Rp 295.572.841.000 = -0,81%

Sumber: KPPT Keterangan : Nilai investasi didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan SIUP.

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di mana pada tahun 2011 sebesar Rp. 115.732.466.000 sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. 295.572.841.000 atau mengalami penurunan 0,81%. Hal ini kemungkinan terjadi karena pengusaha dalam negeri mengetahui kondisi riil, resiko bisnis dan suku bunga yang lebih tinggi dari asing sedangkan bisnis yang digeluti tidak spesifik sehingga untuk prospek jangka panjang kurang bagus. Kemungkinan lainnya disebabkan karena pengusaha lokal masih menahan keinginannya mengembangkan atau membuka bisnis baru dengan terlebih dahulu melihat peluang pasarnya. Di samping itu pada waktu tersebut sedang menjamur adanya investasi money game yang kurang bertanggung jawab sementara masyarakat kurang teredukasi oleh dunia investasi, sehingga masyarakat merasa tergiur dengan investasi yang kurang bertanggung jawab tersebut.


94


Nilai investasi tahun 2011 Kabupaten Wonosobo Rp. 293.177.076.285. Nilai ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 139,6 milyar. Meskipun nilai investasi Kabupaten Wonosobo sudah melebihi yang ditargetkan, Kabupaten Wonosobo tetap harus berusaha untuk meningkatkan investasinya dengan cara memberi kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Wonosobo, di samping harus selektif terhadap usaha-usaha yang akan berkembang di Wonosobo serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman. Sementara berdasarkan tabel IV.9.3 bahwa realisasi perijinan pada tahun 2011 terdapat 6.565 SK perijinan yang diterbitkan, dibandingkan tahun 2010 ada peningkatan sebesar 234,1%. Peningkatan ini kemungkinan terjadi karena adanya fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah dalam rangka memberikan legalitas kegiatan usaha yang dilakukan pada masyarakat Wonosobo. Dimana pada tahun 2011 telah dilakukan pemberian sertifikat gratis kepada 1.312 pelaku UMKM yang terdiri dari IMB, HO, SIUP, TDP dan TDI. Tabel IV.9.3 Jumlah Perijinan Usaha Berdasarkan SK yang Terbit No.

Jenis Perijinan

1

Ijin Prinsip

2

SK Diterbitkan (buah) 2010

2011 -

1

Ijin Gangguan (HO)

519

1.620

3

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

273

804

4

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

443

1.926

5

17

18

6

Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

511

1.969

7

Tanda Daftar Gudang (TDG)

5

4

8

Ijin Pengambilan Bahan Galian Gol. C

-

-

9

Ijin Pemasangan Reklame

156

161

10

Ijin Usaha Jasa Konstruksi Jumlah

41

62

1.965

6.565

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang muncul pada urusan penanaman modal antara lain :  Masih kurangnya daya tarik dan dukungan iklim usaha terkait investasi.  Belum optimalnya kerjasama pembangunan investasi.  Keterbatasan sarana dan prasarana investasi. Upaya yang dilakukan dalam menangani pembangunan urusan penanaman modal adalah :  Penyusunan dan pengesahan regulasi yang pro bisnis.  Menerapkan standar pelayanan administrasi/perizinan prima, cepat, murah dan tepat waktu, kondusif dan berorientasi pasar serta merubah sikap dan cara/perilaku LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

95


aparatur dalam memberikan pelayanan kepada pelaku bisnis untuk lebih ramah dan lebih professional.  Menerapkan pelayanan secara elektronik.  Melaksanakan koordinasi lintas urusan yang erat kaitannya dengan daya tarik investasi.  Penyediaan data dan informasi investasi ekonomi yang lengkap, akurat dan mudah diakses.


96

IV.B.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

Recommend Documents