PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Hermes Palace Hotel, 11 Maret 2014
OUTLINE I II III IV V
VI VII
VIII
• DASAR HUKUM • MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN • ALUR PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL • RUANG LINGKUP PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM • RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL • CAPAIAN REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2013 DAN TARGET REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 • MANFAAT LKPM
• PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN
I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang No. 25/2007 tentang penanaman modal; 2. Perpres No. 27/2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu; 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
4. PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota; 5. Perka BKPM No .3/2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal.
II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
P E N G E D A L I A N
MAKSUD
Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki
TUJUAN
1. Memperoleh data realisasi penanaman modal 2. Teridentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal 3. Melakukan bimbingan & fasilitasi penyelesaian masalah & hambatan yang dihadapi perusahaan 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
SASARAN
1. Meningkatkan realisasi penanaman modal 2. Meningkatkan kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
III. ALUR PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM
IV. RUANG LINGKUP PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM A. RUANG LINGKUP PERIZINAN PM; • • • . • .
IZIN PRINSIP, IZIN PRINSIP PERLUASAN,IZIN PRINSIPPERUBAHAN PM. IZIN USAHA,IZIN USAHA PERLUASAN DAN IZIN USAHA PENGGABUN. GAN DAN IZIN USAHA PERUBAHAN PM. IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING. IZIN USAHA PERWAKILANPERRUSAHAAN PERDAGANGAN ASING. PERIZINAN LAINNYA YAMGERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
B. RUANG LINGKUP NON PERIZINAN PM; • • • • •
PERSETUJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS INPOR MESIN,BARANG DAN BAHANAS. PERSETUJUAN FASILITAS PERPAJAKAN LAINNYA. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA). NON PERIZINAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PM
V RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
A. PEMANTAUAN
adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan PM yang telah mendapat perizinan PM
B. PEMBINAAN adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan PMnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan PM
C. PENGAWASAN adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan PM dan penggunaan fasilitas PM
V.2 KEWENANGAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL PDKPM (Perangkat Daerah Kab Bidang PM )
RUANG LINGKUP BERADA DALAM SATU KABUPATEN/KOTA
PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang PM)
RUANG LINGKUP LINTAS KAB/KOTA
KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)
RUANG LINGKUP DIWILAYAH KPBPB
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
RUANG LINGKUP DIWILAYAH KEK
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
RUANG LINGKUP LINTAS PROVINSI
INSTANSI TEKN ISPEMBINAAN DILAKUKANSECARA BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT
RUANG LINGKUP TERHADAP PEMBINAAN TEKNIS
Landasan: 1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No.13 Tahun 2009 jo. No.7 tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Definisi: LKPM adalah Laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana peraturan yang berlaku. (Perka BKPM 13/2009 Pasal 1 ayat 16)
9
V.4 TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan : 1. Mengumpulkan data 2. Verifikasi data 3. Evaluasi data LKPM 4. Daftar perkembangan realisasi investasi
1. 2. 3. 4. 5.
Evaluasi Realisasi Administrasi Realisasi Fisik Masalah yang dihadapi Ketentuan bidang usaha Kewajiban perusahaan
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan: 1. Bimbingan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal 2. Konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai izin yang diperoleh 3. Fasilitasi permasalahan dan hambatan bagi perusahaan dalam merealisasi kegiatan penanaman modal
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan: 1. Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan & non perizinan yang dimiliki. 2. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal. 3. Penggunaan fasilitas pembebasan biaya masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
V.5 KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
Laporan Triwulan I: tanggal 5 April tahun berjalan
TAHAP PEMBANGUNAN Per 3 bulanan (Triwulan)
Laporan Triwulan II:tanggal 5 Juli tahun berjalan Laporan Triwulan III: tanggal 5 Oktober tahun berjalan Laporan Triwulan IV: tanggal 5 Januari tahun berikutnya
TAHAP PRODUKSI Per 6 bulanan (Semester) :
Semester I : Paling lambat tanggal 5 Juli tahun berjalan Semester II: Paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
V.6 Kewajiban penyampaian LKPM BKPM Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala, dan disampaikan kepada
PDKPM PDPPM KPBPB atau administrator KEK
secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id);
Penyampaian dapat dilakukan:
Dalam bentuk hard copy/soft copy, atau
Melalui surat elektronik ke alamat e-mail :
[email protected] dan e-mail PDPPM,PDKPM, serta Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
V.7 Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi • • • • • • • •
akte pendirian perusahaan dan pengesahan NPWP Izin lokasi Perjanjian sewa lahan/gedung Surat persetujuan fasilitas bea masuk API-P RPTKA IMB, UUG/HO,SITU.
V.8 Kegiatan nyata dalam bentuk fisik • Pengadaan lahan/gedung • Pembangunan/sewa/pabrik/kantor tempat usaha • Pengimporan mesin/pembelian mesin dalam negeri
CAPAIAN REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2013 DAN TARGET REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2014
VI
V.1 CAPAIAN REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA Simeulue Aceh Tengah Aceh Utara Aceh Singkil Nagan Raya Pidie Aceh Timur Aceh Tamiang Sabang Langsa Bener Meriah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Jaya Banda Aceh Aceh Selatan Subulussalam Gayo Lues Bireuen Lhokseumawe Aceh Barat Daya Aceh Jaya Aceh Tenggara TOTAL PROVINSI ACEH
TARGET (Rp.x Miliar) REALISASI (Rp.x Miliar)
CAPAIAN (%)
0.35 8.82 62.76 36.43 440.40 21.66 171.37 43.15 1.78 74.81 8.48 492.49 1,361.56 3.41 1,308.24 431.21 243.72 14.18 79.74 70.89 171.71 352.83 -
35.01 184.95 596.16 164.82 1,988.87 71.24 465.44 101.48 4.14 157.20 9.27 329.17 682.82 1.03 164.12 44.13 47.48 2.10 8.48 6.27 11.25 15.67 -
10,112.12 2,097.39 949.85 452.44 451.61 328.97 271.60 235.19 231.99 210.12 109.39 66.84 50.15 30.18 12.55 10.23 19.48 14.83 10.64 8.84 6.55 4.44 -
5,400.00
5,091.12
94.28
KETERANGAN MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET MELEBIHI TARGET TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI -
14
VI.2 TARGET REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 No. Kabupaten/Kota 1 Aceh Barat 2 Aceh Barat Daya
TARGET (Rp. TRILIUN) TOTAL NASIONAL
456,6
1,339.73
147.13
3 Aceh Besar
10,961.44
1,203.78
4 Aceh Jaya
2,791.32
306.54
5 Aceh Selatan
3,424.17
376.04
6 Aceh Singkil
284.71
31.27
7 Aceh Tamiang
381.68
41.92
8 Aceh Tengah
71.03
7.80
9 Aceh Timur
1,373.30
150.81
10 Aceh Utara
5,088.46
558.81
81.76
8.98
12 Bireuen
623.40
68.46
13 Gayo Lues
110.74
12.16
3,550.62
389.93
212.47
23.33
16 Pidie Jaya
39.98
4.39
17 Simeulue
95.79
10.52
10,564.48
1,160.19
19 Langsa
587.91
64.56
20 Lhokseumawe
572.91
62.92
47.56
5.22
22 Subulussalam
1,946.07
213.72
23 Aceh Tenggara
1,136.67
124.83
49,171.60
5,400.00
11 Bener Meriah
DIREKTORAT WILAYAH I
68,5
ACEH
5,4
TOTAL RENCANA TARGET REALISASI INVESTASI PMA DAN INVESTASI PMA DAN PMDN 2010-2013 (Rp. x PMDN 2014 (Rp.x Miliar) 3,885.42 426.69
14 Nagan Raya 15 Pidie
18 Banda Aceh
21 Sabang
Jumlah
15
VII. MANFAAT LKPM Pendataan(perkembangan PM) Pertimbangan Permohonan Manfaat LKPM
Bimbingan Rekomendasi Pengawasan
Rekomendasi Kebijakan
VIII. Program prioritas pengembangan • Rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal • Bimbingan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal • Aceh invesment award • Rapat koordinasi realisasi penanaman modal (per triwulan) • Pemantauan perusahaan pelaksana penanaman modal.
TERIMA KASIH BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Jalan Ahmad Yani No. 39 Telp. (0651) 23170, Fax (0651) 23171 Website : http://www.acehinvestment.com Email :
[email protected]
