In-depth discussion Mekanisme Investasi Modal Asing Dalam Pertambangan Nasional Hotel Aston 12 May 2010 Jatnika Legal Research and Training Centre
PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTAMBANGAN
UNIT DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2010
Topik Bahasan 1. Dasar hukum perizinan penanaman modal 2. Prosedur perizinan penanaman modal (umum) 3. Prosedur perizinan penanaman modal di sektor pertambangan
2
1. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal Kebijakan Dasar
UU Penanaman Modal - UU No. 25 Tahun 2007 Negative List – Per Pres No. 111/2007 UU Sektor – UU No.4/2009 (Pertambangan)
Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Mekanisme baru perizinan penanaman modal (PerKa BKPM No12 tahun 2009) 3
Prinsip Dasar Penanaman Modal – UU No. 25 tahun 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perlakuan sama Tidak mensyaratkan modal minimum Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan Jaminan kepastian hukum Penyelesaian sengketa Pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas dalam rangka penanaman modal
4
Daftar Negatif Investasi – PerPres No. 77 jo No. 111 Tahun 2007
Pendekatan negatif Daftar bidang usaha yang bersyarat : Tertutup mutlak ( asing dan domestik) Dicadangkan untuk UKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Terbuka hanya untuk penanaman modal domestik
5
Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PerPres No. 27 Tahun 2009 Tujuan dari PTSP adalah untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal yang lebih baik kepada investor, didukung dengan : pembangunan SPIPISE yang merupakan penerapan konsep IT pada perizinan penanaman modal yang memungkinkan permohonan perizinan penanaman modal diajukan secara on-line 6
IMPLEMENTASI PTSP
Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal berdasarkan Kewenangan Penyederhanaan prosedur perizinan Percepatan waktu proses penerbitan perizinan Kesamaan metode/cara penilaian permohonan Penyeragaman produk perizinan yang diterbitkan
• NSPK Perizinan Penanaman Modal – Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 7
MAKSUD dan TUJUAN panduan bagi para penyelenggara PTSP di
bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur dan proses penyelesaian permohonan memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan
8
PRINSIP DASAR PELAYANAN •
MUDAH : alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami
•
CEPAT
: waktu proses penyelesaian permohonan singkat
•
TEPAT
: kesesuaian produk perundangan
•
AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi
•
TRANSPARAN & AKUNTABEL : alur proses penyelesaian permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan
ketentuan
peraturan
9
Kewenangan Perpres No. 27 Tahun 2009 Pemerintah - Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Provinsi - Pasal 11 ayat (3) Kabupaten/Kota - Pasal 12 ayat (3) Pelaksanaan pelayanan diluar kewenangan Pemerintah : Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 10 2009 ditetapkan.
2. Mekanisme Pelayanan Perizinan Cermati ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi
Mengisi formulir permohonan
Self assessment Permohonan dikembalikan (isian formulir belum benar dan/atau lampiran belum lengkap)
Not Ok FRONT OFFICE Tanda Terima Permohonan
Memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan lampiran
Proses Administrasi
OK BACK OFFICE : Proses penyusunan produk perizinan
Permohonan diterima 11
Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Perizinan penanaman modal dibedakan atas bidang usahanya ; • Bidang usaha yang tidak mendapat fasilitas fiskal • Bidang usaha yang mendapat fasilitas fiskal *) : Perusahaan memerlukan fasilitas fiskal Perusahaan tidak memerlukan fasilitas fiskal *)
fasilitas fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2009 tentang pembebasan bea masuk impor mesin /peralatan
12
Industri Jasa yang mendapatkan fasilitas fiskal Berdasarkan PMK No.1 No.176/2009 76/2009
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pariwisata dan kebudayaan Transportasi / Perhubungan (untuk jasa transportasi publik) Pelayanan Kesehatan publik Pertambangan Konstruksi Industri Telekomunikasi Kepelabuhanan 13
PENDAFTARAN
AKTA PENDIRIAN
PENDAFTARAN
PENGESAHAN BADAN HUKUM OLEH MENTERI HUKUM & HAM
IZIN PRINSIP
PENDAFTARAN
• PERSETUJUAN PABEAN PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR MESIN/PERALATAN
PERIZINAN DAERAH ( IMB,HO DLL) IZIN TEKNIS SEKTOR
1.
API-P
2.
IZIN KERJA TENAGA ASING
IZIN USAHA (IU) PERSETUJUAN PABEAN PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN BAKU
KOMERSIAL 14
14
3. PROSEDUR PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTAMBANGAN Dasar Hukum : o o o o
UU No. 25/2007 - UU No. 4/2009 PP No. 22/2010 dan No. 23/2010 PerPres No. 27/2009 – PerMen ESDM No. 05/2010 PerKa BKPM No. 12/2009
3 Alternatif bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal disektor pertambangan 15
Alt 1 : Pembentukan perusahaan penanaman modal asing baru Langkah 1 : Pembentukan Badan Hukum Indonesia – sebagai perusahaan penanaman modal asing : • BKPM : Pendaftaran Penanaman Modal (dimungkinkan 100% kepemilikan saham asing) • Notaris : Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk (PT) dari Menteri Hukum dan HAM
16
Alt 1 : Pembentukan perusahaan penanaman modal asing baru Langkah 2 : Izin Usaha Pertambangan ( IUP ): Diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri ESDM sesuai kewenangannya Mekanisme melalui pelelangan Wilayah IUP (WIUP) Langkah 3 : Persetujuan pembebasan bea masuk impor : BKPM : Izin Prinsip BKPM : Surat Persetujuan Pabean 17
PENDAFTARAN
langkah 1
PENDIRIAN BADAN HUKUM INDONESIA
PELELANGAN WIUP
langkah 2 IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP )
langkah 3
IZIN PRINSIP SURAT PERSETUJUAN PABEAN 18
18
Alt 2 : Akuisisi perusahaan penanaman modal dalam negeri Seluruh proses dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri,
Langkah 1 : • Persetujuan seluruh pemegang saham perusahaan atas rencana masuknya modal asing sebagai penyertaan modal perseroan • Menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya untuk : Penyesuian KP menjadi IUP Mendapatkan rekomendasi tentang rencana akuisisi oleh modal asing dari Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya 19
Alt 2 : Akuisisi perusahaan penanaman modal dalam negeri langkah 2 : Menyampaikan permohonan ke BKPM : Pendaftaran PM sebagai perusahaan asing di sektor pertambangan Izin Prinsip (apabila akan memanfaatkan fasilitas bea masuk impor) langkah 3 : Notaris : untuk perubahan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Perusahaan dan persetujuannya dari Menteri H&HAM langkah 4 : Persetujuan pembebasan bea masuk impor : BKPM : Izin Prinsip dan Surat Persetujuan Pabean 20
langkah 1 IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) + HASIL RUPS
REKOMENDASI
(sesuai kewenangan)
langkah 2 PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL langkah 3 PERSETUJUAN MENTERI H&HAM, sebagai perusahaan penanaman modal asing disektor pertambangan
langkah 4
IZIN PRINSIP DAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN 21
21
Alt 3 : Perusahaan Patungan Langkah 1 : (dilakukan oleh perusahaan dalam negeri) •
Persetujuan pemegang saham atas rencana pembentukan badan hukum baru berupa perusahaan patungan dengan modal asing dalam rangka pelaksanaan IUP yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri
•
Menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya untuk : Penyesuian KP menjadi IUP Mendapatkan rekomendasi tentang rencana akuisisi oleh modal asing dari Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya 22
Alt 3 : Perusahaan Patungan langkah 2 : (perusahaan dalam negeri dan calon peserta asing)
Pendirian perusahaan patungan (penanaman modal asing : • BKPM : Pendaftaran Penanaman Modal • Notaris : Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk (PT) dari Menteri Hukum dan HAM langkah 3: Persetujuan pembebasan bea masuk impor : BKPM : Izin Prinsip dan Surat Persetujuan Pabean 23
langkah 1 : dilakukan oleh perusahaan dalam negeri IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) + REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM
Langkah 2: pendirian BHI
PENDAFTARAN PENDIRIAN BHI
Langkah 3 : pembebasan bea masuk impor
IZIN PRINSIP DAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN 24
24
Invest in remarkable Indonesia UNIT DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan : JL. Gatot Subroto no. 44 Jakarta 12190 – Indonesia Tel/fax : 62 21 525 5261
Terima Kasih 25
