BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.165,2010
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Pendaftaran Penanaman Modal.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.165
2
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
www.djpp.depkumham.go.id
3
2010, No.165
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009; 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.165
4
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN. Pasal 1 Melimpahkan kewenangan pemberian pendaftaran penanaman modal, perubahan, pembatalan dan pencabutannya : a. di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam) kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam; b. di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (KPBPB Bintan): 1. untuk wilayah Kabupaten Bintan kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan; 2. untuk wilayah Kota Tanjung Pinang kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang; c. di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (KPBPB Karimun) kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Karimun.
www.djpp.depkumham.go.id
5
2010, No.165
Pasal 2 (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a.
bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;
b.
bidang usaha yang masih menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a.
di bidang Perindustrian tidak mencakup pendaftaran penanaman modal beserta perubahannya untuk jenis industri sebagai berikut: 1. industri minuman beralkohol; 2. industri kertas berharga; 3. industri senjata dan amunisi; 4. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis; 5. industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
b.
di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mencakup pendaftaran penanaman modal Pertambangan, pendaftaran penanaman modal Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pendaftaran penanaman modal Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 3
Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Karimun : a. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); b. harus memperhatikan : 1. daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 2. peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, antara lain :
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.165
6
a) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal; b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perubahannya; d) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 3. peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan peraturan perundangundangan daerah yang terkait; c. apabila diperlukan, dapat berkonsultasi kepada BKPM dan instansi teknis lainnya. Pasal 4 Dalam hal belum adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Karimun wajib menyampaikan: a.
pendaftaran penanaman modal kepada Kepala BKPM melalui Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal BKPM pada saat penerbitan melalui faksimili atau surat elektronik (email) ke
[email protected].
b.
laporan rekapitulasi pendaftaran penanaman modal yang telah diterbitkan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya, dan apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pengiriman dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pasal 5
Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, BKPM dapat memproses pendaftaran penanaman modal, perubahan, pembatalan dan pencabutannya yang berlokasi di KPBPB Batam, KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.
www.djpp.depkumham.go.id
7
2010, No.165
Pasal 6 Persetujuan dan Pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan dalam rangka penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan dan pendaftaran. Pasal 7 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pendaftaran Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
www.djpp.depkumham.go.id
