- 1 - BUPATI GRESIK PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR TAHUN 2016 TENTANG

-1-

BUPATI GRESIK PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK,

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik, maka perlu adanya perubahan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gresik

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-2-

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan tentang

Pemerintah

Rencana

Nomor

Kerja

20

Tahun

Pemerintah

2004

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 5.

Peraturan Pemerintah tentang

Sistem

Nomor 56 Tahun 2005

Informasi

Keuangan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 6.

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pedoman

Standar

Pelayanan

Republik

Nomor

65

Penyusunan Minimal

Indonesia

Tahun

Tahun

dan

Penerapan

(Lembaran 2005,

2005

Negara

Nomor

150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 8.

Peraturan tentang

Pemerintah

Tata

Pelaksanaan

Cara

Nomor

39

Pengendalian

Rencana

Tahun dan

Pembangunan

2006

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Nomor

40

Negara

Indonesia Nomor 4663); 9.

Peraturan tentang

Pemerintah Tata

Cara

Tahun

Penyusunan

2006

Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2006

Nomor

97,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4664);

-3-

10.

Peraturan tentang

Pemerintah

Pembagian

Pemerintah,

Nomor

Urusan

38

Tahun

Pemerintah

2007 antara

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah; 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten

-4-

Gresik Tahun 2008 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...... Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Gresik; 19.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan PerundangUndangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah

Kabupaten

Gresik,

diubah

selengkapnya

sebagai berikut : 1. Lampiran Peraturan Bupati Gresik diubah, sehingga selengkapnya

dibaca

sebagaimana

tersebut

dalam

lampiran peraturan Bupati Gresik ini Pasal 2 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-5-

Pasal 3 Peraturan

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik Pada tanggal

November 2016

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Lampiran Nomor Tanggal

: Peraturan Bupati Gresik : : September 2016

I. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik NO 1

2

3

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan keharmonisan sosial Nilai Peduli Hak Asasi Manusia Komposit nilai terhadap indikator kepeduliaan HAM sesuai dengan berlandaskan keluhuran Budaya Gresik Regulasi Kementerian Hukum dan HAM didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah. Meningkatkan pelayanan yang adil dan Nilai Survey Kepuasan Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan merata kepada masyarakat dan Masyarakat (SKM) ≤50 = Kurang pengusaha melalui tata kelola 51-69 = Cukup kepemerintahan yang baik; 70-85 = Baik 86-100 = Sangat Baik Mewujudkan tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area yang baik berlandaskan profesionalisme Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaa, Regulasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Nilai Opini BPK

4

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.

Angka Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA Indeks peduli HAM Kemenkumham

Hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan Hasil Nilai Opini BPK dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto secara year on year Report base BPS

-1-

PENANGGUNG JAWAB Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sekretariat Daerah, Dispendukcapil, Diskominfo, Kecamatan Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, BAPPEDA

Inspektorat, DPPKAD

DPPKAD, BPMP, Diskoperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian

NO

KINERJA UTAMA

5

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan

6

7

8

9

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka


SUMBER DATA

Rata-rata indeks pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan tutupan hutan

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja

Report base BPS

PENANGGUNG JAWAB BLH, Dinas Pekerjaan Umum

Report base data tingkat Dinas Tenaga Kerja, pengangguran terbuka Diskoperindag X

100%

Mewujudkan peningkatan keberdayaan Persentase Tingkat Kemiskinan Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita Report base data tingkat masyarakat secara inklusif melalui perbulan dibawah garis kemiskinan. kemiskinan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Meingkatkan kualitas hidup manusia Indeks Pembangunan Manusia Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Report base BPS melalui peguatan atribusi layanan (IPM) Pengeluaran Per Kapita pendidikan dan kesehatan

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, BAPEMAS Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Gender dalam pembangunan (IPG)

Badan KB dan PP

Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan Report base BPS lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita

II. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Gresik NO 1

2

SASARAN STRATEGIS


Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Persentase Penanganan Konflik Sosial

Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana


SUMBER DATA

Jumlah konfik sosial yang tertangani X

100%

Jumlah konflik sosial Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa

-2-

X

100%

Indeks peduli HAM Kemenkumham

PENANGGUNG JAWAB Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor Kesbangpol

Report base Jumlah Badan Desa Tangguh Bencana Penanggulangan Bencana Daerah

NO 3

4

5

6

8

SASARAN STRATEGIS


Membangun partisipasi pemuda dalam Persentase pemuda pelopor pembangunan daerah dengan berprestasi menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian Mewujudkan karakter bangsa yang Persentase Kelestarian Cagar berakhlak mulia berlandaskan keluhuran Budaya budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global

Meningkatkan kualitas dan Persentase kepemilikan e-KTP kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi Mewujudkan penyelenggaraan eGovernment yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)

Persentase kecamatan dengan nilai IKM sangat baik


SUMBER DATA Report base data Pemuda pelopor/berprestasi

Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi Jumlah pemuda yang difasilitasi

Jumlah Cagar budaya yang dilerstarikan Jumlah Cagar Budaya

Jumlah Kepemilikan e-KTP Jumlah Wajib KTP

X

100%

Report base data cagar Dinas Pariwisata budaya yang dan Kebudayaan dilestarikan X

100%

Report base data kepemilikan e-KTP X

100%

Report base data Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah Publishing Informasi Official Website tahun ke- n Pemerintah Daerah

Jumlah Data Report Based secara online Jumlah Data Report Based

X

100%

X

-3-

100%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Komunikasi dan Informasi

Data Report Base SKPD yang bisa diakses dari Website resmi Pemerintah Daerah Hasil survey IKM

Jumlah Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik Jumlah Kecamatan

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pemuda Olahraga

Kecamatan

NO 7

SASARAN STRATEGIS


Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah

Nilai Pangripta

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat

9

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN

12

Mewujudkan penyelenggaraan Persentase Produktivitas Perda pemerintahan daerah yang akomodatif, Inisiatif DPRD aspiratif, dan inklusif

8

13

Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Persentase standardisasi pelayanan publik

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) 14

Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Persentase Capaian Alih Media Arsip


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Pengukuran terhadap kualitas dokumen perencanaan (keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran) baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di tingkat nasional

Bappenas

BAPPEDA

Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti Jumlah Temuan

X

100%

Hasil pengukuran indeks komposit variabel : kinerja, kesesuaian syarat jabatan, kompensasi, displin

Jumlah Perda Inisiatif Tahun n-n0 Jumlah Perda Inisiatif Tahun dasar(n0)

Jumlah Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi Jumlah PD Pelayanan publik

X

X

-4-

Inspektorat

Survey base indeks Profesionalitas ASN

BKD

Report base perda inisiatif

Sekretariat DPRD

100%

100%

Report base data Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi

Hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB

Capaian nilai evaluasi SAKIP (minimal B) Jumlah PD yang telah menerapkan alih media Jumlah PD

Hasil audit internal dan eksternal

Data arsip elektronik X

100%

Selretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip

NO

SASARAN STRATEGIS



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB BPMP

13

Memajukan kualitas layanan dan Pertumbuhan Realisasi kapasitas kelembagaan perizinan dalam Investasi rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Report base realisasi Angka Pertumbuhan Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) investasi dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

14

Meningkatkan pendapatan asli daerah Angka Pertumbuhan guna mendukung keberdayaan Pendapatan Asli Daerah; pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

Pertumbuhan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun ke-n dibanding Report base PAD tahun dasar

DPPKAD

15

Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata

Peningkatan jumlah kunjungan wisata Gresik tahun ke n dibanding Report base jumlah tahun dasar (2015) kunjungan wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi

Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan

16

17

Rasio Ketersediaan Pangan Utama

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) Jumlah penduduk

PDRB Sub Sektor Perikanan PDRB Total

-5-

X

X

Report base data BPS

Dinas Pertanian dan Pangan

Report base data BPS

Dinas Kelautan, Perikanan

100%

100%

NO 18

19

SASARAN STRATEGIS



Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Sungai secara menyeluruh dan berkelanjutan Indeks Kualitas Udara Menciptakan pembangunan infrastruktur Persentase Kemantapan daerah yang berkelanjutan,dan berdaya Infrastruktur Jalan saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi

Nilai komposit kualitas air Nilai komposit kualitas udara Panjang Jalan dalam Kondisi Baik X

Jumlah saluran pengendalian banjir dalam kondisi baik Jumlah saluran pengendalian banjir

Report base jembatan kondisi baik X

X

-6-

X

Dinas Pekerjaan Umum

Report base RT pemanfaat Air Bersih


Hasil Monev pemanfaatan ruang


100%

Jumlah pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai dengan RTRW Jumlah pemanfaatan Tata Ruang

Report base jaringan irigasi kondisi baik 100%

Jumlah RT pemanfaat Air Bersih X


100%

Panjang jaringan irigasi kondisi baik

Jumlah seluruh rumah tangga Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

100%

Jumlah Panjang Jalan Kabupaten

Panjang jaringan irigasi Persentase Akses Air Bersih/Minum

PENANGGUNG JAWAB Report base Dinas Lingkungan kementerian LH Hidup Report base Dinas Lingkungan kementerian LH Hidup Report base jalan Dinas Pekerjaan kabupaten kondisi baik Umum SUMBER DATA

100%

NO 20

21

22

23

SASARAN STRATEGIS


Menguatkan konektivitas transportasi Rasio Konektivitas Transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan Mewujudkan kepastian hukum didukung Persentase Penyelesaian optimalisasi performance pelayanan Konflik pertanahan pertanahan Membangun tenaga kerja yang berdaya Tingkat Partisipasi Angkatan saing disertai peningkatan kualitas dan Kerja kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan Persentase Penyelesaian kondusifitas iklim ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Industrial

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan


SUMBER DATA

Rasio ketersediaan angkutan angkutan jalan dan kemantapan jalan Report base angkutan dibanding per 100.000 penduduk jalan

Jumlah konflik yang diselesaikan Jumlah Pengajuan sengketa Tanah

X

100%

Berita Acara penyelesaian konflik pertanahan Report base BPS

Penduduk Angkatan Kerja Jumlah Usia Kerja Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial

X

X

Dinas Perhubungan

Dinas Pertanahan

Dinas Tenaga Kerja

100%

100%

Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

Pertumbuhan Jumlah nilai ekspor komoditi (dalam $) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)

Pertumbuhan Jumlah pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

-7-

PENANGGUNG JAWAB

Berita Acara Dinas Tenaga Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Report base nilai ekspor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Report base Industri Kecil Menengah (IKM)

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

NO 24

25

26

27

SASARAN STRATEGIS


Menguatkan daya saing, peningkatan Angka Pertumbuhan Komulatif kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan kecil usaha UMKM dan Koperasi yang Angka Pertumbuhan Koperasi inovatif sehat Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

Mendorong percepatan pengentasan Luas Penurunan kawasan lingkungan kumuh didukung kemudahan permukiman kumuh akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Persentase Rumah Layak Huni

Mewujudkan pembangunan desa yang Indeks Pembangunan Desa berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.


SUMBER DATA

Angka pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil per tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

Report base Usaha Mikro dan Kecil

PENANGGUNG JAWAB Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Report base Koperasi Dinas Koperasi UKM sehat dan Perdagangan Angka pertumbuhan Koperasi sehat per tahun tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015) Report base PMKS yang Dinas Sosial ditangani

Jumlah PMKS yang ditangani Jumlah PMKS

X

1000

Luas penurunan kawasan pemukiman kumuh tahun ke-n

Report base Luas kawasan pemukiman kumuh Report base Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah Layak Huni X 100% Jumlah Rumah Survey based Kementerian Desa Survey base Dengan klasifikasi desa berindeks "tertinggal" (desa dengan indeks < kementerian Desa 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks >50 dan <75), dan "mandiri" (desa dengan indeks >75

-8-

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO

SASARAN STRATEGIS

28

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang bekualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaran pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 4-6 Tahun Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang Murni (APM) SD dan Sederajat SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Persentase Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang Murni (APM) SMP sederajat; SMP/MTs/Paket B

SUMBER DATA

X

100%

X

100%

X

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Rata-rata lama lama masa pendidikan dibagi Report base BPS penduduk usia lebih dari 15 tahun Angka Kematian Ibu per Jumlah Kematian ibu pada tahap kehamilan dan Report base BPS 100.000 kelahiran hidup; kelahiran X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup Angka Kematian bayi per 1.000 Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun Report base BPS kelahiran hidup; X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu Angka Usia Harapan Hidup Berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Report base BPS Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite

Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 30

Report base BPS

100%

Angka Rata rata lama sekolah 29

Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di RSUD

Indeks Minat Baca Daerah Rasio Pemustaka Daerah dibandingkan dengan Jumlah penduduk

-9-

PENANGGUNG JAWAB

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Hasil Survey Kepuasan RSUD Ibnu Sina Masyarakat layanan RSUD Report base data Kantor pemustaka Perpustakaan dan Arsip

NO 31

32

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Mengendalikan kuantitas, jumlah Angka laju pertumbuhan kelahiran, pertambahan, dan laju penduduk pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih Jumlah Aduan

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Report base jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi Teknisi, Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Report base BPS

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

r = {(Pt /P0)(1/t)-1} x 100

Report base BPS

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

X

1000

Jumlah peserta KB Aktif Jumlah Pasangan Usia Subur

- 10 -

Report base BPS X

100%

III. Indikator Kinerja Utama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 1. Sekretariat Daerah Tugas Fungsi

NO 1

Membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kualitas penyusunan Laporan pemerintahan daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Indeks Reformasi Birokrasi

2

Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah

Persentase produk hukum yang ditetapkan


SUMBER DATA

Nilai dan Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun n oleh Tim Kemendagri

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Permenpan Hasil Penilaian 14/2014 pelaksanaan RB jumlah produk hukum yang ditetapkan X

100%

jumlah produk hukum yang diusulkan 3

4

Optimalnya pedokumentasian dan informasi hukum daerah

Meningkatnya penanganan dan penyelesaian masalah hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan Persentase kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penangangan

Hasil penilaian LPPD

Jumlah Per-UU-an yang dipublikasikan Jumlah Per-UU-an yang ada Jumlah kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penanganan Jumlah kasus/permasalahan hukum yang ada

- 11 -

X

PENANGGUNG JAWAB Bagian Adm Pemerintahan

Bagian Organisasi

Data produk hukum yang ditetapkan dan diusulkan

Bagian Hukum

JDIH

Bagian Hukum

100% data kasus hukum yang Bagian Hukum ditangani

X

100%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penyelesaian kasus hukum disidang peradilan

5

Meningkatnya pemantauan, evaluasi, pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa

Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah kasus / permasalahan hukum yang dapat diselesaikan Jumlah kasus/permasalahan hukum yang disidangkan di peradilan Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu / Jumlah Kecamatan

Persentase Jumlah Jumlah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dilakukan Kecamatan/Kelurahan/ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa yang dilakukan pemerintahan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

SUMBER DATA

X

100%

x

100%

data kasus hukum yang Bagian Hukum ditangani

laporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan laporan pembinaan dan pengawasan

X

100%

X

100%

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan

Jumlah Kecamatan/Kelurahan/Desa 6

8

Meningkatnya penanganan / Persentase penyelesaian kasus penyelesaian konflik-konflik pertanahan tanah Meningkatnya pembinaan dan penataan Persentase SKPD/Unit Kerja kelembagaan dan aparatur Pemerintah yang melaksanakan tugas Daerah sesuai dg kewenangan, tugas pokok dan fungsinya

Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan ABK dengan baik 9

10

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP B Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP

Jumlah kasus tanah yang diselesaikan Jumlah kasus yang terdaftar Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas sesuai wewenang, tugas pokok dan fungsinya Jumlah SKPD/Unit Kerja Jumlah SKPD yang telah menyusun Anjab dengan baik sesuai aturan yang berlaku Jumlah SKPD

X

- 12 -

Bagian Pemerintahan

Hasil Monitoring dan evaluasi Tusi

Bagian Organisasi

Hasil Anjab

Bagian Organisasi

Hasil evaluasi SAKIP SKPD

Bagian Organisasi

100%

X

100%

X

100%

Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP B Jumlah SKPD yang dievaluasi Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP Jumlah SKPD/Unit Kerja

Berita acara Penyelesaian kasus

Data SOP yang disusun Bagian Organisasi X

100%

NO 11

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pembinaan dan penataan Persentase unit layanan penyelenggaraan pelayanan publik dengan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan kategori baik Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

12

Meningkatnya kualitas & peran UKM di daerah

13

Meningkatnya invenstasi di daerah

14

15


Meningkatkan pengawasan dan pendistribusian bahan pokok bagi masyarakat

Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Unit layanan dengan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan kategori baik Jumlah Unit Layanan Jumlah SKPD yang telah menyusun SPP Jumlah SKPD/Unit Kerja

SUMBER DATA Hasil SKM

x

X

100%

100%

Persentase jumlah pengaduan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti masyarakat yang ditindaklanjuti X 100% jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Modal yang tersalurkan Besarnya modal yang tersalurkan pada UKM/KUR dalam setahun pada UKM/KUR Jumlah kerja sama yang terjalin dengan pemerintah dan Badan Usaha maupun pihak ketiga Jumlah produk unggulan daerah Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor BUMD Jumlah rumusan kebijakan terkait pengawasan peredaran sembako, BBM, pupuk bersubsidi, pestisida, & bahan penting lainnya

Persentase RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin

Jumlah kerja sama tahun n Jumlah produk unggulan daerah tahun n Jumlah PAD dari sektor BUMD th n - Jumlah PAD dari sektor BUMD th n-1 Jumlah PAD dari sektor BUMD th n

X

PENANGGUNG JAWAB Bagian Organisasi

100%

data SKPD yang menyusun SPP

Bagian Organisasi

data pengaduan masyarakat

Bagian Humas

report base modal yang tersalurkan pada UKM/KUR data mou yang dilaksanakan

Bagian Perekonomian

data produk unggulan daerah Laporan keuangan DPPKAD

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

JDIH

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Jumlah rumusan kebijakan terkait pengawasan peredaran sembako, BBM, pupuk bersubsidi, pestisida, & bahan penting lainnya th n

Data RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin

Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan X Jumlah RTS Miskin

- 13 -

100%

Bagian Kesejahteraan Masyarakat

NO 16

17

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelayanan keagamaan, sosial dan kesejahteraan rakyat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mengajukan proposal Jumlah tempat ibadah Jumlah penduduk

Persentase lembaga pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang berkinerja baik

Jumlah lembaga pengelola BAZ yang berkinerja baik Jumlah lembaga pengelola BAZ

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja Persentase capaian kinerja pembangunan daerah pembangunan daerah dalam tahun x Persentase penyerapan anggaran pembangunan daerah

18

19

20

Meningkatnya pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah Tertib administrasi pengelolaan keuangan Meningkatnya perencanaan, pengelolaan dan distribusi barang daerah


Persentase proses pengadaan secara elektronik

Capaian kinerja pembangunan daerah dalam tahun x Target kinerja pembangunan daerah dalam tahun x Jumlah realisasi pagu anggaran pembangunan daerah Pagu anggaran pembangunan daerah Jumlah pengadaan secara elektronik Jumlah pengadaan yang direncanakan dilelang

Persentase Laporan keuangan Jumlah Laporan keuangan disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan yang yang berlaku dan tepat waktu Jumlah Laporan keuangan yang disusun berlaku Persentase pengadaan barang Jumlah / jenis pengadaan barang daerah sesuai Jumlah/jenis pengadaan barang yang diusulkan usulan/kebutuhan unit kerja unit kerja

- 14 -

SUMBER DATA

X

100%

X

1000

data lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan Data tempat ibadah

Kinerja BAZ X

100%

X

100%

X

100%

X

X

X

PENANGGUNG JAWAB Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Masyarakat

realisasi fisik kegiatan

Bagian Pembangunan

realisasi keuanagan kegiatan

Bagian Pembangunan

LPSE

Bagian Perlengkapan

Laporan keuangan

Bagian Umum

RKBU

Bagian Perlengkapan

100%

100%

100%

NO

SASARAN STRATEGIS

21

Meningkatnya pemanfaatan SDA

22

Meningkatnya Pemanfaatan TIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kendaraan dinas yang mengunakan BBG Persentase Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan Persentase Pertumbuhan kunjungan website Persentase Aplikasi Sistem Informasi yang aktif

23

Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;

Persentase database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online


SUMBER DATA

Jumlah kendaraan dinas yang terpasang BBG kendaraan dinas jumlah kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan jumlah kebijakan dirumuskan Jumlah kunjungan website tahun n - Tahun n-1 Jumlah kunjungan website tahun (n) Jumlah Sistem Informasi yang aktif Jumlah Sistem informasi yang ada

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

PENANGGUNG JAWAB

Data Kendaraan Dinas

Bagian SDA

JDIH

Bagian SDA

counter website Pemkab Bagian PDTI Gresik Data aplikasi

Bagian PDTI

bandwith internet

Bagian PDTI

Website resmi Pemda

Bagian PDTI

Website resmi Pemda

Bagian PDTI

Kecepatan Internet di seluruh SKPD

jumlah database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online X

100%

X

100%

jumlah database pemerintah daerah Persentase Aplikasi yang mendapat pengamanan

Jumlah aplikasi yang mendapat pengamanan (password) Jumlah aplikasi

- 15 -

2. Sekretariat DPRD Tugas

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta, mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi

a. b. c. d.

NO 1

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya



SUMBER DATA

Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perda Inisiatif yang telah disahkan Perda Inisiatif yang diusulkan

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Legislatif

X

100%

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan No. 16 Tahun Laporan Pelaksanaan 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan

- 16 -

PENANGGUNG JAWAB Bagian Risalah dan Persidangan, Bagian Humas dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Tugas

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi

a. b. c. d. e. f.

NO 1

Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait; Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan; Pembinaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase tindak lanjut hasil audit internal Persentase tindak lanjut hasil audit eksternal Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

2

Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Persentase SAKIP SKPD yang memperoleh Nilai Minimal B

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti Jumlah temuan audit internal Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti Jumlah temuan audit eksternal Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Jumlah SAKIP SKPD

- 17 -

PENANGGUNG JAWAB

X

100%

LHP dan Dokumen Tindak Lanjut

Semua Irban

X

100%

LHP dan Dokumen Tindak Lanjut

Semua Irban

X

100%

LHP dan Register Pengaduan

Semua Irban

X

100%

Report based hasil evaluasi internal SAKIP SKPD

Semua Irban

Jumlah aduan Jumlah SAKIP SKPD yang memperoleh nilai B

SUMBER DATA

4. Dinas Pendidikan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, yang meliputi perumusan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan sertakurikulum, tugas pembantuan lainnya sesuaipendidik ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Perumusan kebijakan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan; b. Pengkoordinasian penerapan kebijakan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan; c. Penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan, pemantauan dan analisa kelayakan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan; d. Pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai kewenangannya; e. Pemindahan pendidik dan pengusulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan; f. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, serta perlindungan pada pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten; g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan yang meliputi, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan; h. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal skala kabupaten; i. j. k. l. m.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan sesuai kewenangan daerah; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan dalam penerapan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan; Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan dan laboratorium sekolah; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang bekualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaran pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan



Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 4-6 Tahun Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun Persentase Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang Murni (APM) SD dan Sederajat SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Persentase Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang Murni (APM) SMP sederajat; SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Angka Rata rata lama sekolah Rata-rata lama lama masa pendidikan dibagi penduduk usia lebih dari 15 tahun Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan SD/MI AL SD/MI jumlah siswa SD/MI kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);

- 18 -

X

100%

X

100%

X

100%

X

Report base BPS

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

SUMBER DATA

100%

Profil Pendidikan Dinas Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA AL SMP/MTs

AL SMA/MA/SMK

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah lulusan SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama Jumlah lulusan SMA/MA/SMK jumlah siswa SMA/MA/SMK kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

X

100%


X

100%

Profil Pendidikan Dinas Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah

X

100%


X

100%


X

100%

Profil Pendidikan Dinas Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah

Angka Putus Sekolah (APtS) APtS SD/MI APtS SMP/MTs APtS SMA/MA/SMK

Jumlah anak putus sekolah SD/MI jumlah siswa SD/MI Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs Jumlah anak putus sekolah SMA/MA/SMK jumlah siswa SMA/MA/SMK

- 19 -

5. Dinas Kesehatan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah b. Pelaksanaan upaya kesehatan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat; c. Pengkoordinasian pembiayaan kesehatan masyarakat; d. Pengelolaan sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan; e. Pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan; f. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); g. Pengelolaan manajemen kesehatan melalui kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kerjasama luar negeri skala kabupaten, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK); h. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga fungsional kesehatan; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas kesehatan; j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka Kematian Ibu

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran Jumlah Kelahiran Hidup

X

SUMBER DATA 100.000

Report base BPS Dinas Kesehatan

Angka Kematian bayi

Prevalensi balita gizi buruk 2

3

4

Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kesehatan lingkungan

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Persentase Desa/Kelurahan STBM Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 Jam

Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu Jumlah balita gizi buruk Jumlah balita Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

X

1000

Report base BPS

X

100%

Report base BPS

X

Report base Desa Siaga Aktif Purnam 100%

X

Report base Desa/Kelurahan ST 100%

Jumlah Desa Jumlah Desa/Kelurahan STBM Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI Jumlah desa/kelurahan Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 Jam Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten

- 20 -

PENANGGUNG JAWAB

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Report base Desa/Kelurahan yang menc X 100%

X

e Kejadian Luar Biasa (KLB) skal 100% Dinas Kesehatan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif


SUMBER DATA

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu

X

100%

PENANGGUNG JAWAB

Report base desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif Dinas Kesehatan

Persentase keberhasilan pengobatan TB semua kasus

Jumlah pengobatan TB yang berhasil Jumlah kasus TB

Case Fatality Rate DBD

Jumlah kematian akibat DBD dalam periode waktu tertentu Jumlah kasus DBD dalam periode waktu tertentu

X

100%

X

100%

Report base keberhasilan pengobatan TB semua kasus Report base Case Fatality Rate DBD Dinas Kesehatan

5

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi 6

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Apoteker per 100.000 penduduk Presentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Presentase sarana kefarmasian sesuai standar

Jumlah FKTP terakreditasi X 100% Jumlah FKTP Jumlah RS terakreditasi X 100% Jumlah RS Jumlah Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk Jumlah Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk Jumlah Dokter Umum per 100.000 penduduk Jumlah Bidan per 100.000 penduduk

Report base FKTP terakreditasi Report base RS terakreditasi Report base Dokter Spesialis Obgyn Report base Dokter Spesialis Anak Report base Dokter Umum Report base Bidan

Jumlah Perawat per 100.000 penduduk

Report base Perawat

Jumlah Apoteker per 100.000 penduduk

Report base Apoteker

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin X

100%

Jumlah tenaga kesehatan Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar X Jumlah sarana kefarmasian

- 21 -

100%

Report base tenaga kesehatan yang memiliki ijin Report base sarana kefarmasian sesuai standar

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

6. Dinas Pekerjaan Umum Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Perumusan kebijakan, bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; e. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; g. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundangan; h. Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sarana Infrastruktur irigasi

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan

Meningkatnya penanggulangan banjir

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentaase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Persentase saluran pembuangan dalam kondisi baik

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

100%

Data RIPI (Rencana Induk Pengelolaan Irigasi)

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

X

100%

Data IKK (Ibu Kota Kecamatan) Jalan

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

X

100%

Hasil Survey Lapangan

Bidang Pengairan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi kabupaten

X

Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut

Panjang saluran pembuang kondisi baik Panjang saluran pembuang kabupaten

- 22 -

NO

3

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman dan penataan kawasan daerah sesuai RTRW

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik Persentase rumah tangga pengguna air bersih Cakupan lingkungan pemukiman kumuh Persentase rumah layak huni

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik Panjang drainase perkotaan seluruhnya

Data master plan drainase perkotaan

Bidang Pengairan

100%

X

100%

X

100%

Studi RKPKP

Bidang Pemukiman dan Air Bersih

X

100%

Report base rumah layak huni

Bidang Pemukiman dan Air Bersih

X

100%

Data survey lapangan

Bidang Tata Ruang

Data RISPAM (Rencana Bidang Pemukiman Induk SPAM) dan Air Bersih

Jumlah luas lingkungan pemukiman kumuh Jumlah luas wilayah pemukiman Jumlah rumah layak huni Jumlah rumah

Persentase pemanfaatan ruang sesuai RT RW

PENANGGUNG JAWAB

X

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga

SUMBER DATA

Jumlah pemanfaatan ruang sesuai RT RW Jumlah pemanfaatan ruang

- 23 -

7. Dinas Sosial Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial yang meliputi Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial. a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program bidang sosial; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan bidang sosial; d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia bidang sosial; e. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah bidang sosial; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial; g. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial, kelembagaan sosial dan peningkatan nilai-nilai sosial; h. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi sosial serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial; i. Pelaksanaan pemantauan dan analisa kelayakan pemberian bantuan sosial baik ke lembaga sosial maupun kepada masyarakat penyandang masalah sosial; j. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial ; k. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan l. Pelaksanaan tugas kedinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.


Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

PENANGGUNG JAWAB Report base PMKS yang Dinas Sosial ditangani


SUMBER DATA

Jumlah PMKS yang ditangani X Jumlah PMKS

- 24 -

1000

8. Dinas Tenaga Kerja Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturanpembinaan, perundangan. a Perencanaan, dan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah; b Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten; c Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; d Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri; e Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; f Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; g Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan kabupaten; h Pembinaan ketenagakerjaan; i Pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi; j Pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas tenaga kerja dan transmigrasi; k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS


Membangun tenaga kerja yang berdaya Tingkat Pengangguran Terbuka saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas Tingkat partisipasi angkatan kerja

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah penganggur usia (15-64)

X

Data Penempatan Perluasan Kerja

PENANGGUNG JAWAB Bidang Penempatan Perluasan Kerja

Data Penempatan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan Perluasan Kerja

SUMBER DATA 100%

Jumlah penduduk angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja X

100%

Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64) 2

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Kerja.

Persentase perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja

Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja

X

100%

Data Perusahaan Bidang Pengawasan terdaftar penerima Zero Accident Award

Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik 3

Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan

Data perselisihan hubungan industrial X

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

- 25 -

100%

Bidang bina upah minimum syarat kerja dan hubungan industrial

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tugas Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas dibidang kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan. a. Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; b. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; c. Pengkoordinasian penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; d. Pelaksanaan kebijakan penetapan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; e. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan penyebaran dan perlindungan penduduk; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kerjasama antar daerah bidang kependudukan; g. Pelaksanaan sosialisasi penerapan kebijakan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia administrasi kependudukan dan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengerahan mobilitas/penataan, persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam pembangunan berwawasan kependudukan; k. l.

NO 1

2

Pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan dokumen kependudukan; Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya kepemilikan dokumen Persentase kepemilikan KTP-el administrasi kependudukan dan tingkat akurasi elemen datanya Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 th

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Persentase Penurunan jumlah data dan informasi kependudukan serta Data kependudukan Ganda inovasi berbasis teknologi dan Anomali Persentase Arsip pencatatan sipil yang dialih media

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah penduduk yg memiliki KTP-el Jumlah penduduk wajib KTP dan atau pernah/sudah menikah Jumlah anak (usia 0 s/d 18 th) yang memiliki Akta Kelahiran Jumlah anak usia 0 s/d18 th dan belum menikah Jumlah data ganda/anomali tahun (n-1) - Jumlah data ganda/anomali tahun n

SUMBER DATA

X

100%

X

100%

Data penerbitan KTP-el Data Jumlah Penduduk Kab. Dispendukcapil Kab.Gresik dan Ditjen Dukcapil

100%

Dispendukcapil dan Ditjen Dukcapil

X

Jumlah data ganda/anomali tahun (n-1)

PENANGGUNG JAWAB Kabid. Kependudukan

Kabid. Pelayanan Capil

Kabid. Informasi Data Kependudukan

Jumlah arsip pencatatan sipil yang dialih media X

100%

Jumlah arsip pencatatan sipil 3

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Hasil Survey IKM sangat baik

survey IKM berdasarkan Permenpan tentang pedoman Penyusunan Hasil Survey IKM IKM lembaga independen

- 26 -

Sekretaris Dinas

10. Dinas Perhubungan Tugas Fungsi

NO 1

2

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Perhubungan, yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, dan urusan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; e. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; g. Penyelenggaraan pelayanan perizininan dan atau rekomendasi perizinan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; h. Pengelolaan manajemen bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten; j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan; SASARAN STRATEGIS Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah

Meningkatnya layanan transportasi umum

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan

Jumlah Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan yang dihasilkan Jumlah Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan yang dibutuhkan

Cakupan layanan transportasi umum Kab. Gresik

Ruas Jalan Kabupaten/Kota Terlayani Angkutan Umum Total Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang dibutuhkan

Persentase penumpang Angkutan Penyeberangan yang diangkut 3


Meningkatnya Keselamatan transportasi Persentase Penurunan jumlah kecelakaan angkutan jalan

Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan yang diangkut Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan jalan th (n-1) - Th n Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan jalan th (n-1)

- 27 -

X

X

X

X

SUMBER DATA

100%

100%

100%

100%

Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan

PENANGGUNG JAWAB Bidang Angkutan Jalan

Kajian Pengembangan Transportasi Angkutan

Bidang Angkutan Jalan

Data Penumpang Penyeberangan Gresik Bawean

Bidang Perhubungan Laut

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan

11. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tugas

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.

Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten; b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; c. Pelaksanaan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah, Perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi melalui perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi; e. Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; g. Pelaksanaan pengembangan pasar, penataan, pengelolaan potensi pasar dan pedagang kaki lima ; h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UKM serta Produk-produk unggulan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase Koperasi aktif

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Koperasi aktif

SUMBER DATA

X

100%

Report based jumlah koperasi aktif

X

100%

Report based jumlah anggota koperasi

X

100%

Report based jumlah UKM

X

100%

Report base jumlah omzet penjualan UKM

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag

X

100%

Report based jumlah IKM


Jumlah Koperasi Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi

Jumlah anggota koperasi th n - th (n-1) Jumlah anggota koperasi th n

Prosentase pertumbuhan UKM

Jumlah UKM th th n - th (n-1) Jumlah UKM th n

Prosentase Peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran

Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th th n - th (n-1) Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th n

2

Meningkankan dan mengembangkan produk-produk kerajinan IKM

Prosentase pertumbuhan IKM

Jumlah IKM th th n - th (n-1) Jumlah IKM th n

- 28 -

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase IKM yang berlegalitas

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah IKM yang berlegalitas

SUMBER DATA

X

100%

Report base jumlah IKM berlegalitas

X

100%

Report base jumlah sentra IKM

X

100%

Report based jumlah alat UTTP berterra


X

100%

Report based nilai ekspor barang/komoditi


X

100%

Report based nilai impor barang/komoditi

X

100%

Report based jumlah PKL berkualitas

X

100%

Report base Jumlah pasar yang direhabilitasi


100%

Report based jumlah barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi


Jumlah IKM Prosentase pertumbuhan sentra IKM

Jumlah sentra IKM th th n - th (n-1) Jumlah sentra IKM th n

3

Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan serta eksport import

Prosentase alat UTTP berterra Jumlah alat UTTP berterra Jumlah alat UTTP Prosentase pertumbuhan nilai ekspor barang/komoditi (US $)

Nilai ekspor barang/komoditi th th n - th (n-1) Nilai ekspor barang/komoditi th n

Prosentase pertumbuhan nilai impor barang/komoditi (US $)

Nilai impor barang/komoditi th th n - th (n-1) Nilai impor barang/komoditi th n

Prosentase PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib)

Jumlah PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib) Jumlah PKL

Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar

Jumlah pasar yang direhabilitasi jumlah pasar

Prosentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

Jumlah barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi th (n-1) - th n Jumlah barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi th (n-1)

- 29 -

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag

X

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag

12. Dinas Kebudayaan Pariwisata Olahraga dan Kepemudaan Tugas

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan kebudayaan, kepariwisataan, pembinaan keolahragaan dan pemberdayaan kepemudaan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

NO 1

Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan; Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan, pariwisata, kesenian, pemuda dan olah raga; Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan; Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang kebudayaan, pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan; Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan, nilai tradisi, kesenian, sejarah dan purbakala; Penyelenggaraan pengelolaan pariwisata skala kabupaten; Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepemudaan, seni dan olah raga; Penyelenggaraan perizinan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, keolahragaan dan kepemudaan; Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan nilai budaya, pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan; Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA % Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara % Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara

2

3

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Gresik Th. N - (N-1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Th. N-1 Jumlah KunjunganGresik Wisatawan Nusantara di Gresik

Th. N - (N-1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Gresik N-1 budaya (situs) yang / cagar Meningkatnya Pelestarian Benda Cagar Persentase Cagar Budaya yang Jumlah peninggalan Th. dilestarikan Budaya, Museum dan Situs dilestarikan Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah Meningkatnya Prestasi Pemuda dan % Pemuda pelopor berprestasi Jumlah Pemuda pelopor berprestasi Olahraga Daerah % Cabang olahraga berprestasi

Jumlah Pemuda yang dibina Jumlah cabang olah raga berprestasi Jumlah cabang olah raga yang dibina

- 30 -

x

PENANGGUNG JAWAB

Report base Data kunjungan wisata

Bidang Pariwisata

100%

x

100%

x

100%

x

100%

x

SUMBER DATA

100%

report base Data cagar Bidang Kebudayaan budaya yang dilestarikan report base data pemuda pelopor berprestasi Report Base Cabang olahraga berprestasi

Bidang Pemuda dan Olah Raga

13. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Perumusan kebijakan strategis bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang menjadi kewenangan kabupaten serta pemberdayaan masyarakat pesisir; d. Pelaksanaan pengawasan penegakan hukum di wilayah laut, pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut dan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan kabupaten; e. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten; f. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut, dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengelolaan potensi laut; g. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten; h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, dalam wilayah kewenangan kabupaten, i. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan bidang kelautan, perikanan dan peternakan; j. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan peternakan yang meliputi kesehatan hewan (keswan), dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet); k. Pelaksanaan kebijakan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan peternakan kewenangan kabupaten; l. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat pengelola potensi kelautan, perikanan dan peternakan; m. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS


Peningkatan produksi dan produktivitas Produktivitas perikanan usaha kelautan, perikanan dan budidaya a. Udang Windu (Ton) peternakan b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) Produktivitas lahan tambak air payau dan air tawar a. air payau b. air tawar


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Jumlah produksi ikan budidaya (Ton) tahun ke-n Report base data Statistik Perikanan Tahunan

Jumlah produksi selama 1 tahun (Ton) Luas lahan tambak (Ha)

- 31 -

X

100%

Report base data Statistik Perikanan Tahunan

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Gresik

NO

SASARAN STRATEGIS



SUMBER DATA

Produktivitas Garam

Kepala Dinas Report base data Kelautan, Perikanan, Pengembangan Usaha dan Peternakan Garam Rakyat Kab. Gresik

Jumlah produksi garam (Ton) tahun ke-n

Report base data produktivitas perikanan Kepala Dinas tangkap Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Gresik

Produktivitas Perikanan Tangkap

2

3

a. Penangkapan di laut b. Penangkapan di perairan umum Tercapainya kecukupan gizi dan protein Konsumsi ikan: Konsumsi Hasil hewani masyarakat dari hasil perikanan Olahan Perikanan oleh dan peternakan Penduduk (kg/kapita/th)

Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya Cakupan Infrasutruktur kelautan, perikanan, dan peternakan Kelautan dan Perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan a. Saluran Tambak b. Tempat Pendaratan Ikan c. Tambatan perahu

4

Peningkatan produksi dan produktivitas Produktivitas komoditas usaha kelautan, perikanan dan unggulan peternakan peternakan Produksi Peternakan a. Daging b. Telur c. Susu

Jumlah produksi ikan tangkap (Ton) tahun ke-n

Jumlah konsumsi ikan (kg) Jumlah Penduduk

X

100%

Jumlah infrastruktur kelautan dan perikanan yang terbangun X 100% Estimasi kebutuhan infrastruktur kelautan dan perikanan Panjang saluran yang terbangun X 100% Panjang saluran Jumlah TPI yang terbangun X 100% Jumlah TPI yang ada Jumlah unit tambatan yang terbangun X 100% Jumlah unit tambatan yang ada Jumlah kumulatif produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per tahun

Jumlah kumulatif produksi daging, telur, susu (ton) per tahun

- 32 -

PENANGGUNG JAWAB

Report base data Statistik Perikanan Tahunan


Report base data Kepala Dinas Pembangunan Kelautan, Perikanan, Infrastruktur perikanan dan Peternakan dan kelautan Kab. Gresik

Report base data produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per tahun Report base data produksi daging, telur, susu (ton) per tahun


NO 5

6

SASARAN STRATEGIS


Tercapainya kecukupan gizi dan protein Populasi Peternakan hewani masyarakat dari hasil perikanan a. Sapi potong dan peternakan b. Sapi perah c. Kambing d. Domba e. Ayam Buras f. Ayam Ras Petelur g. Ayam Ras Pedaging h. Itik j. Entok Terkendalinya penyakit hewan menular Cakupan penanganan penyakit ternak


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Report base data populasi komoditas peternakan (ton) per tahun


Report base data penanganan penyakit ternak


Jumlah kumulatif populasi komoditas peternakan (ton) per tahun

Jumlah penyakit ternak yang ditangani Jumlah penyakit ternak yang teridentifikasi

- 33 -

X

100%

14. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, kreteria, norma, pengendalian, pengawasan, dan prosedur kebijakan, dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan tata ruang lahan pertanian, tataguna lahan pertanian dan sentra komoditas baik pertanian, perkebunan maupun kehutanan; d. Pengkoordinasian penerapan penetapan norma, standar, prosedur kriteria dan standar pelayanan minimal dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah; e. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pengendalian, pengawasan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan; f. Pengkoordinasian menyusunan rencana kebutuhan, kecukupan, penggunaan dan pengendalian pengairan, pupuk pestisida, alat mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan; g. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan; h. Penyusunan rencana kebutuhan pembenihan/pembibitan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; i. Penyelengaraan fasilitasi pengelolaan hasil dan pemasaran dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; j. Pengkajian dan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan kehutanan; k. Pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

INDIKATOR KINERJA UTAMA Produksi pangan

Produksi sayur

Produksi buah

2

Meningkatnya produksi hasil perkebunan

Produksi perkebunan

3

Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Produksi hasil hutan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah kumulatif produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) selama 1 tahun (ton) Jumlah kumulatif produksi tanaman sayuran (bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terong, ketimun, labu siam, kangkung dan bayam) selama 1 tahun (ton) Jumlah kumulatif produksi tanaman buah (jambu biji, jeruk, mangga, pepaya, pisang, belimbing, sawo dan sirsak) selama 1 tahun (kwintal) Jumlah kumulatif produksi tanaman perkebunan (tembakau, tebu, kelapa, cengkeh, kopi, jambu mete, kapuk randu, kakao, kunyit dan siwalan) selama 1 tahun (ton) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi X 100% Luas total hutan dan lahan kritis Jumlah produksi kayu (jati dan non jati) selama 1 tahun (m3)

- 34 -

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Data statistik pertanian

Bidang TPH, dan Bidang PSP

Data statistik perkebunan

Bidang TPH, dan Bidang PSP

Data lahan kritis Bidang Bunhut Data hasil hutan

15. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tugas

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Fungsi

a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pengesahan dokumen perencaan anggaran satuan kerja perangkat daerah; c. Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah; d. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. f.

Pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; Pelaksanaan penyelengaraan sistem akuntansi, pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

g. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan penetapan Surat Penyediaan Dana serta pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; h. i. j. NO

Penyimpanan uang daerah, pelaksanaan penempatan dan pengelolaan uang daerah serta penyelenggaraan tertib administrasi aset daerah; Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah dan atau pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS


1

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah

2

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kenaikan PAD

Meningkatnya Pendapatan dari Pajak Daerah Meningkatnya Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI

Persentase Kenaikan Pendapatan dari Pajak Perolehan Opini Laporan Keuangan

3 4

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN PDn - PDn-1 PDn-1 PADn - PADn-1 PADn-1 PPDn - PPDn-1 PPDn-1 Nilai Opini Laporan Keuangan Keterangan : Disclamer = 20 % Tidak Wajar = 40 % Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 80 % Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100 %

- 35 -

SUMBER DATA

X

100%

Laporan Keuangan

X

100%

Laporan Keuangan

X

100%

Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan dan Bagi Hasil Seluruh SKPD

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tugas

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah.

Fungsi

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;

NO 1

f.

Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


Mewujudkan keselarasan perencanaan Persentase Dokumen Renja pembangunan melalui peningkatan Kualitas Baik kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD


SUMBER DATA

Jumlah dokumen Renja kualitas Baik X

100%

RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

X

100%

RPJMD, RKPD

X

100%

RKPD, BA, Musrenbang, eRenbang

Sekretariat

X

100%

RPJMD, RKPD, LKPJ

Bidang Data Statistik, Evaluasi, dan Pelaporan

X

100%

Laporan Realisasi Kinerja

Sekretariat

X

100%

Jumlah dokumen Renja Jumlah program pembangunan RKPD yang selaras dengan RPJMD Jumlah program pembangunan RKPD

2

Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan

Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi

Jumlah usulan musrenbang dalam RKPD Jumlah usulan musrenbang

Persentase Capaian sasaran Pembangunan RPJMD

Jumlah sasaran dengan capaian minimal 76% Jumlah sasaran RPJMD

Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah

Jumlah program dengan capaian sesuai target Jumlah program yang dilaksanakan

3

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan

Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah

Capaian inovasi daerah th n - th (n-1) Capaian inovasi daerah th n

- 36 -

PENANGGUNG JAWAB 1. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya 2.Bidang perekonomian dan keuangan 3. Bidang Prasarana Wilayah, SDA dan LH 4. Sekretariat

Sistem Inovasi Bidang Penelitian Pelayanan Publik LKPJ dan Pengembangan

17. Badan Kepegawaian Daerah Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, penentuan formasi dan pengadaan pegawai serta kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; c. Pengkoordinasian perumusan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; d. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian dan penentuan pola karier pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; e. Pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan, penataan, pendidikan dan pelatihan kepegawaian sesuai norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah; f. Pengendalian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan dan hak-hak kepegawaian lainnya bagi pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya serta pelayanan administrasi pengajuan pensiunan pegawai negeri sipil; g. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian; h. Pengendalian dan pembinaan tata laksana kerja dan tata kearsipan serta ketatausahaan di lingkungan badan kepegawaian daerah; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Prosentase ASN yang berkualitas dan kompeten dalam bidang mengikuti diklat tugasnya teknis/fungsional lebih dari 80 JP/tahun

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis/fungsional lebih dari 80 JP/Tahun

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

x

100%

Report based jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional

Kepala BKD

x

100%

Report based jumlah pejabat yang memiliki sertifikat Diklat PIM

Kepala BKD

x

100%

Report based jumlah penempatan ASN yang sesuai analiasa jabatan

Kepala BKD

Jumlah pejabat fungsional di Link. Pemkab Gresik Prosentase pejabat struktural yang telah memiliki sertifikasi Diklat PIM sesuai dengan jenjangnya

Jumlah pejabat yang telah memiliki sertifikat Diklat PIM sesuai jenjangnya Jumlah pejabat struktural di Link. Pemkab Gresik

2

Terwujudnya penempatan Aparatur Sipil Prosentase penempatan ASN Negara yang sesuai dengan yang sesuai dengan analisa keahliannya jabatan

Jumlah penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan Jumlah ASN di Link. Pemkab Gresik

3

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian Prosentase akurasi database kepegawaian

Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun n Jumlah data ASN sesuai Juknis yang dilaporkan Jumlah ASN di Kab. Gresik

- 37 -

x

100%

Survey based Nilai Indeks Kepuasa Masyarakat Report based data ASN sesuai juknis yang dilaporkan

Kepala BKD

Kepala BKD

18. Badan Penanaman Modan dan Perizinan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanaan sebagian tugas pelayanan, fasilitasi dan pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan; c. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; d. Pelaksanaan pelayanan perizinan terkait dengan penanaman modal, meliputi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau persetujuan prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Izin Usaha Tetap; e. Pelaksanaan pelayanan Izin-izin lain yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati; f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanaman modal dan perijinan; g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan perizinan serta pengembangan kawasan; h. Pelaksanaan pengendalian usaha dan penanaman modal; i. Pelaksanaan pengembangan iklim investasi daerah; j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap kerjasama investasi dan pengembangan komunitas dan kemitraan; k. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal dan perizinan; l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan perizinan; m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya angka investasi

Jumlah izin investasi yang terlayani



Nilai realisasi investasi

Persentase penyelesaian izin

Nilai realisasi investasi th n

Jumlah izin investasi yang terlayani Jumlah izin investasi

- 38 -

x

100%

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

report base data realisasi investasi

Kepala BPMP

Report base jumlah izin investasi yang terlayani

Kepala BPMP

19. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan desa; b.

pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan desa;

c. pengkoordinasian penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi usaha masyarakat dan pemberdayaan desa; d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan desa; e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan desa; f. pengkoordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan desa; g. penyelenggaraan koordinasi dengan Instansi dan Institusi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. NO 1

SASARAN STRATEGIS


3

PENANGGUNG JAWAB

X

100%

RPJMDes dan RKPDesa

Bapemas

∑ Realisasi pelaksanaan anggaran desa ∑ anggaran desa

X

100%

*LRA DESA *APBDes

Bapemas

Prosentase desa yang memiliki profil desa

∑ Desa yang memiliki Profil Desa ∑ Desa

X

100%

Profil Desa

Bapemas

Prosentase jumlah BUMdes dan BUMAdes yang difasilitasi

∑ BUMDes + BUMADes yang di fasilitasi ∑ BUMDes + BUMADes

X

100%

Data inventaris BUMdes dan BUMAdes

Bapemas

X

100%

Data Inventaris kelembagaan masyarakat

Bapemas

Prosentase capaian pengelolaan anggaran desa

2

SUMBER DATA

∑ RPJMDesa + RKPDesa tahun n 660

Meningkatkan pengelolaan potensi dan Prosentase desa yang kekayaan desa menyusun RPJMDes

Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam membangun desa


Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina

∑ Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di bina ∑ Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 39 -

20. Badan Lingkungan Hidup Tugas Fungsi

NO

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. a. Pelaksanan penyusunan program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan; c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan; d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan; e. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


1

Meningkatnya Kawasan Lindung

2

Capaian Konservasi Daerah Meningkatnya Kawasan Tangkapan Air Tangkapan air dan sumber sumber air

3

Meningkatnya luasan RTH di wilayah Kabupaten Gresik baik RTH Publik maupun RTH Privat

4

5

Rasio Kawasan Lindung

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Meningkatnya efektivitas cakupan layanan pengelolaan persampahan dari Rasio tempat pembuangan 41,6% menjadi 100% ( 75% sampah (TPS) per satuan pengangkutan dan 25% pengurangan penduduk sampah) pada akhir tahun 2020

Meningkatnya Ketaatan Badan Usaha Terhadap IKLH

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Luas kawasan yang dilindungi (ha) Luas seluruh wilayah (ha) Luas Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber-sumber air Luas wilayah Tangkapan air dan Sumber-sumber Air

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

x

100%

BLH

Bidang KSDA

x

100%

BLH

Bidang KSDA

x

100%

BLH

Bidang Keindahan

x

100%

BLH

Bidang Kebersihan

x

100%

BLH

Bidang PDL

Luas Ruang terbuka Hijau Luas Wilayah ber HPL / HGB

Jumlah TPS Jumlah Penduduk

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran Air, Udara Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi

- 40 -

NO 6

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aduan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Penyelesaian aduan Kasus Lingkungan Hidup

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Aduan Kasus Lingkungan Hidup yang dapat diselesaikan Jumlah aduan Kasus Lingkungan Hidup

x

100%

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

BLH

Bidang PDL

21. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi

a.

Pengkoordinasian penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk operasional pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Pelaksanaan tugas teknis penunjang program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak; f. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; h. i.

NO 1

Pelaksanaan pembinaan penataan dan pengaturan urusan rumah tangga kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah.


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita

Report base IPG oleh BPS

Badan KB dan PP

Report base dara jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam organisasi kemasyarakatan dan pemuda

Badan KB dan PP

Jumlah perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatn dan pemuda Jumlah jabatan pada organisasi kemasyarakatan dan pemuda

- 41 -

x

100%

NO 2

3

SASARAN STRATEGIS


Menurunnya tindak kekerasan terhadap Cakupan perempuan dan anak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Meningkatnya peserta Keluarga Prevalensi peserta KB Aktif; Berencana aktif

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih Jumlah Aduan

Jumlah peserta Kb Aktif Jumlah Pasangan usia Subur

100%

x

100%

Report base data perserta KB aktif dari pasangan usia subur

Badan KB dan PP

100%

Report base data pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Badan KB dan PP

x

Jumlah PUS di wilayah tersebut

- 42 -

Badan KB dan PP

x

Jumlah PUS yg isterinya dibawah usia 20 thn

JumlahPUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontasepsi

PENANGGUNG JAWAB

Report base data penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Pasangan usia Subur Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

SUMBER DATA

x

100%

Report base data PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin punya anak lagi dan tidak menggunakan alat

Badan KB dan PP

22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tugas

Melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah; b. Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; d. Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana; e. Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

NO 1

SASARAN STRATEGIS Mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran



Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana

Jumlah Desa Tangguh Jumlah Desa Rawan Bencana

Persentase Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana

Jumlah SDM Tanggap Bencana Jumlah Kebutuhan SDM Tanggap Bencana

- 43 -

X

SUMBER DATA 100%

Report base data desa tangguh bencana

100%

Report base data SDM tanggap bencana

PENANGGUNG JAWAB BPBD

BPBD X

23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tugas

Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Fungsi

a. Perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan tingkat kabupaten; b. Penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten; c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan; d. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis penyuluhan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta peternakan dan perikanan; e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; f. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. Pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan; h. Pembinaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, prasarana dan sarana penyuluhan; i. Pembinaan pengelolaan pembiayaan operasional kantor dan penyuluhan; j. Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; k. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan programa penyuluhan; dan l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN STRATEGIS


1

Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelembagaannya

Cakupan penyuluh yang bersertifikat

2

Meningkatnya kapasitas pelaku utama,pelaku usaha dan kelembagaannya

Persentase Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Penyuluh yang bersertifikat Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat Jumlah kelompok tani yang naik kelas Jumlah kelompok tani yang memperoleh penyuluhan

- 44 -

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

X

100%

Laporan kegiatan

Semua bidang

X

100%

Laporan kegiatan

Semua bidang

24. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD. a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; b. Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; c. Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait; e. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pelayanan



Bed Occupancy Rate ( BOR )

Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu X 100% Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu satuan waktu BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%. Jumlah hari perawatan pasien keluar RS Average Length of Stay (ALOS) Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.

- 45 -

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Laporan RSUD

Bidang Yangmed / Keperawatan Laporan RSUD

NO

SASARAN STRATEGIS



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(Jumlah tempat tidur x hari) - hari perawatan RS Turn Over Internal (TOI)

X

100%

Laporan RSUD

Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari. Bed Turn Over (BTO)

2

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) Jumlah tempat tidur

Bidang Yangmed / Keperawatan Laporan RSUD

BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali. Gross Date Rate (GDR) Jumlah Pasien Mati X 100% Laporan RSUD Jumlah Pasien Keliar Hidup +Mati Jumlah Pasien Mati >48 Jam Net Date Rate ( NDR) X 100% Laporan RSUD Jumlah Pasien Keluan Hidup +Mati Indikator NDR ini dinilai sensitif karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit,merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan mutu pelayanan,ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan yang memadai,kualitas pelayanan penunjang medik,ketersediaan obat dan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Indeks Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian PAN (IKM) RB Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap Hasil Survey Kepuasan pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM Masyarakat menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

- 46 -

Bidang Yangmed/ Keperawatan

Promkes

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cost Recovery Rate (CRR)

Tingkat Kemandirian Keuangan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah pendapatan X 100% Belanja Operasional Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit Jumlah pendapatan Total Belanja

X

100%

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Laporan RSUD

Bagian Keuangan

Laporan RSUD

Bagian Keuangan

25. Sekretariat KORPRI Tugas Fungsi

Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kerja sama; b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan sosial; d. Pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota KORPRI sesuai ketentuan perundangan-undangan; e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN STRATEGIS


1.

Meningkatnya pemenuhan hak pegawai

% jumlah PNS yang mendapat bantuan hukum

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN jumlah PNS yang mendapat bantuan hukum jumlah permohonan bantuan hukum

- 47 -

x

SUMBER DATA

100%

Laporan pelaksanaan kegiatan

PENANGGUNG JAWAB Sub.Bag.Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

26. Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Fungsi

Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah ; g. pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; h. Pelaksanaan pengamanan aset strategis Pemerintah Daerah, kunjungan tamu daerah, kegiatan pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

NO

SASARAN STRATEGIS


1

Terwujudnya peningkatan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat

Cakupan Pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat

Terwujudnya masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kabupaten Gresik

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 Jumlah pelanggaran K3

Terwujudnya penegakan PERDA PSK dan MIRAS

Tingkat penyelesaian pelanggaran Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA PSK dan MIRAS Jumlah pelanggaran PERDA PSK dan MIRAS

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas polisi pamong praja dan satlinmas

Rasio jumlah polisi pamong praja terhadap jumlah penduduk

2

3

4

Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Jumlah Polisi Pamong Praja jumlah penduduk

- 48 -

X

X

SUMBER DATA

100%

100%

X

100%

X

100%

Report base data jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah dan Masyarakat Report base data jumlah penyelesaian pelanggaran K3

PENANGGUNG JAWAB Kasi Operasional

Kasi Operasional dan Kasi Penyidikan dan Penindakan

Report base jumlah Kasi Operasional penyelesaian dan Kasi Penyidikan pelanggaran PERDA dan Penindakan PSK dan MIRAS Report base data jumlah Kasi Binaan Umum Polisi Pamong Praja dan Pengembangan Kapasitas Personil

27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga. a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; b. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS Menurunnya konflik sosial antar umat beragama

INDIKATOR KINERJA UTAMA % Konflik yang dapat diselesaikan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah konflik tahun (n-1) - Jumlah konflik tahun (n)

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

X

100%

Laporan data konflik

Kasi Wasbag

X

100%

Laporan pelaksanaan demo

Kasi Kewaspadaan, Kasi HAL

Jumlah konflik tahun (n-1) 2

Meningkatnya antisipasi terjadinya Cakupan LSM yang resmi konflik untuk menciptakan rasa tentram, terdaftar tertib, dan aman di masyarakat

Jumlah LSM yang terdaftar Jumlah LSM

- 49 -

28. Kantor Perpustakaan dan Arsip Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. a. Pengkoordinasian perumusan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah; c. d. e.

Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah; Pelaksanaan pembinaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengklasifikasian arsip dari satuan pengelola arsip sesuai dengan kualifikasinya; Pengkoordinasian pengelolaan sistem jaringan, pengumpulan, mensistematiskan dan pengelolaan arsip inaktif, penyajian bahan pustaka karya cetak, serta karya rekam daerah;

f. g. h. i.

Pelaksanaan pengkoordinasian penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip inaktif serta bahan pustaka yang berada di daerah; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Perpustakaan dan Arsip; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya Minat Baca Masyarakat % Kenaikan Jumlah Kunjungan

% jumlah anggota 2 3

4

5

Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Kerasipan Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Hasil Nilai IKM sangat baik persentase SKPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan % Pengelola Arsip yang bersertifikasi Persentase Capaian Alih Media Arsip

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Kunjungan Tahun Berjalan ( n ) - Jumlah Kunjungan Tahun Lalu ( n-1 ) Tahun Berjalan ( n ) Jumlah anggota perpustakaan Jumlah penduduk dengan range usia antara usia 10 - 59 tahun

X

X

SUMBER DATA 100%

100%

Survey IKM berdasarkan PERMENPAN no : 16 Tahun 2014 Jumlah KPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan Jumlah SKPD Jumlah Pengelola Arsip yang bersertifikasi Jumlah Pengelola Arsip Jumlah PD yang telah menerapkan alih media Jumlah PD

- 50 -

X

X

100%

100%

Rekap Jumlah Pengunjung Perpustakaan Rekap Jumlah anggota

100%

Kasi Pelayanan Perpustakaan dan Kasi Pembinaan Perpustakaan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Pembinaan kearsipan Data pengelola arsip yang bersertifikasi Data arsip elektronik

X

PENANGGUNG JAWAB

Kasi Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan dan Arsip

29. Kantor Ketahanan Pangan Tugas Fungsi

Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan di daerah a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan progam dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang ketahanan pangan; c. Pengkoordinasi pelaksanaan langkah-langkah teknis penunjang ketahanan pangan yang meliputi: ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi, mutu serta keamanan pangan; d. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi, mutu serta keamanan pangan; e. Pelaksanaan kerjasama antar instansi dan institusi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi, mutu serta keamanan pangan; f. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi, mutu serta keamanan pangan; g. h.

NO 1

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi, mutu serta keamanan pangan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan ketersediaan pangan (food avaibility) dan akses pangan masyarakat (food acces)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Stabilitas Harga Pangan Utama

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) Jumlah penduduk

X

2

Meningkatkan penyerapan pangan (food Pola Pangan Harapan utilization)

Harga di tingkat produsen 100%

Harga Pembelian Pemerintah Energi masing-masing komoditas Angka kecukupan gizi

Keamanan Pangan segar

100%

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

X

X

100%

X

100%

∑ Sample yg aman dikonsumsi ∑ Sample yang diuji

- 51 -

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pertanian, Kepala Seksi Perkebunan dan Ketersediaan Kehutanan Kab. Gresik Pangan Laporan SKPG (Sistem Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan Ketersediaan dan Gizi) Pangan Data harga pangan Kepala Seksi produsen bulanan Distribusi Pangan SUMBER DATA

- NBM (Neraca Bahan Makanan) - Survey Konsumsi Pangan - Hasil Uji Laboratorium

Kepala Seksi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan Kepala Seksi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

30. Kecamatan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan; i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana; j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan; k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan

Meningkatnya pemeliharaan keamanan, Persentase penurunan ketentraman dan ketertiban masyarakat pelanggaran perda di Kecamatan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan Persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 Hasil Survey Kepuasan tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM)

Kecamatan

Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan (n1) – Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n1) X Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n1) Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbangcam Jumlah seluruh masyarakat yang diundang pada kegiatan Musrenbangcam Jumlah program/kegiatan usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan

Jumlah seluruh program/kegiatan yang diusulkan

- 52 -

100%

Report base data tindak kriminal

Kecamatan

X

100%

Daftar Hadir Musrenbangcam

Kecamatan

X

100%

Report base data program/kegiatan usulan masyarakat

Kecamatan

NO 4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat desa/kelurahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Pembinaan PKK desa/kelurahan yang dilaksanakan dalam 1 tahun


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Jumlah PKK desa/kelurahan yang dibina dalam tahun n

Report base data pembinaan PKK desa/kelurahan

Kecamatan

- 53 -

- 1 - BUPATI GRESIK PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents