BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a.

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan tambahan

penghasilan

yang

obyektif

dalam

rangka

meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil daerah; b.

bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun

2008

tentang

Penghasilan

Bagi

Pemerintah

Kabupaten

Kriteria

Pegawai

Pemberian

Negeri

Belitung,

Sipil

di

Tambahan Lingkungan

sebagaimana

diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan

dan

kebutuhan

hukum

dalam

pembinaan pegawai negeri sipil daerah; c.

bahwa

guna

memenuhi

maksud

sebagaimana

tersebut

tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Bagi

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II ....

D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\1-TAMBAHAN PENGHASILAN PNS.doc

1

Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ....


2

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor

18),

sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah ....


3

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten

Belitung

Tahun

2007

Nomor

20),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Lembaga

21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); MEMUTUSKAN: ....


4

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PEMBERIAN

TAMBAHAN

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat

DPRD,

Inspektorat,

Badan, Dinas, RSUD dr. H. Marsidi Judono, Kantor, Sekretariat DP

KORPRI

Kabupaten,

Kecamatan,

dan

Kelurahan

di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Pegawai

Negeri

Sipil

adalah

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian

yang

gajinya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja

pada

Pemerintah

diperbantukan/dipekerjakan

Kabupaten di

luar

Belitung SKPD

atau

yang

induknya

pada

instansi pemerintah lainnya termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : a. beban kerja; b. tempat bertugas; c. kondisi kerja; d. kelangkaan profesi; e. prestasi kerja ....


5

e. prestasi kerja; dan/ atau f. pertimbangan objektif lainnya. Pasal 3 (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (2) Kriteria

tambahan

penghasilan

berdasarkan

beban

kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Rentang

kendali,

tanggung

jawab

dan

kewenangan,

ditetapkan sebagai berikut : 1.

Sekretaris Daerah

Rp. 8.000.000,-

2.

Staf Ahli

Rp. 5.000.000,-

3.

Kepala

Badan,

Kepala

Dinas,

Rp. 3.500.000,-

Sekretaris DPRD, Direktur RSUD dr. H. Marsidi Judono 4.

Kepala Kantor, dan Camat

Rp. 2.500.000,-

5.

Sekretaris Dinas/ Badan, Kabid

Rp. 2.000.000,-

Dinas/ Badan, Kabag. Sekretariat DPRD,

Sekretaris

KORPRI,

Sekretaris Kecamatan dan Eselon III Instansi Pemerintah lainnya 6.

Kasubbid.

Badan,

Dinas,

Kasubbag

Dinas/

Badan,

Rp. 1.300.000,-

Kasubbag/ Kasi Kantor, Lurah, Kepala UPTD, Kasi Kecamatan dan Eselon

IV

Instansi

Pemerintah

lainnya 7.

Kepala Sekolah

8.

Kasubbag Sekretaris

Rp

Sekretariat dan

Kasubbag

Kasi

UPT,

KORPRI,

Rp.

1.000.000,700.000,-

Kelurahan, Kasubbag

Sekretariat Kecamatan dan Kepala TU SMP/SMA/SMK. b. Tenaga fungsional ....


6

b. Tenaga fungsional dan Staf, ditetapkan sebagai berikut : 1. Golongan IV

Rp. 800.000,-

2. Golongan III

Rp. 650.000,-

3. Golongan II

Rp. 550.000,-

4. Golongan I

Rp. 500.000,-

c. Tenaga profesi medis dan tenaga profesi kesehatan tertentu lainnya yang meliputi : Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, Apoteker, Perawat Anestesi, dan Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi yang ditugaskan di RSUD dr. H. Marsidi Judono dan Puskesmas, ditetapkan sebagai berikut : 1. Dokter spesialis

Rp. 7.700.000,-

2. Dokter umum dan Dokter gigi

Rp. 3.500.000,-

3. Apoteker

Rp. 3.200.000,-

4. Perawat Anestesi

Rp. 1.200.000,-

5. Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi

Rp.

800.000,-

d. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, ditetapkan sebagai berikut : 1. Pejabat Eselon III

Rp. 4.750.000,-

2. Eselon IV (Tim Pemadam Kebakaran)

Rp. 3.150.000,-

3. Pejabat Eselon IV

Rp. 1.900.000,-

4. Staf Gol.III (Tim Pemadam Kebakaran)

Rp. 2.200.000,-

5. Staf Gol.II (Tim Pemadam Kebakaran)

Rp. 2.100.000,-

6. Staf Gol. I (Tim Pemadam Kebakaran)

Rp. 2.000.000,-

7. Staf Golongan III

Rp. 1.200.000,-

8. Staf Golongan II

Rp. 1.100.000,-

9. Staf Golongan I

Rp. 1.000.000,-

e. Aparatur Sekretariat Daerah, ditetapkan sebagai berikut : 1.

Pejabat Eselon II

Rp. 6.000.000,-

2.

Pejabat Eselon III

Rp. 3.500.000,-

3.

Pejabat Eselon IV

Rp. 2.500.000,-

4.

Staf Golongan IV dan III

Rp. 1.500.000,-

6.

Staf Golongan II

Rp. 1.250.000,-

7.

Staf Golongan I

Rp. 1.100.000,-

f. Aparatur Inspektorat ….


7

f. Aparatur Inspektorat, ditetapkan sebagai berikut : 1. Pejabat Eselon II

Rp. 6.250.000,-

2. Pejabat Eselon III

Rp. 4.000.000,-


Rp. 3.050.000,-

4. Pejabat Fungsional Golongan III

Rp. 2.150.000,-

5. Pejabat Fungsional Golongan II

Rp. 1.900.000,-


Rp. 1.850.000,-

7. Staf Golongan II

Rp. 1.550.000,-

g. Aparatur

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

ditetapkan sebagai berikut : 1. Pejabat Eselon II

Rp. 6.000.000,-

2. Pejabat Eselon III

Rp. 3.500.000,-


Rp. 2.400.000,-


Rp. 1.450.000,-

5. Staf Golongan II

Rp. 1.150.000,-

6. Staf Golongan I

Rp. 1.000.000,-

h. Aparatur SKPD Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditetapkan sebagai berikut : 1.

Pejabat Eselon II

Rp. 7.600.000,-

2.

Pejabat Eselon III

Rp. 3.800.000,-

3.

Pejabat Eselon IV

Rp. 2.650.000,-


Rp. 1.650.000,-

5. Staf Golongan II

Rp. 1.350.000,-

6. Staf Golongan I

Rp. 1.100.000,Pasal 4

(1) Tambahan

penghasilan

berdasarkan

tempat

bertugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecamatan pulau, desa pulau, dan dusun pulau, yang ditetapkan sebagai berikut : a. Pulau Sumedang ....


8

a. Pulau Sumedang b. Pulau

Kuil,

Pulau

Buntar,

Rp.

400.000,-

Pulau Rp.

350.000,-

Kalangbau, Pulau Aur, dan Pulau Gersik c.

Pulau Mendanau, Pulau Seliu, Pulau

Rp.

250.000,-

Kalimambang dan pulau lainnya Pasal 5 Kriteria

tambahan

penghasilan

berdasarkan

kondisi

kerja,

kelangkaan profesi, dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Tambahan

penghasilan

berdasarkan

pertimbangan

objektif

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan kepada

pegawai

negeri

sipil

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan umum pegawai, berupa pemberian uang makan. (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 (1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diberikan salah satu. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tambahan

penghasilan

sesuai

kriteria

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6, diberikan secara kumulatif. (4) Dalam hal ....


9

(4) Dalam hal pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi maka kepadanya hanya dapat diberikan salah satu yang menguntungkan. (5) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tidak diberikan bagi pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan remunerasi di instansinya. Pasal 8 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

(Berita Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

(Berita Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10), ....


10

2011 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 2 Januari 2014 BUPATI BELITUNG, td. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 2 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, ttd. ARPANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 1


11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 1. Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Belitung

dibayarkan

melalui

masing-masing

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah. 2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan secara lumpsum setelah dipotong pajak PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihentikan apabila yang bersangkutan : a. menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara; b. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. diberhentikan dari jabatan organik; d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; e. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun; f. menjalani masa uang tunggu; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; h. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH


12

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents